Inggris mengirimkan Thomas Stamford Raffles sebagai gubernur
jenderal. Ia memegang pemerintahan selama lima tahun ( 1811 1816 ).
Di Indonesia, Raffles mengadakan perubahan-perubahan, baik di
bidang ekonomi maupun pemerintahan. Di bidang ekonomi, ia menghapus
segala kebijakan Daendels seperti Contingenten yang kemudian
mengganti dengan system sewa tanah. Semua petani harus membayar
pajak sebagai uang sewa, karena semua tanah dianggap milik Negara.
Sistem ini juga disebut pajak tanah atau landrent atau juga
landrate. Rakyat harus membayar pajak dalam bentuk uang. Sistem ini
ternyata mengalami kegagalan karena :1. Sulit menentukan besar
kecilnya pajak bagi setiap pemilik tanah, karena tidak semua rakyat
mempunyai tanah yang sama.2. Sulit menentukan luas sempitnya dan
tingkat kesuburan tanah yang dimiliki oleh petani.3. Terbatasnya
pegawai-pegawai Raffles4. Masyarakat pedesaan belum mengenal system
uangDi bidang pemerintahan, Raffles membagi pulau jawa dan Madura
menjadi 16 karisidenan yang dikepalai oleh seorang residen dan
dibantu asisten residendari eropa. Para bupati dijadikan pegawai
pemerintah dengan gaji setiap bulan. Jasa-jasa Raffles selama di
Indonesia adalah :1. Menulis buku History of Java2. Menemukan bunga
Rafflesia Arnoldi3. Merintis terbentuknya kebun raya bogor4.
Menghapus system perbudakanPemerintahan Raffles tidak berlangsung
lama, sebab Inggris harus mengembalikan kekuasaannya di Indonesia
kepada Belanda. Hal ini disebabkan di belanda terjadi perubahan
kekuasaan. Pemerintah Kaisar Napoleon jatuh pada tahun 1814,
sehingga pemerintahan Louis Napoleon juga berakhir. Belanda tidak
lagi dikuasai oleh Perancis. Hubungan antara Belanda dan Inggris
kembali menjadi baik. Untuk itu pada tahunn 1814, mereka mengadakan
perjanjian di London dan tercapailah kesepakatan yang tertuang
dalam Konvensi London ( Convention of London ). Isinya Belanda
memperoleh kembali daerah jajahannya yang dulu direbut oleh
Inggris. Indonesia juga harus diserahkan kembali kepada
Belanda.John Fendall diberi tugas oleh pemerintah Inggris untuk
menyerahkan kembali Indonesia ke tangan Belanda. Belanda
menerimanya melalui sebuah komisi yang terdiri dari tiga orang.
Salah seorang diantanya adalah Van Der Capellen yang kemudian
diangkat sebagai gubernur jenderal Hindia Belanda. Penyerahan
kekuasaan ini terjadi pada tahun 1816. Tahun ini dijadikan sebagai
awal pemerintahan Hindia Belanda.
