Upload
others
View
9
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN BADUNG
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019
Menimbang : a. bahwa penyelenggara pelayanan publik berkewajiban
menyusun dan menetapkan standar pelayanan guna
memastikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan
masyarakat dan kondisi lingkungan, dengan asas
penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
b. bahwa standar pelayanan yang disusun merupakan upaya
menjamin kepastian penyelenggara pelayanan kepada
masyarakat dan memberikan acuan dalam penilaian
ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan.;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Badung Tahun 2018;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) ;
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
( UNIT 9 ) PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
JL. RAYA SEMPIDI, MENGWI, BADUNG, BALI TELP.(0361)9009396, FAX ; (0361) 9009397
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357)
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015
tentang Road Map Reformasi 2015 – 2019;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun
2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun
2016 tentang Pembentukan, dan Susunan Perangkat
Daerah;
13. Peraturan Bupati Badung Nomor 13 Tahun 2018 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Standar Pelayanan pada Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Badung sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU meliputi :
a. Pelayanan Verifikasi dan Monitoring Usulan Bantuan
Rumah Layak Huni;
b. Pelayanan Verifikasi Usulan Bantuan Rumah Layak Huni
Akibat Bencana;
c. Pelayanan Pemeliharaan PSU Terpadu;
d. Pelayanan Permohonan Rekomendasi Rencana Induk
Pengembangan Perumahan/ Pengavelingan Tanah;
e. Pelayanan Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
Perumahan Oleh Pengembang;
f. Pelayanan Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan
Utilitas Perumahan;
g. Pelayanan Verifikasi dan Evaluasi Bantuan Masyarakat;
h. Pelayanan Pelaksanaan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
i. Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan
Permukiman;
j. Pelayanan Permohonan Hibah Jalan Lingkungan;
k. Pelayanan Peningkatan Prasarana dan Utilitas Kawasan
Permukiman.
KETIGA : Standar Pelayanan ini sebagaimana terlampir dalam Lampiran
Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/
pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja
pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan
masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2019.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 8 Agustus 2019
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN
BADUNG,
Ttd.
A. A. NGURAH BAYU KUMARA PUTRA, ST., MT.
PEMBINA TK. I.
NIP. 19670425 199803 1 006
Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Bupati Badung sebagai laporan
2. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
3. Kepala Perangkat Daerah Terkait
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
4. Yang bersangkutan.
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BADUNG
NOMOR : 14 TAHUN 2019
TANGGAL : 8 AGUSTUS 2019
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PADA DINAS
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN BADUNG TAHUN
2019
STANDAR PELAYANAN
VERIFIKASI DAN MONITORING
USULAN BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI
A. Service Delivery
I Produk Pelayanan Verifikasi dan Monitoring Usulan Bantuan Rumah Layak
Huni
II Persyaratan A. Surat Permohonan Usulan Bantuan Rumah Layak Huni
dari Desa/Kelurahan
B. Surat Pernyataan Calon Penerima BRLH
C. Dokumen Administrasi disiapkan oleh calon penerima
BRLH dengan difasilitasi oleh Pihak Desa/Kelurahan
yang meliputi :
1. Fotokopi KTP
2. Fotokopi KK
3. Surat Keterangan Penghasilan berupa :
a. Slip gaji bagi CPB yang berpenghasilan tetap
b. Surat Keterangan Penghasilan dari pihak yang
berwenang seperti Kepala Desa/Lurah, bagi CPB
yang berpenghasilan tidak tetap.
4. Surat Keterangan Penguasaan Tanah lokasi yang
diajukan oleh pemohon dari Kepala Desa/Lurah
D. Dokumen Teknis disiapkan oleh calon penerima BRLH
berupa uang difasilitasi oleh Tim Verifikasi Lapangan
BRLH yang meliputi :
1. Foto kondisi awal ( 0 % )
2. Rencana Teknis berupa :
a. Rencana Teknis ( Foto Kondisi Awal, denah,
potongan, tampak )
b. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Harga yang digunakan pada RAB menggunakan
informasi harga yang tidak melebihi standar harga
bahan bangunan yang ditetapkan di Kabupaten
Badung.
III Prosedur 1. Surat Masuk
Surat Usulan BRLH diterima dan dicatatkan di Bagian
Umum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman untuk diketahui oleh Sekretaris Dinas dan
disampaikan kepada Kadis. Selanjutnya Kadis
memerintahkan Kabid untuk menindaklanjuti
permohonan, serta memerintahkan tim untuk
memverifikasi dan melaporkan hasilnya.
2. Pencatatan dalam buku agenda surat masuk
Surat usulan dan kelengkapannya didaftarkan pada
agenda surat masuk di Sub Bagian Umum pada Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, untuk
dapat dicatatkan dan diberikan lembar disposisi.
3. Disposisi Surat
Surat ditindaklanjuti oleh Kasubag Umum dengan
memberikan lembar disposisi untuk diketahui oleh
Sekretaris dan Kepala Dinas.
Kepala Dinas menugaskan Kepala Bidang Perumahan
Rakyat Rakyat untuk menindaklanjuti dan mengkoordinasikan dengan Tim.
4. Pemeriksaan Administrasi dan Daftar Tetap
Kepala Bidang memerintahkan Kepala Seksi Peningkatan
Kualitas Perumahan dibantu staf untuk mengecek
kebenaran administrasi, sebagai berikut:
Kelengkapan usulan BRLH dan kelengkapannya yang
benar akan dibuatkan daftar tetap dengan stempel pada
Surat Tanda Terima Berkas.
Kelengkapan surat usulan BRLH yang salah agar diperbaiki, aparat Desa/Kelurahan ditelpon untuk
koordinasi, sampai semua persyaratan benar dan
dibuatkan daftar tetap.
5. Proses Verifikasi Lapangan
Ketika berkas administrasi telah dianggap lengkap maka
tim verifikasi menyepakati jadwal turun ke lapangan
untuk melaksanakan proses verifikasi usulan dengan
memeriksa kesesuaian antara dokumen administrasi
dengan kondisi lapangan berdasarkan kkriteria calon
penerima usulan BRLH pada Perubahan Peraturan Bupati
Badung Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2017 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Rumah Layak
Huni.
6. Hasil Verifikasi
Berdasarkan proses verifikasi lapangan oleh tim yang
didampingi oleh Kelihan Dinas, Dusun/Aparat
Desa/Kelurahan terkait, bersama warga masyarakat dipilh
menjadi 3 yaitu :
1. Layak kriteria BRLH yang akan diteruskan menjadi
draft SK calon penerima BRLH.
2. Layak kriteria Rehab yang akan diteruskan ke Dinas
sosial untuk bisa ditindaklanjuti.
3. Tidak layak kriteria yang akan dikembalikan ke pihak
Desa/Kelurahan.
4. Semua hasil verifikasi dihimpun/dikolektif untuk
disampaikan kepada Kadis Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman oleh Kepala Bidang
Perumahan Rakyat dan selanjutnya diteruskan ke
Bupati Badung untuk ditetapkan menjadi SK
penerima bantuan.
IV Waktu Pelayanan 2 Minggu – 3 Bulan
V Biaya Gratis
VI Produk Layanan Rekomendasi/usulan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman ke Bupati Badung
B. Manufacturing
I Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam
Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga Sejahtera.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang – undangan.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang
Pengelolaan Perkembangan Kependudukan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukiman.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah.
10. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor
1 Tahun 2009 tentang Acuan Penyelenggaraan
Peningkatan Kualitas Perumahan.
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 13 /PRT/M/2016 tentang Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan
Kawasan Permukiman.
13. Peraturan Bupati Badung Nomor 64 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial
14. Peraturan Bupati Badung Nomor 51 Tahun 2017
tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan
Rumah Layak Huni
II Sarana dan Prasarana 1. Alat Tulis Kantor
2. Komputer dan Printer
3. Alat ukur
4. Buku Register
5. Telepon
6. Filing Kabinet
7. Kamera
8. Form verifikasi lapangan
III Kompetensi Pelaksana 1. Kualifikasi pendidikan minimal setara SMA/STM
2. Menguasai komputer
3. Menguasai tata Bahasa yang baik
4. Memahami peraturan Perundang-undangan
IV Pengawas Internal 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara
berjenjang
2. Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat
V Jumlah Pelaksana Tim yang terdiri dari pejabat dan staf di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Sejumlah 10 orang
VI Jaminan Pelayanan 1. Melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan
yang telah ditetapkan
2. Pelayanan dilaksanakan oleh tenaga yang
berkompeten dan profesional, dilakukan secara cepat,
dan tepat serta dapat dipertanggungjawabkan
VII Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan
1. Tidak ada pungutan
2. Stempel dan tanda tangan basah
VIII Evaluasi Kinerja Pelaksana Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1
(satu) bulan sekali.
STANDAR PELAYANAN
VERIFIKASI USULAN
BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI AKIBAT BENCANA
A. Service Delivery
I Produk Pelayanan Verifikasi Usulan Bantuan Rumah Layak Huni Akibat
Bencana
II Persyaratan Surat Permohonan dari calon penerima atau surat
tembusan dari BPBD
III Prosedur 1. Surat Masuk
Surat Permohonan dari calon penerima atau surat
tembusan dari BPBD diterima dan dicatatkan di Bagian
Umum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman untuk diketahui oleh Sekretaris Dinas dan
disampaikan kepada Kadis. Selanjutnya Kadis
memerintahkan Kabid untuk menindaklanjuti
permohonan, serta memerintahkan tim untuk
memverifikasi dan melaporkan hasilnya.
2. Pencatatan dalam buku agenda surat masuk
Surat didaftarkan pada agenda surat masuk di Sub Bagian
Umum pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman, untuk dapat dicatatkan dan diberikan
lembar disposisi.
3. Disposisi Surat
Surat ditindaklanjuti oleh Kasubag Umum dengan
memberikan lembar disposisi untuk diketahui oleh
Sekretaris dan Kepala Dinas.
Kepala Dinas menugaskan Kepala Bidang Perumahan
Rakyat Rakyat untuk menindaklanjuti dan
mengkoordinasikan dengan Tim.
4. Pemeriksaan Administrasi dan Daftar Tetap
Kepala Bidang memerintahkan Kepala Seksi Peningkatan
Kualitas Perumahan dibantu staf untuk mengecek
kebenaran administrasi, sebagai berikut:
Kelengkapan usulan BRLH dan kelengkapannya yang
benar akan dibuatkan daftar tetap dengan stempel pada
Surat Tanda Terima Berkas.
Kelengkapan surat usulan BRLH yang salah agar diperbaiki, aparat Desa/Kelurahan ditelpon untuk
koordinasi, sampai semua persyaratan benar dan
dibuatkan daftar tetap.
5. Peninjauan Lokasi
Untuk peninjauan lokasi bisa dilakukan secara mandiri
maupun bersama-sama tim dari BPBD, melibatkan
tenaga teknis. Agenda yang dilaksanakan adalah
memverifikasi kesesuaian administrasi usulan dengan
kondisi lapangan, menghitung anggaran biaya yang
dibutuhkan untuk pembangunan kembali, serta
menyiapkan gambar rencana bilamana dipandang perlu.
6. Hasil Rekomendasi
Tim menyiapkan hasil rekomendasi berdasarkan hasil cek
lapangan dengan menyajikan :
- RAB sesuai kebutuhan
- Gambar teknis rencana
- Kajian bilamana dipandang perlu.
Hasil rekomendasi di atas ditujukan kepada BPBD dan
ditembuskan kepada Bupati Badung sebagai laporan.
IV Waktu Pelayanan 2 Minggu – 3 Bulan
V Biaya Gratis
VI Produk Layanan Hasil rekomendasi /gambar teknis RAB dari Kepala Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
B. Manufacturing
I Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam
Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga Sejahtera.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang – undangan.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang
Pengelolaan Perkembangan Kependudukan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukiman.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah.
10. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor
1 Tahun 2009 tentang Acuan Penyelenggaraan
Peningkatan Kualitas Perumahan.
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 13 /PRT/M/2016 tentang Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan
Kawasan Permukiman.
13. Peraturan Bupati Badung Nomor 64 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial
14. Peraturan Bupati Badung Nomor 51 Tahun 2017
tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan
Rumah Layak Huni
II Sarana dan Prasarana 1. Alat Tulis Kantor
2. Komputer dan Printer
3. Alat ukur
4. Buku Register
5. Telepon
6. Filing Kabinet
7. Kamera
8. Form verifikasi lapangan
III Kompetensi Pelaksana 1. Kualifikasi pendidikan minimal setara SMA/STM
2. Menguasai komputer
3. Menguasai tata Bahasa yang baik
4. Memahami peraturan Perundang-undangan
IV Pengawas Internal 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara
berjenjang
2. Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat
V Jumlah Pelaksana Tim yang terdiri dari pejabat dan staf di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Sejumlah 10 orang
VI Jaminan Pelayanan 1. Melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan
yang telah ditetapkan
2. Pelayanan dilaksanakan oleh tenaga yang
berkompeten dan profesional, dilakukan secara cepat,
dan tepat serta dapat dipertanggungjawabkan
VII Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan
1. Tidak ada pungutan
2. Stempel dan tanda tangan basah
VIII Evaluasi Kinerja Pelaksana Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1
(satu) bulan sekali.
STANDAR PELAYANAN
PEMELIHARAAN PSU TERPADU
A. Service Delivery
I Produk Pelayanan Pemeliharaan PSU Terpadu di perumahan
II Persyaratan A. Usulan Masyarakat dari Musren, melalui DPKP
berdasarkan Prioritas DPKP disampaikan ke BAPPEDA
B. Berita Acara Serah Terima Fasos Fasum Perumahan
C. Surat Pernyataan dari kelompok warga perumahan
dituangkan dalam proposal (untuk perumahan yang
belum serah terima fasos fasum)
III Prosedur
1. Usulan Musren
Hasil Musren mengenai Pemeliharaan PSU akan ditindak
lanjuti dengan urutan sebagai berikut:
a. Survey hasil musren di perumahan
b. Menghitung RAB hasil survey
c. Membuat RKA untuk menganggarkan kegiatan
2. BAPPEDA mengevaluasi berdasarkan prioritas
perencanaan
3. Belum termasuk prioritas dikaji kembali di DPKP
4. Apabila mendapat prioritas di perencanaan BAPPEDA
maka akan diproses lebih lanjut dalam penyusunan
APBD
5. Apabila dalam penetapan APBD belum mendapat
prioritas dikembalikan ke DPKP untuk dikaji
6. Setelah penetapan APBD, Bupati menetapkan petunjuk
pelaksanaan APBD
7. Sesuai petunjuk pelaksanaan APBD, DPKP
melaksanakan kegiatan, , sebagai berikut :
a. Pembuatan dokumen lelang ( untuk kegiatan yang
dilelangkan)
b. Melaksanakan dan mengawasi kegiatan
IV Waktu Pelaksanaan Sesuai Waktu pelaksanaan dalam kontrak
V Nilai Sesuai Nilai dalam kontrak
VI Produk Layanan Pemeliharaan PSU Terpadu di perumahan
B. Manufacturing
I Dasar Hukum
1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang
Pembinaan Penyeleggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukiman.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyeleggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukiman. 4. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor
22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Perumahan Rakyat Rakyat Daerah
Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 7
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
permukiman dengan Hunian Berimbang.
6. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12
Tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan
Perumahan dan Kawasan permukiman Daerah
Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Menteri pekerjaan Umum dan perumahan
Rakyat Nomor 38/PRT/M/2015 tentang Bantuan
Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk
Perumahan Umum.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun
2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana
dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan
Kawasan Permukiman.
10. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan
Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kepada Pemerintah Daerah.
II Sarana dan Prasarana 1. Alat Tulis Kantor
2. Komputer dan Printer
3. Alat ukur
4. Buku Register
5. Telepon
6. Filing Kabinet
III Kompetensi Pelaksana 1. Kualifikasi pendidikan minimal D III
2. Menguasai komputer
3. Menguasai tata Bahasa yang baik
4. Memahami peraturan Perundang-undangan
IV Pengawas Internal 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara
berjenjang
2. Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat
V Jumlah Pelaksana PPK, PPTK, Direksi terdiri dari pejabat dan staf di
lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman
VI Evaluasi Kinerja Pelaksana Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1
(satu) bulan sekali.
STANDAR PELAYANAN
REKOMENDASI RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PERUMAHAN/
PENGAVELINGAN TANAH
A. Service Delivery
I Produk Pelayanan Rekomendasi Rencana Induk Pengembangan Perumahan/
Pengavelingan Tanah
II Persyaratan A. Surat Permohonan
B. Informasi Tata Ruang
C. Surat Pernyataan Persetujuan dari Bendesa Adat
D. Kelengkapan Permohonan
1. Identitas Diri
a. KTP pemohon
b. Akta Perusahaan dan pengesahan dari Kementerian
Hukum dan HAM
c. NPWP Pribadi
d. NPWP Perusahaan
2. Alas Hak
a. Fotocopy Sertifikat atas tanah yang dimohonkan
yang telah dilegalisir.
b. Fotocopy PBB tahun terakhir
3. Proposal/ Rencana Kaplingan
a. Rencana luasan lahan yang dikembangkan
b. Rencana Jalan dan luasan per ruas
c. Rencana Penempatan Sarana dan luasannya
d. Rencana Utilitas yang disediakan
4. Gambar
a. Gambar Situasi/ Lokasi Lahan pengembangan
b. Gambar Block bidang (sesuai Sertifikat)
c. Gambar Bentuk pembagian persil dan PSU
5. Soft Copy gambar dan proposal/ Rencana Kapling
E. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen
F. Surat Kuasa Pengurusan dari pemohon (apabila diurus
oleh orang lain)
III Prosedur 1. Pendaftaran Permohonan
Surat permohonan dan kelengkapannya didaftarkan
melalui Mall Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Badung, yang diterima oleh seorang petugas untuk
diperiksa kelengkapan dokumen sesuai dengan
persyaratan. Dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Permohonan dan kelengkapannya yang memenuhi
persyaratan akan diterima dan pemohon diberikan
tanda terima berupa register.
b. Berkas permohonan dibawa oleh petugas untuk
diproses pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Badung.
c. Permohonan dan kelengkapannya yang tidak
memenuhi persyaratan akan dikembalikan langsung.
2. Pencatatan dalam buku agenda surat masuk
Surat permohonan dan kelengkapannya didaftarkan pada
agenda surat masuk di Sub Bagian Umum pada Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, untuk
dapat dicatatkan dan diberikan lembar disposisi.
3. Disposisi Surat
Surat ditindaklanjuti oleh Kasubag Umum dengan
memberikan lembar disposisi untuk diketahui oleh
Sekretaris dan Kepala Dinas.
Kepala Dinas menugaskan Kepala Bidang Perumahan
Rakyat Rakyat untuk menindaklanjuti dan
mengkoordinasikan dengan Tim permohonan Rencana
Induk pengembangan perumahan/ pengkaplingan tanah
untuk diadakan rapat pembahasan serta peninjauan
lokasi.
4. Pemeriksaan Administrasi dan Daftar Tetap
Kepala Bidang memerintahkan Kepala Seksi
Pengembangan Perumahan dibantu staf untuk mengecek
kebenaran administrasi, sebagai berikut:
Kelengkapan permohonan yang benar akan dibuatkan
daftar tetap dengan stempel pada Surat Tanda Terima
Berkas.
Kelengkapan permohonan yang salah agar diperbaiki, pemohon ditelpon untuk koordinasi, sampai semua
persyaratan benar dan dibuatkan daftar tetap.
5. Rapat Pembahasan dan Peninjauan Lokasi
Sesuai Undangan rapat yang sudah dijadwalkan
sebelumnya, dilakukan rapat pembahasan, serta diadakan
peninjauan lokasi.
Materi Pembahasan :
A. Administrasi :
Kelengkapan administrasi yang diprasyaratkan
Keabsahan kelengkapan administrasi
B. Teknis
Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang
Luasan Minimal Pengembangan perumahan/ Pengkaplingan Tanah
Luasan Minimal Persil
Lebar Jalan Lingkungan
Ketersediaan, kualitas dan luasan Prasarana
Ketersediaan, kualitas dan luasan Sarana
Ketersediaan, kualitas dan luasan Utilitas
6. Berita Acara Rapat dan Peninjauan Lokasi
Masing-masing anggota Tim memberikan masukan,
pendapat dan catatan terkait dengan permohonan
rekomendasi setelah dilakukannya rapat pembahasan dan
peninjauan lokasi.
Masukan dan Pendapat Tim dibuatkan Berita Acara
Rapat ysng ditanda tangani semua anggota tim, sebagai
berikut :
a. Bagi Pengembang yang sudah memenuhi persyaratan/
tidak ada catatan yang perlu ada perbaikan, dapat
langsung dibuatkan Draft Rekomendasi.
b. Bagi Pengembang yang belum memenuhi persyaratan/
ada catatan yang perlu ada perbaikan, maka diberi
kesempatan untuk perbaikan berkas.
Perbaikan berkas ini maksimal 14 hari diserahkan kembali kepada Tim, untuk dapat diperiksa dan
dibuatkan Berita Acara serta Draft Rekomendasi.
c. Bagi Pengembang yang tidak melakukan perbaikan
lebih dari 14 hari, permohonan ditolak dengan surat
penolakan.
7. Surat Penolakan
Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan
berdasarkan hasil rapat pembahasan dan peninjauan
lokasi oleh tim akan diberikan surat penolakan yang
ditanda tangani Kepala Dinas dan dibuatkan Berita Acara
pengembalian berkas. Penyerahan surat penolakan dan
berkas permohonan kepada pemohon melalui petugas
Mall Pelayanan Publik.
8. Draft Rekomendasi
Draft Rekomendasi dan kelengkapannya seperti
perhitungan luasan pengembangan, luasan Prasarana,
Sarana dan Utilitas, serta Gambar-gambar dimohonkan
disposisi ke Kepala Bidang Perumahan Rakyat, sampai
pada Kepala Dinas untuk mendapatkan Tanda Tangan.
9. Penyerahan Rekomendasi
Setelah ditandatangani, rekomendasi tersebut
diekspedisikan/ diserahkan kepada petugas Mall
Pelayanan Publik, selanjutnya Pemohon dihubungi per
telepon untuk mengambil rekomendasi dengan
menyerahkan Tanda Bukti Penerimaan Berkas.
10. Pengarsipan Rekomendasi
Berkas permohonan, Berita Acara Rapat, Gambar-
Gambar serta Rekomendasi di file dan diarsipkan dengan
baik.
IV Waktu Pelayanan 21 Hari
V Biaya Gratis
VI Produk Layanan Rekomendasi Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
VII Pengelolaan Pengaduan
B. Manufacturing
I Dasar Hukum 1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang
Pembinaan Penyeleggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukiman.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyeleggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukiman.
4. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor
22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Perumahan Rakyat Rakyat Daerah
Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor
01/Permen/M/2009 tentang Acuan Penyelenggaraan
Peningkatan Kualitas Perumahan.
6. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan
Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang.
7. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 7
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
permukiman dengan Hunian Berimbang.
8. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12
Tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan
Perumahan dan Kawasan permukiman Daerah
Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Menteri pekerjaan Umum dan perumahan
Rakyat Nomor 38/PRT/M/2015 tentang Bantuan
Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk
Perumahan Umum.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun
2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana
dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan
Kawasan Permukiman.
12. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan
Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kepada Pemerintah Daerah.
II Sarana dan Prasarana 1. Alat Tulis Kantor
2. Komputer dan Printer
3. Alat ukur
4. Buku Register
5. Telepon
6. Filing Kabinet
III Kompetensi Pelaksana 1. Kualifikasi pendidikan minimal D III
2. Menguasai komputer
3. Menguasai tata Bahasa yang baik
4. Memahami peraturan Perundang-undangan
IV Pengawas Internal 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara
berjenjang
2. Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat
V Jumlah Pelaksana Tim yang terdiri dari pejabat dan staf di lingkungan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Sejumlah 10 orang
VI Jaminan Pelayanan 1. Melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan
yang telah ditetapkan
2. Pelayanan dilaksanakan oleh tenaga yang
berkompeten dan profesional, dilakukan secara cepat,
dan tepat serta dapat dipertanggungjawabkan
VII Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan
1. Tidak ada pungutan
2. Stempel dan tanda tangan basah
VIII Evaluasi Kinerja Pelaksana Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1
(satu) bulan sekali.
STANDAR PELAYANAN
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN PERUMAHAN OLEH PENGEMBANG
A. Service Delivery
I Produk Pelayanan
Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan
oleh Pengembang
II Persyaratan
A. Informasi Masyarakat
B. Informasi dari Media
C. Hasil Pemantauan dan Pengawasan Lapangan
III Prosedur
1. PENGECEKAN LOKASI
Kegiatan ini merupakan kegiatan utama Seksi
Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Permukiman,
yaitu turun kelapangan untk melakukan pemantauan dan
pengawasan terhadap perumahan/ pengavelingan tanah
yang dikembangkan oleh pengembang.
Saat pengecekan lokasi yang diperhatikan antara lain :
a. Kesesuaian lokasi yg dimohonkan dengan data
sekunder yang ada.
b. Mendokumentasikan kondisi site yang dimohon dan
kawasan/ lingkungan sekitarnya.
c. Pengecekan kondisi perumahan/ pengavelingan tanah
berupa jumlah persil, ketersediaan dan kondisi dari
prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan,
jumlah rumah, type rumah.
Akhir dari pengecekan lokasi adalah dokumentasi dan
penyusunan berita acara pengecekan lokasi.
Perlakuan terhadap hasil pengecekan lokasi ini ada 2
yaitu :
a. Jika telah ada data tentang luasan lahan yang
dikembangkan, jumlah lahan areal rumah dan luasan
PSU sesuai dengan aturan maka dibuatkan berita acara
pemeriksaan saja.
b. Jika belum ada data/ keterangan tentang perencanaan
perumahan (luasan lahan yang dikembangkan,
dan/atau jumlah lahan areal rumah dan/ atau luasan
Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) sesuai
dengan aturan) dan perijinan yang telah dimiliki, maka
dibuatkan berita acara pemeriksaan dan surat
pemanggilan.
2. PANGGILAN I
Surat panggilan I diberikan kepada penyelenggara
perumahan/ pengavelingan tanah atau dititip kepada
orangnya yang ada dilokasi dengan tanda terima,
panggilan I diberikan jika belum ada data perumahan/
pengevelingan tanah yang diperoleh dan/atau ditemukan
adanya kekurangan luasan Prasarana, Sarana dan Utilitas
Umum (PSU) pada perumahan/ pengavelingan tanah
tersebut dan/atau belum dilakukannya serah terima PSU
kepada Pemda.
3. SURAT PERNYATAAN
Pada setiap PANGGILAN I, II dan III isi suratnya
adalah memanggil penyelenggara perumahan/
pengavelingan tanah untuk datang ke Kantor Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman guna
didengar penjelasaannya serta diarahkan pada ketentuan
yang ada.
Jika penyelenggara perumahan/ pengavelingan tanah atau
perwakilannya (yang telah dilengkapi dengan surat kuasa
dari penyelenggaran perumahan) telah datang maka akan
dijelaskan ketentuan tentang pengembangan perumahan/
pengavelingan tanah dan syarat-syaratnya serta
mengarahkan pada pilihan yaitu :
a. Menyesuaikan pengembangan perumahan seperti
perijinan yang telah dimiliki (baik Prinsip
pengkaplingan maupun IMB induk) atau;
b. Menyesuaikan Perijinannya sesuai perubahan desain
yang dilakukan dengan syarat ketentuan prosentase
luasan dan penempatan lokasi Prasarana, Sarana dan
Utilitas Umum (PSU) tetap terpenuhi atau;
c. Bagi pengembang perumahan/ pengavelingan tanah
yang baru (pemecahan sertifikat setelah 20 Maret
2018), segera memproses pengurusan Rekomendasi
Rencana Induk pengembangan perumahan/
pengavelingan tanah atau;
d. Bagi pengembang perumahan/ pengavelingan tanah
lama (pemecahan sertifikat sebelum 20 Maret 2018),
segera memproses pengurusan Serah Terima
Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan kepada
pemerintah Kabupaten Badung melalui Tim Verifikasi
dan ;
Penyelenggara perumahan/ pengavelingan tanah
berkewajiban segera menindaklanjuti isi surat pernyataan
serta tetap melakukan koordinasi dengan Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
Jika telah dipahami dan disepakati maka kemudian
dibuatkanlah surat pernyataan yang ditandatangani oleh
penyelenggara/ perwakilannya dan petugas pengawasan
dan pengendalian kawasan permukiman.
4. PANGGILAN II
Surat Panggilan II diberikan kepada penyelenggara
perumahan/ pengavelingan tanah atau dititip kepada
orangnya yang ada dilokasi dengan tanda terima, jika
yang bersangkutan tidak datang setelah 14 (Empat belas)
hari dari PANGGILAN I dilayangkan atau jika
penyelenggara perumahan/ pengavelingan tanah tidak
melakukan aktifitas sesuai surat pernyataan yang dibuat
melebihi batas waktu yang diberikan/ disepakati dalam
surat pernyataan.
Panggilan II ini juga sudah mulai ada ditembuskan
kepada instansi yang terkaitan seperti Perwilayahan
(Desa/Lurah, Camat), Perijinan (Dinas PM&PTSP,
BPKAD serta Bagian Pemerintahan Setda Kab. Badung)
dan instansi yang melakukan penindakan (Kantor Satpol
PP).
5. PANGGILAN III
Surat Panggilan III diberikan kepada penyelenggara
perumahan/ pengavelingan tanah atau dititip kepada
orangnya yang ada dilokasi dengan tanda terima, jika
yang bersangkutan tidak datang setelah 14 (Empat belas)
hari PANGGILAN II dilayangkan atau jika
penyelenggara perumahan/ pengavelingan tanah tidak
melakukan aktifitas sesuai surat pernyataan yang dibuat
melebihi batas waktu yang diberikan/ disepakati dalam
surat pernyataan.
Saat pengiriman surat Panggilan III ini, jika dianggap
perlu akan melibatkan Kantor Sat.Pol PP dan Pihak
Kecamatan untuk dapat disaksikan bersama pelanggaran
dan dilakukan pembinaan secara bersama-sama.
Panggilan III ini juga ditembuskan kepada instansi yang
terkaitan seperti Perwilayahan (Desa/Lurah, Camat),
Perijinan (Dinas PM&PTSP, BPKAD serta Bagian
Pemerintahan Setda Kab. Badung) dan instansi yang
melakukan penindakan (Kantor Satpol PP).
6. RAPAT PEMBAHASAN DAN USULAN
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI
Setelah 14 (Empat belas) kalender sejak PANGGILAN
III (ketiga) diterima, penyelenggara perumahan/
pengavelingan tanah tidak mengindahkan dan tidak
melakukan perbaikan atas pelanggaran, maka dilakukan
rapat pembahasan yang mengundang instansi terkait
untuk membahas pengenaan sanksi admistrasi berikutnya
yang dapat berupa :
a. peringatan tertulis;
b. pembatasan kegiatan pembangunan;
c. penghentian sementara kegiatan pembangunan;
d. penghentian tetap kegiatan pembangunan;
e. pembekuan izin mendirikan bangunan;
f. pencabutan izin mendirikan bangunan; dan/atau
g. perintah pembongkaran.
IV Waktu Pelayanan 60 Hari
V Biaya Gratis
VI Produk Layanan
Panggilan I
Panggilan II
Panggilan III
Surat Pernyataan
VII Pengelolaan Pengaduan Kotak Pengaduan di Kantor Dinas
Telp. : 9009396
Email :
B. Manufacturing
I Dasar Hukum 1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang
Pembinaan Penyeleggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukiman.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyeleggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukiman.
4. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor
22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Perumahan Rakyat Rakyat Daerah
Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor
01/Permen/M/2009 tentang Acuan Penyelenggaraan
Peningkatan Kualitas Perumahan.
6. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan
Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang.
7. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 7
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
permukiman dengan Hunian Berimbang.
8. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12
Tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan
Perumahan dan Kawasan permukiman Daerah
Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Menteri pekerjaan Umum dan perumahan
Rakyat Nomor 38/PRT/M/2015 tentang Bantuan
Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk
Perumahan Umum.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun
2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana
dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan
Kawasan Permukiman.
12. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan
Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kepada Pemerintah Daerah.
II Sarana dan Prasarana 1. Kendaraan bermotor (Mobil dan Sepeda Motor)
2. Alat Tulis Kantor
3. Komputer dan Printer
4. Alat ukur meteran digital/ meteran roll
5. GPS
6. Kamera
7. Handy Cam
8. Buku Register
9. Telepon
10. Filing Kabinet
III Kompetensi Pelaksana 1. Kualifikasi pendidikan minimal D III
2. Menguasai Komputer
3. Menguasai Auto Cad atau Arc GIS
4. Menguasai tata Bahasa yang baik 5. Memahami peraturan Perundang-undangan
IV Pengawas Internal 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara
berjenjang
2. Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat
V Jumlah Pelaksana Tim yang terdiri dari petugas di lingkungan Seksi
pengawasan dan Pengendalian Permukiman
Sejumlah 6 orang
VI Jaminan Pelayanan 1. Melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan
yang telah ditetapkan
2. Pelayanan dilaksanakan oleh tenaga yang
berkompeten dan profesional, dilakukan secara cepat,
dan tepat serta dapat dipertanggungjawabkan
VII Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan
1. Tidak ada pungutan
2. Stempel dan tanda tangan basah
VIII Evaluasi Kinerja Pelaksana Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1
(satu) bulan sekali.
STANDAR PELAYANAN
VERIFIKASI DAN EVALUASI BANTUAN MASYARAKAT
(BANSOS)
A. Servise Delivery
I Produk Pelayanan Verifikasi dan Evaluasi Bantuan Masyarakat
(Bansos)
II Persyaratan 1. Menerima proposal dari Sekpri dan ditindak
lanjuti sesuai disposisi Kadis.
III Prosedur 1. Menerima proposal dari Sekpri dan ditindak
lanjuti sesuai disposisi Kadis.
2. Menerima, Mencatat, Mengagendakan dan
melaporkan ke Kabid.
3. Disposisi Kabid kepada Kasi Pelaporan.
4. Membuat list terhadap jumlah proposal.
5. Mengumpulkan dan memilah sesuai lokasi
proposal.
6. Membuat agenda pengecekan ke lapangan sesuai
lokasi.
7. Penyiapan Kendaraan dan alat ukur untuk
dilapangan.
8. Pengecekan Lapangan kelokasi ( membuat,
menghitung RAB).
9. Memverifikasi, memeriksa, dan menandatangani
RAB.
10. Penandatanganan surat pengantar dan telahaan
teknis / verifikasi Kadis.
11. Mencatat proposal yang akan dikirim ke Kesra.
12. Memilah proposal, mengisi cap stempel Dinas.
13. Membuat rekapan data proposal yang sudah
dikirim.
14. Pengiriman surat pengantar dan rekap hasil
evaluasi proposal hibah ke Kesra.
15. Pengumpulan arsip.
IV Waktu Pelaksanaan Sesuai waktu pelaksanaan dalam DPA.
V Nilai Sesuai nilai dalam DPA.
VI Produk Pelayanan Verifikasi dan Evaluasi Bantuan Masyarakat
(Bansos) pada Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman.
B. Manufacturing
I Dasar Hukum 1. Peraturan pemerintah nomer 2 tahun 2012 tentang
Hibah Daerah.
2. Pemendagri nomer 32 tahun 2011 tentang
pedoman pemberian Hibah.
3. Pemendagri nomer 14 tahun 2016 tentang
perubahan atas Pemendagri nomer 32 tahun 2011
tentang pedoman pemberian Hibah.
4. Peraturan Bupati nomer 47 tahun 2016 tentang
pedoman pemberian Hibah.
5. Surat keputusan kepada Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman nomer 05 tahun 2018
tentang pembentukan tim Verifikasi dan Kajian
Teknis permohonan Bantuan Masyarakat
(Bansos)
II Sarana dan Prasarana 1. Blanko berita acara survey.
2. Alat tulis kantor.
3. Komputer dan Printer.
4. Alat ukur.
5. Buku registrasi.
6. Telepon.
7. Transportasi (kendaraan roda 4 dan roda 2)
8. Filing cabinet.
III Kompetensi Pelaksana 1. Kualifikasi Pendidikan minimal D III Teknis.
2. Menguasai Komputer.
3. Menguasai tata Bahasa yang baik.
4. Memahami peraturan Perundang-undangan.
IV Pengawas Internal 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung
secara berjenjang.
2. Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat.
3. Pengawasan dilakukan oleh BPKP perwakilan
Bali.
V Jumlah Pelaksana Anggota Tim Verifikasi dan Kajian Teknis
Permohonan Bantuan Masyarakat di Bidang
Pengawasan dan Verifikasi, di Lingkungan Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
VI Evaluasi Kinerja Pelaksana Dilaksanakan evaluasi penerbitan rekomendasi
teknis setiap bulan.
STANDAR PELAYANAN
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN
A. Servise Delivery
I Produk Pelayanan Pelaksanaan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan
II Persyaratan 1. PPK mengajukan permohonan pemeriksaan Hasil
Pekerjaan kepada pemegang anggaran (PA)
2. Pemegang anggaran (PA) memerintahkan PPHP
melakukan pemeriksaan dan pembahasan untuk
penerbitan berita acara hasil pemeriksaaan.
3. Dokumen kelengkapan administrasi surat
perintah kerja (SPK) dari penyedia jasa.
III Prosedur 1. PPK mengajukan permohonan pemeriksaan ke
pemegang anggaran (PA).
2. Sekretaris memparaf dan mengajukan ke
pemegang anggaran (PA) / Kadis.
3. Pemegang anggaran (PA) memerintahkan PPHP
untuk melaksanakan pembahasan pekerjaan.
4. PPHP menyampaikan agenda pemeriksaan ke
Rekanan / Penyedia Jasa.
5. PPH mengadakan pertemuan serta mengundang
penyedia jasa untuk membahas kelengkapan
administrasi dan klarifikasi.
6. Dalam Pemeriksaan Rekanan memberikan
penjelasan klarifikasi apabila diperlukan.
7. PPHP membuat berita acara hasil pemeriksaaan
dan melaporkan hasil pemeriksaan ke PA sebagai
dasar permhonan pembayaran.
IV Waktu Pelaksanaan Sesuai waktu pelaksanaan dalam DPA.
V Nilai Sesuai nilai dalam DPA.
VI Produk Pelayanan Pelaksanaan pemeriksaan hasil pekerjaan pada Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
B. Manufacturing
I Dasar Hukum 1. Peraturan Presiden RI. No. 16 tahun 2018 tentang
pengadaan barang dan jasa pemerintah.
2. Surat keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman No.101 tahun 2017
tanggal 29 Desember 2017 tentang panitia
penerimaan hasil pekrjaan.
II Sarana dan Prasarana 1. Alat tulis kantor.
2. Komputer dan Printer.
3. Alat ukur.
4. Buku registrasi.
5. Telepon.
6. Filing cabinet.
7. Transportasi (kendaraan roda 4 dan roda 2)
III Kompetensi Pelaksana 1. Kualifikasi Pendidikan minimal D III.
2. Menguasai Komputer.
3. Menguasai tata Bahasa yang baik.
4. Memahami peraturan Perundang-undangan.
IV Pengawas Internal 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung
secara berjenjang.
2. Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat.
V Jumlah Pelaksana Panitia penerimaan hasil pekerjaan di lingkungan
Bidang Pengawasan dan Verifikasi, di Lingkungan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
sebanyak 7 orang.
VI Evaluasi Kinerja Pelaksana Dilaksanakan evaluasi Penerbitan Berita Acara
Pembahasan Hasil Pekerjaan setiap bulan.
STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN PERMOHONAN HIBAH JALAN LINGKUNGAN
A. Service Delivery
I Produk Pelayanan Detail Perencanaan (DED) Jalan Lingkungan
II Persyaratan 1. Permohonan Bantuan Berupa Proposal.
2. Surat dari Desa/ Kelurahan.
III Prosedur 1. Permohonan Bantuan Berupa Proposal/ surat dari
Desa/ Kelurahan Kepada Bupati Badung.
2. Bupati Badung menerima usulan Bantuan
Peningkatan Jalan Lingkungan dari masyarakat
Melalui desa/ Kelurahan.
3. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Badung menerima.
Tembusan Usulan Proposal dari Desa/Kelurahan,
Disposisi/ Petunjuk Langsung dari Bupati
Badung.
4. Kepala Dinas DPKP Memerintahkan Kepala
Bidang Kawasan Permukiman Untuk Menindak
Lanjuti Sesuai Petunjuk Disposisi.
5. Kepala Bidang Kawasan Permukiman
Mempelajari, Selanjutnya Memerintahkan /
Memberi Disposisi Kepada Kasi Perencanaan
Beserta Tim Untuk Melakukan Verifikasi.
6. Kasi Perencanaan Bersama Tim Menindaklanjuti
Disposisi Pimpinan Dengan Melakukan
Verifikasi Lapangan (Sesuai Proposal Desa/
Kelurahan).
7. Hasil Verifikasi Dari Kasi Perencanaan Dan Tim
Disampaikan Oleh Kepala Bidang Kawasan
Permukiman Kepada Kadis DPKP.
8. Kepala Dinas mealporkan hasil verifikasi
lapangan kepada Bupati secara langsung atau
melalui TPAD dan BAPEDDA setelah pencatatan
di SET DIS.
9. BAPPEDA dan TAPD Memproses dan
Melaporkan Hasilnya ke Bupati Badung.
10. Bupati Badung Memantau, Memberi Kebijakan
dan Persetujuan Untuk Bisa Diproses Lebih
Lanjut Oleh BAPPEDA dan TPAD.
11. BAPPEDA dan TAPD Menyampaikan
Persetujuan Saat Rapat Pembahasan Dengan
Dinas.
12. Hasil Verifikasi yang Telah Disetujui dan
Direkap di BAPEDA disampaikan Kepada
DPKP.
13. Kepala Dinas DPKP Memerintahkan Kepala
Bidang Kawasan Permukiman Untuk Membuat
Draft R.K.A dan Melakukan Koordinasi dengan
Sub. Bagian Perencanaan di Sekretariat DPKP.
14. Draft R.K.A yang telah selesai, Disampaikan
Kepada Kepala Dinas DPKP Untuk
Ditandatangani.
15. Kepala Dinas DPKP Menandatangani dan
Menyampaikan Kepada SET. DIS Unuk
Disampaikan Kepada BAPPEDA.
16. SET. DIS Menyampaikan R.K.A kepada
BAPPEDA/ TAPD.
17. BAPPEDA dan TAPD Memproses dan
Melanjutkan Hingga Menjadi APBD.
18. APBD Yang Telah Ditetapkan Dijadikan Acuan
Oleh DPKP Dalam Melaksanakan Kegiatan
Peningkatan Jalan Lingkungan Berupa
Penyusunan DED.
IV Waktu Pelaksanaan Disesuaikan Dengan Besarnya Nilai DPA dan
Jumlah Perencanan
V Nilai Disesuaikan Dengan Besarnya Nilai DPA yang
Telah Disetujui.
VI Produk Layanan Detail Perencanaan (DED) Sebagai Acuan Kerja
dalam Peningkatan Jalan Lingkungan.
B. Manufacturing
I Dasar Hukum 1. Peraturan pemerintah nomer 2 tahun 2012 tentang
Hibah Daerah.
2. Pemendagri nomer 32 tahun 2011 tentang
pedoman pemberian Hibah.
3. Pemendagri nomer 14 tahun 2016 tentang
perubahan atas Pemendagri nomer 32 tahun 2011
tentang pedoman pemberian Hibah.
4. Peraturan Bupati nomer 47 tahun 2016 tentang
pedoman pemberian Hibah.
5. Surat keputusan kepada Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman nomer 05 tahun 2018
tentang pembentukan tim Verifikasi dan Kajian
Teknis permohonan Bantuan Masyarakat
(Bansos)
II Sarana dan Prasarana 1. Alat tulis kantor.
2. Komputer dan Printer.
3. Alat ukur.
4. Kamera digital
5. Telepon.
6. Transportasi (kendaraan roda 4 dan roda 2)
7. Filing cabinet.
III Kompetensi Pelaksana 1. Kualifikasi Pendidikan minimal D III Teknis.
2. Menguasai Komputer.
3. Menguasai Program yang Menunjang dalam
Pelaksanan Perencanaan seperti : AutoCad,
Ms.Office
4. Menguasai tata Bahasa yang baik.
5. Memahami peraturan Perundang-undangan.
IV Pengawas Internal 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung
secara berjenjang.
2. Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat.
V Jumlah Pelaksana Anggota Tim dari Bagian Perencanaan Kawasan
Permukiman.
VI Evaluasi Kinerja Pelaksana Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja
minimal 1 (satu) bulan sekali.
STANDAR PELAYANAN
PENINGKATAN PRASARANA DAN UTILITAS KAWASAN PERMUKIMAN
A. Service Delivery
I Produk Pelayanan
Peningkatan Prasarana dan Utilitas Kawasan Permukiman
II Persyaratan
A. Usulan masyarakat melalui hasil musrenbang yang
ditindaklanjuti dengan surat Permohonan peningkatan
prasarana dan fasilitas dari kelurahan / desa
B. Kelengkapan Permohonan
1. Surat permohonan yang ditandatangani oleh kepala
lingkungan dan perbekel / lurah
2. Data Gang / Jalan lingkungan yang akan dimohonkan
perbaikannya yang mencantumkan :
a. Panjang Ruas
b. Lebar ruas
c. Kondisi pada saat ini
3. Peta / Denah Lokasi gang / Jalan Lingkungan
III Prosedur
1. PENGECEKAN LOKASI
Permohonan yang telah dikumpulkan diinventarir
selanjutnya dikumpulkan sesuai dengan desa / kelurahan
di masing – masing Kecamatan. Selanjutnya tim dari
Seksi Perencanaan melakukan pengecekan lokasi
terhadap permohonan tersebut. Melalui hasil verifikasi
lapangan tersebut dapat diambil suatu kesimpulan apakah
kegiatan peningkatan jalan lingkungan tersebut layak
untuk dilaksanakan di wilayah sesuai dengan
permohonan yang telah diajukan desa / kelurahan.
2. PENGAJUAN KEGIATAN FISIK DAN
PENGAWASAN
Melalui hasil verifikasi yang telah dilaksanakan maka
dibuatkanlah usulan kegiatan. Kegiatan yang
dilaksanakan yaitu kegiatan fisik dan pengawasan. Kedua
kegiatan itu selanjutnya dievaluasi oleh BAPPEDA
berdasarkan skala prioritas. Kegiatan yang memperoleh
prioritas akan mendapatkan anggaran sementara yang
belum akan dimasukkan ke dalam daftar tunggu ataupun
dikaji kembali oleh DPKP
3. PENGAJUAN KEGIATAN PERENCANAAN
Setelah ditetapkan prioritas sebagai langkah awal
diajukanlah usulan kegiatan pembuatan DED
(perencanaan) kegiatan di wilayah sesuai dengan prioritas
yang direncanakan akan ditetapkan dalam APBD
Kabupaten Badung. Kegiatan ini biasanya diajukan
dalam APBD Perubahan Kabupaten Badung.
4. KEGIATAN PERENCANAAN
Kegiatan Pembuatan DED yang telah dimasukkan dalam
APBD ataupun APBDP Kabupaten Badung dan telah
disahkan oleh Bupati Badung dilaksanakan kegiatannya
oleh DPKP Kabupaten Badung. Kegiatan yang
dilaksanakan antara lain :
a. Persiapan dokumen lelang
b. Melaksanakan dan mengawasi kegiatan yang
dilaksanakan oleh konsultan
c. Menerima hasil pekerjaan dari konsultan perencana
(Gambar dan Estimate Engineering)
5. KEGIATAN FISIK PENINGKATAN PRASARANA
DAN UTILITAS KAWASAN PERMUKIMAN
Setelah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Badung,
maka dilaksanakanlah kegiatan fisik peningkatan jalan
lingkungan yang dilaksanakan oleh DPKP Kabupaten
Badung. Adapun kegiatan yang dilaksanakan antara lain :
a. Persiapan dokumen lelang
b. Proses Pelangan
c. Proses Penandatanganan kontrak dengan pemenang
d. Pemberian SPMK pada pemenang
e. Pre Construction Meeting (PCM) dan sosialisasi
dengan pihak terkait terutama di desa / kelurahan
f. Melaksanakan dan mengawasi kegiatan
g. Menerima hasil pekerjaan
6. KEGIATAN PENGAWASAN PENINGKATAN
PRASARANA DAN UTILITAS KAWASAN
PERMUKIMAN
Setelah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Badung,
maka dilaksanakanlah kegiatan Pengawasan peningkatan
jalan lingkungan yang dilaksanakan oleh DPKP
Kabupaten Badung. Adapun kegiatan yang dilaksanakan
antara lain :
a. Persiapan dokumen lelang
b. Proses Pelangan
c. Proses Penandatanganan kontrak dengan pemenang
d. Pemberian SPMK pada pemenang
e. Pre Construction Meeting (PCM) dan sosialisasi
dengan pihak terkait terutama di desa / kelurahan
f. Melaksanakan dan mengawasi kegiatan
g. Menerima hasil pekerjaan
IV Waktu Pelayanan Sesuai waktu dalam kontrak
V Nilai Sesuai waktu dalam kontrak
VI Produk Layanan Peningkatan Prasarana dan Utilitas Kawasan Permukiman
VII Pengelolaan Pengaduan Kotak Pengaduan di Kantor Dinas
Telp. : 9009396
Email :
B. Manufacturing
I Dasar Hukum 1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang
Pembinaan Penyeleggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukiman.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyeleggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukiman.
4. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor
22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Perumahan Rakyat Rakyat Daerah
Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan
Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang.
6. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 7
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
permukiman dengan Hunian Berimbang.
7. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12
Tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan
Perumahan dan Kawasan permukiman Daerah
Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun
2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana
dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan
Kawasan Permukiman.
10. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan
Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kepada Pemerintah Daerah.
II Sarana dan Prasarana 1. Kendaraan bermotor (Mobil dan Sepeda Motor)
2. Alat Tulis Kantor
3. Komputer dan Printer
4. Alat ukur
5. Kamera
6. Telepon
7. Filing Kabinet
III Kompetensi Pelaksana 1. Kualifikasi pendidikan minimal D III
2. Menguasai Komputer
3. Menguasai Auto Cad atau Arc GIS
4. Menguasai tata Bahasa yang baik
5. Memahami peraturan Perundang-undangan
IV Pengawas Internal 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara
berjenjang
2. Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat
V Jumlah Pelaksana PPK, PPTK, Direksi terdiri dari pejabat dan staf di
lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Badung
VI Evaluasi Kinerja Pelaksana Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1
(satu) bulan sekali.