Upload
dothuan
View
219
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
D:\My Document\PERDA TAHUN 2010\ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.doc
1
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BLORA,
Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan
Daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan di Kabupaten Blora;
b. bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan di
Kabupaten Blora yang diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 2 Tahun 1997 tentang
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka
Sistem Informasi dipandang sudah tidak sesuai dengan
perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
3019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3474);
D:\My Document\PERDA TAHUN 2010\ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.doc
2
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4235);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
9. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4674);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3050);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3373);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);
D:\My Document\PERDA TAHUN 2010\ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.doc
3
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4736);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4758);
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan;
18. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan
dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
19. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan
Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan
Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu
Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan
Nasional;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 6
Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora
(Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 1988 Nomor 5 Seri
D Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA
dan
BUPATI BLORA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.
D:\My Document\PERDA TAHUN 2010\ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.doc
4
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Blora.
4. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah daerah yang
bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan
Administrasi Kependudukan.
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah daerah.
8. Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang selanjutnya disingkat KUA Kec. adalah
satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, dan rujuk pada tingkat
kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.
9. Pengadilan Agama adalah lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus
perceraian bagi penduduk yang beragama Islam.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah
yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah
kerja kecamatan
12. Kepala Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa / Kelurahan di wilayah daerah.
13. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan
penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui
Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi administrasi
kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan
pembangunan sektor lain.
14. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat
tinggal di Indonesia.
15. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang
bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan
Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
16. Orang Asing adalah orang bukan WNI.
17. Pendatang adalah WNI dan orang asing yang bermaksud tinggal sementara di
wilayah daerah dalam jangka waktu paling singkat 30 (tiga puluh) hari sampai
dengan 1 (satu) tahun.
D:\My Document\PERDA TAHUN 2010\ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.doc
5
18. Tamu adalah WNI dan orang asing yang melakukan kunjungan singkat di
wilayah daerah yang lamanya kurang dari 30 (tiga puluh) hari.
19. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas
yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan
dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
20. Data Kependudukan adalah data orang perseorangan dan/atau data agregat
yang terstruktur sebagai hasil kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil.
21. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas
pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan penduduk rentan
Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa
kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
22. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus
dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu
Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan
lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas
menjadi tinggal tetap.
23. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor
identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada
seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
24. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga
yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga,
serta identitas anggota keluarga.
25. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi
penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas yang berlaku di seluruh
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
26. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh
seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas.
27. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa
Penting yang dialami oleh seseorang pada Dinas yang pengangkatannya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
28. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi
kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,
pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status
kewarganegaraan.
29. Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari
ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukan bukti-bukti
kehidupannya.
30. Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan berumur paling sedikit
28 (dua puluh delapan) minggu yang pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan
bukti-bukti kehidupannya.
31. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
D:\My Document\PERDA TAHUN 2010\ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.doc
6
32. Perceraian adalah putusnya perkawinan suami dan istri sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
33. Kematian adalah tidak adanya secara permanen dari seluruh bukti kehidupan
pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.
34. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir
di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak
tgersebut.
35. Pengesahan Anak adalah pengesahan status anak yang lahir di luar ikatan
perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak
tersebut.
36. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari
lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang
bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak
tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan
putusan atau penetapan pengadilan.
37. Perubahan nama adalah bertambah, berkurang atau bergantinya nama
seseorang dalam akta kelahiran yang ditetapkan sesuai dengan hukum yang
berlaku.
38. Perubahan kewarganegaraan adalah perubahan status kewarganegaraan
seseorang dari seorang WNI menjadi warga negara asing atau seorang warga
negara asing menjadi WNI sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
39. Pengukuhan Surat Keterangan Pengangkatan Anak adalah pencatatan
pengangkatan anak di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam
buku pelaporan penting peristiwa penting dan pemberian stempel pada
dokumen kependudukan tersebut.
40. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing
untuk tinggal di daerah dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
41. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk
tinggal menetap di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
42. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung
jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan
Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di
desa/kelurahan.
43. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disingkat SIAK,
adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi
kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas sebagai satu kesatuan.
44. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan
dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
45. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan
secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan
perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
D:\My Document\PERDA TAHUN 2010\ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.doc
7
46. Data Center adalah adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database
pada penyelenggara di daerah yang menghimpun data kependudukan Dinas.
47. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada
pada Dinas untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan
izin yang diberikan.
48. Pengguna Data Pribadi adalah Instansi Pemerintah dan swasta yang
membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
49. Hari adalah hari kerja.
BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 2
(1) Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :
a. dokumen kependudukan;
b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
c. perlindungan atas data pribadi;
d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data
pribadi oleh Dinas.
(2) Setiap pendatang berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi
kependudukan yang meliputi :
a. Surat Keterangan Pendatang;
b. Pelayanan Pencatatan Sipil.
(3) Setiap tamu berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan
yang meliputi :
a. Surat Keterangan Tamu;
b. Pelayanan Pencatatan Sipil.
Pasal 3
(1) Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa
penting yang dialaminya dan/atau keluarganya kepada Dinas dengan
memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil.
(2) Setiap tamu dan pendatang wajib melaporkan kedatangannya kepada Kepala
Desa/Kelurahan dan/atau Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
D:\My Document\PERDA TAHUN 2010\ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.doc
8
Pasal 4
WNI yang berada/tinggal di luar daerah atau di luar negeri wajib melaporkan
peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi pelaksana setempat baik WNI
yang tinggal di luar daerah atau Instansi pelaksana Negara setempat dan/atau
Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan
dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
BAB III
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pasal 5
Pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan
administrasi kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan
meliputi :
a. koordinasi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan;
b. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
d. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang penyelenggaraan
administrasi kependudukan;
e. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi
kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
f. pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala daerah;
g. koordinasi dan pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan;
dan
h. koordinasi pengembangan, proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan.
Pasal 6
(1) Dinas melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan
yang meliputi :
a. pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting;
b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk
atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
c. menerbitkan dokumen kependudukan;
d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan
dan peristiwa penting;
D:\My Document\PERDA TAHUN 2010\ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.doc
9
f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh
penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
g. melakukan pengkajian dan mengembangkan SIAK sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;
h. melakukan pengkajian penyelenggaraan administrasi kependudukan;
i. mengolah dan menyajikan data statistik kependudukan dan statistik vital;
j. melakukan pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan
sipil;
k. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan perkembangan kependudukan,
proyeksi dan penyelerasian kebijakan kependudukan.
(2) Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk
pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam,
dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kec. sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk
pencatatan perceraian bagi penduduk yang beragama Islam, dilaksanakan di
Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
yang berlaku.
Pasal 7
(1) Dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, Dinas memiliki
kewenangan yang meliputi :
a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang penyelenggaraan
pendaftaran kependudukan dan pencatatan peristiwa penting yang
dilaporkan penduduk;
b. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang pencatatan peristiwa
penting oleh penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
c. mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, talak dan rujuk
bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA Kec. dan data hasil
pencatatan peristiwa perceraian dari Pengadilan Agama;
d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan;
e. menolak permintaan pengguna data pribadi penduduk yang pengajuannya
tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
(2) Ketentuan mengenai tata cara perolehan keterangan dan data, serta
penolakan atas permintaan data pribadi penduduk diatur dengan Peraturan
Bupati.
D:\My Document\PERDA TAHUN 2010\ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.doc
10
BAB IV
PEJABAT PENCATATAN SIPIL DAN PETUGAS REGISTER
Bagian Pertama
Pejabat Pencatatan Sipil
Pasal 8
(1) Pejabat Pencatatan Sipil terdiri atas :
a. Kepala Dinas;
b. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pejabat Pencatatan Sipil.
(2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
(3) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai tugas :
a. melakukan verifikasi dan validasi data atas pelaporan peristiwa penting yang
dialami oleh penduduk;
b. melakukan pembuktian atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh
penduduk;
c. melakukan pencatatan atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh
penduduk pada register akta pencatatan sipil;
d. menandatangani dan menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil;
e. membuat catatan pinggir pada akta catatan sipil;
f. melakukan pembetulan atas akta pencatatan sipil yang mengalami
kesalahan tulis redaksional;
g. melakukan pencatatan kembali atas register akta pencatatan yang hilang
atau rusak.
(4) Sebelum melaksanakan tugasnya pejabat pencatatan sipil diambil sumpahnya
oleh Bupati.
(5) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
(6) Penandatanganan akta pencatatan sipil terhadap peristiwa penting yang dialami
sendiri oleh pejabat pencatatan sipil dan/atau keluarga dalam garis lurus ke
atas maupun garis lurus ke bawah, dilaksanakan oleh pejabat pencatatan sipil
lainnya.
(7) Dalam hal pejabat pencatatan sipil lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) belum diangkat atau belum ada, penandatanganan akta pencatatan sipil
dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(8) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a berhalangan melaksanakan tugas dan pejabat pencatatan sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b belum diangkat atau belum ada, maka
penandatanganan pencatatan sipil dilakukan oleh Bupati.
(9) Untuk memperlancar pelaksanaan penandatanganan pencatatan sipil
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Bupati dapat menunjuk Asisten
Pemerintahan Sekretaris Daerah.
(10) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan
pemberhentian pejabat pencatatan sipil diatur dengan Peraturan Bupati.
D:\My Document\PERDA TAHUN 2010\ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.doc
11
Bagian Kedua
Petugas Registrasi
Pasal 9
(1) Petugas registrasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala
Desa / Lurah melalui Kepala Dinas.
(2) Petugas registrasi mempunyai tugas pokok :
a. membantu kepala desa/lurah dan Dinas dalam memberikan pelayanan
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan
b. .mengelola dan menyajikan data kependudukan di desa / kelurahan.
(3) Petugas registrasi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), mempunyai fungsi :
a. verifikasi dan validasi data verifikasi data kependudukan yang dilaporkan
penduduk WNI;
b. verifikasi dan validasi data peristiwa penting khususnya kelahiran, lahir mati,
dan kematian yang dilaporkan penduduk WNI;
c. pencatatan dalam Buku Harian, Buku Mutasi Penduduk dan Buku Induk
Penduduk;
d. pemrosesan penerbitan dokumen kependudukan;
e. penghubung dalam penyampaian dan pengambilan dokumen
kependudukan.
(4) Ketentuan mengenai tatacara pengangkatan dan pemberhentian petugas
registrasi diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
BAB V
PENDAFTARAN PENDUDUK
Bagian Pertama
Biodata Penduduk
Pasal 10
(1) Penduduk wajib melaporkan kepada Dinas melalui kepala desa/kelurahan dan
camat untuk dicatatkan biodatanya.
(2) WNI yang datang dari luar negeri karena pindah, orang asing yang memiliki izin
tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki ijin tinggal tetap wajib melapor
kepada Dinas untuk dicatatkan biodatanya.
(3) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.
(4) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai
dasar dalam penerbitan biodata penduduk.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan dan penerbitan biodata diatur
dalam Peraturan Bupati.
D:\My Document\PERDA TAHUN 2010\ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.doc
12
Bagian Kedua
Nomor Induk Kependudukan
Pasal 11
(1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
(2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah
dan diterbitkan oleh Dinas kepada setiap penduduk setelah dilakukan
pencatatan biodata.
(3) NIK berlaku seumur hidup dan selamanya.
(4) NIK tidak berubah serta tidak mengikuti perubahan domisili.
(5) NIK dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan serta dokumen lainnya
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(6) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan NIK diatur dengan
Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
Kartu Keluarga
Paragraf 1
Penerbitan Kartu Keluarga
Pasal 12
(1) Penduduk WNI wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas melalui
kepala Desa / Kelurahan dan Camat sebagai dasar untuk penerbitan KK.
(2) Orang asing yang memiliki izin tinggal tetap wajib melaporkan susunan
keluarganya kepada Dinas sebagai dasar penerbitan KK.
(3) KK diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
(4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KK diatur dengan
Peraturan Bupati.
Paragraf 2
Pembetulan, Pembatalan dan Legalisasi Kartu Keluarga
Pasal 13
(1) Pembetulan KK hanya dilakukan untuk KK yang mengalami kesalahan tulis
redaksional.
(2) Pembetulan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling
lambat 30 (tiga puluh ) hari sejak diterimanya KK dengan atau tanpa permintaan
dari pemohon.
(3) Pembetulan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Kepala Dinas dengan menerbitkan KK baru untuk menggantikan KK lama yang
mengalami kesalahan.
D:\My Document\PERDA TAHUN 2010\ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.doc
13
(4) KK lama yang mengalami kesalahan ditarik dari pemohon dan dicabut oleh
Kepala Dinas.
Pasal 14
(1) Pembatalan KK dilaksanakan oleh Kepala Dinas dengan atau tanpa permintaan
dari pemohon.
(2) Pembatalan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala
Dinas dengan menarik KK dari pemohon dan mencabutnya.
Pasal 15
(1) Legalisasi KK hanya dilakukan untuk KK yang diterbitkan di daerah.
(2) Legalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala
Dinas.
Pasal 16
Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pembetulan, pembatalan dan
legaliasasi KK diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keempat
Kartu Tanda Penduduk
Paragraf 1
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk
Pasal 17
(1) Setiap penduduk WNI dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap wajib
yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin
wajib memiliki KTP.
(2) KTP diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
(3) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa KTP pada saat bepergian.
(4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KTP diatur dengan
Peraturan Bupati.
Paragraf 2
Pembetulan, Pembatalan dan Legalisasi Kartu Tanda Penduduk
Pasal 18
(1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis
redaksional.
D:\My Document\PERDA TAHUN 2010\ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.doc
14
(2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling
lambat 30 (tiga puluh ) hari sejak diterimanya KTP dengan atau tanpa
permintaan dari orang yang menjadi subyek KTP.
(3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Kepala Dinas dengan menerbitkan KTP baru untuk menggantikan KTP lama
yang mengalami kesalahan.
(4) KTP lama yang mengalami kesalahan ditarik dari pemohon dan dicabut oleh
Kepala Dinas.
Pasal 19
(1) Pembatalan KTP dilaksanakan oleh Kepala Dinas paling dengan atau tanpa
permintaan dari pemohon.
(2) Pembatalan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala
Dinas dengan menarik KTP dari pemohon dan mencabutnya.
Pasal 20
(1) Legalisasi KTP hanya dilakukan untuk KTP yang diterbitkan di daerah.
(2) Legalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala
Dinas.
Pasal 21
Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pembetulan, pembatalan dan
legalisasi KTP diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keempat
Surat Keterangan Tempat Tinggal
Pasal 22
(1) Setiap penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas wajib memiliki
Surat Keterangan Tempat Tinggal.
(2) Surat Keterangan Tempat Tinggal Surat Keterangan Tempat Tinggal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan ditandatangani oleh
Kepala Dinas.
(3) Penduduk yang telah memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal wajib
membawanya pada saat bepergian.
(4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan
Tempat Tinggal diatur dengan Peraturan Bupati.
D:\My Document\PERDA TAHUN 2010\ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.doc
15
Bagian Kelima
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan
Paragraf 1
Perubahan Alamat
Pasal 23
(1) Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Dinas wajib menyelenggarakan
penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.
(2) Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas
terjadinya :
a. pemekaran wilayah kecamatan, desa/kelurahan, dusun/lingkungan rukun
tetangga dan/atau rukun warga;
b. penggabungan atau penghapusan wilayah kecamatan, desa/kelurahan,
dusun/lingkungan rukun tetangga dan/atau rukun warga; atau
c. perubahan nama jalan, desa/kelurahan, kecamatan dan/atau kabupaten.
(3) Dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi :
a. KTP dan KK untuk penduduk WNI dan orang asing yang memiliki Izin tinggal
tetap; dan
b. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk penduduk orang asing yang
memiliki Ijin tinggal sementara.
(4) Dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diberikan kepada penduduk tanpa dipungut biaya.
(5) Penerbitan perubahan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilaksanakan berdasarkan data yang telah dihimpun oleh Tim
Pendataan yang dibentuk oleh Bupati.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara perubahan alamat
penduduk pada dokumen pendaftaran penduduk diatur dengan Peraturan
Bupati.
Paragraf 2
Pindah Datang Penduduk Dalam Daerah
Pasal 24
(1) Penduduk WNI yang pindah dalam wilayah daerah wajib melaporkan
kepindahannya dengan ketentuan sebagai berikut :
a. perpindahan antar RT/RW dalam satu Desa/Kelurahan wajib dilaporkan
kepada RT/RW setempat;
b. perpindahan antar Desa/Kelurahan dalam satu kecamatan wajib dilaporkan
kepada kepala desa/kelurahan setempat;
c. perpindahan antar kecamatan dalam daerah wajib dilaporkan kepada
Camat.
D:\My Document\PERDA TAHUN 2010\ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.doc
16
(2) Perpindahan penduduk antar RT/RW dalam satu desa/kelurahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, hanya merupakan perubahan alamat tempat
tinggal tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
(3) Perpindahan penduduk antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan Surat Keterangan
Pindah Datang dari Desa/kelurahan.
(4) Perpindahan penduduk antar kecamatan dalam daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf c diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang dari
kecamatan.
(5) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan ayat (4) penduduk yang bersangkutan wajib melaporkan kepada
Dinas.
(6) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai
dasar penerbitan atau perubahan KTP dan KK bagi penduduk yang
bersangkutan.
Pasal 25
(1) Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang
pindah dalam wilayah daerah wajib melaporkan rencana kepindahannya
kepada Dinas.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mendaftar
dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
(3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
digunakan sebagai dasar penerbitan KTP, KK, atau Surat Keterangan Tempat
Tinggal bagi orang asing yang bersangkutan.
Pasal 26
(1) Setiap kedatangan penduduk WNI yang diakibatkan perpindahan dalam Daerah
wajib dilaporkan kepada kepala desa / kelurahan paling lambat 30 (tiga puluh)
hari sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah.
(2) Setiap kedatangan kedatangan penduduk orang asing yang diakibatkan
perpindahan dalam Daerah wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas paling lambat
30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah.
(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
dilakukan pencatatan perubahan biodatanya, diterbitkan KK dan KTP penduduk
yang bersangkutan.
Pasal 27
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan surat
keterangan pindah datang dalam Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
D:\My Document\PERDA TAHUN 2010\ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.doc
17
Paragraf 3
Pindah Datang Penduduk Ke dan dari Luar Daerah
Pasal 28
(1) Perpindahan penduduk ke luar daerah wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas.
(2) Sebagai bukti pelaporan perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan Surat Keterangan Pindah.
(3) Penduduk yang tidak jadi pindah keluar daerah dan kembali ke daerah sebelum
14 (empat belas) hari harus menyerahkan semua surat keterangan pindah dan
surat pernyataan tidak jadi pindah dari kepala desa / kelurahan pada daerah
tujuan yang diketahui Camat.
(4) Penduduk yang tidak jadi pindah ke luar daerah dan kembali ke daerah setelah
14 (empat belas) hari harus dilakukan melalui proses dari pindah datang dari
daerah tujuan ke daerah.
Pasal 29
(1) Kedatangan penduduk yang diakibatkan perpindahan dari luar Daerah wajib
dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat
Keterangan Pindah.
(2) Berdasarkan laporan tersebut, Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pindah
Datang sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk
yang bersangkutan.
Pasal 30
Perpindahan bagi penduduk belum dewasa yang pindah ke atau dari luar daerah
dengan tidak didampingi atau ikut orang tua, maka untuk proses pengajuan surat
keterangan pindah/datang harus dilengkapi dengan surat keterangan dari orangtua
bermaterai cukup, dan diketahui kepala desa / kelurahan dan camat.
Pasal 31
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan keterangan
pindah datang ke dan dari luar Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 4
Pelaporan Pendatang
Pasal 32
(1) Setiap pendatang wajib melaporkan kedatangannya ke desa / kelurahan
paling lambat 6 (enam) hari sejak tanggal kedatangan.
D:\My Document\PERDA TAHUN 2010\ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.doc
18
(2) Sebagai bukti pelaporan kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diberikan Surat Keterangan Pendatang.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan
pendatang diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 5
Pelaporan Tamu
Pasal 33
(1) Setiap penduduk yang kedatangan tamu menginap lebih dari 2 x 24 jam wajib
melaporkan kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) sejak tanggal kedatangan.
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menunjukkan
identitas diri berupa KTP.
(3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Rukun
Tetangga (RT) mendaftar dalam buku tamu.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan tamu
diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 6
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
Pasal 34
(1) Dinas wajib melakukan pendataan penduduk rentan adminisrasi kependudukan
yang meliputi:
a. penduduk korban bencana alam;
b. penduduk korban bencana sosial;
c. orang terlantar; dan
d. komunitas terpencil.
(2) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat
sementara.
(3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai
dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk penduduk rentan
administrasi kependudukan.
(4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tatacara pendataan penduduk rentan
diatur dengan Peraturan Bupati.
D:\My Document\PERDA TAHUN 2010\ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.doc
19
Paragraf 7
Pendataan Penduduk yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri
Pasal 35
(1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap
peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh
Dinas atau meminta bantuan orang lain.
(2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penduduk yang tidak
mampu karena usia, sakit keras, cacat fisik dan/atau cacat mental.
(3) Bantuan dari Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
petugas dari Dinas dengan mendatangi penduduk yang bersangkutan di lokasi
tertentu.
(4) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau
orang yang diberi kuasa.
(5) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan penduduk yang tidak
mampu mendaftarkan sendiri diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI
PENCATATAN SIPIL
Bagian Pertama
Asas Pencatatan
Pasal 36
Setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, pencatatannya dilaksanakan
atas asas peristiwa.
Bagian Kedua
Pencatatan Kelahiran
Paragraf 1
Pencatatan Kelahiran di Daerah
Pasal 37
(1) Setiap kelahiran yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tuanya
kepada Dinas, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
(2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memperhatikan :
a. tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
b. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
c. tempat domisili ibunya bagi penduduk orang asing;
d. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk orang asing;
e. orang asing pemegang izin kunjungan;
f. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.
D:\My Document\PERDA TAHUN 2010\ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.doc
20
(3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat
pencatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan
akta kelahiran.
(4) Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan
orang tuanya, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan.
Pasal 38
(1) Pencatatan kelahiran dalam register akta kelahiran dan penerbitan kutipan akta
kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-
usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada pelaporan orang yang
menemukan harus dilengkapi Berita Acara dari Kepolisian.
(2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa
menuliskan nama orangtuanya.
(3) Kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat
Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Dinas.
(4) Kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan
kepada yang bersangkutan setelah dewasa.
Paragraf 2
Pencatatan Kelahiran di Luar
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pasal 39
(1) Pencatatan Kelahiran Penduduk yang terjadi di luar wilayah Republik Indonesia
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, wajib dilaporkan
oleh orang tua, atau keluarga ke Dinas paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah
yang bersangkutan datang dan menetap kembali di wilayah daerah.
(2) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dan menerbitkan Tanda bukti pelaporan
kelahiran di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan
Kelahiran Luar Negeri diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 3
Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas waktu
Pasal 40
(1) Pelaporan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat
(1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 tahun
sejak tanggal kelahiran pencatatannya dilaksanakan setelah mendapat
persetujuan Kepala Dinas.
D:\My Document\PERDA TAHUN 2010\ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.doc
21
(2) Pencatatan kelahiran melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana
dimaksud ayat (1) pencatatannya dilaksanakan berdasarkan penetapan
Pengadilan Negeri.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran
yang pelaporannya melampaui batas waktu diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
Pencatatan Lahir Mati
Pasal 41
(1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk ke Dinas paling lambat 30
(tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1), diterbitkan Surat Keterangan
Lahir Mati.
(3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan
Lahir Mati diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Keempat
Pencatatan Perkawinan
Paragraf 1
Pencatatan Perkawinan di Daerah
Pasal 42
(1) Setiap perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang terjadi di Daerah, wajib dilaporkan oleh penduduk
yang bersangkutan ke Dinas, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal
perkawinan.
(2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat
pencatatan sipil mencatat pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta
Perkawinan.
(3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing
diberikan kepada suami isteri.
(4) Pelaporan yang melampauai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati.
(5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penduduk yang
beragama Islam kepada KUA Kec.
(6) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
wajib disampaikan oleh KUA Kec. kepada Dinas paling lambat 10 (sepuluh) hari
setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
(7) Hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak
memerlukan penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
D:\My Document\PERDA TAHUN 2010\ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.doc
22
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan
perkawinan serta pelaporan pencatatan perkawinan oleh KUA Kec. diatur
dengan Peraturan Bupati.
Pasal 43
Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, berlaku pula
bagi :
a. perkawinan yang ditetapkan oleh penetapan Pengadilan; dan
b. Perkawinan antar Warga Negara Asing yang dilakukan di Daerah dan telah
memenuhi syarat-syarat perkawinan yang sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan tentang perkawinan.
Pasal 44
Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, maka
permohonan pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan
Pengadilan.
Paragraf 2
Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri
Pasal 45
(1) Setiap perkawinan antar Penduduk WNI atau salah satu Penduduk WNI yang
dilangsungkan di luar negeri, wajib dilaporkan kepada Dinas, paling lambat 30
(tiga puluh) hari setelah yang bersangkutan kembali ke Daerah.
(2) Setiap pelaporan perkawinan, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan Surat Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan di Luar Negeri.
(3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan di luar
negeri diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 3
Pencatatan Pembatalan Perkawinan
Pasal 46
(1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas paling
lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan
perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta
Perkawinan dari kepemilikan subjek akta, dan memberikan catatan pinggir pada
register akta perkawinan serta mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan
Akta.
D:\My Document\PERDA TAHUN 2010\ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.doc
23
(3) Dalam hal pencatatan perkawinan dilakukan oleh instansi pelaksana di luar
Daerah atau di luar negeri, maka pencatatan pembatalan perkawinan
dilaksanakan oleh instansi pelaksana yang menerbitkan pencatatan perkawinan
atau Kedutaan Besar Negara yang bersangkutan bagi perkawinan di luar
negeri.
(4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan
perkawinan diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian
Paragraf 1
Pencatatan Perceraian di Daerah
Pasal 47
(1) Setiap perceraian di daerah berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan
ke Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan pengadilan
tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat
Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Perceraian dan
diterbitkan Kutipan Akta Perceraian.
(3) Dalam hal pencatatan perkawinan dilakukan oleh instansi pelaksana di luar
Daerah atau di luar negeri, maka Dinas memberitahukan pencatatan perceraian
kepada instansi pelaksana yang menerbitkan pencatatan perkawinan atau
melalui Kedutaan Besar Negara yang bersangkutan bagi perkawinan di luar
negeri.
(4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian di
daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 2
Pencatatan Perceraian di Luar Negeri
Pasal 48
(1) Setiap perceraian penduduk WNI yang terjadi di luar negeri, wajib dilaporkan
oleh yang bersangkutan ke Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang
bersangkutan kembali ke wilayah daerah.
(2) Setiap pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan
surat tanda bukti pelaporan perceraian luar negeri.
(3) Apabila perceraian di luar negeri terhadap pencatatan perkawinan yang
dilakukan oleh Dinas diluar wilayah daerah, maka pencatatan mutasi perceraian
pada bagian pinggir akta perkawinan, disampaikan oleh Dinas melalui surat
pemberitahuan tentang perceraian kepada instansi pelaksana yang
menerbitkan pencatatan perkawinan dimaksud.
D:\My Document\PERDA TAHUN 2010\ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.doc
24
(4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan Pencatatan
Perceraian di Luar Negeri diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 3
Pencatatan Pembatalan Perceraian
Pasal 49
(1) Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas paling
lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan pengadilan pembatalan
perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan
Sipil membuat catatan pinggir pada register akta perceraian dan mencabut
Kutipan Akta perceraian dari kepemilikan subjek akta, serta mengeluarkan
Surat Keterangan Pembatalan Akta Perceraian.
(3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan pencatatan
pembatalan perkawinan diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keenam
Pencatatan Kematian
Paragraf 1
Pencatatan Kematian di Daerah
Pasal 50
(1) Setiap kematian yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan oleh keluarganya atau
yang mewakili ke Dinas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
kematian.
(2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan antara :
a. kematian penduduk daerah;
b. kematian penduduk luar daerah.
(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan
sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta
kematian.
(4) Pencatatan Kematian yang melebihi batas waktu pencatatannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas setelah mendapat
persetujuan Kepala Dinas.
(5) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicatat pada
bagian pinggir akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran yang menyatakan
telah tercatat kematian pada register/akta kelahiran.
(6) Dalam hal pencatatan kelahiran diterbitkan oleh Instansi Pelaksana di luar
daerah atau di luar negeri, maka pencatatan kematian pada bagian pinggir akta
kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan oleh Dinas
melalui surat pemberitahuan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan
pencatatan kelahiran dimaksud.
D:\My Document\PERDA TAHUN 2010\ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.doc
25
(7) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati
tetapi tidak diketemukan jenasahnya, maka pencatatan kematian oleh Dinas
baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
(8) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas
melakukan pencatatan kematian berdasarkan surat keterangan dari kepolisian.
(9) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian di daerah
diatur dengan Peraturan Bupati
Paragraf 2
Pencatatan Kematian di Luar Negeri
Pasal 51
(1) Pencatatan kematian penduduk WNI yang terjadi di luar negeri wajib
dilaporkan oleh orang tua atau keluarga ke Dinas paling lambat 30 (tiga puluh)
hari terhitung sejak tanggal kematian penduduk yang bersangkutan.
(2) Berdasarkan laporan pencatatan kematian di luar negeri sebagaimana
dimaksud ayat (1) diterbitkan Surat Tanda Bukti Pelaporan Kematian Luar
Negeri.
(3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicatat pada
bagian pinggir akta kelahiran yang menyatakan telah tercatatnya kematian
pada register akta kelahiran.
(4) Dalam hal pencatatan kelahiran diterbitkan oleh instansi pelaksana diluar
Daerah, maka pencatatan kematian pada bagian pinggir akta kelahiran
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Dinas melalui surat
pemberitahuan tentang kematian kepada instansi pelaksana yang menerbitkan
pencatatan kelahiran.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan
Pencatatan Kematian di Luar Negeri diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Ketujuh
Pencatatan Pengangkatan Anak
Paragraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak di Daerah
Pasal 52
(1) Setiap pengangkatan anak berdasarkan penetapan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap, wajib dilaporkan oleh orang tua angkatnya
ke Dinas paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya kutipan penetapan
pengadilan.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat
Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan
kutipan akta kelahiran.
D:\My Document\PERDA TAHUN 2010\ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.doc
26
(3) Dalam hal pencatatan kelahiran diterbitkan oleh instansi pelaksana diluar
Daerah, maka Pencatatan Pengangkatan Anak pada bagian pinggir akta
kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Dinas
melalui surat pemberitahuan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan
pencatatan kelahiran dimaksud.
(4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak
di daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 53
(1) Setiap pengangkatan anak orang asing oleh penduduk WNI yang terjadi di luar
negeri wajib dilaporkan oleh orang tua angkatnya ke Dinas paling lambat 30
(tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
(2) Berdasarkan laporan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Buku induk pengangkatan anak
luar negeri, melaksanakan pengukuhan pengangkatan anak dan menerbitkan
Surat Tanda Bukti Pelaporan Pengangkatan Anak Luar Negeri.
(3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan pengangkatan anak
di luar negeri diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengakuan Anak
Pasal 54
(1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas paling lambat
30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui
oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
(2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi
orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di
luar hubungan perkawinan yang sah.
(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan
sipil membuat catatan pinggir pada register Akta kelahiran Anak dan
menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Baru untuk mengganti dan menarik
kutipan akta kelahiran lama.
(4) Dalam hal pencatatan kelahiran diterbitkan oleh instansi pelaksana diluar
Daerah, maka pencatatan Pengakuan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), disampaikan oleh Dinas melalui surat pemberitahuan kepada instansi
pelaksana yang menerbitkan pencatatan kelahiran dimaksud.
(5) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengakuan anak
diatur dengan Peraturan Bupati.
D:\My Document\PERDA TAHUN 2010\ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.doc
27
Bagian Kesembilan
Pencatatan Pengesahan Anak
Pasal 55
(1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas paling
lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang
bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
(2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi
orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir
diluar hubungan perkawinan yang sah.
(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat pencatatan
Sipil membuat catatan pinggir pada register akta perkawinan dan Kutipan Akta
Perkawinan orang tua serta membuat catatan pinggir pada register Akta
kelahiran Anak dan Kutipan Akta kelahiran anak yang bersangkutan.
(4) Dalam hal pencatatan kelahiran diterbitkan oleh instansi pelaksana diluar
daerah, maka pembuatan catatan pinggir pada register akta kelahiran dan
kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh
Dinas melalui surat pemberitahuan kepada instansi pelaksana yang
menerbitkan pencatatan kelahiran dimaksud.
(5) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengesahan anak
diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kesepuluh
Pencatatan Perubahan Nama
Pasal 56
(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan
negeri.
(2) Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh
penduduk yang bersangkutan ke Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
diterimanya salinan pengadilan negeri oleh penduduk.
(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan
Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan
Akta Pencatatan Sipil.
(4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara perubahan nama diatur dengan
Peraturan Bupati.
D:\My Document\PERDA TAHUN 2010\ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.doc
28
Bagian Kesebelas
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan di Daerah
Pasal 57
(1) Setiap perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi
WNI di daerah, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas paling lambat
60 (enam puluh) hari sejak tanggal penandatanganan berita acara sumpah
atau pernyataan janji setia oleh Pejabat yang berwenang.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud Pejabat Pencatatan Sipil
membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta
Pencatatan Kelahiran.
(3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan status
kewarganegaraan di daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 2
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Luar Negeri
Pasal 58
(1) Setiap perubahan kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi WNI
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib dicatatkan
Kedutaan Besar Republik Indonesia bagi Perubahan kewarganegaraan WNI
diluar negeri ke Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal
penandatanganan berita acara sumpah atau pernyataan janji setia oleh Pejabat
yang berwenang.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud Pejabat Pencatatan Sipil
membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta
Pencatatan Kelahiran.
(3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan status
kewarganegaraan di luar negeri diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 3
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Bagi Pemegang
Kewarganegaraan Ganda
Pasal 59
(1) Bagi anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan telah memilih
kewarganegaraannya, wajib melaporkan ke Dinas paling lambat 14 (empat
belas) hari sejak tanggal yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku untuk memilih kewarganegaraan berakhir.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan
Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan
akta pencatatan sipil.
D:\My Document\PERDA TAHUN 2010\ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.doc
29
(3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan status
kewarganegaraan bagi pemegang kewarganegaraan ganda diatur dengan
Peraturan Bupati.
Bagian Keduabelas
Pencatatan Peristiwa Penting lainnya
Pasal 60
(1) Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan berdasarkan penetapan
pengadilan negeri, wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan ke Dinas
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya salinan penetapan
pengadilan negeri oleh penduduk.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat
Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta catatan sipil dan
kutipan Akta pencatatan sipil.
(3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting
lainnya diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketigabelas
Pembetulan, Pembatalan, Penerbitan Kutipan Baru
dan Legalisasi Akta Pencatatan Sipil
Paragraf 1
Pembetulan Akta Pencatatan Sipil
Pasal 61
(1) Pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta pencatatan sipil
yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
(2) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya akta
pencatatan sipil dengan atau tanpa permohonan dari pemohon.
(3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Kepala Dinas dengan membuat catatan pinggir pada register
akta pencatatan sipil dan menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil baru untuk
menggantikan akta pencatatan sipil lama yang mengalami kesalahan.
(4) Kutipan akta pencatatan sipil lama yang mengalami kesalahan ditarik dari
pemohon dan dicabut oleh Kepala Dinas.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembetulan register
dan kutipan akta pencatatan sipil diatur dalam Peraturan Bupati.
D:\My Document\PERDA TAHUN 2010\ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.doc
30
Paragraf 2
Pembatalan Akta Pencatatan Sipil
Pasal 62
(1) Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan paling lambat 30 (tiga
puluh) hari kerja sejak diterimanya putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap.
(2) Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan
sipil dan menarik serta mencabut kutipan akta kelahiran dari penduduk.
(3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan akta
pencatatan sipil diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 3
Penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Baru
Pasal 63
(1) Setiap kutipan pencatatan sipil yang hilang, rusak dan tidak terbaca, atau dalam
penguasaan salah satu pihak dalam sengketa, dapat diterbitkan kutipan akta
pencatatan sipil baru.
(2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tatacara penerbitan kutipan akta
pencatatan sipil diatur dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 4
Legalisasi Akta Pencatatan Sipil
Pasal 64
(1) Dinas melegalisasi fotocopy kutipan akta pencatatan sipil yang diterbitkan.
(2) Legalisasi fotokopi kutipan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil.
(3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tatacara Legalisasi Akta pencatatan sipil
diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Keempatbelas
Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri
Pasal 65
(1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap
peristiwa penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas
atau meminta bantuan orang lain.
D:\My Document\PERDA TAHUN 2010\ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.doc
31
(2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penduduk yang tidak
mampu karena usia, sakit keras, cacat fisik dan/atau cacat mental.
(3) Bantuan dari Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
petugas dari Dinas dengan mendatangi penduduk yang bersangkutan di lokasi
tertentu.
(4) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau
orang yang diberi kuasa.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan penduduk
yang tidak mampu mendaftarkan sendiri diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VII
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Bagian Pertama
Data Kependudukan
Pasal 66
(1) Data kependudukan terdiri dari :
a. data perorangan; dan/atau
b. data agregat penduduk.
(2) Data perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
a. nomor KK;
b. NIK;
c. nama lengkap;
d. jenis kelamin;
e. tempat lahir;
f. Tanggal/bulan/tahun lahir;
g. golongan darah;
h. agama/kepercayaan;
i. status perkawinan;
j. status hubungan dalam keluarga;
k. cacat fisik dan / atau mental;
l. pendidikan terakhir;
m. jenis pekerjaan;
n. NIK ibu kandung;
o. nama ibu kandung;
p. NIK ayah;
q. nama ayah;
r. alamat sebelumnya;
s. alamat sekarang;
D:\My Document\PERDA TAHUN 2010\ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.doc
32
t. kepemilikan akta lahir/surat kenal lahir;
u. nomor akta kelahiran/surat kenal lahir;
v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
x. tanggal perkawinan;
y. kepemilikan akta perceraian;
z. nomor akta perceraian/surat cerai;
aa. tanggal perceraian
(2) Data agregat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi himpunan
data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan
Pasal 67
(1) Dokumen kependudukan meliputi :
a. bio data penduduk;
b. KK;
c. KTP;
d. Surat Keterangan Kependudukan;dan
e. akta pencatatan sipil.
(2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
meliputi :
a. Surat Keterangan Pindah;
b. Surat Keterangan Pindah Datang;
c. Surat Keterangan pindah Ke Luar Negeri
d. Surat Keterangan datang dari luar negeri;
e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
f. Surat Keterangan Kelahiran
g. Surat Keterangan Lahir Mati;
h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
j. Surat Keterangan Kematian;
k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
m. Surat Tanda Bukti pelaporan Peristiwa Penting di Luar negeri
n. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
o. Surat Keterangan Pencatatan sipil;
p. Surat Keterangan Perkawinan; dan
q. Surat Keterangan Perceraian.
D:\My Document\PERDA TAHUN 2010\ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.doc
33
Pasal 68
(1) Biodata penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan pindah penduduk dalam
Kabupaten/Kota, Surat Keterangan pindah penduduk keluar Kabupaten/Kota,
Surat Pindah Datang Penduduk Orang Asing, Surat Pindah Ke Luar Negeri,
Surat keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal
untuk orang asing tinggal terbatas, surat keterangan kelahiran untuk orang
asing, surat keterangan lahir mati untuk orang asing, surat keterangan kematian
untuk orang asing, surat keterangan pembatalan perkawinan, surat keterangan
pembatalan perceraian surat keterangan pengganti Tanda identitas, diterbitkan
dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas.
(2) Surat keterangan pindah penduduk WNI antar kecamatan, surat keterangan
pindah datang penduduk WNI antar kecamatan, diterbitkan dan ditandatangani
oleh Camat.
(3) Surat keterangan pindah datang penduduk WNI dalam satu desa/kelurahan,
surat keterangan pindah datang penduduk WNI antar desa/kelurahan dalam
satu kecamatan, surat keterangan kelahiran untuk WNI, surat keterangan lahir
mati untuk WNI, surat keterangan kematian untuk WNI, diterbitkan dan
ditandatangani oleh kepala desa/kelurahan atas nama Kepala Dinas.
(4) Akta Catatan Sipil diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
Pasal 69
Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan
tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data
sehubungan dengan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami.
Pasal 70
(1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala dan
anggota keluarga, NIK, Jenis Kelamin, alamat, tempat lahir, agama, pendidikan,
pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga,
kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.
(2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama / diluar agama
yang diakui oleh peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat
kepercayaan tidak diisi atau dikosongkan.
(3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya,
kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
(4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Dinas kepada penduduk WNI dan orang asing
yang memiliki izin tinggal tetap.
(5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan
KTP.
(6) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan KK
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati.
D:\My Document\PERDA TAHUN 2010\ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.doc
34
Pasal 71
(1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal Tetap hanya
diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
(2) Perubahan dalam KK wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga
puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mendaftar
dan menerbitkan KK.
Pasal 72
KK yang rusak, hilang dan/atau terjadi mutasi biodata harus diganti dengan KK yang
baru.
Pasal 73
(1) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki izin tinggal tetap
dan sudah berumur 17 (tujuhbelas) tahun wajib memiliki KTP.
(2) KTP berlaku secara nasional.
(3) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Dinas,
paling lambat 14 (empat belas) hari sejak masa berlakunya telah berakhir.
(4) Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.
Pasal 74
(1) KTP berlaku 5 (lima) tahun bagi penduduk WNI dan disesuaikan dengan masa
berlakunya Izin Tinggal Tetap bagi orang asing.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan KTP
diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 75
(1) Penduduk WNI yang sudah berusia 60 (enampuluh) tahun diberikan KTP
yang berlaku seumur hidup.
(2) Ketentuan KTP seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya
berlaku bagi WNI yang bertempat tinggal tetap.
Pasal 76
(1) KTP yang rusak, hilang atau terjadi mutasi biodatanya wajib diganti dengan
yang baru.
(2) Setiap penduduk yang pindah ke luar Daerah, wajib menyerahkan KTP kepada
Kepala Desa/Lurah.
D:\My Document\PERDA TAHUN 2010\ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.doc
35
(3) Persyaratan dan tata cara untuk permohonan KTP yang rusak, hilang atau
terjadi mutasi biodatanya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Pasal 77
Surat Keterangan Kependudukan Paling sedikit memuat keterangan tentang nama
lengkap, NIK, Jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa
Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami seseorang
Pasal 78
(1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil
(2) Akta Pencatatan Sipil Berlaku selamanya.
Pasal 79
(1) Register Akta Pencatatan Sipil terdiri atas
a. kelahiran;
b. kematian;
c. perkawinan;
d. perceraian;
e. pengakuan anak
(2) Register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan
menurut kewarganegaraan, status waktu pendaftaran dan status penduduk.
(3) Register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
seluruh data Peristiwa Penting.
(4) Data peristiwa penting yang berasal dari KUA Kecamatan dan Pengadilan
agama diintegrasikan kedalam database kependudukan dan tidak diterbitkan
Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
(5) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Dinas.
(6) Register Akta Pencatatan Sipil, memuat :
a. jenis peristiwa penting;
b. catatan lengkap tentang peristiwa penting;
c. NIK dan status kewarganegaraan;
d. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
e. nama dan identitas pelapor;
f. tempat dan tanggal peristiwa;
g. nama dan identitas saksi;
h. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
i. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.
D:\My Document\PERDA TAHUN 2010\ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.doc
36
Pasal 80
(1) Register akta Catatan Sipil yang hilang atau rusak dapat dicatat kembali
kedalam daftar Register Khusus, setelah pejabat pencatatan sipil
mendapatkan bukti kebenaran secara formal maupun materil terhadap data
pada akta yang hilang atau rusak dimaksud.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Register
akta yang hilang atau rusak diatur dalam Peraturan Bupati.
Pasal 81
(1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta :
a. kelahiran;
b. kematian;
c. perkawinan;
d. perceraian;
e. pengakuan anak.
(2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil, memuat :
a. jenis peristiwa penting;
b. catatan pokok tentang peristiwa penting;
c. NIK dan status kewarganegaraan;
d. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
e. tempat dan tanggal peristiwa;
f. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
g. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang;
h. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam
register Akta Pencatatan Sipil.
Pasal 82
(1) Dinas sesuai dengan tanggungjawab dan kewenangan yang dimiliki, wajib
menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terhitung
sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan/sejak tanggal diterimanya berkas
permohonan sebagai berikut :
a. KK dan KTP paling lambat 14 (empatbelas) hari;
b. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empatbelas) hari;
c. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri paling lambat 14 (empatbelas)
hari;
d. Surat Keterangan Tempat Tinggal Untuk Orang Asing yang memiliki ijin
tinggal terbatas paling lambat 14 (empatbelas) hari;
e. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empatbelas) hari;
f. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
g. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empatbelas) hari;
h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari;
i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 14 (tujuh) hari;
D:\My Document\PERDA TAHUN 2010\ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.doc
37
j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 14 (empatbelas)
hari;
k. Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari;
l. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas paling lambat 5 (lima) hari;
m. Surat Keterangan Pencatatan Sipil paling lambat 5 (lima) hari.
(2) Dalam hal wilayah hukum Dinas yang menerbitkan akta berbeda dengan
pengadilan yang memutus pembatalan akta, salinan putusan pengadilan
disampaikan kepada dinas yang menerbitkan pencatatan sipil oleh pemohon
atau pengadilan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan dokumen kependudukan dan
pencatatan sipil diatur dalam Peraturan Bupati.
Pasal 83
Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen
data pada dokumen kependudukan.
Bagian Ketiga
Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan
Pasal 84
(1) Data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh Dinas.
(2) Data dan dokumen Kependudukan dibuatkan cadangan (back up).
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan, perlindungan dan pembuatan
cadangan (back up) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DALAM KEADAAN
DARURAT DAN LUAR BIASA
Pasal 85
(1) Dalam hal daerah atau sebagian daerah dinyatakan dalam keadaan darurat
dengan segala tingkatannya menurut peraturan bupati, otoritas pemerintahan
yang menjabat pada saat itu diberi kewenangan membuat surat keterangan
mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.
(2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar
penerbitan dokumen penduduk.
(3) Apabila keadaan sudah dinyatakan pulih, Dinas aktif mendata ulang dengan
melakukan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di tempat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
D:\My Document\PERDA TAHUN 2010\ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.doc
38
Pasal 86
(1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Dinas wajib
melakukan pendataan penduduk bagi pengungsi dan korban bencan alam.
(2) Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat
Keterangan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pendaftaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
(3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan
Sipil digunakan sebagai tanda bukti dan bahan pertimbangan untuk penerbitan
Dokumen Kependudukan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Surat
Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB IX
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pasal 87
(1) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Dinas.
(2) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui pembangunan SIAK.
(3) Pengkajian dan pengembangan SIAK dilakukan Pemerintah Daerah.
(4) Pedoman pengkajian dan pengembangan administrasi kependudukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Bupati.
Pasal 88
(1) Pengelolaan data dan informasi kependudukan dan catatan sipil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 87 diselenggarakan dalam kerangka SIAK.
(2) Data Penduduk yang dihasilkan oleh SIAK dan tersimpan di dalam database
kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang
pemerintahan dan pembangunan.
(3) Pemanfaatan data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mendapatkan izin Dinas.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan izin
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
D:\My Document\PERDA TAHUN 2010\ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.doc
39
Pasal 89
(1) Pengelolaan data dan informasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 87 dan Pasal 88 mencakup jaminan kerahasiaan dan keamanan
mengenai keterangan, identitas serta data dan informasi pribadi penduduk atau
pendatang.
(2) Rahasia mengenai keterangan, identitas serta data dan informasi pribadi
penduduk atau pendatang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat
diberikan untuk kepentingan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
BAB X
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK
Pasal 90
(1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat :
a. nomor KK ;
b. NIK ;
c. tanggal/bulan/tahun lahir ;
d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental ;
e. NIK ibu kandung ;
f. NIK ayah ; dan
g. beberapa isi catatan Peristiwa Penting ;
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai beberapa isi catatan Peristiwa Penting
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 91
(1) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 wajib disimpan
dan dilindungi oleh Dinas.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan dan perlindungan terhadap Data
Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Bupati.
(3) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga
kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Pemerintah Daerah dan
Dinas sesuai dengan ketentuan undang-undang.
Pasal 92
(1) Bupati sebagai penanggung jawab memberikan hak akses kepada petugas
pada perangkat Dinas untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah,
meralat dan menghapus, serta mencetak Data Pribadi.
D:\My Document\PERDA TAHUN 2010\ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.doc
40
(2) Ketentuan mengenai persyaratan ruang lingkup, dan tata cara mengenai
pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Bupati.
Pasal 93
(1) Pengguna Data Pribadi Penduduk dapat memperoleh dan menggunakan Data
Pribadi dari petugas pada Pemerintah Daerah dan Dinas yang memilik hak
akses.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh
dan menggunakan Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB XI
STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pasal 94
(1) Dinas berkewajiban menyusun standar pelayanan administrasi pelayanan
kependudukan.
(2) Ketentuan mengenai standar pelayanan diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XII
PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
BAGI PETUGAS RAHASIA KHUSUS
Pasal 95
(1) Petugas rahasia khusus diberikan KTP Khusus untuk memberikan perlindungan
dan mejamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
(2) KTP khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan dengan
menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi tanda penduduk
nasional.
(3) KTP khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk sampai masa
tugas sebagai petugas khusus berakhir.
(4) Petugas rahasia khusus yang tidak lagi menjadi petugas rahasia khusus wajib
menyerahkan KTP khusus kepada Kepala/Pimpinan lembaga yang selanjutnya
dikembalikan kepada Dinas untuk dimusnahkan.
(5) Penerbitan KTP khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan
biodata penduduk dan KK dari petugas rahasia khusus.
(6) Persyaratan dan tatacara penerbitan KTP khusus, pnyimpanan datanya
pengembalian serta pencabutan KTP khusus dilaksanakan sebagaimana pada
ayat (1) diatur dalam peraturan bupati.
D:\My Document\PERDA TAHUN 2010\ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.doc
41
BAB XIII
BIAYA PELAYANAN
Pasal 96
Biaya pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah, ditetapkan
dalam Peraturan Daerah tersendiri.
BAB XIV
PELAPORAN
Pasal 97
(1) Kepala Desa/kelurahan wajib menyusun laporan pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil kepada Camat paling lambat tanggal 10 setiap bulan.
(2) Camat wajib melaporkan rekapitulasi pendaftaran penduduk dan pencatatan
sipil kepada Dinas paling lambat tanggal 15 setiap bulan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan laporan diatur dengan Peraturan
Bupati.
Pasal 98
(1) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di daerah dilaporkan oleh Dinas
kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Tengah dan Menteri
Dalam Negeri.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 99
(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat
Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang
Administrasi Kependudukan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana.
(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk :
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya
pelanggaran tindak pidana ;
b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadiaan dan
melakukan pemeriksaan ;
D:\My Document\PERDA TAHUN 2010\ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.doc
42
c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal
dari tersangka;
d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
f. memanggil orang untuk didengarkan dan diperiksa sebagai tersangka dan
saksi;
g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara;
h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari
penyidikan Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut
bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidikan Polri
memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut umum, tersangka atau
keluarganya
i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung
jawabkan.
(3) Pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta
mekanisme penyidikan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
BAB XVI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 100
Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas
waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan sebagai berikut:
a. perubahan KK sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (2) sebesar Rp.10.000
(sepuluh ribu rupiah);
b. perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) sebesar
Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
c. kedatangan penduduk WNI yang diakibatkan perpindahan dalam daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) sebesar Rp 50.000 (lima puluh
ribu rupiah);
d. kedatangan penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau
orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (2) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
e. kedatangan penduduk yang bermaksud pindah datang dari luar daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) sebesar Rp.50.000 (lima puluh
ribu rupiah);
f. pendatang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) sebesar Rp.
50.000 (lima puluh ribu rupiah);
D:\My Document\PERDA TAHUN 2010\ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.doc
43
g. tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) sebesar Rp. 20.000 (dua
puluh ribu rupiah).
Pasal 101
Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas
waktu pelaporan Peristiwa Penting sebagai berikut :
a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) atau Pasal 39 ayat
(1), sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
b. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) atau Pasal 45 ayat
(1), sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
c. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1),
sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
d. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) atau Pasal 48 ayat
(1), sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
e. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1),
sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
f. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 51 ayat
(1), sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
g. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) atau Pasal
53 ayat (1), sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
h. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), sebesar
Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
i. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), sebesar
Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
j. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) , sebesar
Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
k. perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 57 ayat (1), Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (1) sebesar Rp.300.000
(tiga ratus ribu rupiah);
l. peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1),
sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).
Pasal 102
Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) yang berpergian
tidak membawa KTP dikenakan denda administratif sebesar Rp. 25.000,00 (dua
puluh lima ribu rupiah).
D:\My Document\PERDA TAHUN 2010\ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.doc
44
Pasal 103
Dalam hal Pejabat pada Dinas melakukan tindakan atau sengaja melakukan
tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas
waktu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa denda
sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
Pasal 104
Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102,
dan Pasal 103 merupakan penerimaan Daerah.
BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 105
Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen
kepada Dinas dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting
dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang tentang Administrasi
Kependudukan.
Pasal 106
Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau
mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 83 dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang tentang
Administrasi Kependudukan.
Pasal 107
Setiap orang yang tanpa hak mengakses data base kependudukan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-
Undang tentang Administrasi Kependudukan.
Pasal 108
Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau
mendistribusikan blangko dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 67 ayat (1) huruf c dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang
tentang Administrasi Kependudukan.
D:\My Document\PERDA TAHUN 2010\ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.doc
45
Pasal 109
Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga
atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71
ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
73 ayat (4) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang tentang
Administrasi Kependudukan.
Pasal 110
(1) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Dinas melakukan
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) atau Pasal 73
ayat (6) pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama
ditambah 1/3 (satu pertiga).
(2) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Dinas membantu
melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) atau
Pasal 61 ayat (4) pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan
undang-undang.
Pasal 111
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107,
Pasal 108, Pasal 109, dan Pasal 110 adalah tindak pidana Administrasi
Kependudukan.
BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 112
Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada
saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku berdasarkan
Peraturan Daerah ini.
Pasal 113
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :
a. Dinas memberikan NIK kepada setiap Penduduk paling lambat tahun 2012;
b. semua instansi di Daerah wajib menjadikan NIK sebagai dasar dalam
menerbitkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) paling
lambat tahun 2012;
c. KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum
mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
D:\My Document\PERDA TAHUN 2010\ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.doc
46
BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 114
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Pelaksanaan
yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan ketentuan Peraturan
Daerah ini.
Pasal 115
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ini harus telah ditetapkan paling
lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.
Pasal 116
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Blora Nomor 2 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran
Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Kependudukan (Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tahun 1997 Nomor 20 Seri C Nomor 1) dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 117
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.
Ditetapkan di Blora pada tanggal 23 Juli 2010
BUPATI BLORA,
Cap. Ttd.
YUDHI SANCOYO
Diundangkan di Blora pada tanggal 8 September 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,
Cap. Ttd.
BAMBANG SULISTYA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2010 NOMOR 4
Sesuai dengan aslinya :
Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora
A. KAIDAR ALI, SH. MH. NIP. 19680103 198608 1 001
D:\My Document\PERDA TAHUN 2010\ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.doc
47
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
I. UMUM
Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan administrasi
kependudukan berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan
terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa
Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Kabupaten
Blora yang berada di dalam dan di luar Kabupaten Blora
Berbagai hukum positif yang mengatur tentang hak asasi manusia,
perkawinan, keimigrasian, kewarganegaraan, perlindungan anak dan
administrasi kependudukan dengan tegas menjamin hak setiap Penduduk
untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan
yang sah, memperoleh status kewarganegaraan, menjamin kebebasan
memeluk agama, dan memilih tempat tinggal di Daerah. Peristiwa
Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap,
tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi
tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian,
perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan
pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan
Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian
yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas
atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa
Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk
dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan
undang-undang.
Dalam pemenuhan hak publik dan sipil Penduduk di bidang
administrasi kependudukan, Pemerintah Kabupaten/Kota perlu
menyelenggarakan administrasi kependudukan sebagai satu kesatuan sistem
yang meliputi 6 (enam) komponen dasar meliputi landasan hukum,
kelembagaan, mekanisme pelayanan, sumber daya aparatur, pengelolaan data
kependudukan dan partisipasi masyarakat. Pembangunan sistem tersebut
menjadi dasar pertimbangan perlunya membentuk Peraturan Daerah mengenai
penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
Peraturan Daerah ini memuat materi yang berkaitan dengan otonomi daerah
dan tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan, kondisi khusus
daerah di bidang administrasi kependudukan dan penjabaran lebih lanjut
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di bidang administrasi
kependudukan.
D:\My Document\PERDA TAHUN 2010\ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.doc
48
Selain itu Peraturan Daerah ini mencerminkan adanya reformasi di
bidang Administrasi Kependudukan. Salah satu hal penting adalah pengaturan
mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang merupakan
kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang
guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan.
Untuk penerbitan NIK, setiap Penduduk wajib mencatatkan biodata Penduduk
yang diawali dengan pengisian formulir biodata Penduduk di desa/kelurahan
secara benar. NIK wajib dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan,
baik dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk maupun Pencatatan Sipil, serta
sebagai dasar penerbitan berbagai dokumen yang ditetapkan berdasarkan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi
Penduduk. Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili
atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh
seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan Sipil pada dasarnya juga
menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil
didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa
Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya.
Prinsip-prinsip domisili dan peristiwa menjadi dasar terjaminnya
penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang dikehendaki oleh Peraturan
Derah ini yang dimaksudkan untuk :
1. terselenggaranya Administrasi Kependudukan dalam skala daerah yang
terpadu dan tertib;
2. terselenggaranya Administrasi Kependudukan yang bersifat universal,
permanen, wajib, dan berkelanjutan;
3. terpenuhinya hak Penduduk di bidang Administrasi Kependudukan dengan
pelayanan yang profesional; dan
4. tersedianya data dan informasi daerah mengenai Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil pada tingkata desa/kelurahan,kecamatan dan
kabupaten/kota secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses
sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan
daerah pada umumnya.
Secara keseluruhan, ketentuan yang dimuat dalam Peraturan Daerah ini
meliputi Hak dan Kewajiban Penduduk, Kewenangan Penyelenggara
Administrasi Kependudukan, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan sipil,
Pendataan Administrasi kependudukan Rentan administrasi Kependudukan dan
Penduduk yang Tida Mampu Melaporkan Sendiri, Penerbitan Dokumen
Kependudukan Bagi Petugas rahasia Khusus, Data dan Dokumen
Kependudukan, Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Dalam Keadaan
Darurat dan Luar Biasa, Sistem informasi Administrasi Kepndudukan,
Perlindungan Data Pribadi Penduduk, Pelaporan. Untuk menjamin pelaksanaan
Peraturan Daerah ini dari kemungkinan pelanggaran, baik administratif maupun
ketentuan materiil yang bersifat pidana, diatur juga ketentuan mengenai tata
cara penyidikan serta pengaturan mengenai Sanksi Administratif dan Ketentuan
Pidana.
D:\My Document\PERDA TAHUN 2010\ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.doc
49
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “asas pembantuan” adalah penugasan dari
Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi
kepada pemerintah daerah dan/atau desa serta dari pemerintah daerah
kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
Huruf f
Cukup jelas.
Pasal 6
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
D:\My Document\PERDA TAHUN 2010\ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.doc
50
Huruf f
- Verifikasi data adalah pencocokan identitas pribadi dengan data yang
tertulis dalam formulir dan dokumen kependudukan.
- Validasi data adalah pencocokan data pribadi dengan persyaratan
yang wajib dipenuhi dalam proses pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
- Statistik kependudukan adalah data penduduk yang diperoleh dari
proses pendaftaran penduduk.
- Statistik vital adalah data penduduk yang diperoleh dari proses
pencatatan sipil.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “Pegawai Negeri Sipil” adalah Pegawai
Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Pejabat Pencatatan Sipil.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “catatan pinggir” adalah catatan mengenai
perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan
yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang
memungkinkan (di halaman/bagian muka atau belakang) oleh Pejabat
Pencatatan Sipil.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “sumpah” adalah sumpah pejabat publik di
bidang pencatatan sipil yang berbeda dengan sumpah pejabat struktural.
Ayat (5)
Cukup jelas.
D:\My Document\PERDA TAHUN 2010\ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.doc
51
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Ditunjuk Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah dengan pertimbangan
pencatatan sipil merupakan bagian dari sistem tata pemerintahan.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
- Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang
selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk
mencatat kegiatan harian di desa/kelurahan, kecamatan atau
kabupaten/kota berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan
peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan
dokumen penduduk.
- Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku
yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki
oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan
diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa
kependudukan bagi Penduduk WNI Tinggal Tetap dan Orang
Asing Tinggal Tetap.
- Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah
buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa
penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah
dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di
desa/kelurahan bagi WNI Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal
Tetap.
D:\My Document\PERDA TAHUN 2010\ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.doc
52
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
- Yang dimaksud dengan “Biodata penduduk” adalah keterangan
yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta
riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh
penduduk sejak saat kelahiran.
- Yang dimaksud dengan jati diri meliputi Nomor KK, jenis kelamin,
golongan darah, agama, pendidikan terakhir, pekerjaan,
penyandang cacat, status perkawinan, kedudukan/hubungan
keluarga, NIK ibu kandung, nama ibu kandung, NIK ayah kandung,
nama ayah kandung, nomor paspor, tanggal berakhir paspor,
Nomor akta/Surat Kenal lahir, nomor akta perkawinan/Buku nikah,
tanggal perkawinan, nomor akta cerai dan tanggal perceraian.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kesalahan tulis redaksional” misalnya kesalahan
penulisan huruf dan/atau angka.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
D:\My Document\PERDA TAHUN 2010\ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.doc
53
Pasal 14
Ayat (1)
Pembatalan KK dilakukan atas permintaan orang lain atau subyek KK,
dengan alasan KK cacat hukum karena dalam proses pembuatan
didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Perbedaan KTP WNI dan orang asing terletak pada spesifikasi sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur Spesifikasi
KTP.
Pasal 18
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kesalahan tulis redaksional” misalnya kesalahan
penulisan huruf dan/atau angka.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 19
Ayat (1)
Pembatalan KTP dilakukan atas permintaan orang lain atau subyek KTP,
dengan alasan KTP cacat hukum karena dalam proses pembuatan
didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
D:\My Document\PERDA TAHUN 2010\ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.doc
54
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Ayat (1)
Yang dimaksud pindah ke luar daerah adalah penduduk yang tinggal
menetap di luar daerah untuk jangka waktu lebih 1 (satu) tahun atau
berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang
dari 1 (satu) tahun.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
D:\My Document\PERDA TAHUN 2010\ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.doc
55
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh
Dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan keru-
suhan sosial.
Pendataan dilakukan dengan membentuk tim di daerah yang berang-
gotakan dari instansi terkait.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan ”orang terlantar” adalah Penduduk yang
karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya
secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial.
Ciri-cirinya :
1) tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup khususnya pangan,
sandang dan papan;
2) tempat tinggal tidak tetap/gelandangan;
3) tidak mempunyai pekerjaan/kegiatan yang tetap;
4) miskin.
Huruf d
Yang dimaksud dengan ”komunitas terpencil” adalah kelompok sosial
budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum
terlibat dalam jaringan dan pelayanan, baik sosial, ekonomi maupun
politik.
Ciri-cirinya :
1). berbentuk komunitas kecil, tertutup dan homogen;
2). pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan;
3). pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit
terjangkau;
4). peralatan teknologi sederhana;
5). terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi dan politik.
D:\My Document\PERDA TAHUN 2010\ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.doc
56
Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud lokasi tertentu misalnya rumah sakit atau panti-panti
jompo.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 36
Yang dimaksud “Asas peristiwa” adalah pencatatan peristiwa penting yang
terjadi di daerah yang dilakukan pada Dinas.
Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan anak seorang perempuan adalah anak yang lahir
di luar perkawinan dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu
dan keluarga ibu dan dalam akta kelahiran ditulis anak seorang
perempuan.
Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan tanpa menuliskan nama orang tua adalah
penulisan kolom nama orang tua dalam akta kelahiran dengan tanda -----
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud “dewasa” adalah telah berusia 17 tahun atau sudah
kawin atau pernah kawin.
D:\My Document\PERDA TAHUN 2010\ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.doc
57
Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Tanda Bukti Pencatatan Kelahiran di Luar Wilayah NKRI bukan
merupakan akta kelahiran.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 40
Ayat (1)
Persetujuan dari Kepala Dinas diperlukan mengingat pelaporan kelahiran
tersebut sudah melampaui batas waktu sampai dengan 1 (satu) tahun
dikhawatirkan terjadi manipulasi data atau hal-hal yang tidak diinginkan.
Persetujuan tersebut juga berfungsi sebagai verifikasi atas keabsahan
data yang dilaporkan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan di Luar Wilayah NKRI bukan
merupakan akta perkawinan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
D:\My Document\PERDA TAHUN 2010\ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.doc
58
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Tanda Bukti Pelaporan Perceraian di Luar Wilayah NKRI bukan
merupakan akta perceraian.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Tanda Bukti Pelaporan Kematian Luar Negeri bukan merupakan akta
kematian.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 52
Ayat (1)
Norma ini berlaku bagi pencatatan pengangkatan anak untuk anak yang
akta kelahirannya diterbitkan di Daerah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
D:\My Document\PERDA TAHUN 2010\ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.doc
59
Ayat (3)
Norma ini berdasarkan pada Pasal 87 ayat (1) Peraturan Presiden
Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil yang intinya mengatur pelaporan
pengangkatan anak dilakukan pada dinas yang menerbitkan akta
kelahiran.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Ayat (1)
Norma ini berlaku bagi pencatatan pengakuan anak untuk anak yang
akta kelahirannya diterbitkan di Daerah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Norma ini berdasarkan pada Pasal 91 ayat (1) Peraturan Presiden
Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil yang intinya mengatur pelaporan
pengakuan anak dilakukan pada dinas yang menerbitkan akta kelahiran.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 55
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan
penjelasannya yang intinya mengatur bahwa Peradilan Agama bertugas
dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di
tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang
perkawinan yang antara lain menyangkut putusan tentang sah tidaknya
seorang anak (huruf a, angka 14). Berdasarkan ketentuan tersebut,
apabila putusan Peradilan Agama menyatakan sahnya seorang anak
maka dapat dilakukan pencatatan pengesahan anak oleh Dinas.
D:\My Document\PERDA TAHUN 2010\ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.doc
60
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Ayat (1)
Yang dimaksud “peristiwa penting lainnya” adalah peristiwa yang
ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Dinas, antara
lain perubahan jenis kelamin.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas..
Pasal 61
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional, misalnya kesalahan
penulisan huruf dan/atau angka.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
D:\My Document\PERDA TAHUN 2010\ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.doc
61
Pasal 62
Ayat (1)
Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subyek akta,
dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan
didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 63
Yang dimaksud dengan “kutipan akta pencatatan sipil baru” adalah kutipan
kedua, ketiga dan seterusnya.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud lokasi tertentu misalnya rumah sakit atau panti-panti
jompo.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
D:\My Document\PERDA TAHUN 2010\ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.doc
62
Pasal 70
Yang dimaksud dengan Kepala Keluarga adalah :
a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai
hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap
keluarga;
b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
c. kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu, dan lain-lain
tempat beberapa orang tinggal bersama-sama. Setiap kepala keluarga
wajib memiliki KK, meskipun kepala keluarga tersebut masih
menumpang di rumah orang tuanya karena pada prinsipnya dalam satu
alamat rumah boleh terdapat lebih dari satu KKCukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “register akta pencatatan sipil” adalah akta
autentik yang memuat Peristiwa Penting yang dialami seseorang.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “kutipan akta pencatatan sipil” adalah
kutipan dari akta autentik yang memuat Peristiwa Penting yang
diberikan kepada subyek akta.
Pasal 79
Ayat (1)
Cukup jelas.
D:\My Document\PERDA TAHUN 2010\ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.doc
63
Ayat (2)
Pengelompokkan Register Akta Pencatatan Sipil dimaksudkan untuk
mempermudah dalam pelayanan, penataan dokumen dan pengolahan
data.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Back up atau cadangan data dan dokumen kependudukan dapat berupa
catatan kertas, mikro film, cakram optik, file komputer atu kombinasi dari
semuanya.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 85
Yang dimaksud dengan Daerah atau sebagian dari Daerah dinyatakan
dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya adalah sebagaimana
diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
Pasal 86
Ayat (1)
Cukup jelas.
D:\My Document\PERDA TAHUN 2010\ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.doc
64
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas”
adalah Surat Keterangan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang
sebagai pengganti sementara KK dan KTP sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Daerah ini ketika Daerah atau sebagian Daerah dalam
keadaan luar biasa.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 91
Ayat (1)
Hak akses dipergunakan sesuai dengan kewenangan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
D:\My Document\PERDA TAHUN 2010\ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.doc
65
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Yang dimaksud dengan “tidak membawa KTP” adalah termasuk penduduk
yang membawa KTP namun habis masa berlakunya.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.