Upload
others
View
9
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 14 TAHUN 2010
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN CILACAP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CILACAP,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka terbentuknya organisasi perangkat daerah yang efektif, efisien, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap perlu ditinjau kembali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap;
Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
2
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 25).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP
dan BUPATI CILACAP
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN CILACAP.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap ; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan unsur Perangkat Daerah sebagai
penyelenggara pemerintahan daerah; 3. Bupati adalah Bupati Cilacap ; 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap ; 5. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cilacap ; 6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Cilacap;
3
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan Kabupaten Cilacap;
8. Instalasi merupakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan dan keperawatan, pelayanan penunjang medis, kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihan dan pemeliharaan sarana Rumah Sakit Umum Daerah;
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri ;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
BAB II PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, yang terdiri dari : a. Badan terdiri, dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 3. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Keluarga Berencana; 4. Badan Lingkungan Hidup; 5. Badan Kepegawaian Daerah; 6. Badan Pendidikan, Pelatihan, Arsip dan Perpustakaan Daerah; 7. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.
b. Inspektorat Kabupaten ; c. Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri dari :
1. Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap; 2. Rumah Sakit Umum Daerah Majenang;
d. Satuan Polisi Pamong Praja
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Pertama
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pasal 3
(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah;
(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
4
Pasal 4
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, statistik, penelitian dan pengembangan daerah.
Pasal 5
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan serta penelitian
dan pengembangan daerah ; b. pengordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang
perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan daerah ; d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan serta
penelitian dan pengembangan daerah ; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Pasal 6
(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari : a. Kepala ; b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Subbagian Perencanaan; 2. Subbagian Keuangan ; 3. Subbagian Umum. c. Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari : 1. Subbidang Statistik dan Pelaporan ; 2. Subbidang Penelitian dan Pengembangan. d. Bidang Ekonomi, terdiri dari : 1. Subbidang Pengembangan Dunia Usaha, Industri dan Pariwisata ; 2. Subbidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. e. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, terdiri dari : 1. Subbidang Sosial Budaya ; 2. Subbidang Pemerintahan dan Kependudukan. f. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari : 1. Subbidang Prasarana Wilayah ; 2. Subbidang Tata Ruang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(3) Bidang – Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
5
(4) Subbagian – Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5) Subbidang – Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
(6) Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pasal 7
(1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang kesatuan bangsa dan politik .
(2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 8
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.
Pasal 9
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang
kesatuan bangsa dan politik; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Pasal 10
(1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari : a. Kepala ; b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Subbagian Perencanaan; 2. Subbagian Keuangan; 3. Subbagian Umum. c. Bidang Pengembangan Wawasan Kebangsaan, terdiri dari : 1. Subbidang Ideologi dan Bela Negara; 2. Subbidang Kewaspadaan Nasional;
6
d. Bidang Fasilitasi Politik dan Keamanan, terdiri dari : 1. Subbidang Penanganan Masalah Strategis ; 2. Subbidang Komunikasi dan Partisipasi Politik; e. Bidang Ketahanan Bangsa, terdiri dari : 1. Subbidang Sosial, Ekonomi,Seni Budaya dan Agama; 2. Subbidang Masalah Sosial Kemasyarakatan; f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(3) Bidang – Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
(4) Subbagian – Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5) Subbidang – Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
(6) Bagan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Ketiga
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Pasal 11
(1) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.
(2) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 12
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.
Pasal 13
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan
perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
7
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 14
(1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, terdiri dari : a. Kepala ; b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Subbagian Perencanaan; 2. Subbagian Keuangan; 3. Subbagian Umum. c. Bidang Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Potensi Desa, terdiri dari : 1. Subbidang Pengembangan Ekonomi dan Kelembagaan Desa; 2. Subbidang Pengembangan Potensi Desa dan Teknologi Tepat Guna; d. Bidang Sumber Daya dan Pemukiman Desa, terdiri dari : 1. Subbidang Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Desa 2. Subbidang Penataan Lingkungan dan Pemukiman Desa e. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari : 1. Subbidang Pengarusutamaan Gender ; 2. Subbidang Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan ; f. Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, terdiri dari : 1. Subbidang Perlindungan Anak ; 2. Subbidang Peningkatan Kualitas Hidup Anak ; g. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, terdiri dari : 1. Subbidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi ; 2. Subbidang Keluarga Sejahtera ; h. Bidang Data Informasi dan Peranserta Masyarakat, terdiri dari : 1. Subbidang Pengolahan Data, Evaluasi dan Informasi Program ; 2. Subbidang Peningkatan Peranserta Masyarakat, Advokasi, Komunikasi,
Informasi dan Edukasi ; i. UPT, terdiri dari ; 1. UPT Jeruklegi, terdiri dari : a. Kepala ; b. Subbagian Tata Usaha. 2. UPT Kroya , terdiri dari : a. Kepala ; b. Subbagian Tata Usaha. 3. UPT Sidareja, terdiri dari : a. Kepala ; b. Subbagian Tata Usaha.
8
4. UPT Majenang, terdiri dari : a. Kepala ; b. Subbagian Tata Usaha. i. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(3) Bidang – Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
(4) Subbagian – Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5) Subbidang – Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
(6) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
(7) Subbagian Tata Usaha pada UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
(8) Bagan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Keempat
Badan Lingkungan Hidup
Pasal 15
(1) Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang lingkungan hidup.
(2) Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 16
Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.
Pasal 17
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Badan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang
lingkungan hidup ; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup ; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
9
Pasal 18
(1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
a. Kepala ; b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Subbagian Perencanaan; 2. Subbagian Keuangan; 3. Subbagian Umum. c. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, terdiri dari : 1. Subbidang Pengendalian Pencemaran Air, Tanah dan Laut ; 2. Subbidang Pengendalian Pencemaran Udara, Limbah Padat dan Limbah
Bahan Beracun dan Berbahaya (B3). d. Bidang Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, terdiri dari : 1. Subbidang Konservasi Sumber Daya Alam ; 2. Subbidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan. e. Bidang Pengkajian Dampak dan Penaatan Lingkungan, terdiri dari : 1. Subbidang Pengkajian Dampak Lingkungan; 2. Subbidang Penaatan Lingkungan. f. UPT Laboratorium Lingkungan, terdiri dari : 1. Kepala ; 2. Subbagian Tata Usaha. g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(3) Bidang – Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
(4) Subbagian – Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5) Subbidang – Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
(6) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
(7) Subbagian Tata Usaha pada UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
(8) Bagan Organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kelima
Badan Kepegawaian Daerah
Pasal 19
(1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang manajemen kepegawaian.
10
(2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 20
Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang manajemen kepegawaian.
Pasal 21
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang manajemen kepegawaian; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang
manajemen kepegawaian; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang manajemen kepegawaian; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Pasal 23
(1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari : a. Kepala ; b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Subbagian Perencanaan; 2. Subbagian Keuangan; 3. Subbagian Umum. c. Bidang Pengembangan Pegawai, terdiri dari : 1. Subbidang Jabatan; 2. Subbidang Tugas Kedinasan dan Kesejahteraan Pegawai; d. Bidang Mutasi, terdiri dari : 1. Subbidang Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian Pegawai ; 2. Subbidang Formasi dan Mutasi Pegawai; e. Bidang Informasi dan Pelayanan Kepegawaian, terdiri dari :
1. Subbidang Informasi Kepegawaian; 2. Subbidang Pelayanan Kepegawaian; f. Bidang Pembinaan dan Pendayagunaan Pegawai, terdiri dari : 1. Subbidang Pembinaan Pegawai; 2. Subbidang Pendayagunaan Pegawai; g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(3) Bidang – Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
(4) Subbagian – Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
11
(5) Subbidang – Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
(6) Bagan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Keenam Badan Pendidikan, Pelatihan, Arsip dan Perpustakaan Daerah
Pasal 24
(1) Badan Pendidikan, Pelatihan, Arsip dan Perpustakaan Daerah merupakan unsur
pendukung tugas Bupati di bidang pendidikan, pelatihan, arsip dan perpustakaan daerah.
(2) Badan Pendidikan, Pelatihan, Arsip dan Perpustakaan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 25
Badan Pendidikan, Pelatihan, Arsip dan Perpustakaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendidikan, pelatihan, arsip dan perpustakaan daerah.
Pasal 26
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Badan Pendidikan, Pelatihan, Arsip dan Perpustakaan Daerah menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pelatihan, arsip dan
perpustakaan daerah ; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang
pendidikan, pelatihan, arsip dan perpustakaan daerah ; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan, pelatihan, arsip dan
perpustakaan daerah; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Pasal 27
(1) Susunan Organisasi Badan Pendidikan, Pelatihan, Arsip dan Perpustakaan Daerah, terdiri dari :
a. Kepala ; b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Subbagian Perencanaan; 2. Subbagian Keuangan; 3. Subbagian Umum. c. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari : 1. Subbidang Pengajaran ; 2. Subbidang Kesiswaan;
12
d. Bidang Kearsipan, terdiri dari : 1. Subbidang Pembinaan dan Pengembangan Arsip; 2. Subbidang Penyelamatan dan Kelestarian Arsip. e. Bidang Perpustakaan, terdiri dari :
1. Subbidang Pelayanan dan Informasi Perpustakaan; 2. Subbidang Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan. f. Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(3) Bidang – Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
(4) Subbagian – Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5) Subbidang – Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
(6) Bagan Organisasi Badan Pendidikan, Pelatihan, Arsip dan Perpustakaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Ketujuh
Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Pasal 28
(1) Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu merupakan unsur pendukung
tugas Bupati di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu. (2) Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala
Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 29
Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi serta menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang penanaman modal dan perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.
Pasal 30
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang
penanaman modal dan perizinan terpadu; c. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang penanaman modal di daerah; d. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan; e. pembuatan peta penanaman modal daerah; f. pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan
memberdayakan badan usaha;
13
g. pelaksanaan promosi penanaman modal daerah; h. penyelenggaraan pelayanan administrasi dan proses pelayanan perizinan; i. pengawasan, pengendalian dan evalausi pelayanan perizinan; j. penandatanganan perizinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian
wewenang dari Bupati; k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Pasal 31
(1) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, terdiri dari : a. Kepala ; b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Subbagian Perencanaan; 2. Subbagian Keuangan; 3. Subbagian Umum. c. Bidang Penanaman Modal 1. Subbidang Promosi; 2. Subbidang Kerjasama; d. Bidang Pelayanan; e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
f. Tim Teknis;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(3) Bidang – Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
(4) Subbagian – Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5) Subbidang – Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
(6) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pejabat/pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya, yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang yang bersesuaian.
(7) Bagan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedelapan
Inspektorat Kabupaten
Pasal 32
(1) Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
14
(2) Inspektorat Kabupaten dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
Pasal 33
Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
Pasal 34
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Inspektorat Kabupaten menyelenggarakan fungsi : a. perencanaan program pengawasan ; b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan ; c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Pasal 35
(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten, terdiri dari :
a. Inspektur ; b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Subbagian Perencanaan; 2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; 3. Subbagian Administrasi dan Umum. c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur, terdiri dari: 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan ; 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Aparatur. d. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan, terdiri dari : 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Sarana dan
Prasarana Umum ; 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Sarana dan
Prasarana Lainnya. e. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, terdiri
dari : 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Perekonomian; 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kesejahteraan Sosial. f. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah, terdiri
dari : 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Keuangan; 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pengelolaan Aset Daerah. g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
15
(3) Inspektur Pembantu – Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
(4) Subbagian – Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5) Seksi – Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu yang bersangkutan.
(6) Bagan Organisasi Inspektorat Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kesembilan
Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap
Pasal 36
(1) Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pelayanan kesehatan.
(2) Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 37
Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna melalui penyediaan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
Pasal 38
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap menyelenggarakan fungsi : a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan
standar pelayanan; b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan
yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis ; c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka
peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang
kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
16
Pasal 39
(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap, terdiri dari : a. Direktur ; b. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan, terdiri dari : 1. Bagian Program dan Pengembangan, terdiri dari ; 1. Subbagian Bina Program, Penelitian dan Pengembangan Rumah Sakit ; 2. Subbagian Peningkatan Sumber Daya Manusia, Hukum dan Hubungan
Masyarakat; 2. Bagian Keuangan, terdiri dari ; 1. Subbagian Anggaran dan Perbendaharaan; 2. Subbagian Akuntansi dan Verifikasi. 3. Bagian Umum, terdiri dari : 1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian ; 2. Subbagian Rumah Tangga dan Logistik. c. Wakil Direktur Bidang Pelayanan, terdiri dari : 1. Bidang Pelayanan Medis; 2. Bidang Pelayanan Keperawatan; 3. Bidang Pelayanan Penunjang Medis. d. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Wakil Direktur – Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Wakil Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
(3) Bagian – Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan.
(4) Bidang – Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Bidang Pelayanan.
(5) Subbagian – Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
(7) Bagan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kesepuluh
Rumah Sakit Umum Daerah Majenang
Pasal 40
(1) Rumah Sakit Umum Daerah Majenang merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pelayanan kesehatan.
(2) Rumah Sakit Umum Daerah Majenang dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
17
Pasal 41
Rumah Sakit Umum Daerah Majenang mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna melalui penyediaan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
Pasal 42
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Rumah Sakit Umum Daerah Majenang menyelenggarakan fungsi : a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan
standar pelayanan; b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan
kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis ; c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka
peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang
kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 43
(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Majenang, terdiri dari : a. Direktur ;
b. Bagian Umum, terdiri dari :
1. Subbagian Perencanaan;
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
c. Bidang Pelayanan, terdiri dari : 1. Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis ; 2. Seksi Pembinaan Mutu dan Etika Pelayanan. d. Bidang Keperawatan, terdiri dari :
1. Seksi Bimbingan Pelaksanaan Asuhan Keperawatan;
2. Seksi Pelayanan Keperawatan. e. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
(3) Bidang – Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
(4) Subbagian – Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
(5) Seksi – Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
(6) Bagan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Majenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran X merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
18
Pasal 44
Pengaturan Instalasi, Komite Medis dan Komite Keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah secara teknis ditetapkan oleh Direktur.
Bagian Kesebelas Satuan Polisi Pamong Praja
Pasal 45
(1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang
penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
(2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 46 Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
Pasal 47
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan
Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 48
(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari : a. Kepala ; b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Subbagian Perencanaan; 2. Subbagian Keuangan; 3. Subbagian Umum. c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, terdiri
dari : 1. Subbidang Pembinaan dan Pengawasan; 2. Subbidang Penindakan ;
19
d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri dari : 1. Subbidang Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ; 2. Subbidang Penertiban; e. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari : 1. Subbidang Pengerahan dan Pemberdayaan; 2. Subbidang Pembinaan Kesamaptaan; f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
(3) Bidang – Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Sekretaris.
(4) Subbagian – Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5) Subbidang – Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
(6) Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 49
(1) Rincian tugas dan fungsi Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (2) Ketentuan lain mengenai Satuan Polisi Pamong Praja mendasarkan pada
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan peraturan perundangan lain yang masih berlaku yang mengatur ketentuan teknis lainnya terkait dengan Satuan Polisi Pamong Praja.
BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 50
(1) Pada Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam
Kelompok Jabatan Fungsional. (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20
BAB V
ESELON
Pasal 51
(1) Kepala Badan, Inspektur, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap merupakan Jabatan Struktural Eselon II b.
(2) Sekretaris, Inspektur Pembantu, Wakil Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Majenang merupakan Jabatan Struktural Eselon III a.
(3) Kepala Bidang, Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah merupakan Jabatan Struktural Eselon III b.
(4) Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala Seksi dan Kepala UPT merupakan Jabatan Struktural Eselon IV a.
(5) Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT merupakan Jabatan Struktural Eselon IV b.
BAB VI
TATA KERJA
Pasal 52
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Inspektur, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional di masing-masing Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja maupun satuan kerja perangkat daerah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing masing.
BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 53
(1) Pelaksanaan tugas Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif tanggal 1 Januari 2011.
(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka bagi pejabat Struktural yang dilantik berdasarkan Peraturan Daerah terdahulu masih tetap melaksanakan tugas dan kewajiban serta diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.
Pasal 54 Pejabat struktural eselon IIIa pada semua Satuan Kerja Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, apabila dilantik menjadi Kepala Bidang dan Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Daerah ini, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural Eselon IIIa.
21
Pasal 55
Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja yang didukung oleh kelompok jabatan fungsional, dapat dilakukan penyerasian dan rasionalisasi struktur organisasi.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 56
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 28) dan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2007 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 57
Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
Pasal 58
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.
Disahkan di Cilacap pada tanggal 13 Desember 2010
WAKIL BUPATI CILACAP,
Cap ttd
TATTO SUWARTO PAMUJI
CILACAP, Diundangkan di Cilacap pada tanggal 13 Desember 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP Cap ttd M. MUSLICH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2010 NOMOR 14
22
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 14 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN CILACAP
I. PENJELASAN UMUM Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah menyatakan bahwa
“Apabila dipandang perlu perubahan besaran organisasi berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dapat dilakukan setelah organisasi perangkat
daerah ditetapkan dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.
Mendasarkan pada ketentuan tersebut dan dengan mempertimbangkan
faktor-faktor efektifitas, efisiensi, rasionalitas dan proporsionalitas lembaga
perangkat daerah, maka Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cilacap yang telah
dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 20 Tahun 2008
tanggal 27 September 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap perlu dikaji
dan ditata kembali besaran organisasinya sesuai dengan perkembangan dan
perubahan kebutuhan yang terjadi dalam masyarakat (aspek empiris), perubahan
beban kerja serta perubahan dari aspek yuridis seperti : terbitnya Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yang
mengamanatkan bahwa bentuk maupun besaran organisasi perangkat daerah
harus disesuaikan.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas.
23
Huruf c Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap sebagaimana dimaksud dalam huruf d.1 ini
adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B sebagaimana Keputusan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia tanggal 8 Desember 1997 Nomor : 1807/ MENKES-
KESSOS/SK/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Peningkatan Kelas Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Cilacap.
Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap sebagaimana dimaksud dalam huruf d.1 ini
adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B sebagaimana Keputusan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia tanggal 8 Desember 1997 Nomor : 1807/ MENKES-
KESSOS/SK/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Peningkatan Kelas Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Cilacap.
Huruf d Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas.
24
Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Inspektorat Kabupaten sebagai salah satu fungsi dalam penyelenggraan
pemerintahan daerah, dalam rangka akuntabilitas dan objektifitas hasil pemeriksaan, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati, tetapi secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
Pasal 33 Cukup jelas.
25
Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi
promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Cukup jelas.
26
Pasal 52 Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah peran serta para pejabat Struktural
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan kewenangannya
masing-masing.
Yang dimaksud dengan “integrasi” adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi Lembaga
Teknis Daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi Lembaga
Teknis Daerah.
Yang dimaksud dengan “sinkronisasi” adalah konsistensi pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi sesuai dengan norma, prinsip dan standar yang berlaku.
Yang dimaksud dengan “simplifikasi” adalah penyederhanaan pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional.
Pasal 53 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 54 Bagi pejabat yang sudah atau sebelumnya memangku jabatan struktural eselon IIIa
sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, kemudian dilantik menjadi Kepala Bidang
dan Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Daerah
ini, maka kepada yang bersangkutan tetap diberikan hak-hak kepegawaian dan hak
administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa.
Jabatan struktural eselon III b Kepala Bidang dan Sekretaris pada Satuan Polisi
Pamong Praja efektif diberlakukan bagi pejabat baru yang dipromosikan.
Pasal 55 Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja yang didukung oleh
jabatan fungsional dilakukan penyerasian dan rasionalisasi struktur organisasi
dengan menghapus dan atau mengurangi jabatan struktural pada unit pelaksana.
Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 57 Cukup jelas. Pasal 58 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2010 NOMOR 53
27
LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR : 14 TAHUN 2010 TANGGAL : 13 DESEMBER 2010
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
WAKIL BUPATI CILACAP,
Cap ttd
TATTO SUWARTO PAMUJI
KEPALA BADAN
SUBBIDANG
PENGEMBANGAN DUNIA USAHA, INDUSTRI DAN
PARIWISATA
SUBBIDANG PERTANIAN,
PERIKANAN DAN KEHUTANAN
BIDANG EKONOMI
SUBBIDANG PEMERINTAHAN
DAN KEPENDUDUKAN
SUBBIDANG
SOSIAL BUDAYA
BIDANG
PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA
SUBBIDANG
STATISTIK DAN PELAPORAN
SUBBIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BIDANG STATISTIK,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SUBBIDANG PRASARANA
WILAYAH
SUBBIDANG TATA RUANG SUMBER
DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
BIDANG PRASARANA DAN PENGEMBANGAN
WILAYAH
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN PERENCA-
NAAN
SUBBAGIAN KEUANGAN
SUBBAGIAN UMUM
28
LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR : 14 TAHUN 2010 TANGGAL : 13 DESEMBER 2010
BAGAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN CILACAP
WAKIL BUPATI CILACAP,
Cap ttd
TATTO SUWARTO PAMUJI
SUBBIDANG
IDEOLOGI DAN BELA NEGARA
SUBBIDANG
KEWASPADAAN NASIONAL
BIDANG
PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
KEPALA BADAN
SUBBIDANG
PENANGANAN MASALAH STRATEGIS
SUBBIDANG
KOMUNIKASI DAN PARTISIPASI POLITIK
BIDANG
FASILITASI POLITIK DAN KEAMANAN
SUBBIDANG
SOSIAL, EKONOMI, SENI BUDAYA DAN AGAMA
SUBBIDANG
MASALAH SOSIAL KEMASYARAKATAN
BIDANG KETAHANAN BANGSA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN PERENCANAAN
SUBBAGIAN KEUANGAN
SUBBAGIAN UMUM
29
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR : 14 TAHUN 2010 TANGGAL : 13 DESEMBER 2010
BAGAN ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN CILACAP
WAKIL BUPATI CILACAP,
Cap ttd
TATTO SUWARTO PAMUJI
KEPALA BADAN
SUBBIDANG PENGARUS-UTAMAAN GENDER
SUBBIDANG
PENINGKATAN KUALITAS HIDUP
DAN PERLINDUNGAN
PEREMPUAN
BIDANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
SUBBIDANG PERLINDUNGAN
ANAK
SUBBIDANG
PENINGKATAN KUALITAS HIDUP
ANAK
BIDANG
KESEJAHTERAAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
SUBBIDANG
SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA
DESA
SUBBIDANG PENATAAN
LINGKUNGAN DAN PEMUKIMAN
DESA
BIDANG
SUMBER DAYA DAN PEMUKIMAN
DESA
SUBBIDANG KELUARGA
BERENCANA DAN KESEHATAN
REPRODUKSI
SUBBIDANG KELUARGA SEJAHTERA
BIDANG
KELUARGA BERENCANA DAN
KELUARGA SEJAHTERA
UPTD
SUBBIDANG
PENGOLAHAN DATA, EVALUASI DAN INFORMASI
PROGRAM
SUBBIDANG
PENINGKATAN PERANSERTA MASYARAKAT,
ADVOKASI, KOMUNIKASI,
INFORMASI DAN EDUKASI
BIDANG
DATA INFORMASI DAN
PERANSERTA MASYARAKAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUBBIDANG
PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KELEMBAGAAN
DESA
SUBBIDANG
PENGEMBANGAN POTENSI DESA
DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
BIDANG
PENGEMBANGAN EKONOMI
KERAKYATAN DAN POTENSI DESA
UPT
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN PERENCANAAN
SUBBAGIAN KEUANGAN
SUBBAGIAN UMUM
SUBBAGIAN TATA USAHA
30
LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR : 14 TAHUN 2010 TANGGAL : 13 DESEMBER 2010
BAGAN ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN CILACAP
WAKIL BUPATI CILACAP,
Cap ttd
TATTO SUWARTO PAMUJI
KEPALA BADAN
SUBBIDANG
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR , TANAH
DAN LAUT
SUBBIDANG
PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA , LIMBAH PADAT DAN
LIMBAH BAHAN BERACUN DAN BERBAHAYA (B3)
BIDANG
PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
SUBBIDANG
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
SUBBIDANG
PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
BIDANG KONSERVASI DAN
PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
SUBBIDANG
PENGKAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN
SUBBIDANG
PENAATAN LINGKUNGAN
BIDANG
PENGKAJIAN DAMPAK DAN PENAATAN LINGKUNGAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
SUBBAGIANPERENCANAAN
SUBBAGIAN KEUANGAN
SUBBAGIAN UMUM
UPT
SUBBAGIAN TATA USAHA
31
LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR : 14 TAHUN 2010
TANGGAL : 13 DESEMBER 2010
BAGAN ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
WAKIL BUPATI CILACAP,
Cap ttd
TATTO SUWARTO PAMUJI
KEPALA BADAN
SUBBIDANG
JABATAN
SUBBIDANG TUGAS KEDINASAN
DAN KESEJAH-TERAAN PEGAWAI
BIDANG
PENGEMBANGAN PEGAWAI
SUBBIDANG
KENAIKAN PANGKAT DAN PEMBERHEN-
TIAN PEGAWAI
SUBBIDANG
FORMASI DAN MUTASI PEGAWAI
BIDANG MUTASI
SUBBIDANG INFORMASI
KEPEGAWAIAN
SUBBIDANG PELAYANAN
KEPEGAWAIAN
BIDANG
INFORMASI DAN PELAYANAN
KEPEGAWAIAN
SUBBIDANG PEMBINAAN
PEGAWAI
SUBBIDANG
PENDAYAGUNAAN PEGAWAI
BIDANG
PEMBINAAN DAN PENDAYAGUNAAN
PEGAWAI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
SUBBAGIANPERENCANAAN
SUBBAGIAN KEUANGAN
SUBBAGIAN UMUM
32
LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR : 14 TAHUN 2010 TANGGAL : 13 DESEMBER 2010
BAGAN ORGANISASI BADAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, ARSIP DAN
PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
WAKIL BUPATI CILACAP,
Cap ttd
TATTO SUWARTO PAMUJI
KEPALA BADAN
SUBBIDANG
PENGAJARAN
SUBBIDANG KESISWAAN
BIDANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SUBBIDANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
ARSIP
SUBBIDANG
PENYELAMATAN DAN KELESTARIAN ARSIP
BIDANG KEARSIPAN
SUBBIDANG PELAYANAN DAN
INFORMASI PERPUSTAKAAN
SUBBIDANG PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN
BIDANG
PERPUSTAKAAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN PERENCANAAN
SUBBAGIAN KEUANGAN
SUBBAGIAN UMUM
33
LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR : 14 TAHUN 2010
TANGGAL : 13 DESEMBER 2010
BAGAN ORGANISASI
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN CILACAP
TIM TEKNIS TIM TEKNIS
WAKIL BUPATI CILACAP,
Cap ttd
TATTO SUWARTO PAMUJI
KEPALA BADAN
BIDANG
PENANAMAN MODAL
BIDANG
PELAYANAN
BIDANG
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
SUBBAGIANPERENCANAAN
SUBBAGIAN KEUANGAN
SUBBAGIAN UMUM
SUBBIDANG
PROMOSI
SUBBIDANG KERJASAMA
34
LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR : 14 TAHUN 2010
TANGGAL : 13 DESEMBER 2010
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN CILACAP
INSPEKTUR
SEKSI PENGAWAS
PEMERINTAH BIDANG
PEMERINTAHAN
SEKSI PENGAWAS
PEMERINTAH BIDANG APARATUR
INSPEKTUR PEMBANTU
BIDANG PEMERINTAHAN DAN APARATUR
SEKSI PENGAWAS PEMERINTAH BIDANG
PEMBANGUNAN SARANA DAN
PRASARANA UMUM
SEKSI PENGAWAS PEMERINTAH BIDANG
PEMBANGUNAN SARANA DAN
PRASARANA LAINNYA
INSPEKTUR
PEMBANTU BIDANG PEMBANGUNAN
SEKSI PENGAWAS
PEMERINTAH BIDANG PEREKONOMIAN
SEKSI PENGAWAS
PEMERINTAH BIDANG KESEJAHTERAAN
SOSIAL
INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG
PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
SEKSI PENGAWAS
PEMERINTAH BIDANG KEUANGAN
SEKSI PENGAWAS
PEMERINTAH BIDANG PENGELOLAAN ASET
DAERAH
INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG
KEUANGAN DAN PENGELOLAAN ASET
DAERAH
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN PERENCANAAN
SUBBAGIAN EVALUASI DAN
PELAPORAN
SUBBAGIAN ADMINISTRASI
DAN UMUM
WAKIL BUPATI CILACAP,
Cap ttd
TATTO SUWARTO PAMUJI
35
LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR : 14 TAHUN 2010 TANGGAL : 13 DESEMBER 2010
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP
DIREKTUR
WAKIL DIREKTUR BIDANG UMUM DAN
KEUANGAN
SUBBAGIAN BINA PROGRAM, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
RUMAH SAKIT
SUBBAGIAN PENINGKATAN SUMBER DAYA
MANUSIA, HUKUM DAN HUBUNGAN
MASYARAKAT
SUBBAGIAN
ANGGARAN DAN PERBENDAHA-
RAAN
SUBBAGIAN
AKUNTANSI DAN VERIFIKASI
SUBBAGIAN
TATA USAHA, DAN
KEPEGAWAIAN
SUBBAGIAN
RUMAH TANGGA DAN LOGISTIK
BAGIAN
PROGRAM DAN PENGEMBANGAN
BAGIAN
KEUANGAN
BAGIAN UMUM
BIDANG
PELAYANAN KEPERAWATAN
BIDANG
PELAYANAN PENUNJANG MEDIS
WAKIL DIREKTUR BIDANG
PELAYANAN
BIDANG
PELAYANAN MEDIS
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
WAKIL BUPATI CILACAP,
Cap ttd
TATTO SUWARTO PAMUJI
36
LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR : 14 TAHUN 2010 TANGGAL : 13 DESEMBER 2010
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAJENANG
WAKIL BUPATI CILACAP,
Cap ttd
TATTO SUWARTO PAMUJI
DIREKTUR
BAGIAN UMUM
SUBBAGIAN KEUANGAN
SUBBAGIAN PERENCANAAN
SEKSI
PELAYANAN MEDIS DAN PENUNJANG MEDIS
SEKSI
PEMBINAAN MUTU DAN ETIKA PELAYANAN
SEKSI
BIMBINGAN PELAKSANAAN ASUHAN KEPERAWATAN
SEKSI
PELAYANAN KEPERAWATAN
BIDANG
PELAYANAN
BIDANG
KEPERAWATAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUBBAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
37
LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR : 14 TAHUN 2010 TANGGAL : 13 DESEMBER 2010
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN CILACAP
WAKIL BUPATI CILACAP,
Cap ttd
TATTO SUWARTO PAMUJI
KEPALA SATUAN
SUBBIDANG PEMBINAAN
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN
MASYARAKAT
SUBBIDANG PENERTIBAN
BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN
MASYARAKAT
SUBBIDANG PEMBINAAN
KESAMAPTAAN
SUBBIDANG
PENGERAHAN DAN PEMBERDAYAAN
BIDANG
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
SUBBIDANG
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
SUBBIDANG
PENINDAKAN
BIDANG PENEGAKAN PERDA DAN
PERATURAN KEPALA DAERAH
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN PERENCANAAN
SUBBAGIAN KEUANGAN
SUBBAGIAN UMUM