Upload
ngokhuong
View
240
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG
NOMOR : 2 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI BADAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SAMPANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMPANG,
Menimbang : a. bahwa pengaturan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Sampang dan Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Sampang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Sampang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan
Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat II Sampang beserta perubahannya;
b. bahwa untuk efisiensi dan efektifitas serta dengan adanya peningkatan
pelayanan kesehatan di Lingkungan Badan Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Sampang, maka dipandang perlu dilakukan pengaturan
tersendiri;
c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan
untuk menyesuaikan besarnya tarif retribusi dengan kondisi saat ini,
maka perlu mengatur kembali Retribusi Pelayanan Kesehatan di
Lingkungan Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang;
Mengingat : …..
- 2 -
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun
1950 Nomor 41);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Kesehatan;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Ritribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi
Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan …..
- 3 -
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3347);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan
Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis
Kemerdekaan Beserta Keluarganya (Lembaran Negara Tahun 1991
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3456);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk
Perusahaan Umum (PERUM) Husada Bhakti menjadi Perusahaan
Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 16);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4134);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4593);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 582/
MENKES/SK/VI/1997 tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1457/
MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan di Kabupaten/Kota;
- 4 -
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang
Pedoman Penetapan Tarip Retribusi Jasa Umum;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Nomor 6
Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sampang;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG
dan
BUPATI SAMPANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI BADAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KABUPATEN SAMPANG.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang;
2. Bupati adalah Bupati Sampang;
3. Sarana Pelayanan Kesehatan di Badan Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Sampang, meliputi Sarana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
dan Sarana Pelayanan Kesehatan Ambulance;
4. Badan Rumah Sakit Umum Daerah adalah Badan Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Sampang yang selanjutnya disingkat BRSUD;
5. Kepala …..
- 5 -
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Sampang;
6. Pemeliharaan Kesehatan adalah upaya kesehatan yang meliputi
peningkatan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan;
7. Pasien adalah seseorang yang memerlukan atau mendapatkan pelayanan
Kesehatan di rumah sakit untuk keperluan diagnosa, pengobatan, maupun
pemulihan kesehatan;
8. Penjamin adalah seseorang atau Badan Hukum yang bertindak sebagai
penanggung biaya pelayanan kesehatan pasien di rumah sakit;
9. Orang yang tidak atau kurang mampu adalah seseorang yang benar-benar
tidak atau kurang mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari
Kepala Desa/Kelurahan dan diketahui oleh Camat;
10. Instalasi Kesehatan adalah Instalasi Kesehatan yang ada di rumah sakit;
11. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di sarana pelayanan
kesehatan rumah sakit yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif
dan rehabilitatif;
12. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas ruang rawat inap dengan atau
tanpa makan di rumah sakit;
13. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi,
perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan
kesehatan lainnya dengan menginap di rumah sakit;
14. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi,
perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan
kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap;
15.Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan
oleh tenaga medik dan tenaga keperawatan berupa pemeriksaan, kosultasi
dan tindakan medik;
16. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan kepada pasien
yang menggunakan pembiusan lokal atau tanpa pembiusan;
17. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan kepada pasien tanpa
pembedahan untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi;
18. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kepada pasien untuk
membantu penegakan diagnosis dan terapi;
- 6 -
19. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Mental adalah pelayanan yang
diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi
okupasional, terapi wicara, ortotik atau prosetetik, bimbingan sosial
medik dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya;
20. Visite Dokter adalah kunjungan dokter terhadap pasien dalam rangka
perawatan penderita;
21. Bahan dan Alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi
dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi,
diagnosa, perawatan rehabilitasi medik dan perawatan kesehatan lainnya;
22. Jasa Pelayanan adalah imbalan jasa yang diterima oleh pelaksana
pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka
observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik
dan atau pelayanan lainnya;
23. Pemulasaraan atau Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi
perawatan jenazah, penyimpanan, konservasi bedah mayat yang
dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan,
pemakaman dan kepentingan proses peradilan;
24. Pelayanan Mobil Ambulance adalah pemanfaatan mobil ambulan milik
rumah sakit untuk pengangkutan penderita;
25. Pelayanan Mobil Jenazah adalah pemanfaatan mobil jenazah milik rumah
sakit untuk pengangkutan penderita;
26. Jasa Konsultasi adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan
atas saran atau konsul yang dilaksanakan baik di Rawat Jalan, Rawat
Darurat maupun Rawat Inap;
27. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas
pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, obat-obatan dasar, bahan kimia
dan alat kesehatan pakai habis dasar yang digunakan langsung dalam
rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau
pelayanan lainnya;
28. Retribusi adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan
pelayanan kesehatan di rumah sakit yang dibebankan kepada pasien
sebagai imbalan atas pelayanan yang diterima;
29. Tarif …..
- 7 -
29. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan
pelayanan di rumah sakit yang dibebankan pada masyarakat atas jasa
pelayanan yang diterima;
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD
adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang
terutang;
31. Surat Setoran Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SSRD adalah
surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran
atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain
yang ditetapkan oleh Bupati;
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya
disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya
jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah
kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi
dan jumlah yang masih harus dibayar;
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk
selanjutnya disingkat SKRDBT adalah Surat Keputusan yang
menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya
disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar
dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
35. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi
administrasi berupa bungan dan atau denda.
BAB II
NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan di BRSUD dipungut retribusi
sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan kesehatan yang diterima
masyarakat.
- 8 -
Pasal 3
Obyek Retribusi adalah pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya yang
diselenggarakan di BRSUD.
Pasal 4
Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan
pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya dari BRSUD.
Pasal 5
Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
BAB III
CARA MENGHITUNG TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
Pengenaan tarif retribusi ini didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan
memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan
masyarakat dan aspek keadilan.
BAB IV
PRINSIP, STRUKTUR DAN KEBIJAKAN TARIF
Pasal 7
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan
untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan
pemberian pelayanan kesehatan di rumah sakit.
Pasal 8 …..
- 9 -
Pasal 8
Biaya sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 7 meliputi biaya pelayanan
kesehatan pada Unit Pelayanan dan Instalasi Kesehatan.
Pasal 9
Pengenaan tarif retribusi didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan
memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan
masyarakat dan aspek keadilan.
BAB V
KLASIFIKASI DAN JENIS-JENIS PELAYANAN KESEHATAN
DI BRSUD
Bagian Pertama
Klasifikasi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit
Pasal 10
Klasifikasi pelayanan kesehatan terdiri dari :
1. Pelayanan Rawat Jalan;
2. Pelayanan Rawat Darurat;
3. Pelayanan Rawat Inap.
Pasal 11
(1) Setiap pemberian pelayanan rawat jalan dikenakan tarif pelayanan
kesehatan yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian Poliklinik.
(2) Karcis harian Poliklinik merupakan tanda bukti pembayaran atas jasa
pelayanan, jasa sarana dan jasa konsultan medik.
(3) Pengendalian …..
- 10 -
(3) Pengendalian dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),
berlaku untuk pemeriksaan diagnostik, tindakan medis dan terapi,
tindakan medik dan radioterapi medik serta pemeriksaan dan tindakan
diagnostik khusus.
(4) Biaya pemeriksaaan atau tindakan sebagaimanana dimaksud dalam ayat
(1), dibayar terpisah diluar karcis harian Poliklinik sesuai dengan tarif
yang ditetapkan.
(5) Tarif tindakan medis operatif pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan
tarif sejenis dari tarif rawat inap Kelas III.
(6) Tarif semua pemeriksaan rawat jalan yang berasal dari rujukan swasta
disamakan dengan tarif pemeriksaan dan tindakan sejenis penderita rawat
inap Kelas II.
Pasal 12
(1) Tarif Instalasi Rawat Darurat ditetapkan 2 X (dua kali) besaran tarif pada
karcis harian rawat jalan.
(2) Tindakan dan pemeriksaan penunjang pada pelayanan Instalasi Rawat
Darurat dikenakan biaya sejenis dengan jenis pelayanan yang diberikan.
Pasal 13
(1) Setiap pemberian pelayanan rawat inap dikenakan tarif pelayanan
kesehatan berupa jasa pelayanan dan sarana rumah sakit yang dihitung
untuk setiap hari rawat inap.
(2) Penderita yang masuk rumah sakit selama kurang dari 24 (dua puluh
empat) jam dan telah menggunakan fasilitas rumah sakit dikenakan rawat
inap sehari.
(3) Tarif rawat inap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak termasuk :
a. obat-obatan;
b. alat-lat kesehatan habis pakai;
c. pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik;
d tindakan medik dan terapi;
- 11 -
e. pelayanan rehabilitasi medik;
f. tindakan medik dan radioterapi;
g. pemeriksaan dan tindakan diagnostik;
h. perawatan jenazah.
(4) Terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dikenakan tarif
tersendiri dan dibayar terpisah dari tarif pelayanan rawat inap.
Bagian Kedua
Jenis-jenis Pelayanan Kesehatan di BRSUD
Pasal 14
Jenis-jenis pelayanan kesehatan di BRSUD meliputi :
1. pelayanan medik meliputi pelayanan medik operatif dan pelayanan medik
non operatif ;
2. pelayanan penunjang medik meliputi pelayanan lab klinik, lab patologi
anatomi, radiodiagnostik, diagnostik elektromedik dan diagnostik khusus;
3. pelayanan kebidanan dan penyakit kandungan;
4. pelayanan rehabilitasi medik dan rehabilitasi mental;
5. pelayanan gigi dan mulut;
6. pelayanan konsultasi khusus;
7. pelayanan medico legal;
8. pelayanan pemulasaran jenazah;
9. pelayanan penunjang non medik (gizi, farmasi, pelatihan…..dll sesuai
kapasitas BRSUD);
10. pelayanan obat dan alat kesehatan pakai habis;
Pasal 15
(1) Komponen biaya dan pelayanan medik meliputi :
a. jasa rumah sakit;
b. jasa pelayanan;
c. jasa anastesi.
- 12 -
(2) Tarif pelayanan medik dan terapi rawat jalan berasal dari rujukan swasta
disesuaikan dengan tarif sejenis penderita rawat inap Kelas II.
(3) Tarif pelayanan medik dan terapi tidak terencana, ditetapkan sebesar tarif
tindakan terencana ditambah 25 %.
Pasal 16
(1) Pelayanan penunjang medik meliputi :
a. pelayanan lab klinik;
b. pelayanan lab patologi anatomi;
c. pelayanan radiodiagnostik;
d. pelayanan diagnostik elekromedik;
e. pelayanan diagnostik khusus.
(2) Komponen tarif pelayanan penunjang medik meliputi :
a. bahan habis pakai;
b. jasa sarana;
c. jasa pelayanan.
(3) Tarif pelayanan penunjang medik didasarkan pada pola perhitungan pada
bahan alat yang digunakan sebagai dasar penetapan komponen jasa
rumah sakit dan jasa pelayanan.
(4) Tarif pelayanan penunjang medik pasien rawat jalan disamakan dengan
tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat inap Kelas III.
(5) Jenis pemeriksaan laboratorium klinik meliputi :
a. lab klinik sederhana;
b. lab klinik kecil;
c. lab klinik sedang;
d. lab klinik besar;
e. lab klinik khusus.
(6) Jenis pemeriksaan radiodiagnostik meliputi :
a. radiodiagnostik X foto polos;
b. radiodiagnostik foto contras;
c. radiodiagnostik USG.
Pasal 17 …..
- 13 -
Pasal 17
(1) Pelayanan kebidanan meliputi :
a. pemeriksaan ante natal ibu hamil;
b. pertolongan persalinan normal;
c. pertolongan persalinan patologis pervaginam;
d. pertolongan persalinan patologis perabdominan (operasi);
e. penanganan komplikasi-komplikasi akibat kehamilan, persalinan/
nifas;
f. pemeriksaan ibu nifas.
(2) Pelayanan penyakit kandungan meliputi :
a. pengobatan infeksi kandungan;
b. penanganan infertilitas;
c. penanganan komplikasi-komplikasi pada kehamilan muda;
d. penanganan tumor-tumor kandungan.
(3) Tarif tindakan operasi khusus kebidanan dan penyakit kandungan
dikelompokkan dalam kelompok operasi ringan, sedang, berat/ khusus.
(4) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan komponen jasa rumah sakit/jasa
pelayanan.
Pasal 18
Pelayanan rehabilitasi medik dan rehabilitasi mental dikenakan :
a. tarif pelayanan pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan tarif sejenis
tarif pasien kelas III;
b. tarif pelayanan pasien rawat jalan yang berasal dari rujukan swasta
ditetapkan sama dengan tarif sejenis dari tarif pasien rawat inap kelas II.
Pasal 19
(1) Tarif pelayanan rawat jalan gigi dan mulut ditetapkan dengan tarif rawat
jalan sesuai dengan klasifikasi rumah sakit yang dinyatakan dalam
blanko karcis harian.
- 14 -
(2) Tarif pelayanan rawat jalan gigi dan mulut meliputi :
a. pemeriksaan;
b. pengobatan;
c. tambal gigi;
d. pencabutan gigi;
e. tindakan lain-lain
(3) Tindakan medik dan terapi pelayanan kesehatan gigi dan mulut meliputi :
kecil, sedang, besar dan khusus.
(4) Tarif tindakan medik dan terapi berdasarkan perhitungan tarif tindakan
dan terapi sejenis Poli Rawat Inap Kelas II.
Pasal 20
Pelayanan konsultasi khusus dikenakan pada semua Kelas perawatan yang
pembayarannya ditanggung pihak penjamin berdasarkan perjanjian tersendiri
dengan Dokter yang bersangkutan.
Pasal 21
Besarnya tarif untuk pelayanan medico legal ditetapkan oleh Kepala Badan.
Pasal 22
(1) Jenis pelayanan jenazah meliputi :
a. perawatan jenazah;
b. konservasi tindak lanjut;
c. keterangan sebab kematian;
d. pengiriman jenazah.
(2) Komponen tarif pelayanan jenazah meliputi :
a. jasa sarana;
b. jasa pelayanan.
(3) Tarif konservasi bedah mayat dan keterangan sebab kematian tidak
termasuk tarif pemeriksaan laboratorium dan sejenisnya.
- 15 -
(4) Tarif pengiriman jenazah paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat)
jam sebesar tarif rawat inap Kelas III untuk setiap harinya.
Pasal 23
(1) Pelayanan penunjang medik dikenakan tarif yang ditetapkan oleh Kepala
Badan atas dasar tingkat kecanggihan.
(2) Pelayanan penunjang non medis meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan
dikenakan tarif yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
Pasal 24
Tarif pelayanan obat dan alat kesehatan ditetapkan oleh Kepala Badan atas
dasar harga plafon.
Bagian Ketiga
Ketentuan Retribusi Penggunaan Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah
Pasal 25
(1) Setiap orang dapat meminta pelayanan penggunaan mobil ambulance dan
mobil jenazah.
(2) Untuk mendapatkan pelayanan penggunaan mobil ambulance dan mobil
jenazah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, terlebih dahulu
harus mengajukan permohonan kepada Kepala Badan atau petugas yang
ditunjuk.
Pasal 26
Besarnya biaya penggunaan mobil ambulance, pulang pergi adalah untuk
penggunaan dalam kota dan keluar kota ditentukan tarif sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
Pasal 27 …..
- 16 -
Pasal 27
(1) Penggunaan ambulance dan mobil jenazah bagi orang yang kurang atau
tidak mampu, Kepala Badan dapat memberikan keringanan atau
pembebasan dari ketentuan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26 Peraturan Daerah ini.
(2) Pemberian keringanan atau pembebasan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) Pasal ini, didasarkan pada permohonan yang bersangkutan
dengan melampiri surat keterangan kurang atau tidak mampu yang
dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan atau Kepala Desa yang diketahui
oleh Camat setempat.
Pasal 28
Penggunaan mobil ambulance dan mobil jenazah untuk pengangkutan orang
karena kecelakaan atau penderita karena wabah dibebaskan dari ketentuan
retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan Daerah ini.
Pasal 29
Apabila mobil ambulance dan mobil jenazah beserta sopir atau petugas
sampai bermalam di luar kota tempat atau tujuan mobil tersebut, maka
jumlah retribusi ditambah dengan uang penginapan dan uang makan yang
berlaku bagi Pegawai Negeri Golongan II.
BAB VI
PERJANJIAN PELAYANAN DAN KERJASAMA OPERASIONAL
Pasal 30
BRSUD dapat melakukan kerjasama dengan perorangan dan atau lembaga
pelayanan kesehatan dengan seijin Bupati.
BAB VII …..
- 17 -
BAB VII
WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 31
Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.
Pasal 32
Retribusi dipungut dengan mengunakan SKRD atau dokumen yang
dipersamakan.
BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 33
Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
Pasal 34
(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi
Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya
atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang
tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat
Tagihan Retribusi Daerah.
BAB IX …..
- 18 -
BAB IX
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 35
(1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak
jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran
atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan
penagihan.
(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/
peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi
retribusinya yang terutang.
(3) Surat Teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
BAB X
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 36
(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan,
permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan
dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar harus diterbitkan
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(4) Apabila …..
- 19 -
(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar.
(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah
lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan
bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan
pembayaran retribusi.
BAB XI
KADALUWARSA
Pasal 37
(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah
melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya
retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana
dibidang retribusi.
(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh apabila :
a. diterbitkan Surat Teguran, atau;
b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung
maupun tidak langsung.
BAB XII ……
- 20 -
BAB XII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KADALUWARSA
Pasal 38
(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah
Kabupaten yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
BAB XIII
PENGELOLAAN KEUANGAN
Pasal 39
Semua pendapatan BRSUD dari pelayanan kesehatan sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, merupakan Pendapatan Daerah yang
harus disetor ke Kas Daerah melalui Pembantu Pemegang Kas (Kasir
Penerima) pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten
Sampang.
Pasal 40
(1) Seluruh penerimaan jasa medik dan jasa anestasi setelah disetor ke Kas
Daerah, dikeluarkan kembali 100% (seratus prosen) dan penggunaannya
diatur dengan Peraturan Kepala Badan.
(2) Jasa visite dan jasa konsultasi diterimakan 100% (seratus prosen) kepada
tenaga medik yang bersangkutan.
Pasal 41 …..
- 21 -
Pasal 41
Pemungutan, pembukuan, penggunaan dan pelaporan uang yang diterima
BRSUD sebagai Pendapatan Daerah dilaksanakan secara terpusat di BRSUD
dan menjadi tanggug jawab Kepala BRSUD sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB XIV
KETENTUAN LARANGAN
Pasal 42
Setiap pasien dan pengunjung BRSUD dilarang membawa senjata, benda-
benda yang dapat menimbulkan bahaya, perhiasan dan barang-barang
berharga lainnya.
Pasal 43
Setiap petugas dilarang :
a. melakukan pungutan selain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
b. menambah atau menaikkan tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan
Daerah ini.
BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 44
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini,
sehingga merugikan keuangan Daerah diancam kurungan paling lama 6
(enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali retribusi yang
terutang.
(2) Pengawasan …..
- 22 -
(2) Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan
Daerah ini dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 45
(1) Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak
pidana dibidang Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah.
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah :
a. menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan
sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud
dalam huruf e;
- 23 -
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi
Daerah;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.
(3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap
tindakan tentang :
a. pemeriksaan tersangka;
b. pemasukan rumah;
c. pemeriksaan benda;
d. pemeriksaan surat;
e. pemeriksaan sanksi;
f. pemeriksaan di tempat kejadian.
(2) Menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui
Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 46
(1) BRSUD dapat menyelenggarakan penyediaan obat pelengkap dan alat
habis pakai sebagai kegiatan yang melengkapi pelayanan farmasi.
(2) Penyediaan obat pelengkap dan alat habis pakai sebagaimana dimaksud
ayat (1) Pasal ini dapat diselenggarakan dengan cara melakukan kerja
sama dengan Koperasi dalam Lingkungan BRSUD sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
(3) Harga barang-barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini
disesuaikan dengan harga yang berlaku menurut ketentuan yang berlaku.
- 24 -
(4) Pengelolaan penyelenggaraan penyediaan obat pelengkap dan alat habis
pakai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini akan diatur oleh
Bupati.
BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47
(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Nomor 12 Tahun 1998 tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang beserta perubahannya
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
Pasal 48
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Sampang.
Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 4 Januari 2007
PJ. BUPATI SAMPANG,
ttd
SALINAN Peraturan Daerah ini disampaikan H. IMAM UTOMO. Skepada :
Yth. 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
- 25 -
2. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;3. Kepala Badan Koordinasi Wilayah
IV Pamekasan;4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sampang;5. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian
di Lingkungan Pemerintah Kabupa-ten Sampang.
Diundangkan di : Sampangpada tanggal : 4 Januari 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG
ttd
Drs. H. ASYHAR, MMPembina Utama MudaNIP. 510 090 098
Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2007 Nomor : 2 SERI : C
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG
NOMOR : 2 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI BADAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SAMPANG
I. PENJELASAN UMUM
Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Ritribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1987
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dengan adanya peningkatan pelayanan
kesehatan di Lingkungan BRSUD Kabupaten Sampang, maka perlu diatur tersendiri
pengaturan retribusinya dan ditinjau kembali karena tidak sesuai lagi dengan situasi dan
kondisi saat ini, disamping itu perlu adanya penyederhanaan-penyederhanaan didalam
kegiatan penyediaan jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah melalui pungutan retribusi
dengan maksud untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi di dalam rangka
meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, serta dalam rangka untuk meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah guna menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah serta
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu menetapkan kembali Peraturan
Daerah baru tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Lingkungan BRSUD Kabupaten
Sampang serta mencabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Sampang Nomor 12 Tahun 1998 serta perubahannya.
II. PENJELASAN …..
- 2 -
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
angka 1 sampai dengan 8
Cukup jelas.
angka 9
Seseorang dinyatakan tidak atau kurang mampu harus dibuktikan dengan
surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Kelurahan dan diketahui oleh
Camat.
Untuk seseorang dimaksud bila dipelihara oleh Badan Sosial/RumahYatim
Piatu, surat keterangan diperoleh dari Instansi yang bersangkutan yang
diketahui oleh Camat.
angka 10
Instalasi Kesehatan di BRSUD terdiri dari :
1. Instalasi Farmasi;
2. Instalasi Laboratorium;
3. Instalasi Pemeliharaan Sarana;
4. Instalasi Gizi;
5. Instalasi lain yang ditentukan kemudian sesuai dengan perkembangan.
angka 11 sampai dengan 35
Cukup jelas.
Pasal 2 sampai dengan Pasal 48
Cukup jelas.