9

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGDINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

NOMOR SOP 518/ SOP_AP 1 /427.57/2019TGL.PEMBUATAN

7 JANUARI 2019

TGL. REVISI 6 PEBRUARI 2019TGL. EFEKTIF 8 PEBRUARI 2019DISAHKAN OLEH KepalaDinas Koperasi dan Usaha

Mikro,

TTD

Drs. ABDUL MAJID, MMNIP. 19660420 199203 1 008

NAMA SOP SURAT MASUK

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentangPerkoperasian;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah;

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun1998 Tentang Peningkatan Pembinaan dan PengembanganPerkoperasian;

5. Peraturan Pemerintah no 28 Tahun 2012 tentangpelaksanaan Undang - Undang No 43 tahun 2009 tentangKearsipan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan StandarPelayanan Minimal;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2011tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan KementrianDalam Negeri;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar OperasionalProsedur Administrasi Pemerintahan;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor71 Tahun 1993 tentang Pedoman Umum Tata PersuratanDinas;Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;

12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 76 Tahun 2016 TentangKedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsiserta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi danUsaha Mikro.

a. Memiliki ketelitian dalam mengadministrasi surat masuk dansurat keluar.

b. Pendidikan minimal SMA / SMK / MAc. Bisa mengoperasikan komputer Microsoft Office

KETERKAITAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :

SOP SURAT KELUAR a. Komputerb. Buku Kendali Surat Keluar dan Masukc. Lembar Disposisi pimpinand. Map berlogo dinase. Amplop surat dinas

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAANa. Jika tidak dilaksanakan maka dokumen tidak terkelola dengan

tertibb. Pengendalian Dokumen harus di kontrol agar dokumen dapat

terarsip secara tertib dan terkendali target kinerjaberkesinambungan.

a. Dokumen disimpan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatanSurat Masuk ;

b. Disimpan dan dicatat sebagai arsip dan dokumen.

10

NO KegiatanPelaksana Mutu Baku Ket.

Staf/ JFU Sekretaris Kadin Kasi Kelengkapan Waktu Output

1. Penerimaan surat masuk Berkas Pegawai 5 menit Berkas Pegawai

2. Pencatatan surat masuk kedalam buku agenda danpemberian lembar disposisi

Buku agendalembar disposisi

5 menit Pengagendaansurat danpemberianlembar disposisi

1.3.

Pengecekan surat Surat masuk lembardisposisi

10 menit Disposisi

2.4.

Penerimaan dan pencatatandisposisi pada berkas suratmasuk

Buku agenda suratmasuk

5 menit Disposisi

3.5.

Penyampaian surat masuksesuai disposisi

Surat masukdisposisi

5 menit Disposisi

4.6.

Tindak lanjutDisposisi

Surat masukdisposisi

10 menit Dokumen

5.7.

Pengarsipan File 5 menit Arsip

11

PERSYARATANSurat Masuk

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN45 Menit

BIAYA / TARIFGratis

PRODUK PELAYANANSurat Masuk dan Tindakan Disposisi

12

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGDINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

NOMOR SOP 518/ SOP_AP 2 /427.57/2019TGL.PEMBUATAN

7 JANUARI 2019

TGL. REVISI 6 PEBRUARI 2019TGL. EFEKTIF 8 PEBRUARI 2019DISAHKAN OLEH KepalaDinas Koperasi dan Usaha

Mikro,

TTD

Drs. ABDUL MAJID, MMNIP. 19660420 199203 1 008

NAMA SOP SURAT KELUAR

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentangPerkoperasian;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah;

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun1998 Tentang Peningkatan Pembinaan dan PengembanganPerkoperasian;

5. Peraturan Pemerintah no 28 Tahun 2012 tentangpelaksanaan Undang - Undang No 43 tahun 2009 tentangKearsipan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan StandarPelayanan Minimal;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2011tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan KementrianDalam Negeri;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar OperasionalProsedur Administrasi Pemerintahan;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor71 Tahun 1993 tentang Pedoman Umum Tata PersuratanDinas;Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;

12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 76 Tahun 2016 TentangKedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsiserta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi danUsaha Mikro.

a. Memiliki ketelitian dalam mengadministrasi surat masuk dansurat keluar.

b. Pendidikan minimal SMA / SMK / MAc. Bisa mengoperasikan komputer Microsoft Office

KETERKAITAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :

SOP SURAT MASUK a. Komputerb. Buku Kendali Surat Keluar dan Masukc. Lembar Disposisi pimpinand. Map berlogo dinase. Amplop surat dinas

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAANa. Jika tidak dilaksanakan maka dokumen tidak terkelola dengan

tertibb. Pengendalian Dokumen harus di kontrol agar dokumen dapat

terarsip secara tertib dan terkendali target kinerjaberkesinambungan.

a. Dokumen disimpan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatanSurat Keluar;

b. Disimpan dan dicatat sebagai arsip dan dokumen.

13

NO KegiatanPelaksana Mutu Baku Ket.

Staf/ JFU Sekretaris Kadin Kasi Kelengkapan Waktu Output

1. Penerimaan surat keluar Berkas Pegawai 5 menit BerkasPegawai

2. Pencatatan surat keluar kedalam buku agenda suratkeluar

Buku agenda suratkeluar

5 menit Pengagendaansurat danpemberiannomor

1.3.

Pengecekan surat keluar Berkas surat 10 menit Disposisi

2.4.

Persetujuan/penandatanganan

Berkas surat 10 menit Disposisi

3.5.

Arsip surat keluar File 5 menit arsip

4.

5. .

14

PERSYARATANa) Dasar Surat.b) Konsep Surat Keluarc) TTD Kepala Dinas

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN35 Menit

BIAYA / TARIFGratis

PRODUK PELAYANANSurat Keluar

15

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGDINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

NOMOR SOP 518/ SOP_AP 3 /427.57/2019TGL.PEMBUATAN

7 JANUARI 2019

TGL. REVISI 6 PEBRUARI 2019TGL. EFEKTIF 8 PEBRUARI 2019DISAHKAN OLEH KepalaDinas Koperasi dan Usaha

Mikro,

TTD

Drs. ABDUL MAJID, MMNIP. 19660420 199203 1 008

NAMA SOP PENERIMAAN TAMU

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentangPerkoperasian;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah;

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun1998 Tentang Peningkatan Pembinaan dan PengembanganPerkoperasian;

5. Peraturan Pemerintah no 28 Tahun 2012 tentangpelaksanaan Undang - Undang No 43 tahun 2009 tentangKearsipan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :148/ M.PAN/5/2003, tentang Pedoman Umum PenangananPengaduan Masyarakat ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan StandarPelayanan Minimal;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar OperasionalProsedur Administrasi Pemerintahan;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor71 Tahun 1993 tentang Pedoman Umum Tata PersuratanDinas;Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;

12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 76 Tahun 2016 TentangKedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsiserta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi danUsaha Mikro.

a. Berpenampilan menarikb. Menguasai 5 S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun)c. Pendidikan minimal SMA / SMK / S1d. Bisa mengoperasikan komputer Microsoft Officee. Menguasai Standar Operasional Prosedur Dinasf. Mengerti tentang pelayanan terhadap masyarakat

KETERKAITAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :

SOP PENGADUAN MASYARAKATSOP KONSULTASI KELEMBAGAAN KOPERASI

a. Komputerb. Buku Kendali tamuc. Ruang palayanand. Alat tulis

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAANa. Jika tidak dilaksanakan maka dokumen tidak terkelola dengan

tertibb. Pengendalian Dokumen harus di kontrol agar dokumen dapat

terarsip secara tertib dan terkendali target kinerjaberkesinambungan.

a. Dokumen disimpan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatanPenerimaan Tamu ;

b. Disimpan dan dicatat sebagai arsip dan dokumen.

16

NO Kegiatan

Mutu Baku Ket.

Tamu StafSekdin/Kabid/

Kasi yangmembidangi

Kelengkapan Waktu Output

1. Masuk di Dinas Berkas 5 menit

2. Menerima tamu danMenanyakan maksud dantujuan tamu dan mengisibuku tamu

Menulis bukutamu

5 menit Menanyakanapa tujuandankeperluandari tamu

1.3.

Menjelaskan maksud dantujuan

Mengajakbincang/menanyakankeperluaanya

10 menit

2.4.

Menjawab perihalmaksud dan tujuan tamusesuai Buku SOP Dinas

Menyampaikantujuannya

10 menit

3.5.

Menyampaikan jika adatamu dengan keperluanlebih lanjut dari SOPDinas ( Konsultasi dll)

Menjelaskan kebagian ygterkait

10 menit

4.6.

Tindak lanjutmengarahkan tamu ketujuan yang dimaksud

Tindak lanjut 5 menit Tindaklanjut

5.7.

Tamu bertemu denganpejabat yang membidangimaksud dan tujuan tamuberkunjung

Mempersilakantamu

10 menit

17

PERSYARATANTamu datang sudah mengisi buku tamuMemberikan informasi secara jelas perihal identitas dan maksud serta tujuanDatang pada saat jam kerja

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN55 Menit

BIAYA / TARIFGratis

PRODUK PELAYANANTamu terlayani dengan baik

18

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGDINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

NOMOR SOP 518/ SOP_AP 4 /427.57/2019TGL.PEMBUATAN

7 JANUARI 2019

TGL. REVISI 6 PEBRUARI 2019TGL. EFEKTIF 8 PEBRUARI 2019DISAHKAN OLEH KepalaDinas Koperasi dan Usaha

Mikro,

TTD

Drs. ABDUL MAJID, MMNIP. 19660420 199203 1 008

NAMA SOP PENGADUAN MASYARAKAT

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentangPerkoperasian;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah;

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun1998 Tentang Peningkatan Pembinaan dan PengembanganPerkoperasian;

5. Peraturan Pemerintah no 28 Tahun 2012 tentangpelaksanaan Undang - Undang No 43 tahun 2009 tentangKearsipan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :148/ M.PAN/5/2003, tentang Pedoman Umum PenangananPengaduan Masyarakat ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan StandarPelayanan Minimal;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar OperasionalProsedur Administrasi Pemerintahan;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor71 Tahun 1993 tentang Pedoman Umum Tata PersuratanDinas;Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;

12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 76 Tahun 2016 TentangKedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsiserta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi danUsaha Mikro.

a. Memiliki ketelitian dalam mengadministrasi dokumenb. Pendidikan minimal SMA / SMK / S1c. Bisa mengoperasikan komputer Microsoft Officed. Mengerti tentang pelayanan terhadap masyarakat

KETERKAITAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :

SOP SURAT KELUARSOP SURAT MASUK

a. Komputerb. Buku pengaduanc. Kotak pengaduand. Ruang pengaduane. Telepon/ Media Sosial

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAANa. Jika tidak dilaksanakan maka dokumen tidak terkelola dengan

tertibb. Pengendalian Dokumen harus di kontrol agar dokumen dapat

terarsip secara tertib dan terkendali target kinerjaberkesinambungan.

a. Dokumen disimpan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatanPengaduan Masyarakat ;

b. Disimpan dan dicatat sebagai arsip dan dokumen.

19

NO KegiatanPelaksana Mutu Baku Ket.

Staf/ JFU Sekretaris Kadin Kasi Kelengkapan Waktu Output

1. Penerimaan berkaspengaduan baik manualmaupun melalui medsos

Berkas Pegawai 10 menit Berkas Pegawai

2. Pencatatan berkaspengaduan

Buku agenda lembadisposisi

15 menit Pengagendaanpengaduan

1.3.

Pengecekan berkaspengaduan

Surat masuk lembardisposisi

5 menit Disposisi

2.4.

Memberikan pengaduanke Kadin

Buku agenda suratmasuk

5 menit Disposisi

3.5.

Disposisi dan tindaklanjut Surat masukdisposisi

5 menit Disposisi

4.6.

Feedback baik manualmaupun melalui medsos

Hasil Tindak lanjut 10 menit Jawaban ataspengaduan

5.7.

Pengarsipan File 5 menit arsip

20

PERSYARATANPengaduan MasyarakatInformasi Pengadu Jelas (Identitas dan Kontak person untuk Feedback)Topik / Tema Pengaduan dicantumkan

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN55 Menit

BIAYA / TARIFGratis

PRODUK PELAYANANPengaduan masyarakat tertangani

21

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGDINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

NOMOR SOP 518/ SOP_AP 5 /427.57/2019TGL.PEMBUATAN

7 JANUARI 2019

TGL. REVISI 6 PEBRUARI 2019TGL. EFEKTIF 8 PEBRUARI 2019DISAHKAN OLEH KepalaDinas Koperasi dan Usaha

Mikro,

TTD

Drs. ABDUL MAJID, MMNIP. 19660420 199203 1 008

NAMA SOP ADMINISTRASIKEPEGAWAIAN

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentangPerkoperasian;

2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 TentangPenyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah;

5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun1998 Tentang Peningkatan Pembinaan dan PengembanganPerkoperasian;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :148/ M.PAN/5/2003, tentang Pedoman Umum PenangananPengaduan Masyarakat ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan StandarPelayanan Minimal;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar OperasionalProsedur Administrasi Pemerintahan;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor71 Tahun 1993 tentang Pedoman Umum Tata PersuratanDinas;Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;

12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 76 Tahun 2016 TentangKedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsiserta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi danUsaha Mikro.

a. Memiliki ketelitian dalam melaksanakan tugasb. Memiliki pendidikan yang sesuaic. Bisa mengoperasikan komputerd. Menguasai Standar Operasional Prosedur Dinase. Mengerti dan Paham Peraturan Kepegawaian

KETERKAITAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :

SOP PENGADUAN MASYARAKATSOP KONSULTASI KELEMBAGAAN KOPERASI

a. Komputerb. Meja kerjac. ATKd. SKP dan PPKP, lembar cutie. Buku daftar kepegawaian

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAANa. Jika tidak dilaksanakan maka dokumen tidak terkelola dengan

tertibb. Pengendalian Dokumen harus di kontrol agar dokumen dapat

terarsip secara tertib dan terkendali target kinerjaberkesinambungan.

a. Dokumen disimpan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatanAdministrasi Kepegawaian ;

b. Disimpan dan dicatat sebagai arsip dan dokumen.

22

NO Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku Ket.

Staf/JFU

Kasubbag Kabid Kasi Kelengkapan Waktu Output

1. Penyiapan file-file BerkasPegawai

10 menit BerkasPegawai

2. Memeriksa Absensipegawai setiap hari

Buku agendaabsensi

15 menit Pengagendaanabsen parapegawai

1.3.

Menyusun DUKpegawai untukdilaporkan

Surat – suratkelengkapan

1 jam File hasil

2.4.

Mencatatat buku-buku kepegawaian

Bukukepegawaian

15 menit File

3.5.

Membuat usulankepegawaian

Surat – suratkelengkapan

5 menit file

23

PERSYARATANData Kepegawaian Karyawan Karyawati Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN55 Menit

BIAYA / TARIFGratis

PRODUK PELAYANANDaftar Urut Kepegawaian (DUK)

24

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGDINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

NOMOR SOP 518/ SOP_AP 8/427.57/2019TGL.PEMBUATAN

7 JANUARI 2019

TGL. REVISI 6 PEBRUARI 2019TGL. EFEKTIF 8 PEBRUARI 2019DISAHKAN OLEH KepalaDinas Koperasi dan Usaha

Mikro,

TTD

Drs. ABDUL MAJID, MMNIP. 19660420 199203 1 008

NAMA SOP FASILITASI PEMBENTUKANKOPERASI

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentangPerkoperasian;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah;

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun1998 Tentang Peningkatan Pembinaan dan PengembanganPerkoperasian;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan StandarPelayanan Minimal;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan PemerintahDaerah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar OperasionalProsedur Administrasi Pemerintahan;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan MenengahRepublik Indonesia Nomor : 9/PER/M/KUKM/VI/2018tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun2016 tentang Pelayanan Publik;

12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 76 Tahun 2016 TentangKedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsiserta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi danUsaha Mikro.

a. Memiliki pengetahuan dan Paham tentang Perkoperasian;b. Memiliki pemahaman tentang data laporan

pertanggungjawaban pengurus dan pengawas koperasi;c. Memiliki Public speaking yang baik;d. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer;e. Memiliki pemahaman tentang Laporan Keuangan Koperasi.

KETERKAITAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :

SOP SURAT MASUKSOP DATA KERAGAAN KOPERASI

a. Usulan Pendirian beserta syaratnya;b. Komputer / Laptop;c. ATK;d. Buku Register;e. Meja Kursi.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAANa. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten

Lumajang menjamin proses pelaksanaan tugas dan kegiatanpengelolaan Data KUM berdasarkan prosedur dan peraturanyang berlaku;

b. Pencapaian Data Koperasi dan Usaha Mikro yang akurat,transparan dan Realtime dipantau secara berkala;

c. Pencapaian sasaran mutu Data KUM dan dievaluasi olehKepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro KabupatenLumajang untuk menentukan tindak lanjut dan penetapantarget kinerja berkesinambungan.

a. Dokumen disimpan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatanFasilitasi Pembentukan Koperasi;

b. Disimpan dan dicatat sebagai arsip dan dokumen.

25

NO KegiatanPelaksana Mutu Baku

Resepsionis Kepala DinasBidang

Kelembagaan Kasi Koperasi Baru Kelengkapan Waktu Output

1. - Kelompok masyarakat ataukelompok orang yang memiliki usahamengajukan usulan pembentukankoperasi dengan bersurat ke dinasdan dikirim melalui petugas FrontOffice /Resepsionis

- Memberikan Lembar Disposisi danmeregister surat

- Berkas Usulan- Surat jadwal

penyuluhan- Disposisi- Buku register

5 Menit Berkasterdisposisi

2 Mendisposisi ke bidang kelembagaan - Berkasterdisposisi- Jadwal

Penyuluhan

5 Menit JadwalPenyuluhan

3. - Kabid Kelembagaan mempelajarisurat pengajuan dan mendistribusikanke Kasi Penyuluhan

- Berkas Pengajuanpendirian- Jadwal

penyuluhan

5 Menit

4 - Kasi Penyuluhan melakukanpenyuluhan sesuai jadwal yangdiminta oleh pemohon

- Sepakat terbentuk

- MateriPenyuluhanPendirianKoperasi- Kesepakatan

Pembentukan

30 Menit Kesepakatanpembentukan

5 - Koperasi dibentuk (Nama koperasitiga kata, pemilihan pengurus danpengawas)

- Membuat BA PembentukanKoperasi dan mengetahui dari DinasKoperasi dan usaha MikroKabupaten Lumajang

- Penerbitan Surat RekomendasiPendirian koperasi untuk dibawah keNotaris

- BA Pembentukan- Nama Koperasi- Pengurus- Pengawas- Surat

Rekomendasi

10 Menit Rekomendasi

26

PERSYARATANa) Mengajukan Usulan Pendirian Koperasi Ke Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajangb) Mempunyai Usahac) Mempunyai Modal Usahad) Memiliki Rencana Kerja 1 sampai 3 Tahun kedepane) Ada Calon Pengurus dan Pengawas yang diutmakan paham tentang Koperasif) Punya kepentingan Ekonomi dan Tujuan yang samag) Minimal 20 Orang

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN55 Menit (Pelayanan di Kantor dan penyuluhan di lapangan)

BIAYA / TARIFGratis

PRODUK PELAYANANRekomendasi dan pengantar pengesahan Akta Pendirian Koperasi

27

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGDINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

NOMOR SOP 518/ SOP_AP 7/427.57/2019TGL.PEMBUATAN

7 JANUARI 2019

TGL. REVISI 6 PEBRUARI 2019TGL. EFEKTIF 8 PEBRUARI 2019DISAHKAN OLEH KepalaDinas Koperasi dan Usaha

Mikro,

TTD

Drs. ABDUL MAJID, MMNIP. 19660420 199203 1 008

NAMA SOP FASILITASI PENERBITANSERTIFIKAT NIK

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentangPerkoperasian;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah;

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun1998 Tentang Peningkatan Pembinaan dan PengembanganPerkoperasian;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan StandarPelayanan Minimal;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan PemerintahDaerah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar OperasionalProsedur Administrasi Pemerintahan;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan MenengahRepublik Indonesia Nomor : 9/PER/M/KUKM/VI/2018tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun2016 tentang Pelayanan Publik;

12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 76 Tahun 2016 TentangKedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsiserta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi danUsaha Mikro.

a. Memiliki pengetahuan dan Paham tentang Perkoperasian;b. Memiliki pemahaman tentang data laporan

pertanggungjawaban pengurus dan pengawas koperasi;c. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer;d. Memiliki pemahaman tentang Laporan Keuangan Koperasi.

KETERKAITAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :

SOP SURAT MASUKSOP DATA KERAGAAN KOPERASI

a. Laporan Pertanggungjawaban Tahunan ;b. Formulir Pengajuan NIK;c. Komputer / Laptop;d. ATK;e. Buku Register;f. Meja Kursi.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAANa. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten

Lumajang menjamin proses pelaksanaan tugas dan kegiatanpengelolaan Data KUM berdasarkan prosedur dan peraturanyang berlaku;

b. Pencapaian Data Koperasi dan Usaha Mikro yang akurat,transparan dan Realtime dipantau secara berkala;

c. Pencapaian sasaran mutu Data KUM dan dievaluasi olehKepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro KabupatenLumajang untuk menentukan tindak lanjut dan penetapantarget kinerja berkesinambungan.

a. Dokumen disimpan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatanFasilitasi Penerbitan Sertifikat NIK;

b. Disimpan dan dicatat sebagai arsip dan dokumen.

28

NO KegiatanPelaksana Mutu Baku

Resepsionis Kepala DinasBidang

Kelembagaan Kasi Petugas ODS Kelengkapan Waktu Output

1. - Koperasi Mengisi kelengkapanFormulir pengajuan NIK dan dikirimke Dinas Koperasi melalui petugasFront Office /Resepsionis

- Memeberikan Lembar Disposisi danmeregister surat pengantar

- Form PengajuanNIK- Laporan

Pertanggungjawaban Koperasi- Register Surat- Lembar Disposisi

5 Menit Surat Legalitas

2 - Mendisposisi ke bidang kelembagaan - Berkas pengajuan 5 Menit Disposisi keBidang Lembaga

3. - Kabid Kelembagaan mempelajariisian form untuk kemudianmendelegasikan ke Kasi

- Form PengajuanNIK- Laporan

Pertanggungjawaban Koperasi- Disposisi Kadin

5 Menit

4 - Kasi Dalwas mengecek kembalikelengkapan formulir pengajuanpenerbitan NIK

- Melaporkan hasil Usulan melaluiODS

- Berkas Pengajuan- Aplikasi ODS

5 Menit Input Data

5 - Mengunput Data Koperasi dan dataFormulir pengajuan NIK ke ODS

- Penerbitan langsung oleh KemenkopRI

- Berkas Pengajuan- Aplikasi ODS- Usulan

Pembuatan/PerpanjanganNIK

10 Menit Sertifikat NIK/PerpanjanganOtomatis NIK

29

PERSYARATANa) Form Pengajuan NIKb) Laporan Pertanggungjawaban Koperasi

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN30 Menit (Pelayanan di Kantor)

BIAYA / TARIFGratis

PRODUK PELAYANANSertifikat NIK Baru / Perpanjangan NIK

CATATANUntuk pencetakan NIK Baru langsung dari Kemenkop RI jadi untuk estimasi waktu belum bisa diprediksi, sedangkan untukperpanjangan hanya melalui update data RAT maka otomatis Koperasi tang bersangkutan NIK nya mengikuti update

30

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGDINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

NOMOR SOP 518/ SOP_AP 8/427.57/2019TGL.PEMBUATAN

7 JANUARI 2019

TGL. REVISI 6 PEBRUARI 2019TGL. EFEKTIF 8 PEBRUARI 2019DISAHKAN OLEH KepalaDinas Koperasi dan Usaha

Mikro,

TTD

Drs. ABDUL MAJID, MMNIP. 19660420 199203 1 008

NAMA SOP LEGALISASI SUSUNANPENGURUS DAN PENGAWAS

KOPERASI

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentangPerkoperasian;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah;

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun1998 Tentang Peningkatan Pembinaan dan PengembanganPerkoperasian;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan StandarPelayanan Minimal;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan PemerintahDaerah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar OperasionalProsedur Administrasi Pemerintahan;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan MenengahRepublik Indonesia Nomor : 9/PER/M/KUKM/VI/2018tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun2016 tentang Pelayanan Publik;

12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 76 Tahun 2016 TentangKedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsiserta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi danUsaha Mikro.

a. Memiliki pengetahuan dan Paham tentang Perkoperasian;b. Memiliki pemahaman tentang data laporan

pertanggungjawaban pengurus dan pengawas koperasi;c. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer;d. Memiliki pemahaman tentang pelantikan dan masa bakti

pengurus dan pengawas Koperasi.

KETERKAITAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :

SOP SURAT MASUKSOP PENGARSIPAN SURAT MASUK / KELUARSOP DATA KERAGAAN KOPERASISOP IJIN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI

a. Laporan Pertanggungjawaban Tahunan ;b. Berita acara pelantikan pengurus dan pengawas Koperasi;c. Komputer / Laptop;d. ATK;e. Buku Register;f. Meja Kursi.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAANa. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten

Lumajang menjamin proses pelaksanaan tugas dan kegiatanpengelolaan Data KUM berdasarkan prosedur dan peraturanyang berlaku;

b. Pencapaian Data Koperasi dan Usaha Mikro yang akurat,transparan dan Realtime dipantau secara berkala;

c. Pencapaian sasaran mutu Data KUM dan dievaluasi olehKepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro KabupatenLumajang untuk menentukan tindak lanjut dan penetapantarget kinerja berkesinambungan.

a. Dokumen disimpan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatanLegalisasi Susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi;

b. Disimpan dan dicatat sebagai arsip dan dokumen.

31

NO KegiatanPelaksana Mutu Baku

Kasi OrtalaKabid

Kelembagaan Sekretaris Dinas Kepala DinasPengadministrasi

Umum Koperasi Kelengkapan Waktu Output

1. Kasi Ortala mengajukan legalitas pengurusdan pengawas dengan dasar :- Hasil Keputusan Rapat Pembentukan- Laporan Pertanggungjawaban

pengurus dan pengawas disertaiBerita acara RAT dilampirkan(Pemilihan Pengurus dan Pengawas)

- LPJ- BA Pemilihan

Pengurus danPengawas- Hasil Keputusan

RapatPembentukan

5 Menit Surat Legalitas

2 - Melakukan Paraf Hirarki untukkeabsahan surat legalitas

- Surat Legalitas- Paraf Hirarki

10 Menit Surat Legalitasterparaf

3. - Kepala Dinas menandatangani suratlegalitas kepengurusan

Surat Legalitasterparaf

10 Menit Surat legalitasbertanda tangan

4 - Surat legalisasi kepengurusandiregister dan distempel

- Buku Register- Surat legalitas

bertanda tangan

5 Menit Surat legalitas

5 - Hasil legalisasi kepengurusandidistribusikan ke koperasi yangbersangkutan

Surat legalitaslengkap

Surat Legalisasipengurus danPengawas yangsah

32

PERSYARATANa) Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Pengurus dan Pengawas Koperasib) BA Pemilihan Pengurus dan Pengawasc) Hasil Keputusan Rapat Pembentukan

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN30 Menit (Pelayanan di Kantor)

BIAYA / TARIFGratis

PRODUK PELAYANANSurat Legalisasi Pengurus dan Pengawas Koperasi Masa Bhakti 3 tahun sekali

33

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGDINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

NOMOR SOP 518/ SOP_AP 9 /427.57/2019TGL.PEMBUATAN

7 JANUARI 2019

TGL. REVISI 6 PEBRUARI 2019TGL. EFEKTIF 8 PEBRUARI 2019DISAHKAN OLEH KepalaDinas Koperasi dan Usaha

Mikro,

TTD

Drs. ABDUL MAJID, MMNIP. 19660420 199203 1 008

NAMA SOP KONSULTASIKELEMBAGAAN KOPERASI

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentangPerkoperasian;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah;

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun1998 Tentang Peningkatan Pembinaan dan PengembanganPerkoperasian;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan StandarPelayanan Minimal;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan PemerintahDaerah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar OperasionalProsedur Administrasi Pemerintahan;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan MenengahRepublik Indonesia Nomor : 9/PER/M/KUKM/VI/2018tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun2016 tentang Pelayanan Publik;

12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 76 Tahun 2016 TentangKedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsiserta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi danUsaha Mikro.

a. Memiliki kemampuan tentang perkoperasian;b. Memiliki kemampuan penatausahaan Data usaha simpan

pinjam koperasi;c. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer;d. Memiliki pengetahuan dan paham tentang perubahan

anggaran dasar Koperasi;e. Memiliki kemampuan dan paham tentang penyusunan RK/

RAPB Koperasi.

KETERKAITAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :

SOP PENERIMAAN TAMUSOP DATA KERAGAAN KOPERASISOP IJIN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASISOP IJIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG / PEMBANTU

a. Buku peraturan dan Pedoman Perkoperasian;b. Komputer / Laptop;c. ATK;d. Lembar Konsultasie. Meja Kursi.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAANa. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten

Lumajang menjamin proses pelaksanaan tugas dan kegiatanpengelolaan Data KUM berdasarkan prosedur dan peraturanyang berlaku;

b. Pencapaian Data Koperasi dan Usaha Mikro yang akurat,transparan dan Realtime dipantau secara berkala;

c. Pencapaian sasaran mutu Data KUM dan dievaluasi olehKepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro KabupatenLumajang untuk menentukan tindak lanjut dan penetapantarget kinerja berkesinambungan.

a. Dokumen disimpan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatanKonsultasi Kelembagaan Koperasi;

b. Disimpan dan dicatat sebagai arsip dan dokumen.

34

NO KegiatanPelaksana Mutu Baku

ResepsionisKabid Usaha

Koperasi Kepala Seksi/ Tim Koperasi Kelengkapan Waktu Output

1. - Petugas menerima Tamu- Memberi pengarahan sesuai SOP

Dinas- Melaporkan atau menghubungi dan

mengarahkan Pejabat Terkait

- Buku Tamu- Lembar

Konsultasi- Buku Peraturan

5 Menit

2 - Tamu Bertemu dengan pejabatterkait dan mengutarakan maksudserta tujuan konsultasi

- Pejabat terkait Melayani Konsultasisesuai Bidang Tugas Pokok danFungsinya

- LembarKonsultasi

30 Menit LembarKonsultasi terisi

Permasalahanterpecahkan

3. - Konsultasi terlaksana - LembarKonsultasi terisi

Konsultasiterlaksana

35

PERSYARATANa) Tamu datang sudah mengisi buku tamub) Memberikan informasi secara jelas perihal identitas dan maksud serta tujuanc) Datang pada saat jam kerjad) Membawa RK/RAPB Tahun lalu dan Draf Tahun yang akan datange) Membawa Anggaran Dasarf) Lembar Konsultasi

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN35 Menit (Pelayanan di Kantor)

BIAYA / TARIFGratis

PRODUK PELAYANANLembar Konsultasi

36

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGDINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

NOMOR SOP 518/ SOP_AP 10 /427.57/2019TGL.PEMBUATAN

7 JANUARI 2019

TGL. REVISI 6 PEBRUARI 2019TGL. EFEKTIF 8 PEBRUARI 2019DISAHKAN OLEH KepalaDinas Koperasi dan Usaha

Mikro,

TTD

Drs. ABDUL MAJID, MMNIP. 19660420 199203 1 008

NAMA SOP PEMBUBARAN KOPERASI

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentangPerkoperasian;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah;

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun1998 Tentang Peningkatan Pembinaan dan PengembanganPerkoperasian;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan StandarPelayanan Minimal;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan PemerintahDaerah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar OperasionalProsedur Administrasi Pemerintahan;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan MenengahRepublik Indonesia Nomor : 9/PER/M/KUKM/VI/2018tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun2016 tentang Pelayanan Publik;

12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 76 Tahun 2016 TentangKedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsiserta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi danUsaha Mikro.

a. Memiliki pengetahuan dan Paham tentang Perkoperasian;b. Memiliki pemahaman tentang data laporan

pertanggungjawaban pengurus dan pengawas koperasi;c. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer;d. Memiliki pemahaman tentang Laporan Keuangan Koperasi.

KETERKAITAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :

SOP SURAT MASUKSOP DATA KERAGAAN KOPERASISOP FASILITASI PENDIRIAN KOPERASI

a. Hasil Verifikasi Lapangan Tim ;b. Laporan Koperasi tidak RAT selama 2 Tahun berturut

turut;c. SK Pembubaran dari Kmenkop RI;d. Komputer / Laptop;e. ATK;f. Buku Register;g. Meja Kursi.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAANa. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten

Lumajang menjamin proses pelaksanaan tugas dan kegiatanpengelolaan Data KUM berdasarkan prosedur dan peraturanyang berlaku;

b. Pencapaian Data Koperasi dan Usaha Mikro yang akurat,transparan dan Realtime dipantau secara berkala;

c. Pencapaian sasaran mutu Data KUM dan dievaluasi olehKepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro KabupatenLumajang untuk menentukan tindak lanjut dan penetapantarget kinerja berkesinambungan.

a. Dokumen disimpan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatanPembubaran Koperasi;

b. Disimpan dan dicatat sebagai arsip dan dokumen.

37

NO KegiatanPelaksana Mutu Baku

Kasi Kabid Sekretaris Dinas Kepala DinasTim

PembubaranPengadministrasi

Umum Kelengkapan Waktu Output

1. Kasi mengkonsep suratpemberitahuan dan peringatankepada koperasi tidak aktif dengandasar :

- Verlap oleh Tim- Laporan Koperasi tidak aktif min 2

tahun- SK Pembubaran dari Kemenkop RI

- Surat- Berkas verlap

5 Menit SuratPemberitahuandan peringatan

2 - Kabid memparaf hierarki surat besertaberkas kelengkapan dasar suratpemberitahuan

- Kabid mengkonsep surat usulanpembubaran

- Berkas verlap dansurat

5 Menit Berkas dan suratterparaf

3. Sekdin memparaf hierarki suratbeserta berkas kelengkapan dasarsurat pemberitahuan dan suratpembubaran

- Berkas verlap dansurat

5 Menit Berkas dan suratterparaf

4 - Kepala dinas menandatangani suratpemberitahuan dan peringatanpembubaran koperasi tembusankepada pejabat setempat ( camat dankades)

- Kepala Dinas Menandatangani usulanpembubaran ke Kemenkop RI

- Surat Peringatan- Surat Usulan

10 Menit - SuratPeringatan

Surat Usulan

5 Bila Tidak ada sanggahan makadibuatkan berita acara pembubaranoleh Tim yang ditunjuk oleh Dinasuntuk fasilitasi pembubaran meliputi

- Ahli Hukum- Ahli Keuangan- Koperasi yang bersangkutan

Kemudian mengirim surat usulanpembubaran ke KemenkopRI setelahdiregister oleh pengadministrasiumum

- BA Pembubaran- Register

10 Menit UsulanPembubaran

1

2

38

PERSYARATANa) Laporan Koperasi tidak aktif min 2 tahunb) SK Pembubaran dari Kemenkop RIc) Laporan Pengurus atau Pengawas Koperasid) Hasil Verifikasi Lapangan, sudah dibina tapi tetap tidak aktif

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN35 Menit (Pelayanan di Kantor)

BIAYA / TARIFGratis

PRODUK PELAYANANUsulan Pembubaran Koperasi

39

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGDINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

NOMOR SOP 518/ SOP_AP 11/427.57/2019TGL. PEMBUATAN 7 JANUARI 2019TGL. REVISI 6 PEBRUARI 2019TGL. EFEKTIF 8 PEBRUARI 2019DISAHKAN OLEH KepalaDinas Koperasi dan

Usaha Mikro,

TTD

Drs. ABDUL MAJID, MMNIP. 19660420 199203 1 008

NAMA SOP PELAPORAN DATAKERAGAAN KOPERASI

( BULANAN, TRIWULANDAN LPJ KOPERASI )

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentangPerkoperasian;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah;

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun1998 Tentang Peningkatan Pembinaan dan PengembanganPerkoperasian;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan StandarPelayanan Minimal;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan PemerintahDaerah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar OperasionalProsedur Administrasi Pemerintahan;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan MenengahRepublik Indonesia Nomor : 9/PER/M/KUKM/VI/2018tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun2016 tentang Pelayanan Publik;

12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 76 Tahun 2016 TentangKedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsiserta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi danUsaha Mikro.

a. Memiliki kemampuan pengelolaan Data Keragaan Koperasi;b. Memiliki kemampuan penatausahaan Data Keragaan

Koperasi;c. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer;d. Menguasai dan paham Aplikasi ODS ( Online Data System );e. Memiliki ID dan Password Aplikasi ODS ( Online Data

System ).

KETERKAITAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :

SOP SURAT MASUKSOP PENGARSIPAN SURAT MASUK / KELUAR

a. Laporan Bulanan, Triwulan dan LPJ Koperasi;b. Komputer / Laptop;c. Jaringan Internet;d. ATK;e. Buku Agenda Laporan Koperasi;f. Meja Kursi.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAANa. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten

Lumajang menjamin proses pelaksanaan tugas dan kegiatanpengelolaan Data Keragaan Koperasi berdasarkan prosedurdan peraturan yang berlaku;

b. Pencapaian Data Koperasi yang akurat, transparan danRealtime dipantau secara berkala;

c. Pencapaian sasaran mutu Data Keragaan Koperasi dandievaluasi oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha MikroKabupaten Lumajang untuk menentukan tindak lanjut danpenetapan target kinerja berkesinambungan.

a. Dokumen disimpan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatanpengelolaan Data Keragaan di Bidang Lembaga Koperasi;

b. Disimpan dan dicatat sebagai arsip dan dokumen.

40

NO KegiatanPelaksana Mutu Baku

ResepsionisPengadministrasi

UmumKabid

KelembagaanKasi Dalwas Pengelola Data Kepala dinas Kelengkapan Waktu Output

1. - Menerima Laporan( Bulanan, Triwulan dan LPJKoperasi ) dari Koperasi

- Mendistribusikan ke BidangKelembagaan Koperasi

LaporanBulanan,Triwulan, danLPJ Koperasi

5 Menit LaporanBulanan,Triwulan, danLPJ Koperasi

2 - Menerima Laporan- Laporan dipilah dan dicatat dalam

Buku Agenda Kelembagaan- Pemberian nomor pada Laporan

Koperasi khusus LPJ Koperasi- Menyampaikan ke Kepala Bidang

Kelembagaan Koperasi

- Buku Agenda- Nomor

Agenda

10 Menit LaporanBulanan,Triwulan, danLPJ Koperasiyang sudahteragenda dandipilah sesuaijenis Koperasi

3. - Kepala Bidang mengidentifikasiLaporan Koperasi danmeneruskan ke Kasi Pengendaliandan Pengawasan untukditindaklanjuti

- LaporanKoperasi yangsudahteragenda dandipilah sesuaijenis Koperasi- Memo

10 Menit LaporanKoperasidengandilampirimemoperintah

4 - Kasi Pengendalian danPengawasan menganalisis danmendistribusikan data LaporanKoperasi kepada Pengelola Datauntuk dilakukan Penginputan Data

LaporanKoperasi dengandilampiri memoperintah

20 Menit Data KeragaanKoperasi

5 - Penginputan Data LaporanKoperasi secara Online (ODS)

- Penginputan Data LaporanKoperasi secara Manual

- Hasil data diarsipkan di BidangKelembagaan Koperasi

2 Jam - DataKeragaanKoperasi- Arsip Data

6 Hasil input data dilaporkan ke KepalaDinas dan Provinsi

5 menit Data KeragaanKoperasi

41

PERSYARATANData Keragaan Koperasi BulananData Keragaan Koperasi TriwulanData Laporan Pertanggungjawaban Koperasi selama 1 (satu) Tahun Buku

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN2 jam 50 Menit / Hari data keragaan masuk

BIAYA / TARIFGratis

PRODUK PELAYANANPenginputan data keragaan koperasi

42

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGDINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

NOMOR SOP 518/ SOP_AP 12 /427.57/2019TGL.PEMBUATAN

7 JANUARI 2019

TGL. REVISI 6 PEBRUARI 2019TGL. EFEKTIF 8 PEBRUARI 2019DISAHKAN OLEH KepalaDinas Koperasi dan Usaha

Mikro,

TTD

Drs. ABDUL MAJID, MMNIP. 19660420 199203 1 008

NAMA SOP PENDAMPINGAN KOPERASIBERMASALAH

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentangPerkoperasian;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah;

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun1998 Tentang Peningkatan Pembinaan dan PengembanganPerkoperasian;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan StandarPelayanan Minimal;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan PemerintahDaerah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar OperasionalProsedur Administrasi Pemerintahan;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan MenengahRepublik Indonesia Nomor : 9/PER/M/KUKM/VI/2018tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun2016 tentang Pelayanan Publik;

12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 76 Tahun 2016 TentangKedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsiserta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi danUsaha Mikro.

a. Memiliki kemampuan tentang perkoperasian;b. Memiliki kemampuan penatausahaan Data usaha simpan

pinjam koperasi;c. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer;d. Memiliki pengetahuan dan paham tentang perubahan

anggaran dasar Koperasi;e. Memiliki kemampuan dan paham tentang penyusunan RK/

RAPB Koperasi;f. Memiliki kemampuan dan paham tentang pengawasan dan

pengendalian koperasi;g. Mampu melakukan verifikasi lapangan dan melaporkan hasil

secara tertulis hasil verlapnyah. Ber SK Tim

KETERKAITAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :

SOP PELAYANAN PENILAIAN KESEHATAN KOPERASISOP DATA KERAGAAN KOPERASISOP IJIN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASISOP IJIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG / PEMBANTU

a. Buku peraturan dan Pedoman Perkoperasian;b. Komputer / Laptop;c. ATK;d. Lembar Konsultasi;e. Laporan;f. Meja Kursi.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAANa. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten

Lumajang menjamin proses pelaksanaan tugas dan kegiatanpengelolaan Data KUM berdasarkan prosedur dan peraturanyang berlaku;

b. Pencapaian Data Koperasi dan Usaha Mikro yang akurat,transparan dan Realtime dipantau secara berkala;

c. Pencapaian sasaran mutu Data KUM dan dievaluasi olehKepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro KabupatenLumajang untuk menentukan tindak lanjut dan penetapantarget kinerja berkesinambungan.

a. Dokumen disimpan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatanPendampingan Koperasi Bermasalah;

b. Disimpan dan dicatat sebagai arsip dan dokumen.

43

NO KegiatanPelaksana Mutu Baku

Tim Satgas Resepsionis Kepala Dinas Bidang -Bidang PengadministrasiUmum Koperasi Kelengkapan Waktu Output

1. Tim Satgas Koperasi melaksanakan- Verifikasi awal oleh Tim- Laporan Pertanggungjawaban dan

Pembinaan- Kertas Kerja Penilaian Penkes- Investigasi Kelembagaan Koperasi

- Berkas temuan diverlap

1 Hari Berkas temuanterverlap awal

2 Petugas menerima laporan koperasibermasalah , dengan dasar :- Verifikasi awal oleh Tim- Laporan Pertanggungjawaban dan

Pembinaan- Kertas Kerja Penilaian Penkes

- Berkas Verlap 5 Menit Berkasdismpaikan keKadin

3. - Berkas Laporan diterima KepalaDinas Untuk ditindaklanjuti dandirapatkan

- Berkas Verlap 10 Menit Rapat TindakLanjut

4 - Melaksanakan rapat Tindak lanjutdengan tim satgas koperasi

- Berkas Verlapditindaklanjuti- Notulen Rapat

1 Jam Rapat

5 - Tim Satgas melaksanakan verlaplanjutan

- Membuat laporan hasil temuan dantindak lanjut hasil temuan untukdisampaikan ke kepala dinas

- Membuat usulan Tindak lanjut

Berkas Verlap 1 Hari Proses penerbitanusulan tindaklanjut

6 - Kepala Dinas menerima laporan danmenandatangani usulan tindak lanjut

- Laporan- Usulan tindak

lanjut

10 menit Usulan tindaklanjut

7 - Pengadministrasi umum meregisterusulan dan menyampaikan hasil kekoperasi

Buku register 5 menit Pendampingankoperasiterlaksana

44

PERSYARATANa) Laporan Verifikasi awal oleh Tim Satgasb) Laporan Pertanggungjawaban dan Pembinaanc) Kertas Kerja Penilaian Penkesd) Investigasi Kelembagaan Koperasie) Temuan Masalah

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN1 Jam 30 Menit (Pelayanan di Kantor)2 Hari Verifikasi Lapangan

BIAYA / TARIFGratis

PRODUK PELAYANANLaporan Hasil Investigasi Tim Satgas Koperasi dan Usulan Tindak lanjut Pendampingan Koperasi bermasalah

45

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGDINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

NOMOR SOP 518/SOP_AP 13/427.57/2019TGL. PEMBUATAN 7 JANUARI 2019TGL. REVISI 6 PEBRUARI 2019TGL. EFEKTIF 8 PEBRUARI 2019DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro,

TTD

Drs. ABDUL MAJID, MMNIP. 19660420 199203 1 008

NAMA SOP IJIN PEMBUKAAN KANTORCABANG DAN KANTOR CABANG

PEMBANTU KSP/ USP

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1998

Tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian;5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah;6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang

Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar PelayananMinimal;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentangTata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentangPedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur AdministrasiPemerintahan;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentangPedoman Standar Pelayanan;

10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan MenengahRepublik Indonesia Nomor : 9/PER/M/KUKM/VI/2018 tentangPenyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016tentang Pelayanan Publik;

12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 76 Tahun 2016 TentangKedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi sertaTata Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

a. Memiliki kemampuan meneliti persyaratan pengajuan ijinpembukaan kantor cabang/ Kantor cabang pembantu;

b. Memiliki kemampuan penatausahaan Data usaha simpan pinjamkoperasi;

c. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer;d. Memiliki kemampuan Verifikasi Lapangan usaha simpan pinjam

koperasi;e. Memiliki kemampuan pembuatan dan analisis laporan hasil verifikasi

lapangan.

KETERKAITAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :

SOP SURAT MASUKSOP PENGARSIPAN SURAT MASUK / KELUARSOP DATA KERAGAAN KOPERASISOP IJIN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI

a. Berkas persyaratan pengajuan ;b. Laporan Hasil Verifikasi Lapangan;c. Komputer / Laptop;d. ATK;e. Buku Register pembukaan kantor cabang / kantor cabang

pembantu;f. Meja Kursi.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

a. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro KabupatenLumajang menjamin proses pelaksanaan tugas dan kegiatanpengelolaan Data KUM berdasarkan prosedur dan peraturanyang berlaku;

b. Pencapaian Data Koperasi dan Usaha Mikro yang akurat,transparan dan Realtime dipantau secara berkala;

c. Pencapaian sasaran mutu Data KUM dan dievaluasi olehKepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro KabupatenLumajang untuk menentukan tindak lanjut dan penetapantarget kinerja berkesinambungan.

a. Dokumen disimpan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatanpengajuan ijin Pembukaan Kantor Cabang / Kantor CabangPembantu;

b. Disimpan dan dicatat sebagai arsip dan dokumen.

46

NO KegiatanPelaksana Mutu Baku

Resepsionis Kepala Dinas Kabid UsahaKoperasi Kepala Seksi/ Tim Pengadministrasi

Umum Dinkop Jatim Koperasi Kelengkapan Waktu Output

1. - Petugas menerima berkas suratpermohonan pembukaankantor cabang oleh Koperasidan meneliti kelengkapannya

- Memberi lembar disposisi- Mencatat di Buku agenda surat

Masuk

- Buku Agenda- Nomor Agenda- Lembar

disposisi

5 Menit Kelengkapanberkas danterlampiri lembardisposisi

2 - Mendisposisi berkaspermohonan ijin ke bidangyang menangani untukdilakukan verifikasi lapangan

- Berkas denganlembar disposisi

5 Menit Berkas terdisposisi

3. - Kepala Bidang menerimadisposisi dan mempelajarikelengkapan berkas kemudianmendelegasikan ke seksi yangmenangani untuk verifikasilapangan bersama Tim

- Berkaspengajuan

10 Menit Berkas pengajuanterdistribusi keseksi yangmenangani

4 - Tim melaksanakan verifikasilapangan

- Hasil verifikasi lapangandilaporkan secara tertulis

- LaporanVerifikasiLapangan

2 Hari Berkas pengajuanyang sudahterverifikasi

5 - Kepala Bidang menelaahlaporan tertulis hasil verifikasiLapangan

- Membuat suratusulanpenerbitan ijin untuk diajukan ke kepala dinas

- LaporanVerifikasiLapangan

- Surat usulan

30 Menit Proses penerbitansurat rekomendasi

6 - Kepala Dinas menanda tanganisurat usulan dan menerbitkanrekomendasi

Surat rekomendasi 5 menit Suratrekomendasi

7 - Meregister Surat Rekomendasiuntuk selanjutnya diserahkanke Dinkop UKM ProvinsiJatim untuk diterbitkansertifikat ijin pembukaankantor cabang

Buku register 5 menit SertifikatKantor Cabang/Kantor cabangPembantu

LENGKAP

TIDAK LENGKAP

47

PERSYARATAN

a) Menyediakan modal sendiri/modal tetap untuk investasi dan modal awal

b) Pernyataan dari pengurus Koperasi yang berisi bahwa dana yang dihimpun di Kantor cabang harus disalurkan di

Kantor Cabang yang bersangkutan paling sedikit 80 % (delapan puluh perseratus);

c) Layak berusaha secara ekonomi, dibuktikan dengan kelayakan pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang

Pembantu, dan kantor Kas.

d) Mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang dalam wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

e) Memasang papan nama pada kantor dimana kantor Cabang tersebut didirikan yang paling sedikit memuat

informasi mengenai ; nama Koperaasi, nomor dan tanggal Badan hukum, alamat, nomor dan tanggal keputusan

pendaftaran, serta nomor dan tanggal surat persetujuan;

f) Memasang papan nama pada kantor dimana Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas tersebut didirikan yang

paling sedikit memuat informasi mengenai; nama Koperasi, nomor dan tanggal Baadan Hukum, alamat dan nomor

dan tanggal pelaporan, serta nomor dan tanggal surat persetujuan.

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

60 Menit (Pelayanan di Kantor)

2 Hari (Verifikasi Lapangan)

Catatan : Untuk penerbitan Sertifikat Kantor Cabang/ Sertifikat Kantor Cabang Pembantu berada di Dinas Koperasi UKM

Provinsi Jawa Timur dengan jangka waktu maksimal 2 minggu

BIAYA / TARIF

Gratis

PRODUK PELAYANAN

Sertifikat Kantor Cabang / Sertifikat Kantor Cabang Pembantu

48

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGDINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

NOMOR SOP 518/SOP_AP 14/427.57/2019TGL.PEMBUATAN

7 JANUARI 2019

TGL. REVISI 6 PEBRUARI 2019TGL. EFEKTIF 8 PEBRUARI 2019DISAHKAN OLEH KepalaDinas Koperasi dan Usaha

Mikro,

TTD

Drs. ABDUL MAJID, MMNIP. 19660420 199203 1 008

NAMA SOP IJIN USAHA SIMPAN PINJAMKOPERASI

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentangPerkoperasian;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah;

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun1998 Tentang Peningkatan Pembinaan dan PengembanganPerkoperasian;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan StandarPelayanan Minimal;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan PemerintahDaerah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar OperasionalProsedur Administrasi Pemerintahan;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan MenengahRepublik Indonesia Nomor : 9/PER/M/KUKM/VI/2018tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun2016 tentang Pelayanan Publik;

12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 76 Tahun 2016 TentangKedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsiserta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi danUsaha Mikro.

a. Memiliki kemampuan meneliti persyaratan pengajuan usahasimpan pinjam koperasi;

b. Memiliki kemampuan penatausahaan Data usaha simpanpinjam koperasi;

c. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer;d. Memiliki kemampuan Verifikasi Lapangan usaha simpan

pinjam koperasi;e. Memiliki kemampuan pembuatan dan analisis laporan hasil

verifikasi lapangan.

KETERKAITAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :

SOP SURAT MASUKSOP PENGARSIPAN SURAT MASUK / KELUARSOP DATA KERAGAAN KOPERASI

a. Berkas persyaratan pengajuan ;b. Laporan Hasil Verifikasi Lapangan;c. Komputer / Laptop;d. ATK;e. Buku Register Usaha Simpan Pinjam Koperasi;f. Meja Kursi.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

a. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro KabupatenLumajang menjamin proses pelaksanaan tugas dan kegiatanpengelolaan Data KUM berdasarkan prosedur dan peraturanyang berlaku;

b. Pencapaian Data Koperasi dan Usaha Mikro yang akurat,transparan dan Realtime dipantau secara berkala;

c. Pencapaian sasaran mutu Data KUM dan dievaluasi olehKepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro KabupatenLumajang untuk menentukan tindak lanjut dan penetapantarget kinerja berkesinambungan.

a. Dokumen disimpan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatanpengajuan ijin usaha simpan pinjam koperasi;

b. Disimpan dan dicatat sebagai arsip dan dokumen.

49

NO KegiatanPelaksana Mutu Baku

Resepsionis Kepala DinasKabid Usaha

KoperasiKepala Seksi

PengadministrasiUmum

Koperasi Kelengkapan Waktu Output

1. - Petugas menerima berkas suratpermohonan Ijin Usaha SimpanPinjam oleh Koperasi danmeneliti kelengkapannya

- Memberi lembar disposisi- Mencatat di Buku agenda surat

Masuk

- Buku Agenda- Nomor Agenda- Lembar

disposisi

5 Menit Kelengkapan berkasdan terlampirilembar disposisi

2 - Mendisposisi berkas permohonanijin ke bidang yang menanganiuntuk dilakukan verifikasilapangan

- Berkas denganlembar disposisi

5 Menit Berkas terdisposisi

3. - Kepala Bidang menerimadisposisi dan mempelajarikelengkapan berkas untukselanjutnya didelegasikan ke seksiyang menangani untuk verifikasilapangan

- Berkaspengajuan

10 Menit Berkas pengajuanterdistribusi ke seksiyang menangani

4 - Kepala seksi melaksanakanverifikasi lapangan

- Hasil verifikasi lapangandilaporkan secara tertulis

- LaporanVerifikasiLapangan

1 Hari Berkas pengajuanyang sudahterverifikasi

5 - Kepala Bidang menelaah laporantertulis hasil verifikasi Lapangan

- Membuat surat usulanpenerbitanijin usaha simpan pinjam untuk diajukan ke kepala dinas

- LaporanVerifikasiLapangan

- Surat usulan

30 Menit Proses penerbitanIUSP

6 - Kepala Dinas menanda tanganisurat usulan dan menerbitkanIUSP

Sertifikat IUSP 5 menit Sertifikat IUSP

7 - Meregister dan mengarsip IUSPuntuk selanjutnya diserahkan keKoperasi pemohon

Buku registerIUSP

5 menit Sertifikat IUSPteregister

LENGKAP

TIDAK LENGKAP

50

PERSYARATANa) Surat permohonan pengajuan Izin Usaha Simpan Pinjam;b) Fotocopy pengesahan akta pendirian /perubahan anggaran dasar Koperasi beserta surat keputusannya;c) Fotocopy surat bukti setoran modal dalam bentuk rekening tabungan pada Bank Umum atas nama Koperasi

dan/atausalah satu Pengurus;d) Daftar riwayat hidup Pengurus dan Pengawas serta fotocopy Kartu Tanda Penduduk pengurus, dan pengawas;e) Fotocopy nomor rekening atas nama Koperasi; danf) Rencana kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun.

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN60 Menit (Pelayanan di Kantor)1 Hari (Verifikasi Lapangan)

BIAYA / TARIFGratis

PRODUK PELAYANANSertifikat IUSP

51

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGDINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

NOMOR SOP 518/ SOP_AP 15 /427.57/2019TGL.PEMBUATAN

7 JANUARI 2019

TGL. REVISI 6 PEBRUARI 2019TGL. EFEKTIF 8 PEBRUARI 2019DISAHKAN OLEH KepalaDinas Koperasi dan Usaha

Mikro,

TTD

Drs. ABDUL MAJID, MMNIP. 19660420 199203 1 008

NAMA SOP FASILITASI AKSESPERMODALAN KOPERASI

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentangPerkoperasian;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah;

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun1998 Tentang Peningkatan Pembinaan dan PengembanganPerkoperasian;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan StandarPelayanan Minimal;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan PemerintahDaerah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar OperasionalProsedur Administrasi Pemerintahan;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan MenengahRepublik Indonesia Nomor : 9/PER/M/KUKM/VI/2018tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun2016 tentang Pelayanan Publik;

12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 76 Tahun 2016 TentangKedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsiserta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi danUsaha Mikro.

a. Memiliki kemampuan meneliti persyaratan pengajuanpermohonan akses permodalan USP;

b. Memiliki kemampuan penatausahaan Data usaha simpanpinjam koperasi;

c. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer;d. Memiliki kemampuan Verifikasi Lapangan usaha simpan

pinjam koperasi;e. Memiliki kemampuan pembuatan dan analisis laporan hasil

verifikasi lapangan.

KETERKAITAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :

SOP SURAT MASUKSOP PENGARSIPAN SURAT MASUK / KELUARSOP DATA KERAGAAN KOPERASISOP IJIN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI

a. Berkas persyaratan pengajuan ;b. Laporan Hasil Verifikasi Lapangan;c. Komputer / Laptop;d. ATK;e. Buku Register;f. Meja Kursi.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAANa. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten

Lumajang menjamin proses pelaksanaan tugas dan kegiatanpengelolaan Data KUM berdasarkan prosedur dan peraturanyang berlaku;

b. Pencapaian Data Koperasi dan Usaha Mikro yang akurat,transparan dan Realtime dipantau secara berkala;

c. Pencapaian sasaran mutu Data KUM dan dievaluasi olehKepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro KabupatenLumajang untuk menentukan tindak lanjut dan penetapantarget kinerja berkesinambungan.

a. Dokumen disimpan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatanFasilitasi Akses Permodalan Koperasi;

b. Disimpan dan dicatat sebagai arsip dan dokumen.

52

NO KegiatanPelaksana Mutu Baku

Resepsionis Kepala DinasKabid Usaha

Koperasi Kepala Seksi/ TimPengadministrasi

Umum Koperasi Kelengkapan Waktu Output

1. - Petugas menerima berkas suratpermohonan menelitikelengkapannya

- Memberi lembar disposisi- Mencatat di Buku agenda surat

Masuk

- Buku Agenda- Nomor Agenda- Lembar disposisi

5 Menit Kelengkapanberkas danterlampiri lembardisposisi

2 - Mendisposisi berkas permohonan ijinke bidang yang menangani untukdilakukan verifikasi lapangan

- Berkas denganlembar disposisi

5 Menit Berkasterdisposisi

3. - Kepala Bidang menerima disposisidan mempelajari kelengkapan berkaskemudian mendelegasikan ke seksiyang menangani untuk verifikasilapangan bersama Tim

- Berkas pengajuan 10 Menit Berkas pengajuanterdistribusi keseksi yangmenangani

4 - Tim melaksanakan verifikasilapangan

- Hasil verifikasi lapangan dilaporkansecara tertulis

- LaporanVerifikasiLapangan

1 Hari Berkas pengajuanyang sudahterverifikasi

5 - Kepala Bidang menelaah laporantertulis hasil verifikasi Lapangan

- Membuat surat usulanrekomendasiuntuk di ajukan ke kepala dinas

- LaporanVerifikasiLapangan

- Surat usulan

30 Menit Proses penerbitansurat rekomendasi

6 - Kepala Dinas menanda tangani suratusulan dan menerbitkan rekomendasi

Surat rekomendasi 5 menit Suratrekomendasi

7 - Meregister Surat Rekomendasi untukselanjutnya diserahkan ke Koperasi

Buku register 5 menit Suratrekomendasiterdistribusi

LENGKAP

TIDAK LENGKAP

53

PERSYARATANa) Koperasi Simpan Pinjam telah berbadan hukum maksimal 2 tahun dan bagi USP-Koperasi sudah menjadi Unit Otonom.b) Sudah melaksanakan RAT.c) Sudah dilakukan penilaian kesehatan bagi KSP/USP-Koperasi minimal dengan hasil penilaian Cukup Sehat.d) Keanggotaan dari KSP/USP-Koperasi harus mempunyai usaha produktif..

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN60 Menit (Pelayanan di Kantor)1 Hari (Verifikasi Lapangan)

BIAYA / TARIFGratis

PRODUK PELAYANANSurat Rekomendasi

54

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGDINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

NOMOR SOP 518/ SOP_AP 16 /427.57/2019TGL.PEMBUATAN

7 JANUARI 2019

TGL. REVISI 6 PEBRUARI 2019TGL. EFEKTIF 8 PEBRUARI 2019DISAHKAN OLEH KepalaDinas Koperasi dan Usaha

Mikro,

TTD

Drs. ABDUL MAJID, MMNIP. 19660420 199203 1 008

NAMA SOP FASILITASI PENILAIANKESEHATAN KOPERASI

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentangPerkoperasian;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah;

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun1998 Tentang Peningkatan Pembinaan dan PengembanganPerkoperasian;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan StandarPelayanan Minimal;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan PemerintahDaerah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar OperasionalProsedur Administrasi Pemerintahan;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan MenengahRepublik Indonesia Nomor : 9/PER/M/KUKM/VI/2018tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun2016 tentang Pelayanan Publik;

12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 76 Tahun 2016 TentangKedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsiserta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi danUsaha Mikro.

a. Memiliki kemampuan meneliti persyaratan pengajuanpermohonan Penilaian Kehatan KSP/USP;

b. Memiliki kemampuan penatausahaan Data usaha simpanpinjam koperasi;

c. Memiliki Sertifikat Penilai Kesehatan Koperasi;d. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer;e. Menguasai Aplikasi Word dan Excel;f. Memiliki kemampuan Verifikasi Lapangan usaha simpan

pinjam koperasi;g. Memiliki kemampuan pembuatan dan analisis laporan hasil

verifikasi lapangan.

KETERKAITAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :

SOP SURAT MASUKSOP PENGARSIPAN SURAT MASUK / KELUARSOP DATA KERAGAAN KOPERASISOP IJIN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI

a. Berkas persyaratan pengajuan ;b. Laporan Hasil Verifikasi Lapangan;c. Komputer / Laptop;d. ATK;e. Buku Register;f. Meja Kursi.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAANa. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten

Lumajang menjamin proses pelaksanaan tugas dan kegiatanpengelolaan Data KUM berdasarkan prosedur dan peraturanyang berlaku;

b. Pencapaian Data Koperasi dan Usaha Mikro yang akurat,transparan dan Realtime dipantau secara berkala;

c. Pencapaian sasaran mutu Data KUM dan dievaluasi olehKepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro KabupatenLumajang untuk menentukan tindak lanjut dan penetapantarget kinerja berkesinambungan.

a. Dokumen disimpan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatanFasilitasi Akses Permodalan Koperasi;

b. Disimpan dan dicatat sebagai arsip dan dokumen.

55

NO KegiatanPelaksana Mutu Baku

Resepsionis Kepala DinasKabid Usaha

KoperasiKepala Seksi/ Tim

PengadministrasiUmum

Koperasi Kelengkapan Waktu Output

1. - Petugas menerima berkas suratpermohonan menelitikelengkapannya

- Memberi lembar disposisi- Mencatat di Buku agenda surat

Masuk

- Buku Agenda- Nomor Agenda- Lembar

disposisi

5 Menit Kelengkapanberkas danterlampirilembar disposisi

2 - Mendisposisi berkaspermohonan ijin ke bidang yangmenangani untuk dilakukanverifikasi lapangan

- Berkas denganlembar disposisi

5 Menit Berkasterdisposisi

3. - Kepala Bidang menerimadisposisi dan mempelajarikelengkapan berkas kemudianmendelegasikan ke seksi yangmenangani untuk verifikasilapangan bersama Tim

- Berkaspengajuan

10 Menit Berkaspengajuanterdistribusi keseksi yangmenangani

4 - Tim melaksanakan verifikasilapangan dan dilaporkan secaratertulis

- Melakukan Peneilaian Kesehatan

- LaporanVerifikasiLapangan

- Kertas KerjaPenkes

2 Hari Berkaspengajuan yangsudahterverifikasi

5 - Kepala Bidang menelaah laporanverlap dan kertas kerja penkes

- Membuat surat usulanpemberian penilaian untuk diajukan ke kepala dinas

- LaporanVerifikasiLapangan

- Kertas kerjaPenkes

- Surat usulan

30 Menit Prosespenerbitan suratrekomendasi

6 - Kepala Dinas menanda tanganisurat usulan dan menerbitkanSertifikat Penkes

- Kertas KerjaPenkes

- Surat usulan

5 menit SertifikatPenkes

7 - Meregister Sertifikat Penkesuntuk selanjutnya diserahkan keKoperasi

Buku register 5 menit SertifikatPenkesteregistrasi

LENGKAP

TIDAK LENGKAP

56

PERSYARATANa) Koperasi Simpan Pinjam telah berbadan hukum maksimal 2 tahun dan bagi USP-Koperasi sudah menjadi Unit Otonom.b) Sudah melaksanakan RAT.c) Sudah dilakukan penilaian kesehatan bagi KSP/USP-Koperasi minimal dengan hasil penilaian Cukup Sehat.d) Keanggotaan dari KSP/USP-Koperasi harus mempunyai usaha produktif..

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN60 Menit (Pelayanan di Kantor)2 Hari (Verifikasi Lapangan 1 hari dan Penilaian Kesehatan Koperasi melalui kertas kerja penilaian 1 hari)

BIAYA / TARIFGratis

PRODUK PELAYANANSurat Rekomendasi

57

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGDINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

NOMOR SOP 518/SOP_AP 17 /427.57/2019TGL.PEMBUATAN

7 JANUARI 2019

TGL. REVISI 6 PEBRUARI 2019TGL. EFEKTIF 8 PEBRUARI 2019DISAHKAN OLEH KepalaDinas Koperasi dan Usaha

Mikro,

TTD

Drs. ABDUL MAJID, MMNIP. 19660420 199203 1 008

NAMA SOP FASILITASI PENINGKATANSDM USAHA MIKRO

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentangPerkoperasian;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah;

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun1998 Tentang Peningkatan Pembinaan dan PengembanganPerkoperasian;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan StandarPelayanan Minimal;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan PemerintahDaerah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar OperasionalProsedur Administrasi Pemerintahan;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun2016 tentang Pelayanan Publik;

11. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 76 Tahun 2016 TentangKedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsiserta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi danUsaha Mikro.

a. Memiliki kemampuan dan paham tentang usaha Mikro Kecil;b. Memiliki kemampuan penatausahaan Data usaha Mikro;c. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer;d. Memiliki kemampuan dan paham tata pembukuan sederhana

usaha mikro;e. Memiliki kemampuan Verifikasi Lapangan usaha Mikro;f. Memiliki kemampuan pembuatan dan analisis laporan hasil

verifikasi lapangan;g. Pernah Mengikuti Uji SKKNI-KJR maupun pelatihan sejenis.

KETERKAITAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :

SOP SURAT MASUKSOP SURAT KELUARSOP FASILITASI IJIN USAHA MIKRO

a. Data sasaran Usaha Mikro Hasil Verlap ;b. Komputer / Laptop;c. ATK;d. Buku Register;e. Meja Kursi.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

a. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro KabupatenLumajang menjamin proses pelaksanaan tugas dan kegiatanpengelolaan Data KUM berdasarkan prosedur dan peraturanyang berlaku;

b. Pencapaian Data Koperasi dan Usaha Mikro yang akurat,transparan dan Realtime dipantau secara berkala;

c. Pencapaian sasaran mutu Data KUM dan dievaluasi olehKepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro KabupatenLumajang untuk menentukan tindak lanjut dan penetapantarget kinerja berkesinambungan.

a. Dokumen disimpan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatanFasilitasi Peningkatan SDM Usaha Mikro;

b. Disimpan dan dicatat sebagai arsip dan dokumen.

58

NO KegiatanPelaksana Mutu Baku

Pendamping/PPKL

Kabid Kasi Kepala Dinas Pengadministrasi Umum Kelengkapan Waktu Output

1. - Melakukan verifikasi lapanganuntuk mencari dan mendata calonpeserta pelatihan peningkatanSDM sesuai tema yang akandiselenggarakan

- Mengutamakan usaha mikro yangsudah berijin sesuai data UM

- Melaporkan hasil verlap ke Kabid

- Laporan verlapcalon peserta

2 Hari Calon pesertapelatihan

2 - Kabid melakukan pengecekanulang data calon peserta pelatihan

- Kabid mendelegasikan ke kasiuntuk tindak lanjut

- Kabid merumuskan pos-posanggaran untuk pelaksanaanpelatihan yang direncanakan

- Laporan verlap- Rencana

anggaran dankegiatan

15 Menit Nama Pesertapelatihan

3. - Kasi membuat undangan danmelakukan persiapan acarapelatihan

- Undangan 10 Menit Undangan

4. Kepala dinas menandatanganisurat undangan

- Undangan 5 Menit Undangan

5 Surat undangan deregister dandisebar ke pelaku usaha mikro

- Undangan- Buku register

1 Hari Undangan tersebar

59

PERSYARATANa) Belum pernah mengikuti Uji SKKNI-KJR ataub) Belum pernah mengikuti pelatihan pembukuan sederhana usaha mikro;c) Pelaku Usaha Mikro dibuktikan dengan Surat Ijin Usaha;d) Fotocopy KTP.

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN30 Menit (Pelayanan di Kantor)3 Hari ( Verlap calan peserta 2 hari dan penyebaran undangan 1 hari )

BIAYA / TARIFGratis

PRODUK PELAYANANSertifikat Kompetensi

CATATAN-

60

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGDINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

NOMOR SOP 518/SOP_AP 18 /427.57/2019TGL.PEMBUATAN

7 JANUARI 2019

TGL. REVISI 6 PEBRUARI 2019TGL. EFEKTIF 8 PEBRUARI 2019DISAHKAN OLEH KepalaDinas Koperasi dan Usaha

Mikro,

TTD

Drs. ABDUL MAJID, MMNIP. 19660420 199203 1 008

NAMA SOP FASILITASI IJIN USAHAMIKRO KECIL

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentangPerkoperasian;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah;

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun1998 Tentang Peningkatan Pembinaan dan PengembanganPerkoperasian;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan StandarPelayanan Minimal;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan PemerintahDaerah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar OperasionalProsedur Administrasi Pemerintahan;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun2016 tentang Pelayanan Publik;

11. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 76 Tahun 2016 TentangKedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsiserta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi danUsaha Mikro.

a. Memiliki kemampuan meneliti persyaratan pengajuan usahaMikro Kecil;

b. Memiliki kemampuan penatausahaan Data usaha Mikro;c. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer;d. Memiliki kemampuan Verifikasi Lapangan usaha Mikro;e. Memiliki kemampuan pembuatan dan analisis laporan hasil

verifikasi lapangan.

KETERKAITAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :

SOP SURAT MASUK a. Berkas persyaratan pengajuan ;b. Komputer / Laptop;c. ATK;d. Buku Register;e. Meja Kursi.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

a. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro KabupatenLumajang menjamin proses pelaksanaan tugas dan kegiatanpengelolaan Data KUM berdasarkan prosedur dan peraturanyang berlaku;

b. Pencapaian Data Koperasi dan Usaha Mikro yang akurat,transparan dan Realtime dipantau secara berkala;

c. Pencapaian sasaran mutu Data KUM dan dievaluasi olehKepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro KabupatenLumajang untuk menentukan tindak lanjut dan penetapantarget kinerja berkesinambungan.

a. Dokumen disimpan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatanFasilitasi Ijin Usaha Mikro Kecil;

b. Disimpan dan dicatat sebagai arsip dan dokumen.

61

NO KegiatanPelaksana Mutu Baku

ResepsionisKasi Pengembangan

Usaha Mikro Kabid UMPengadministrasi

Umum Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output

1. - Petugas menerima tamu pelakuusaha mikro

- Melakukan pengisian buku tamu- Petugas memberikan arahan

tentang kelengkapan persyaratanpengajuan ijin usaha mikro sesuaiSOP Dinas

- Mengarahkan ke pejabat yangmembidangi untuk konsultasilebih lanjut

- Berkaspengajuan ijin- Buku SOP

Dinas

10 Menit Berkas PengajuanIjin

2 - Kasi pengembangan usaha mikromengecek ulang kelengkapanberkas pengajuan

- Melakukan wawancara usaha- Mengarahkan ke kecamatan

setempat untuk melanjutkanproses perijinan dengan dibekaliblanko dari Dinas

- Kasi melaporkan hasil kunjungan

- Blanko- Laporan data

pengajuan ijin

20 Menit Blanko perijinan

3. - Kepala Bidang menerima laporankunjungan fasilitasi ijin usahamikro kecil dan mempelajari sertamember memo perintahselanjutnya

- Laporan datapengajuan ijin- memo

5 Menit Laporan

4. Laporan direkap setiap bulannyauntuk dilaporkan lebih lanjutkepada kepala dinas dandiarsipkan untuk data

- data rekaplaporan

10 Menit Laporan

5 Kepala Dinas menerima rekaplaporan ijin usaha mikro kecil

- data usahamikro kecil yangberijin

5 Menit Laporan

62

PERSYARATANa) Form atau Blanko perijinan;b) Surat Pengantar RT/RW;c) Fotocopy KTP;d) Fotocopy KK;e) Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar.

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN50 Menit (Pelayanan di Kantor)

BIAYA / TARIFGratis

PRODUK PELAYANANBlanko atau Form Perijinan

CATATANUntuk penerbitan ijin usaha mikro kecil dilakukan di Kecamatan setempat

63

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGDINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

NOMOR SOP 518/ SOP_AP 19 /427.57/2019TGL.PEMBUATAN

7 JANUARI 2019

TGL. REVISI 6 PEBRUARI 2019TGL. EFEKTIF 8 PEBRUARI 2019DISAHKAN OLEH KepalaDinas Koperasi dan Usaha

Mikro,

TTD

Drs. ABDUL MAJID, MMNIP. 19660420 199203 1 008

NAMA SOP FASILITASI PERMODALANUSAHA MIKRO MELALUI

APBD II

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentangPerkoperasian;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah;

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun1998 Tentang Peningkatan Pembinaan dan PengembanganPerkoperasian;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan StandarPelayanan Minimal;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan PemerintahDaerah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar OperasionalProsedur Administrasi Pemerintahan;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan MenengahRepublik Indonesia Nomor : 9/PER/M/KUKM/VI/2018tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun2016 tentang Pelayanan Publik;

12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 76 Tahun 2016 TentangKedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsiserta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi danUsaha Mikro.

a. Memiliki kemampuan meneliti persyaratan pengajuanpermohonan permodalan usaha mikro;

b. Memiliki kemampuan penatausahaan Data usaha UsahaMikro;

c. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer;d. Memiliki kemampuan Verifikasi Lapangan Mikro;e. Memiliki kemampuan pembuatan dan analisis laporan hasil

verifikasi lapangan.

KETERKAITAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :

SOP SURAT MASUKSOP SURAT KELUAR

a. Berkas persyaratan pengajuan ;b. Laporan Hasil Verifikasi Lapangan;c. Komputer / Laptop;d. ATK;e. Buku Register;f. Meja Kursi.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAANa. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten

Lumajang menjamin proses pelaksanaan tugas dan kegiatanpengelolaan Data KUM berdasarkan prosedur dan peraturanyang berlaku;

b. Pencapaian Data Koperasi dan Usaha Mikro yang akurat,transparan dan Realtime dipantau secara berkala;

c. Pencapaian sasaran mutu Data KUM dan dievaluasi olehKepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro KabupatenLumajang untuk menentukan tindak lanjut dan penetapantarget kinerja berkesinambungan.

a. Dokumen disimpan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatanFasilitasi Permodalan Usaha Mikro Melalui APBD II;

b. Disimpan dan dicatat sebagai arsip dan dokumen.

64

NO KegiatanPelaksana Mutu Baku

Resepsionis Kepala DinasKabid Usaha

Mikro Kepala Seksi/ TimPengadministrasi

Umum Pelaku Usaha Kelengkapan Waktu Output

1. - Petugas menerima ProposalPengajuan

- Memberi lembar disposisi- Mencatat di Buku agenda surat

Masuk

- Buku Agenda- Nomor Agenda- Lembar disposisi

5 Menit Kelengkapanberkas danterlampiri lembardisposisi

2 - Mendisposisi berkas permohonan kebidang yang menangani untukdilakukan verifikasi lapangan

- Berkas denganlembar disposisi

10 Menit Berkasterdisposisi

3. - Kepala Bidang menerima disposisidan mempelajari kelengkapanProposal kemudian mendelegasikanke seksi yang menangani untukverifikasi lapangan bersama Timsesuai Juknis

- Berkas pengajuan 10 Menit Berkas pengajuanterdistribusi keseksi yangmenangani

4 - Tim melaksanakan verifikasilapangan

- Hasil verifikasi lapangan dilaporkansecara tertulis

- LaporanVerifikasiLapangan

2 Hari Berkas pengajuanyang sudahterverifikasi

5 - Kepala Bidang menelaah laporantertulis hasil verlap

- Membuat telaah staf hasil verlap keKepala Dinas untuk diajukan keBupati (1)

- Membuat draf MOU dengan dasarSK Bupati (2)

- LaporanVerifikasiLapangan

- Surat usulan

30 Menit Proses penerbitansurat rekomendasi

6 - Kepala Dinas menanda tangani surattelaah staf (1)

- Meng acc draf MOU (2)

Surat rekomendasi 10 menit Suratrekomendasi

7 - Meregister Surat telaah staf danmengirimkan ke TU Setda untukditerbitkan SK (1)

- Penandatangan MOU pihak I dan II(2)

Buku register 10 menit Suratrekomendasiterdistribusi

1

1

LENGKAP

TIDAK LENGKAP

1,2

2

2

65

PERSYARATANa) Proposal Pelaku Usaha / Kelompok sesuai persyaratan Juknisb) Fotocopy KTPc) Fotocopy NPWPd) Surat Keterangan Usaha dari Desa atau pejabat setempat

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN75 Menit (Pelayanan di Kantor) Tahab 1 dan tahab 22 Hari (Verifikasi Lapangan)

BIAYA / TARIFGratis

PRODUK PELAYANANMOU dan Pencairan dana oleh Bank Pemerintah

66

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGDINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

NOMOR SOP 518/SOP_AP 20 /427.57/2019TGL.PEMBUATAN

7 JANUARI 2019

TGL. REVISI 6 PEBRUARI 2019TGL. EFEKTIF 8 PEBRUARI 2019DISAHKAN OLEH KepalaDinas Koperasi dan Usaha

Mikro,

TTD

Drs. ABDUL MAJID, MMNIP. 19660420 199203 1 008

NAMA SOP FASILITASI AKSESPEMASARAN USAHA MIKRO

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentangPerkoperasian;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah;

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun1998 Tentang Peningkatan Pembinaan dan PengembanganPerkoperasian;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan StandarPelayanan Minimal;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan PemerintahDaerah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar OperasionalProsedur Administrasi Pemerintahan;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun2016 tentang Pelayanan Publik;

11. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 76 Tahun 2016 TentangKedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsiserta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi danUsaha Mikro.

a. Memiliki kemampuan dan paham tentang usaha Mikro Kecil;b. Memiliki kemampuan penatausahaan Data usaha Mikro;c. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer;d. Memiliki kemampuan Verifikasi Lapangan usaha Mikro;e. Memiliki kemampuan pembuatan dan analisis laporan hasil

verifikasi lapangan;f. Pernah Mengikuti Pelatihan tentang pemasaran produk dll;g. Mengetahui dan paham tentang pameran.

KETERKAITAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :

SOP SURAT MASUKSOP SURAT KELUARSOP FASILITASI IJIN USAHA MIKROSOP FASILITASI PENINGKATAN SDM USAHA MIKRO

a. Data Usaha Mikro;b. Komputer / Laptop;c. ATK;d. Buku Register;e. Meja Kursi.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

a. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro KabupatenLumajang menjamin proses pelaksanaan tugas dan kegiatanpengelolaan Data KUM berdasarkan prosedur dan peraturanyang berlaku;

b. Pencapaian Data Koperasi dan Usaha Mikro yang akurat,transparan dan Realtime dipantau secara berkala;

c. Pencapaian sasaran mutu Data KUM dan dievaluasi olehKepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro KabupatenLumajang untuk menentukan tindak lanjut dan penetapantarget kinerja berkesinambungan.

a. Dokumen disimpan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatanFasilitasi Akses Pemasaran Usaha Mikro;

b. Disimpan dan dicatat sebagai arsip dan dokumen.

67

NO KegiatanPelaksana Mutu Baku

Kasi Kabid Sekdin Kepala DinasPengadministrasi

UmumKelengkapan Waktu Output

1. - Kasi mengkonsep undanganuntuk bulan promosi yangditujukan pada pelaku usahamikro

- Konsepundangan- Nama-nama

peserta

10 Menit

2 - Kabid mengecek dan memparafhirarki isi surat dan lampirannama-nama peserta yang ikut serta

- Undangan 5 Menit Undangan

3. - Sekretaris dinas memparaf hirarkisurat

- Undangan 5 Menit Undangan

4. Kepala dinas menandatanganisurat undangan

- Undangan 5 Menit Undangan

5 Surat undangan deregister dandisebar ke pelaku usaha mikro

Pengadministrasi umummengecek secara berkalakonfirmasi kehadiran peserta

- Undangan- Buku register- Data konfirmasi

peserta

2 Hari Undangan tersebar

68

PERSYARATANa) Pelaku Usaha Mikro dibuktikan dengan Surat Ijin Usaha;b) Membawa Pamflet atau Brosur Produk;c) Melakukan konfirmasi kehadiran peserta;d) Membawa produk yang dipasarkan dalam kemasan baik dan sesuai aturan penyajian produk UKM.

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN25 Menit (Pelayanan di Kantor)2 Hari ( Penyebaran undangan 1 hari, Konfirmasi kehadiran peserta 1 Hari )

BIAYA / TARIFGratis

PRODUK PELAYANANSertifikat Keikutsertaan

CATATAN-