PEMERINTAH KABUPATEN MALANG LAPORAN …bpbd.malangkab.go.id/downloads/LKjIP 2015.pdf · isi yang terkandung di dalam laporan Kinerja ini merupakan kebulatan kesepakatan ... Laporan

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2015

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN MALANG

TAHUN 2015

i

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT sekalian alam, atas nikmat dan karunia yang

dilimpahkan kepada kita sampai saat ini masih dapat menjalankan tugas sebagai

amanah. Secara khusus Laporan Kinerja (LKJ) Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015 dapat diselesaikan.

Tidak lupa, ucapan terima kasih kepada para Personil Pilihan yang tergabung dalam

Kelompok Kerja (Teamwork) yang telah bekerja keras dalam menyelesaikan dan

merampungkan tugasnya secara maksimal.

Dalam rangka terselenggaranya Pemerintah yang baik good

governance serta mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-

cita berbangsa dan bernegara maka diterbitkan Peraturan Presiden Republik

Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah yang merupakan tindak lanjut dari TAP MPR RI No.

XI/MPR/1998 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 yang keduanya mengatur

tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme. Semua ini merupakan terobosan dalam pembangunan dengan sistem

Akuntabilitas Negara Modern yang handal, demokratis, profesional, efisiensi, efektif,

berkualitas, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Tujuan penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja ini adalah sebagai

wujud pertanggungjawaban kinerja yang terukur dan transparansi dalam menjalankan

pemerintahan yang baik (good government) dan dengan penanganan yang baik (good

governance/yang amanah). Selain itu merupakan evaluasi hasil pencapaian tujuan dan

sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang sebagai

penjabaran dari vis i misi dan perencanaan strategik yang

mengidentifikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan--

kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Sebagai proses yang berkesinambungan dengan tahun sebelumnya maka

isi yang terkandung di dalam laporan Kinerja ini merupakan kebulatan

kesepakatan bersama yang di laksanakan dan dipertanggungjawabkan secara

bersama-sama pula oleh seluruh jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Malang. Kami sadar bahwa Laporan Kinerja ini masih jauh dari sempurna,

oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif senantiasa kami nantikan untuk

perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja di tahun

mendatang.

ii

Demikian disampaikan, semoga Laporan Kinerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang ini dapat dijadikan bahan dalam

peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten

Malang yang MADEP MANTEB melalui pembangunan partisipatif yang senantiasa

menerapkan nili-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, demokratis yang dalam

pengambilan keputusan berdasarkan pada hukum dan keadilan, mampu

menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan mandiri serta berdaya saing

tinggi dengan semakin berkembangnya jiwa leaership dikalangan pemerintah dan

semangat enterpreneurship di kalangan masyarakat luas. Selain itu laporan ini dapat

dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan, program/kegiatan dan

merupakan perwujudan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Malang Tahun 2015. Akhirnya kami ucapkan terima kasih, atas koreksi dan saran

perbaikan Laporan Kinerja ini dimasa mendatang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah

membantu dan memberikan bimbingan, sehingga penyusunan Laporan Kinerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang tahun 2015 ini dapat

diselesaikan sesuai dengan target waktu yang diberikan.

Sekian dan terima kasih.

Malang, Januari 2016

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN MALANG

Drs. Ek. HAFI LUTFI, MM Pembina Utama Muda

NIP. 19610813199001 1 001

iii

D A F T A R I S I

Hal

Kata Pengantar.................................................................................................. i

Daftar Isi ........................................................................................................... iii

Ringkasan Eksekutif ......................................................................................... v

BAB I : PENDAHULUAN............................................................................. 1

A. A. Latar Belakang ......................................................................... 1

A. B. Maksud dan Tujuan ................................................................... 2

B. C. Gambaran Umum ..................................................................... 3

C. 1. Organisasi Perangkat Daerah .............................................

2. Sumber Daya Aparatur ........................................................

3. Capaian Kinerja SKPD Tahun 2014.....................................

3

12

19

D. D. Dasar Hukum ............................................................................ 21

E. E. Sistematika ................................................................................ 21

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJJIAN KINERJA ........................... 23

B. A. Perencanaan Strategis ............................................................

1. Visi ......................................................................................

2. Misi .....................................................................................

3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program .........................

23

23

24

24

F. B. Perjanjian Kinerja ...................................................................... 28

G. BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................... 30

H. A. Capaian Kinerja Organisasi .......................................................

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2015 ............................................................................. ........

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2015 dengan tahun 2014 dan beberapa tahun terakhir .................................................................................

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi .......................

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2015 dengan standar Nasional ...................................................................

5. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.....................................................................

6. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya.................. 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.............

30

30

33

35

37

37

37

38

I. B. Realisasi Anggaran ...................................................................

39

iv

BAB IV : P E N U T U P .............................................................................. 42

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. Lampiran I Penetapan Kinerja 2015 2. Lampiran II Pengukuran Kinerja 2015 3. Lampiran III Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2015 4. Lamapirn IV RENSTRA Tahaun 2011-2015

v

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) merupakan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan dalam mencapai Misi Organisasi. Disamping itu, Laporan Kinerja

dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja aparatur pemerintah dalam

melaksanakan tugasnya.

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang

tahun 2015 ini merupakan realisasi dan capaian kinerja sebagai wujud

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun 2015.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja ini, akan dikemukakan secara singkat tentang hasil

pengukuran terhadap Sasaran-Sasaran yang telah ditetapkan dan sejauh mana

pengaruhnya terhadap pencapaian Tujuan serta kendala-kendala yang dihadapi dalam

pencapaiannya, demikian pula langkah-langkah antisipasi dalam mengatasi kendala

yang kemungkinan akan terjadi pada tahun mendatang, lewat ringkasan sebagai berikut:

A. Sasaran Pertama : Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan

Kesiapsiagaan bencana yang baik / optimal;.

B. Sasaran Kedua : Penanganan Darurat Bencana yang responsif dan dukungan

logistik serta peralatan untuk penanganan Penanggulangan Bencana yang lebih

baik

C. Sasaran Ketiga : Pemulihan Maasyarakat dan sarana dan prasarana yang lebih

baik

D. Sasaran Keempat : Tata kelola administrasi kebencanaan untuk meningkatkan

pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Secara keseluruhan alokasi anggaran yang ada untuk Belanja Langsung dan Belanja

Tidak Langsung pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang

sesudah Perubahan Anggaran sebesar Rp. 23.279.389.212,- ( Dua puluh tiga milyard

dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delalapan puluh sembilan ribu dua ratus

dua belas rupiah ) dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

( APBD ) Kabupaten Malang Tahun 2015.

Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.282.460.312,- (Satu milyard dua ratus

delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu tiga ratus dua belas rupiah)

terealisasi sebesar Rp.1.089.364.921,- (Satu milyar delapan puluh sembilan juta tiga

ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah ) atau 84,94 %

(delapan puluh empat koma sembilan puluh empat persen), Belanja Langsung sebesar

Rp. 21.996.928.900,- (Dua puluh satu milyard sembilan ratus sembilan puluh enam juta

sembilan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) terealisir sebesar Rp.

2.508.120.934,- (Dua milyard lima ratus delapan juta seratus dua puluh ribu sembilan

vi

ratus tiga puluh empat rupiah) atau 11,40 %.sisa dana sebesar Rp. 19.448.807.966,-

dikarenaka ada Dana Sebesar Rp. 19.461.276.000,- yang diperoleh dari Kegiatan

Bantuan Pendanaan Rahabilitasi dan Rekonstruksi Pasaca Bencana dari BNPB melalui

Kementrian Keuangan dan baru masuk ke Kas Daerah Kabupaten Malang pada tanggal

16 Desember 2015.

Hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target kinerja sasaran

adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia;

2. Terbatasnya sumber daya manusia sebagai pelaksana kegiatan;

3. Belum terbangunnya sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu

dan terintregasi.

Untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut diatas diperlukan upaya-upaya

penanggulangan antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan;

2. Peningkatan kwalitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan,

seminar dan semacamnya;

3. Penambahan Jumlah personil di Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

4. Terbangunnya system informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan

terintregasi.

Antisipasi ke depan yang akan terus dilakukan oleh Badan Penanggulangan

Bencana Daerah yaitu penanganan bencana tidak lagi menekankan pada aspek tanggap

darurat, tetapi lebih menekankan kepada keseluruhan manajemen resiko bencana.

Semoga pencapaian Sasaran di tahun mendatang akan lebih mengarah pada

suatu kondisi yang lebih meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Amin.


Malang, Januari 2016

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN MALANG

Drs. Ek. HAFI LUTFI, MM Pembina Utama Muda

NIP. 19610813199001 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Mencermati kondisi geografis, geologis, hidrogis dan demografis, pada

kenyataannya wilayah Kabupaten Malang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap

terjadinya bencana, baik disebabkan faktor alam, faktor non alam maupun faktor

manusia. Dampak utama bencana seringkali menimbulkan korban jiwa manusia,

kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak kerusakan non materi

maupun psikologis. Meskipun perencanaan pembangunan di Kabupaten Malang

telah didesain sedemikian rupa dengan maksud dan tujuan meningkatkan

kesejateraan rakyat, meningkatkan rasa keadilan, serta meminimalkan dampak

perusakan yang terjadi pada lingkungan serta melindungi masyarakat terhadap

ancaman bencana. Namun kenyataan pelaksanaannya acapkali terkendala upaya

penanganan yang tidak sistemik dan kurang koordinatif.

Seiring dengan perubahan paradigma penanganan bencana di Kabupaten

Malang yang telah mengalami pergeseran, yaitu penanganan bencana tidak lagi

menekankan pada aspek tanggap darurat, tetapi lebih menekankan pada

keseluruhan manajemen risiko bencana. Sebagai respon dari perubahan paradigma

penanggulangan bencana tersebut maka diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 4

tahun 2011 tentang penanggulangan bencana dimana didalam ketentuan umumnya

disebutkan bahwa, penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah

serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang

berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat,

dan rehabilitasi. Selanjutnya ketiga upaya tadi disebut sebagai tahapan

penanggulangan bencana.

Lebih jauh lagi, sebagai kerangka hukum penanganan bencana dan

pengurangan risiko bencana, telah dikeluarkan 2 (dua) buah peraturan daerah

sebagai amanat dari Undang-undang nomor 24 tahun 2007, yaitu : (1) Peraturan

Daerah nomor 4 tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana; (2) Peraturan

Bupati Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan

Penanggulangan Bencana Daerah

Komitmen dan kewajiban formal sebagai salah satu SKPD di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Malang mengharuskan bahwa, setiap realisasi pelaksanaan

tugas yang dilaksanakan wajib dilakukan dengan menerapkan mekanisme

pertanggungjawaban publik yang valid, terukur, dan sahih lewat penyusunan

Laporan Kinerja di setiap akhir tahun anggaran.

2

Laporan Kinerja (LKj) merupakan perwujudan pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah,

berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKj juga berperan sebagai

alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya good

governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKj berfungsi sebagai

media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan

dan peran aktif seluruh lembaga Pemerintahan Pusat dan Daerah serta partisipasi

masyarakat.

Berangkat dari Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Malang tahun

2011- 2015 yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2010-2015 serta Rencana Kerja (Renja)

BPBD Kabupaten Malang tahun 2015 yang penyusunannya berpedoman

kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang tahun 2015.

Penyusunan LKPJ berpedoman pada Perturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Kepala Pelaksana Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang berkewajiban

mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dalam Laporan Kinerja (LKj) Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015.

Hal terpenting dari latar belakang penyusunan LKj Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Malang tahun 2015 selain memenuhi tuntutan untuk

berakuntabilitas adalah adanya keinginan yang kuat dari Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Malang untuk mewujudkan keseimbangan antara

akuntabilitas, partisipasi dan transparasi yang merupakan pilar perwujudan tata

kepemerintahan yang baik.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2015 berisi ikhtisar pencapaian

sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan

dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi

mengenai pencapaian sasaran Renstra, realisasi pencapaian indikator sasaran

disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan

pembandingan capaian indikator kinerja, dengan demikian Laporan Kinerja BPBD

Kabupaten Malang yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan instansi

3

pemerintah oleh Kepala BPBD kepada Bupati Malang ini telah disusun sesuai

peraturan yang berlaku selanjutnya realisasi yang dilaporkan dalam LKj ini

merupakan hasil pencapaian sasaran pada tahun 2015.

BPBD merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan

daerah, maka BPBD memiliki tanggungjawab yang besar dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah baik mulai tahap perencanaan kebijakan

daerah, pengorganisasian, pelaksanaan hingga evaluasi, dengan demikian yang

menjadi output BPBD yakni berupa tindakan kebencanaan yang meliputi

pencegahan dan kesiapsiagaan, tanggap darurat bencana dan penyediaan logistik

serta rehabilitasi dan rekonstruksi bagi korban pasca bencana terjadi.

Maksud penyusunan Laporan Kinerja BPBD Kabupaten Malang Tahun 2015

adalah sebagai penjabaran dari visi dan misi BPBD yang terwujud

dalam t ingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai

dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja BPBD Kabupaten Malang Tahun 2015

adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi

BPBD dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui

pertanggungjawaban secara periodik.

C. GAMBARAN UMUM

1. Organisasi Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang berdiri

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 25 Tahun 2011

tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana

Daerah.

Susunan Organisasi BPBD terdiri dari :

a. Kepala Badan;

b. Unsur Pengarah; dan

c. Unsur Pelaksana.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara ex-officio dijabat oleh

Sekretaris Daerah.

Unsur Pelaksana BPBD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada

Kepala Badan.Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang

membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.

Unsur Pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan

penanggulangan bencana secara terintregrasi yang meliputi pra bencana, saat

tanggap darurat dan pasca bencana.

4

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Unsur Pelaksana BPBD

mempunyai fungsi:

1. Pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di

daerah;

2. Pengkomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;

3. Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Kabupaten Malang menurut Peraturan Daerah nomor 25 tahun 2011

komposisinya sebagai berikut:

a. Kepala Pelaksana

b. Sekretaris pelaksana, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan dan

3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi:

1. Seksi Pencegahan; dan

2. Seksi Kesiapsiagaan.

d. Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahi :

1. Seksi Kedaruratan; dan

2. Seksi Logistik.

e. Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi membawahi :

1. Seksi Rehabilitasi; dan

2. Seksi Rekontruksi.

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan adalah sebagai

berikut

a. Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas :

1. Memimpin, mengawasi, membina, mengendalikan dan

melaksanakan kerja sama serta koordinasi atas penyelenggaraan

penanggulangan bencana;

2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah

sesuai dengan bidang tugasnya

b. Sekretaris pelaksana BPBD mempunyai tugas mengkoordinasikan

perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program,

administrasi dan sumber daya serta kerja sama. Untuk melaksanakan

tugas tersebut Sekteraris mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi di lingkungan

Pelaksana BPBD;

5

2. Pengkoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis

Pelaksanaan BPBD;

3. Pembinaan dan pelayanan adminstrasi ketatausahaan, hukum dan

peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana,

kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan dan rumah

tangga Pelaksana BPBD;

4. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol di

lingkungan Pelaksana BPBD;

5. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Pengarah BPBD;

6. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan BPBD.

Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian;

b. Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi

kepegawaian, kesejateraan pegawai dan pendidikan pelatihan

pegawai;

c. Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan,

urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan

dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang,

peralatan dan mendistribusikannya;

d. Melaksanakan tata usaha barang, perawatan/penyimpanan

peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;

e. Menyelenggarakan administrasi perkantoran;

f. Melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor;

g. Menghimpun, mengola data, menyusun program kerja Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian;

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

a. Menghimpun, mengola data, menyusun program kerja Sub

Bagian Keuangan;

b. Melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi

pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta

penyusunan perhitungan anggaran;

c. Menyelenggarakan peyusunan laporan dan

pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran BPBD;

6

d. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis BPBD;

e. Melaksanakan pengurusan pembayaran hak-hak keuangan;

f. Melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan

program dan rencana strategis BPBD;

g. Mengkompilasikan dan menyusun hasil laporan perencanaan

dan laporan akuntabilitas BPBD;

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

sesuai dengan bidang tugasnya

3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai

tugas :

a. Menyusun rencana Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan;

b. Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi

dalam penyusunan rencana strategis BPBD;

c. Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana

kerja kegiatan BPBD;

d. Menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama

lintas sektor;

e. Menyelenggarakan Sistim Informasi Manajemen dan

Pelaporan BPBD;

f. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana

kegiatan tahunan BPBD;

g. Melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka

penyusunan evaluasi dan pelaporan kegiatan BPBD;

h. Menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang penanggulangan bencana;

i. Melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program

pembangunan bidang penanggulangan bencana;

j. Melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya;

k. Melaksankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai tugas

mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang

penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan

masyarakat, untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pencegahan

dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana

7

pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;

2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang

penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan

masyarakat;

3. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana

pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;

4. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan

kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra

bencana serta pemberdayaan masyarakat.

Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Bidang :

1. Seksi Pencegahan mempunyai tugas :

a. Melaksanakan identifikasi dan pengenalan terhadap sumber

bahaya atau ancaman bahaya;

b. Melaksanakan pemantauan terhadap :

Penguasaan dan pengelolaaan sumber daya alam;

Penggunaan teknologi tinggi.

c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang

dan pengelolaan lingkungan hidup;

d. Melaksanakan penguatan ketahanan sosial masyarakat;

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan bidang

tugasnya.

2. Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas :

a. Melaksanakan penyusunan uji coba rencana penanggulangan

kedaruratan bencana;

b. Melakukan pengorganisasian, pemasangan dan pengujian

sistim peringatan dini;

c. Menyediakan dan menyiapkan barang pasokan pemenuhan

kebutuhan dasar;

d. Melakukan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi

tentang mekanisme tanggap darurat;

e. Menyiapkan lokasi evakuasi;

f. Menyusun data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur

tetap darurat bencana;

g. Menyediakan dan menyiapkan bahan, barang dan peralatan

untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana;

8

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan bidang

tugasnya.

d. Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas mengkoordinasikan

dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana

pada saat tanggap darurat serta melaksanakan koordinasi dan dukungan

logistik serta peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan

bencana, untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Kedaruratan dan

Logistik mempunyai fungsi :


pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, logistik dan

peralatan dalam penanggulangan bencana;

2. Pelaksanaan penyusunan perencanaan di bidang logistik dan

peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;


penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan

penanganan pengungsi;

4. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat

tanggap darurat;


pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;


kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat

tanggap darurat, penanganan pengungsi, logistik dan peralatan

dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.



1. Seksi Kedaruratan mempunyai tugas :

a. Melaksanakan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap

lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya;

b. Menentukan status keadaan darurat bencana;

c. Menyelamatkan dan mengevaluasi masyarakat terkena

bencana;

d. Melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar;

e. Melakukan perlindungan terhadap kelompok rentan;

f. Melaksanakan pemulihan dengan segera prasarana dan

9

sarana vital;

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan bidang

tugasnya.

2. Seksi Logistik mempunyai tugas :

a. Melaksanakan penyusunan perencanaan di bidang logistik dan


b. Melaksanakan pendistribusian logistik dan peralatan dalam

penyelenggaraan penanggulangan bencana;

c. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan

tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang logistik dan


d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan bidang

tugasnya

e. Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi mempunyai tugas

mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang

penanggulangan bencana pada pasca bencana serta pemberdayaan

masyarakat, untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Rehabilitasi dan

Rekontruksi mempunyai fungsi :


pada pasca bencana;


penanggulangan bencana pada pasca bencana;


pada pasca bencana;


kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca

bencana.



1. Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas :

a. Melaksanakan perbaikan lingkungan daerah bencana;

b. Melaksanakan perbaikan prasarana dan sarana umum;

c. Memberikan bantuan perbaikan rumah masyarakat;

d. Melaksanakan pelayanan kesehatan;

e. Melaksanakan rekontruksi dan resolusi konflik;

10

f. Melaksanakan pemulihan psikologis, social, ekonomi, budaya,

keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan serta

pelayanan publik;

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Rehabilitasi dan Konstruksi sesuai dengan bidang

tugasnya.

2. Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas :

a. Melaksanakan pembangunan kembali prasarana dan sarana;

b. Melaksanakan pembangunan kembali sarana sosial

masyarakat;

c. Membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;

d. Melaksanakan penerapan rancang bangun yang tepat dan

penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;

e. Mendorong partisipasi dan peran serta lembaga, organisasi

kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;

f. Meningkatkan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;

g. Meningkatkan fungsi pelayanan publik;

h. Meningkatkan pelayanan utama dalam masyarakat;

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Rehabilitasi dan Konstruksi sesuai dengan bidang

tugasnya.

11

BAGAN STRUKTUR

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Keterangan : _____ .............................= Garis Komando

KEPALA

UNSUR PENGARAH UNSUR PELAKSANA

KEPALA PELAKSANA BPBD

SEKRETARIS

SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONTRUKSI

KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

KEPALA BIDANG PENCEGAHAN

DAN KESIAPSIAGAAN

KEPALA SEKSI PENCEGAHAN UNIT PELAKSANA TEKNIS KEPALA SEKSI REHABILITASI KEPALA SEKSI KEDARURATAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS

KEPALA SEKSI KESIAPSIAGAAN

KEPALA SEKSI REKONTRUKSI KEPALA SEKSI LOGISTIK

12

2. Sumber Daya Aparatur

Tabel 1

DAFTAR KOMPOSISI PERSONIL DALAM

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN MALANG

No.

JABATAN STRUKTURAL DAN STAF PELAKSANA

JUMLAH

1 2 3

1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah : = 1 orang

Membawahi dan mengkoordinasi 1 Sekretaris dan 3 Kepala Bidang.

2. Sekretaris = 1 orang

Membawahi dan mengkoordinir 3 Sub Bagian, masing-masing :

= ( 12 orang)

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : = 1 orang

- membawahi dan mengkoordinir 5 orang staf yang terdiri

dari 1 orang PNS, dan 4 orang Tenaga Kontrak = 5 orang

b. Kepala Sub Bagian Keuangan : = 1 orang


dari 2 PNS dan 1 orang Tenaga Kontrak = 3 orang

c Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan = 1 orang

- Membawahi dan mengkoordinir 1 orang staf yang terdiri

dari 1 orang Tenaga Kontrak = 1 orang

3. Kepala Pencegahan dan Kesiapsiagaan : = 1 orang

Membawahi dan mengkoordinir 2 Kepala Seksi masing-masing:

= ( 5 orang)

a. Kepala Seksi Pencegahan : = 1 orang

- Membawai dan mengkoordinir 1 orang staf tenaga

Kontrak = 1 orang

b. Kepala Seksi Kesiapsiagaan : = 1 orang

- membawahi dan mengkoordinir 2 orang staf Tenaga

Kontrak = 2 orang

4. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik = 1 orang

Membawahi dan mengkoordinir 2 Kepala Seksi masing-masing:

= ( 6 orang)

a. Kepala Seksi Kedaruratan : = 1 orang


dari 1 orang PNS dan 1 orang tenaga kontrak = 2 orang

b. Kepala Seksi Logistik : = 1 orang

- membawahi dan mengkoordinir 2 orang staf tenaga

kontrak = 2 orang

13

No.

JABATAN STRUKTURAL DAN STAF PELAKSANA

JUMLAH

1 2 3

5. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi : = 1 orang

Membawahi dan mengkoordinir 2 Kepala Seksi masing-masing :

( 5 orang)

a. Seksi Rehabilitasi : = 1 orang

- membawahi dan mengkoordinir 2 orang tenaga

kontrak. = 2 orang

b. Seksi Rekontruksi : = 1 orang

- membawahi dan mengkoordinir 1 orang tenaga kontrak. = 1 orang

Jumlah Keseluruhan = 33 orang

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPBD Tahun 2015

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Malang didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 33 orang

terdiri dari 18 orang berstatus PNS dan 15 Orang berstatus sebagai tenaga kontrak.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil ditinjau dari tingkat pendidikan adalah:

a. Berpendidikan S2 berjumlah 10 orang

b. Berpendidikan S1 berjumlah 5 orang

c. Berpendidikan D3 berjumlah 1 orang

d. Berpendidikan SLTA berjumlah 2 orang

Sumber daya manusia yang berstatus PNS ditinjau dari Golongan adalah sebagai

berikut:

a. Golongan IV sebanyak 8 orang

b. Golongan III sebanyak 7 orang

c. Golongan II sebanyak 3 orang

14

Adapun komposisi pegawai dengan strata pendidikan, tergambarkan dengan tabel

berikut:

Tabel 2

Keadaan Personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah

( Desember 2015 )

NO

ESELON

GOL / RUANG ( Orang ) STRATA PENDIDIKAN (Orang )

IV III II I

NON

SD SMP

SMA

D3 / SM S1 S2 GOL.

1 II b 1 1

2 III a 2 2

3 III b 2 1 1

4 IV a 3 6 3 6

5 Non

Eselon 1 3 2 1 1

6 15 11 4

Jumlah 8 7 3 15 13 1 9 10

Sedangkan berdasarkan jumlah eselon pada Badan Penanggulangan

Bencana Daerah adalah sebagai berikut:

- Eselon II / b : 1 Jabatan

- Eselon III / a : 2 Jabatan

- Eselon III / b : 2 Jabatan

- Eselon IV / a : 9 Jabatan

15

Tabel 3

SDM berdasarkan Eselonisasi

NO JABATAN ESELON GOL STAF JUMLAH

1 Kepala Pelaksana BPBD II b IV/c - 1

2 Sekretaris BPBD III a IV/a - 1

3 Ka Subag Umum Kepegawaian IV a III/d - 1

4 Staf Subag Umum Kepegawaian - II/b 1 1

- 4 4

5 Ka Subag Keuangan IV a III/c 1

6 Staf Subag Keuangan II/b 2 2

1 1

7 Subag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

IV a III/d 1

1 1

8 Ka. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

III b IV/a 1

9 Kasi Pencegahan IV a IV/a 1

Staf Seksi Pencegahan - 1 1

10 Kasi Kesiapsiagaan IV a III/c 1

11 Staf Seksi Kesiapsiagaan 2 2

12 Ka. Bidang Kedaruratan dan Logistik III b III/d 1

13 Kasi Kedaruratan IV a III/d 1

14 Staf Seksi Kedaruratan III/b 1 1

1 1

15 Kasi Logistik IV a III/d 1

16 Staf Seksi Logistik 2 2

17 Ka. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

III/a IV/b 1

18 Kasi Rehabilitasi IV a III/d 1

Staf Seksi Rehabilitasi - 2 2

19 Kasi Rekonstruksi IV a III/c 1

20 Staf Seksi Rekonstruksi - 1 1

J U M L A H 14 19 33

16

Tabel 4

DATA PEMEGANG JABATAN STRUKTURAL/ESELON PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

TAHUN 2015

No

.

NAMA JABATAN ESELON/

PANGKAT KET.

1 2 3 4 5

1. Drs. Ek HAFI LUTFI, MM. Kepala Pelaksana II-b

(Gol. IV/c) -

2. Dra. ENDAH PARMANINGTYAS, MSi

Sekretaris

III-a (Gol. IV/b)

3. VIVI LOKASARI, S Sos, MM Kasubag Umum & Kepegawaian

IV-a (Gol. III/d)

4. LILIK KHOLIFAH, S Sos Kasubag

Keuangan IV-a

(Gol. III/c)

5. CHALIFAH IRAWATI, S Sos Kasubag Perenc,

Evaluasi & pelaporan

IV-a ( Gol. III/d )

6. JONI SAMSUL HADI, ST, Msi Kabid.

Pencegahan dan Kesiapsiagaan

III-b (Gol IV/a)

7. SUWARTAM, SH, M Si Kasi Pencegahan IV-a

(Gol. IV/a)

8. APRILLIJANTO, SE Kasi

Kesiapsiagaan IV-a

( Gol. III/c)

9. Ir. BAGYO SETIONO Kabid

Kedaruratan dan Logistik

III-b (Gol. IV/a)

10. NYOTO WASONO, S Sos, MM Kasi Kedaruratan IV-a

(Gol. IV/a)

11. NUR HADI, S Sos, MM Kasi Logistik IV-a

(Gol. IV/a)

12. Ir. ATOK IRIANTO, Msi Kabid

Rehabilitasi dan Rekontruksi

III-a (Gol. IV/b)

13. Drs. HARI SANTOSO Kasi Rehabilitasi IV-a

(Gol. III/d)

14 WAHYUNINGDYAH SITORESMI, ST, MM

Kasi Rekontruksi IV-a

(Gol. III/c)

17

Tabel 5

DATA PEGAWAI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2015

NO NAMA NIP JABATAN GOL

1 Drs. Ek. HAFI LUTFI, MM 196108131990011001 Ka. Pelaksana BPBD IV/c

2 Ir. ATOK IRIANTO M.Si 196209301990031005 Kabid Rehabilitasi & Rekonstruksi

IV/b

3 Dra. ENDAH PARMANINGTYAS,

M.Si

196605221993032004 Sekretaris IV/b

4 JONI SAMSUL HADI, ST, M.Si 196507181988031011 Kabid Pencegahan & Kesiapsiagaan

IV/a

5 Ir. BAGYO SETIONO 196309181999011001 Kabid Kedaruratan & Logistik

IV/a

6 SUWARTAM, SH. M.Si 195804151979071003 Kasi Pencegahan IV/a

7 NUR HADI, S Sos, MM 196211041989031008 Kasi Logistik IV/a

8 NYOTO WASONO, S Sos, MM 196603161989031009 Kasi Kedaruratan IV/a

9 VIVI LOKASARI, S Sos, MM 197004151990032008 Kasubag Umum & Kepegawaian

III/d

10 Drs. HARI SANTOSO 196208181985011006 Kasi Rehabilitasi III/d

11 CHALIFAH IRAWATI, S Sos 196002161986032009 Kasubag Perencanaan Evaluasi & Pelaporan

III/d

12 WAHYUNINGDYAH SITORESMI,

ST,MM

197505241996032003 Kasi Rekonstruksi III/c

13 APRILLIJANTO, SE 196104301982081001 Kasi Kesiapsiagaan III/c

18


14 LILIK KHOLIFAH, S Sos 197604031996022001 Kasubag Keuangan III/c

15 SADONO IRAWAN, S Sos 197711302010011001 Staf III/b

16 RESTI DEWI RAHMAWATI, A Md 199010022015042001 Staf II/c

17 NANANG SETIAWAN 197510102007011016 Staf II/b

18 ISA ANSHORI 197412152006041016 Staf II/b

19 YOHAN WICAKSONO Staf Honorer

20 SUHARTANTO Staf Honorer

21 RIZKY DWI PRASTYAWAN Staf Honorer

22 DIXIE AGITAS SUHUD ADI WIEDAGDO

Staf Honorer

23 SAIFUL ANTONI Staf Honorer

24 RUSLI SUKEMI Staf Honorer

25 INDRA ERMAWAN Staf Honorer

26 AGUNG CANDRA FIRMANSYAH Staf Honorer

27 OLDI ADITYA SANTOSO Staf Honorer

28 SARIYANTO Staf Honorer

19


29 AAN TRIWULANDARI Staf Honorer

30 BHEKTI SETIYAWAN Staf Honorer

31 NUR AHMAD FAUZI Staf Honorer

32 NANIK FARIDA Staf Honorer

33 SUGENG WIYONO Staf Honorer

3. Capaian Kinerja SKPD Tahun 2014

Capaian Kinerja Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Malang di Tahun Anggaran 2014 di uraikan sebagai berikut

NO SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI

1 Terwujudnya Peemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang baik/optimal

Persentase Peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana

65 %

66,66 %

2

Terwujudnya penanganan kedaruratan bencana yang responsif dan dukungan logistik serta peralatan untuk penanganan penanggulangan bencana yang lebih baik

Persentase Penanganan bencana

100 %

100 %

3

Terwujudnya Pemulihan Masyarakat dan sarana prasarana yang lebih baik dari sebelum terjadi bencana

Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi

60 %

13 %

20

1. Untuk Tahun 2014 dengan indikator Rasio Peningkatan Kemampuan tentang

kebencanaan di daerah rawan bencana dengan target 65%, tercapai 66,67%

perhitungan ini berdasarkan pada jumlah Komunitas masyarakat PB yang dilatih

dibagi jumlah Komunitas masyarakat PB di daerah rawan bencana ( 22 komunitas

masyarakat PB yang dilatih dibagi 33 jumlah komunitas masyarakat PB di daerah

rawan bencana kali 100 persen ) dapat dikatakan sangat berhasil, indikator ini di

dukung oleh Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

dengan kegiatan Pemantauan dan Penyebar Luasan Potensi Informasi bencana alam

yang dilaksanakan sebanyak 30 kali koordinasi dan identifikasi wilayah rawan

bencana di Kabupaten Malang dan Program Penanggulangan Berbasis Masyarakat

dengan dua kegiatan yaitu Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam menghadapi

bencana dengan pembentukan dan Pelatihan Beach Rescue Cluster (BRC) yang

beranggotakan sebanyak 100 orang yang tersebar di berbagai Pantai di 6 Kecamatan

Rawan Tsunami, antara lain

1. Pantai Licin Kecamatan Ampelgading

2. Pantai Lenggok Sono Kecamatan Tirtoyudo

3. Pantai Tamban Kecamatan Sumbermanjing Wetan

4. Pantai Sendang Biru Kecamatan Sumbermanjing Wetan

5. Pantai Goa Cina Kecamatan Gedangan

6. Pantai Bajul Mati Kecamatan Gedangan

7. Pantai Wonogoro Kecamatan Gedangan

8. Pantai Balekambang Kecamatan Bantur

dan kegiatan Sosialisasi bencana di Sekolah yang dilaksanakan sebanyak 15 kali

kegiatan yang diikuti oleh 1.500 siswa SD

2. Untuk Indikator Kecepatan Penanggulangan Bencana dengan target 100 %, tercapai

100% perhitungan ini berdasarkan pada jumlah bencana yang ditangani dibagi jumlah

kejadian bencana ( Jumlah bencana yang ditangani sebanyak 67 kali dibagi jumlah

kejadian bencana sebanyak 67 kejadian) dapat dikatakan sangat berhasil, indikator

ini didukung oleh Program Penanggulangan Bencana dengan kegiatan :

a. Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dengan melakukan koordinasi serta

Assesment di daerah yang terjadi bencana sebanyak 72 kali;

b. Tanggap Darurat di Daerah terkena Bencana dengan penanganan bencana

banjir sebanyak 6 kali kejadian, tanah longsor sebanyak 18 kali kejadian,

21

tersambar petir 1 kali kejadian, Tanah gerak 2 kali kejadian, puting beliung 13

kali kejadian, kebakaran 15 kali kejadian, kekeringan terjadi pada 8 kecamatan,

terdiri dari 16 desa dan meletusnya gunung Kelud.

3. Untuk indikator Persentase penanganan Rehabilitasi dan Rekonsruksi dengan target

60 % tercapai 13 % perhitungan ini berdasarkan pada jumlah obyek terdampak yang

ditangani di bagi dengan jumlah Data base obyek terdampak ( jumlah obyek

terdampak yang ditangani sebanyak 24 obyek dibagi Data base obyek terdampak

sebanyak 224 obyek ), kegiatan ini didukung Dana Belanja Tidak terduga dan belanja

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dari Pemerintah Pusat.

D. DASAR HUKUM

Pedoman yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4817);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Peloporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah;

4. Peraturtan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2009 Tahun 2011

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Malang Tahun 2010 – 2015 ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi

Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

E. SISTEMATIKA

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

22

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Gambaran Umum

1. Organisasi Perangkat Daerah 2. Sumber Daya Aparatur 3. Capaian Kinerja SKPD Tahun 2014

D. Dasar Hukum E. Sistematika

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. Perencanaan Strategis 1. Visi 2. Misi 3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program

B. Perjanjian Kinerja BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Kinerja Organisasi 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun

2015; 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian

kinerja tahun 2015 dengan tahun 2014 dan beberapa tahun terakhir.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2015 dengan standar nasional;

5. Analisas penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 7. Analisis program/kegiataan yang menunjang keberhasilan

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 2. Realisasi Anggaran

BAB IV : PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN - Penetapan Kinerja 2015 - Pengukuran Kinerja 2015 - Rencana Kinerja Tahunan 2015 - Renstra Tahun 2011 - 2015

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada

hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima)

tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau

yang mungkin timbul. Perencanaan Strategis yang disusun tersebut

mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran

yang meliputi: kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan

mengantisipasi perkembangan masa depan.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan

strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi

pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional,

global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Oleh karena demikian, pendekatan perencanaan strategis

yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan

misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya

peningkatan akuntabilitas kinerjanya

Rencana Strategis BPBD Kabupaten Malang Tahun 2011-2015

merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap

lima tahun (perencanaan jangka menengah) SKPD yang menggambarkan Visi,

Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan pada BPBD. Renstra secara

sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk

strategi kebijakan dan rencana yang terarah, efektif dan berkesinambungan

sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala

prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

1. V I S I

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada

masa yang akan datang. Sebagai unsur yang bertugas membantu Sekretaris

Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan

Penanggulangan Bencana Daerah dalam menetapkan visinya harus mengacu

kepada visi Sekretaris Daerah Kabupaten Malang dengan tetap memperhatikan

fungsi dan tugas pokoknya.

Memperhatikan Visi Kabupaten tersebut serta dengan memperhatikan

perubahan paradigma dan peranan perencana pada masa yang akan datang,

24

maka Visi BPBD Kabupaten Malang Tahun 2011-2015 adalah :

Dengan peran dan tanggungjawab yang diemban sesuai dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Malang Nomor 25 Tahun 2011 maka Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Malang harus mampu mengoptimalkan perannya

koordinasi penanggulangan bencana serta terus mendorong upaya keterlibatan

masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana

serta membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pengarusutamaan

pengurangan risiko bencana dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan

bernegara.

2. MISI

Dalam rangka mewujudkan Visi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Malang telah merumuskan Misi yang harus diemban sebagai

penjabaran dari Visi yang telah ditetapkan, hal ini dimaksudkan agar tujuan akhir

dapat terlaksana dan berhasil sesuai harapan yang dicita-citakan selanjutnya akan

dituangkan dalam rumusan program kegiatan nantinya. Sebagai arah tindak

organisasi, maka perumusan misi dilakukan dengan tetap mengacu dan

mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi organisasi. Misi yang diemban Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang adalah:

1. Melindungi masyarakat dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko

bencana;

2. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal;

3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu,

terkoordinasi dan menyeluruh.

Upaya pencapaian misi tersebut diperlukan adanya suatu kerjasama yang sinergis

antar lembaga pemerintah dan non pemerintah, pemerintah daerah serta

masyarakat untuk dapat melaksanakan program kegiatan dalam Badan

Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran

kinerja yang direncanakan.

3. TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM

TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu satu sampai lima tahun. Penetapan Tujuan didasarkan pada pernyataan

Terwujudnya Ketangguhan Masyarakat Kabupaten

Malang Dalam Menghadapi Bencana

Terwujudnya Ketangguhan Masyarakat Kabupaten

Malang Dalam Menghadapi Bencana

25

Visi dan Misi serta mengakomodasi isu-isu tren yang berkembang ke arah

perubahan dari hasil analisis stratejik. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu

kondisi konkrit dan logis yang ingin dicapai di masa datang. Dengan Tujuan yang

telah ditetapkan, maka perumusan Sasaran, Kebijakan, Program, dan Kegiatan

akan semakin terarah dalam rangka terealisasinya suatu Misi.

Sehubungan dengan itu, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Malang menetapkan Tujuan yang akan dicapai sebagai berikut :

- Meningkatkan pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan

Kesiapsiagaan bencana yang baik / optimal;.

- Mengoptimalkan penanganan Darurat Bencana yang responsif dan

dukungan logistik serta peralatan untuk penanganan Penanggulangan

Bencana yang lebih baik

- Meningkatkan pemulihan Maasyarakat dan sarana dan prasarana yang lebih

baik

- Mengoptimalisasikan tata kelola administrasi kebencanaan untuk

meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan

bencana.

SASARAN

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan

yang lebih spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat indikator yang telah

ditetapkan dalam jangka waktu relatif pendek yaitu satu tahun secara

berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan Tujuan yang ditetapkan dalam

Renstra.

Mengacu pada pengertian di atas, maka Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Malang menetapkan Sasaran yang dapat disusun keterkaitan

dengan Misi dan Tujuan sebagai berikut :

- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan

bencana yang baik / optimal;.

- Penanganan Darurat Bencana yang responsif dan dukungan logistik serta

peralatan untuk penanganan Penanggulangan Bencana yang lebih baik

- Pemulihan Maasyarakat dan sarana dan prasarana yang lebih baik

- Tata kelola administrasi kebencanaan untuk meningkatkan pelayanan dan

kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana.

KEBIJAKAN

26

Kebijakan adalah suatu ketentuan yang ditetapkan untuk dapat dijadikan

sebagai pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun

pelaksanaan program dan kegiatan agar semakin menjadi lancar dan terpadu

dalam penerapannya secara operasional.

Sehubungan dengan pengertian di atas, Badan Penanggulangan Becana

Daerah menetapkan Kebijakan sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas desa tangguh bencana;

- Meningkatkan peran relawan, perempuan, kampus, LSM, dasawisma siaga

bencana, pengenalan bencana pada sekolah, sekolah sadar bencana dalam

menyiapkan masyarakat menghadapi bencana;

- Meningkatkan peran forum PRB dan Forum/KKN tematik;

- Menigkatkan peran dunia usaha dalam perannya dalam penanggulangan

bencana;

- Meningkatkan kecepatan Assesmant;

- Meningkatkan anggaran untuk dukungan logistik dan peralatan;

- Meningkatkan pengadaan peralatan evakuasi korban bencana;

- Meningkatkan penguatan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi;

- Meningkatkan penguatan jumlah sarana dan prasarana ekonomi

masyarakat;

- Peningkatkan tertib administrasi kebencanaan untuk meningkatkan

pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Implementasi dari kebijakan di atas akan diwujudkan dalam bentuk produk

surat-surat dinas ataupun pembuatan petunjuk operasional / prosedur tetap yang

akan dijadikan sebagai Pedoman pelaksanaan kegiatan, Pengaturan mekanisme

kegiatan lanjutan, dan pendorong motivasi bagi staf dalam melaksanakan tugas.

PROGRAM

Program adalah himpunan dari beberapa kegiatan yang nyata, terpadu,

dan sistematis yang akan dilaksanakan oleh elemen-elemen yang terdapat dan

menjadi bagian dari suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan

sasaran. Dalam penyusunan Program untuk mencapai tujuan dan sasaran, Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang menetapkan beberapa

kriteria sebagai landasan pertimbangan, antara lain :

a. Memperhatikan Tupoksi dari tiap Bidang dan Sekretariat;

b. Memperhatikan program Pemerintah Kabupaten Malang, Pemerintah

Propinsi dan Pemerintah Pusat;

c. Mempertimbangkan keadaan masa lalu, saat ini dan masa datang;

d. Memperhatikan skala prioritas dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi.

27

Program dimaksud oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah

disusun sebagai berikut :

1. Program Kerja Lima Tahun :

Program Kerja Lima Tahun Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Malang disesuaikan dengan Visi dan Misi sebagaimana telah

digariskan dengan rinci sebagai berikut :

a. Program Kerja Pembinaan :

Dalam mengantisipasi Tujuan dan Sasaran serta Visi dan Misi yang

telah ditetapkan maka cukup beralasan untuk perlu dilakukan

pembinaan dari dalam terhadap aparatur Badan Penanggulangan

Bencana Daerah secara berkesinambungan dengan maksud agar

dapat mengimbangi perkembangan kemajuan yang terjadi dalam

masyarakat.

b. Program Kerja Penyuluhan Masyarakat :

Sebagai tindak lanjut dari perwujudan tujuan akhir maka penyuluhan

terhadap masyarakat sebagai mitra dalam pembangunan merupakan

syarat mutlak yang harus dilaksanakan secara terus-menerus.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana :

Faktor penunjang utama dalam operasional dan pelayanan serta

pembinaan masyarakat terhadap penanggulangan bencana, maka

peningkatan sarana dan prasarana termasuk pilihan prioritas dalam

mendukung peningkatan kinerja.

2. Program Kerja Tahunan :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

- Keg.jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

- Keg.penyedia jasa admin dan keuangan

- Keg. penyedia jasa kebersihan kantor

- Keg.penyedia alat tulis dan kantor

- Keg.penyediaan barang cetakan &penggandaan

- Keg.penyedia komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

- Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Keg. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan

- Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman

- Keg. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

28

- Keg.pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur .

- Keg. Pendidikan dan Pelatihan Formal

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan.

- Keg. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhitisar Realisasi

Kinerja SKPD

- Keg. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

- Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

e. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam.

- Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan informasi Potensi

Bencana Alam

f. Program Penanggulangan Berbasis Masyarakat

- Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam menghadapi bencana;

- Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah.

g. Program Penanggulangan Bencana

- Kegiatan Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;

- Kegiatan Tanggap Darurat di Daerah Bencana;

- Kegiatan Penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana

- Rehabilitasi dan Rekonstruksi Prasarana Fisik di Wilayah Pasca

Bencana

B. PERJANJIAN KINERJA

Penetapan kinerja merupakan kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh

pemerintah daerah yang pada dasarnya menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja

pemerintah daerah.

Adapun target indikator kinerja utama/sasaran yang telah ditetapkan oleh

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 adalah

sebagai berikut :

NO SASARAN INDIKATOR TARGET

29

1

Terwujudnya Peemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang baik/optimal


70 %

2



100 %

3



75 %

30

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A.1 Membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja tahun 2015

NO SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN

1

Terwujudnya Peemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang baik/optimal


70 %

73 %

104 %

Untuk Tahun 2015 dengan indikator Persentase Peningkatan Kemampuan tentang

kebencanaan di daerah rawan bencana dengan target 70%, tercapai 73 % perhitungan

ini berdasarkan pada jumlah Komunitas masyarakat PB yang dilatih dibagi jumlah

Komunitas masyarakat PB di daerah rawan bencana ( 24 komunitas masyarakat PB

yang dilatih dibagi 33 jumlah komunitas masyarakat PB di daerah rawan bencana kali

100 persen ) capaian sebesar 104,3 % dapat dikatakan sangat berhasil, indikator ini

di dukung oleh Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

dengan kegiatan Pemantauan dan Penyebar Luasan Potensi Informasi bencana alam

yang dilaksanakan sebanyak 42 kali koordinasi dan identifikasi wilayah rawan bencana

di Kabupaten Malang dan Program Penanggulangan Berbasis Masyarakat yaitu :

a. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam menghadapi bencana dengan

Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Relawan dalam rangka pengurangan

resiko bencana;

b. Kegiatan Sosialisasi bencana di Sekolah yang dilaksanakan sebanyak 18 kali

kegiatan yang diikuti oleh 1.800 siswa SD;

c. Lokakarya Desa Tangguh Bencana Lokasi program di Desa Pandansari kec.

Ngantang,Desa Tambakrejo Kec. Sumbermanjing Wetan, Desa Lebakharjo

Kec. Ampelgading ;

d. Pelatihan Relawan Desa Tangguh Bencana;

e. Seminar Desa Tangguh Bencana;

f. Penyusunan Renkon Lahar Hujan Kelud;

g. Penyusunan Sistim Informasi Desa (SID) tentang kebencanaan;

31

h. Penyusunan Sistim Informasi Kebencanaan Kabupaten (SIKK)

Keterangan : untuk kegiatan a dan b didukung dana APBD II , Kegiatan c,d,dan e

didukung dana Fasilitasi Ketangguhan Pemberdayaan Masayarakat dari BNPB

dan untuk kegiatan f,g dan h mendapat dukungan dana dari UNDP.


2



100 %

100 %

100 %

Untuk Indikator Kecepatan Penanggulangan Bencana dengan target 100 %,

tercapai 100% perhitungan ini berdasarkan pada jumlah bencana yang ditangani dibagi

jumlah kejadian bencana ( Jumlah bencana yang ditangani sebanyak 60 kali dibagi

jumlah kejadian bencana sebanyak 60 kejadian) Capaian 100% dapat dikatakan sangat

berhasil, indikator ini didukung oleh Program Penanggulangan Bencana dengan

kegiatan:

a. Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dengan melakukan koordinasi serta

Assesment di daerah yang terjadi bencana sebanyak 70 kali;

b. Tanggap Darurat di Daerah terkena Bencana dengan penanganan bencana

banjir sebanyak 5 kali kejadian, tanah longsor sebanyak 23 kali kejadian,

kekeringan terjadi pada 10 kecamatan, terdiri dari 17 desa, di 24 dusun dan

siaga darurat erupsi gunung bromo.


3



75 %

54 %

72 %

Untuk indikator Persentase penanganan Rehabilitasi dan Rekonsruksi dengan

target 75 % tercapai 54 % perhitungan ini berdasarkan pada jumlah obyek terdampak

yang ditangani di bagi dengan jumlah Data base obyek terdampak ( jumlah obyek

terdampak yang ditangani sebanyak 14 obyek dibagi Data base obyek terdampak

32

sebanyak 26 obyek ), Capaian 72 % dapat dikatakan berhasil kegiatan ini didukung Dana

Belanja Tidak terduga sebanyak 12 obyek yaitu :

a. Pembangunan Jembatan Kidang Berik Desa Kidangbang Kecamatan Wajak;

b. Rehabilitasi Dinding Penahan Jl. Tanjungsari Gg. III Kelurahan Turen Kecamatan

Turen;

c. Pembangunan Jembatan Gunung Tumpuk Desa Sidoluhur Kecamatan Lawang;

d. Perbaikan Oprit Jembatan Kali Lesti Desa Swaru Kecamatan Pagelaran;

e. Rehabilitasi Dinding Penahan Jembatan Desa Wonorejo, Kecamatan

Poncokusumo;

f. Rehabilitasi Dinding Penahan di Desa Slamparejo Kecamatan Jabung;

g. Rehabilitasi Dinding Penahan di Desa Codo Kecamatan Wajak;

h. Rehabilitasi Dinding Penahan di Desa Bambang Kecamatan Wajak;

i. Rehabilitasi Dinding Penahan di Desa Tulungrejo KecamatanNgantang;

j. Rehabilitasi Dinsing Penahan di Kelurahan Cempokomulyo Kecamatan

Kepanjen;

k. Pembangunan Saluran/Drainase Jalan di Desa Kebobang Kecamatan Wonosari

dan

l. Rehabilitasi Jembatan di Desa Sidodadi Kecmtan Ngantang;

Serta dua oyek yang didukung oleh Bantuan Dana Siap Pakai Penanganan Darurat

Kekeringan dari Propinsi Jawa Timur yaitu

a. Pipanisasi di Desa Putukrejo Kecamatan Kalipare dan

b. Pipanisasi di Desa Wonorejo Kecamatan Singosari

Ada 5 obyek terdampak yang akan dikerjakan pada tahun 2016 dikarenakan

Kegiatan Bantuan Pendanaan Rahabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dari

BNPB baru masuk pada APBD pada bulan Desember 2015

33

A.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2015 dengan tahun 2014 dan beberapa tahun terakhir


2015 2014 2015 2014 2015 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang baik/optimal


65 %

70 %

66,6%

73 %

112,3%

104,3 %

2



100 %

100 %

100 %

100 %

100%

100 %

3



60 %

75 %

13 %

54 %

21,7 %

72 %

34

1. Untuk indikator Persentase Rasio Peningkatan Kemampuan tentang

kebencanaan di daerah rawan bencana pada tahun 2014 di target 65% dan

pada tahun 2015 ditarget sebesar 70 % ada kenaikan sebesar 5 %, realisasi

pada tahun 2014 sebesar 66,6 % dan Tahun 2015 sebesar 73 %, dengan

capaian pada tahun 2014 sebesar 112,3 % dan tahun 2015 sebesar 104,3 %,

untuk capaian di tahun ini ada penurunan sebesar 8 % dikarenakan jumlah

komunitas masyarakat PB yang dibina lebih sedikit karena lebih difokuskan

untuk masyarakat Desa Tangguh bencana, indikator ini di dukung oleh

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam dan

Program Penanggulangan Bencana berbasis masyarakat.

2. Untuk Indikator Kecepatan Penanggulangan Bencana dengan target 100 %,

dan terealisasi sebesar 100% pada tahun 2014 dan tahun 2015 dengan

capaian 100% , kejadian bencana yang ada pada tahun 2014 sebanyak 67

kejadian dan pada tahun 2015 sebanyak 60 kejadian, indikator ini didukung

oleh Program Penanggulangan Bencana dan Dana Bantuan Sosial dari

BNPB.

3. Untuk Indikator Presentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

dengan target pada tahun 2014 sebesar 60 % dan tahun 2015 sebesar 75 %

sedangkan realisasi pada tahun 2014 sebesar 13 % dan tahun 2015 sebesar

54 %, Capaian pada tahun sebesar 21,7 % obyek yang ditangani sebanyak

24 obyek dari 224 obyek terdampak dan tahun 2015 capaian sebesar 72 %

obyek terdampak pada tahun 2015 sebanyak 26 obyek dan yang dapat

ditangani sebanyak 14 obyek, untuk kegiatan ini tidak dapat tercapai

keseluruhan dikarenakan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca

Bencana tidak dapat dilaksanakan sesuai jumlah obyek terdampak bencana

hanya yang masuk prioritas kebutuhan yang dilaksanakan dahulu dikarenakan

disesuaikan dengan kemampuan anggaran APBD II dan bantuan dari APBD I

maupun APBN, indikator ini didukung oleh Dana Bantuan Tidak terduga dari

APBD II dan Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dari

BNPB

35

A.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen

perencanaan Strategis Organisasi


2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang baik/optimal


50%

60 %

65 %

70 %

58 %

63 %

66,6%

73 %

116 %

111 %

112,3%

104,3%

2



100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100%

100 %

3



50 %

55 %

60 %

75 %

7,34%

28 %

13 %

54 %

14,7%

50,9%

21,7 %

72 %

1. Untuk indikator Persentase Rasio Peningkatan Kemampuan tentang

kebencanaan di daerah rawan bencana pada tahun 2012 ditarget 50 % dan

tahun 2013 ditarget 60 % ada kenaikan sebesar 10% dan tahun 2014 di target

65% ada kenaikan sebesar 5 % dan pada tahun 2015 ditarget sebesar 70 %

ada kenaikan sebesar 5 %, realisasi pada Tahun 2012 sebesar 58 %, tahun

2013 sebesar 63 %, tahun 2014 sebesar 66,6 % dan Tahun 2015 sebesar 73

%, dengan capaian pada tahun 2012 sebesar 116%, tahun 2013 sebesar

111%, tahun 2014 sebesar 112,3 % dan tahun 2015 sebesar 104,3 %,

indikator ini di dukung oleh Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan

Korban Bencana Alam dan Program Penanggulangan Bencana berbasis

masyarakat.

2. Untuk Indikator Kecepatan Penanggulangan Bencana dengan target 100 %,

dan terealisasi sebesar 100% pada tahun 2012, tahun 2013, tahun 2014 dan

tahun 2015 dengan capaian 100% , indikator ini pada tahun 2012 didukung

oleh Dana Tak Terduga tahun 2012 sedangkan pada tahun 2013, 2014 dan

2015 didukung oleh Program Penanggulangan Bencana dan Dana Tak

Terduga Kabupaten Malang serta Dana Bantuan Sosial dari BNPB.

3. Untuk Indikator Presentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

dengan target pada tahun 2012 sebesar 50%, tahun 2013 sebesar 55%, tahun

2014 sebesar 60 % dan tahun 2015 sebesar 75 % sedangkan realisasi pada

tahun 2012 sebesar 7,34%, tahun 2013 sbesar 28 %, tahun 2014 sebesar 13

% dan tahun 2015 sebesar 54 %, Capaian pada tahun 2012 sebesar 14,7 %,

Jumlah obyek terdampak pada tahun 2012 sebanyak 381 obyek yang dapat

tertangani sejumlah 28 obyek ,tahun 2013 capaian 50,9% obyek yang

ditangani sebanyak 6 obyek dari 22 obyek yang terdampak, tahun 2014

capaian sebesar 21,7 % obyek yang ditangani sebanyak 24 obyek dari 224

obyek terdampak dan tahun 2015 sebesar 72 % obyek terdampak pada tahun

2015 sebanyak 26 obyek dan yang dapat ditangani sebanyak 14 obyek, untuk

kegiatan ini tidak dapat tercapai keseluruhan dikarenakan pelaksanaan

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana tidak dapat dilaksanakan

sesuai jumlah obyek terdampak bencana hanya yang masuk prioritas

kebutuhan yang dilaksanakan dahulu dikarenakan disesuaikan dengan

kemampuan anggaran APBD II dan bantuan dari APBD I maupun APBN

A.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional

Badan Penanggulangan Bencana Nasional belum ada SPM (NIHIL)

A.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Kejadian bencana adalah suatu kejadian yang tidak dapat kita duga

sebelumnya, sesuai dengan tupoksinya BPBD melaksanakan perencanaan

penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana

hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu,

terkoordinasi dan menyeluruh. Dalam menghadapi potensi bencana yang ada di

Kabupaten Malang, pemerintah perlu membuat rencana yang sistematis dan

terukur dalam upaya penanggulangan bencana. Upaya yang yang dapat dilakukan

baik dalam bentuk peningkatan kapasitas sumber daya dari seluruh pemangku

kepentingan maupun dalam bentuk upaya pengurangan kerentanan sosial

budaya, ekonomi, fisik, dan lingkungan. Sehingga risiko bencana yang dapat

ditimbulkan oleh setiap bencana yang berpotensi di Kabupaten Malang dapat

dikurangi.

Solusi yang telah dilakukan dalam menanggulangi kejadian bencana

adalah membuat Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang bersifat

terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh yang melibatkan seluruh lapisan

masyarakat

Secara umum semua program dan kegiatan yang telah direncanakan

oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang di Tahun 2015

telah dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tujuan serta sasaran yang

ditetapkan.

A.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

a. Sumber Daya Manusia

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang di dukung oleh

33 personil yang terdiri dari 18 orang PNS dan 15 orang Non PNS jumlah

tersebut dirasa masih sangat kurang terutama jumlah PNS karena untuk

urusan keuangan harus diisi oleh PNS;

- Kemampuan SDM tentang kebencanaan yang relatif masih rendah.

b. Sumber Daya Peralatan

- Dalam upaya pemenuhan kebutuhn peralatan penanggulangan bencana

masih perlu ditingkatkan mengingat peralatan yang ada saat ini sebagian

sudah tidak daoat difungsikan (rusak);

- Sarana penyimpanan peralatan masih belum memadai dan belum tersedia

gudang sarana dan prasarana pemeliharaan;

- Saarana transportasi terutama kendaraan operasional lapangan belum

memadai dibanding luas wilayah Kabupaten Malang, sebagian besar

menggunakan kendaraan pribadi dalam hal ini perlu ada penambahan unit

kendaraan baik roda dua maupun roda empat;

- Pemberdayaan peralatan SKPD samping terkait dalam pennggulangan

bencana meliputi alat berat, mobil dapur umum, mobil tangki air, mobil

ambulance dan kendaraan angkut lainnya;

- Peralatan pengamanan korban terdampak masih belum

memadai/mencukupi sebagian besar masih mendapat dukungan dari BPBD

Provinsi Jawa Timur.

c. Sumber Daya Keuangan

- APBD yang ada di BPBD saat ini dirasa masih sangat kurang karena

dengan adanya tambahan anggaran dari pusat maka dibutuhkan anggaran

tambahan untuk pendampingan anggaran pusat;

- Anggaran untuk kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik diperlukan penyesuaian penetapan pagu anggarannya dikarenakan

setiap tahunnya ada kenaikan tarif PDAM, Telpon dan Listrik serta semakin

besarnya daya yang dibutuhkan oleh SKPD;

- Perlu penambahan dana untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca

Bencana.

A.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang didukung oleh Program

sebagai berikut :

1. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

dengan Kegiatan Pemantauan dan Penyebaran Informasi Potensi Bencana

Alam.

2. Program Penanggulangan Bencana berbasis Masyarakat didukung dua

kegiatan yaitu :

a. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam menghadapi bencana,

b. Kegiatan Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah.

3. Program Penanggulangan Bencana di dukung tiga kegiatan yaitu :

a. Kegiatan Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana,

b. Kegiatan Tanggap Darurat di Daerah terkena Bencana,

c. Kegiatan Penilaian Kerusakan dan Kerugian akibat Bencana.

d. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Prasarana Fisik di Wilayah Pasca Bencana

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mewujudkan Kinerja Organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja anggaran

yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut :

No Program Kegiatan Anggaran Realisasi %

1 2 3 4 5 6

1 Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana

Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana

77.564.800,-

76.657.800,-

98,83%

2

Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat dalam menghadapi bencana

92.552.400,-

85.392.400,-

92,26%

Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah

70.342.800,-

70.031.550,-

99,56%

3

Penanggulangan Bencana

Kesiapsiagaan Dalam menghadapi Bencana

88.997.100,-

88.737.100,-

99,71%

Tanggap Darurat di Daerah Terkena Bencana

1.000.000.000,

-

1.000.000.000,

-

100 %

Penilaian Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana

85.000.000,-

85.000.000,-

100%

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Prasarana Fisik di Wilayah Pasca Bencana

19.461.276.000,-

-

0 %


1 2 3 4 5 6

4 Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

196.200.000,-

196.199.830,-

99,99%

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

18.480.000,-

18.260.000,-

98,81 %

Penyediaan Administrasi Keuangan

43.320.000,-

42.540.000,-

98,20 %

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

19.080.800,-

19.080.800,-

100 %

Penyediaan Alat Tulis Kantor

35.667.900,-

35.667.900,-

100 %

Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan

34.065.000,-

34.065.000,-

100 %

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

3.500.000,-

3.500.000,-

100 %

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

3.394.500,-

3.394.500,-

100 %

Penyediaan Makanan dan Minuman

10.620.000,-

10.620.000,-

100 %

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah

153.840.000,-

153.839.954,-

100 %

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

108.560.000,-

108.560.000,-

100 %


1 2 3 4 5 6

5

Peningkatan Saraana dan Prasaraana Aparatur

Pembangunan Gedung Kantor

400.000.000,-

400.000.000,-

100 %

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

51.920.000,-

49.919.500,-

96,15 %

Pemeliharaan Rutin / berkala perlengkapan gedung kantor

720.000,-

720.000,-

100 %

Pemeliharaan Rutin / berkala peralatan gedung kantor

4.500.000,-

4.500.000,-

100 %

Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur

1.750.000,-

1.750000,-

100 %

6

Peningkatan kapasitas Sumberdaya aparatur

Pendidikan dan pelatihan formal

19.385.000,-

7.425.000,-

38,80 %

7

Peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

8.304.600,-

8.254.600,-

99,40 %

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

3.878.400,-

3.878.400,-

100 %

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

4.009.600,-

4.009.600,-

100 %

Selain Anggaran DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah , untuk

kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana juga ditunjang dengan Dana

Bantuan Tidak Terduga Kabupaten Malang sebesar Rp. 5.000.000.000,- dan

Kegiatan Bantuan Pendanaan Rahabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (

BNPB) dari Kementerian Keuangan sebesar Rp. 19.461.276.000,-, tetapi dana ini

belum dipergunakan pada tahun 2015 dikarenakan Dana baru masuk ke Kas Daerah

Kabupaten Malang pada bulan Desember 2015, dan akan dipergunakan pada tahun

2016

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang

sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta

pengelolaan SDM dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah,

dan juga sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan pendukung terwujudnya

Good Govermance. Dalam perseptif Laporan Kinerja ini berfungsi sebagai media

pertanggungjawaban kepada publik tentang keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Misi

dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang dalam mencapai

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan kata lain Laporan Kinerja pada dasarnya merupakan laporan kepada

pihak publik/eksternal walaupun manfaatnya lebih banyak kepada pihak internal, oleh

karena itu penyajian informasi dalam laporan Kinerja harus dipertimbangkan untuk dapat

dipergunakan oleh pihak luar.

Dari hasil penilaian keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diukur melalui

2 (dua) indikator sasaran berikut capaian kinerja, dengan rata-rata capaian kinerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang adalah 100 % sehingga termasuk

katagori Sangat Berhasil.

Hasil Evaluasi kinerja ini merupakan hasil evaluasi kinerja dari Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang, hal ini juga berarti bahwa kinerja

dari pada Badan Penanggulangan Bencana Derah Kabupaten Malang bisa dikatakan

sangat baik, walaupun dalam beberapa hal masih ada hambatan atau kendala yang

harus diperbaiki pada tahun-tahun mendatang secara terus-menerus.

Dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah

ditentukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang mengalami

beberapa hambatan dan kendala. Hambatan dan Kenadala yang dijumpai dalam

pencapaian target kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia;

2. Terbatasnya sumber daya manusia sebagai pelaksana kegiatan;

3. Belum optimalnya koordinasi antar SKPD terhadap pelaksanaan

penanggulangan bencana.

4. Belum otimalnya peran pihak swasta dalam proses pengurangan risiko bencana.

Untuk mengatasi hambatan dan kenadala tersebut di atas diperlukan upaya-

upaya penanggulangan antara lain sebagi berikut :

1 Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan;

2 Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan,

seminar dan semacamnya;

3 Membina dan menjaga hubungan yang harmonis serta mengoptimalkan

pelaksanaan penanggulangan bencana dengan semua lapisan masyarakat serta

instansi/lembaga pemerhati bencana.

Pengembangan sistem informasi kinerja nantinya secara teknis dapat

dijadikan sistem lacak performansi organisasi yang merupakan entry point terhadap

pengendalian fungsi-fungsi organisasi secara menyeluruh. Melalui mekanisme sinergitas

antar bidang, Laporan Kinerja adalah media komunikasi yang efektif bagi pimpinan dalam

melihat sampai sejauh mana keputusan-keputusan strategis mampu mengantisipasi

perubahan yang terjadi di sekitar organisasi. Selain itu Laporan Kinerja dapat juga

dijadikan bahan acuan untuk menjalankan tugas dengan kinerja yang lebih baik dimasa

yang akan datang dengan harapan akan dicapai sasaran selaras dengan tujuan,

menjalankan kegiatan sesuai program/kebijakan sehingga visi dan misi organisasi dapat

terwujud. Diharapkan saran serta masukan dari semua pihak guna perbaikan kinerja

dimasa yang akan datang.


Documents

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG LAPORAN …bpbd.malangkab.go.id/downloads/LKjIP 2015.pdf · isi yang terkandung di dalam laporan Kinerja ini merupakan kebulatan kesepakatan ... Laporan