4

Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengahmamberamotengahkab.go.id/media/regulasi/skb_libur_2020.pdf · 2020. 5. 21. · Mengingat Menetapkan . KESATU 1. Peraturan Pemerintah Nomor 1 1

Download PDF Report

Upload
others
View
10
Download
0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengahmamberamotengahkab.go.id/media/regulasi/skb_libur_2020.pdf · 2020. 5. 21. · Mengingat Menetapkan . KESATU 1. Peraturan Pemerintah Nomor 1 1

Page 2: Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengahmamberamotengahkab.go.id/media/regulasi/skb_libur_2020.pdf · 2020. 5. 21. · Mengingat Menetapkan . KESATU 1. Peraturan Pemerintah Nomor 1 1

Page 3: Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengahmamberamotengahkab.go.id/media/regulasi/skb_libur_2020.pdf · 2020. 5. 21. · Mengingat Menetapkan . KESATU 1. Peraturan Pemerintah Nomor 1 1

Page 4: Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengahmamberamotengahkab.go.id/media/regulasi/skb_libur_2020.pdf · 2020. 5. 21. · Mengingat Menetapkan . KESATU 1. Peraturan Pemerintah Nomor 1 1

inspektorat.wonosobokab.go.id...Menetapkan KESATU KEDUA KETIGA 5. 6. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik

inspektorat.wonosobokab.go.id...Menetapkan KESATU KEDUA KETIGA 5. 6. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Documents

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG PERATURAN DAERAH … · KEPENGURUSAN DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA KEMASYARAKATAN Bagian Kesatu Pengurus RT Pasal 15 (1) Pengurus RT di Kelurahan dipilih

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG PERATURAN DAERAH … · KEPENGURUSAN DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA KEMASYARAKATAN Bagian Kesatu Pengurus RT Pasal 15 (1) Pengurus RT di Kelurahan dipilih

Documents

Website Portal Resmi Pemerintah Kota Denpasar · 2019. 5. 8. · Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung

Website Portal Resmi Pemerintah Kota Denpasar · 2019. 5. 8. · Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung

Documents

Menetapkan KESATU KEDUA KETIGA KEEMPAT KELIMA MEMUTUSKAN Membentuk Panitia Uji Konsekuensi Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Aceh yang selanjutnya

Menetapkan KESATU KEDUA KETIGA KEEMPAT KELIMA MEMUTUSKAN Membentuk Panitia Uji Konsekuensi Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Aceh yang selanjutnya

Documents

jambiprov.go.idjambiprov.go.id/v2/files/9862367PergubNo.11Tahun2012.pdf · BAB 111 KEAMANAN DAN PENERTIBAN Bagian Kesatu Pengamanan Pasal 3 (1) Setiap Kantor atau SKPD Pemerintah

jambiprov.go.idjambiprov.go.id/v2/files/9862367PergubNo.11Tahun2012.pdf · BAB 111 KEAMANAN DAN PENERTIBAN Bagian Kesatu Pengamanan Pasal 3 (1) Setiap Kantor atau SKPD Pemerintah

Documents

web.persi.or.id · Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); Menetapkan Kesatu

web.persi.or.id · Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); Menetapkan Kesatu

Documents

317 BD Kab Mamberamo Raya

317 BD Kab Mamberamo Raya

Documents

jdih.lkpp.go · PROSES PENUNJUKAN LANGSUNG Bagian Kesatu Persiapan Negosiasi Harga (1) K/ L/ D/ I melaksanakan penunjukan langsung kendaraan pemerintah sesuai dengan Rencana Umum

jdih.lkpp.go · PROSES PENUNJUKAN LANGSUNG Bagian Kesatu Persiapan Negosiasi Harga (1) K/ L/ D/ I melaksanakan penunjukan langsung kendaraan pemerintah sesuai dengan Rencana Umum

Documents

Karakteristik Daerah Aliran Sungai Mamberamo Papua · PDF fileHa dengan debit andalan rata-rata 337,99 m³/detik. 2. Kondisi Geologi Tanah-tanah di DAS Mamberamo sebagian besar terbentuk

Karakteristik Daerah Aliran Sungai Mamberamo Papua · PDF fileHa dengan debit andalan rata-rata 337,99 m³/detik. 2. Kondisi Geologi Tanah-tanah di DAS Mamberamo sebagian besar terbentuk

Documents

beraukab.go.id...2013, tentang Penggunaan Alamat eMAIL Resmi Pemerintah Pada Instansi Pemerintah. MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU KEDUA KETIGA KEEMPAT Menetapkan dan …

beraukab.go.id...2013, tentang Penggunaan Alamat eMAIL Resmi Pemerintah Pada Instansi Pemerintah. MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU KEDUA KETIGA KEEMPAT Menetapkan dan …

Documents

I No. 70 Thn 2009.pdf · 2019. 9. 20. · BAB I1 TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH, PENGUSAHA DAN MASYP.RAKAT Bagian Kesatu Umum (1) Konservasi energi nasional menjadi

I No. 70 Thn 2009.pdf · 2019. 9. 20. · BAB I1 TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH, PENGUSAHA DAN MASYP.RAKAT Bagian Kesatu Umum (1) Konservasi energi nasional menjadi

Documents

ASPEK-ASPEK DALAM DESAIN PLTA MAMBERAMO

ASPEK-ASPEK DALAM DESAIN PLTA MAMBERAMO

Documents

Perencanaan tata ruang kolaboratif di Kabupaten Mamberamo Raya (Papua, Indonesia)

Perencanaan tata ruang kolaboratif di Kabupaten Mamberamo Raya (Papua, Indonesia)

Education

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDULdukcapil.gunungkidulkab.go.id/asset/LKIJIP2016/PERUBAHAN... · 2017-06-15 · Cap/ttd. H. EKO SUBIANTORO, SH NIP. 195807021989031003 Pihak Kesatu,

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDULdukcapil.gunungkidulkab.go.id/asset/LKIJIP2016/PERUBAHAN... · 2017-06-15 · Cap/ttd. H. EKO SUBIANTORO, SH NIP. 195807021989031003 Pihak Kesatu,

Documents

Documents

sipeg.unj.ac.idsipeg.unj.ac.id/repository/upload/laporan/SK_Pengabdian_Masyarakat_2019.pdfMenetapkan KESATU KEDUA KETIGA 5. 6. 8. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang

sipeg.unj.ac.idsipeg.unj.ac.id/repository/upload/laporan/SK_Pengabdian_Masyarakat_2019.pdfMenetapkan KESATU KEDUA KETIGA 5. 6. 8. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Documents

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · BAB II KEPESERTAAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN Bagian Kesatu Umum ... penyelenggara negara dilakukan evaluasi secara berkala paling lama 3

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · BAB II KEPESERTAAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN Bagian Kesatu Umum ... penyelenggara negara dilakukan evaluasi secara berkala paling lama 3

Documents

SEKAPUR SIRIH - sp2010.bps.go.idsp2010.bps.go.id/files/ebook/9408.pdf · Mamberamo Raya di sebelah selatan, Kabupaten Mamberamo Raya di sebelah timur, dan Kabupaten Manokwari di sebelah

SEKAPUR SIRIH - sp2010.bps.go.idsp2010.bps.go.id/files/ebook/9408.pdf · Mamberamo Raya di sebelah selatan, Kabupaten Mamberamo Raya di sebelah timur, dan Kabupaten Manokwari di sebelah

Documents

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 … · TANGGUNG JAWAB PENDANAAN PENDIDIKAN OLEH PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH Bagian Kesatu Biaya Investasi Satuan Pendidikan Paragraf

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 … · TANGGUNG JAWAB PENDANAAN PENDIDIKAN OLEH PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH Bagian Kesatu Biaya Investasi Satuan Pendidikan Paragraf

Documents

PEMERINTAH KOTA BEKASI KECAMATAN MEDAN …kecamatan.bekasikota.go.id/download/file/286-13092019...Bekasi, PIHAK KEDUA, WALI KOTA BEKASI Dr. RAHMAT EFFENDI PIHAK KESATU, CAMAT MEDANSATRIA

PEMERINTAH KOTA BEKASI KECAMATAN MEDAN …kecamatan.bekasikota.go.id/download/file/286-13092019...Bekasi, PIHAK KEDUA, WALI KOTA BEKASI Dr. RAHMAT EFFENDI PIHAK KESATU, CAMAT MEDANSATRIA

Documents

STUDI TRANSPORTASI PERAIRAN SUNGAI MAMBERAMO …

STUDI TRANSPORTASI PERAIRAN SUNGAI MAMBERAMO …

Documents

· Meneíapkan KESATU KEDUA KET(GA 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

· Meneíapkan KESATU KEDUA KET(GA 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Documents

bulelengkab.go.id · Menetapkan KESATU KEDUA KETIGA KEEMPAT KELIMA MEMUTUSKAN . Satuan Tugas clan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah

bulelengkab.go.id · Menetapkan KESATU KEDUA KETIGA KEEMPAT KELIMA MEMUTUSKAN . Satuan Tugas clan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah

Documents

Pemerintah Kabupaten Pemalang · 2017. 11. 14. · KEANGGOTAAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BPPD Bagian Kesatu Persyaratan Pasal 10 Persyaratan untuk menjadi anggota Unsur Penentu Kebijakan

Pemerintah Kabupaten Pemalang · 2017. 11. 14. · KEANGGOTAAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BPPD Bagian Kesatu Persyaratan Pasal 10 Persyaratan untuk menjadi anggota Unsur Penentu Kebijakan

Documents

TAHUN - jdih.jakarta.go.id...Menetapkan KESATU KEDUA 2 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005

TAHUN - jdih.jakarta.go.id...Menetapkan KESATU KEDUA 2 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005

Documents

vervalsp.data.kemdikbud.go.idvervalsp.data.kemdikbud.go.id/verval/dokumen/skoperasional/64288.… · Membaca Menimbang Mengingat Menetapkan KESATU KEEMPÈT PEMERINTAH KABUPATEN BATU

vervalsp.data.kemdikbud.go.idvervalsp.data.kemdikbud.go.id/verval/dokumen/skoperasional/64288.… · Membaca Menimbang Mengingat Menetapkan KESATU KEEMPÈT PEMERINTAH KABUPATEN BATU

Documents

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN WALIKOTA … · KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DINAS Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 3 (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN WALIKOTA … · KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DINAS Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 3 (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang

Documents

BIOEKSPLORASI POTENSI PERIKANAN DI SUNGAI Mamberamo

BIOEKSPLORASI POTENSI PERIKANAN DI SUNGAI Mamberamo

Documents

SBD Pmb. Mamberamo-Elelim 2016 (ULANG)

SBD Pmb. Mamberamo-Elelim 2016 (ULANG)

Documents

ARNALDO HENDRIX S. - repository.ipb.ac.id · MODEL SIMULASI PENGELOLAAN HUTAN BERBASIS KARBON (Studi Kasus di PT. Mamberamo Alasmandiri, Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua)

ARNALDO HENDRIX S. - repository.ipb.ac.id · MODEL SIMULASI PENGELOLAAN HUTAN BERBASIS KARBON (Studi Kasus di PT. Mamberamo Alasmandiri, Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua)

Documents