PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO - Biro Hukum · Pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani ... Tata

SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka sebagai dasar

penyusunan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah

perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan

yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

SALINAN

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

dan

BUPATI MOJOKERTO

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN

YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN MOJOKERTO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.

2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

SALINAN

- 3 -

4. Bupati adalah Bupati Mojokerto.

5. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi Pemerintahan yang

menjadi hak dan kewajiban tingkatan dan/ atau Susunan

Pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut

yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani

memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 2

(1) Urusan Pemerintahan adalah urusan yang sepenuhnya menjadi

kewenangan Pemerintah Daerah.

(2) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

dari urusan wajib dan urusan pilihan.

(3) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas 26

(dua puluh enam) bidang yang meliputi :

a. pendidikan;

b. kesehatan;

c. lingkungan hidup;

d. pekerjaan umum;

e. penataan ruang;

f. perencanaan pembangunan;

g. perumahan;

h. kepemudaan dan olah raga;

i. penanaman modal;

j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;

k. kependudukan dan catatan sipil;

l. ketenagakerjaan;

m. ketahanan pangan;

n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

p. perhubungan;

q. komunikasi dan informatika;

r. pertanahan;

s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

SALINAN

- 4 -

t. otonomi daerah, pemerintahan umum administrasi keuangan

daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;

u. pemberdayaan masyarakat dan desa;

v. sosial;

w. kebudayaan;

x. statistik;

y. kearsipan; dan

z. perpustakaan.

(4) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 8

(delapan) bidang yang meliputi :

a. perikanan;

b. pertanian;

c. kehutanan;

d. energi dan sumber daya mineral;

e. pariwisata;

f. industri;

g. perdagangan; dan

h. ketransmigrasian.

(5) Semua urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dan (4) dikelompokkan dalam 31 (tiga puluh satu) pembagian

urusan pemerintahan.

(6) Setiap Bidang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) terdiri dari Sub Bidang, dan setiap Sub Bidang terdiri dari Sub

Sub Bidang.

(7) Rincian ketigapuluh satu Bidang Urusan Pemerintahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(8) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi

dasar penyusunan susunan organisasi dan tata kerja perangkat

daerah.

BAB III

PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAHAN LINTAS DAERAH

Pasal 3

(1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang mengakibatkan dampak

lintas daerah dikelola bersama oleh daerah terkait.

(2) Tata cara pengelolan bersama urusan pemerintahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-

undangan.

SALINAN

- 5 -

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 4

(1) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang

berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangannya, pemerintahan daerah dapat :

a. Menyelenggarakan sendiri, atau;

b. Menugaskan dan/ atau menyerahkan sebagian urusan

pemerintahan tersebut kepada pemerintahan desa berdasarkan

asas tugas pembantuan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan dan/atau

penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang

mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan

Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan

ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

SALINAN

- 6 -

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 19 Nopember 2008

BUPATI MOJOKERTO,

ttd.

S U W A N D I

Diudangkan di Mojokerto

pada tanggal 19 Nopember 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

ttd.

BUDIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2008 NOMOR 9

SALINAN

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG



I. UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan

Pemerintah.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan

tugas pembantuan.

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan

antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan terdiri dari

urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan

pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan

atau konkuren. Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan

pemerintah adalah urusan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan,

moneter dan fiskal nasional, yustisi, dan agama. Urusan pemerintahan yang dapat

dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren

adalah urusan-urusan pemerintahan selain urusan pemerintahan yang sepenuhnya

menjadi urusan Pemerintah.

Dengan demikian dalam setiap bidang urusan pemerintahan yang bersifat

konkuren senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah,

pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/ kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

SALINAN

2

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 6

SALINAN

3

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

NOMOR 9 TAHUN 2008

TANGGAL 19 NOPEMBER 2008



I. BIDANG PENDIDIKAN

A. SUB BIDANG KEBIJAKAN

SUB-SUB BIDANG KEBIJAKAN DAN STANDAR

1. Penetapan kebijakan operasional pendidikan sesuai dengankebijakan nasional dan provinsi.

2. Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini,pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformalsesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional.

3. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan.

4. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini,pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.

5. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikandasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/ penyelenggarapendidikan nonformal.

6. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolahdasar bertaraf internasional.

7. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikandasar dan menengah berbasis keunggulan lokal.

8. Penyelenggaraan dan/ atau pengelolaan pendidikan berbasiskeunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah

9. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraanperguruan tinggi

10. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasarbertaraf internasional.

11. Peremajaan data dalam sistem infomasi manajemen pendidikannasional.

B. SUB BIDANG PEMBIAYAAN

1. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usiadini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikannonformal sesuai kewenangannya.

2. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuaikewenangannya.

SALINAN

4

C. SUB BIDANG KURIKULUM

1. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuanpendidikan pada pendidikan dasar.

2. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anakusia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

3. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensilulusan pendidikan dasar.

4. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuanpendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.

5. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikanpada pendidikan dasar.

D. SUB BIDANG PRASARANA DAN SARANA

1. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana danprasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikanmenengah, dan pendidikan nonformal.

2. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasaranapendidikan.

3. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usiadini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikannonformal.

E. SUB BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikanpendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengahdan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.

2. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikanPegawai Negeri Sipil (PNS) untuk pendidikan anak usia dini,pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformalsesuai kewenangannya

3. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di daerah.

4. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindunganpendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini,pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.

5. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikanpendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengahdan pendidikan nonformal.

6. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS padapendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah,dan pendidikan nonformal selain karena alasan pelanggaranperaturan perundang-undangan.

F. SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU PENDIDIKAN

1. SUB-SUB BIDANG PENILAIAN HASIL BELAJAR

a. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar,pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.

SALINAN

5

b. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaanujian sekolah.

c. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah.

2. SUB-SUB BIDANG EVALUASI

a. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, danjenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikandasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.

b. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikanpada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikanmenengah dan pendidikan nonformal.

3. SUB-SUB BIDANG AKREDITASI

Membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan nonformal.

4. SUB-SUB BIDANG PENJAMINAN MUTU

a. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini,pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikannonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standarnasional pendidikan.

b. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasionaldalam penjaminan mutu untuk memenuhi standarinternasional.

c. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulanlokal dalam penjaminan mutu.

d. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuanpendidikan.

II. BIDANG KESEHATAN

A. SUB BIDANG UPAYA KESEHATAN

1. SUB-SUB BIDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASANPENYAKIT

a. Penyelenggaraan survailans epidemiologi, penyelidikankejadian luar biasa.

b. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakitmenular.

c. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakittidak menular tertentu.

d. Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalahkesehatan akibat bencana dan wabah.

2. SUB-SUB BIDANG LINGKUNGAN SEHAT

a. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulanganpencemaran lingkungan.

b. Penyehatan lingkungan.

SALINAN

6

3. SUB-SUB BIDANG PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

a. Penyelenggaraan survailans gizi buruk.

b. Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk.

c. Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat.

4. SUB-SUB BIDANG PELAYANAN KESEHATAN PERORANGANDAN MASYARAKAT

a. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji.

b. Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukansekunder.

c. Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah perbatasan,terpencil, dan rawan.

d. Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuaiperaturan perundang-undangan.

e. Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yangdiberikan oleh pemerintah dan provinsi.

f. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakitpemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara,praktik berkelompok, klinik umum/ spesialis, rumah bersalin,klinik dokter keluarga/ dokter gigi keluarga, kedokterankomplementer, dan pengobatan tradisional serta saranapenunjang yang setara

B. SUB BIDANG PEMBIAYAAN KESEHATAN

SUB-SUB BIDANG PEMBIAYAAN KESEHATAN MASYARAKAT

1. Pengelolaan/ penyelenggaraan, jaminan pemeliharaan kesehatansesuai kondisi lokal.

2. Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional.

(Tugas Pembantuan)

C. SUB BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

SUB-SUB BIDANG PENINGKATAN JUMLAH, MUTU DANPENYEBARAN TENAGA KESEHATAN

1. Pemanfaatan tenaga kesehatan strategis.

2. Pendayagunaan tenaga kesehatan.

3. Pelatihan teknis.

4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu sesuaiperaturan perundang-undangan.

5. Pemberian izin praktik tenaga kesehatan tertentu.

D. SUB BIDANG OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN

SUB-SUB BIDANG KETERSEDIAAN, PEMERATAAN, MUTU OBATDAN KETERJANGKAUAN HARGA OBAT SERTA PERBEKALANKESEHATAN

1. Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat

SALINAN

7

kesehatan, reagensia dan vaksin.

2. Pengambilan sampling/ contoh sediaan farmasi di lapangan.

3. Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaanfarmasi.

4. Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumahtangga.

5. Sertifikasi alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan RumahTangga (PKRT) Kelas I.

6. Pemberian rekomendasi izin Pedagang Besar Farmasi (PBF)Cabang, Pedagang Besar Alat Kesehatan (PBAK) dan Industri KecilObat Tradisional (IKOT).

7. Pemberian izin apotik, toko obat.

E. SUB BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

SUB-SUB BIDANG PEMBERDAYAAN INDIVIDU, KELUARGA DANMASYARAKAT BERPERILAKU HIDUP SEHAT DANPENGEMBANGAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBERDAYAMASYARAKAT (UKBM)

Penyelenggaraan promosi kesehatan

F. SUB BIDANG MANAJEMEN KESEHATAN

1. SUB-SUB BIDANG KEBIJAKAN

Penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasibidang kesehatan.

2. SUB-SUB BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGANKESEHATAN

a. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatanyang mendukung perumusan kebijakan.

b. Pengelolaan surkesda.

c. Implementasi penapisan ilmu pengetahuan dan teknologidibidang pelayanan kesehatan.

3. SUB-SUB BIDANG KERJASAMA LUAR NEGERI

Penyelenggaraan kerjasama luar negeri.

4. SUB-SUB BIDANG PENINGKATAN PENGAWASAN DANAKUNTABILITAS

Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan.

5. SUB-SUB BIDANG PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASIKESEHATAN (SIK)

Pengelolaan SIK.

III. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

A. SUB BIDANG PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

1. SUB-SUB BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHANBERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

SALINAN

8

a. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3.

b. Izin pengumpulan limbah B3 kecuali minyak pelumas/ olibekas.

c. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaranlimbah B3.

d. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat.

e. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaanlimbah B3.

f. Izin lokasi pengolahan limbah B3.

g. Izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usahasuatu kegiatan.

2. SUB-SUB BIDANG ANALISIS MENGENAI DAMPAKLINGKUNGAN (AMDAL)

a. Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/ atau kegiatan yangmempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidupsesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkanoleh pemerintah.

b. Pemberian rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan(UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).

c. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan danpemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/ ataukegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL.

d. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan danpemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajibdilengkapi AMDAL.

3. SUB-SUB BIDANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DANPENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

a. Pengelolaan kualitas air.

b. Penetapan kelas air pada sumber air.

c. Pemantauan kualitas air pada sumber air.

d. Pengendalian pencemaran air pada sumber air.

e. Pengawasan terhadap penaatan persyaratan yang tercantumdalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air.

f. Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadappelaksanaan penanggulangan pencemaran air pada keadaandarurat dan/ atau keadaan yang tidak terduga lainnya.

g. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalianpencemaran air.

h. Perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air.

i. Perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasipada tanah.

SALINAN

9

4. SUB-SUB BIDANG PENGELOLAAN KUALITAS UDARA DANPENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

a. Pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerakdan tidak bergerak.

b. Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraanbermotor lama secara berkala.

c. Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara.

d. Pengawasan terhadap penaatan penanggung jawab usahadan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinyapencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak.

e. Pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan.

5. SUB-SUB BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN

a. Pengaturan terhadap pencegahan pencemaran danperusakan wilayah.

b. Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/ataukerusakan wilayah.

c. Pengawasan penaatan instrumen pengendalian pencemarandan/ atau kerusakan.

d. Pemantauan kualitas lingkungan wilayah.

e. Pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitaslingkungan kabupaten.

f. Penegakan hukum terhadap peraturan pengendalianpencemaran dan/atau kerusakan pesisir laut yang dikeluarkanoleh daerah kabupaten atau yang dilimpahkankewenangannya oleh pemerintah.

6. SUB-SUB BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN /ATAU KERUSAKAN TANAH AKIBAT KEBAKARAN HUTANDAN/ ATAU LAHAN

a. Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidupyang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/ atau lahan.

b. Penanggulangan kebakaran hutan dan/ atau lahan.

c. Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/ataupencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengankebakaran hutan dan/ atau lahan yang berdampak ataudiperkirakan dapat berdampak.

d. Pengendalian kerusakan dan/ atau pencemaran lingkunganhidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/ataulahan.

7. SUB-SUB BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN TANAH UNTUK KEGIATAN PRODUKSIBIOMASSA

SALINAN

10

a. Penetapan kriteria baku kerusakan lahan dan/atau tanahuntuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanamanberdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional.

b. Penetapan kondisi lahan dan/ atau tanah.

c. Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atautanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakandapat berdampak.

d. Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/ atau tanahuntuk produksi biomassa.

8. SUB-SUB BIDANG PENANGGULANGAN PENCEMARAN DANKERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT BENCANA

a. Penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakanlingkungan akibat bencana.

b. Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana.

c. Penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencanalingkungan.

9. SUB-SUB BIDANG STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)DAN STANDAR KOMPETENSI PERSONIL BIDANGLINGKUNGAN HIDUP

Pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standarkompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup.

10. SUB-SUB BIDANG PENGEMBANGAN PERANGKAT EKONOMI

LINGKUNGAN

a. Penetapan peraturan daerah di bidang penerapan instrumenekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam danlingkungan.

b. Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomidalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untukdaerah yang bersangkutan.

c. Penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan.

11. SUB-SUB BIDANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMENLINGKUNGAN, EKOLABEL, PRODUKSI BERSIH, DANTEKNOLOGI BERWAWASAN LINGKUNGAN

Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemenlingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasanlingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yangberkelanjutan.

12. SUB-SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)

a. Evaluasi hasil pelaksanaan diklat.

b. Penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup sesuaipermasalahan lingkungan hidup.

13. SUB-SUB BIDANG PELAYANAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

SALINAN

11

Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkunganhidup.

14. SUB-SUB BIDANG PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

Penegakan hukum lingkungan.

15. SUB-SUB BIDANG PERJANJIAN INTERNASIONAL DI BIDANGPENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

a. Pelaksanaan dan pemantauan penaatan atas perjanjianinternasional di bidang pengendalian dampak lingkungan.

b. Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi danprotokol.

16. SUB-SUB BIDANG PERUBAHAN IKLIM DAN PERLINDUNGANATMOSFIR

a. Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampakperubahan iklim.

b. Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon danpemantauan.

c. Pemantauan dampak deposisi asam.

17. SUB-SUB BIDANG LABORATORIUM LINGKUNGAN

Penyediaan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhandaerah.

B. SUB BIDANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (SDA)

SUB-SUB BIDANG KEANEKARAGAMAN HAYATI

a. Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati.

b. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi danpemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati.

c. Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotankeanekaragaman hayati.

d. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasikeanekaragaman hayati.

e. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati.

f. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaandatabase keanekaragaman hayati.

IV. BIDANG PEKERJAAN UMUM

A. SUB BIDANG SUMBER DAYA AIR

1. SUB-SUB BIDANG PENGATURAN

a. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air.

b. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayahsungai.

c. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air padawilayah sungai.

SALINAN

12

d. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber airpada wilayah sungai.

e. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air dan/ ataupada wilayah sungai.

f. Pembentukan komisi irigasi.

2. SUB-SUB BIDANG PEMBINAAN

a. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan,penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada wilayahsungai.

b. Penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan,penggunaan dan pengusahaan air tanah.

c. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertibanpelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayahsungai.

d. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan,dan/ atau pembongkaran bangunan dan/ atau saluran irigasipada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerahirigasi.

e. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaansumber daya air.

f. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air.

3. SUB-SUB BIDANG PEMBANGUNAN/ PENGELOLAAN

a. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai.

b. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai.

c. Pengendalian daya rusak air yang berdampak.

d. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air.

e. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dansekunder pada daerah irigasi.

f. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primerdan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari1.000 ha.

g. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau,waduk dan pantai pada wilayah sungai.

4. SUB-SUB BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.

B. SUB BIDANG BINA MARGA


Pengaturan jalan, meliputi :

a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten/desa berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan denganmemperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan.

SALINAN

13

b. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalankabupaten/ desa.

c. Penetapan status jalan kabupaten/ desa.

d. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringanjalan kabupaten/ desa.


a. Pembinaan jalan meliputi :

(1) Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan danpelatihan para aparatur penyelenggara jalan kabupaten/desa.

(2) Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi danpertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruangmilik jalan, dan ruang pengawasan jalan.

b. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalankabupaten/ desa.

3. SUB-SUB BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENGUSAHAAN

Pembangunan jalan meliputi :

a. Pembiayaan pembangunan jalan kabupaten/ desa.

b. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran,pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalankabupaten/ desa.

c. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten/ desa.

d. Pengembangan dan pengelolaan manajemen jalankabupaten/ desa.

4. SUB-SUB BIDANG PENGAWASAN

Pengawasan jalan meliputi :

a. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten/ desa.

b. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalankabupaten/ desa.

C. SUB BIDANG PERKOTAAN DAN PERDESAAN


a. Penetapan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaandan perdesaan (mengacu kebijakan nasional dan provinsi).

b. Penetapan peraturan daerah mengenai pengembanganperkotaan dan perdesaan berdasarkan Norma, Standar,Prosedur dan Kriteria (NSPK).


a. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunandan pengelolaan Prasarana dan Sarana (PS) perkotaan danpedesaan.

b. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam

SALINAN

14

pembangunan perkotaan dan perdesaan.

3. SUB-SUB BIDANG PEMBANGUNAN

a. Penyiapan program pembangunan sarana dan prasaranaperkotaan dan perdesaan jangka panjang dan jangkamenengah dengan mengacu pada Rencana PembangunanJangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan JangkaMenengah (RPJM) nasional dan provinsi.

b. Penyelenggaraan kerjasama/ kemitraan antara pemerintahdaerah/ dunia usaha/ masyarakat dalam pengelolaan danpembangunan sarana dan prasarana perkotaan danperdesaan.

c. Penyelenggaraan pembangunan PS perkotaan danperdesaan.

d. Pembentukan lembaga/ badan pengelola pembangunanperkotaan dan perdesaan.


a. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaanpembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan danperdesaan.

b. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.

D. SUB BIDANG AIR MINUM


a. Penetapan peraturan daerah mengenai kebijakan danstrategi pengembangan air minum.

b. Penetapan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaipenyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

c. Penetapan peraturan daerah NSPK pelayanan PS air minumberdasarkan Standar, Pedoman dan Manual (SPM) yangdisusun pemerintah dan provinsi.

d. Memberikan izin penyelenggaraan pengembangan SPAM.


a. Penyelesaian masalah dan permasalahannya di daerah.

b. Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan airminum termasuk kepada Badan Pengusahaan Pelayanan(operator) BUMD.


a. Penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhanpengembangan SPAM.

b. Pengembangan SPAM untuk pemenuhan SPM.

c. Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepadakecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat diwilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.

d. Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM.

SALINAN

15

e. Penyediaan PS air minum untuk daerah bencana dan daerahrawan air.

f. Penanganan bencana alam.


a. Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraanpengembangan SPAM.

b. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAMyang utuh.

c. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.

E. SUB BIDANG AIR LIMBAH


a. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PSair limbah mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi.

b. Pembentukan lembaga tingkat daerah sebagai penyelenggaraPS air limbah.

c. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yangditetapkan oleh pemerintah dan provinsi.

d. Memberikan izin penyelenggaraan PS air limbah.


a. Penyelesaian masalah pelayanan di daerah.

b. Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakatdalam penyelenggaraan pengembangan PS air limbah.

c. Penyelenggaraan (bantek) pada kecamatan, pemerintah desaserta kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan PS airlimbah.


a. Penyelenggaraan pembangunan PS air limbah dalam rangkamemenuhi SPM.

b. Penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah.

c. Penanganan bencana alam tingkat lokal.


a. Monitoring penyelenggaraan PS air limbah.

b. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan airlimbah.

c. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM.

F. SUB BIDANG PERSAMPAHAN


a. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PSpersampahan mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi.

SALINAN

16

b. Penetapan lembaga tingkat daerah penyelenggarapengelolaan persampahan.

c. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yangditetapkan oleh pemerintah dan provinsi.

d. Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan.


a. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasamadunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraanpengembangan PS persampahan.

b. Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintahdesa, serta kelompok masyarakat.


a. Penyelengaraan dan pembiayaan pembangunan PSpersampahan.

b. Penyusunan rencana induk pengembangan PSpersampahan.


a. Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembanganpersampahan.

b. Evaluasi kinerja penyelenggaraan.


G. SUB BIDANG DRAINASE


a. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi daerahberdasarkan kebijakan nasional dan provinsi.

b. Penetapan peraturan daerah NSPK drainase dan pematusangenangan berdasarkan SPM yang disusun pemerintah pusatdan provinsi.


Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggaradrainase dan pematusan genangan.


a. Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasisistem drainase dan penanggulangan banjir serta koordinasidengan daerah sekitarnya.

b. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PSdrainase.

c. Penyusunan rencana induk PS drainase.

SALINAN

17


a. Evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase danpengendali banjir.

b. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainasedan pengendalian banjir.


H. SUB BIDANG PERMUKIMAN

1. SUB-SUB BIDANG PENGATURAN KAWASAN SIAP BANGUN(KASIBA) DAN LINGKUNGAN SIAP BANGUN (LISIBA) YANGBERDIRI SENDIRI

a. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi Kasiba/Lisiba.

b. Penetapan Peraturan Daerah NSPK Kasiba dan Lisiba.

2. SUB-SUB BIDANG PEMBANGUNAN KAWASAN SIAP BANGUN(KASIBA) DAN LINGKUNGAN SIAP BANGUN (LISIBA) YANGBERDIRI SENDIRI

a. Penyelenggaraan pembangunan Kasiba/ Lisiba.

b. Pelaksanaan kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasionaldalam pembangunan Kasiba/ Lisiba.

c. Penetapan izin lokasi Kasiba/ Lisiba.

3. SUB-SUB BIDANG PENGAWASAN KAWASAN SIAP BANGUN(KASIBA) DAN LINGKUNGAN SIAP BANGUN (LISIBA) YANGBERDIRI SENDIRI

a. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kasiba danLisiba.

b. Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba.


4. SUB-SUB BIDANG PENGATURAN PERMUKIMAN KUMUH

a. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategipenanggulangan permukiman kumuh.

b. Penetapan peraturan daerah tentang pencegahan timbulnyapermukiman kumuh.

5. SUB-SUB BIDANG PEMBANGUNAN PERMUKIMAN KUMUH

a. Penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh.

b. Pengelolaan peremajaan/ perbaikan permukiman kumuh.

6. SUB-SUB BIDANG PENGAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

a. Melaksanaan pengawasan dan pengendalian permukimankumuh.

SALINAN

18

b. Evaluasi pelaksanaan program penanganan permukimankumuh.


7. SUB-SUB BIDANG PENGATURAN PEMBANGUNAN KAWASAN

a. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategipembangunan kawasan.

b. Penetapan peraturan daerah NSPK pembangunan kawasan.

8. SUB-SUB BIDANG PEMBANGUNAN KAWASAN

Penyelenggaraan pembangunan kawasan strategis nasional.

9. SUB-SUB BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNANKAWASAN

a. Melaksanaan pengawasan dan pengendalian pembangunankawasan.

b. Evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan.


I. SUB BIDANG BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN


a. Penetapan peraturan daerah mengenai bangunan gedungdan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dankriteria nasional.

b. Penetapan kebijakan dan strategi daerah mengenai bangunangedung dan lingkungan.

c. Penetapan kelembagaan bangunan gedung.

d. Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gedung.

e. Pendataan bangunan gedung.

f. Penetapan persyaratan administrasi dan teknis untukbangunan gedung adat, semi permanen, darurat danbangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana.

g. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan danLingkungan (RTBL).


a. Pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraanbangunan gedung dan lingkungannya.

b. Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraanbangunan gedung dan lingkungan.


a. Penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan denganberbasis pemberdayaan masyarakat.

b. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumahnegara yang menjadi aset pemerintah daerah.

SALINAN

19

c. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yangdilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.


a. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalampenyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya.

b. Pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatandan pembongkaran bangunan gedung

c. Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedungdan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskalalokal.

J. SUB BIDANG JASA KONSTRUKSI


Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telahditetapkan.

2. SUB-SUB BIDANG PEMBERDAYAAN

a. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi.

b. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi.

c. Pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi.

d. Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi.

e. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan.

f. Penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi.


a. Pengawasan tata lingkungan.

b. Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinyatertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

V. BIDANG PENATAAN RUANG

A. SUB BIDANG PENGATURAN

1. Penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang.

2. Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruangkawasan/ lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataanruang.

3. Penetapan kawasan strategis.

B. SUB BIDANG PEMBINAAN

1. Sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidangpenataan ruang.

2. Sosialisasi SPM bidang penataan ruang.

3. Pendidikan dan pelatihan.

4. Penelitian dan pengembangan.

SALINAN

20

5. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang.

6. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat.

7. Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat.

C. SUB BIDANG PEMBANGUNAN

1. Perencanaan Tata Ruang

a. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang WilayahKabupaten (RTRWK).

b. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang KawasanStrategis.

c. Penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRWK.

2. Pemanfaatan Ruang

a. Penyusunan program dan anggaran di bidang penataanruang.

b. Pemanfaatan kawasan strategis.

c. Pemanfaatan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)bidang penataan ruang.

d. Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWK.

e. Pemanfaatan investasi di kawasan strategis daerah dankawasan lintas daerah bekerjasama dengan pemerintahdaerah, masyarakat dan dunia usaha.

f. Pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang.

g. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWK danRencana Tata Ruang Kawasan Strategis.

h. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudanstruktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dankawasan strategis.

j. Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatanruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis.

3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

a. Pengendalian pemanfaatan ruang.

b. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis.

c. Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalianpemanfaatan ruang.

d. Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai denganRTRWK.

e. Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai denganRTRWK.

f. Pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakanpengendalian pemanfaatan ruang.

D. SUB BIDANG PENGAWASAN

SALINAN

21

Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang.

VI. BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN

A. SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENGENDALIANPEMBANGUNAN DAERAH

1. SUB-SUB BIDANG PERUMUSAN KEBIJAKAN

a. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan danpengendalian pembangunan daerah.

b. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

c. Penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunandaerah kecamatan/ desa.

d. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

e. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah danantara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri

f. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunandaerah.

g. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan danlingkungan perkotaan.

h. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan danlingkungan perkotaan.

i. Penetapan keserasian pengambangan perkotaan danperdesaan.

j. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasianpengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan.

k. Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dankelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan.

l. Pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan.

m. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan.

n. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembanganpembangunan perwilayahan.

o. Pelaksanaan pedoman dan standar pengembanganpembangunan perwilayahan.

p. Pengembangan wilayah tertinggal dan perbatasan.

q. Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan.

2. SUB-SUB BIDANG BIMBINGAN, KONSULTASI DANKOORDINASI

a. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalianpembangunan daerah.

b. Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalianpembangunan daerah.

c. Kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerahdengan swasta, dalam dan luar negeri.

SALINAN

22

d. Bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunanantar kecamatan/ desa dan antara kecamatan/ desa denganswasta, dalam dan luar negeri.

e. Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan.

f. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan danlingkungan perkotaan di daerah kecamatan/ desa.

g. Konsultasi pelayanan perkotaan.

h. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan dikecamatan/ desa.

i. Konsultasi keserasian pengembangan perkotaan danperdesaan.

j. Bimbingan, supervisi dan konsultasi keserasianpengembangan perkotaan dan perdesaan di kecamatan/ desa.

k. Pengembangan wilayah tertinggal.

l. Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuhdan andalan.

m. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembanganwilayah dan kawasan di kecamatan/ desa

n. Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemenpengembangan wilayah dan kawasan.

o. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembanganwilayah dan kawasan di kecamatan/ desa.

3. SUB-SUB BIDANG MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)

a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaanpembangunan daerah.

b. Penetapan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan/desa.

c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaanpembangunan daerah kecamatan/ desa.

d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasamapembangunan antar kecamatan/ desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri.

e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasandan lingkungan perkotaan.

f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayahtertinggal.

g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaanpengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan

h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasianpengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan.

i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadapkelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dankawasan.

SALINAN

23

VII. BIDANG PERUMAHAN

A. SUB BIDANG PEMBIAYAAN

1. SUB-SUB BIDANG PEMBANGUNAN BARU

a. Penetapan kebijakan, strategi, dan program daerah di bidangpembiayaan perumahan.

b. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Manual (NSPM)bidang pembiayaan perumahan.

c. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturaninstrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistempembiayaan.

d. Fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahankepada para pelaku di daerah.

e. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di daerah.

f. Fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikanrumah serta penyelenggaraan rumah sewa.

g. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaanperumahan.

h. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaanperumahan.

2. SUB-SUB BIDANG PERBAIKAN

a. Penetapan kebijakan, strategi, dan program daerah dibidangpembiayaan perumahan.

b. Penyusunan NSPM bidang pembiayaan perumahan.

c. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturaninstrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistempembiayaan.

d. Fasilitasi bantuan bidang pembiayaan perumahan kepadapara pelaku.

e. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan.

f. Fasilitasi bantuan pembiayaan perbaikan/ pembangunanrumah swadaya milik.

g. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaanperumahan.

h. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaanperumahan.

B. SUB BIDANG PEMBINAAN PERUMAHAN FORMAL


a. Memberikan masukan penyusunan dan penyempurnaanperaturan perundang-undangan bidang perumahan.

SALINAN

24

b. Peninjauan kembali kesesuaian peraturan perundang-undangan bidang perumahan di daerah dengan peraturanperundang-undangan di atasnya.

c. Pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pembangunandan pengembangan di daerah.

d. Pelaksanaan upaya efisiensi pasar dan industri perumahan.

e. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan, produk NSPM,serta kebijakan dan strategi nasional perumahan.

f. Pelaksanaan teknis penyelenggaraan perumahan.

g. Memanfaatkan badan usaha pembangunan perumahan, baikBadan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha MilikDaerah (BUMD), koperasi, perorangan maupun swasta, yangbergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industrikomponen banguan, konsultan, kontraktor dan pengembang.

h. Penyusunan pedoman dan manual perencanaan,pembangunan dan pengelolaan Prasarana, Sarana, Utilitas(PSU).

i. Melaksanakan hasil sosialisasi.

j. Pelaksanaan kegiatan melalui pelaku pembangunanperumahan.

k. Penyelenggaraan perumahan sesuai teknik pembangunan.

l. Pembinaan dan kerjasama dengan badan usahapembangunan perumahan, baik BUMN, koperasi, peroranganmaupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahanbangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktordan pengembang.

m. Fasilitasi pelaksanaan tindakan turun tangan dalampenyelenggaraan pembangunan perumahan dan PSU yangberdampak lokal.

n. Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

o. Fasilitasi percepatan pembangunan perumahan.

p. Pembangunan Rusunawa dan Rusunami lengkap denganpenyediaan tanah, PSU dan melakukan pengelolaan danpemeliharaan diperkotaan, perbatasan internasional, pusatkegiatan, perdagangan/ produksi.

q. Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagaistimulan di RSH, Rusun dan Rusus dengan melaksanakanpengelolaan dan pemeliharaan.

r. Pembangunan rumah contoh (RSH) sebagai stimulan padadaerah terpencil dan uji coba serta fasilitasi pengelolaan,pemeliharaan, penyediaan tanah, PSU umum.

s. Pelaksanaan pembangunan rumah untuk korban bencana dankhusus lainnya serta pengelolaan depo dan pendistribusianlogistik penyediaan lahan, pengaturan, pemanfaatan seluruhbantuan.

SALINAN

25


a. Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan danpengembangan perumahan.

b. Pelaksanaan Standar, Prosedur dan Operasi (SPO) bakupenanganan pengungsi akibat bencana.

c. Pelaksanaan SPM perumahan dan PSU.

d. Pelaksanaan dan atau penerima bantuan perumahan.

e. Penetapan harga sewa rumah.

f. Pelaksanaan pembangunan perumahan untuk penampunganpengungsi lintas kawasan.

3. SUB-SUB BIDANG PEMANFAATAN

a. Pelaksanaan bantuan pembangunan dan kelembagaan sertapenyelenggaraan perumahan dengan dana tugaspembantuan.

b. Pelaksanaan pembangunan rumah susun untuk MBR danrumah khusus.

c. Pengelolaan PSU bantuan pusat.

d. Pembentukan kelembagaan perumahan.

e. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakanpembangunan dan pengelolaan perumahan.

f. Penyusunan pedoman dan manual penghunian, danpengelolaan perumahan setempat dengan acuan umumStandar Pelayanan Minimal (SPM) nasional.

g. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan rusun dan rusus.

C. SUB BIDANG PEMBINAAN PERUMAHAN SWADAYA


a. Perumusan kebijakan dan strategi daerah tentang lembagapendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahandan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahanswadaya.

b. Penyusunan RPJP dan RPJM tentang perumahan swadaya.

c. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya.

d. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentanglembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataanperumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunanperumahan swadaya.

e. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentanglembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataanperumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunanperumahan swadaya.

f. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan danstrategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunanperumahan, pendataan perumahan dan peningkatan

SALINAN

26

kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.

g. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPMpembangunan perumahan swadaya.

h. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkaitdengan pembangunan perumahan swadaya.

2. SUB-SUB BIDANG PEMUGARAN


b. Penyusunan RPJP dan RPJM perumahan swadaya.


d. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentanglembaga pendukung pembangunan perumahan,pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelakupembangunan perumahan swadaya.


f. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan danstrategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunanperumahan, pendataan perumahan dan peningkatankapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.










SALINAN

27




4. SUB-SUB BIDANG PERLUASAN









5. SUB-SUB BIDANG PEMELIHARAAN







SALINAN

28






b. Penyusunan RPJP RPJM perumahan swadaya.







D. SUB BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN

1. SUB-SUB BIDANG SISTEM PENGEMBANGAN KAWASAN

a. Penetapan kebijakan dan strategi daerah dalampengembangan kawasan.

b. Penyusunan Rencana dalam Pembangunan danPengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D).

c. Pembinaan teknis penyusunan RP4D.

d. Penyusunan RP4D.

e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategipengembangan kawasan dan RP4D.

f. Pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategipengembangan kawasan dan RP4D.

2. SUB-SUB BIDANG KAWASAN SKALA BESAR

a. Penetapan kebijakan dan strategi daerah dalampenyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan

SALINAN

29

skala besar.

b. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraanpembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar.

c. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan danpengelolaan kawasan skala besar.

d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraanpembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar.

e. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunandan pengelolaan kawasan skala besar.

3. SUB-SUB BIDANG KAWASAN KHUSUS

a. Penetapan kebijakan dan strategi daerah dalampenyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasankhusus.

b. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraanpembangunan dan pengelolaan kawasan khusus.

c. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan danpengelolaan kawasan khusus.

d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraanpembangunan dan pengelolaan kawasan khusus.

e. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunandan pengelolaan kawasan khusus.

4. SUB-SUB BIDANG KETERPADUAN PRASARANA KAWASAN

a. Penetapan kebijakan dan strategi daerah dalampenyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan.

b. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan

keterpaduan prasarana kawasan.

c. Pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasaranakawasan.

d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraanketerpaduan prasarana kawasan.

e. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduanprasarana kawasan.

5. SUB-SUB BIDANG KESERASIAN KAWASAN

a. Penetapan kebijakan dan strategi daerah dalampenyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunianberimbang.

b. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keserasiankawasan dan lingkungan hunian berimbang.

c. Pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan danlingkungan hunian berimbang.

d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan

SALINAN

30

keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang.

e. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keserasiankawasan dan lingkungan hunian berimbang.

E. SUB BIDANG PEMBINAAN HUKUM, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERTANAHAN UNTUK PERUMAHAN


a. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturanperundang-undangan bidang perumahan.

b. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturanperundang-undangan terkait di bidang perumahan.

c. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undanganbidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminankepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim.

d. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaanperaturan perundang-undangan bidang perumahan.

e. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dansengketa bidang perumahan.

f. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketabidang perumahan.

g. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPMbidang perumahan.

h. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untukpembangunan perumahan.

i. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunanperumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataanpertanahan.

j. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunanperumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataanpertanahan.

k. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentangpembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruangdan penataan pertanahan.

l. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaankebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuaidengan penataan ruang dan penataan pertanahan.

m. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunanperumahan.




c. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan

SALINAN

31

bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminankepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim.




g. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidangperumahan.


i. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunanperumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataanpertanahan di daerah.


k. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentangpembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang danpenataan pertanahan.


m. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunanperumahan.




c. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undanganbidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminankepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim.






SALINAN

32



















m. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan

SALINAN

33

perumahan.


















c. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undanganbidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminankepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim.



SALINAN

34









F. SUB BIDANG PEMBINAAN TEKNOLOGI DAN INDUSTRI


a. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaanpemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomibudaya serta PSU pendukung perumahan.

b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah tentangpendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahanbangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukungperumahan.

c. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentangpendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahanbangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukungperumahan.

d. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerahtentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi danbahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSUpendukung perumahan.




c. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang

SALINAN

35

pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahanbangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukungperumahan.















c. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentangpendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan

SALINAN

36

bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukungperumahan.


G. SUB BIDANG PENGEMBANGAN PELAKU PEMBANGUNANPERUMAHAN, PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SOSIAL BUDAYA


a. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan parapelaku pendukung pembangunan perumahan.

b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah tentangpemberdayaan para pelaku pendukung pembangunanperumahan.

c. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerahtentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunanperumahan.

d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan daerahtentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunanperumahan.

e. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badanusaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunanperumahan.

f. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunanperumahan pemerintah, swasta dan masyarakat.










SALINAN

37

















d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan daerahtentang pemberdayaan para pelaku pendukungpembangunan perumahan.


SALINAN

38






d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan daerahtentang pemberdayaan para pelaku pendukung

pembangunan perumahan.



VIII. BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

A. SUB BIDANG KEPEMUDAAN

1. SUB-SUB BIDANG KEBIJAKAN DI BIDANG KEPEMUDAAN

Penetapan kebijakan di bidang kepemudaan :

a. Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan.

b. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakatdalam pembangunan.

c. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral.

d. Pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas.

e. Kemitraan dan kewirausahaan.

f. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dankeimanan ketaqwaan (IMTAQ).

g. Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dankepeloporan.

h. Pengaturan sistem penganugerahan prestasi.

i. Peningkatan prasarana dan sarana.

j. Pengembangan jaringan dan sistem informasi.

k. Kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan.

l. Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembagakepemudaan.

m. Pencegahan dan perlindungan bahaya distruktif.

SALINAN

39

2. SUB-SUB BIDANG PELAKSANAAN

Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan :

a. Aktivitas kepemudaan yang berskala kabupaten, provinsi,nasional dan internasional.

b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintaskecamatan.

c. Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda.

d. Pendidikan dan pelatihan kepemudaan.

e. Kerjasama antar kecamatan skala kabupaten, provinsi,pemerintah dan internasional.

3. SUB-SUB BIDANG KOORDINASI

Koordinasi bidang kepemudaan :

a. Koordinasi antar dinas instansi terkait.

b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah.

c. Koordinasi antar kecamatan.

4. SUB-SUB BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan :

a. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan.

b. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan.

c. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunanpemerintahan di bidang kepemudaan.

d. Pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standarpelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.

e. Pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasiurusan pemerintahan di bidang kepemudaan.

f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan.

g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan,pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahandi bidang kepemudaan

h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma danstandar di bidang kepemudaan.

B. SUB BIDANG OLAHRAGA

1. SUB-SUB BIDANG KEBIJAKAN DI BIDANG KEOLAHRAGAAN

Penetapan kebijakan di bidang keolahragaan :

a. Pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga.

b. Penyelenggaraan keolahragaan

c. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan.

d. Pengelolaan keolahragaan.

SALINAN

40

e. Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga.

f. Pembangunan dan peningkatan prasarana dan saranaolahraga.

g. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan.

h. Pendanaan keolahragaan

i. Pengembangan IPTEK keolahragaan.

j. Pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan.

k. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakatdalam pembangunan olahraga.

l. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoralserta masyarakat.

m. Pengembangan manajemen olahraga.

n. Kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga.

o. Pengembangan IPTEK olahraga.

p. Peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager danpembina olahraga

q. Pembangunan dan pengembangan industri olahraga.

r. Pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dankesejahteraan pelaku olahraga

s. Pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikatkeolahragaan.

t. Peningkatan dan pembangunan prasarana dan saranaolahraga.

u. Pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan.

v. Kriteria lembaga keolahragaan.

w. Pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga sertapeningkatan kebugaran jasmani masyarakat.

2. SUB-SUB BIDANG PELAKSANAAN

Pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan :

a. Aktivitas keolahragaan skala kabupaten, provinsi, nasional daninternasional.

b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintaskecamatan.

c. Kerjasama antar kecamatan skala kabupaten, provinsi,pemerintah dan internasional.

d. Pembangunan dan penyediaan prasarana dan saranaolahraga.

e. Pendanaan keolahragaan

f. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan.

SALINAN

41

g. Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga

3. SUB-SUB BIDANG KOORDINASI

Koordinasi bidang keolahragaan :

a. Koordinasi antar dinas/ instansi terkait.

b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat.

c. Koordinasi antara kabupaten dan kecamatan.

4. SUB-SUB BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan :

a. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan.

b. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan.

c. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan.

d. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasukolahraga unggulan.

e. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunanpemerintahan.

f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan.

g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan,pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahandi bidang keolahragaan.

h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma danstandar di bidang keolahragaan

i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga.

j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga.

k. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/ dana

IX. BIDANG PENANAMAN MODAL

A. SUB BIDANG KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

1. SUB-SUB BIDANG KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

a. Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembanganpenanaman modal dalam bentuk rencana umum penanamanmodal daerah dan rencana strategis daerah sesuai denganprogram pembangunan daerah, berkoordinasi denganpemerintah provinsi.

b. Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, danpengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan danperencanaan pengembangan penanaman modal,berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.

c. Mengoordinasikan, merumuskan, menetapkan danmelaksanakan kebijakan daerah di bidang penanaman modalmeliputi:

SALINAN

42

(1) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perludipertimbangkan tertutup.

(2) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perludipertimbangkan terbuka dengan persyaratan.

(3) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perludipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di daerah.

(4) Penyusunan peta investasi daerah dan identifikasipotensi sumber daya daerah terdiri dari sumber dayaalam, kelembagaan dan sumber daya manusiatermasuk pengusaha mikro, kecil, menengah,koperasi, dan besar.

(5) Usulan dan pemberian insentif penanaman modal diluar faslitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadikewenangan daerah.

d. Menetapkan peraturan daerah tentang penanaman modaldengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

B. SUB BIDANG PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

1. SUB-SUB BIDANG KERJASAMA PENANAMAN MODAL

a. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasikerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal.

b. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasikerjasama internasional di bidang penanaman modal.

2. SUB-SUB BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL

a. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknispelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosipenanaman modal.

b. Melaksanakan promosi penanaman modal baik di dalamnegeri maupun ke luar negeri.

c. Mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi.

3. SUB-SUB BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL

a. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata caradan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatanpenanaman modal yang menjadi kewenangan daerahberdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayananterpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yangditetapkan oleh Pemerintah.

b. Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan nonperizinan yang menjadi kewenangan daerah.

c. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkanpendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atauinstansi yang memiliki kewenangan perizinan dannonperizinan yang menjadi kewenangan daerah.

d. Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagipenanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.

SALINAN

43

4. SUB-SUB BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAANPENANAMAN MODAL

a. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknispengendalian pelaksanaan penanaman modal.

b. Melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pengawasanpelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi denganPemerintah dan pemerintah provinsi.

5. SUB-SUB BIDANG PENGELOLAAN DATA DAN SISTEMINFORMASI PENANAMAN MODAL

a. Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata carapembangunan dan pengembangan sistem informasipenanaman modal.

b. Membangun dan mengembangkan sistem informasipenanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasipenanaman modal Pemerintah dan pemerintah provinsi.

c. Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usahapenanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal.

d. Memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah.

6. SUB-SUB BIDANG PENYEBARLUASAN, PENDIDIKAN DANPELATIHAN PENANAMAN MODAL

a. Membina dan mengawasi pelaksanaan di bidang sisteminformasi penanaman modal.

b. Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaanpengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberianpelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sisteminformasi penanaman modal kepada aparatur pemerintah dandunia usaha.

c. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal.

X. BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

A. SUB BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI

1. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, danpeleburan, serta pembubaran koperasi.

2. Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, sertapembubaran koperasi.

(Tugas Pembantuan)

3. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman aktapendirian koperasi dalam wilayah kabupaten.

4. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan Anggaran Dasar(AD) yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahanbidang usaha koperasi.

5. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi sesuai dengan

SALINAN

44

pedoman pemerintah.

6. Pembinaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) danUnit Simpan Pinjam (USP) koperasi.

7. Fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USPKoperasi.

(Tugas Pembantuan)

B. SUB BIDANG PEMBERDAYAAN KOPERASI

1. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi:

a. Penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat sesuai dengankebijakan pemerintah;

b. Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatanlaporan tahunan KSP dan USP;

c. Pembinaan KSP dan USP;

d. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibatpembubaran KSP dan USP;

e. Pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP yangtidak melaksanakan kewajibannya;

2. Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhandan pemasyarakatan koperasi.

3. Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi.

4. Perlindungan kepada koperasi.

C. SUB BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MENENGAH (UKM)

1. Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam penumbuhan iklimusaha bagi usaha kecil meliputi:

a. Pendanaan/ penyediaan sumber dana, tata cara dan syaratpemenuhan kebutuhan dana;

b. Persaingan;

c. Prasarana;

d. Informasi;

e. Kemitraan;

f. Perizinan;

g. Perlindungan.

2. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil meliputi:

a. Produksi;

b. Pemasaran;

c. Sumber daya manusia;

d. Teknologi.

3. Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagiUKM meliputi:

SALINAN

45

a. Kredit perbankan;

b. Penjaminan lembaga bukan bank;

c. Modal ventura;

d. Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba Badan UsahaMilik Negara (BUMN);

e. Hibah;

f. Jenis pembiayaan lain.

D. SUB BIDANG PENGAWASAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan Koperasidan UKM.

XI. BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

A. SUB BIDANG PENDAFTARAN PENDUDUK


Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk.

2. SUB-SUB BIDANG SOSIALISASI

Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dankonsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk.

3. SUB-SUB BIDANG PENYELENGGARAAN

a. Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk.

b. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalamsistem administrasi kependudukan, meliputi:

(1) Pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk sertapenerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK);

(2) Pendaftaran perubahan alamat;

(3) Pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayahRepublik Indonesia;

(4) Pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal sementara;

(5) Pendaftaran pindah datang Antarnegara;

(6) Pendaftaran penduduk yang tinggal di perbatasan antarnegara;

(7) Pendataan penduduk rentan AdministrasiKependudukan;

(8) Penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaranpenduduk;

(9) Penatausahaan pendaftaran penduduk.

4. SUB-SUB BIDANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI

SALINAN

46

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaranpenduduk.

5. SUB-SUB BIDANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGANSUMBER DAYA MANUSIA

Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelolapendaftaran penduduk.


Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk.

B. SUB BIDANG PENCATATAN SIPIL


Penetapan kebijakan pencatatan sipil.


Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dankonsultasi pelaksanaan pencatatan sipil.


a. Koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil.

b. Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistemadministrasi kependudukan meliputi:

(1) Pencatatan kelahiran;

(2) Pencatatan lahir mati;

(3) Pencatatan perkawinan;

(4) Pencatatan perceraian;

(5) Pencatatan kematian;

(6) Pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak danpengesahan anak;

(7) Pencatatan perubahan nama;

(8) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan;

(9) Pencatatan peristiwa penting lainnya;

(10) Pencatatan perubahan dan pembatalan akta;

(11) Penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatansipil;

(12) Penatausahaan dokumen pencatatan sipil.


Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencatatansipil.


Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelolapencatatan sipil.

SALINAN

47


Pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil.

C. SUB BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASIKEPENDUDUKAN


Penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasikependudukan


Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dankonsultasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan


a. Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

b. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data.

c. Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya sertajaringan komunikasi data sampai dengan tingkat kecamatanatau kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumenpenduduk.

d. Pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan.

e. Pembangunan replikasi data kependudukan di daerah.

f. (1)

Pembangunan bank data kependudukan.

(2) Pembangunan tempat perekaman data kependudukan dikecamatan.

g. Perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk danpencatatan sipil serta pemutakhiran data pendudukmenggunakan sistem informasi administrasi kependudukan.

h. Penyajian dan diseminasi informasi penduduk.

i. (1) Perlindungan data pribadi penduduk pada bank datakependudukan.

(2) Perlindungan data pribadi penduduk dalam prosesdan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil.


Pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasikependudukan.


Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelolainformasi administrasi kependudukan.


Pengawasan atas pengelolaan informasi administrasikependudukan.

SALINAN

48

D. SUB BIDANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN


a. Penetapan kebijakan perkembangan kependudukan.

b. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteriapenyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangankualitas, pengarahan mobilitas dan persebaran pendudukserta perlindungan penduduk.


a. Pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk,pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan pendudukdalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan.

b. Pembuatan analisis pengendalian kuantitas penduduk,pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk dan perlindungan pendudukserta pembangunan berwawasan kependudukan

c. Koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaankebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangankualitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk,pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk,perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasankependudukan.

d. Pelaporan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk,pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, dan perlindungan pendudukdalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan.


Pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitaspenduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahanmobilitas/ penataan persebaran penduduk, perlindungan pendudukserta pembangunan berwawasan kependudukan.


Pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk,pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataanpersebaran penduduk, perlindungan penduduk, dan pembangunanberwawasan kependudukan.

E. SUB BIDANG PERENCANAAN KEPENDUDUKAN


Penetapan kebijakan perencanaan kependudukan.


a. (1) Penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukanantar dan dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah.

(2) Penyelenggaraan kerjasama dengan organisasikemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi

SALINAN

49

kependudukan.

b. Penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dananalisis dampak kependudukan.

c. Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator,proyeksi, dan analisis dampak kependudukan serta kebijakankependudukan kepada khalayak sasaran.

d. Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukansecara periodik.

e. Pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dananalisis dampak kependudukan untuk perencanaanpembangunan berbasis penduduk.


Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan indikator kependudukan,proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, sertapenyerasian kebijakan kependudukan.


Pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dananalisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakankependudukan.

XII. BIDANG KETENAGAKERJAAN

SUB BIDANG KETENAGAKERJAAN

A. SUB-SUB BIDANG KEBIJAKAN, PERENCANAAN, PEMBINAAN, DANPENGAWASAN

1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, penetapan kebijakandaerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusanpemerintahan bidang ketenagakerjaan.

2. Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, danpelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidangketenagakerjaan.

3. Penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidangketenagakerjaan.

4. Pembentukan kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) bidang ketenagakerjaan.

5. Perencanaan tenaga kerja, pembinaan perencanaan tenaga kerjamikro pada instansi/tingkat perusahaan, pembinaan danpenyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan.

B. SUB-SUB BIDANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)APARATUR

1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dankriteria monitoring evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksanaurusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksanaurusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, sertaevaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan

SALINAN

50

pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yangmenangani bidang ketenagakerjaan.

5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsionalbidang ketenagakerjaan.

C. SUB-SUB BIDANG PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITASTENAGA KERJA

1. Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja.

2. Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas.

3. Pelaksanaan program peningkatan produktivitas.

4. Penyelenggaraan perizinan/ pendaftaran lembaga pelatihan sertapengesahan kontrak/ perjanjian magang dalam negeri.

5. Koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasilembaga pelatihan kerja.

D. SUB-SUB BIDANG PEMBINAAN DAN PENEMPATAN TENAGAKERJA DALAM NEGERI

1. Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencarikerja (pencaker) dan lowongan kerja.

2. Penyusunan, pengolahan dan penganalisisan data pencaker dandata lowongan kerja.

3. Pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatankepada pencaker dan pengguna tenaga kerja.

4. Pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja.

5. Penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja.

6. Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) danLembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan.

7. Penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS danlembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukankegiatan.

8. Pemberikan rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraanpameran bursa kerja/ job fair .

9. Fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansiadan perempuan.

10. Penyuluhan, Rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja,serta penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)/Antar Kerja Lokal (AKL).

11. Penerbitan Surat Persetujuan Penemapatan (SPP) AKL.

12. Penerbitan rekomendasi izin operasional Tenaga Kerja Sukarela(TKS) Luar Negeri, TKS Indonesia, lembaga sukarela Indonesiayang akan beroperasi pada 1 (satu) daerah.

13. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasanpendayagunaan TKS dan lembaga sukarela.

SALINAN

51

14. Pendaftaran dan fasilitasi pembentukan Tenaga Kerja Mandiri(TKM).

15. Penerbitan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)perpanjangan untuk Tenaga Kerja Asing (TKA) yang lokasi kerjanyadalam wilayah kabupaten.

16. Monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanyadalam wilayah kabupaten.

17. Pelaksanaan pelatihan/ bimbingan teknis, penyebarluasan danpenerapan teknologi tepat guna.

18. Penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbinganusaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya.

E. SUB-SUB BIDANG PEMBINAAN DAN PENEMPATAN TENAGAKERJA LUAR NEGERI

1. Pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon TenagaKerja Indonesia (TKI).

2. Pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon TKI.

3. Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateralpenempatan TKI yang pelaksanaannya di wilayah kabupaten.

4. Penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang PerusahaanPenempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).

5. Penerbitan rekomendasi paspor TKI berdasarkan asal/ alamat calonTKI.

6. Penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI danpengawasan penyetoran dana perlindungan TKI.

7. Sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan TKI keluar negeri.

8. Penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke luarnegeri.

9. Pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan maupunperlindungan TKI.

10. Penerbitan rekomendasi perizinan tempat penampungan di wilayahkabupaten.

11. Pelayanan kepulangan TKI yang berasal dari kabupaten.

F. SUB-SUB BIDANG PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DANJAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

1. Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan.

2. Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB), perjanjian pekerjaanantara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyediajasa pekerja/ buruh dalam satu kabupaten.

3. Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) padaperusahaan dalam satu kabupaten.

4. Penerbitan izin operasional perusahaan penyedia jasapekerja/buruh yang berdomisili di kabupaten dan pendaftaranperjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan

SALINAN

52

perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh dalam satu kabupaten.

5. Pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh atas rekomendasi pusat dan atau provinsi.

6. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial,mogok kerja, dan penutupan perusahaan.

7. Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luarpengadilan.

8. Penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaanmediator, konsiliator, arbiter.

9. Pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubunganindustrial.

10. Bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan.

11. Penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimum kabupatenkepada gubernur.

12. Pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja.

13. Pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan diperusahaan.

14. Pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelakuhubungan industrial.

15. Verifikasi keanggotaan Serikat Pekerja (SP)/ Serikat Buruh (SB).

16. Pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/ buruhdan melaporkannya kepada provinsi.

17. Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/ buruhuntuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan berdasarkanhasil verifikasi.

G. SUB-SUB BIDANG PEMBINAAN KETENAGAKERJAAN

1. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan.

2. Pemeriksaan/ pengujian terhadap perusahaan dan obyekpengawasan ketenagakerjaan.

3. Penerbitan/ rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasanketenagakerjaan.

4. Penanganan kasus/ melakukan penyidikan terhadap perusahaandan pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan.

5. Pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan danKesehatan Kerja (SMK3).

6. Pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3.

7. Pengkajian dan perekayasaan bidang norma ketenagakerjaan,hygiene perusahaan, ergonomi, keselamatan kerja yang bersifatstrategis.

8. Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang normaketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifatstrategis.

SALINAN

53

9. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaanpengawasan ketenagakerjaan.

10. Fasilitasi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan.

11. Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan.

12. Pengusulan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaankepada pemerintah dan/ atau pemerintah provinsi.

13. Pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan kepadapemerintah.

14. Pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawasketenagakerjaan kepada pemerintah.

15. Pengusulan kartu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidangketenagakerjaan kepada pemerintah.

XIII. BIDANG KETAHANAN PANGAN

SUB BIDANG KETAHANAN PANGAN

A. SUB–SUB BIDANG KETAHANAN PANGAN

1. Identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan sertakeragaman konsumsi pangan masyarakat

2. Pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahanbaku lokal

3. Pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan.

4. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibatmenurunnya ketersediaan pangan.

5. Identifikasi cadangan pangan masyarakat.

6. Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu.

7. Pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat.

8. Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawanpangan.

9. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibatmenurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan.

10. Identifikasi kelompok rawan pangan.

11. Identifikasi infrastruktur distribusi pangan.

12. Pengembangan infrastruktur distribusi pangan.

13. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibatpenurunan akses pangan.

14. Informasi harga.

15. Pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkanmasyarakat.

16. Identifikasi pangan pokok masyarakat.

SALINAN

54

17. Peningkatan mutu konsumsi masyarakat.

18. Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk panganmasyarakat.

19. Analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat.

20. Analisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat

21. Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikanskala kecil/rumah tangga.

22. Identifikasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan tokohmasyarakat.

23. Pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat.

24. Pengembangan ”trust fund” di daerah.

25. Pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)untuk ketahanan pangan.

26. Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan.

B. SUB–SUB BIDANG KEAMANAN PANGAN

1. Penerapan standar BMR.

2. Pelatihan inspektur, fasilitator, Penyidik Pegawai Negeri Sipil(PPNS) keamanan pangan

3. Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamananpangan.

4. Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima.

XIV. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

A. SUB BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)

1. SUB-SUB BIDANG KEBIJAKAN PELAKSANAAN PUG

a. Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG.

b. Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG.

2. SUB-SUB BIDANG KELEMBAGAAN PUG

a. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembanganmekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, Pusat StudiWanita (PSW), lembaga penelitian dan pengembangan,lembaga non pemerintah .

b. Koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yangresponsif gender.

c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

3. SUB-SUB BIDANG PELAKSANAAN PUG

a. Pelaksanaan analisis gender, perencanaan anggaran yang

SALINAN

55

responsif gender, dan pengembangan materi Komunikasi,Informasi dan Edukasi (KIE) PUG.

b. Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunanterutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukumdan Hak Asasi Manusia (HAM) dan politik.

c. Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin.

B. SUB BIDANG KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

1. SUB-SUB BIDANG KEBIJAKAN KUALITAS HIDUPPEREMPUAN

Penyelenggaraan kebijakan daerah dalam peningkatan kualitashidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunanterutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum danHAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya.

2. SUB-SUB BIDANG PENGINTEGRASIAN KEBIJAKAN KUALITASHIDUP PEREMPUAN

Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuandalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukumdan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya.

3. SUB-SUB BIDANG KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKANKUALITAS HIDUP PEREMPUAN

Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalambidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik,lingkungan, dan sosial budaya.

4. SUB-SUB BIDANG KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Penyelenggaraan kebijakan daerah dalam perlindungan perempuanterutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerjaperempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, danperempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana.

5. SUB-SUB BIDANG PENGINTEGRASIAN KEBIJAKANPERLINDUNGAN PEREMPUAN

Fasilitasi pengintegrasian kebijakan daerah dalam perlindunganperempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenagakerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat,dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkenabencana.

6. SUB-SUB BIDANG KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKANPERLINDUNGAN PEREMPUAN

Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuanterutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerjaperempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, danperempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana.

C. SUB BIDANG PERLINDUNGAN ANAK

1. SUB-SUB BIDANG KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN DANPERLINDUNGAN ANAK

a. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan danperlindungan anak.

SALINAN

56

b. Penetapan kebijakan daerah untuk kesejahteraan danperlindungan anak.

2. SUB-SUB BIDANG PENGINTEGRASIAN HAK-HAK ANAKDALAM KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan programpembangunan.

3. SUB-SUB BIDANG KOORDINASI PELAKSANAANKESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak ..

D. SUB BIDANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKAT DANDUNIA USAHA

1. SUB-SUB BIDANG PENGUATAN LEMBAGA/ ORGANISASIMASYARAKAT DAN DUNIA USAHA UNTUK PELAKSANAANPUG DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DANPERLINDUNGAN ANAK

Fasilitasi penguatan lembaga/ organisasi masyarakat dan duniausaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan danperlindungan anak.

2. SUB-SUB BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATANJARINGAN KERJA LEMBAGA MASYARAKAT DAN DUNIAUSAHA UNTUK PELAKSANAAN PUG, KESEJAHTERAAN DANPERLINDUNGAN ANAK

a. Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerjalembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaanPUG, kesejahteraan dan perlindungan anak.

b. Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasasosial untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender(KKG) dan perlindungan anak.

E. SUB BIDANG DATA DAN INFORMASI GENDER DAN ANAK

1. SUB-SUB BIDANG DATA TERPILAH MENURUT JENISKELAMIN DARI DI SETIAP BIDANG TERKAIT

Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi gender dananak dengan merujuk pada kebijakan nasional.

2. SUB-SUB BIDANG DATA DAN INFORMASI GENDER DANANAK

a. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis,pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi genderdan anak.

b. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis,pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi genderdan anak.

3. SUB-SUB BIDANG KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI(KIE)

e. Analisis, pemanfaatan, penyebarluasan danpendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin,

SALINAN

57

khusus perempuan dan anak.

f. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaanpendataan dan sistem informasi gender dan anak.

g. Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi).

XV. BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGAN SEJAHTERA

A. SUB BIDANG PELAYANAN KELUARGA BERENCANA (KB) DANKESEHATAN REPRODUKSI

SUB-SUB BIDANG KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN JAMINANDAN PELAYANAN KB, PENINGKATAN PARTISIPASI PRIA,PENANGGULANGAN MASALAH KESEHATAN REPRODUKSI,SERTA KELANGSUNGAN HIDUP IBU, BAYI DAN ANAK

1. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatanpartisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi,serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak.

2. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatanreproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB,peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatanreproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.

3. Penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dankesehatan reproduksi, termasuk pelayanan KB di rumah sakit.

4. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatanperencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria,sasaran “Unmet Need”, sasaran penanggulangan masalahkesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayidan anak.

5. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempatpelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasipria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, sertakelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.

6. Pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasipria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, sertakelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.

7. Pemantauan tingkat drop out peserta KB.

8. Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayananKB dan pembinaan penyuluh KB.

9. Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB.

10. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatanreproduksi.

11. Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadarankeluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan,terbebas dari HIV/ AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS).

12. Pembinaan penyuluh KB.

13. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasiKB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan

SALINAN

58

reproduksi.

14. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantapdan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman,berkualitas dan merata.

15. Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan carakontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskindan kelompok rentan.

16. Penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsibagi peserta mandiri.

17. Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosikesehatan reproduksi.

18. Pelaksanaan informed choice dan informed consent dalam programKB.

B. SUB BIDANG KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA (KRR)

SUB-SUB BIDANG KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN KRR DANPERLINDUNGAN HAK-HAK REPRODUKSI

1. Penetapan kebijakan KRR, pencegahan HIV/ AIDS, IMS danbahaya Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA).

2. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA.

3. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA.

4. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempatpelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/ AIDS, IMS dan bahayaNAPZA.

5. Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA.

6. Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan KRR termasukpencegahan HIV/ AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektorpemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya OrganisasiMasyarakat (LSOM).

7. Penetapan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintahdengan sektor LSOM.

8. Pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/ AIDS, IMS danNAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM.

9. Penetapan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/ AIDS, IMSdan bahaya NAPZA.

10. Penetapan prioritas kegiatan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA.

11. Pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselorsebaya KRR termasuk pencegahan HIV/ AIDS, IMS dan bahayaNAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM.

C. SUB BIDANG KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA

SUB-SUB BIDANG KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN

SALINAN

59

PENGEMBANGAN KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA

1. Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan danpemberdayaan keluarga.

2. Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan danpemberdayaan keluarga.

3. Penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan danpemberdayaan keluarga.

4. Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina KeluargaRemaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL).

5. Penyelenggaraan BKB, BKR, dan BKL termasuk pendidikan pra-melahirkan.

6. Pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga.

7. Pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaankeluarga.

8. Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan,kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompokUsaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

9. Pelaksanaan pendampingan/ magang bagi para kader/ anggotakelompok UPPKS.

10. Pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi,dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS.

11. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga.

D. SUB BIDANG PENGUATAN PELEMBAGAAN KELUARGA KECILBERKUALITAS

SUB-SUB BIDANG KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN PENGUATANPELEMBAGAAN KELUARGA KECIL BERKUALITAS DAN JEJARINGPROGRAM

1. Penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaankeluarga kecil berkualitas dan jejaring program.

2. Penyelenggaraan dukungan operasional penguatan pelembagaankeluarga kecil berkualitas dan jejaring program.

3. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatanpelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program.

4. Pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatanfungsional penyuluh KB.

5. Penetapan petunjuk teknis pengembangan peran InstitusiMasyarakat Pedesaan/ Perkotaan (IMP) dalam program KBnasional.

6. Penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh KB.

7. Pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakaninstitusi masyarakat program KB nasional dalam rangkakemandirian.

8. Penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program

SALINAN

60

KB nasional.

9. Pelaksanaan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalammendukung program KB nasional, termasuk jajaran medis teknistokoh masyarakat dan tokoh agama.

10. Penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB.

11. Penyediaan dukungan operasional penyuluh KB.

12. Penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KBnasional.

13. Pelaksanaan pembinaan teknis IMP dalam program KB nasional.

14. Pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja programKB nasional dalam rangka kemandirian.

15. Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan programKB nasional di daerah.

16. Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian.

17. Pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis.

18. Pendayagunaan Sumber Daya Manusia (SDM) program terlatih,serta perencanaan dan penyiapan kompetensi SDM program yangdibutuhkan daerah.

19. Pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhanprogram peningkatan kinerja SDM

E. SUB BIDANG ADVOKASI DAN KOMUNIKASI, INFORMASI, DANEDUKASI (KIE)

SUB-SUB BIDANG KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN ADVOKASIDAN KIE

1. Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE.

2. Penyelenggaraan operasional advokasi KIE.

3. Penetapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE.

4. Penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE.

5. Pelaksanaan advokasi, KIE, serta konseling program KB dan KRR.

6. Pelaksanaan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga,penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program KB.

7. Pemanfaatan prototipe program KB/ Kesehatan Reproduksi (KR),KRR, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatanpelembagaan keluarga kecil berkualitas.

8. Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/ AIDS, IMS,dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi.

F. SUB BIDANG INFORMASI DAN DATA MIKRO KEPENDUDUKAN DANKELUARGA

SUB-SUB BIDANG KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN DATA MIKROKEPENDUDUKAN DAN KELUARGA

1. Penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta datamikro kependudukan dan keluarga.

SALINAN

61

2. Penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dankeluarga.

3. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta datamikro kependudukan dan keluarga.

4. Informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga.

5. Pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program KBnasional.

6. Pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data mikrokependudukan dan keluarga.

7. Pengelolaan data dan informasi program KB nasional sertapenyiapan sarana dan prasarana.

8. Pemanfaaan data dan informasi program KB nasional untukmendukung pembangunan daerah.

9. Pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalampelaksanaan e-government dan melakukan diseminasi informasi

G. SUB BIDANG KESERASIAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN

SUB-SUB BIDANG PENYERASIAN DAN KETERPADUANKEBIJAKAN KEPENDUDUKAN

1. Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaanprogram kependudukan terpadu antara perkembangankependudukan (aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas) denganpembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan didaerah.

2. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengaturperkembangan dan dinamika kependudukan di daerah.

3. Penyerasian isu kependudukan ke dalam program pembangunan didaerah.

4. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengaturperkembangan dan dinamika kependudukan di daerah.

H. SUB BIDANG PEMBINAAN

SUB-SUB BIDANG KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN PEMBINAAN

Monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaanprogram KB nasional di daerah.

XVI. BIDANG PERHUBUNGAN

A. SUB BIDANG PERHUBUNGAN DARAT

SUB-SUB BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasijalan kabupaten.

2. Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkiruntuk umum.

3. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaanjalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten.

SALINAN

62

4. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi.

5. Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C.

6. Pengesahaan rancang bangun terminal penumpang Tipe C.

7. Pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, Tipe B,dan Tipe C.

8. Pembangunan terminal angkutan barang.

9. Pengoperasian terminal angkutan barang.

10. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraanuntuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satukabupaten.

11. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalankabupaten.

12. Pemberian izin trayek angkutan perdesaan/ angkutan kota.

13. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barangpada jaringan jalan kabupaten.

14. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untukangkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten.

15. Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayahkabupaten.

16. Pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa.

17. Pemberian izin usaha angkutan pariwisata.

18. Pemberian izin usaha angkutan barang.

19. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kota/pedesaan.

20. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan danpenghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberiisyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalanserta fasilitas pendukung.

21. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalankabupaten.

22. Penyelenggaraan andalalin di jalan kabupaten.

23. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaanlalu lintas di jalan kabupaten.

24. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yangmengakibatkan korban meninggal dunia dan/ atau yang menjadi isudaerah.

25. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.

26. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya.

27. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas dijalan kabupaten.

28. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran:

SALINAN

63

a. Perda bidang LLAJ;

b. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan;

c. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala;

d. Perizinan angkutan umum.

29. Pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintasdi daerah.

30. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.

31. Pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bemotor.

32. Pemberian izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannyadalam satu wilayah kabupaten.

33. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten.

34. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten.

35. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten.

36. Pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihanmengemudi.

B. SUB BIDANG PERKERETAAPIAN

1. Penetapan rencana induk perkeretaapian daerah.

2. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah meliputi :

a. Penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangansistem perkeretaapian daerah yang jaringannya berada diwilayah kabupaten;

b. Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan tekniskepada pengguna dan penyedia jasa; dan

c. Pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian daerah.

3. Pengusahaan prasarana kereta api umum yang tidak dilaksanakanoleh badan usaha prasarana kereta api.

4. Penetapan izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus yangjaringan jalurnya dalam kabupaten.

5. Penetapan jalur kereta api khusus yang jaringan dalam wilayahkabupaten.

6. Penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta apidan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izindan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilikdan/atau Pemerintah Daerah.

7. Penetapan jaringan pelayanan kereta api dalam satu daerah.

8. Penetapan jaringan pelayanan kereta api perkotaan berada dalamkabupaten.

9. Penetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakangerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasian didalam wilayah kabupaten.

10. Izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengankereta api umum untuk pelayanan angkutan antar kota dan

SALINAN

64

perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu kabupaten.

11. Penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayananangkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat danpelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembanganwilayah, untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yanglintas pelayanannya dalam satu kabupaten.

XVII. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

A. SUB BIDANG POS DAN TELEKOMUNIKASI

1. SUB-SUB BIDANG POS

a. Penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan.

b. Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasatitipan

c. Pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen.

d. Penertiban jasa titipan untuk kantor agen.

2. SUB-SUB BIDANG TELEKOMUNIKASI

a. Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untukkeperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupanareanya kabupaten sepanjang tidak menggunakan spektrumfrekuensi radio.

b. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izinpenyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal wireline (end toend) cakupan kabupaten.

c. Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunankewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi.

d. Pemberian izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/ Gedung(IKR/G).

e. Pengawasan/ pengendalian terhadap penyelenggaraantelekomunikasi yang cakupan areanya kabupaten,pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan,penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atausejenisnya.

f. Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator.

g. Penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi.

3. SUB-SUB BIDANG SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN ORBITSATELIT (ORSAT)

a. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menaratelekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi.

b. Pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabeltelekomunikasi.

c. Pemberian izin Hinder Ordonantie (Ordonansi Gangguan).

d. Pemberian izin instalansi penangkal petir.

e. Pemberian izin instalansi genset.

SALINAN

65

4. SUB-SUB BIDANG STANDARISASI POS DANTELEKOMUNIKASI

a. Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaranstandarisasi pos dan telekomunikasi.

b. Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkattelekomunikasi.

5. SUB-SUB BIDANG KELEMBAGAAN INTERNASIONAL POSDAN TELEKOMUNIKASI

Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dantelekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerahperbatasan dengan negara tetangga.

B. SUB BIDANG SARANA KOMUNIKASI DAN DISEMINASI INFORMASI

1. SUB-SUB BIDANG PENYIARAN

a. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakandata teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio.

b. Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiunpemancar radio dan/atau televisi.

2. SUB-SUB BIDANG KELEMBAGAAN KOMUNIKASI SOSIAL

Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial.

3. SUB-SUB BIDANG KELEMBAGAAN KOMUNIKASIPEMERINTAH DAERAH

Pelaksanaan diseminasi informasi nasional.

4. SUB-SUB BIDANG KEMITRAAN MEDIA

Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media.

XVIII. BIDANG PERTANAHAN

A. SUB BIDANG IZIN LOKASI

1. Penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapanpersyaratan.

2. Kompilasi bahan koordinasi.

3. Pelaksanaan rapat koordinasi.

4. Pelaksanaan peninjauan lokasi.

5. Penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknispertanahan dari kantor pertanahan kabupaten dan pertimbanganteknis lainnya dari instansi terkait.

6. Pembuatan peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasiyang diterbitkan.

7. Penerbitan surat keputusan izin lokasi

8. Pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan suratkeputusan izin lokasi dengan pertimbangan kepala kantor

SALINAN

66

pertanahan kabupaten.

9. Monitoring dan pembinaan perolehan tanah.

B. SUB BIDANG PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

1. Penetapan lokasi.

2. Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturanperundang-undangan.

3. Pelaksanaan penyuluhan.

4. Pelaksanaan inventarisasi.

5. Pembentukan Tim Penilai Tanah

6. Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari Lembaga/ Tim PenilaiTanah.

7. Pelaksanaan musyawarah.

8. Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian.

9. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian.

10. Penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian.

11. Pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapankepala kantor pertanahan kabupaten.

C. SUB BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN

1. Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanahgarapan.

2. Penelitian terhadap obyek dan subyek sengketa.

3. Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan.

4. Koordinasi dengan kantor pertanahan untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya

5. Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untukmendapatkan kesepakatan para pihak

D. SUB BIDANG PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DANSANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN

1. Pembentukan tim pengawasan pengendalian.

2. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untukpembangunan

E. SUB BIDANG PENETAPAN SUBYEK DAN OBYEK REDISTRIBUSITANAH, SERTA GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUMDAN TANAH ABSENTEE

1. Pembentukan panitia pertimbangan landreform dan sekretariatpanitia.

2. Pelaksanaan sidang yang membahas hasil inventarisasi untukpenetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta gantikerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee.

3. Pembuatan hasil sidang dalam berita acara.

SALINAN

67

4. Penetapan tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee sebagaiobyek landreform berdasarkan hasil sidang panitia.

5. Penetapan para penerima redistribusi tanah kelebihan maksimumdan tanah absentee berdasarkan hasil sidang panitia

6. Penerbitan surat keputusan subyek dan obyek redistribusi tanahserta ganti kerugian.

F. SUB BIDANG PENETAPAN TANAH ULAYAT

1. Pembentukan panitia peneliti

2. Penelitian dan kompilasi hasil penelitian.

3. Pelaksanaan dengar pendapat umum dalam rangka penetapantanah ulayat.

4. Pengusulan rancangan peraturan daerah tentang penetapan tanahulayat.

5. Pengusulan pemetaan dan pencatatan tanah ulayat dalam daftartanah kepada kantor pertanahan kabupaten.

6. Penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah danmufakat.

G. SUB BIDANG PEMANFAATAN DAN PENYELESAIAN MASALAHTANAH KOSONG

1. Inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatantanaman pangan semusim.

2. Penetapan bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapatdigunakan untuk tanaman pangan semusim bersama dengan pihaklain berdasarkan perjanjian

3. Penetapan pihak-pihak yang memerlukan tanah untuk tanamanpangan semusim dengan mengutamakan masyarakat setempat.

4. Fasilitasi perjanjian kerjasama antara pemegang hak tanah denganpihak yang akan memanfaatkan tanah dihadapan/ diketahui olehkepala desa/ lurah dan camat setempat dengan perjanjian untukdua kali musim tanam.

5. Penanganan masalah yang timbul dalam pemanfaatan tanahkosong jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalamperjanjian.

H. SUB BIDANG IZIN MEMBUKA TANAH

1. Penerimaan dan pemeriksaan permohonan

2. Pemeriksaan lapang dengan memperhatikan kemampuan tanah,status tanah dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW)kabupaten.

3. Penerbitan izin membuka tanah dengan memperhatikanpertimbangan teknis dari kantor pertanahan kabupaten.

4. Pengawasan dan pengendalian penggunaan izin membuka tanah.

(Tugas Pembantuan)

SALINAN

68

I. SUB BIDANG PERENCANAAN PENGGUNAAN TANAH WILAYAHKABUPATEN

1. Pembentukan tim koordinasi.

2. Kompilasi data dan informasi yang terdiri dari :

a. Peta pola Penatagunaan tanah atau peta wilayah tanah usahaatau peta persediaan tanah dari kantor pertanahan setempat;

b. Rencana Tata Ruang Wilayah;

c. Rencana pembangunan yang akan menggunakan tanah baikrencana pemerintah, pemerintah kabupaten, maupun investasiswasta.

3. Analisis kelayakan letak lokasi sesuai dengan ketentuan dankriteria teknis dari instansi terkait.

4. Penyiapan draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah

5. Pelaksanaan rapat koordinasi terhadap draft rencana letak kegiatanpenggunaan tanah dengan instansi terkait.

6. Konsultasi publik untuk memperoleh masukan terhadap draftrencana letak kegiatan penggunaan tanah.

7. Penyusunan draft final rencana letak kegiatan penggunaan tanah.

8. Penetapan rencana letak kegiatan penggunaan tanah dalam bentukpeta dan penjelasannya dengan keputusan bupati.

9. Sosialisasi tentang rencana letak kegiatan penggunaan tanahkepada instansi terkait.

10. Evaluasi dan penyesuaian rencana letak kegiatan penggunaantanah berdasarkan perubahan RTRW dan perkembangan realisasipembangunan.

XIX. BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

A. SUB BIDANG BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN

1. SUB-SUB BIDANG PENETAPAN KEBIJAKANPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umumnasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan ideologinegara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarahkebangsaan dan penghargaan kebangsaan.

2. SUB-SUB BIDANG PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara,wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaandan penghargaan kebangsaan.

3. SUB-SUB BIDANG PEMBINAAN PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN

Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan,

SALINAN

69

kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan, supervisi dankonsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangandan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasankebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan danpenghargaan kebangsaan.

4. SUB-SUB BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan,kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan ideologinegara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarahkebangsaan dan penghargaan kebangsaan.

5. SUB-SUB BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR

Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahananideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilaisejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.

B. SUB BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL


Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepadakebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidangkewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat,perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan,penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembagaasing.


Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara,wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaandan penghargaan kebangsaan.


Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan,kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisidan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan,pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini,kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja,penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial,pengawasan orang asing dan lembaga asing.


Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan,kelurahan, desa dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini,kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja,penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial,pengawasan orang asing dan lembaga asing.


Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kewaspadaandini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenagakerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial,pengawasan orang asing dan lembaga asing.

C. KETAHANAN SENI, BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN

SALINAN

70


Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepadakebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidangketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembaurandan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penangananmasalah sosial kemasyarakatan.


Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya,agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya,organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosialkemasyarakatan.


Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan,kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisidan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan,pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya,agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya,organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosialkemasyarakatan.


Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan,kelurahan, desa dan masyarakat bidang ketahanan seni danbudaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasibudaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosialkemasyarakatan.


Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahananseni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran danakulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penangananmasalah sosial kemasyarakatan.

D. POLITIK DALAM NEGERI


Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepadakebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidangsistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan,kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasipemilu, pilpres dan pilkada.


Pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik,kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik,budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada.


SALINAN

71

Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan,kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisidan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan,pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasipolitik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partaipolitik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres danpilkada.


Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan,kelurahan, desa dan masyarakat bidang sistem dan implementasipolitik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partaipolitik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres danpilkada.


Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem danimplementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan,kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasipemilu, pilpres dan pilkada.

E. KETAHANAN EKONOMI


Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepadakebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidangketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi,fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahananlembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormasperekonomian.


Pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumberdaya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter,perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usahaekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian sk.


Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan,kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisidan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan,pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanansumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal danmoneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembagausaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian.


Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan,kelurahan, desa dan masyarakat bidang kebijakan ketahanansumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan

SALINAN

72

moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembagausaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian.


Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kebijakandan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan,investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan danketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahananormas perekonomian.

XX. BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHN UMUM, ADMINISTRASIKEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DANPERSANDIAN

A. SUB BIDANG OTONOMI DAERAH

1. SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

a. Kebijakan

Penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahandaerah.

b. Pembinaan, Sosialisasi Bimbingan, Konsultasi, Supervisi,Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta PengawasanPenyelenggaraan Urusan Pemerintahan

(1) Pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dankriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi,supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi sertapengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

(2) Penyelenggaraan pembinaan sosialisasi, bimbingan,konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasiserta pengawasan urusan pemerintahan.

c. Harmonisasi

(1) Harmonisasi peraturan daerah dengan peraturanperundang-undangan yang lebih tinggi.

(2) Harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan daerahdengan pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi.

d. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

(1) Penyusunan LPPD

(2) Penyampaian LPPD kepada Menteri Dalam Negerimelalui gubernur.

e. Database

Pengolahan database LPPD.

2. SUB-SUB BIDANG PENATAAN DAERAH DAN OTONOMIKHUSUS (OTSUS)

a. Kebijakan

(1) Pengusulan penataan daerah.

SALINAN

73

(2) Pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan/ataupemindahan ibukota daerah dalam rangka penataandaerah.

(3) Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan danpenggabungan daerah.

b. Pembentukan Daerah

(1) Pengusulan pembentukan, penghapusan danpenggabungan daerah.

(2) Pembentukan kecamatan.

(3) Pengusulan perubahan batas daerah, nama danpemindahan ibukota daerah

(4) Pelaksanaan perubahan batas, nama daerah danpemindahan ibukota kabupaten.

c. Pembinaan, Sosialisasi, Observasi dan PengkajianPenataan Daerah dan Otsus

(1) Pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasidan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah.

(2) Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi danpengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otsus

d. Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan danPengendalian Penataan Daerah dan Otsus

(1) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataandaerah dan otsus.

(2) Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalianpenataan daerah dan otsus.

e. Pembangunan Sistem (Database) Penataan Daerah danOtsus

(1) Pembangunan dan pengelolaan database penataandaerah dan otsus.

(2) Penyampaian data dan informasi penataan daerah keprovinsi dan pemerintah.

f. Pelaporan

(1) Menindaklanjuti pedoman, norma, standar, prosedur dankriteria laporan penataan daerah.

(2) Pengolahan database laporan penataan daerah.

(3) Penyampaian laporan penataan daerah kepada MenteriDalam Negeri melalui gubernur.

3. SUB-SUB BIDANG FASILITASI DEWAN PERTIMBANGANOTONOMI DAERAH (DPOD) DAN HUBUNGAN ANTARLEMBAGA (HAL)

a. DPOD

(1) Penyiapan bahan masukan pembentukan, penghapusan

SALINAN

74

dan penggabungan daerah untuk sidang DPOD.

(2) Penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan DAUdan DAK bagi sidang DPOD.

b. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda)

(1) Penyusunan Perda.

(2) Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (APBD), pajak daerah, retribusi daerah dan tataruang daerah kepada gubernur.

(3) Menyampaikan Perda kepada pemerintah untukdievaluasi.

c. Fasilitasi Asosiasi Daerah/ Badan Kerjasama Daerah

Membentuk Asosiasi Daerah/ Badan Kerjasama Daerah.

4. SUB-SUB BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS DANEVALUASI KINERJA DAERAH

a. Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal(SPM) :

(1) Kebijakan

Penetapan perencanaan, penganggaran, dan penerapanSPM .

(2) Pembinaan

Penerapan SPM.

b. Pengembangan Kapasitas Daerah :

(1) Kebijakan

(a) Penetapan perencanaan dan penganggaranpengembangan kapasitas daerah.

(b) Penetapan rencana tindak peningkatan kapasitasdaerah.

(2) Pelaksanaan

(a) Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitasdaerah.

(b) Fasilitasi implementasi rencana tindak.

(3) Pembinaan

Koordinasi pengembangan kapasitas daerah.

5. SUB-SUB BIDANG PEJABAT NEGARA

a. Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) :

Kebijakan

Penetapan pedoman tata tertib DPRD.

SALINAN

75

b. Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan PemberhentianKepala Daerah (KDH) dan Wakil KDH:

Pelaksanaan

Fasilitasi pemilihan bupati dan wakil bupati.

d. Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD:

Kebijakan

Pelaksanaan pedoman kedudukan protokoler dan keuanganDPRD.

e. Kedudukan Keuangan KDH dan Wakil KDH:

Kebijakan

Pelaksanaan pedoman kedudukan keuangan bupati dan wakilbupati.

f. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) KDH:

Kebijakan

Pelaksanaan pedoman LKPJ.

B. SUB BIDANG PEMERINTAHAN UMUM

1. SUB-SUB BIDANG FASILITASI DEKONSENTRASI, TUGASPEMBANTUAN DAN KERJASAMA

a. Fasilitasi Tugas Pembantuan

(1) Pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan tugaspembantuan oleh pemerintah dan/atau pemerintahprovinsi.

(2) Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan yangditugaspembantuankan kepada desa

b. Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

(1) Penetapan kebijakan daerah di bidang kerjasamadengan pihak ketiga.

(2) (a) Pelaksanaan kerjasama daerah dengan pihakketiga.

(b) Pelaporan pelaksanaan kerjasama pemerintahdaerah dengan pihak ketiga kepada provinsi.

c. Kerjasama Antar Daerah

(1) Pelaksanaan kerjasama antar daerah.

(2) Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar daerah kepadaprovinsi.

d. Pembinaan Wilayah

(1) Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antarsusunan pemerintahan di daerah dengan berpedomankepada kebijakan pemerintah dan provinsi.

(2) Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan

SALINAN

76

antarkecamatan/ desa/ kelurahan di wilayahnya.

(3) Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antarkecamatan/ desa/ kelurahan di wilayahnya.

(4) Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan usaha kecil danmenengah.

(5) Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusanpemerintahan sisa.

e. Koordinasi Pelayanan Umum

Pelaksanaan pelayanan umum.

2. SUB-SUB BIDANG TRANTIBUM DAN LINMAS

a. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan PerlindunganMasyarakat

(1) Penetapan kebijakan daerah dengan merujuk kebijakannasional dalam bidang :

(a) Penegakan Perda/ Peraturan Bupati.

(b) Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

(c) Kepolisipamongprajaan dan Penyidik PegawaiNegeri Sipil (PPNS).

(d) Perlindungan masyarakat

(2) Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteramanmasyarakat.

(3) Pelaksanaan kepolisipamongprajaan dan PPNS.

(4) Pelaksanaan perlindungan masyarakat.

(5) Koordinasi dengan instansi terkait.

b. Koordinasi Perlindungan dan Penegakan Hak AsasiManusia (HAM)

Koordinasi penegakan HAM.

3. SUB-SUB BIDANG WILAYAH PERBATASAN

a. Perbatasan Daerah

Penetapan kebijakan dan pelaksanaan perbatasan kecamatandan desa/ kelurahan di daerah.

b. Toponimi dan Pemetaan Wilayah

(1) Penetapan kebijakan daerah mengacu pada kebijakannasional mengenai toponimi dan pemetaan wilayahkabupaten.

(2) Pengelolaan toponimi dan pemetaan daerah

(3) Inventarisasi dan laporan toponimi dan pemetaan daerah

c. Pengembangan Wilayah Perbatasan

(1) Penetapan kebijakan pengembangan wilayahperbatasan.

(2) Pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan

SALINAN

77

(3) Koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayahperbatasan.

d. Penetapan Luas Wilayah

(1) Inventarisasi perubahan luas wilayah kabupaten yangdiakibatkan oleh alam antara lain delta, abrasi.

(2) Pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya

4. SUB-SUB BIDANG KAWASAN KHUSUS

a. Kawasan Sumber Daya Alam; Kehutanan, Energi danSumber Daya Mineral

Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaankawasan sumber daya alam.

b. Kawasan Sumber Daya Buatan; Pelabuhan, Bandar Udara,Perkebunan, Peternakan, Industri, Pariwisata,Perdagangan, Otorita, Bendungan dan Sejenisnya

Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaankawasan sumber daya buatan.

c. Kawasan Kepentingan Umum; Kawasan Fasilitas Sosialdan Umum.

Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaankawasan kepentingan umum.

5. SUB-SUB BIDANG MANAJEMEN PENCEGAHAN DANPENANGGULANGAN BENCANA

a. Mitigasi Pencegahan Bencana

Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaanmitigasi/ pencegahan bencana.

b. Penanganan Bencana

Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penangananbencana.

c. Penanganan Pasca Bencana

Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penangananpasca bencana.

d. Kelembagaan

Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi kelembagaanpenanganan bencana.

e. Penanganan Kebakaran

Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganankebakaran.

C. SUB BIDANG ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH

1. SUB-SUB BIDANG ORGANISASI DAN KELEMBAGAANPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

SALINAN

78

Pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatankapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah.

2. SUB-SUB BIDANG ANGGARAN DAERAH

1. Penetapan Perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangandaerah.

2. Penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanjadaerah.

3. Perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahandaerah.

4. Penetapan Perda tentang APBD dan perubahan APBD.

5. Penetapan pedoman evaluasi Anggaran Pendapatan danBelanja (APB) Desa, sesuai dengan pedoman evaluasi yangditetapkan pemerintah.

6. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APBDesa

7. Penetapan kebijakan keseimbangan fiskal antar desa.

8. Penetapan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yangmenjadi tanggung jawab bersama (urusan concurrent) antaradaerah dan desa.

9. Penetapan kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahanantar desa.

10. Fasilitasi perencanaan dan penganggaran pemerintahan desa.

3. SUB-SUB BIDANG PENDAPATAN DAN INVESTASI DAERAH

a. Pajak dan Retribusi Daerah

(1) Penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusidaerah.

(2) Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

(3) Fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaanretribusi desa.

(4) Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah.

(5) Evaluasi Raperdes tentang retribusi dan pungutanlainnya.

b. Investasi dan Aset Daerah

(1) Penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan asetdaerah.

(2) Pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah

(3) Pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah

(4) Fasilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran

c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan LembagaKeuangan Mikro

SALINAN

79

(1) Penetapan kebijakan pengelolaan BUMD dan lembagakeuangan mikro.

(2) Pelaksanaan pengelolaan BUMD dan lembaga keuanganmikro, serta pembinaan dan pengawasan Badan UsahaMilik Desa.

(3) Pengawasan pengelolaan BUMD dan lembaga keuanganmikro, serta pembinaan dan pengawasan Badan UsahaMilik Desa

d. Pinjaman Daerah

(1) Penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasidaerah, serta Badan Layanan Umum (BLU).

(2) Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah,serta BLU.

(3) Pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU.

4. SUB-SUB BIDANG DANA PERIMBANGAN

a. Dana Alokasi Umum (DAU)

(1) Pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU.

(2) Pengelolaan DAU.

(3) Pelaporan pengelolaan DAU.

b. Dana Alokasi Khusus (DAK)

(1) Usulan program dan kegiatan daerah untuk didanai dariDAK.

(2) Pengelolaan DAK

(bagi daerah yang menerima DAK).

(3) Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK.

c. Dana Bagi Hasil (DBH)

(1) Penyiapan data realisasi penerima DBH.

(2) Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH.

5. SUB-SUB BIDANG PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN,AKUNTANSI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAANAPBD

a. Penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansipengelolaan keuangan daerah dan desa.

b. Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawabanpelaksanaan APBD daerah dan APB desa.

c. Evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBdesa.

d. Penetapan kebijakan laporan keuangan dan

SALINAN

80

pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusanpemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusanconcurrent).

e. Fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaanAPB desa.

D. SUB BIDANG PERANGKAT DAERAH


a. Pelaksanaan pedoman umum tentang perangkat daerah.

b. Pelaksanaan kebijakan pembentukan perangkat daerah

c. Pelaksanaan pedoman teknis perangkat daerah.

d. Pelaksanaan pedoman tatalaksana perangkat daerah.

e. Pelaksanaan pedoman analisis jabatan perangkat daerah.

2. SUB-SUB BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS

a. Pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaanperangkat daerah.

b. Pelaksanaan pengembangan kapasitas perangkat daerah.

3. SUB-SUB BIDANG PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Penerapan dan pengendalian organisasi perangkat daerah.

4. SUB-SUB BIDANG MONITORING DAN EVALUASI

a. Penyediaan bahan monitoring dan evaluasi perangkat daerah.

b. Penyediaan bahan database perangkat daerah.

E. SUB BIDANG KEPEGAWAIAN

1. SUB-SUB BIDANG FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

a. Penyusunan formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) didaerah setiap tahun anggaran.

b. Penetapan formasi PNSD di daerah setiap tahun anggaran.

c. Usulan formasi PNSD di daerah setiap tahun anggaran.

2. SUB-SUB BIDANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL(PNS)

a. Pelaksanaan pengadaan PNSD.

b. Usulan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP).

3. SUB-SUB BIDANG PENGANGKATAN CALON PEGAWAINEGERI SIPIL (CPNS)

a. Penetapan kebijakan pengangkatan Calon Pegawai NegeriSipil Daerah (CPNSD).

b. Pelaksanaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat(CPNSP).

c. Pelaksanaan orientasi tugas dan pra jabatan, sepanjang telahmemiliki lembaga diklat yang telah terakreditasi.

SALINAN

81

4. SUB-SUB BIDANG PENGANGKATAN CALON PEGAWAINEGERI SIPIL (CPNS) MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

Penetapan CPNSD menjadi PNSD.

5. SUB-SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)

a. Penetapan kebutuhan diklat PNSD.

b. Usulan penetapan sertifikasi lembaga diklat.

c. Pelaksanaan diklat.

6. SUB-SUB BIDANG KENAIKAN PANGKAT

a. Penetapan kenaikan pangkat PNSD menjadi golongan ruangI/b s/d III/d.

b. Usulan penetapan kenaikan pangkat anumerta danpengabdian.

7. SUB-SUB BIDANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DANPEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN

a. Penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentianPNS daerah dalam dan dari jabatan struktural eselon II ataujabatan fungsional yang jenjangnya setingkat, kecualipengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Sekretarisdaerah (Sekda).

b. Usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentianSekda.

c. Usulan konsultasi pengangkatan, pemindahan, danpemberhentian eselon II PNS daerah

8. SUB-SUB BIDANG PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL(PNS) ANTAR INSTANSI

Penetapan perpindahan PNSD.

9. SUB-SUB BIDANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARIJABATAN NEGERI

Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagisemua PNSD di daerah.

10. SUB-SUB BIDANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAINEGERI SIPIL (PNS) AKIBAT TINDAK PIDANA

Pemberhentian sementara PNSD untuk golongan III/d ke bawah.

11. SUB-SUB BIDANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL(PNS) ATAU CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)

Penetapan pemberhentian PNSD gol/ruang III/d ke bawah danpemberhentian sebagai CPNSD.

12. SUB-SUB BIDANG PEMUTAKHIRAN DATA PEGAWAI NEGERISIPIL (PNS)

Pelaksanaan pemutakhiran data PNSD di daerah.

13. SUB-SUB BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

SALINAN

82

Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturanperundang-undangan di bidang kepegawaian.

14. SUB-SUB BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASANPENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL(PNS)

Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen PNS.

F. SUB BIDANG PERSANDIAN


a. Penyelenggaraan persandian.

b. Penyelenggaraan palsan.

c. Penyelenggaraan sissan.

d. Penyelenggaraan kelembagaan persandian.

2. SUB-SUB BIDANG PEMBINAAN SDM

a. Perencanaan kebutuhan SDM persandian.

b. Rekrutmen calon SDM persandian

c. Usulan pemberian tanda penghargaan bidang persandian.

3. SUB-SUB BIDANG PEMBINAAN PALSAN

a. Perencanaan kebutuhan palsan.

b. Penyelenggaraan pengadaan palsan melalui karya mandiridan mitra.

c. Pemeliharaan palsan tingkat O.

d. Penghapusan palsan.

4. SUB-SUB BIDANG PEMBINAAN SISSAN

a. Perencanaan kebutuhan sissan.

b. Pengadaan sissan untuk jaring persandian.

c. Penyelenggaraan protap penyimpanan sissan.

d. Penentuan pemberlakuan/ penggantian sissan jaringpersandian.

5. SUB-SUB BIDANG PEMBINAAN KELEMBAGAAN

Penyelenggaraan hubungan komunikasi persandian antarapemerintah provinsi dengan pemerintah dan/ atau kabupaten/kota.

XXI. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

A. SUB BIDANG PEMERINTAHAN, DESA DAN KELURAHAN


a. Penetapan kebijakan daerah

SALINAN

83

b. Penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan

2. SUB-SUB BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DANKELURAHAN

a. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasipemerintahan desa dan kelurahan.

b. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasipemerintahan desa dan kelurahan

c. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraanadministrasi pemerintahan desa dan kelurahan.

d. Data base penyelenggaraan administrasi pemerintahan desadan kelurahan.

3. SUB-SUB BIDANG PENGEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN

a. Penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungandan penghapusan batas desa dan kelurahan.

b. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan,pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dankelurahan.

c. Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraanpembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusandesa dan kelurahan.

d. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraanpembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusandesa dan kelurahan.

4. SUB-SUB BIDANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

a. Penetapan pedoman peran BPD dan kelurahan dalampenyelenggaraan pemerintahan desa.

b. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan danpendidikan bagi anggota BPD.

c. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitsi BPD.

d. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran BPD.

5. SUB-SUB BIDANG KEUANGAN DAN ASET DESA

a. Penetapan pedoman pengelolaan keuangan dan aset desa.

b. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa.

c. Pembinaan, pengawasan, supervisi pengelolaan keuangandan aset desa.

d. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaankeuangan dan aset desa.

6. SUB-SUB BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITASPEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN

a. Penetapan pedoman pengembangan kapasitas pemerintahdesa dan kelurahan.

SALINAN

84

b. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan danpendidikan bagi pemerintah desa dan kelurahan.

c. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasipengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan.

d. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangankapasitas pemerintah desa dan kelurahan.

B. SUB BIDANG PENGUATAN KELAMBAGAAN DANPENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT

1. SUB-SUB BIDANG KEBIAJAKAN

a. Penetapan kebijakan daerah.

b. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteriadibidang penguatan kelembagaan dan pengembanganpartisipasi masyarakat.

2. SUB-SUB BIDANG PEMANTAPAN DATA PROFIL DESA DANPROFIL KELURAHAN

a. Koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil desa dan profilkelurahan.

b. Pelaksanaan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan.

c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profildesa dan profil kelurahan.

3. SUB-SUB BIDANG PENGUATAN KELEMBAGAAN MSYARAKAT

a. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat.

b. Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat.

c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penguatan kelembagaanmasyarakat.

4. SUB-SUB BIDANG PELATIHAN MASYARAKAT

a. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat.

b. Pelaksanaan pelatihan masyarakat.

c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihanmasyarakat.

5. SUB-SUB BIDANG PENGEMBANGAN MANAJEMENPEMBANGUNAN PARTISIPATIF

a. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemenpembangunan partisipatif masyarakat.

b. Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunanpartisipatif masyarakat.

c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaanpengembangan manajemen pembangunan partisipatifmasyarakat.

6. SUB-SUB BIDANG PENINGKATAN PERAN MASYARAKATDALAM PENATAAN DAN PENDAYAGUNAAN RUANGKAWASAN PERDESAAN

SALINAN

85

a. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalampenataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan.

b. Pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataandan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan.

c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatanperan masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruangkawasan perdesaan.

C. SUB BIDANG PEMBERDAYAAN ADAT DAN PENGEMBANGANKEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT



b. Penetapan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedurdibidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupansosial budaya masyarakat

2. SUB-SUB BIDANG PEMBERDAYAAN ADAT ISTIADAT DANBUDAYA NUSANTARA

a. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat danbudaya.

b. Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat danbudaya.

c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembagaadat dan budaya.

3. SUB-SUB BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

a. Koordinasi dan fasilitasi pelaksaan pemberdayaanperempuan.

b. Pembinaan dan supervisi pelaksaan pemberdayaanperempuan.

c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksaan pemberdayaanperempuan.

4. SUB-SUB BIDANG PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAANKELUARGA (PKK)

a. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK.

b. Pembinaan dan supervisi pelaksaan gerakan PKK.

c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakanPKK.

5. SUB-SUB BIDANG PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

a. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatankesejahteraan sosial.

b. Pembinaan dan supervisi pelaksaan peningkatankesejahteraan sosial.

c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatankesejahteraan sosial.

6. SUB-SUB BIDANG PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGANTENAGA KERJA

SALINAN

86

a. Koordinasi dan fasilitasi pelaksaan perlindungan tenaga kerja.

b. Pembinaan dan supervisi pelaksaan perlindungan tenagakerja.

c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungantenaga kerja.

D. SUB BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT



b. Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat.

2. SUB-SUB BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI PENDUDUKMISKIN

a. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaanekonomi penduduk miskin.

b. Penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin.

c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraanpemberdayaan ekonomi penduduk miskin.

3. SUB-SUB BIDANG PENGEMBANGAN USAHA EKONOMIKELUARAGA DAN KELOMPOK MASYARAKAT

a. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembanganusaha ekonomi keluaraga dan kelompok masyarakat.

b. Penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluaragadan kelompok masyarakat.

c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraanpengembangan usaha ekonomi keluaraga dan kelompokmasyarakat.

4. SUB-SUB BIDANG PENGEMBANGAN LEMBAGA KEUANGANMIKRO PERDESAAN

a. Koordinasi dan fasilitiasi penyelenggaraan pengembanganlembaga keuangan mikro perdesaan.

b. Penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikroperdesaan.

c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraanpengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan

5. SUB-SUB BIDANG PENGEMBANGAN PRODUKSI DANPEMASARAN HASIL USAHA MASYARAKAT

a. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembanganproduksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat.

b. Penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaranhasil usaha masyarakat.

c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraanpengembangan produksi dan pemasaran hasil usahamasyarakat.

SALINAN

87

6. SUB-SUB BIDANG PENGEMBANGAN PERTANIAN PANGANDAN PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

a. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembanganpertanian pangan dan peningkatan ketahanan panganmasyarakat.

b. Penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan danpeningkatan ketahanan pangan masyarakat.

c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraanpengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahananpangan masyarakat.

E. SUB BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAMPENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPATGUNA



b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalampengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.

2. SUB-SUB BIDANG FASILITASI KONSERVASI DANREHABILITASI LINGKUNGAN

a. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan konservasi danrehabilitasi lingkungan.

b. Pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan.

c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasikonservasi dan rehabilitasi lingkungan.

3. SUB-SUB BIDANG FASILITASI PEMANFAATAN LAHAN DANPESISIR PEDESAAN

a. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan lahan danpesisir pedesaan.

b. Pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan.

c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraanpemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan.

4. SUB-SUB BIDANG FASILITASI PRASARANA DAN SARANAPEDESAAN

a. Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan saranapedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatanlingkungan.

b. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaanprasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersihdan penyehatan lingkungan.

c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fasilitasipemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan sertapemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan.

5. SUB-SUB BIDANG FASILITASI PEMETAAN KEBUTUHAN DANPENGKAJIAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

a. Koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi-teknologi tepat

SALINAN

88

guna.

b. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pemanfaatan teknologitepat guna.

c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan teknologitepat guna.

6. SUB-SUB BIDANG PEMASYARAKATAN DAN KERJA SAMATEKNOLOGI PEDESAAN

a. Koordinasi dan fasilitasi pemasyarakatan dan kerja samateknologi pedesaan.

b. Penyelenggaraan pemasyarakatan dan kerja sama teknologipedesaan.

c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraanpemasyarakatan dan kerja sama teknologi pedesaan.

XXII. BIDANG SOSIAL

A. SUB BIDANG KEBIJAKAN BIDANG SOSIAL

Penetapan kebijakan bidang sosial mengacu pada kebijakan provinsidan/ atau nasional.

B. SUB BIDANG PERENCANAAN BIDANG SOSIAL

Penyusunan perencanaan bidang sosial.

C. SUB BIDANG KERJASAMA BIDANG SOSIAL

Penyelenggaraan kerjasama bidang sosial.

D. SUB BIDANG PEMBINAAN BIDANG SOSIAL

1. Koordinasi pemerintahan di bidang sosial.

2. Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman danstandarisasi.

3. Seleksi dan kelengkapan bahan usulan untuk penetapan akreditasidan sertifikasi.

4. Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, danfasilitasi bidang sosial.

E.

SUB BIDANG IDENTIFIKASI DAN PENANGANAN PENYANDANGMASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial.

F. SUB BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN POTENSIDAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)

1. Penggalian dan pendayagunaan PSKS.

2. Pengembangan dan pendayagunaan PSKS.

G. SUB BIDANG PELAKSANAAN PROGRAM/ KEGIATAN BIDANGSOSIAL

Pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial.

SALINAN

89

H. SUB BIDANG PENGAWASAN BIDANG SOSIAL

Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial.

I. SUB BIDANG PELAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DI BIDANGSOSIAL

Pelaporan pelaksanaan program bidang sosial kepada Menteri DalamNegeri melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Sosial.

J. SUB BIDANG SARANA DAN PRASARANA SOSIAL

Penyediaan sarana dan prasarana sosial.

K. SUB BIDANG PEMBINAAN TENAGA FUNGSIONAL PEKERJASOSIAL

1. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerjasosial.

2. Pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerjaan sosial.

3. Pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan pekerja sosial.

L. SUB BIDANG SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial .

M. SUB BIDANG PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN

1. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satyalencana kebaktian sosial kepada Presiden melalui Gubernur danMenteri Sosial.

2. Pemberian penghargaan di bidang sosial.

N. SUB BIDANG NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISANKEJUANGAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL

1. SUB-SUB BIDANG PELESTARIAN NILAI-NILAI

Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuanganserta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yangditetapkan oleh pusat atau provinsi.

2. SUB-SUB BIDANG PEMELIHARAAN TAMAN MAKAMPAHLAWAN (TMP)

Pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, TMP di daerah.

3. SUB-SUB BIDANG PENGANUGERAHAN GELARPAHLAWAN DAN PERINTIS KEMERDEKAAN

Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelarPahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan.

4. SUB-SUB BIDANG PENYELENGGARAAN PERINGATAN HARIPAHLAWAN DAN HARI KESETIAKAWANAN SOSIALNASIONAL

Penanggungjawab penyelenggaraan Hari Pahlawan dan HariKesetiakawanan Sosial Nasional tingkat daerah.

O. SUB BIDANG PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA

SALINAN

90

Penanggulangan korban bencana.

P. SUB BIDANG PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG (SUMBANGANSOSIAL)

1. Pemberian izin pengumpulan uang atau barang.

2. Pengendalian pengumpulan uang atau barang.

Q. SUB BIDANG UNDIAN

1. Pemberian rekomendasi izin undian bila diperlukan.

2. Pengendalian dan pelaksanaan undian di daerah.

R. SUB BIDANG JAMINAN SOSIAL BAGI PENYANDANG CACAT FISIKDAN MENTAL, DAN LANJUT USIA TIDAK POTENSIAL TERLANTAR,YANG BERASAL DARI MASYARAKAT RENTAN DAN TIDAK MAMPU

Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacatfisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal darimasyarakat rentan dan tidak mampu.

S. SUB BIDANG PENGASUHAN DAN PENGANGKATAN ANAK

Pemberian rekomendasi pengangkatan anak.

XXIII. BIDANG KEBUDAYAAN

A. SUB BIDANG KEBIJAKAN BIDANG KEBUDAYAAN

1. SUB-SUB BIDANG KEBUDAYAAN

a. Rencana induk pengembangan kebudayaan.

b. Pelaksanaan kebijakan nasional/ provinsi dan penetapankebijakan daerah mengenai perlindungan Hak KekayaanIntelektual (HKI) bidang kebudayaan.

c. Pelaksanaan kebijakan nasional/ provinsi dan penetapankebijakan daerah mengenai kriteria sistem pemberianpenghargaan/ anugerah bagi insan/ lembaga yang berjasa dibidang kebudayaan.

d. Pelaksanaan kebijakan nasional/ provinsi dan penetapankebijakan daerah mengenai kerja sama luar negeri di bidangkebudayaan.

2. SUB-SUB BIDANG TRADISI

a. Pelaksanaan kebijakan nasional/ provinsi serta penetapankebijakan daerah di bidang penanaman nilai-nilai tradisi,pembinaan karakter dan pekerti bangsa.

b. Pelaksanaan kebijakan nasional/ provinsi dan penetapankebijakan daerah dalam pembinaan lembaga kepercayaanterhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.

3. SUB-SUB BIDANG PERFILMAN

a. Pelaksanaan kebijakan nasional/ provinsi dan penetapankebijakan operasional perfilman.

SALINAN

91

b. Pemberian izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing.

c. Pemberian perizinan usaha perfilman di bidang pembuatanfilm, pengedaran film, penjualan dan penyewaan film (VCD,DVD), pertunjukan film (bioskop), pertunjukan film keliling,penayangan film melalui media elektronik, dan tempathiburan.

d. Pelaksanaan kebijakan nasional/ provinsi dan penetapankebijakan daerah di bidang kegiatan standarisasi profesi danteknologi perfilman.

e. Pelaksanaan kebijakan nasional/ provinsi dan penetapankebijakan daerah mengenai kerjasama luar negeri di bidangperfilman.

f. Pengawasan dan pendataan film dan rekaman video yangberedar, perusahaan persewaan dan penjualan rekamanvideo serta kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaankebijakan perfilman.

g. Pelaksanaan kebijakan nasional/ provinsi dan penetapankebijakan daerah mengenai kegiatan standarisasi di bidangpeningkatan produksi dan apresiasi film.

h. Monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman.

4. SUB-SUB BIDANG KESENIAN

a. Pelaksanaan kebijakan nasional/ provinsi dan penetapankebijakan daerah mengenai standarisasi pemberian izinpengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidangkesenian.

b. Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalamrangka kerjasama luar negeri.

c. Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival,pameran, dan lomba.

d. Penerapan dan monitoring implementasi Standar PelayananMinimal (SPM) bidang kesenian.

e. Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasakepada bangsa dan negara.

f. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian.

g. Penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan danpengamanan aset atau benda kesenian (karya seni).

h. Pelaksanaan pembentukan dan/ atau pengelolaan pusatkegiatan kesenian.

i. Pelaksanaan kebijakan nasional/ provinsi dan penetapankebijakan daerah peningkatan bidang apresiasi seni tradisionaldan non tradisional.

j. Pelaksanaan kebijakan nasional/ provinsi dan penetapankebijakan daerah dalam rangka perlindungan, pengembangandan pemanfaatan kesenian.

SALINAN

92

5. SUB-SUB BIDANG SEJARAH

a. Pelaksanaan pedoman nasional/ provinsi dan penetapankebijakan daerah di bidang penulisan sejarah lokal dansejarah kebudayaan daerah.

b. Pelaksanaan pedoman nasional/ provinsi dan penetapankebijakan daerah di bidang pemahaman sejarah nasional,sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaandaerah.

c. Pelaksanaan pedoman nasional/ provinsi dan penetapankebijakan daerah di bidang inventarisasi dan dokumentasisumber sejarah dan publikasi sejarah.

d. Pelaksanaan pedoman nasional/ provinsi dan penetapankebijakan daerah pemberian penghargaan tokoh yang berjasaterhadap pengembangan sejarah.

e. Penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah danwawasan kebangsaan.

f. Pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dankepahlawanan.

g. Pelaksanaan pedoman nasional/ provinsi dan penetapankebijakan daerah mengenai database dan sistem informasigeografi sejarah.

h. Pelaksanaan pedoman nasional/ provinsi dan penetapankebijakan daerah mengenai koordinasi dan kemitraanpemetaan sejarah.

i. Pelaksanaan pedoman nasional/ provinsi dan penetapankebijakan daerah penyelenggaraan diklat bidang sejarah.

6. SUB-SUB BIDANG PURBAKALA

a. Pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensiinternasional "Cultural Diversity, Protection on CulturalLandscape, Protection on Cultural and Natural Heritage".

b. Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, danpemanfaatan Benda Cagar Budaya (BCB)/ situs.

c. Penetapan BCB/ situs.

d. Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaanmuseum.

e. Penerapan pedoman penelitian arkeologi.

f. Penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki daerah.

g. Penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawahair.

B. SUB BIDANG PELAKSANAAN BIDANG KEBUDAYAAN

SUB-SUB BIDANG PENYELENGGARAAN

1. Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatankebudayaan, meliputi:

a. Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak danpekerti bangsa.

SALINAN

93

b. Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan YangMaha Esa dan lembaga adat.

c. Pengembangan jaringan informasi kebudayaan.

d. Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait,lembaga adat dan masyarakat

e. Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang MahaEsa dan lembaga adat.

2. Monitoring dan evaluasi kegiatan meliputi:

a. Pelaksanaan dan hasil kegiatan.

b. Pengendalian dan pengawasan kegiatan.

c. Pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar sertapedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidangtradisi pada masyarakat.

d. Pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan nontradisional.

e. Pelaksanaan peningkatan apresiasi film

f. Pelaksanaan kebijakan sejarah lokal.

3. Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatanmisi kesenian Indonesia ke luar negeri dari daerah.

4. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni.

5. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatanapresiasi seni tradisional dan modern.

6. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman.

7. Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secaraberjenjang dan berkala di tingkat daerah.

8. Pengawasan pembuatan film oleh tim asing.

9. Pemberian izin pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film danpekan film.

10. Fasilitasi organisasi/ lembaga perfilman.

11. Penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video.

12. Fasilitasi advokasi pengembangan perfilman.

13. Perizinan membawa BCB ke luar daerah dalam satu provinsi.

14. Penyebarluasan informasi sejarah lokal.

15. Pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal.

16. Pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah.

17. Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal.

18. Pelaksanaan seminar/ lokakarya sejarah lokal dalam perspektifnasional.

19. Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah.

SALINAN

94

20. Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaandaerah.

21. Pemetaan sejarah.

22. Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah.

23. Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia.

24. Registrasi BCB/ situs dan kawasan.

25. Pengusulan penetapan BCB/ situs provinsi kepada provinsi danpenetapan BCB/ situs.

26. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan,pemanfaatan BCB/ situs.

27. Koordinasi, dan fasilitasi, peningkatan peranserta masyarakatdalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/ situs.

28. Pengembangan dan pemanfaatan museum daerah.

29. Registrasi museum dan koleksi di daerah.

30. Penyelenggaraan akreditasi museum.

31. Penambahan dan penyelamatan koleksi museum.

C. SUB BIDANG KEBIJAKAN BIDANG KEBUDAYAAN

1. Rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan nasional.

2. Pelaksanaan kebijakan nasional/ provinsi dan penetapan kebijakandaerah dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan.

3. Pelaksanaan kebijakan nasional/ provinsi dan penetapan kebijakandaerah penelitian kebudayaan.

4. Pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional olehdaerah berkoordinasi dengan Balai Arkeologi.

XXIV. BIDANG STATISTIK

A. SUB BIDANG STATISTIK UMUM

SUB-SUB BIDANG KEBIJAKAN

Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkanstatistik.

B. SUB BIDANG STATISTIK DASAR

SUB-SUB BIDANG STATISTIK DASAR

1. Sensus

Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar

2. Survei Antar Sensus

Pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar sensus

3. Survei Berskala Nasional

SALINAN

95

Pemberian dukungan survei berskala nasional di tingkat kabupatendi bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat

4. Survei Sosial dan Ekonomi

Pemberian dukungan survei sosial dan ekonomi.

C. SUB BIDANG STATISTIK SEKTORAL

SUB-SUB BIDANG KOORDINASI STATISTIK ANTAR SEKTORAL

Penyelenggaraan statistik sektoral.

D. SUB BIDANG STATISTIK KHUSUS

SUB-SUB BIDANG PENGEMBANGAN JEJARING STATISTIKKHUSUS

Pengembangan jejaring statistik khusus.

XXV. BIDANG KEARSIPAN

A. SUB BIDANG KEARSIPAN


Penetapan norma, standar dan pedoman penyelenggaraankearsipan berdasarkan kebijakan kearsipan nasional, meliputi :

a. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraankearsipan dinamis sesuai dengan kebijakan nasional.

b. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraankearsipan statis sesuai dengan kebijakan nasional.

c. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan sistemkearsipan sesuai dengan kebijakan nasional.

d. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringankearsipan sesuai dengan kebijakan nasional.

e. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan sumberdaya manusia kearsipan sesuai dengan kebijakan nasional.

f. Penetapan peraturan dan kebijakan penggunaan sarana danprasarana kearsipan sesuai dengan kebijakan nasional.


Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah, badan usahamilik daerah, kecamatan dan desa/ kelurahan.

3. SUB-SUB BIDANG PENYELAMATAN, PELESTARIAN DANPENGAMANAN

Pengelolaan arsip statis perangkat daerah, badan usaha milikdaerah, perusahaan swasta dan perorangan

4. SUB-SUB BIDANG PENGAWASAN/ SUPERVISI

Pengawasan/ supervisi terhadap penyelenggaraan kearsipanperangkat daerah, kecamatan dan desa/ kelurahan

SALINAN

96

XXVI. BIDANG PERPUSTAKAAN

A. SUB BIDANG PERPUSTAKAAN


Penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakandaerah berpedoman kebijakan provinsi dan nasional, meliputi :

a. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraanperpustakaan berdasarkan kebijakan nasional.

b. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringanperpustakaan sesuai kebijakan nasional.

c. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan SumberDaya Manusia (SDM) perpustakaan sesuai kebijakan nasional.

d. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembanganorganisasi perpustakaan sesuai kebijakan nasional.

e. Penetapan dan peraturan kebijakan di bidang sarana danprasarana perpustakaan sesuai kebijakan nasional.

2. SUB-SUB BIDANG PEMBINAAN TEKNIS PERPUSTAKAAN

Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan :

a. Pengelolaan perpustakaan sesuai standar.

b. Pengembangan SDM.

c. Pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar.

d. Kerjasama dan jaringan perpustakaan.

e. Pengembangan minat baca.

3. SUB-SUB BIDANG PENYELAMATAN DAN PELESTARIANKOLEKSI NASIONAL

a. Penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah berdasarkankebijakan nasional

b. Koordinasi pelestarian

4. SUB-SUB BIDANG PENGEMBANGAN JABATAN FUGSIONALPUSTAKAWAN

a. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatanfungsional pustakawan sesuai kebijakan nasional

b. Penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan pelaksanasampai dengan pustakawan penyelia dan pustakawanpertama sampai dengan pustakawan muda

5. SUB-SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)TEKNIS DAN FUNGSIONAL PERPUSTAKAAN

Penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional perpustakaan

SALINAN

97

XXVII. BIDANG PERIKANAN

A. SUB BIDANG UMUM

1. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatansumberdaya ikan.

2. Koordinasi penyelenggaraan program, pelaksanaan penelitian danpengembangan teknologi di bidang perikanan.

3. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perikanan.

4. Pelaksanaan teknis standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasisistem mutu hasil perikanan.

5. Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan.

6. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan penyusunan zonasilahan dan perairan untuk kepentingan perikanan.

7. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kerjasama internasionalbidang perikanan.

8. Pelaksanaan sistem informasi perikanan.

9. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitaskelembagaan dan Sumber Daya manusia (SDM) bidang perikanan.

10. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumberdayaperikanan.

11. Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologiperikanan.

B. SUB BIDANG PERIKANAN TANGKAP

1. Koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairankewenangan kabupaten.

2. Pelaksanaan dan koordinasi perlindungan, pelestarian, danpemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan.

3. Dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi danpenyebaran ikan di perairan wilayah kewenangan kabupaten.

4. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanankewenangan kabupaten.

5. Pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap dalam wilayahkewenangan kabupaten.

6. Pelaksanaan kebijakan peningkatan kelembagaan danketenagakerjaan perikanan tangkap kewenangan kabupaten.

7. Pelaksanaan kebijakan sistem permodalan, promosi, dan investasidi bidang perikanan tangkap kewenangan kabupaten.

8. Pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan di TempatPelelangan Ikan (TPI).

9. Pelaksanaan kebijakan pembuatan alat penangkap ikan.

10. Pelaksanaan kebijakan penggunaan peralatan bantu danpenginderaan jauh untuk penangkapan ikan.

SALINAN

98

11. Dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan.

C. SUB BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA

1. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan.

2. Pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar.

3. Pelaksanaan kebijakan mutu benih/ induk ikan.

4. Pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balaibenih ikan air tawar.

5. Pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaranserta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis danpakan ikan.

6. Pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihanikan.

7. Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tatalahan pembudidayaan ikan.

8. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana danprasarana pembudidayaan ikan

9. Pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk danbenih ikan.

10. Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan.

11. Pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/ benihikan.

12.

Pelaksanaan teknis perbanyakan dan pengelolaan induk penjenis,induk dasar dan benih alam.

13.

Pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan Izin UsahaPerikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang tidakmenggunakan tenaga kerja asing.

14.

Pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan,pengedaran dan/ atau pemeliharaan ikan.

15.

Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya

16.

Pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unitpenyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaankesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaankesehatan ikan dan lingkungannya.

17.

Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabahpenyakit ikan.

18.

Pelaksanaan sistem informasi benih ikan.

19.

Pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi.

20.

Pemberian bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitasdan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan.

21.

Pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usahapembudidayaan ikan.

SALINAN

99

22.

Pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum

D. SUB BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

1. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfahperikanan.

2. Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistempengendalian hama dan penyakit ikan.

3. Pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasiperbenihan ikan.

4. Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan danbahan bakunya.

5. Pengawasan Penerapan Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) atauHazard Analysis Critikal Control Point (HACCP) di unit pengolahan,alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan.

6. Pemantauan mutu ekspor hasil perikanan.

E. SUB BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN

1. Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan danpemasarannya.

2. Pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan.

3. Pelaksanaan pengendalian mutu di unit pengolahan, alattransportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsipPMMT atau HACCP.

4. Pelaksanaan kebijakan pengawasan monitoring residu antibiotikdan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya sertaperairan/lingkungan tempat ikan hidup.

5. Pelaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasilperikanan.

6. Pelaksanaan kebijakan perizinan usaha pengolahan danpemasaran hasil perikanan.

F. SUB BIDANG PENYULUHAN DAN PENDIDIKAN

1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklatfungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidangperikanan.

2. Pelaksanaan penyuluhan perikanan.

3. Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidangperikanan.

XXVIII. BIDANG PERTANIAN

A. SUB BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

1. SUB-SUB BIDANG LAHAN PERTANIAN

a. Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbinganpengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan

SALINAN

100

pengendalian lahan pertanian.

b. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi,optimasi dan pengendalian lahan pertanian.

c. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi danpengendalian lahan pertanian.

d. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahanpertanian.

e. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian.

f. Pengembangan lahan pertanian.

g. Pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu.

h. Penetapan sentra komoditas pertanian.

i. Penetapan sasaran areal tanam.

j. Penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakansesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada.

2. SUB-SUB BIDANG AIR IRIGASI

a. Pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasidi tingkat usaha tani dan desa.

b. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaanjaringan irigasi.

c. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber airdan air irigasi.

d. Bimbingan pengembangan dan pemberdayaan PerkumpulanPetani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani PemakaiAir Tanah (P3AT).

e. Bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi.

f. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan airuntuk usaha tani.

3. SUB-SUB BIDANG PUPUK

a. Bimbingan penggunaan pupuk.

b. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk.

c. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk.

d. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk.

e. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadapketersediaan pupuk.

f. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.

4. SUB-SUB BIDANG PESTISIDA

a. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida

b. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaanpestisida.

SALINAN

101

c. Pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida.

d. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaanpestisida.

e. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadapketersediaan pestisida.

f. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.

5. SUB-SUB BIDANG ALAT DAN MESIN PERTANIAN

a. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian.

b. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesinpertanian.

c. Pengembangan alat dan mesin pertanian sesuai standar.

d. Penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian.

e. Pengawasan standar mutu dan alat mesin pertanian.

f. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesinpertanian.

g. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesinpertanian.

h. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesinpertanian sesuai kebutuhan lokalita.

i. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesinpertanian.

j. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat danmesin pertanian.

6. SUB-SUB BIDANG BENIH TANAMAN

a. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman.

b. Penyusunan kebijakan benih antar lapang.

c. Pemantauan benih dari luar negeri.

d. Bimbingan penerapan standar mutu benih.

e. Pengaturan penggunaan benih.

f. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih.

g. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran danpenggunaan benih.

h. Bimbingan dan pemantauan produksi benih.

i. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yangmeliputi sarana, tenaga dan metode.

j. Pemberian izin produksi benih.

k. Pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifiklokasi.

l. Perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benihtanaman.

SALINAN

102

m. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk.

n. Penetapan sentra produksi benih tanaman.

o. Pengembangan sistem informasi perbenihan.

p. Pembangunan dan pengelolaan balai benih.

q. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.

7. SUB-SUB BIDANG PEMBIAYAAN

a. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumberpembiayaan/ kredit agribisnis.

b. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis

c. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikropedesaan.

d. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendaliankredit.

8. SUB-SUB BIDANG PERLINDUNGAN TANAMAN

a. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dananalisis dampak kerugian Organisme Pengganggu Tanaman(OPT)/ fenomena iklim.

b. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim.

c. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/ fenomenaiklim dan rekomendasi pengendaliannya.

d. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagaisumber OPT/ fenomena iklim.

e. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman danbagian tanaman.

f. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulanganeksplosi OPT/ fenomena iklim.

g. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hamadan penyakit tanaman.

9. SUB-SUB BIDANG PERIZINAN USAHA

a. Pemberian izin usaha tanaman pangan dan hortikultura.

b. Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangandan hortikultura.

10. SUB-SUB BIDANG TEKNIS BUDIDAYA

a. Bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuanterhadap tanaman pangan dan hortikultura.

b. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan danhortikultura.

11. SUB-SUB BIDANG PEMBINAAN USAHA

a. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tanidan pencapaian pola kerjasama usaha tani.

SALINAN

103

b. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasilingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura.

c. Pelaksanaan studi amdal/ Upaya Pengelolaan Lingkungan(UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) di bidangtanaman pangan dan hortikultura.

d. Bimbingan pelaksanaan amdal.

e. Bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasidan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti programpemerintah.

f. Bimbingan penerapan pedoman/ kerjasama kemitraan usahatanaman pangan dan hortikultura.

12. SUB-SUB BIDANG PANEN, PASCA PANEN DANPENGOLAHAN HASIL

a. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahanhasil tanaman pangan dan hortikultura.

b. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan danhortikultura.

c. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan danhortikultura.

d. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alattransportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanamanpangan dan hortikultura.

e. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen,pasca panen dan pengolahan hasil.

f. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen danpengolahan hasil.

13. SUB-SUB BIDANG PEMASARAN

a. Bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura.

b. Promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura.

c. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kabupaten/kota.

d. Pengawasan harga komoditas tanaman pangan danhortikultura.

14. SUB-SUB BIDANG SARANA USAHA

a. Bimbingan pengembangan sarana usaha.

b. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan)penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksiserta pemasaran hasil tanaman pangan.

15. SUB-SUB BIDANG PENGEMBANGAN STATISTIK DAN SISTEMINFORMASI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

a. Penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura.

b. Bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan danhortikultura.

SALINAN

104

B. SUB BIDANG PERKEBUNAN

1. SUB-SUB BIDANG LAHAN PERKEBUNAN

a. Penetapan kebutuhan dan pengembangan lahan perkebunan.

b. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi,optimasi, dan pengendalian lahan perkebunan.

c. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi danpengendalian lahan perkebunan.

d. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahanperkebunan.

e. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan

f. Pengembangan lahan perkebunan.

g. Pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu.

h. Penetapan sentra komoditas perkebunan.

i. Penetapan sasaran areal tanam.

2. SUB–SUB BIDANG PEMANFAATAN AIR UNTUKPERKEBUNAN

a. Pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan

b. Pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan.

c. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untukperkebunan.

d. Pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan.

e. Pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan irigasibertekanan untuk perkebunan.

f. Pemantauan dan evaluasi pengembangan air untukperkebunan.

3. SUB–SUB BIDANG PUPUK

a. Bimbingan penggunaan pupuk.

b. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk.

c. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk.

d. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk.

e. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadapketersediaan pupuk.

f. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.

4. SUB–SUB BIDANG PESTISIDA

a. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida.

b. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaanpestisida.

c. Pengembangan unit usaha pelayanan pestisida.

SALINAN

105

d. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaanpestisida.

e. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadapketersediaan pestisida.

f. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.

5. SUB–SUB BIDANG ALAT DAN MESIN PERKEBUNAN

a. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin perkebunan.

b. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesinperkebunan.

c. Pengembangan alat dan mesin perkebunan sesuai standar.

d. Penerapan standar mutu alat dan mesin perkebunan

e. Pengawasan standar mutu dan alat mesin perkebunan.

f. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesinperkebunan.

g. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesinperkebunan.

h. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesinperkebunan sesuai kebutuhan lokalita.

i. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesinperkebunan.

j. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat danmesin perkebunan.

6. SUB–SUB BIDANG BENIH PERKEBUNAN

a. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan perkebunan.

b. Penerapan kebijakan dan pedoman perbenihan perkebunan.

c. Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal.

d. Pemantauan benih impor.

e. Bimbingan penerapan standar mutu benih perkebunan.

f. Pengaturan penggunaan benih perkebunan.

g. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih perkebunan

h. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran danpenggunaan benih perkebunan

i. Bimbingan dan pemantauan produksi benih perkebunan

j. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan perkebunanyang meliputi sarana, tenaga dan metode.

k. Pemberian izin produksi benih perkebunan.

l. Pengujian dan penyebarluasan benih perkebunan varietasunggul spesifik lokasi.

m. Perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih

SALINAN

106

perkebunan tanaman.

n. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk.

o. Penetapan sentra produksi benih perkebunan.

p. Pengembangan sistem informasi perbenihan perkebunan.

q. Pembangunan dan pengelolaan balai benih.

r. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.

7. SUB–SUB BIDANG PEMBIAYAAN

a. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumberpembiayaan/ kredit perkebunan.

b. Bimbingan penyusunan rencana usaha perkebunan

c. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikropedesaan.

d. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendaliankredit.

8. SUB–SUB BIDANG PERLINDUNGAN PERKEBUNAN

a. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dananalisis dampak kerugian OPT/ fenomena iklim.

b. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim.

c. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/ fenomenaiklim dan rekomendasi pengendaliannya.

d. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagaisumber OPT/ fenomena iklim.

e. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman danbagian tanaman.

f. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulanganeksplosi OPT/ fenomena iklim.

g. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hamadan penyakit menular tanaman.

h. Penanganan gangguan usaha perkebunan.

9. SUB–SUB BIDANG PERIZINAN USAHA

a. Pemberian izin usaha perkebunan.

b. Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan.

10. SUB–SUB BIDANG TEKNIS BUDIDAYA

Bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan.

11. SUB–SUB BIDANG PEMBINAAN USAHA

a. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tanidan pencapaian pola kerjasama usaha tani.

b. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasilingkungan usaha perkebunan.

SALINAN

107

c. Pelaksanaan studi amdal/ UKL-UPL di bidang perkebunan.

d. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usahaperkebunan.

12. SUB–SUB BIDANG PANEN, PASCA PANEN DANPENGOLAHAN HASIL

a. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahanhasil perkebunan.

b. Bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan.

c. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan.

d. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alattransportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasilperkebunan.

e. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen,pasca panen dan pengolahan hasil.

f. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen danpengolahan hasil.

13. SUB–SUB BIDANG PEMASARAN

a. Bimbingan pemasaran hasil perkebunan.

b. Promosi komoditas perkebunan.

c. Penyebarluasan informasi pasar.

d. Pengawasan harga komoditas perkebunan.

14. SUB–SUB BIDANG SARANA USAHA

a. Bimbingan pengembangan sarana usaha.

b. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan)penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksiserta pemasaran hasil tanaman pangan.

15. SUB–SUB BIDANG PENGEMBANGAN STATISTIK DAN SISTEMINFORMASI PERKEBUNAN

a. Penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura.

b. Bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan danhortikultura.

C. SUB BIDANG PETERNAKAN

1. SUB–SUB BIDANG KAWASAN PETERNAKAN

a. Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan.

b. Penetapan peta potensi peternakan.

c. Bimbingan penetapan kawasan industri peternakan rakyat

d. Pengembangan lahan hijauan pakan

e. Penetapan padang pengembalaan.

2. SUB–SUB BIDANG ALAT DAN MESIN PETERNAKAN DANKESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT

SALINAN

108

VETERINER (KESMAVET)

a. Penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dankesehatan hewan dan kesmavet.

b. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesinpeternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.

c. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesinpeternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.

d. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesinpeternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.

e. Pengawasan produksi, peredaran, penggunaan danpengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewandan kesmavet.

f. Pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat danmesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.

g. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesinpeternakan dan kesehatan hewan sesuai kebutuhan lokalita.

h. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesinpeternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.

i. Pembinaan dan pengembangan bengkel/ pengrajin alat danmesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.

j. Pelaksanaan temuan-temuan teknologi baru di bidangpeternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.

k. Pelaksanaan kajian, pengenalan dan pengembanganteknologi tepat guna bidang peternakan dan kesehatanhewan dan kesmavet.

l. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologipeternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.

3. SUB–SUB BIDANG PEMANFAATAN AIR UNTUKPETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET

a. Bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan,kesehatan hewan dan kesmavet.

b. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaanpemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewandan kesmavet.

4. SUB–SUB BIDANG BIOLOGIS OBAT HEWAN, VAKSIN, SERADAN SEDIAAN

a. Penerapan kebijakan obat hewan.

b. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan.

c. Penerapan standar mutu obat hewan.

d. Pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkatdepo, toko, kios dan pengecer obat hewan.

e. Bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak.

f. Bimbingan peredaran obat hewan tingkat depo, toko, kios

SALINAN

109

dan pengecer obat hewan.

g. Pemeriksaan, pengadaan, penyimpanan, pemakaian danperedaran obat hewan.

h. Pelaksanaan pemeriksaan penanggung jawab.

i. Bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan.

j. Pelaksanaan penerbitan perizinan bidang obat hewan.

k. Pelaksanaan penerbitan penyimpanan mutu dan perubahanbentuk obat hewan.

l. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asalhewan dari residu obat hewan (daging, telur dan susu).

m. Bimbingan pemakaian, penyimpanan, penggunaan sediaanvaksin, sera dan bahan diagnostik biologis untuk hewan.

o. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan sediaan premik.

p. Bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hewan tradisional/pabrikan.

q. Bimbingan kelembagaan/ Asosiasi bidang Obat Hewan(ASOHI).

5. SUB–SUB BIDANG PAKAN TERNAK

a. Penerapan kebijakan pakan ternak.

b. Bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak.

c. Bimbingan penerapan teknologi pakan ternak.

d. Bimbingan standar mutu pakan ternak.

e. Pengawasan mutu pakan ternak.

f. Pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauanpakan.

g. Penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan.

h. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakanjadi.

i. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakankonsentrat .

j. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakantambahan dan pelengkap pengganti (additive andsupplement).

k. Bimbingan usaha mini feedmil pedesaan (home industry).

l. Pelaksanaan pemeriksaan pakan jadi.

m. Pelaksanaan pemeriksaan pakan konsentrat

n. Pelaksanaan pemeriksaan pakan tambahan dan pengganti(additive and supplement).

o. Bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak.

SALINAN

110

p. Bimbingan kerjasama perluasan produksi hijauan pakanternak.

6. SUB–SUB BIDANG BIBIT TERNAK

a. Bimbingan seleksi ternak bibit.

b. Bimbingan penerapan standar perbibitan dan plasma nutfah.

c. Bimbingan registrasi/ pencatatan ternak bibit.

d. Bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak

e. Pengawasan peredaran bibit/ benih ternak.

f. Penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak.

g. Penetapan penggunaan bibit unggul.

h. Bimbingan pelestarian plasma nutfah peternakan.

i. Pengadaan/ produksi dan pengawasan semen beku.

j. Pelaksanaan inseminasi buatan.

k. Bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatanoleh masyarakat.

l. Produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik).

m. Bimbingan produksi mani beku lokal (lokal spesifik).

n. Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasiperbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode.

o. Bimbingan peredaran mutu bibit.

p. Pelaksanaan penetapan penyaluran ternak bibit yangdilakukan oleh swasta.

q. Pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan.

r. Bimbingan kastrasi ternak non bibit.

s. Bimbingan perizinan produksi ternak bibit.

t. Bimbingan pelaksanaan pengadaan dan/ atau produksimudigah, alih mudigah serta pemantauan pelaksanaan danregistrasi hasil mudigah.

u. Pengadaan dan pengawasan bibit ternak.

v. Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukanoleh swasta.

w. Bimbingan sertifikasi pejantan unggul sebagai pemacek.

x. Bimbingan pemantauan produksi mani beku ternak lokal(lokal spesifik).

y. Bimbingan pengadaan produksi mani beku ternak produksidalam negeri.

z. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul.

aa. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul.

bb. Bimbingan pelaksanaan uji reformans recording dan seleksi

SALINAN

111

cc. Bimbingan pelaksanaan identifikasi perbibitan

7. SUB–SUB BIDANG PEMBIAYAAN

a. Penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan darilembaga keuangan perbankan dan non perbankan

b. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumberpembiayaan/ kredit program.

c. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis

d. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikropedesaan.

e. Bimbingan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dankredit program.

8. SUB–SUB BIDANG PEMBIAYAAN KESEHATAN HEWAN(KESWAN), KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DANKESEJAHTERAAN HEWAN

a. Penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dankesejahteraan hewan.

b. Pembinaan dan pengawasan praktek hygiene-sanitasi padaprodusen dan tempat penjajaan Produk Asal Hewan (PAH).

c. Monitoring penerapan persyaratan hygiene-sanitasi pada unitusaha PAH yang mendapat Nomor Kontrol Veteriner (NKV).

d. Pengawasan lalu lintas produk ternak dari/ ke wilayahkabupaten.

e. Bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan.

f. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan danunit-unit pelayanan keswan.

g. Bimbingan pemantauan dan pengawasan pembangunan danoperasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan

h. Pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan.

i. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.

j. Penerapan dan pengawasan norma, standar teknispelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan

k. Pengawasan urusan kesejahteraan hewan.

l. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratoriumkeswan dan laboratorium kesmavet.

m. Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular.

n. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulanganwabah dan penyakit hewan menular

o. Pencegahan penyakit hewan menular.

p. Penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah.

q. Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelaranganpemasukan hewan, bahan asal hewan ke/ dari wilayahIndonesia antar provinsi di wilayah kabupaten.

SALINAN

112

r. Bimbingan penerapan dan standar teknis minimal RumahPotong Hewan (RPH)/ Rumah Potong Unggas (RPU),keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet,satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewandan pelayanan keswan.

s. Pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewankesayangan dari/ ke wilayah kabupaten.

t. Bimbingan pelaksanaan unit pelayanan keswan (pos keswan,praktek dokter hewan mandiri, klinik hewan).

u. Bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan,pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan.

v. Bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakithewan.

w. Bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga-lembaga maupun perorangan yang mendapat izin konservasisatwa liar.

x. Bimbingan dan pengawasan pelayanan keswan, kesmavet diRPH, tempat pemotongan hewan sementara, tempatpemotongan hewan darurat dan usaha susu

y. Bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalulintas tata niaga hewan (hewan besar, sedang dan kecil).

z. Bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan surveilance HazardAnalysis Critical Control Point (HACCP).

aa. Bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal hewan.

bb. Bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakitindividual/ menular yang mewabah

cc. Bimbingan pelaksanaan penutupan wilayah pada penyakithewan yang menular yang mewabah.

dd. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaran produkpangan asal hewan dan pengolahan produk pangan asalhewan

ee. Bimbingan pelaksanaan dan pengawasan laranganpemotongan ternak betina produktif.

ff. Bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis

gg. Bimbingan pelaksaaan peredaran produk pangan asal hewandan produk hewani non pangan.

hh. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakithewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.

ii. Penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewanmenular.

jj. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanankeswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan.

kk. Bimbingan dan pengawasan urusan kesejahteraan hewan.

SALINAN

113

ll. Sertifikasi keswan yang keluar/ masuk wilayah kabupaten.

mm. Sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar/masukwilayah kabupaten.

nn. Pelaksanaan pelayanan medik/ paramedik veteriner.

oo. Pelaporan pelayanan medik/ paramedik veteriner dalampencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/non menular, penyakit individual, penyakit parasiter, virus,bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi.

pp. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakithewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.

qq. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanankesehatan hewan.

rr. Sertifikasi kesehatan hewan yang keluar/masuk wilayahkabupaten.

9. SUB–SUB BIDANG PENYEBARAN DAN PENGEMBANGANPETERNAKAN

a. Pelaksanaan kebijakan penyebaran pengembanganpeternakan.

b. Pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta.

c. Pemantauan lalu lintas ternak.

d. Bimbingan melaksanakan kebijakan penyebaran danpengembangan peternakan.

e. Bimbingan pemantauan dan penyebaran ternak yangdilakukan swasta.

f. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternak.

g. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran, registrasidan redistribusi ternak.

h. Bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak.

i. Bimbingan pelaksanaan identifikasi calon penggaduh.

j. Bimbingan pelaksanaan seleksi lokasi.

k. Bimbingan pelaksanaan seleksi calon penggaduh.

l. Pelaksanaan identifikasi lokasi terhadap penyebaran ternak.

m. Bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak.

n. Bimbingan pelaksanaan evaluasi pelaporan penyebaran danpengembangan ternak.

10. SUB–SUB BIDANG PERIZINAN/ REKOMENDASI

a. Pemberian izin usaha budidaya peternakan.

b. Pemberian izin rumah sakit hewan/ pasar hewan.

c. Pemberian izin praktek dokter hewan.

d. Pemberian izin laboratorium keswan dan laboratorium

SALINAN

114

kesmavet.

e. Pendaftaran usaha peternakan

f. Pemberian izin usaha RPH/ RPU.

g. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usahapeternakan

h. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesinpeternakan dan keswan.

i. Pengembangan alat dan mesin peternakan dan keswansesuai standar.

j. Pemberian izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kiosdan pengecer obat hewan, poultry shop dan pet shop.

k. Bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor.

l. Pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan.

m. Pemberian surat keterangan asal/ kesehatan bahan asalternak dan hasil bahan asal ternak.

n. Pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan.

o. Pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan.

p. Pemberian izin usaha alat angkut/ transportasi produkpeternakan.

q. Bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asalhewan.

r. Bimbingan pelaksanaan penerapan NKV.

11. SUB–SUB BIDANG PEMBINAAN USAHA

a. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedomankerjasama/ kemitraan usaha peternakan

b. Bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaanmutu dan pengolahan hasil peternakan

c. Bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga sistemmutu produk peternakan dan hasil bahan asal hewan.

d. Bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasilbahan asal hewan.

e. Bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi,unit penyimpanan hasil bahan asal hewan.

f. Promosi komoditas peternakan.

g. Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasilpeternakan.

h. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tanidan pencapaian pola kerjasama usaha tani.

i. Bimbingan pelaksanaan standardisasi teknis analisa usaha,pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran.

j. Pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan

SALINAN

115

peternakan dan keswan.

k. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen danpengolahan hasil peternakan.

l. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dansanitasi lingkungan usaha peternakan.

m. Bimbingan dan pelaksanaan studi amdal/ UKL-UPL di bidangpeternakan.

n. Bimbingan pelaksanaan amdal.

o. Bimbingan penerapan pedoman kerjasama/kemitraan usahapeternakan.

12. SUB–SUB BIDANG SARANA USAHA

a. Bimbingan penerapan pedoman, norma, standar saranausaha

b. Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan),penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksiserta pemasaran hasil peternakan.

13. SUB–SUB BIDANG PANEN, PASCA PANEN DANPENGOLAHAN HASIL

a. Bimbingan penanganan panen, pasca panen danpengolahan hasil peternakan.

b. Perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan.

c. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alattransportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasilpeternakan.

d. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologipanen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan.

e. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen danpengolahan hasil peternakan

14. SUB–SUB BIDANG PEMASARAN

a. Bimbingan pemasaran hasil peternakan.

b. Promosi komoditas peternakan.

c. Penyebarluasan informasi pasar.

15. SUB–SUB BIDANG PENGEMBANGAN SISTEM STATISTIK DANINFORMASI PETERNAKAN DAN KESWAN

a. Penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan.

b. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data peternakan.

c. Bimbingan penerapan perstatistikan peternakan dan keswan.

d. Bimbingan penerapan sistem informasi.

D. SUB BIDANG PENUNJANG

1. SUB–SUB BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

SALINAN

116

MANUSIA (SDM) PERTANIAN

a. Penetapan kebijakan SDM pertanian

b. Penerapan persyaratan jabatan pada institusi pertanian

c. Perencanaan, pengembangan, mutasi jabatan fungsional(rumpun ilmu hayat dan non rumpun ilmu hayat).

d. Penyiapan tenaga didik/ peserta pendidikan keahlian danketerampilan.

2. SUB–SUB BIDANG PENYULUHAN PERTANIAN

a. Penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian

b. Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

c. Penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian sesuai normadan standar.

d. Penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatanpenyuluh pertanian

e. Penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhanpertanian.

f. Perencanaan penyuluhan pertanian di tingkat desa,kecamatan dan kabupaten

g. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

3. SUB–SUB BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGANTEKNOLOGI PERTANIAN

Bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologihasil penelitian dan pengkajian.

4. SUB–SUB BIDANG PERLINDUNGAN VARIETAS

a. Pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yangsebaran geografisnya pada satu kabupaten.

b. Izin penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietasturunan esensial yang sebaran geografisnya pada satukabupaten.

5. SUB–SUB BIDANG SUMBER DAYA GENETIK (SDG)

a. Pengaturan hasil pembagian keuntungan yang diperoleh untukkonservasi SDG dan kesejahteraan masyarakat.

b. Pengawasan penyusunan perjanjian akses terhadappembagian keuntungan dari pemanfaatan SDG yang ada diwilayahnya.

6. SUB–SUB BIDANG STANDARISASI DAN AKREDITASI

a. Rekomendasi usulan kebijakan sektor pertanian di bidangstandarisasi sesuai pengalaman di daerah

b. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi dalampenyusunan rencana dan program nasional di bidangstandarisasi di daerah.

SALINAN

117

c. Koordinasi standarisasi sektor pertanian.

d. Pengusulan kebutuhan standar yang akan dirumuskan.

e. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencanapemberlakuan wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) sertamengusulkan usulan pemberlakuan wajib SNI.

f. Penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalamrangka proses akreditasi.

g. Penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standarisasisektor pertanian.

h. Pengembangan pembinaan laboratorium penguji danlembaga inspeksi sektor pertanian.

i. Kerjasama standarisasi dalam rangka penerapan standar danpeningkatan daya saing produk pertanian.

j. Fasilitasi penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasisektor pertanian.

k. Fasilitasi pelaksanaan program pemasyarakatan standarisasidi daerah.

l. Fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihanstandarisasi sektor pertanian sesuai kebutuhan di daerah.

XXIX. BIDANG KEHUTANAN

A. SUB BIDANG INVENTARISASI HUTAN

Penyelenggaraan inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung danskala Daerah Aliran Sungai (DAS).

B. SUB BIDANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN, HUTANPRODUKSI, HUTAN LINDUNG, KAWASAN PELESTARIAN ALAM,KAWASAN SUAKA ALAM DAN TAMAN BURU

Pengusulan penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindung,kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru.

C. SUB BIDANG KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS

Pengusulan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untukmasyarakat hukum adat, penelitian dan pengembangan, pendidikan danpelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan denganpertimbangan gubernur.

D. SUB BIDANG PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN

Pengusulan perubahan status dan fungsi hutan dan perubahan statusdari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukarmenukar kawasan hutan.

E. SUB BIDANG PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN

Pertimbangan penyusunan rancang bangun dan pengusulanpembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi,serta institusi wilayah pengelolaan hutan.

SALINAN

118

F. SUB BIDANG RENCANA PENGELOLAAN JANGKA PANJANG (DUAPULUH TAHUNAN) UNIT KESATUAN PENGELOLAAN HUTANPRODUKSI (KPHP)

Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjangunit KPHP.

G. SUB BIDANG RENCANA PENGELOLAAN JANGKA MENENGAH(LIMA TAHUNAN) UNIT KPHP

Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangkamenengah unit KPHP.

H. SUB BIDANG RENCANA PENGELOLAAN JANGKA PENDEK(TAHUNAN) UNIT KPHP

Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendekunit KPHP.

I. SUB BIDANG RENCANA KERJA USAHA DUA PULUH TAHUNANUNIT USAHA PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI

Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha dua puluhtahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi.

J. SUB BIDANG RENCANA PENGELOLAAN LIMA TAHUNAN UNITUSAHA PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI

Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja lima tahunan unitpemanfaatan hutan produksi

K. SUB BIDANG RENCANA PENGELOLAAN TAHUNAN (JANGKAPENDEK) UNIT USAHA PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI

Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangkapendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi.

L. SUB BIDANG PENATAAN BATAS LUAR AREAL KERJA UNITUSAHA PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI

Pertimbangan teknis untuk pengesahan, dan pengawasan pelaksanaanpenataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi.

M. SUB BIDANG RENCANA PENGELOLAAN DUA PULUH TAHUNAN(JANGKA PANJANG) UNIT KESATUAN PENGELOLAAN HUTANLINDUNG (KPHL)

Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaaan dua puluhtahunan (jangka panjang) unit KPHL.

N. SUB BIDANG RENCANA PENGELOLAAN LIMA TAHUNAN(JANGKA MENENGAH) UNIT KPHL

Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan(jangka menengah) unit KPHL.

O. SUB BIDANG RENCANA PENGELOLAAN TAHUNAN (JANGKAPENDEK) UNIT KPHL

Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangkapendek) unit KPHL.

P. SUB BIDANG RENCANA KERJA USAHA (DUA PULUH TAHUNAN)

SALINAN

119

UNIT USAHA PEMANFAATAN HUTAN LINDUNG

Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha (dua puluhtahunan) unit usaha pemanfaatan hutan lindung..

Q. SUB BIDANG RENCANA PENGELOLAAN LIMA TAHUNAN(JANGKA MENENGAH) UNIT USAHA PEMANFAATAN HUTANLINDUNG

Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan(jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.

R. SUB BIDANG RENCANA PENGELOLAAN TAHUNAN (JANGKAPENDEK) UNIT USAHA PEMANFAATAN HUTAN LINDUNG

Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangkapendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.

S. SUB BIDANG PENATAAN AREAL KERJA UNIT USAHAPEMANFAATAN HUTAN LINDUNG

Pertimbangan teknis pengesahan penataan areal kerja unit usahapemanfaatan hutan lindung kepada provinsi

T. SUB BIDANG RENCANA PENGELOLAAN DUA PULUH TAHUNAN(JANGKA PANJANG) UNIT KESATUAN PENGELOLAAN HUTANKONSERVASI (KPHK)

Pertimbangan teknis rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangkapanjang) unit KPHK.

U. SUB BIDANG RENCANA PENGELOLAAN LIMA TAHUNAN(JANGKA MENENGAH) UNIT KPHK

Pertimbangan teknis rencana pengelolaan lima tahunan (jangkamenengah) unit KPHK.

V. SUB BIDANG RENCANA PENGELOLAAN JANGKA PENDEK(TAHUNAN) UNIT KPHK

Pertimbangan teknis rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unitKPHK.

W. SUB BIDANG RENCANA PENGELOLAAN JANGKA PANJANG (DUAPULUH TAHUNAN) CAGAR ALAM, SUAKA MARGASATWA, TAMANNASIONAL, TAMAN WISATA ALAM DAN TAMAN BURU

Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang(dua puluh tahunan) untuk cagar alam, suaka margasatwa, tamannasional, taman wisata alam dan taman buru.

X. SUB BIDANG RENCANA PENGELOLAAN JANGKA MENENGAHCAGAR ALAM, SUAKA MARGASATWA, TAMAN NASIONAL,TAMAN WISATA ALAM DAN TAMAN BURU

Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangkamenengah untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional,taman wisata alam dan taman buru.

Y. SUB BIDANG RENCANA PENGELOLAAN JANGKA PENDEKCAGAR ALAM, SUAKA MARGASATWA, TAMAN NASIONAL,TAMAN WISATA ALAM DAN TAMAN BURU

SALINAN

120

Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendekuntuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisataalam dan taman buru

Z. SUB BIDANG PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA

Pengelolaan taman hutan raya, penyusunan rencana pengelolaan danpenataan blok (zonasi) serta pemberian perizinan usaha pariwisata alamdan jasa lingkungan serta rehabilitasi di taman hutan raya.

AA. SUB BIDANG RENCANA KEHUTANAN

Penyusunan rencana-rencana kehutanan.

BB. SUB BIDANG SISTEM INFORMASI KEHUTANAN (NUMERIK DANSPASIAL)

Penyusunan sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial).

CC. SUB BIDANG PEMANFAATAN HASIL HUTAN PADA HUTANPRODUKSI

Pertimbangan teknis kepada gubernur untuk pemberian danperpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu serta pemberianperizinan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutanproduksi kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerjaPERUM Perhutani.

Z. SUB BIDANG PEMUNGUTAN HASIL HUTAN PADA HUTANPRODUKSI

Pemberian perizinan pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutanhasil hutan bukan kayu pada hutan produksi kecuali pada kawasanhutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.

Å. SUB BIDANG PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN DAN JASALINGKUNGAN PADA HUTAN PRODUKSI

Pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungankecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUMPerhutani.

Ä. SUB BIDANG INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL HUTAN

Pertimbangan teknis pemberian izin industri primer hasil hutan kayu.

GG. SUB BIDANG PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN

Pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan.

HH. SUB BIDANG PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN PADA HUTANLINDUNG

Pemberian perizinan pemanfaatan kawasan hutan, pemungutan hasilhutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalamLampiran (Appendix) CITES, dan pemanfaatan jasa lingkungan kecualipada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.

II. SUB BIDANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANGKEHUTANAN

SALINAN

121

Pelaksanaan pemungutan penerimaan negara bukan pajak.

JJ. SUB BIDANG PERENCANAAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHANTERMASUK HUTAN MANGROVE

1. Penetapan lahan kritis

2. Pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan DAS/Sub DAS

3. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancanganrehabilitasi hutan pada hutan taman hutan raya

4. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancanganrehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidakdibebani izin pemanfaatan/ pengelolaan hutan dan lahan di luarkawasan hutan.

KK. SUB BIDANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

Pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan,penyelenggaraan pengelolaan DAS.

LL. SUB BIDANG PELAKSANAAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHANTERMASUK HUTAN MANGROVE

1. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasihutan pada taman hutan raya.

2. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasihutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izinpemanfaatan/pengelolaan hutan, dan lahan di luar kawasan hutan.

MM. SUB BIDANG REKLAMASI HUTAN PADA AREAL YANG DIBEBANIIZIN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

Pertimbangan teknis rencana reklamasi dan pemantauan pelaksanaanreklamasi hutan

NN. SUB BIDANG REKLAMASI HUTAN AREAL BENCANA ALAM

Penyusunan rencana dan pelaksanaan reklamasi hutan pada arealbencana alam.

OO. SUB BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SE-TEMPAT DIDALAM DAN DI SEKITAR HUTAN

Bimbingan masyarakat, pengembangan kelembagaan dan usaha sertakemitraan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar kawasan hutan

PP. SUB BIDANG PENGEMBANGAN HUTAN HAK DAN ANEKA USAHAKEHUTANAN

Penyusunan rencana, pembinaan pengelolaan hutan hak dan anekausaha kehutanan.

QQ. SUB BIDANG HUTAN KOTA

Pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungandan pengamanan hutan kota.

RR. SUB BIDANG PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

Inventarisasi dan identifikasi serta pengusulan calon areal sumberdaya

SALINAN

122

genetik, pembinaan penggunaan benih/ bibit, pelaksanaan sertifikasisumber benih dan mutu benih/ bibit tanaman hutan.

SS. SUB BIDANG PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM PADAKAWASAN PELESTARIAN ALAM, DAN PENGUSAHAAN TAMANBURU, AREAL BURU DAN KEBUN BURU

Pertimbangan teknis pengusahaan pariwisata alam dan taman buruserta pemberian perizinan pengusahaan kebun buru.

VV. SUB BIDANG PEMANFAATAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR

Pemberian perizinan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidakdilindungi dan tidak termasuk dalam Lampiran (Appendix) CITES.

ww. SUB BIDANG LEMBAGA KONSERVASI

Pertimbangan teknis izin kegiatan lembaga konservasi (antara lainkebun binatang, taman safari).

XX. SUB BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN

1. Pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutanlindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutanraya.

2. Pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatanperlindungan hutan pada hutan yang dibebani hak dan hutan adat.

YY. SUB BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN

Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan danpemberian perizinan penelitian pada hutan produksi serta hutan lindungyang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus.

AAA. SUB BIDANG PENYULUHAN KEHUTANAN

Penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan.

BBB. SUB BIDANG PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN BIDANGKEHUTANAN

Bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi bidangkehutanan.

CCC. SUB BIDANG PENGAWASAN BIDANG KEHUTANAN

Pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaanpenyelenggaraan oleh desa/ masyarakat, kinerja penyelenggarakabupaten dan penyelenggaraan oleh desa/ masyarakat di bidangkehutanan.

XXX. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

A. SUB BIDANG MINERAL, BATU BARA, PANAS BUMI, DAN AIRTANAH

1. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah di bidangmineral, batubara, panas bumi, dan air tanah.

2. Penyusunan data dan informasi wilayah kerja usaha pertambangan

SALINAN

123

mineral dan batubara serta panas bumi.

3. Penyusunan data dan informasi cekungan air tanah.

4. Pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izinpenggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah.

5. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panasbumi pada wilayah kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari wilayahkewenangan provinsi.

6. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untukoperasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung padawilayah kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenanganprovinsi.

7. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usahapertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada wilayahkabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.

8. Pemberian izin badan usaha jasa pertambangan mineral, batubara,dan panas bumi dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA)dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

9. Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usahajasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalamrangka penanaman modal di wilayah kabupaten/ kota.

10. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja,lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pascatambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usahapertambangan mineral, batubara dan panas bumi.

11. Pembinaan dan pengawasan pengusahaan Kuasa Pertambangan(KP).

12. Pembinaan dan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja,lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pascatambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap KP.

13. Penetapan wilayah konservasi air tanah.

14. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usahapertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, sertapanas bumi yang berdampak lingkungan langsung dalam wilayahkabupaten/ kota.

15. Penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah.

16. Pengelolaan data dan informasi mineral, batubara, panas bumi danair tanah serta pengusahaan dan Sistem Informasi Geografis (SIG)wilayah kerja pertambangan.

17. Penetapan potensi panas bumi dan air tanah serta neraca sumberdaya dan cadangan mineral dan batubara.

18. Pengangkatan dan pembinaan inspektur tambang serta pembinaanjabatan fungsional.

B. SUB BIDANG GEOLOGI

1. Pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral,batubara, panas bumi, migas dan air tanah.

SALINAN

124

2. Pelaksanaan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindunggeologi.

3. Penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasanlindung geologi.

4. Penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik,kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geolog.i

5. Pelaksanaan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik,kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi.

6. Pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana geologi.

7. Inventarisasi dan pengelolaan, kawasan rawan bencana geologi.

8. Pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi.

9. Pengelolaan informasi bencana geologi.

10. Pelaksanaan pembinaan fungsional penyelidik bumi nasional.

11. Pengelolaan data dan informasi geologi.

C. SUB BIDANG KETENAGALISTRIKAN

1. Penetapan peraturan daerah di bidang energi danketenagalistrikan

2. Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD)

3. Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum(IUKU) yang sarana maupun energi listriknya.

4. Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegangIUKU yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah.

5. Pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang IUKU yangizinnya dikeluarkan oleh daerah.

6. Pemberian Izin Usaha penyediaan tenaga listrik untuk KepentinganSendiri (IUKS) yang sarana instalasinya.

7. Pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik olehpemegang IUKS kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkanoleh daerah.

8. Pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badanusaha dalam negeri/ mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanammodal dalam negeri.

9. Pembinaaan dan pengawasan pelaksanaan usahaketenagalistrikan yang izinnya diberikan oleh daerah.

10. Penyediaan listrik pedesaan.

11. Pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan sertapembinaan jabatan fungsional.

D. SUB BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI

1. SUB-SUB BIDANG KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DANGAS BUMI (MIGAS)

a. Penghitungan produksi dan realisasi lifting minyak bumi dangas bumi bersama pemerintah

SALINAN

125

b. Pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrakkerja sama untuk kegiatan lain di luar kegiatan migas

c. Pemberian izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan disub sektor migas

2. SUB-SUB BIDANG KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK DANGAS BUMI

a. Pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niagabahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampaikonsumen akhir

b. Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dankualitas harga Bahan Bakar Minyak (BBM) serta melakukananalisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/ penyediaan BBM

c. Pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempatpenyimpanan migas

d. Pemberian izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian BahanBakar untuk Umum (SPBU)

3. SUB-SUB BIDANG KEGIATAN USAHA JASA PENUNJANGMINYAK DAN GAS BUMI

a. Pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledakdalam rangka kegiatan usaha migas di daerah operasidaratan dan di daerah operasi dan 1/3 (sepertiga) dariwilayah kewenangan provinsi

b. Pengangkatan dan pembinaan inspektur migas sertapembinaan jabatan fungsional.

E. SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)

1. Penyertaan dan atau memfasilitasi penyelenggaraan assessmentbekerjasama dengan lembaga assessment Departemen Energidan Sumber Daya Mineral (DESDM)

2. Penyusunan kebutuhan dan penyelenggaraan diklat teknis danfungsional tertentu sektor energi dan sumber daya mineral

XXXI. BIDANG PARIWISATA

SUB BIDANG KEBIJAKAN BIDANG KEPARIWISATAAN

A. SUB-SUB BIDANG KEBIJAKAN

1. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan:

a. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) daerah.

b. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapankebijakan daerah dalam pengembangan sistem informasipariwisata.

c. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapankebijakan daerah dalam penerapan standarisasi bidangpariwisata.

d. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapanpedoman pengembangan destinasi pariwisata.

e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapankebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan

SALINAN

126

usaha pariwisata.

f. Penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaanpemasaran.

g. Penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi danpenyelenggaraan pameran/ event budaya dan pariwisata.

h. Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraanwidya wisata.

i. Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran.

2. Pemberian izin usaha pariwisata.

3. Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasipariwisata.

4. Pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata.

5. Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata.

B. SUB BIDANG KEBIJAKAN PELAKSANAAN BIDANGKEPARIWISATAAN

SUB-SUB BIDANG PENYELENGGARAAN

1. Penyelenggaraan promosi :

a. Penyelenggaraan widya wisata serta mengirim dan menerimapeserta grup widya wisata.

b. Peserta/ penyelenggara pameran/ event, roadshow bekerjasama dengan pemerintah/ provinsi.

c. Pengadaan sarana pemasaran.

d. Pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalamnegeri.

e. Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasipariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayananinformasi pariwisata.

f. Pelaksanaan event promosi di luar negeri dengan koordinasipemerintah dan provinsi.

2. Pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata.

3. Penerapan branding pariwisata nasional dan penetapan taglinepariwisata.

C. SUB BIDANG KEBIJAKAN BIDANG KEBUDAYAAN DANPARIWISATA

1. Rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan danpariwisata nasional.

2. Pelaksanaan kebijakan nasional/ provinsi dan penetapan kebijakandaerah dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaandan pariwisata.

3. Pelaksanaan kebijakan nasional/ provinsi dan penetapan kebijakandaerah penelitian kebudayaan dan pariwisata.

4. Pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional olehdaerah berkoordinasi dengan Balai Arkeologi.

SALINAN

127

XXXII. BIDANG INDUSTRI

A. SUB BIDANG PERIZINAN

1. Penerbitan tanda daftar industri dan Izin Usaha Industri (IUI) skalainvestasi s/d Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunantempat usaha.

2. Penerbitan berita acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan IUIoleh pemerintah dan provinsi

3. Penerbitan izin usaha kawasan industri.

B. SUB BIDANG USAHA INDUSTRI

Penetapan bidang usaha industri prioritas

C. SUB BIDANG FASILITAS USAHA INDUSTRI

Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM

D. SUB BIDANG PERLINDUNGAN USAHA INDUSTRI

Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri

E. SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PROGRAM

1. Penyusunan rencana jangka panjang pembangunan industri.

2. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)Satuan Kerja Peangkat Daerah (SKPD) di bidang industri.

3. Penyusunan rencana kerja di bidang industri.

F. SUB BIDANG PEMASARAN

Promosi produk industri.

G. SUB BIDANG TEKNOLOGI

1. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologidi bidang industri.

2. Fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan danpenerapan teknologi di bidang industri.

3. Sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapanteknologi di bidang industri.

H. SUB BIDANG STANDARISASI

1. Fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akandikembangkan.

2. Kerjasama bidang standarisasi.

I. SUB BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

1. Penerapan standar kompetensi SDM industri dan aparaturpembina industri.

2. Pelaksanaan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri.

J. SUB BIDANG PERMODALAN

Fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembagakeuangan bukan bank.

K. SUB BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

SALINAN

128

1. Pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaranlingkungan yang diakibatkan oleh industri.

2. Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkankegiatan industri.

L. SUB BIDANG KERJASAMA INDUSTRI

1. Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industribesar serta sektor ekonomi lainnya.

2. Fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraanusaha.

3. Pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintassektoral dan regional untuk pemberdayaan industri.

M. SUB BIDANG KELEMBAGAAN

1. Pembinaan asosiasi industri/ dewan.

2. Pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis.

N. SUB BIDANG SARANA DAN PRASARANA

Penyusunan tata ruang industri dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana danprasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah IndustriKecil Menengah (IKM)) untuk industri yang mengacu pada tata ruangregional (provinsi).

O. SUB BIDANG INFORMASI INDUSTRI

Pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri danpelaporan kepada provinsi.

P. SUB BIDANG PENGAWASAN INDUSTRI

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri.

Q. SUB BIDANG MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahandi bidang perindustrian.

XXXIII. BIDANG PERDAGANGAN

A. SUB BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI

1. Pemberian izin usaha perdagangan.

2. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin/ pendaftaran jasabisnis dan jasa distribusi.

3. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi sertapemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan(Surat Izin Usah Perdagangan (SIUP) Minuman Beralkoholgolongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan Langsung untukdiminum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung untukdiminum di tempat untuk Minuman Beralkohol mengandungRempah sampai dengan 15%, Rekomendasi SIUP BahanBerbahaya, Rekomendasi Pengakuan Pedagang Kayu antarPulau).

SALINAN

129

4. Pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan sertapenyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan.

5. Dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monitoringdan evaluasi kegiatan perdagangan di daerah perbatasan,pedalaman, terpencil dan pulau terluar.

6. Pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasiskala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan(pasar/ toko modern dan gudang) dan sarana penunjangperdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang).

7. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring danevaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga.

8. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatanpeningkatan penggunaan produksi dalam negeri.

9. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen.

10. Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungankonsumen.

11. Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen.

12. Pembinaan dan Pemberdayaan Motivator dan MediatorPerlindungan Konsumen.

13. Pengusulan pembentukan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) di daerah kepada pemerintah berkoordinasidengan provinsi dan fasilitasi operasional BPSK.

14. Pendaftaran dan pengembangan Lembaga PemberdayaanKonsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).

15. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalampenyelenggaraan perlindungan konsumen.

16. Evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen.

17. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa.

18. Pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum.

19. Koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa.

20. Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa.

21. Pembinaan dan pemberdayaan Petugas Pengawas BarangBeredar dan Jasa (PPBJ).

22. Pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipik –Perlindungan Konsumen (PPNS-PK).

23. Penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaranpetunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalambahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi danelektronika.

24. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS – Wajib Daftar Perusahaan(WDP).

25. Pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan

SALINAN

130

penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan.

C. SUB BIDANG METROLOGI LEGAL

1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelahmemperoleh penilaian dari pemerintah yang didasarkanrekomendasi provinsi.

2. Fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian Sumber DayaManusia (SDM) metrologi.

3. Fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal.

4. Pelayanan tera dan tera ulang Ukur, Takar, Timbang danPerlengkapannya (UTTP) setelah melalui penilaian standarukuran dan laboratorium metrologi legal oleh pemerintah.

5. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi legal.

6. Pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTTP, Barang DalamKemasan Terbungkus (BDKT) dan Satuan Internasional (SI).

7. Pembinaan operasional reparatir UTTP.

8. Pengawasan dan penyidikan tindak pidana Undang-UndangMetrologi Legal (UUML).

D. SUB BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI

1. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbanganperumusan kebijakan bidang ekspor.

2. Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor.

3. Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor.

4. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidangimpor.

5. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbanganperumusan kebijakan bidang impor.

6. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor.

7. Pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasimutu barang meliputi:

a. Pengambilan contoh yang dilakukan oleh PetugasPengambil Contoh (PPC) yang teregistrasi;

b. Pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi dilakukan olehlembaga uji, inspeksi teknis, sertifikasi yang terakreditasidan teregistrasi.

8. Penilaian dan pelaporan angka kredit Penguji Mutu Barang(PMB).

9. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakanpenerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan penelusuran asalbarang.

10. Sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKApenelusuran asal barang di daerah.

SALINAN

131

11. Penyediaan bahan masukan untuk penerbitan Angka PengenalImportir (API).

12. Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan API.

13. Penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasipelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan informasipotensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusankebijakan.

14. Penyediaan bahan masukan dalam rangka penetapankesepakatan dalam sidang komoditi internasional.

15. Sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaankesepakatan.

16. Fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidangperdagangan luar negeri.

E. SUB BIDANG KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL

1. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasamaperdagangan internasional.

2. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasamaperdagangan internasional.

3. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasamaperdagangan bilateral.

4. Monitoring dan sosialisasi dumping, subsidi, dan safeguard.

F. SUB BIDANG PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL

1. Penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor.

2. Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor.

G. SUB BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,ALTERNATIF PEMBIAYAAN SISTEM RESI GUDANG, PASARLELANG

1. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganankasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangkakomoditi.

2. Pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh aksespembiayaan resi gudang.

3. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknisterhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang.

XXXIV. SUB BIDANG KETRANSMIGRASIAN

A. SUB-SUB BIDANG KEBIJAKAN, PERENCANAAN, PEMBINAAN,DAN PENGAWASAN

1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, perumusan kebijakandaerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusanpemerintahan bidang ketransmigrasian

2. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusanpemerintahan di bidang ketransmigrasian

3. Integrasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidangketransmigrasian

4. Pembentukan kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) bidang ketransmigrasian berdasarkan kebijakan,

SALINAN

132

pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkanpemerintah

5. Perancangan pembangunan transmigrasi, serta pembinaan danpenyelenggaraan sistem informasi ketransmigrasian

6. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraanurusan pemerintahan bidang ketransmigrasian

B. SUB-SUB BIDANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)APARATUR

1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur,kriteria, dan monitoring, evaluasi pembinaan SDM aparaturpelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian

2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksanaurusan pemerintahan bidang ketransmigrasian

3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian,serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusanpemerintahan bidang ketransmigrasian.

4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yangmenangani bidang ketransmigrasian.

5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsionaldi bidang ketransmigrasian.

C. SUB-SUB BIDANG PENYIAPAN PERMUKIMAN DAN PENEMPATAN

1. Pengalokasian tanah untuk pembangunan WilayahPengembangan Transmigrasi (WPT) atau Lokasi PermukimanTransmigrasi (LPT) di wilayah kabupaten.

2. Pengusulan rencana lokasi pembangunan WPT atau LPT.

3. Pengusulan rencana kebutuhan SDM untuk mendukung WPTatau LPT.

4. Pengusulan rencana pengarahan dan perpindahan transmigrasi.

5. Penyelesaian legalitas tanah untuk rencana pembangunan WPTatau LPT

6. Penetapan alokasi penyediaan tanah untuk rencana pembagunanWPT dan LPT.

7. Penyediaan data untuk penyusunan rencana teknis pembangunanWPT atau LPT.

8. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ketransmigrasian.

9. Penyediaan informasi pengembangan investasi dalam rangkapembangunan WPT atau LPT.

10. Pelayanan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT.

11. Penjajagan kerjasama dengan daerah kabupaten lain.

12. Pembuatan naskah kerjasama antar daerah dalam perpindahandan penempatan transmigrasi.

13. Sinkronisasi pembangunan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar.

SALINAN

133

14. Pendaftaran dan seleksi calon transmigran.

15. Penetapan status calon transmigran berdasarkan kriteriapemerintah.

16. Peningkatan ketrampilan dan keahlian calon transmigran.

17. Pelayanan penampungan calon transmigran.

18. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penyiapanpermukiman dan penempatan transmigran.

D. SUB-SUB BIDANG PENGEMBANGAN MASYARAKAT DANKAWASAN TRANSMIGRASI

1. Pengusulan rencana pengembangan masyarakat dan kawasantransmigrasi.

2. Sinkronisasi peningakatan kapasitas SDM dan masyarakat di WPTatau LPT dengan wilayah sekitar.

3. Sinkronisasi pengembangan usaha masyarakat di WPT atau LPTdengan wilayah sekitar.

4. Sinkronisasi pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur WPTatau LPT dengan wialayh sekitar.

5. Penyediaan data dan informasi tentang perkembangan WPT atauLPT.

6. Pengusulan calon WPT atau LPT yang dapat dialihkan tanggungjawab pembinaan.

7. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengembanganmasyarakat dan kawasan transmigrasi.

E. SUB-SUB BIDANG PENGARAHAN DAN FASILITASI PERPINDAHANTRANSMIGRASI

1. a. Pelaksanaan KIE ketransmigrasian.

b. Penyediaan dan pelayanan informasi ketransmigrasian.

c. Peningkatan motivasi perpindahan transmigrasi.

d. Penyamaan persepsi, kesepahaman, kesepakatan mengenaipembangunan ketransmigrasian.

2. a. Identifikasi dan analisis keserasian penduduk dengan dayadukung alam dan daya tampung lingkungan

b. Pemilihan dan penetapan daerah dan kelompok sasaranperpindahan transmigrasi

c. Penyusunan rencana pengarahan dan fasilitasi perpindahantransmigrasi

3. Pelaksanaan kerjasama perpindahan transmigrasi dan penataanpersebaran transmigrasi yang serasi dan seimbang

4. a. Pelayanan pendaftaran dan seleksi perpindahan transmigrasidan penataan persebaran transmigrasi

b. Pelayanan pelatihan dalam rangka penyesuaian kompetensi

SALINAN

134

perpindahan transmigrasi

c. Pelayanan penampungan, permakanan, kesehatan,perbekalan, dan informasi perpindahan transmigrasi

d. Pelayanan pengangkutan dalam proses perpindahantransmigrasi

e. Pelayanan dan pengaturan penempatan, adaptasilingkungan dan konsoliasi penempatan transmigrasi

5. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengarahan danfasilitasi perpindahan transmigrasi.

BUPATI MOJOKERTO,

ttd.

S U W A N D I

Documents

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO - Biro Hukum · Pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani ... Tata