PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG - Biro Hukum · Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (L ... 31.Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang ... cerai

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NOMOR : 21 TAHUN 2008

TENTANG

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status

hukum, setiap peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil yang dialami

penduduk Kabupaten Sampang sebagaimana diamanatkan dalam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan, wajib didaftarkan kepada Instansi Pelaksana;

b. bahwa penduduk Kabupaten Sampang yang telah mendaftarkan

peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil, Instansi Pelaksana wajib

menerbitkan dokumen kependudukan;

c. bahwa hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diverifikasi

terus menerus dan dikelola dengan menggunakan sistem informasi

administrasi kependudukan sangat berguna bagi peningkatan pelayanan

penduduk, penyelenggaraan pemerintahan daerah dan perencanaan

pembangunan di Kabupaten Sampang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,

huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

Administrasi Kependudukan;

Mengingat : …..

- 2 -

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita

Negara Tahun 1950 Nomor 41);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3019);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3474);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4634);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4674);

9. Peraturan …..

- 3 -

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

11. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan

Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2004

Nomor 119);

12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,

Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis

dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang

Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang

Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Nomor 6

Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang (Lembaran Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Tahun 1989 Seri C);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

dan

BUPATI SAMPANG

MEMUTUSKAN : …..

- 4 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TENTANG

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sampang dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Sampang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga

Perwakilan Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Instansi Pelaksana adalah Perangkat Kabupaten Sampang yang diberi tugas dibidang

administrasi kependudukan.

6. Camat adalah Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.

7. Lurah/Kepala Desa adalah Lurah/Kepala Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Sampang.

8. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui

musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu menjalankan tugas-tugas

pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten

Sampang.

9. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam

penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan

sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan

publik dan pembangunan.

10. Pengelolaan …..

- 5 -

10. Pengelolaan informasi administrasi kependudukan adalah perekaman, pengumpulan,

pengelolaan dan pemutakhiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk

penerbitan dokumen penduduk, pertukaran data penduduk dalam rangka menunjang

pelayanan publik, serta penyajian informasi kependudukan guna perumusan kebijakan dan

pembangunan.

11. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah

sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk

memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di Instansi Pelaksana dan

setiap tingkatan wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Sampang sebagai satu

kesatuan.

12. Tempat Perekaman Data Kependudukan yang selanjutnya disingkat TPDK adalah fasilitas

yang dibangun di Kabupaten, Kecamatan atau Desa/Kelurahan untuk melakukan

perekaman, pengelolaan dan pemutakhiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan

sipil untuk penertiban dokumen penduduk, serta penyajian informasi kependudukan.

13. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana

yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari

pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

14. Penduduk adalah penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang masuk secara

sah serta bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sampang sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

15. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa

lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.

16. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.

17. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang telah mendapat Izin Tinggal

Terbatas dari Instansi yang berwenang dan tinggal dalam waktu terbatas di wilayah

Kabupaten Sampang.

18. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang telah mendapat Izin Tinggal Tetap

dari Instansi Berwenang dan bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Sampang.

19. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan

Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen

penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, korban bencana sosial, orang terlantar dan

komunitas terpencil yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sampang.

20. Pendaftaran …..

- 6 -

20. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan

peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Adminduk serta penerbitan

dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

21. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan

karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda

Penduduk, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang,

perubahan alamat, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

22. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi

dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk

sejak saat kelahiran.

23. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas

penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar

sebagai penduduk di Kabupaten Sampang.

24. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu identitas keluarga yang

memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota

keluarga.

25. Kepala Keluarga adalah :

a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah

maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;

b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau

c. kepala kesantrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang

bertempat tinggal bersama-sama;

yang namanya tercantum dalam KK sebagai Kepala Keluarga.

26. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk

sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana dan berlaku di seluruh wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

27. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal yang lama untuk pindah

dan menetap di tempat yang baru.

28. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab

memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil serta

pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Desa/Kelurahan.

29. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam

register pencatatan sipil oleh Instansi Pelaksana.

- 7 -

30. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, lahir

mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan

dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting

lainnya.

31. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya

yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.

32. Pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan

perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami isteri pada saat pencatatan

perkawinan kedua orang tua anak tersebut.

33. Buku Harian Peristiwa Penting atau Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disebut

BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di Desa/Kelurahan,

Kecamatan atau Instansi Pelaksana berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan

peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.

34. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan

mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap

keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi

Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing Tinggal Tetap.

35. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk

mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut

jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Desa/Kelurahan bagi

Warga Negara Indonesia dan Orang Asing Tinggal Tetap.

36. Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BIPS adalah buku yang

digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat

untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa

kependudukan bagi warga Negara Indonesia Tinggal Sementara dan Orang Asing Tinggal

Terbatas.

37. Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BMPS adalah buku yang

digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan

yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut keluarga di

Desa/Kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara dan Orang Asing Tinggal

Terbatas.

38. Data Kependudukan adalah data perorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai

hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

- 8 -

39. Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah satuan kerja yang

melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat Kecamatan bagi

penduduk yang beragama Islam.

40. Petugas rahasia khusus adalah petugas reserse dan petugas intelijen yang melaksanakan

tugas khusus di luar daerah domisilinya.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

a. dokumen kependudukan;

b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

c. perlindungan atas data pribadi;

d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya

dan/atau keluarganya;

f. ganti rugi pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan

catatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 3

(1) Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang

dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan menyerahkan persyaratan yang diperlukan

dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

(2) Peristiwa kependudukan dan peristiwa penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang

wajib dilaporkan meliputi :

a. peristiwa kependudukan terdiri dari :

1. biodata penduduk;

2. KK;

3. KTP.

b. peristiwa .....

- 9 -

b. peristiwa penting terdiri dari :

1. kelahiran;

2. kematian;

3. lahir mati;

4. perkawinan;

5. perceraian;

6. pengakuan anak;

7. pengesahan anak;

8. pengangkatan anak;

9. perubahan nama;

10. perubahan status kewarganegaraan, dan

11. peristiwa penting lainnya.

BAB III

KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Pemerintah Kabupaten Sampang

Pasal 4

Pemerintah Kabupaten Sampang berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan

urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan meliputi :

a. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;

b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi

kependudukan;

c. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan;

d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;

e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;

f. penugasan kepada Desa untuk menyelenggarakan sebagian administrasi kependudukan

berdasarkan asas tugas pembantuan;

g. pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Kabupaten dan,

h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

- 10 -

Bagian Kedua

Instansi Pelaksana

Pasal 5

(1) Instansi Pelaksana dalam melaksanakan urusan administrasi kependudukan mempunyai

kewajiban yang meliputi :

a. pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting;

b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas laporan

peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;

c. menerbitkan dokumen kependudukan;

d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa

penting dan,

f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk

dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

(2) Instansi Pelaksana selain mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

juga mempunyai kewenangan yang meliputi :

a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan

peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;

b. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan

atau penetapan pengadilan;

c. memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting

untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada Lembaga

Peradilan;

d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan

pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan;

e. memperoleh data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian dan rujuk bagi

penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.

BAB IV …..

- 11 -

BAB IV

PEJABAT PENCATATAN SIPIL DAN PETUGAS REGISTRASI

Bagian Kesatu

Pejabat Pencatatan Sipil

Pasal 6

(1) Pejabat Pencatatan Sipil diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai negeri sipil

yang memenuhi persyaratan dari Instansi Pelaksana.

(2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan

meliputi :

a. melakukan verifikasi kebenaran data;

b. melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya;

c. mencatat data dalam register akta pencatatan sipil;

d. menerbitkan akta kutipan akta pencatatan sipil;

e. membuat catatan pinggir pada akta pencatatan sipil.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pengangkatan dan pemberhentian

Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Petugas Registrasi

Pasal 7

(1) Petugas registrasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai negeri sipil yang

memenuhi persyaratan.

(2) Petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala

Desa atau Lurah dan Instansi Pelaksana dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

(3) Dalam hal pegawai negeri sipil untuk ditugaskan sebagai petugas registrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, Instansi Pelaksana dapat meminta Kepala Desa

untuk menunjuk salah seorang Perangkat Desa.

- 12 -

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian

petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai

dengan Pedoman yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

BAB V

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Pencatatan dan Pemutakhiran Biodata, NIK, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk

Paragraf 1

Pencatatan dan Pemutakhiran Biodata Penduduk

Pasal 8

(1) Instansi Pelaksana melakukan pencatatan, penerbitan dan pemutakhiran biodata penduduk.

(2) Biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat keterangan

tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta

perubahan data sehubungan dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang

dialami.

(3) Pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi

bayi, anak atau penduduk yang mengalami hambatan mental dan fisik didasarkan pada

pelaporan/keterangan dari orang tuanya atau kuasanya.

(4) Dalam hal pemutakhiran biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat

perubahan, pencatatannya didasarkan pada keterangan orang tuanya atau kuasanya.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan dan pemutakhiran

biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2 …..

- 13 -

Paragraf 2

Nomor Induk Kependudukan

Pasal 9

(1) Setiap penduduk wajib memilik NIK.

(2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya yang

diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap penduduk

setelah dilakukan pencatatan biodata.

(3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen

kependudukan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan, jumlah digit NIK

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan pedoman

yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Kartu Keluarga

Pasal 10

(1) Setiap keluarga wajib memiliki KK.

(2) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan diberikan oleh instansi Pelaksana

atas permohonan penduduk.

(3) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat keterangan mengenai kolom, nomor KK,

nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin alamat, tempat

lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan

dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.

(4) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selamanya, kecuali terjadi

perubahan kepala keluarga.

(5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, keterangan kolom dan tata cara penerbitan

KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai

dengan pedoman yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

- 14 -

Pasal 11

Penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap hanya

diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.

Pasal 12

Dalam hal terjadi perubahan data dan atau susunan keluarga dalam KK, penduduk wajib

melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya

perubahan.

Paragraf 4

Kartu Tanda Penduduk

Pasal 13

(1) Setiap penduduk yang berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau sudah pernah

kawin wajib memiliki KTP.

(2) Orang asing yang mengikuti status orang tuanya yang memilki Ijin Tinggal Tetap dan sudah

berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.

(3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.

(4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Instansi Pelaksana

apabila masa berlakunya telah berakhir.

(5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib dibawa pada saat bepergian.

(6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki

1 (satu) KTP.

(7) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan gambar lambang Garuda

Pancasila dan peta wilayah Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, Nama,

Tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah,

alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas photo, masa berlaku, tempat dan tanggal

dikeluarkan KTP, tanda tangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk

pegawai Kepala Instansi Pelaksana.

(8) Ketentuan …..

- 15 -

(8) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bagi penduduk yang

agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi tetapi tetap dilayani dan dicatat

dalam data base kependudukan.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KTP sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan pedoman yang

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Masa berlaku KTP :

a. untuk penduduk Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun;

b. untuk penduduk orang asing tinggal tetap disesuaikan dengan masa berlaku Ijin Tinggal

Tetap.

(2) Penduduk WNI yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas diberi KTP yang berlaku

seumur hidup dan tidak dipungut biaya.

Pasal 15

Dalam hal terjadinya perubahan data dalam KTP, penduduk wajib melaporkan kepada Instansi

Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.

Bagian Kedua

Pendaftaran Perubahan Alamat

Pasal 16

(1) Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan

penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan perubahan dokumen

pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17 .....

- 16 -

Pasal 17

Dalam hal terjadinya pemekaran wilayah atau pembangunan yang menyebabkan perubahan

alamat penduduk, Instansi Pelaksana wajib memberikan kemudahan kepada penduduk dalam

penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru dan tidak dipungut biaya.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Perpindahan Penduduk

Paragraf 1

Pendaftaran Pindah Penduduk

Pasal 18

(1) Setiap penduduk yang pindah dalam wilayah Kabupaten Sampang wajib melaporkan

kepada Instansi Pelaksana melalui RT, Desa/Kelurahan dan Kecamatan.

(2) Penduduk yang pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pindah :

a. antar RT dalam satu Desa/Kelurahan;

b. antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan;

c. antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sampang;

d. keluar Kabupaten Sampang;

(3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Instansi Pelaksana

menerbitkan Surat Keterangan Pindah.

(4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b dan huruf c

dijadikan dasar penerbitan KK dan KTP yang baru.

(5) Penduduk yang pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, pada saat diterbitkan

dan diberikan Surat Keterangan Pindah, KK dan KTP yang bersangkutan dicabut.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan surat keterangan

pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan Bupati.

Paragraf 2 .....

- 17 -

Paragraf 2

Pendaftaran Pindah Datang

Pasal 19

(1) Penduduk WNI, Orang asing Tinggal Terbatas dan Orang Asing Tinggal Tetap yang datang

dari Daerah lain dengan maksud untuk pindah dan menetap di wilayah Kabupaten Sampang

wajib melapor kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak

tanggal diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana menerbitkan :

a. Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk WNI, Orang Asing Tetap Tinggal;

b. Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing Tinggal Terbatas.

(3) Orang Asing Tinggal Terbatas pemegang Surat Keterangan Tempat Tinggal wajib dibawa

pada saat bepergian.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan

Pindah Datang dan Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

Instansi pelaksana wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah datang penduduk Warga

Negara Indonesia yang bertransmigrasi.

Bagian Keempat

Pendaftaran Tinggal Sementara dan Tamu

Paragraf 1

Pendaftaran Tinggal Sementara

Pasal 21

(1) Setiap penduduk yang bermaksud tinggal sementara di tempat lain selain di tempat tinggal

tetapnya dalam wilayah Kabupaten Sampang wajib melapor kepada Instansi Pelaksana

melalui RT, Desa/Kelurahan dan Kecamatan.

- 18 -

(2) Tinggal Sementara di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. antar RT dalam satu Desa/Kelurahan;

b. antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan;

c. antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sampang;

d. antar Kabupaten/Kota.

(3) Jangka waktu tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling

lama 1 (satu) tahun.

(4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Instansi Pelaksana

menerbitkan dan memberikan Surat Keterangan Tinggal Sementara.


Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pendaftaran Tamu

Pasal 22

(1) Setiap penduduk dan atau orang dari luar Kabupaten Sampang yang bermaksud bertamu

dan bermalam di wilayah Kabupaten Sampang, wajib melapor kepada RT setempat dalam

waktu 2 x 24 jam.

(2) Tamu yang bermalam di hotel, wisma, penginapan, asrama, panti dan mess, keberadaan

yang bersangkutan menjadi tanggung jawab pemilik hotel, wisma, penginapan, dan

pengurus asrama, panti dan mess.

Bagian Kelima

Pendaftaran Perpindahan Penduduk Antar Negara

Paragraf 1

Pendaftaran Perpindahan Penduduk ke Luar Negeri

Pasal 23

(1) Setiap penduduk yang akan pindah dan menetap di luar negeri wajib melapor kepada

Instansi Pelaksana.

- 19 -

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana menerbitkan

dan memberikan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.


Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pendaftaran Kedatangan WNI dari Luar Negeri

Pasal 24

(1) Setiap penduduk Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri wajib melaporkan

kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak kedatangan.


dan memberikan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri.

(3) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan

dasar penerbitan KK dan KTP.


Datang dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan

Bupati.

Paragraf 3

Pendaftaran Kedatangan Orang Asing dari Luar Negeri

Pasal 25

(1) Setiap Orang Asing yang baru datang dari luar negeri dan ingin bertempat tinggal terbatas

di wilayah Kabupaten Sampang wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat

14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Ijin Tinggal Terbatas.


dan memberikan Surat Keterangan Tempat Tinggal.

(3) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa saat

bepergian.

(4) Surat .....

- 20 -

(4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai

habis masa berlakunya Ijin Tinggal Terbatas.

(5) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal TerbatasYang Mengubah Status

Menjadi Tinggal Tetap

Pasal 26

(1) Setiap Orang Asing Pemegang Ijin Tinggal Terbatas yang telah mengubah status menjadi

Orang Asing Tinggal Tetap wajib melapor kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14

(empat belas) hari kerja sejak tanggal terbitnya Ijin Tinggal Tetap.

(2) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana menerbitkan

KK dan KTP.

Bagian Keenam

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 27

(1) Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi

Kependudukan.

(2) Penduduk Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. penduduk korban bencana alam;

b. penduduk korban bencana sosial;

c. orang terlantar;

d. komunitas terpencil.

(3) Pendataan Penduduk Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, dapat

dilakukan di tempat sementara.

(4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penerbitan

Surat Keterangan Kependudukan.

- 21 -

(5) Pendataan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d dilakukan secara

periodik dan terkoordinasi.


Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1

Pencatatan Kelahiran di Daerah

Pasal 28

(1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat

terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal

kelahiran.


kutipan Akta Kelahiran.

(3) Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili orang

tuanya Instansi Pelaksana memberitahukan terjadinya peristiwa kelahiran kepada Instansi

Pelaksana di tempat tinggal atau domisili orang tuanya.

Pasal 29

(1) Pencatatan kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran bagi anak yang tidak diketahui

asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang

menemukan dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.

(2) Kutipan akta kelahiran anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh Instansi

Pelaksana atau orang tua angkat/orang tua asuh.

Paragraf 2 …..

- 22 -

Paragraf 2

Pencatatan Kelahiran di Luar Wilayah NKRI

Pasal 30

(1) Penduduk yang melahirkan di luar wilayah NKRI wajib dicatatkan di Instansi yang

berwenang di Negara setempat dan dilaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia.

(2) Apabila Negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan bagi orang asing, pencatatan

peristiwa kelahiran dilakukan pada perwakilan Republik Indonesia setempat.

(3) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada

Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak bersangkutan kembali ke

Kabupaten Sampang.

Paragraf 3

Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 31

(1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) yang melampaui batas

waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran,

pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana

setempat.

(2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua …..

- 23 -

Bagian Kedua

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 32

(1) Setiap kelahiran bayi dalam kelahiran mati wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau

kuasanya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak lahir

mati.


Surat Keterangan Lahir Mati.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 diatur dalam Peraturan

Bupati.

Bagian Ketiga

Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1

Pencatatan Perkawinan Daerah

Pasal 34

(1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib

dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak

tanggal perkawinan.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil

mencatat pada Register Akta Perkawinan dan kutipan Akta Perkawinan.

(3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada suami

isteri.

Pasal 35 …..

- 24 -

Pasal 35

(1) Data hasil pencatatan perkawinan penduduk yang beragama Islam, oleh Kepala Kantor

Urusan Agama Kecamatan wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 10

(sepuluh) hari kerja sejak tanggal pencatatan perkawinan.

(2) Pelaporan data hasil pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

memerlukan penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2

Pencatatan Perkawinan di Luar Wilayah NKRI

Pasal 36

(1) Penduduk WNI Kabupaten Sampang yang melakukan perkawinan di luar wilayah NKRI

wajib dicatatkan di Instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan kepada

perwakilan Republik Indonesia.


peristiwa perkawinan dilakukan pada perwakilan Republik Indonesia setempat.

(3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada

Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali

ke Kabupaten Sampang.

Bagian Keempat

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 37

(1) Setiap pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi

Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah putusan pengadilan tentang

pembatalan perkawinan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mencabut

kutipan Akta Perkawinan yang bersangkutan dan menerbitkan Surat Keterangan

Pembatalan Perkawinan.

- 25 -

Bagian Kelima

Pencatatan Perceraian

Paragraf 1

Pencatatan Perceraian Di Daerah

Pasal 38

(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling

lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah

memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mencatat pada

register akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Paragraf 2

Pencatatan Perceraian Di Luar Wilayah NKRI

Pasal 39

(1) Penduduk WNI Kabupaten Sampang yang melakukan perceraian di luar negeri wajib

dicatatkan di Instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan kepada

perwakilan Republik Indonesia.


peristiwa perceraian dilakukan pada perwakilan Republik Indonesia setempat.

(3) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada



Bagian Keenam …..

- 26 -

Bagian Keenam

Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 40

(1) Pembatalan perceraian penduduk wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi

Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah putusan pengadilan tentang

pembatalan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana diamksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mencabut

kutipan akta perceraian dari kepemilikan subjek akta dan menerbitkan Surat Keterangan

Pembatalan Perceraian.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan, pembatalan

perkawinan, perceraian dan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34,

Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 42

(1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan ditempat

tinggal pemohon.

(2) Pencatatan Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh

penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Anak

paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya penetapan pengadilan oleh

penduduk.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana membuat

catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Bagian Kedelapan …..

- 27 -

Bagian Kedelapan

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 43

(1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tuanya kepada Instansi Pelaksana paling

lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh bapak dan

disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.

(2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua

yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan

perkawinan yang sah.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil

mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan

Anak.

Bagian Kesembilan

Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 44

(1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling

lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak bapak dan ibu dari anak yang bersangkutan

melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta perkawinan.

(2) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi

Pelaksana membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran si anak.

Bagian Kesepuluh …..

- 28 -

Bagian Kesepuluh

Pencatatan Kematian

Paragraf 1

Pencatatan Kematian Di Daerah

Pasal 45

(1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi

Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mencatat pada

Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

(3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan

keterangan kematian dari pihak yang berwenang.

(4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak

ditemukan jenasahnya, pencatatan baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

(5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana

melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan kepolisian.

(6) Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dengan domisili yang bersangkutan, Instansi

Pelaksana memberitahukan terjadinya peristiwa kematian kepada Instansi Pelaksana di

tempat tinggal/domisilinya.

Paragraf 2

Pencatatan Kematian Di Luar Wilayah NKRI

Pasal 46

(1) Kematian Penduduk Warga Negara Indonesia Kabupaten Sampang di luar wilayah NKRI

wajib dicatatkan oleh keluarganya di Instansi yang berwenang di Negara setempat.

(2) Apabila negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan bagi orang asing pencatatan

peristiwa kematian dilakukan pada perwakilan Republik Indonesia setempat.

(3) Pencatatan …..

- 29 -

(3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada



Bagian Kesebelas

Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 47

(1) Pencatatan perubahan nama penduduk dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan

negeri tempat pemohon.

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh

penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak

diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.


catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Bagian Keduabelas

Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 48

(1) Penduduk Warga Negara Asing yang telah merubah status kewarganegaraannya menjadi

Warga Negara Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada

Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak berita pengucapan

sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.


catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 49 …..

- 30 -

Pasal 49

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang telah merubah status kewarganegaraannya

menjadi Warga Negara Asing wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada perwakilan

Negara Republik Indonesia di Negara Setempat.

(2) Instansi Pelaksana setelah menerima pemberitahuan perubahan status kewarganegaraan dari

perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat catatan pinggir pada Register

Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil serta mencabut KK dan KTP yang

bersangkutan.

Bagian Ketigabelas

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 50

(1) Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas

permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30

(tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan diterima oleh

penduduk.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting

lainnya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Data Kependudukan

Pasal 51

(1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.

- 31 -

(2) Data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. nomor KK;

b. NIK;

c. nama lengkap;

d. jenis kelamin;

e. tempat lahir;

f. tanggal/bulan/tahun lahir;

g. golongan darah;

h. agama/kepercayaan;

i. status perkawinan;

j. status hubungan dalam keluarga;

k. cacat fisik dan/atau cacat mental;

l. pendidikan terakhir;

m. jenis pekerjaan;

n. NIK ibu kandung;

o. nama ibu kandung;

p. NIK ayah;

q. nama ayah;

r. alamat sebelumnya;

s. alamat sekarang;

t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;

u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;

v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;

w. nomor akta perkawinan/buku nikah;

x. tanggal perkawinan;

y. kepemilikan akta perceraian;

z. nomor akta perceraian/surat cerai;

aa. tanggal perceraian.

(3) Data agregat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi himpunan data perseorangan

yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua …..

- 32 -

Bagian Kedua

Dokumen Kependudukan

Paragraf 1

Jenis Dokumen

Pasal 52

(1) Dokumen kependudukan meliputi :

a. biodata penduduk;

b. KK;

c. KTP;

d. Surat Keterangan Kependudukan;

e. Akta Pencatatan Sipil.

(2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :

a. Surat Keterangan Pindah;

b. Surat Keterangan Pindah Datang;

c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;

d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;

e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;

f. Surat Keterangan Kelahiran;

g. Surat Keterangan Lahir Mati;

h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;

i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;

j. Surat Keterangan Kematian;

k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;

l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;

m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;

n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

Pasal 53

(1) Penerbitan dokumen kependudukan bagi petugas rahasia khusus.

- 33 -

(2) Ketentuan mengenai penerbitan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Kewenangan Penandatanganan

Pasal 54

(1) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ditandatangani oleh

Kepala Instansi Pelaksana.

(2) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 mulai berlaku sejak

diundangkannya Peraturan Daerah ini.

(3) Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Kecamatan dalam satu Kabupaten, Surat

Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kecamatan dalam satu Kabupaten dapat

diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana.

(4) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI dalam satu Desa/Kelurahan, surat

keterangan pindah datang penduduk WNI antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan,

Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI, Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI dan Surat

Keterangan Kematian untuk WNI dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala

Desa/Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana.

(5) Pelimpahan penandatanganan surat keterangan kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Jangka Waktu Penerbitan

Pasal 55

(1) Instansi Pelaksana atau pejabat yang diberi pelimpahan wajib menerbitkan dokumen

pendaftaran penduduk dalam jangka waktu :

a. KK dan KTP paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;

b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;

c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;

- 34 -

d. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;

e. Surat Keterangan Pindah Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari

kerja;

f. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal

Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;

g. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;

h. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;

i. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari kerja;

j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;

k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;

l. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

(2) Kepala Instansi Pelaksana wajib mencatat pada Register Akta Pencatatan Sipil dan

menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.

(3) Jangka waktu penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung sejak

tanggal dipenuhinya persyaratan oleh penduduk.

Bagian Ketiga

Perlindungan Data Pribadi Penduduk dan Dokumen Kependudukan

Pasal 56

(1) Pemerintah Kabupaten Sampang wajib melindungi dan menyimpan data pribadi penduduk

dan dokumen kependudukan.

(2) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. nomor KK;

b. NIK;

c. tanggal/bulan/tahun lahir;

d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;

e. NIK ibu kandung;

f. NIK bapak;

g. beberapa isi catatan Peristiwa Penting.

(3) Pengguna .....

- 35 -

(3) Pengguna data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memperoleh

dan menggunakan data pribadi penduduk dari petugas pada Kabupaten atau Instansi

Pelaksana yang memiliki hak akses dari Menteri Dalam Negeri.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan, menyimpan data pribadi penduduk dan

dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan

Bupati.

BAB VIII

PEMBATALAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 57

(1) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a, huruf b,

huruf c dan huruf d yang diperoleh tanpa melalui persyaratan dan tata cara yang ditetapkan

dalam Peraturan Daerah ini dan atau Peraturan Bupati, dibatalkan/dicabut.

(2) Pembatalan/pencabutan terhadap Kutipan Akta Pencatatan Sipil dilakukan setelah ada

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB IX

BLANKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pengadaan

Pasal 58

(1) Pengadaan blanko dokumen kependudukan dilakukan oleh Instansi Pelaksana sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Instansi Pelaksana setelah melakukan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meminta nomor registrasi kepada Departemen Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal

Administrasi Kependudukan sesuai dengan jumlah dan jenis dokumen kependudukan yang

dicetak.

(3) Pencetakan .....

- 36 -

(3) Pencetakan blanko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perusahaan

percetakan dokumen security yang telah mendapat kewenangan untuk mencetak,

menerbitkan dan mendistribusikan dari Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kedua

Pengisian Data

Pasal 59

Pengisian elemen data penduduk pada blanko KK, KTP, Surat Keterangan Tinggal Sementara

dan Surat Keterangan Tempat Tinggal dan Register Akta serta Kutipan Akta Catatan Sipil

dilakukan dengan Sistem Manual atau menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi

Administrasi Kependudukan.

Bagian Ketiga

Pembukuan Penggunaan Blanko

Pasal 60

(1) Instansi Pelaksana menyelenggarakan pembukuan pencetakan serta penggunaan blanko

setiap bulan.

(2) Hasil pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Dalam

Negeri, Gubernur Jawa Timur melalui Bupati Sampang.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

a. nama dan alamat perusahaan percetakan yang melakukan pencetakan blanko;

b. jumlah blanko yang dicetak; dan

c. jumlah dokumen yang diterbitkan.

BAB X .....

- 37 -

BAB X

DATABASE KEPENDUDUKAN, PEMANFAATAN DAN PELAPORAN DATA

Bagian Kesatu

Database Kependudukan

Pasal 61

(1) Di Kabupaten Sampang dibangun database kependudukan Kabupaten Sampang.

(2) Pembangunan database kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

(3) Database kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dengan

menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

(4) Pemerintah Kabupaten Sampang dapat melakukan pengkajian dan pengembangan Sistem

Informasi Administrasi Kependudukan sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua

Pemanfaatan

Pasal 62

Data penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan

tersimpan di dalam Database Kependudukan Kabupaten Sampang dimanfaatkan untuk

kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan.

Bagian Ketiga

Pelaporan Data

Pasal 63

(1) Kepala Desa/Lurah menyusun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta

menyampaikan hasilnya kepada Camat secara reguler.

(2) Camat .....

- 38 -

(2) Camat menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan

oleh Kepala Desa/Lurah dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan

kepada Instansi Pelaksana secara reguler.

(3) Instansi Pelaksana menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang

disampaikan oleh para Camat di wilayah dan membuat rekapitulasi laporan yang

selanjutnya disampaikan kepada Bupati secara reguler.

BAB XI

PENATAUSAHAAN HASIL PENDAFTARAN PENDUDUK

DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 64

(1) Instansi Pelaksana, Camat dan Kepala Desa/Lurah melakukan penatausahaan hasil

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penatusahaan pada Instansi Pelaksana, Camat dan Kepala

Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PENGAWASAN

Pasal 65

(1) Pengawasan atas kepatuhan penduduk dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ditugaskan kepada Kepala Instansi Pelaksana, Komandan Satuan

Polisi Pamong Praja, Camat dan Kepala Desa/Lurah.

(2) Untuk menjamin pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), Instansi

Pelaksana melakukan razia terhadap dokumen kependudukan secara reguler.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan razia sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII .....

- 39 -

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 66

(1) Selain pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri

Sipil yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dalam bidang administrasi kependudukan

diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan

tugas penyidikan berwenang untuk :

a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan

tindak pidana administrasi kependudukan.

b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindakan tindak pidana

administrasi kependudukan.

c. memanggil orang untuk diminta keterangannnya atas adanya dugaan sebagaimana

dimaksud pada huruf b; dan

d. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 67

(1) Setiap orang dan atau penduduk yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1), Pasal 12,

Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (4), Pasal 16, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 21

ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26




ayat (2), Pasal 48 ayat (1), Peraturan daerah ini dikenai sanksi administratif berupa denda.

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu

rupiah).

- 40 -

Pasal 68

(1) Setiap penduduk yang bepergian tidak membawa KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal

13 ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp.50.000,- (lima

puluh ribu rupiah).

(2) Setiap orang asing pemegang izin tinggal terbatas yang bepergian tidak membawa Surat

Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dikenai

sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 69

Dalam hal Pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja melakukan

tindakan yang memperlambat pengurusan dokumen kependudukan dalam batas waktu yang

telah ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa denda paling banyak

Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 70

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan atau dokumen kepada Instansi

Pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dipidana dengan

pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima

puluh juta rupiah).

Pasal 71

Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala Keluarga atau anggota

Keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau memiliki KTP lebih

dari satu sebagaimana dimaksud salam Pasal 13 ayat (6), dipidana dengan pidana penjara

paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta

rupiah).

Pasal 72 .....

- 41 -

Pasal 72

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan dan atau

mendistribusikan blanko dokumen kependudukan berupa KK, KTP, buku Register Akta

Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1)

huruf b, huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun

dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

(1) Bentuk, isi dan format dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta formulir-

formulir isian permohonan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang ada

sekarang tetap berlaku sebelum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2) Selama peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini belum dikeluarkan, peraturan

pelaksanaan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan

Daerah ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Hal-hal yang merupakan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan

Peraturan Bupati.

Pasal 75 .....

- 42 -

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

pada tanggal : 28 Nopember 2008

BUPATI SAMPANG,

NOER TJAHJA

Diundangkan di : Sampang

pada tanggal : 2 M a r e t 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

drh. HERMANTO SUBAIDI, MSiPembina Utama Muda

NIP. 510 111 084

Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor : 21

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NOMOR : 21 TAHUN 2008

TENTANG

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Bahwa untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kependudukan danCatatan Sipil perlu pengaturan tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk danpencatatan sipil dalam kerangka Sistem Informasi Administrasi Kependudukan diKabupaten Sampang. Berdasarkan hal tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan DaerahKabupaten Sampang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 2Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1)Persyaratan yang dimaksud adalah sesuai dengan peraturan pelaksanaanyang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

ayat (2)Cukup jelas.


Pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (2)Cukup jelas.

ayat (3)Yang dimaksud dengan hambatan/cacat fisik dan atau mental berdasarkanketentuan peraturan perundang-undangan yang menetapkan tentang haltersebut.

ayat (4) sampai dengan ayat (5)Cukup jelas.


Pasal 12Yang dimaksud dengan perubahan Susunan Keluarga dalam Kartu Keluarga adalahperubahan yang diakibatkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa pentingseperti pindah, datang, kelahiran atau kematian.


- 2 -

Pasal 16Yang dimaksud dengan “Dokumen Pendaftaran Penduduk“ adalah bagian dariDokumen Kependudukan yang dihasilkan dari proses pendaftaran pendudukmisalnya KK, KTP dan biodata.


Pasal 27 ayat (1)Yang dimaksud dengan “Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan“adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumenkependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial.Pendataan dilakukan dengan membentuk tim di Daerah yang beranggotakandari instansi terkait

ayat (2) huruf a sampai dengan huruf bCukup jelas.

huruf cYang dimaksud dengan “orang terlantar“ adalah penduduk yangkarena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannyasecara wajar baik rohani, jasmani maupun sosial.Ciri-cirinya :1) tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup khususnya pangan,

sandang dan papan;2) tempat tinggal tidak tetap/gelandangan;3) tidak mempunyai pekerjaan/kegiatan yang tetap;4) miskin.

huruf dYang dimaksud dengan “komunitas terkecil“ adalah kelompoksosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang ataubelum terlibat dalam jaringan dan pelayanan politik.Ciri-cirinya :1) berbentuk komunitas kecil, tertutup dan homogen;2) pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan;3) pada umumnya terpencil secara greografis dan relatif sulit

terjangkau;4) peralatan teknologi sederhana;5) terbatas akses pelayanan sosial, ekonomi dan pasifik.

ayat (3)Yang dimaksud di tempat sementara adalah tempat pada saat terjadipengungsian.


Pasal 28 ayat (1)Yang dimaksud dengan “tempat terjadinya peristiwa kelahiran“ adalahwilayah terjadinya kelahiran.

ayat (2)Penerbitan kutipan akta kelahiran tanpa dipungut biaya.


Pasal 28 ayat (1) …..

- 3 -

Pasal 29 ayat (1)Cukup jelas.

ayat (2)Kutipan akta kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal usulnyaatau keberadaan orang tuanya diserahkan kepada yang bersangkutansetelah dewasa.


Pasal 32 ayat (1)Yang dimaksud dengan “Lahir Mati“ adalah kelahiran seorang bayi darikandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggupada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.


Pasal 33Cukup jelas.

Pasal 34 ayat (1)Yang dimaksud dengan “perkawinan“ adalah ikatan lahir batin antaraseorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan. Perkawinan bagi penduduk yangberagama islam dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatanberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ayat (2)Penerbitan akta perkawinan bagi penduduk yang beragama islamdilakukan oleh Departemen Agama.



Pasal 42 ayat (1)Yang dimaksud dengan “pengangkatan anak“ adalah perbuatan hukumuntuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan,pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluargaorang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.


ayat (3)Yang dimaksud dengan catatan pinggir adalah catatan mengenaiperubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatanyang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yangmemungkinkan di halaman/bagian muka atau belakang akta oleh pejabatpencatatan sipil.


Pasal 45 ayat (1)Yang dimaksud dengan “Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan“adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumenkependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial.Pendataan dilakukan dengan membentuk tim di Daerah yangberanggotakan dari instansi terkait.

- 4 -ayat (2)

Cukup jelas.ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak yang berwenang“ adalah Kepala RumahSakit, Dokter/Paramedis; Kepala Desa/Lurah atau Kepolisian.




ayat (2)Pembuatan catatan pinggir pada akta pencatatan sipil diperuntukkan bagiWarga Negara Asing yang melakukan perubahan kewarganegaraan danpernah mencatatkan peristiwa penting di Republik Indonesia.

Pasal 49Cukup jelas.

Pasal 50 ayat (1)Yang dimaksud “peristiwa penting lainnya“ adalah peristiwa yangditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksanaantara lain perubahan jenis kelamin.


Pasal 51 ayat (1) sampai dengan ayat (2)Cukup jelas.

ayat (3)Yang dimaksud dengan “data agregat“ adalah kumpulan data tentangperistiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia,agama, pendidikan dan pekerjaan. Yang dimaksud “data kuantitatif“adalah data yang berupa angka-angka. Yang dimaksud “data kualitatif“adalah data yang berupa penjelasan.



ayat (2) huruf a sampai dengan huruf fCukup jelas.

huruf gYang dimaksud dengan “beberapa isi catatan peristiwa penting“adalah beberapa catatan mengenai data yang bersifat pribadi danberkaitan dengan peristiwa penting yang diperlukan.



ayat (2)Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subyek datadengan alasan cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan padaketerangan yang tidak benar dan tidak sah.


- 5 -

Pasal 69Pengenaan sanksi denda pada Pasal ini, dikecualikan apabila :a. persyaratan permohonan dokumen tidak lengkap dan/atau tidak sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;b. adanya situasi dan kondisi force majeur yang mengakibatkan keterlambatan

pelayanan dokumen, seperti musibah, kematian dan/atau bencana alam;c. adanya keputusan hukum yang bersifat tetap dari Instansi yang berwenang bahwa

pemohon tidak berhak mengajukan permohonan pelayanan dokumen.


Documents

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG - Biro Hukum · Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (L ... 31.Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang ... cerai