Pemerintah Kota Depok...Pemerintah Kota Depok 1 1.1. Latar Belakang Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah

Pemerintah Kota Depok

1

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah,

penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan

untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan

masyarakat melalui peningkatan pelayanan,

pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan

daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan

kekhasan suatu daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, maka tata

kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel (good governance)

merupakan prasyarat yang diperlukan. Di dalam penyelenggaraan pemerintahan,

akuntabilitas merupakan suatu keharusan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada

masyarakat selaku pemberi amanat dan pemilik kekuasaan serta kedaulatan , sehingga

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara

berdayaguna serta berhasilguna. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban

instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan

pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku

kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/

target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Upaya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas,

terukur dan legitimate, telah sejalan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Untuk itu, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun

1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana tata cara penyusunannya

diatur dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor

239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan

kinerja instansi pemerintah, disusun suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) sebagai suatu rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan

BAB I


2

prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data,

pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan SAKIP tersebut diatur

dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai dengan

ketentuan diatas, Pemerintah Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah di

lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai

media pertanggungjawaban mengenai hasil kinerja dari program dan kegiatan yang

dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

Pemerintah Kota Depok menyusun media pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan

dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Depok Tahun 2017 yang

diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Pemerintah Kota Depok bagi

pihak-pihak yang berkepentingan. Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Depok

Tahun 2017, mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021,

yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan, Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2017 serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Kota Depok Tahun 2017.


3

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Depok Tahun 2017

adalah untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Pemerintah Kota Depok Tahun 2017

sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah

selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi

kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) guna mewujudkan pemerintahan

yang baik (good governance). Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja juga menjadi

alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Depok Tahun 2017

adalah sebagai media untuk mendapatkan masukan stakeholder dengan memberikan

umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan untuk

perbaikan kinerja Pemerintah Kota Depok. Melalui identifikasi keberhasilan, permasalahan

dan solusi yang tertuang dalam Laporan Kinerja, diharapkan dapat menjadi masukan

untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

Sehingga Laporan Kinerja dapat menjadi proses evaluasi sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan

dalam pelayanan publik.

1.3. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota DepokTahun 2017 mengacu pada:

1. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan

Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;


4

6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 ( lembaran Daerah Kota

Depok Tahun 2008 Nomor 1 ) sebagimana telah diubanh dengan Peraturan Daerah

Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota

Depok Nomor 1 Tahun 2008 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Nomor

1 tahun 2008 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun

2006-2025 ( Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 5);

7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun

2011);

8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 ( Lembaran Daerah Kota

Depok Tahun 2016 Nomor 7 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kota Depok Nomor 21 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota

Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 ( Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017

Nomor 21 );

9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kota Depok ( Lembaran DaerahKota Depok Tahun 2016

Nomor 10 );

10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Kota Depok Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Depok

Tahun 2017 Nomor 11);

11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2017 (Lembaran

Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 15);

12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 20 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun

2017 Nomor 20);

13. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 37 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan

peraturan Wali Kota Depok Nomor 36 Tahun 2017 tentang perubahan Kedua atas

Peraturan Wali Kota Depok Nomor 37 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Kota Depok Tahun 2017;


5

14. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 127 Tahun 2016 tentang penjabaran Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 34 Tahun 2017 tentang

Perubahaan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 127 Tahun 2016 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2017;

15. Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2017 tentang penjabaran Perubahaan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2017 sebagaimana telah dengan

Peraturan Wali Kota Depok Nomor 65 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2017;

16. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 26 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2018;

17. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 66 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran

pendapatan Belanja Daerah Tahun 2018;

1.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Pemerintah Kota Depok

A. Tugas dan Fungsi

Pembangunan Daerah dilaksanakan dengan tujuan untuk peningkatan dan

pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha,

meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan

Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari

pembangunan nasional.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala

daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah

yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang

diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah

berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD

mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan

Kepala Daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan

Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat

Daerah.


6

Kepala Daerah mempunyai tugas :

a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan

yang ditetapkan bersama DPRD;

b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan

Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta

menyusun dan menetapkan RKPD;

d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda

tentang perubahan APBD dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;

e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk

kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

f. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan

g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala daerah

berwenang:

a. mengajukan rancangan Perda;

b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;

c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;

d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat

dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;

e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Kepala Daerah dibantu oleh Wakil Kepala Daerah yang mempunyai tugas:

a. membantu Kepala Daerah dalam:

1. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah;

2. mengkoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti

laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;

3. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur; dan


7

4. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kota/Kabupaten, kelurahan dan/atau

Desa bagi wakil Wali Kota/bupati;

b. memberikan saran dan pertimbangan Kepada Daerah dalam pelaksanaan

Pemerintahan Daerah;

c. melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah apabila Kepala Daerah

menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan

d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Wakil Kepala Daerah

melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh

Kepala Daerah yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah. Dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Wakil Kepala Daerah bertanggung

jawab kepada Kepala Daerah.

Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. mengembangkan kehidupan demokrasi;

d. menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah;

e. menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;

f. melaksanakan program strategis nasional; dan

g. menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan

semua Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, bahwa Presiden Republik Indonesia memegang

kekuasaan pemerintahan sesuai dengan UUD Tahun 1945 yang diuraikan

dalam berbagai Urusan Pemerintahan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di

Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan.

Klasifikasi Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut yang

sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, urusan pemerintahan

konkuren yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah


8

kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas,

serta kepentingan strategis nasional dan urusan pemerintahan umum yang

menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Dalam rangka pembangunan daerah, urusan pemerintahan konkuren yang

menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib

dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan

dengan Pelayanan Dasar yang ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk

menjamin hak-hak konstitusional masyarakat dan Urusan Pemerintahan yang tidak

berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

meliputi:

a. pendidikan;

b. kesehatan;

c. pekerjaan umum dan penataan ruang;

d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

e. ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat; dan

f. sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan

Dasar

meliputi:

a. tenaga kerja;

b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;

c. pangan;

d. pertanahan;

e. lingkungan hidup;

f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;

h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

i. perhubungan;

j. komunikasi dan informatika;

k. koperasi, usaha kecil dan menengah;

l. penanaman modal;

m. kepemudaan dan olah raga;

n. statistik;


9

o. persandian;

p. kebudayaan;

q. perpustakaan; dan

r. kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat,

Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota, meliputi:

a. kelautan dan perikanan;

b. pariwisata;

c. pertanian;

d. kehutanan;

e. energi dan sumber daya mineral;

f. perdagangan;

g. perindustrian; dan

h. transmigrasi.

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota

adalah:

a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;

b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah kabupaten/kota;

c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam

Daerah kabupaten/kota; dan/atau

d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila

dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi

dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi.

Diantara urusan-urusan yang dibagi tersebut, yang menjadi kewenangan

Daerah kabupaten/kota antara lain :

a. Urusan Pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan

pengelolaan taman hutan raya;

b. Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang

berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi;

c. Daerah kabupaten/kota penghasil dan bukan penghasil mendapatkan bagi

hasil dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud.

d. Penentuan Daerah kabupaten/kota penghasil untuk penghitungan bagi

hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah 4 (empat)

mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan


10

kepulauan. Dalam hal batas wilayah kabupaten/kota kurang dari 4

(empat) mil, batas wilayahnya dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan

prinsip garis tengah dari Daerah yang berbatasan.

Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa serah terima

personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) sebagai akibat

pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan

Kabupaten/Kota dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-

Undang ini diundangkan.

B. Struktur Organisasi

Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah,

Pemerintah Kota Depok menetapkan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, serta

perangkat daerah lainnya dengan Susunan Struktur Organisasi Pemerintah

Daerah Kota Depok pada tahun 2016 sebagai berikut :

1. Wali Kota dan Wakil Wali Kota

2. Sekretaris Daerah

3. Asisten Administrasi dan Pemerintahan, membawahkan:

a. Bagian Administrasi;

b. Bagian Umum;

c. Bagian Organisasi dan Ketatalaksanaan;

d. Bagian Pemerintahan.

4. Asisten Hukum dan Sosial, membawahkan:

a. Bagian Hukum;

b. Bagian Kesejahteraan Sosial;

c. Bagian Protokol dan Dokumentasi.

5. Asisten Ekonomi Pembangunan, membawahkan:

a. Bagian Ekonomi;

b. Bagian Pembangunan;

c. Bagian Layanan Pengadaan.

6. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari 3 (tiga) Badan, 1 (satu) Rumah Sakit dan 1

(satu) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut :

a. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;

b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

c. Badan Keuangan Daerah;

d. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan

e. Rumah Sakit Umum Daerah.


11

7. Dinas Daerah terdiri dari 18 (Delapan Belas) Dinas Sebagai berikut :

a. Dinas Pendidikan;

b. Dinas Kesehatan;

c. Dinas Sosial;

d. Dinas Perhubungan;

e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

f. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;

g. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

h. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;

i. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;

j. Dinas Tenaga Kerja;

k. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

l. Dinas Perumahan dan Permukiman;

m. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

n. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;

o. Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga;

p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

q. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;

r. Dinas Komunikasi dan Informatika.

8. Inspektorat Kota Depok merupakan unsur pengawas penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan

secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

9. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, yang secara teknis

operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan

secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

10. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok adalah perangkat daerah dalam

penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman

masyarakat yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

11. Sekretariat Daerah merupakan unsur kordinatif dan administrative perangkat

daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota.

12. Kecamatan.

13. Kelurahan.


12

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KOTA DEPOK

BERDASARKAN

PERDA NO. 10 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

WALIKOTA

WAKIL WALIKOTA

SEKRETARIAT

DAERAH

DPRD

STAF AHLI

DINAS DAERAH

1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang

4. Dinas Perumahan dan Permukiman

5. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

6. Dinas Sosial 7. Dinas Tenaga Kerja 8. Dinas Ketahanan

Pangan, Petanian dan Perikanan

9. Dinas Lingkungan dan Kebersihan

10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

11. Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga

12. Dinas Perhubungan 13. Dinas Komunikasi dan

Informatika 14. Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

15. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

16. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

17. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

18. Dinas Perdagangan dan Perindustrian

INSPEKTORAT

BADAN DAERAH

1. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah

2. Badan Keuangan Daerah

3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

SEKRETARIAT DPRD ASISTEN ADMNISTRASI

DAN PEMERINTAHAN ASISTEN HUKUM

DAN SOSIAL

ASISTEN EKONOMI DAN

PEMBANGUNAN

SATPOL PP

1. Bag. Hukum 2. Bag. Kesejahteraan

Sosial 3. Bag. Protokol dan

Dokumentasi

KESBANGPOL RSUD

1. Bag. Pembangunan 2. Bag. Ekonomi 3. Bag. Layanan

Pengadaan

1. Bag. Administrasi 2. Bag. Umum 3. Bag. Organisasi dan

Ketatalaksanaan 4. Bag. Pemerintahan

1. Bag. Persidangan 2. Bag. Keuangan 3. Bag. Umum 4. Bag. Humas dan

Protokol

KECAMATAN

KELURAHAN


13

1.5 Gambaran Umum Daerah

A. Sejarah Singkat Kota Depok

Kota Depok hanya lah berupa dusun terpencil yang ada di tengah hutan belantara.

Namun, pada tanggal 18 Mei 1696 seorang saudagar Belanda yang merupakan

mantan pejabat tinggi VOC, Cornelis Cahstelein membeli tanah yang meliputi

daerah Depok dan sedikit wilayah Jakarta Selatan serta Ratujaya Bojong Gede.

Kemudian pada tahun 1871, Pemerintah Belanda mengizinkan daerah Depok untuk

membentuk pemerintahan dan presiden sendiri. Pemerintahan tersebut berupa

Gementee yang diperintah oleh seorang presiden sebagai badan pemerintahan

tertinggi. Hingga tahun 1942, Gemeente Depok memegang kekuasaan atas

kecamatan di dalamnya yang membawahi mandat (9 mandor) dan dibantu oleh

para Pencalang Polisi Desa serta Kumitir atau Menteri Lumbung. Awalnya, luas

daerah teritorial Gemeente Depok sebesar 1.244 hektare, namun terhapus pada

tahun 1952 setelah terjadi perjanjian pelepasan hak antara Pemerintah RI dengan

pimpinan Gemeente Depok, wilayah ini tidak termasuk tanah-tanah Elgendom dan

beberapa hak lainnya.

Penamaan kota ini sendiri menurut sesepuh asli Depok, kata Depok berasal dari

kata De Volk yang berarti pemukiman yang dapat dibanggakan. Ada juga yang

mengatakan bahwa Depok merupakan singkatan dari De Everste Protestante

Organisatie van Kristenen yang dibuat oleh Chastelein. Namun, hingga saat ini asal-

usul nama kota Depok masih menjadi perdebatan oleh sejumlah kalangan.

Perkembangan Kota Depok dimulai dari sebuah kecamatan dengan 21 desa yang

ada di lingkungan Kewedanaan (Pembantu Bupati) wilayah Parung Kabupaten

Bogor. Di kawasan ini lah, pada tahun 1976, perumahan mulai dibangun. Hingga

akhirnya pada tahun 1981, pemerintah membentuk kota Administratif Depok

melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1981. Peresmiannya

diselenggarakan pada tanggal 18 Maret 1982 oleh Menteri Dalam Negeri (H. Amir

Machmud). Kota administratif tersebut terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan dan 17 (tujuh

belas) Desa, yaitu:

1. Kecamatan Pancoran Mas, terdiri dari 6 (enam) Desa, yaitu Desa Depok, Desa

Depok Jaya, Desa Pancoran Mas, Desa Rangkapan, Desa Rangkapan Jaya Baru,

Desa Mampang.

2. Kecamatan Beji, terdiri dari 5 (lima) Desa, yaitu : Desa Pondok Cina, Desa Beji,

Desa Kemiri Muka , Desa Tanah Baru, Desa Kukusan.

3. Kecamatan Sukmajaya, terdiri dari 6 (enam) Desa, yaitu : Desa Mekarjaya, Desa


14

Sukma Jaya, Desa Sukamaju, Desa Cisalak, Desa Kalibaru, Desa Kalimulya.

Sepanjang tujuh belas tahun perjalanan Kota Depok sebagai kota administratif

mengalami penggantian pemimpin mulai dari Wali Kota pertama Drs. Rukasah

Suradimadja (Alm) (1982-1984), Wali Kota kedua Drs. H. M.I.Tamdjid (1984-

1988), Wali Kota ketiga Drs. H. Abdul Wachyan (1988-1991), keempat Drs. H.

Moch. Masduki (1991-1992), kelima Drs. H. Sofyan Safari Hamim (1992-1996)

kemudian kepemimpinan Kotip Depok dijabat oleh Wali Kota Depok keenam Drs.

H. Badrul Kamal (1997-2005) yang pada tanggal 27 April 1999 dilantik menjadi

Pejabat Wali Kotamadya kepala Daerah Tingkat II Depok (bersama dengan

Peresmian Kota Depok). Kini setelah Depok resmi menjadi daerah otonom,

jabatan Wali Kota Depok dilanjutkan oleh Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Ismail, Msc.

(2005-2010) yang dilantik pada tanggal 26 Januari 2006. Kota Depok menjadi

daerah otonom yang terpisah dari wilayah Kabupaten Bogor terhitung mulai 27

April 1999. Melalui Undang-Undang Nomor 15 tahun 1999 tentang Pembentukan

Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon,

status Depok yang semula sebagai kota adminstratif berubah menjadi

kotamadya (sekarang kota).

Luas wilayah kota Depok kini mencapai 20.504,54 Ha (200,29 km) dengan jumlah

penduduk 1.353.000 jiwa (pada tahun 2003). Berdasarkan peraturan tersebut Kota

Depok memiliki 6 kecamatan dengan 63 kelurahan di dalamnya yaitu Kecamatan

Beji, Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Sukmajaya,

Kecamatan Limo dan Kecamatan Sawangan. Namun, seiring pemekaran kecamatan

yang merupakan implementasi dari Perda Kota Depok Nomor 08 Tahun 2007

tentang Pembentukan Kecamatan di Kota Depok, kecamatan di Kota Depok menjadi

sebelas yakni:

1. Kecamatan Beji meliputi wilayah kerja: Kelurahan Beji, Kelurahan Beji Timur,

Kelurahan Kemiri Muka, Kelurahan Tanah Baru Kelurahan Pondok Cina,

Kelurahan Kukusan.

2. Kecamatan Pancoran Mas meliputi wilayah kerja: Kelurahan Pancoran Mas,

Kelurahan Rangkap Jaya, Kelurahan Rangkap Jaya Baru, Kelurahan Depok,

Kelurahan Depok Jaya, Kelurahan Mampang.

3. Kecamatan Cipayung meliputi wilayah kerja : Kelurahan Cipayung, Kelurahan

Cipayung Jaya, Kelurahan Ratu Jaya, Kelurahan Bojong Pondok Terong, dan

Kelurahan Pondok Jaya.

4. Kecamatan Sukmajaya meliputi wilayah kerja: Kelurahan Sukmajaya, Kelurahan

Mekarjaya, Kelurahan Baktijaya, Kelurahan Abadijaya, Kelurahan Tirtajaya, dan

Kelurahan Cisalak.


15

5. Kecamatan Cilodong meliputi wilayah kerja: Kelurahan Sukamaju, Kelurahan

Cilodong, Kelurahan Kalibaru, Kelurahan Kalimulya, dan Kelurahan Jatimulya.

6. Kecamatan Limo meliputi wilayah kerja: Kelurahan Limo, Kelurahan Meruyung,

Kelurahan Grogol, dan Kelurahan Krukut.

7. Kecamatan Cinere meliputi wilayah kerja: Kerurahan Cinere, Kelurahan Gandul,

Kelurahan Pangkal Jati Lama, dan Kelurahan Pangkal Jati Baru.

8. Kecamatan Cimanggis meliputi wilayah kerja: Kelurahan Cisalak Pasar,

Kelurahan Mekarsari, Kelurahan Tugu, Kelurahan Pasir Gunung Selatan,

Kelurahan Harjamukti, dan Kelurahan Curug.

9. Kecamatan Tapos meliputi wilayah kerja: Kelurahan Tapos, Kelurahan

Leuwinanggung, Kelurahan Sukatani, Kelurahan Sukamaju Baru, Kelurahan

Jatijajar, Kelurahan Cilangkap, dan Kelurahan Cimpaeun.

10. Kecamatan Sawangan meliputi wilayah kerja: Kelurahan Sawangan, Kelurahan

Kedaung, Kelurahan Cinangka, Kelurahan Sawangan Baru, Kelurahan Bedahan,

Kelurahan Pengasinan, dan Kelurahan Pasir Putih.

11. Kecamatan Bojongsari meliputi wilayah kerja: Kelurahan Bojongsari, Kelurahan

Bojongsari Baru, Kelurahan Serua, Kelurahan Pondok Petir, Kelurahan Curug,

Kelurahan Duren Mekar, dan Kelurahan Duren Seribu.

B. Kondisi Geografis dan Demografis

Secara geografis Kota Depok terletak pada koordinat 6° 18’ 30’’- 6°28’00’’ Lintang

Selatan dan 106°42’30’’-106°55’30’’ Bujur Timur. Secara geografis, Kota Depok

berbatasan langsung dengan Kota Jakarta atau berada dalam lingkungan wilayah

Jabotabek.

Bentang alam Kota Depok dari Selatan ke Utara merupakan daerah dataran rendah –

perbukitan bergelombang lemah, dengan elevasi antara 50 – 140 meter diatas

permukaan laut dan kemiringan lerengnya kurang dari 15%. Kota Depok sebagai

wilayah termuda di Jawa Barat, mempunyai luas wilayah sekitar 200,29 km2.

Kondisi geografisnya dialiri oleh sungai-sungai besar yaitu Sungai Ciliwung dan

Cisadane serta 13 sub Satuan Wilayah Aliran Sungai. Disamping itu terdapat pula 25

situ. Data luas situ pada tahun 2005 sebesar 169,68 Ha.

Kondisi topografi berupa dataran rendah bergelombang dengan kemiringan lereng


16

yang landai menyebabkan masalah banjir di beberapa wilayah, terutama kawasan

cekungan antara beberapa sungai yang mengalir dari selatan menuju utara: Kali

Angke, Sungai Ciliwung, Sungai Pesanggrahan dan Kali Cikeas.

Kota Depok memiliki luas wilayah 200,29 km2 atau 0,58 % dari luas Provinsi Jawa

Barat, berbatasan langsung dengan tiga kabupaten/kota dan dua provinsi yaitu:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Kota Tangerang

Selatan Provinsi Banten;

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi Provinsi

Jawa Barat;

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dan Kota

Tangerang Selatan Provinsi Banten.

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kota Depok


17

Dengan luas wilayah 200,29 km2 atau 0,58% dari luas Provinsi Jawa Barat,

berbatasan langsung dengan Kota Jakarta atau berada dalam lingkungan wilayah

Jabotabek. Secara administratif, berdasarkan Perda No 8 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Wilayah Kecamatan di Kota Depok, Pemerintahan Kota Depok yang

tadinya terdiri dari 6 Kecamatan dimekarkan menjadi 11 Kecamatan, yakni Kec.

Cimanggis, Kec. Sukmajaya, Kec. Tapos, Kec. Sawangan, Kec. Pancoran Mas, Kec.

Limo, Kec. Beji, Kec. Cinere, Kec. Bojongsari, Kec. Cipayung dan Kec, Cilodong

sebagaimana Gambar 1.1 dan tabel 1.1.

Tabel 1. 1

Nama Kecamatan,Jumlah Kelurahan dan Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kota

Depok Tahun 2017

NO KECAMATAN JUMLAH

KELURAHAN

Luas ( Ha )

1 Pancoran Mas 6 Kelurahan 1.803

2 Cipayung 5 Kelurahan 1.145

3 Sukmajaya 6 Kelurahan 1.735

4 Cilodong 5 Kelurahan 1.619

5 Cimanggis 6 Kelurahan 2.158

6 Tapos 6 Kelurahan 3.326

7 Beji 6 Kelurahan 1.456

8 Sawangan 7 kelurahan 2.619

9 Bojong Sari 7 Kelurahan 1.930

10 Cinere 4 Kelurahan 1.055

11 Limo 4 Kelurahan 1.184

Sebagai Kota yang berbatasan langsung dengan Ibukota Negara, Kota Depok menghadapi

berbagai permasalahan perkotaan, termasuk masalah kependudukan. Sebagai daerah

penyangga Kota Jakarta, Kota Depok mendapatkan tekanan migrasi penduduk yang cukup

tinggi sebagai akibat dari meningkatnya jumlah kawasan permukiman, pendidikan,

perdagangan dan jasa.

Jumlah penduduk di Kota Depok semester II tahun 2016 yang telah dikonsolidasikan dan

dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri mencapai 1.803.708 jiwa, terdiri atas laki-laki

913.359 jiwa (50,63%) dan perempuan 890.349 jiwa (49,36%).

Kecamatan Sukmajaya merupakan kecamatan yang paling banyak penduduknya dibanding

dengan kecamatan lainnya di Kota Depok, yaitu 245.142 jiwa. Sedangkan kecamatan dengan

penduduk terkecil adalah Kecamatan Limo yaitu 86.147 jiwa.

Di tahun 2016 kepadatan penduduk Kota Depok mencapai 10.255 jiwa/km2. Kecamatan

Sukmajaya merupakan kecamatan terpadat di Kota Depok dengan tingkat kepadatan 15.063

jiwa/km2, kemudian Kecamatan Pancoran Mas dengan tingkat kepadatan 13.522 jiwa/km2.


18

Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Sawangan

yaitu 5.580 jiwa/km2. (sumber : DDA 2015)

Secara umum topografi Wilayah Kota Depok dari Selatan ke Utara merupakan daerah dataran

rendah dan perbukitan bergelombang lemah, dengan elevasi antara 50 – 140 meter diatas

permukaan laut dan kemiringan lerengnya 0%-25% (Sumber: Bakosurtanal). Kota Depok

mempunyai luas wilayah sekitar 200,29 km2, dengan kondisi geografisnya dialiri oleh sungai-

sungai besar dan mata air yang timbul menjadi air permukaan berupa situ-situ.

Bagian Utara umumnya berupa dataran rendah, sedangkan di wilayah bagian Selatan

umumnya merupakan daerah bergelombang. Sebagian besar ketinggian Kota Depok berkisar

antara 40-70 mdpl yang berada di bagian tengah Kota Depok dengan sebaran seluruhnya di

Kecamatan Beji, sebagian kecil di bagian Selatan Kecamatan Cinere, hampir seluruhnya di

Kecamatan Cimanggis, sebagian di Kecamatan Bojongsari bagian Utara, dan sebagian besar di

Kecamatan Pancoran Mas.

Sedangkan bagian selatan Kota Depok memiliki ketinggian 100-140 mdpl, antara lain berada

di Kecamatan Sawangan, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Cilodong, dan Kecamatan Tapos.

Secara umum kemiringan lereng di Kota Depok hampir rata dengan rata-rata kemiringan 0-8

%, adapun kemiringan 8-15 % hanya terdapat di wilayah sektor sempadan sungai.

Selain itu, Kota Depok merupakan kota yang memiliki banyak situ atau danau. Situ di Kota

Depok berjumlah 26 situ atau danau sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.2 dibawah ini.

Beberapa situ sudah mati karena mengalami alih fungsi menjadi perumahan dan pemukiman.

Luas keseluruhan situ dan danau yang ada di Kota Depok berdasarkan data Dinas Bina Marga

dan Sumber Daya Air tahun 2013 adalah seluas 147,12 Ha, atau sekitar 0,74% luas Kota

Depok. Berikut tabel sebaran dan luas situ di Kota Depok :


19

Tabel 1.2 Sebaran dan Luas Situ di Kota Depok

Sumber : RTRW Kota Depok Tahun 2012-2032

Secara umum jenis tanah yang terdapat di Kota Depok terdiri dari:

a. Alluvial coklat kekuningan, tanah endapan yang masih muda, terbentuk dari endapan

lempung, debu dan pasir, umumnya tersingkap di jalur-jalur sungai, tingkat kesuburan

sedang–tinggi.

b. Alluvial kelabu, bersifat fisik keras dan pijal jika kering dan lekat jika basah. Kaya akan

fosfor yang mudah larut dalam sitrat 2% mengandung 5% CO2 dan tepung kapur yang

NO SITU LOKASI (KELURAHAN) LUAS (ha)

1 Rawa Gede Harjamukti 1,40

2 Gemblung (Buperta) Harjamukti 7,20

3 Tipar (Cicadas) Mekarsari 8,00

4 Pedongkelan Tugu 6,25

5 Gadog Cisalak Pasar 1,30

6 Rawa Kalong Curug 8,25

7 Patinggi Tapos 5,50

8 Jatijajar Jatijajar 6,50

9 Cilangkap Cilangkap 6,00

10 Asih Pulo Rangkapan Jaya 4,40

11 Rawa Besar Depok 13,00

12 Pitara Pancoran Mas 0,60

13 Pasir Putih Pasir Putih -

14 Citayam Bojong Pondok Terong 7,00

15 Pengasinan Pengasinan 6,00

16 Bojongsari (Sawangan) Sawangan 28,50

17 Pladen Beji 1,50

18 Universitas Indonesia Pondok Cina 17,50

19 Studio Alam

(Sidomukti/baru)

Sukmajaya 7,50

20 Pengarengan Cisalak 7,00

21 Cilodong Kalibaru 9,50

22 Bahar Sukamaju 1,25

23 Krukut Cinere -


20

halus dan juga berstruktur pejal dalam keadaan kering dapat pecah menjadi fragmen

berbentuk persegi sedang sifat kimiawinya sama dengan bahan asalnya.

c. Asosiasi Latosol Coklat Kemerahan Laterit Air Tanah, tanah latosol yang

perkembangannya dipengaruhi air tanah, tingkat kesuburan sedang, kandungan air

tanah cukup banyak, sifat fisik tanah sedang – kurang baik.

d. Komplek alluvial Coklat dan Alluvial Coklat Keabuan.

e. Latosol Coklat Kemerahan, tanah yang belum begitu lanjut perkembangannya,

terbentuk dari tufa vulkan andesitis – basaltis, tingkat kesuburannya rendah – cukup,

mudah meresapkan air, tahan terhadap erosi, tekstur halus.

f. Latosol Merah, berasal dari vulkan intermedier, tanah ini subur, dan dimanfaatkan untuk

pertanian dan perkebunan.

Wilayah Kota Depok termasuk daerah beriklim tropis yang dipengaruhi oleh iklim muson.

Kondisi iklim di daerah Depok relatif sama.

Adapun kondisi iklim di Kota Depok sebagai berikut:

Temperatur : 24,3-33 derajat Celsius

Kelembaban rata-rata : 82 %

Penguapan rata-rata : 3,9 mm/th

Kecepatan angin rata-rata : 3,3 knot

Penyinaran matahari rata-rata : 49,8 %

Jumlah curah hujan : 2684 mm/tahun

Jumlah hari hujan : 222 hari/tahun

Kondisi curah hujan di seluruh wilayah di daerah Kota Depok relatif sama dengan kadar curah

hujan sepanjang tahun, yang ditandai oleh perbedaan curah hujan yang cukup kecil.

Curah hujan di Kota Depok terdiri dari:

a. 1500–2000 mm/thn, terjadi di bagian utara wilayah Kota Depok,

b. 2000–2500 mm/thn, terjadi di bagian utara wilayah Kota Depok,

c. 2500–3000 mm/thn, terjadi di bagian tengah wilayah Kota Depok,

d. 3000–3500 mm/thn, terjadi di wilayah selatan–timur Kota Depok.

Di Kota Depok terdapat dua sumber daya air yaitu sungai dan situ. Secara umum sungai-

sungai di Kota Depok termasuk kedalam dua Satuan Wilayah Sungai (SWS) Besar, yaitu

Sungai Ciliwung dan Cisadane. Kota Depok memanfaatkan potensi kedua sungai ini sebagai

sumber air baku bagi Perusahaan Daerah Air Minum. Terdapat 6 sungai besar yang melintasi

wilayah kota Depok yang merupakan bagian dari SWS Ciliwung, antara lain Sungai Ciliwung,

Sungai Angke, Sungai Cipinang, Sungai Sugutamu, Sungai Pesanggrahan, dan Sungai Krukut

serta beberapa sungai kecil yang merupakan anak sungai dan saluran irigasi. Kesemuanya itu

hanya melintas di Kota Depok dan bermuara di DKI Jakarta.


21

Selain itu, Kota Depok merupakan kota yang memiliki banyak situ atau danau. Situ adalah

suatu wadah genangan air di atas permukaan tanah yang terbentuk secara alami maupun

buatan yang airnya berasal dari tanah atau air permukaan sebagai siklus hidrologis yang

potensial, dan merupakan salah satu bentuk kawasan lindung. Situ di Kota Depok berjumlah

31 situ atau danau sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini. Beberapa situ

sudah hilang karena mengalami alih fungsi menjadi perumahan dan pemukiman. Luas

keseluruhan situ dan danau yang ada di Kota Depok berdasarkan data Dinas Bina Marga dan

Sumber Daya Air tahun 2013 adalah kurang lebih seluas 159,15 Ha atau sekitar 0,79% luas

Kota Depok. Kedalaman situ-situ yang ada Kota Depok bervariasi antara 1 sampai 5 meter.

Situ-situ di Kota Depok belum banyak dimanfaatkan sebagai sumber air bersih untuk aktivitas

kegiatan masyarakat sehari-hari. Sekitar delapan puluh enam persen (86%) penduduk Kota

Depok memanfaatkan air tanah atau sumber lainnya sebagai sumber air bersih dan empat

belas persen (14%) berasal dari PDAM. Hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan antara

pemanfaatan dan pemasukan air tanah di Kota Depok. Ketidakseimbangan ini dapat dilihat

dari turunnya permukaan air tanah di Kota Depok sebesar dua puluh (20) cm per tahun.


22

Tabel 1.3 Sebaran dan Luas Situ di Kota Depok

NO SITU LOKASI

(KELURAHAN)

LUAS (ha)

1 Rawa Gede Harjamukti 1,40

2 Gemblung Harjamukti 7,20

3 Tipar Mekarsari 8

4 Pedongkelan Tugu 6,25

5 Gadog Cisalak Pasar 1,30

6 Rawa Kalong Curug 8,25

7 Patinggi Tapos 5,50

8 Jatijajar Jatijajar 6,50

9 Cilangkap Cilangkap 6,00

10 Asih Pulo Rangkapan Jaya 4,40

11 Rawa Besar Depok Jaya 13,00

12 Pitara Pancoran Mas 0,60

13 Telaga Subur Pancoran Mas 1,50

14 Citayam Bojong Pondok Terong 7,00

15 Pengasinan Pengasinan 6,00

16 Bojongsari Sawangan 28,50

17 Pladen Beji 1,50

18 Universitas Indonesia ( UI ) 1, UI 2, UI 3, UI 4 Pondok Cina 17,50

19 Pasir Putih Pasir Putih -

20 Ciming Bakti Jaya 1,50

21 Bunder Cisalak 2,00

22 Sidomukti Sukmajaya 7,50

23 Pengarengan Cisalak 7,00

24 Cilodong Kalibaru 9,50

25 Bahar Sukamaju 1,25

26 Krukut Krukut -

27 Lembah Gurame Depok Jaya -

28 Cinere Pangkalan Jati -

Sumber : RTRW Kota Depok Tahun 2012-2032


23

C. Kondisi Sosial Budaya

Kondisi Sosial Budaya ditinjau dari pembangunan kualitas hidup penduduk (SDM) Kota Depok

menunjukkan perkembangan yang semakin membaik. Hal tersebut antara lain ditunjukkan

dengan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus mengalami

peningkatan setiap tahunnya. Dalam perkembangannya, selama periode 1990-2014 terjadi

lima kali perubahan metodologi perhitungan IPM, dengan alasan beberapa indikator

dianggap sudah tidak tepat untuk digunakan. Pada tahun 2014, Indonesia secara resmi

melakukan penghitungan IPM dengan metode baru.

IPM merupakan salah satu indikator yang menjadi Target Kinerja yang ditetapkan dalam

RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021, untuk mengukur keberhasilan membangun kualitas

hidup manusia, dengan target pada akhir periode RPJMD sebesar 82.14 poin. Adanya

perhitungan IPM dengan metoda baru, maka target capaian dalam RPJMD tidak bisa

dibandingkan lagi, sehingga kinerja capaian IPM dapat dilihat dari progres capaian dari

tahun-tahun sebelumnya, dan juga perbandingan dengan capaian Daerah lainnya

termasuk dengan perbandingan dengan capaian Provinsi Jawa Barat maupun Nasional.

Pembangunan yang telah dilaksanakan bersama oleh Pemerintah Kota Depok dan seluruh

warga masyarakat Kota Depok, yang didukung oleh seluruh anggota DPRD selama kurun

waktu tiga tahun, secara umum telah menunjukkan berbagai perubahan dan keberhasilan. Hal

tersebut antara lain ditunjukkan dengan pertumbuhan IPM tahun 2015 sebesar 1,57%, paling

tinggi di Jawa Barat. IPM Kota Depok pada tahun 2016 tercatat mencapai 79.60 poin,

mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni sebesar

0,49 poin atau 1,57% dari tahun 2015 sebesar 79.11 poin. Hal inilah yang patut

dibanggakan dan dipertahankan, bahkan harus terus ditingkatkan, sehingga Kota Depok

mampu sejajar dengan kabupaten-kabupaten lain di Jawa Barat. Berdasarkan pengolahan

data benchmark IPM sebelumnya, maka pada tahun 2017 IPM diproyeksikan mencapai 80.11

poin, mengalami kenaikan 1 poin.

Kondisi kesejahteraan sosial dapat dilihat dari tingkat kemiskinan. Jumlah penduduk miskin

Kota Depok sudah berada diposisi terendah di Propinsi Jawa Barat yakni 2,34% atau 50.560

Jiwa. Jumlah penduduk miskin di Kota Depok meningkat dibandingkan tahun sebelumnya,

yakni sebesar 1000 jiwa, atau dari semula 49971 jiwa menjadi 50561 jiwa. Jumlah Penduduk

miskin Kota Depok bertambah setiap tahun meskipun secara persentase menurun diakibatkan

naiknya biaya hidup di Kota Depok pada setiap tahunnya. Perlu diketahui bahwa biaya hidup

di Kota Depok adalah yang termahal di Propinsi Jawa Barat. Naiknya biaya hidup berakibat

kenaikan garis kemiskinan sehingga jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan

bertambah. Meskipun pertambahannya lebih kecil dari pertambahannya lebih kecil dari

pertambahan penduduk sehingga persentase menurun.


24

Dilihat dari aspek ketenagakerjaan, Kota Depok menunjukkan bahwa pada rentang 2013-2014

terjadi penambahan jumlah pekerja dari 826.191 pekerja (2013) menjadi 877.684 pekerja

(2014), terdapat kenaikan 6,23% (sumber: Inkesra 2013 dan 2014). Dalam hal lapangan

kerja, mayoritas dikontribusikan dari sektor perdagangan, rumah makan dan hotel sebesar

33,52%, sektor jasa kemasyarakatan lainnya sebesar 28,35% dan sektor

pertambangan/penggalian, listrik, gas&air, bangunan, angkutan, pergudangan dan

komunikasi, keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan

sebesar 24,27%, ketiga sektor tersebut menjadi kontributor terbesar penyerapan tenaga

kerja di Kota Depok.Sedangkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menyerap tenaga

kerja yang paling sedikit sebesar 1,74 persen. Hal ini sejalan dengan semakin minim dan

berkurangnya lahan pertanian di Kota Depok.

Tabel 1.4. Penduduk Usia 15 Tahun Keatas

Yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Pekerjaan Utama

Di Kota Depok, Tahun 2014

Sumber : BPS Kota Depok

Lapangan Usaha Laki-laki Perempuan

Laki-laki +

Perempuan

N % N % N %

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. Pertanian, Kehutanan,

Perburuan, dan Perikanan

14.282 2,44 1.033 0,35 15.315 1,74

2. Industri Pengolahan 73.528 12,56 32.827 11,24 106.355 12,12

3. Perdagangan, Rumah makan

dan Hotel

167.117 28,54 127.090 43,50 294.207 33,52

4. Jasa Kemasyarakatan 137.537 23,49 111.287 38,10 248.824 28,35

5. Lainnya

(pertambangan/penggalian,

listrik, gas&air, bangunan,

angkutan, pergudangan dan

komunikasi, keuangan,

asuransi, usaha persewaan

bangunan, tanah dan jasa

perusahaan

193.091 32,98 19.892 6,81 212.983 24,27

Jumlah 585.555 100,00 292.129 100,00 877.684 100,00

Tabel 1.5. TPAK, TPT,dan TKK Tahun 2011 – 2013 di Kota Depok

Indikator/Tahun 2011 2012 2013 2014

TPAK (persen) 63,18 63,81 62.74 63,34

TPT (persen) 10,60 9.42 7.67 8,44

TKK (persen) 89,40 90,58 92.33 91,56

Sumber : BPS Kota Depok


25

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan pasokan tenaga kerja (labour

supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. TPAK

Kota Depok Tahun 2014 sebesar 63,34 persen artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun

keatas, sebanyak 63 sampai 64 orang tersedia untuk memproduksi pada periode tertentu.

Rasio ini khusus untuk penduduk yang bekerja dan mencari kerja terhadap usia kerja.

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) merupakan persentase penduduk berumur 15 tahun ke

atas yang bekerja terhadap angkatan kerja. TKK mengindikasikan besarnya persentase

angkatan kerja yang bekerja. Semakin tinggi TKK maka kesempatan kerja semakin tinggi. TKK

Kota Depok tahun 2014 sebesar 91,56 persen, artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun

keatas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja), ada sebanyak 92

orang merupakan penduduk bekerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran

terhadap jumlah angkatan kerja.TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak

angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. TPT kota Depok Tahun 2014 sebesar

8,44 persen artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia untuk

memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja), ada sebanyak 8 sampai 9 orang yang

merupakan pengangguran. Tingkat Kesempatan Kerja Kota Depok dari Tahun 2011 hingga

2014 menunjukkan trend peningkatan yang cukup signifikan. Begitu pula Tingkat

Pengangguran Terbuka dalam rentang waktu yang sama memperlihatkan trend penurunan.

Kondisi sosial ekonomi ini disebabkan beberapa hal, diantaranya disebabkan tingkat daya beli

masyarakat yang tinggi sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Depok yang

menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, migrasi penduduk berpendidikan

tinggi ke Kota Depok, serta pengaruh pertumbuhan ekonomi provinsi dan kabupaten/kota di

sekitarnya. Pada Tahun 2014 berdasarkan data inkesra Tahun 2014, penduduk Kota Depok

yang termasuk ke dalam angkatan kerja sekitar 958.587 orang, terdiri dari atas laki-laki

sebanyak 635.613 orang dan perempuan 322.974 orang. Dari jumlah tersebut, 877.684 orang

yang bekerja, terdiri dari laki-laki sekitar 585.555 orang dan perempuan sebanyak 292.129

orang. Dengan demikian masih ada yang belum mendapat kesempatan kerja, yaitu sebanyak

80.903 orang yang terdiri atas laki-laki sekitar 50.058 orang dan perempuan 30.845 orang. Di

Kota Depok yang termasuk dalam bukan angkatan kerja sebanyak 554.739 orang, dengan

rincian 139.380 orang sedang sekolah, 366.062 orang mengurus rumahtangga dan lainnya

sebanyak 49.297 orang.


26

Tabel 1.6

Jumlah dan Persentase Penduduk Usia Kerja (15 Tahun Keatas)

Menurut Jenis Kelamin dan Kegiatan Utama di Kota Depok Tahun 2014

(dipublikasikan tahun 2015)

Sumber : Inkesra, 2015

D. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi Kota Depok dapat pula dilihat dari distribusi PDRB menurut sektor-sektor

yang menunjukkan struktur perekonomian suatu wilayah. Pengelompokan PDRB berdasarkan

sektor, terdiri atas :

1. Sektor Primer, yaitu sektor yang tidak mengolah bahan mentah atau bahan baku

melainkan hanya mendayagunakan sumber-sumber alam seperti tanah dan deposit di

dalamnya. Yang termasuk kelompok ini adalah sektor Pertanian serta sektor Pertambangan

dan Penggalian.

2. Sektor Sekunder, yaitu sektor yang mengolah bahan bahan mentah atau bahan baku baik

berasal dari sektor Primer maupun dari sektor Sekunder menjadi barang yang lebih tinggi

nilainya. Sektor ini mencakup sektor Industri Pengolahan, sektor Listrik, Gas dan Air Bersih,

dan sektor Bangunan.

3. Sektor Tersier, atau dikenal sebagai sektor jasa, yaitu yang tidak memproduksi dalam

bentuk fisik melainkan dalam bentuk jasa. Sektor yang tercakup adalah Perdagangan, Hotel

dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, dan

Jasa-jasa.

Kegiatan Utama Laki-laki Perempuan Laki-laki + Perempuan

N % N % N %

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Angkatan Kerja 635.613 83,76 322.974 42,81 958.587 63,34

a. Bekerja 585.555 92,12 292.129 90,45 877.684 91,56

b. Pengangguran 50.058 7,88 30.845 9,55 80.903 8,44

Bukan Angkatan Kerja 123.265 16,24 431.474 57,19 554.739 36,66

a. Sekolah 63.971 51,90 75.409 17,48 139.380 25,13

b. Mengurus

Rumahtangga

21.673 17,58 344.389 79,82 366.062 65,99

c. Lainnya 37.621 30,52 11.676 2,71 49.297 8,89

Jumlah 758.878 100,00 754.448 100,00 1.513.326 100,00


27

Pada grafik 2.8 dapat dilihat bahwa struktur perekonomian Kota Depok pada Tahun 2014

didominasi oleh sektor tersier (54,21%) dan sektor sekunder (43,96%).

Grafik 1.1 .Distribusi PDRB Kota Depok Menurut Sektor

Tahun 2010 – 2014(ADHB) (dalam %)

Peranan kelompok sektor primer dalam struktur perekonomian Kota Depok selama kurun

waktu 2010-2014 menurun dari 2,21 % (2010) menjadi 1,83 % (2014). Sedangkan peranan

kelompok sektor sekunder dalam kurun waktu yang sama menurun dari 44,65 % (2010)

menjadi 43,96 % (2014). Keadaan ini dipengaruhi oleh penurunan peranan sektor industri

pengolahan dalam perekonomian Kota Depok. Sementara itu peranan kelompok sektor tersier

selama kurun waktu 2010-2014 meningkat dari 53,14 % (2010) menjadi 54,21 % (2014).

Sektor yang peningkatan peran dalam perekonomiannya tertinggi adalah sektor perdagangan,

hotel dan restoran, dimana peranannya naik dari 36,29 % (2009) menjadi 37,98 % (2014).


28

Tabel 1.7 .

Distribusi Presentase PDRB Kota Depok Menurut Lapangan Usaha

Tahun 2010 – 2014 (ADHB) (dalam %)

Berdasarkan jenis lapangan usaha, sektor yang memberi kontribusi persentase PDRB tertinggi

dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya adalah perdagangan, hotel dan restoran

dengan nilai sebesar 36,29 persen (2010) menjadi 37,98 persen (2014). Pertumbuhan

lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran ini secara dominan disumbang oleh sub

lapangan usaha perdagangan besar dan eceran sebesar 30,91 persen (2010) menjadi 32,58

persen (2014).


29

E. Kondisi SDM Pemerintahan

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Depok diarahkan untuk mempercepat

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan

peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan

prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Pada aspek sumber daya aparatur (PNS), jumlah PNSD di lingkungan Pemerintah Kota Depok

pada tahun 2017 sebanyak 6930 orang, terdiri dari 2908 orang laki-laki dan 4022 orang

perempuan. Kondisi tersebut mengalami penurunan sebanyak 216 orang dibanding kondisi

tahun 2016 sebanyak 7146 orang. Dari sisi ketersediaan perangkat daerah, rasio ketersediaan

PNS per 1.000 penduduk, yang merupakan salah satu indikator kualitas pelayanan publik,

adalah sebesar rata-rata

7 PNS melayani 1.000 penduduk.

PNS menurut golongan terbanyak ada pada golongan III yakni sebanyak 3403 orang dan

paling sedikit golongan I sebanyak 45 orang.

Grafik 1.2

Selanjutnya, hal yang juga mengkontribusi terhadap kualitas pelayanan adalah sebaran

PNS menurut tingkat pendidikan. Kualitas SDM pelayanan publik di lingkungan

Pemerintah Kota Depok dapat dikatakan cukup baik, ini tampak dari sebagian besar PNS telah

lulus pendidikan tinggi (D1 ke atas), yakni dengan porsi sebesar 78.76%.


30

Grafik 1.3

F. Kondisi Potensi Pengembangan Wilayah

PERTANIAN, Walaupun Kota Depok bukan merupakan daerah pertanian, namun masih

terdapat beberapa kawasan yang memiliki lahan pertanian yang cukup dominan. Produktivitas

produksi pangan setiap tahunnya adalah masalah lahan baku sawah yang dapat digunakan

untuk ditanami padi, seperti pada tahun 2014 adalah 175 Ha, dengan kenyataan bahwa rata-

rata petani padi merupakan penggarap, luasan sawah seluas 384 Ha pada akhir tahun 2013

hanya dimanfaatkan seluas 175 Ha pada tahun 2014, selebihnya ditanami tanaman lain

(palawija dan sayuran) dan sebagian lagi tidak dapat digunakan. Baik tanaman padi dan

palawija produksi terus mengalami penurunan sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015

dikarenakan luas lahan yang semakin menurun, produksi pangan Kota Depok dari tahun 2011-

2015 dapat dilihat pada tabel di bawah. Dari luas panen sebanyak 54 Ha, produksi jagung

yang terhitung dipanen sebagai produksi palawija hanya seluas 5 Ha pada tahun 2014.

Begitupun dengan produksi sayuran, relatif stabil.


31

Tabel 1.8. Indikator dan Capaian Program Peningkatan Produksi dan

Penganekaragaman Konsumsi pangan

No Indikator Program Realisasi

2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7

Produksi Pangan :

1 Produksi Padi

(Ton) 5.443,42 3.800,36 2.452 2.351 1.544,4

2 Produksi Palawija

(Ton) 5.969,83 4.642,18 2.374 3.357 1.405

3 Produksi

Hortikultura (ton) 12.541 7832,30 5,79 5.753 9.757

4 Ikan Konsumsi

(ton) 1.712 1792,41 1.851,42 1.950,18 1.512,47

5 Produksi Daging

(kg) 12.556.041 10.494.365

10.346.35

9 12.415.631 2.490.375

6 Produksi Susu

(ltr) 2.556.588 1.485.862 1.411.569 1.552.726 11.814.660

7 Produksi Telur

(butir) 63.691.270 59.921.829 54.133.135 56.839.792 1.116.387

8 Populasi ternak

kecil (ekor) 6.136 11.450 6.090 6.375 56.839.800

9 Konsumsi Ikan

(Kg/kap/thn) 22,2 22,4 22,6 24 24

10 Konsumsi Susu

(Liter/kap/thn) 1,66 1,5 1,66 1,66 1,66

Sumber : LKPJ AMJ

Produktivitas hasil peternakan juga mengalami perubahan produksi dari tahun ketahun,

namun konsumsi terhadap ikan dan susu semakin meningkat walupun belum signifikan.

Tabel 1.9

Hasil Kinerja Urusan Pertanian Pemerintah Daerah Kota Depok

NO ASPEK/ FOKUS/ BIDANG

URUSAN/ INDIKATOR 2012 2013 2014 2015

Pertanian

1

Kontribusi sektor

pertanian/perkebunan terhadap

PDRB (%)

2,09 1,96 1,93 1,83

Kontribusi sektor pertanian di Kota Depok terhadap PDRB cenderung mengalami penurunan

setiap tahunnya. Jika pada tahun 2012 kontribusi sektor pertanian mencapai 2,09% dari total

PDRB, maka di tahun 2015 kontribusinya hanya mencapai 1,83%. Penurunan kontribusi sektor

pertanian ini salah satunya diakibatkan semakin minimnya lahan pertanian di Kota Depok.

Konversi lahan pertanian menjadi lahan untuk niaga, jasa dan perumahan semakin tahun

semakin meningkat.


32

PARIWISATA, Kota Depok sedang merintis sebagai destinasi wisata baru terutama untuk

wisatawan lokal, sebagai Kota Niaga dan Jasa dengan potensi wisata alam setu akan menjadi

andalan wisata alam selain wisata rekreasi lainnya. Perkembangan pariwisata Kota Depok

ditopang oleh ketersediaan dan variasi produk wisata perkotaan dalam bentuk berbagai fitur

kota, seperti: pengetahuan/pendidikan, heritage, kuliner, belanja dan lainnya.

Kota Depok saat ini didominasi oleh kegiatan wisata belanja, khususnya dengan

perkembangan rumah makan yang marak, produk pariwisata MICE (Meeting, Incentive,

Confererence, Exhibition), serta wisata berbasis pendidikan (knowledge-based tourism) juga

menjadi unggulan utama kawasan wisata ini.

Tabel 1.10

Hasil Kinerja Urusan Pariwisata Pemerintah Daerah Kota Depok



Fokus Layanan Urusan Pilihan

1 Kontribusi sektor pariwisata

terhadap PDRB (%) 0,05 0,05 0,05 0,05

Kontribusi sektor pariwisata di Kota Depok terhadap PDRB cenderung stabil penurunan setiap

tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa potensi wisata di Kota Depok belum dapat dikelola

secara optimal oleh swasta maupun pemerintah.

PERIKANAN, Jumlah produksi perikanan Kota Depok setiap tahunnya cenderung turun, pada

tahun 2012, produksi perikanan mencapai mencapai 1.792 ton tetapi mengalami penurunan

pada tahun 2015 yang hanya mencapai 1.512 ton. Penurunan produksi ikan merupakan

dampak dari berkurangkanya luas lahan perikanan/kolam yang dialihfungsikan menjadi

perumahan. Hal ini sangat disayangkan karena Pemerintah Kota Depok telah memiliki Balai

Benih Ikan sebagai lembaga yang dapat mengembangkan produksi bibit yang akhirnya akan

meningkatkan jumlah produksi ikan di Kota Depok. Dari sisi tingkat konsumsi ikan di Kota

Depok, setiap tahunnya terus mengalami peningkatan dari 22,2 kg/kap/tahun menjadi 24

kg/kap/tahun.


33

Tabel 1.11

Hasil Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Kota Depok



Perikanan dan Kelautan

1 Produksi perikanan (ton) 1792,41 1.851,42 1.950,18 1.512,47

Sumber : LKPJ AMJ

PERDAGANGAN, Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor unggulan Kota Depok

dan terus menunjukkan trend perkembangan yang pesat. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya

kontribusi sektor ini terhadap perekonomian yang mencapai 37,98% pada tahun 2015 dari

36,75% pada tahun 2012.

Tabel 1.12

Hasil Kinerja Urusan Perdagangan Pemerintah Daerah Kota Depok



Perdagangan

1 Kontribusi sektor Perdagangan

terhadap PDRB (%) 36,75 37,38 38,01 37,98 %

Sumber : LKPJ AMJ

Dari sisi lain, Perkembangan kelompok pedagang/usaha informal (PKL) di Kota hingga saat ini

menjadi polemik tersendiri. Di satu sisi, aktivitas para PKL yang umumnya menggunakan

sejumlah area fasilitas umum, sering mengganggu kepentingan umum dan menjadi salah satu

penyebab kemacetan lalu lintas. Di sisi lain, PKL juga adalah para pelaku UKM yang perlu

diberdayakan. Kebutuhan fasilitasi, penataan dan pembinaan PKL menjadi salah satu aspek

penting yang perlu diperhatikan.

Sektor perdagangan Kota Depok juga ditopang oleh keberadaan pasar rakyat. Pada saat ini,

pasar rakyat terdesak oleh semakin banyaknya hypermarket, supermarket dan toserba pada

skala retail. Keberadaan retail/toko swalayan yang semakin banyak, menggeser keberadaan

pasar tradisional dan warung-warung yang dikelola oleh masyarakat. Menjamurnya pasar

modern tersebut telah menyebabkan omset pedagang tradisional menurun.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pasar dengan konsep baru, yaitu pembangunan

pasar rakyat bersih. Dengan konsep ini diharapkan eksistensi pasar dapat lebih meningkat dan

bisa menyaingi toko penjualan modern. Keberadaan pasar tradisional perlu juga direvitalisasi

agar menjadi sarana ekonomi warga yang nyaman, bersih dan tidak mengganggu lalu

lintas.Penataan berbagai jenis usaha ritel kecil–menengah-besar harus mampu menjadi

sumber ekonomi masyarakat, namun di sisi lain keberadaannya jangan sampai kontraproduktif

dengan kehidupan dan kenyamanan warga masyarakat.


34

PERINDUSTRIAN, Perkembangan kontribusi sektor industri Kota Depok cenderung

mengalami penurunan selama periode 2012-2015. Jika pada tahun 2012 sektor industri bisa

memberikan kontribusi sebesar 35,36% terhadap perekonomian Kota, di tahun 2015,

kontribusi mengalami penurunan hanya menjadi sebesar 33,92%. Pertumbuhan sektor (i)

konstruksi/bangunan, (ii) perdagangan, hotel, dan restoran, serta (iii) perhubungan dan

komunikasi yang relatif tinggi mengakibatkan kontribusi sektor industri mengalami penurunan.

Tabel 1.13

Hasil Kinerja Urusan Perindustrian Pemerintah Daerah Kota Depok



Industri

1 Kontribusi sektor Industri terhadap

PDRB (%) 35,36 35,3 34,16 33,92 %

Sumber : LKPJ AMJ

Selain itu, dengan semakin tingginya tingkat persaingan di sektor industri pengolahan, baik

secara nasional ataupun global, juga mempengaruhi kinerja industri pengolahan lokal,

khususnya yang berorientasi ekspor.

G. Kondisi Wilayah Rawan Bencana

Potensi rawan bencana yang terdapat di Kota Depok adalah rawan bencana banjir, rawan

bencana longsor dan rawan bencana kebakaran. Kawasan rawan bencana banjir berada

daerah perumahan di dataran rendah yang tersebar di Kelurahan Depok, Kelurahan Mampang,

Kelurahan Tugu, Kelurahan Sawangan, Kelurahan Kalimulya dan Kelurahan Cipayung. Faktor

penyebab terjadinya bencana ini adalah karena durasi dan intensitas hujan yang tinggi,

meluapnya air sungai karena kemiringan dasar saluran kecil dan kapasitas aliran sungai tidak

memadai, dan sistem drainase yang tidak memadai. Kawasan rawan longsor berada di

sempadan Sungai Ciliwung, Sungai Pesanggrahan dan Situ Pedongkelan. Sedangkan kawasan

rawan bencana kebakaran terdapat di sekitar permukiman padat penduduk dan bangunan di

Kelurahan Depok, Kelurahan Depok Jaya,

Kelurahan Sukmajaya, dan Kelurahan Tugu.

1. 6 Isu Strategis yang Berpengaruh

Isu strategis merupakan suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam

perencanaan pembangunan karena memiliki dampak yang signifikan bagi daerah dimasa

datang. Analisis isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan yang

sangat mendesak dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan dalam

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada

masyarakat yang berlangsung. Beberapa permasalahan pokok yang masih dihadapi Kota

Depok diantaranya :


35

1) Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator yang menjadi target kinerja

yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021, dengan target pada akhir

periode RPJMD sebesar 82.14 poin. Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pusat Statistik

dengan metode penghitungan baru, pada tahun 2016 telah mencapai 79.60 dan berada

pada kategori “atas”. Melalui berbagai program pembangunan manusia yang dilakukan oleh

Pemerintah Kota Depok maupun para pihak terkait menghasilkan IPM yang terus mengalami

peningkatan, bahkan IPM Kota Depok merupakan yang tertinggi di Provinsi Jawa Barat.

Tingginya nilai IPM menunjukkanbahwa tingkat kesejahteraan masyarakat rata rata berada

pada posisi sejahtera.

Pada Grafik 4.30 dapat dilihat tren IPM dan Indeks-indeks pendukungnya (indeks pendidikan,

kesehatan dan daya beli) sampai dengan tahun 2025.

Grafik 1.4

Proyeksi Perkembangan IPM Kota Depok Sampai Dengan Tahun 2025

Sumber: Bappeda Kota Depok 2015

Meskipun capaian agregat IPM Kota relatif tinggi, namun jika dilihat dari capaian Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) tingkat Kecamatan, menunjukkan adanya gap atau

ketidakmerataan nilai IPM. Berdasarkan data IPM tahun 2015, terdapat 7 kecamatan dengan

nilai IPM kurang dari 79,11 (di bawah rata-rata Kota), sedangkan Kecamatan Cipayung

memiliki IPM terendah, yaitu 72,94 (Tabel 4.10). Perlu strategi pembangunan yang lebih

merata dengan berbasis pada pemenuhan kebutuhan pelayanan tiap-tiap kecamatan, dalam

jangka pendek difokuskan kepada kecamatan tertinggal. Jika hal itu bisa dilakukan maka

pada akhirnya akan meningkatkan IPM Kota.

Penyebab utama ketertinggalan suatu wilayah terkait dengan kebijakan pembangunan yang

terlalu berdimensi sektoral. Belum optimalnya pendekatan spasial dalam perencanaan

pembangunan dapat dirasakan dari adanya ketimpangan antarwilayah. Diabaikannya dimensi

spasial membuat warna pembangunan daerah ditentukan oleh mekanisme pasar. Akibatnya

modal dan orang cenderung memilih wilayah yang menawarkan return yang lebih tinggi dan

menarik, yang pada gilirannya wilayah yang maju semakin maju, yang tertinggal tetap

tertinggal. Kedua, perlu adanya integrasi strategi pembangunan perkotaan. Kecamatan

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Indeks Kesehatan 82.82 82.88 82.93 82.99 83.02 83.24 83.22 83.29 83.36 83.42 83.49 83.56 83.63 83.70 83.76583.833

Indeks Pendidikan 68.11 68.68 69.04 71.53 72.21 73.27 74.39 75.53 76.67 77.82 78.97 80.14 81.31 82.48 83.66784.859

Indeks daya beli 79.86 80.06 80.59 80.77 80.93 81.16 81.48 81.74 82.00 82.25 82.51 82.76 83.01 83.26 83.51183.759

IPM 76.66 76.96 77.28 78.27 78.58 79.11 79.60 80.11 80.62 81.13 81.63 82.14 82.64 83.15 83.65 84.15

60.00 70.00 80.00 90.00


36

tertinggal umumnya masih tertinggal dalam berbagai jenis infrastruktur. Dengan integrasi ini

diharapkan dapat dikembangkan keterkaitan “desa”-kota. Ketiga, diperlukan Big Push bagi

percepatan pembangunan wilayah tertinggal. Dalam konteks daerah tertinggal, “daya dorong

yang besar” bisa diartikan modal dan infrastruktur. Pengembangan infrastruktur yang

menghubungkan daerah tertinggal dengan pusat-pusat bisnis, pasar, dan jejaring internasional

tampaknya perlu menjadi prioritas. Besarnya dana yang dibutuhkan untuk pemenuhan

kebutuhan percepatan pembangunan daerah tertinggal perlu diupayakan dengan berbagai

cara diantaranya melalui: (1) pemberian insentif kepada investor agar tertarik berinvestasi di

daerah tertinggal, dan (2) mainstraiming alokasi anggaran untuk fokus pada penyelesaian

ketertinggalan wilayah.

Tabel 1.14 Nilai IPM Kota Depok Menurut Kecamatan Tahun 2015

No Kecamatan

Angka

Harapan

Hidup

(AHH)

Ekspektasi

Lama

Sekolah

(EYS)

Rata-rata

Lama

Sekolah

(RLS)

Daya

Beli IPM

1 Sawangan 70.50 13.94 10.32 12,318 75.75

2 Bojongsari 71.52 13.10 9.99 11,900 74.70

3 Pancoran Mas 70.96 12.92 10.99 16,114 78.39

4 Cipayung 70.32 12.77 10.70 10,104 72.94

5 Sukmajaya 77.25 14.55 11.28 18,501 84.86

6 Cilodong 76.26 12.57 11.07 12,060 77.84

7 Cimanggis 76.42 13.99 11.27 16,243 82.60

8 Tapos 72.01 12.94 10.88 10,451 74.47

9 Beji 71.93 15.24 10.45 15,307 80.03

10 Limo 71.90 13.36 10.99 13,303 77.44

11 Cinere 74.40 12.72 11.71 20,923 83.25

00 DEPOK 74.11 13.52 10.71 14,343 79.11

Sumber : IPM Kota Depok (BPS), 2015

Peningkatan IPM membutuhkan keterlibatan berbagai stakeholder. Sebagai indeks komposit,

IPM terdiri atas sejumlah dimensi dan indikator, dan sebagian dari dimensi dan indikator

tersebut bersifat outcomes based. Dengan kata lain, perbaikan dimensi dan indikator tersebut

tidak mungkin bisa dicapai dengan program tunggal dan juga pemerintah. Implikasinya, di

masa depan, perlu dibangun dan dikembangkan sinergitas antar level pemerintahan dan antar

OPD serta kolaborasi antar pelaku/aktor pembangunan.

IPM merupakan indeks komposit dari 3 indeks tunggal, yaitu Indeks Kesehatan, Indeks

Pendidikan, dan Indeks Daya Beli.

Terkait tantangan peningkatan IPM pada masa datang diperlukan adanya upaya akselerasi

pencapaian IPM dengan lebih terfokus pada permasalahan yang masih dihadapi dalam

pencapaian setiap komponen IPM terutama pada upaya peningkatan Indeks Pendidikan


37

terutama dalam rata-rata lama sekolah penduduk, serta peningkatan Indeks Kesehatan

dalam menekan tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka kematian Ibu (AKI). Oleh

karenanya pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat harus senantiasa

ditingkatkan untuk menjamin peningkatan Indeks Pendidikan dan Indeks Kesehatan,

disamping untuk terus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat.

2) Aksesibilitas dan Pelayanan di Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan

Keluarga Berencana

Bidang pendidikan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumberdaya

manusia dan daya saing daerah. Permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan

pendidikan diantaranya menyangkut Pendidikan Formal belum dirasakan oleh semua

kalangan terutama pada jenjang pendidikan menengah, hal ini dapat ditunjukkan dari

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP sederajat pada tahun 2017 baru mencapai 72.40%

meningkat dari Tahun 2015 sebesar 67.15%.

Harapan lama sekolah merupakan pendorong (booster) untuk meningkatkan rata- rata lama

sekolah. Oleh karenanya intervensi yang perlu dilakukan sebaiknya diarahkan pada upaya

peningkatan partisipasi sekolah dengan mengupayakan memperkecil angka putus sekolah,

meningkatkan jumlah angka yang melanjutkan antar jenjang pendidikan, dan

penyelenggaraan pendidikan non formal dengan harapan peningkatan HLS akan

mendorong pada peningkatan RLS. Selain itu perlu terus didorong peningkatan kesadaran

masyarakat akan pentingnya pendidikan. Hal ini perlu menjadi perhatian bahwa intervensi

pembangunan di bidang pendidikan formal sesuai dengan kewenangan Pemerintah

Kabupaten apabila dikaitkan dengan perhitungan IPM, dampaknya baru akan dirasakan dalam

jangka waktu yang cukup panjang.

Dalam rangka meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah tidak hanya ditentukan oleh jumlah

murid, tetapi juga ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur sekolah yang memadai dalam

mengimbangi perkembangan jumlah penduduk usia sekolah. Dari sisi sarana dan prasarana

pendidikan masih dihadapkan pada masih banyaknya prasarana dan sarana pendidikan yang

perlu diperbaiki. Sampai Tahun 2017, pada jenjang SD, ruang kelas dalam kondisi rusak

sedang sebesar 4.01% dan rusak berat 4.11%. Pada jenjang SMP, ruang kelas dalam kondisi

rusak sedang sebesar 1.34% dan rusak berat 5.54%. Ditinjau dari rasio jumlah guru terhadap

murid, pada tahun 2017 untuk jenjang SD sederajat mencapai 1:51 diatas standar nasional

sebesar 1:20, untuk jenjang SMP sederajat dengan rasio 1:38 atau diata standar nasional

sebesar 1:20, Untuk itu guna memenuhi Peningkatan tenaga pendidik, diperlukan kebijakan

peningkatan keahlian kompetensi dan penempatan tenaga pendidik yang sesuai dengan

tingkat kebutuhan.

Dalam pelayanan bidang kesehatan, permasalahan yang masih dihadapi diantaranya

jumlah kasus kematian ibu melahirkan yang masih tinggi. Pada tahun 2017 sebanyak 20

kasus dengan jumlah kelahiran hidup 42.665 KH meningkat 2.61 % dibandingkan pada tahun


38

2016 sebanyak 16 kasus dengan jumlah kelahiran hidup 41.817 KH. Upaya-upaya yang

dilakukan untuk mendongkrak indikator tersebut diantaranya melalui peningkatan

kemampuan petugas dalam pertolongan persalinan dan kegawatdaruratan, adanya Audit

Maternal Perinatal dalam upaya penelusuran kasus kematian untuk pencegahan terjadinya

kasus yang sama, serta pelatihan bagi bidan dan dokter dalam penanganan kegawatdaruratan

obstetric dan neonatal. Dalam rangka pemenuhan tenaga Kesehatan, khususnya jumlah

tenaga dokter mencapai sebanyak 650 orang dan apabila dibandingkan dengan jumlah

penduduk sebanyak 2.179.813 jiwa, maka rasio jumlah dokter terhadap penduduk adalah

29:100.000 penduduk. Ditinjau dari jumlah Praktek Dokter sudah cukup banyak namun belum

tersebar secara merata di seluruh pelosok Kota Depok.

Sementara itu pelayanan kesehatan pada RSUD Kota Depok yang merupakan Rumah Sakit

Umum Kelas C, dari sisi jumlah tenaga medis spesialis dasar, dokter umum dan tenaga

kebidanan sudah cukup memadai, namun dari jumlah tenaga medis spesialis lain masih

kurang terutama spesialis jantung, dan jumlah sub spesialis dasar yang memenuhi standar

kelas B. Semakin banyaknya fasilitas – fasilitas kesehatan lainnya yang mudah di akses

oleh masyarakat dan adanya kebijakan BPJS kaitannya dengan pelayanan fasilitas kesehatan

tingkat I yang melayani rawat inap juga menjadi faktor berkurangnya cakupan pelayanan

kunjungan rawat jalan dan rawat inap di RSUD Kota Depok. Dalam upaya pelaksanaan

program di bidang kesehatan untuk mengatasi permasalahan yang masih dihadapi,

pembangunan kesehatan perlu lebih difokuskan pada program yang terkait upaya promotif

dan preventif, peningkatan dan pemeliharaan sarana, prasarana serta tenaga medis

yang memenuhi standar akreditasi dengan tetap memperhatikan besaran satuan

anggaran untuk program kuratif yang relatif lebih besar guna mendukung peningkatan indeks

kesehatan masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi urusan Keluarga Berencana, terutama terkait pelaksanaan

Program Pelayanan Kontrasepsi, antara lain masih minimnya pengadaan alat dan obat

kontrasepsi jika dibandingkan dengan jumlah kebutuhan yang seharusnya bagi keluarga

miskin serta masih rendahnya penguasaan teknologi berbasis komputer oleh para petugas

lapangan KB, terutama pada saat melakukan entry data. Program pengaturan kelahiran, jarak

usia ideal melahirkan, pengaturan kehamilan, promosi dan bantuan sesuai dengan hak-

hak reproduksi melalui Keluarga Berencana diharapkan dapat terus digalakkan dalam

rangka pengendalian pertambahan populasi penduduk. Bila program ini berhasil maka

pemerintah dapat mengalihkan biaya dari sektor pangan, sandang, papan, pendidikan dan

kesehatan yang harus dipenuhi masyarakat pada pengembangan sektor-sektor lainnya untuk

pelaksanaan pembangunan.


39

3) Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran

Meskipun pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, namun tidak serta merta seluruh penduduk

menikmati hasil pertumbuhan tersebut. Hal itu terlihat dari masih adanya kemiskinan dan

pengangguran di Kota Depok, serta indeks gini yang potensial menuju ketidakmerataan pada

2tahun terakhir. Pertumbuhan kota yang pesat membawa konsekuensi memunculkan

kemiskinan, tingginya pengangguran, timbulnya kawasan kumuh, masalah

ketidakterjangkauan fasilitas dan pelayanan pendidikan, kesehatan dan air bersih oleh

sebagian warga kota.

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan, yaitu nilai rupiah pengeluaran per

kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi

pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Berdasarkan data

PPLS 2011, tingkat kemiskinan Kota Depok di tahun 2010 sebesar 2,84 % dan tahun 2012

menurun menjadi sebesar 2,75%, berada jauh di bawah tingkat kemiskinan nasional (13,33

%) maupun Provinsi Jawa Barat (10,93 %). Artinya penduduk di atas garis kemiskinan pada

tahun 2012 sebesar 97,25%. Tingkat kemiskinan sampai tahun 2025 diharapkan semakin

menurun, meskipun terdapat kecenderungan stabil (Grafik 4.27).

Grafik 1.5 Kecenderungan Jumlah Orang Miskin Sampai Dengan Tahun 2025

Strategi Pemerintah dalam mengurangi kemiskinan difokuskan melalui 3 klaster program

penanggulangan kemiskinan, yaitu:

1. Klaster Pertama: Program bantuan dan perlindungan sosial terpadu berbasis keluarga,

yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, mengurangi beban pengeluaran

keluarga miskin, dan perbaikan kualitas hidup keluarga miskin. Program utamanya

adalah Beras Miskin (Raskin), Jamkesmas, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan

Operasional Sekolah (BOS), dan Bantuan Siswa Miskin (BSM).

2. Klaster Kedua: Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan

masyarakat melalui program PNPM Mandiri yang bertujuan untuk mengembangkan

potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam

pembangunan, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat melalui usaha


40

dan bekerja bersama untuk mencapai keberdayaan dan kemandirian dengan sasaran

kelompok masyarakat/kecamatan miskin.

3. Klaster Ketiga: Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha

ekonomi mikro dan kecil (UMK) yang bertujuan untuk membuka dan memberikan akses

permodalan dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil dengan

program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Melalui pembagian klaster bertingkat tersebut diharapkan kelompok keluarga miskin yang

awalnya menjadi penerima program klaster 1 akan dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan

selanjutnya naik kelas menjadi penerima program klaster 2 untuk terus memperbaiki

kehidupannya hingga mampu memanfaatkan program klaster 3 dan akhirnya diharapkan

dapat keluar dari jeratan masalah kemiskinan. Untuk memperkuat strategi 3 klaster tersebut,

diluncurkan Klaster Keempat yang terdiri dari Program Rumah Murah, Transportasi Umum

Murah, Air Bersih untuk Rakyat, Listrik Murah dan Hemat, serta Peningkatan Kehidupan

Nelayan dan Masyarakat Pinggir Perkotaan.

Secara konseptual Strategi Pengentasan Kemiskinan Nasional (National Poverty Reduction

Strategy) adalah penting namun tidak mencukupi. Diperlukan partisipasi aktif dari Pemerintah

Daerah dan masyarakat untuk mempertajam program dan target penerima sasaran melalui

Strategi Pengentasan Kemiskinan Daerah (SPKD) yang mencakup inisiatif dan kearifan lokal.

Sebagai unit Pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat, maka Pemerintah Daerah

lebih dapat memahami dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan program kerja sesuai

dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat di daerahnya, sehingga pelayanan publik

dapat diberikan dalam jumlah yang lebih besar (production eficiency), sumber daya

dialokasikan lebih efektif dan akuntabel (allocation eficiency and accountabel) serta partisipasi

dan aspirasi masyarakat lebih diakomodasi (empowernment and participation), termasuk

kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

Disamping penajaman program pengentasan kemiskinan dan target sasaran serta penguatan

partisipasi masyarakat, Pemerintah Daerah juga memiliki peranan penting untuk memastikan

situasi yang kondusif di wilayahnya. Pemerintah Daerah perlu pula memastikan ketersediaan

serta keterjangkauan kebutuhan dasar di daerahnya agar masyarakat tidak terbebani dengan

biaya ekonomi yang tidak wajar, termasuk ancaman kelangkaan dan kenaikan harga (inflasi)

bahan pokok. Pemahaman yang mendalam dari Pemerintah Daerah terhadap wilayahnya akan

memperkuat stabilitas maupun ketahanan ekonomi sehingga kelompok masyarakat yang

rentan akan terhindar dari ancaman gejolak eksternal yang akan menyebabkan

mempengaruhi daya beli dan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.

Masalah lain yang terkait dengan pembangunan manusia adalah kesempatan kerja bagi

masyarakat, yang merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan bidang

ekonomi. Kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya

lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses


41

produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya

masing-masing. Pada Tahun 2010 diprediksi angkatan kerja di Kota Depok berjumlah 814.740

jiwa. Namun berdasarkan data BPS, angkata kerja hanya berjumlah 779.963 jiwa yang

kemudian meningkat menjadi 815.062 jiwa pada tahun 2012. Selanjutnya pada tahun 2013

terjadi peningkatan angkatan kerja menjadi 894.860 jiwa, terdiri atas laki-laki sebanyak

608.375 jiwa dan perempuan 286.485 jiwa. Dengan demikian masih ada yang belum

mendapat kesempatan kerja, yaitu sebanyak 68.669 jiwa yang terdiri atas laki-laki sekitar

50.376 jiwa dan perempuan 18.293 jiwa. Di Kota Depok yang termasuk dalam bukan

angkatan kerja sebanyak 531.408 jiwa, dengan rincian 125.260 jiwa sedang sekolah, 359.951

jiwa mengurus rumahtangga dan lainnya sebanyak 46.197 jiwa sebagaimana tercantum pada

Tabel 4.9. dibawah ini.

Tabel 1.15 Jumlah dan Persentase Penduduk Usia Kerja (15 Tahun Keatas)

Menurut Jenis Kelamin dan Kegiatan Utama di Kota Depok Tahun 2013

Kegiatan Utama Laki-laki Perempuan

Laki-laki dan

Perempuan

N % N % N %

1. Angkatan Kerja 608.375 84,74 286.485 40,44 894.860 62,74

a. Bekerja 557.999 91,72 268.192 93,61 826.191 92,33

b. Pengangguran 50.376 8,28 18.293 6,39 68.669 7,67

2. Bukan Angkatan

Kerja 109.553 15,26 421.855 59,56 531.408 37,26

a. Sekolah 51.050 46,60 74.210 17,59 125.260 23,57

b. Mengurus RMT 21.225 19,37 338.726 80,29 359.951 67,74

c. Lainnya 37.278 34,03 8.919 2,11 46.197 8,69

J U M L A H 717.928 100 708.340 100 1.426.268 100

Sumber : Kota Depok dalam Angka (BPS), 2013

Berdasarkan kecenderungan data angkatan kerja 5 tahun terakhir, dibuat proyeksi angkatan

kerja sampai dengan tahun 2025 seperti ditampilkan pada Grafik 4.28.


42

Grafik 1.6 Proyeksi Angkatan Kerja Hingga Tahun 2025

Data Sakernas menunjukan bahwa pada 2012, tingkat pengangguran terbuka Kota Depok

sebesar 10,6%, di atas angka pengangguran Jawa Barat (9,8%) dan nasional (6,56%). Angka

ini relatif meningkat dari tahun 2010 sebesar 8,72% (Inkesra 2012). Indikator Tingkat

Pengangguran terbuka (TPT) secara tidak langsung dapat mengGrafikkan kondisi ekonomi

suatu wilayah. Angka pengangguran yang tinggi juga menunjukkan bahwa pertumbuhan

ekonomi kurang berkualitas, karena hanya ditentukan oleh konsumsi bukan oleh investasi

yang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja. Kecenderungan di masa mendatang, angka

pengangguran akan meningkat bersamaan dengan makin bertambahnya jumlah penduduk.

Perlu terobosan kebijakan pembangunan yang komprehensif dalam mengatasi pengangguran,

tidak hanya yang bersifat langsung dengan membuka kesempatan berusaha bagi mereka,

tetapi juga melalui upaya tidak langsung seperti pengendalian migrasi yang masuk ke Kota

Depok dan pendidikan kejuruan. Migrasi sumberdaya manusia yang tidak berketrampilan

berpotensi memicu pengangguran, kemungkinan hal inilah yang menjadi faktor penyebab

tingginya angka pengangguran. Strategi peningkatan proporsi SMK yang lebih besar daripada

SMU perlu dipertajam agar kurikulum SMK benar-benar berbasis kebutuhan lokal sehingga

lulusan yang dihasilkan dapat langsung dengan mudah memperoleh pekerjaan.

4) Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Daerah

Perekonomian Kota Depok pada tahun 2015 mengalami pertumbuhan 4,51% dan pada tahun

2017 diproyeksikan mencapai 4,62%. Pencapaian Laju Pertumbuhan Ekonomi tersebut masih

dibawah rata-rata Jawa Barat sebesar 5,45% dan Nasional sebesar 5,26%.

Pada sisi lain, investasi merupakan salah satu kekuatan penting dalam meningkatkan

akselerasi pembangunan daerah. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan

penciptaan lapangan kerja baru sehingga diharapkan akan mengurangi beban

pengangguran dan kemiskinan. Berdasarkan Ijin Prinsip Penanaman Modal (IPPM) yang

diterbitkan pada tahun 2017, tercatat nilai minat investasi di Kota Depok sebesar

Rp. 7.158.656.255.982,- atau mengalami pertumbuhan sebesar 35% dari tahun sebelumnya.


43

Sementara itu, berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan

perusahaan tahun 2017, tercatat realisasi investasi diKota Depok sebesar

Rp. 37.193.468.363.728,- atau mengalami pertumbuhan sebesar 472.09% dari tahun

sebelumnya. Perkembangan realisasi investasi penanaman modal pada tahun 2017 didorong

oleh pertumbuhan investasi yang sangat tinggi pada sektor properti sebesar 94.72%. Namun

apabila dilihat dari capaian tahun sebelumnya, pertumbuhan realisasi investasi daerah

tahun 2017 mengalami peningkatan signifikan yakni 472.09% yang disebabkan oleh adanya

satu proyek pembangunan apartemen sebanyak 37 tower oleh PT. PP Property Tbk dengan

nilai investasi 32 Trilyun. Sehingga realisasi investasi pada tahun 2016 mencatat angka

sebesar Rp. 6.507.869.323.620,- dan di tahun 2017 sebesar Rp. 37.193.468.363.728,-.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi perlu terus dilakukan perbaikan iklim

investasi dalam pelayanan publik di bidang perijinan, melalui pelayanan perijinan secara

terpadu sehingga proses pengelolaan perijinan mulai dari tahap permohonan sampai tahap

terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu tempat. Masuknya investor ke

daerah, tentu saja sangat tergantung dari kondisi keamanan dan politik daerah. Sehingga

diperlukan kondisi keamanan dan politik yang stabil sebagai modal penting dalam menarik

minat investasi.

Struktur perekonomian Kota Depok tidak lagi mengandalkan sektor pertanian yang relatif

lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada daerah yang telah berbasis

sektor industri. Kondisi ini disebabkan karena siklus produksi sektor pertanian jauh lebih lama

dibandingkan industri property. Selain itu, efek multiflier terhadap perekonomian secara

makro yang ditimbulkan sektor property jauh lebih tinggi dibandingkan sektor pertanian,

sehingga efektifitasnya dalam mendongkrak perekonomian relatif lebih tinggi. Hal tersebut

karena sektor property pengolahan memiliki keterkaitan sektor, baik backward maupun

forward, yang jauh lebih tinggi dibandingkan sektor pertanian. Oleh karenanya apabila

perekonomian Kota Depok hanya mengandalkan kinerja sektor pertanian tentu saja, maka

tidak akan mampu bersaing dan akan tertinggal dibandingkan wilayah lain. Sehingga, dalam

perjalanannya menuju wilayah transisi industrialisasi, Kota Depok sangat perlu untuk

membangun pondasi ekonomi yang tangguh, diantaranya menciptakan komoditi-komoditi

industri property yang lebih memanfaatkan sumberdaya domestik dibanding impor dari

daerah lain.

5) Ketersediaan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas, Lingkungan yang Sehat,

Aman dan Nyaman serta Penanggulangan Bencana Alam.

Seiring peningkatan jumlah penduduk dan aktifitas masyarakat, perlu diimbangi dengan

penyediaan infrastruktur daerah yang berkualitas untuk mendorong tumbuhnya

perekonomian daerah. Prasarana jalan berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup

dan kesejahteraan manusia, antara lain peningkatan nilai konsumsi, peningkatan

produktivitas tenaga kerja, dan akses kepada lapangan kerja. Panjang jalan diperkirakan akan


44

terus meningkat, namun berdasarkan data yang ada, perkembangannya agak lambat.

Diproyeksikan bahwa pada tahun 2010 terbangun jalan sepanjang 1.891 km jalan kota, tetapi

kenyataannya sampai dengan tahun 2015 hanya terbangun sepanjang 476,15 km. Estimasi

perkembangan panjang jalan di Kota Depok sampai dengan akhir periode RPJPD dapat dilihat

pada Grafik 1.7 Secara kualitatif proporsi jalan dalam kondisi baik mencapai 476,15 km jalan

kota, 11,67 km jalan provinsi, dan 41,63km jalan Negara. Panjang jalan yang terbatas selain

mengurangi mobilitas penduduk juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh

sebab itu tantangan utama Kota Depok ke depan adalah mewujudkan pembangunan jalan

dalam proporsi yang lebih maksimal dikaitkan dengan pertumbuhan jumlah kendaraan dan

luas wilayah. RTRW Kota Depok 2012-2032 merencanakan pembangunan berbagai

jalur jalan strategis, utamanya Depok Outer Ring Road (DORR) yang meliputi jalur yang

cukup panjang, mulai dari terminal Jatijajar melingkar ke selatan hingga barat Kota Depok

terus ke Utara bersambung dengan jalur Juanda dan bertemu kembali dengan Jatijajar. Dari

terminal Jatijajar juga didorong pembangunan jalan menuju tol Jagorawi sehingga keterkaitan

antarwilayah di Jabodetabek meningkat yang pada gilirannya akan memicu pertumbuhan

ekonomi regional.

Grafik. 1.7 Estimasi Perkembangan Panjang Jalan di Kota Depok

Sumber : Diolah dari Kota Depok dalam Angka (BPS), 2013

Kecukupan jalur jalan juga akan mencegah kemacetan kota yang makin akut di Kota Depok.

Dari sekitar 20 titik macet yang terpantau pada tahun 2012, prioritas yang perlu ditangani

adalah ruas-ruas jalan utama. Pemisahan pergerakan lokal dan regional melalui relokasi

terminal bus regional ke Jatijajar merupakan solusi lainnya sehingga perlu dipercepat

penyelesaiannya, di samping perlunya manajemen transportasi (manajemen rekayasa) yang

lebih efektif, edukasi kepada masyarakat, penegakan peraturan, dan kecukupan fasilitas

perlengkapan jalan (halte dan trotoar) dan perambuan.


45

Tidak hanya masalah lokal, kemacetan juga menjadi masalah bersama dan saling keterkaitan

di wilayah Jabodetabek sehingga perlu adanya integrasi moda regional. Masterplan

transportasi Jabodetabek diharapkan bisa segera terimplementasi sehingga masalah

kemacetan bisa ditangani secara bersama-sama. Rencana umum moda transportasi massal

Kota Depok mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 54

Tahun 2013 tentang Rencana Umum Jaringan Angkutan Massal pada Kawasan Perkotaan

Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) yang menjadi pedoman dalam

rangka pembangunan jaringan angkutan umum massal di Jabodetabek dalam jangka

pendek, menengah dan panjang. Sasaran Rencana Umum tersebut adalah mewujudkan

angkutan umum sebagai tulang punggung sistem transportasi Jabodetabek dan menerapkan

kebijakan manajemen permintaan (transport demand management/TDM), mengurai dan

mengurangi kemacetan lalu lintas, meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas pengguna jasa

transportasi, memadukan pola jaringan transportasi, meningkatkan jaringan jalan dan jalur

kereta api, dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Sedangkan Arah pembangunan

angkutan massal meliputi pembangunan berbasis jalan dan rel yang terintegrasi,

pembangunan infrastruktur/fasilitas pendukung yang sesuai standar (koridor jalur khusus bus,

pengembangan sistem tiket, fasilitas park and ride, fasilitas integrasi antarmoda, fasilitas

pesepeda dan jalan kaki, peningkatan kapasitas ruas jalan dan simpang), pemanfaatan

perkembangan kemajuan teknologi yang semakin canggih dan pengembangan angkutan

massal yang ramah lingkungan. Dalam rencana umum tersebut, tercantum rencana

pembangunan jaringan angkutan massal berbasis jalan trayek Depok-Manggarai, Depok-

Dukuh Atas, dan trayek Depok-Cawang (trayek utama) sebagai program jangka panjang. Di

Depok juga akan dikembangkan fasilitas integrasi dan park and ride, selain jaringan trayek

pengumpan.

Upaya menyediakan park and ride yang mulai dirintis di Kota Depok, baik oleh Pemerintah

maupun PT KAI, perlu ditambah jumlahnya guna mengurangi jumlah kendaraan yang menuju

Jakarta. Selain itu fasilitas parkir juga perlu diperbanyak guna mencegah terjadinya parkir di

pinggir jalan yang bisa memicu kemacetan. Dalam kaitan ini, sangat penting ketegasan dalam

menegakkan peraturan tentang izin mendirikan bangunan yang mewajibkan adanya fasilitas

parkir.

Meskipun tidak berkewenangan dalam pembangunan jalan tol, Pemerintah Kota Depok

perlu memberikan dorongan terhadap percepatan pembangunan jalan tol Cijago dan Desari

yang diharapkan dapat membantu mengurangi kemacetan. Permasalahan bidang

perhubungan lainnya adalah kurangnya jumlah jembatan penyeberangan orang (JPO),

sehingga ikut menambah kemacetan. Pembangunan JPO yang sudah dimulai agar

dilanjutkan sampai memenuhi jumlah yang dibutuhkan. Prasaranan perhubungan lainnya yang

relatif kurang adalah penerangan jalan umum (PJU), sehingga perlu mendapat perhatian yang

sama.

Tantangan lain yang cukup berat dalam pemenuhan infrastruktur dasar kota adalah drainase

serta penataan situ, sungai dan irigasi. Panjang drainase meningkat dalam kurun 3 tahun


46

terakhir, namun masih dianggap belum memadai untuk memenuhi standar pelayanan kota,

sehingga harus ada upaya menempatkannya sebagai salah satu prioritas karena vital

perannya sebagai sarana pengendali banjir kota. Demikian halnya dengan penataan situ dan

sungai beserta sempadannya. Sungai dan situ berperan vital dalam penyediaan air bersih

untuk masyarakat sehingga kelestariannya harus dijaga melalui kebijakan revitalisasi dan

penataan. Aspek lain dari situ dan sungai adalah perlunya perlindungan dari pencemaran oleh

limbah dan sampah yang merupakan ancaman serius di Kota Depok selain ancaman alih

fungsi secara ilegal.

Pembangunan dan revitalisasi irigasi diperlukan dalam rangka menyediakan keperluan air

untuk budidaya pertanian produktif (tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan

hortikultura).

Masalah yang dihadapi adalah kurangnya irigasi dan minimnya pemeliharaan serta

bercampurnya saluran irigasi dengan drainase. Pembangunan irigasi tergantung komitmen

terhadap pentingnya pembangunan pertanian kota yang masih berpotensi menyejahterakan

masyarakat dan melindungi keberadaan ruang terbuka hijau kota.

Tantangan lain dalam bidang sumberdaya air adalah pengendalian penurunan muka air tanah

melalui pembuatan sumur resapan, pembatasan penggunaan air tanah bukan domestik, dan

pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air.

Jumlah pelanggan dan pemakaian air bersih Kota Depok diperkirakan akan meningkat

terus, oleh karena itu manajemen pengelolaan air bersih perlu terus diperbaiki dan

dikembangkan sesuai peningkatan kebutuhan pasar. Dengan telah berdirinya Badan Usaha

Milik Daerah PDAM Kota Depok, maka peluang untuk meningkatkan kapasitas pelayanan

diharapkan dapat diwujudkan. Kondisi eksisting perkembangan jumlah pemakaian air bersih

di Kota Depok dapat dilihat pada Grafik 4.12.

Grafik 1.8

Perkembangan Jumlah Pemakaian Air Bersih Perpipaan di Kota Depok


47

Sumber : Diolah dari Kota Depok dalam Angka (BPS), 2005-2013

Sebaran layanan air bersih perpipaan di Kota Depok sampai dengan tahun 2013 masih

terpusat dilima kecamatan yaitu Kecamatan Beji, Kecamatan Pancoranmas, Kecamatan

Sukmajaya, kecamatan Cimanggis dan Kecamatan Cilodong. Sedangkan layanan air bersih

dienam kecamatan lainnya relatif masih sedikit sebagaimana diperlihatkan pada Grafik di

bawah ini. Rencana pengembangan layanan air bersih sampai tahun 2025, perlu penyebaran

merata di seluruh kecamatan.

Gambar 1.2

Sebaran Layanan Air Bersih Perpipaan di Kota Depok Tahun 2013

Sumber : PDAM Tirta Asasta (2013)

Pertumbuhan kota yang pesat juga membawa konsekuensi berupa meluasnya lahan- lahan

yang digunakan untuk menampung pertumbuhan kota, sehingga memicu semakin terbatasnya

ruang-ruang terbuka hijau, polusi udara, air dan pengelolaan lahan. Berkurangnya lahan

pertanian untuk kegiatan sektor lain (khususnya perumahan), menyebabkan berkurangnya

potensi RTH kota. Pertumbuhan kota yang diiringi penduduk yang besar juga berpotensi

menimbulkan ketidaknyamanan lingkungan hidup perkotaan. Padahal semakin berkembang

dan maju suatu kota, seharusnya tingkat kenyamanan hidup di kota tersebut semakin

meningkat. Kondisi inilah yang harus menjadi identitas Kota Depok di masa depan, menjadi

kota yang berkembang & maju diiringi tingkat livability yang tinggi.

Tantangan paling konkret dalam aspek lingkungan hidup di Kota Depok adalah potensi

pencemaran yang disebabkan oleh sampah dan limbah baik oleh masyarakat maupun industri.

Tempat yang menjadi sasaran pencemaran adalah sungai, saluran, situ dan lahan kosong di


48

masyarakat. Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas udara, juga memberi sinyal awal

perlunya perhatian terhadap optimalisasi program langit biru. Cakupan penangan sampah

sampai tahun 2015 mencapai 63,7%, hal ini masih belum memadai untuk menjamin

kesehatan lingkungan akibat timbulan sampah yang tak terangkat atau terbuang di tempat

tidak semestinya. Demikian halnya dengan pelayanan limbah cair, masih dirasakan belum

memadai sehingga berpotensi mencemari lingkungan. Perlu upaya lebih akseleratif dalam

meningkatkan manajemen sampah dan limbah ini khususnya dalam rangka mengejar standar

pelayanan minimal perkotaan.

Tantangan lainnya dalam bidang lingkungan hidup adalah peningkatan kesadaran masyarakat

terhadap lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan, dan peningkatan mitigasi bencana

melalui penyediaan sarana dan prasarana hidran umum, pos damkar, dan pusat evakuasi

bencana. Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengendalian lingkungan hidup, Kota juga

harus segera memiliki sarana monitoring polusi udara dan laboratorium penelitian lingkiungan

sebagaimana diamanatkan oleh Standar Pelayanan Perkotaan.

Permasalahan lain adalah persampahan dan limbah cair, baik dalam hal manajemen maupun

kurangnya sarana prasarana. Target RPJMN maupun RPJMD bahwa pada tahun 2014 tersedia

akses terhadap pengelolaan sampah bagi 70-80% rumah tangga di perkotaan, akan sulit

dicapai karena sampai saat ini baru terlayani sekitar 48%. Kondisi sarana dan prasarana

persampahan perlu ditingkatkan karena TPS yang ada belum dapat menangani seluruh

sampah yang ada. Demikian halnya dengan armada/truk sampah sehingga sampah sering

terlambat. Pada tingkat kawasan sudah dilakukan pengolahan sampah organik menjadi

kompos, namun pelaksanaannya belum didukung oleh SOP sehingga hasilnya belum optimal.

TPA juga sudah mendekati batas kapasitasnya sehingga perlu segera dicarikan alternatif lokasi

yang tepat secara teknis, lingkungan dan sosial.

Pengelolaan sampah oleh masyarakat merupakan amanat UU No. 18 tahun 2008 dan

merupakan salah satu cara mengurangi beban TPA, mengurangi pencemaran lingkungan, dan

sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun kenyataannya perilaku

masyarakat masih kurang mendukung, hal itu tampak dari kebiasaan buang sampah

masyarakat yang belum sesuai harapan : 38,96% dibakar, 33,70% dikubur lubang, 17% di

TPS, sisanya dibuang ke kebun, sungai, dll. Masyarakat juga hanya 9% yang sudah memilah,

sedangkan 69% tidak memilah. Banyak terjadi okupasi lahan kosong menjadi TPS liar (tercatat

sejumlah 71 Titik, 2010) di masyarakat, dan sampah di TPS liar dibakar atau dibiarkan

menumpuk oleh masyarakat setempat.

Limbah cair juga tak kalah rumit masalahnya karena terbatasnya sarana dan prasarana. IPLT

Kalimulya adalah satu-satunya unit pengelolaan akhir air limbah di Kota Depok. Dengan

kapasitas yang ada (70 m3/hari) IPLT Kalimulya hanya dapat melayani 600.000 jiwa

atau ± 33% penduduk Depok, sehingga kapasitasnya perlu ditingkatkan. Peningkatan

kapasitas tersebut perlu diimbangi dengan penambahan truk atau motor sedot tinja.

Keberadaan motor sedot tinja merupakan solusi untuk melayani wilayah-wilayah padat yang


49

tidak dapat dilalui truk tinja. Sasaran RPJMN maupun Permen PU yang mengamanatkan

tersedianya sistem air limbah setempat (IPLT) yang memadai sebesar 60-65 % pada tahun

2014 akan sulit dicapai. Selain sarana prasarana, masalah lainnya adalah manajemen, di mana

perlu ada penguatan struktur organisasi dan tupoksi pengelola air limbah yang lebih jelas,

serta peningkatan SDM pengelola IPLT.

Di tingkat masyarakat, kesadaran terhadap penanganan limbah yang benar juga masih harus

ditingkatkan. Meskipun 93,8% punya jamban sendiri, sisanya masih ada yang menggunakan

cubluk, sungai, kebun, selokan, WC helikopter, dll. Sebanyak 88,66% warga mempunyai

septic-tank namun 66% septic tank tak pernah dikosongkan, 20% mengosongkan, sisanya

tidak tahu kalau harus dikosongkan. Sebanyak 11,44% warga membuang air limbah dike

kolam, cubluk, sungai, dll. Sasaran RPJMN yang mentargetkan bebas buang air besar

sembarangan di akhir tahun 2014 tampaknya sulit dicapai.

Di kota-kota metropolitan dan besar secara bertahap dikembangkan sistem air limbah terpusat

(sewerage system) dengan target tersedianya akses terhadap sistem pengelolaan air limbah

terpusat (off-site) bagi 10% total penduduk, baik melalui SPAL terpusat skala kota sebesar 5%

maupun SPAL terpusat skala komunal sebesar 5%. Permen PU no 14 th 2010 menyatakan

bahwa SPM air limbah perpipaan skala komunitas / kawasan / kota sebesar 5% pada

tahun 2014. Target ini akan sulit dicapai jika tidak ada komitmen tinggi untuk membenahi

masalah ini. Hal itu terlihat dari masih lemahnya pemahaman semua pihak terhadap

pengelolaan air limbah domestik, khususnya blackwater, terbukti besaran anggaran, jumlah

dokumen perencanaan dan aturan, serta partisipasi masyarakat masih sangat minim. Untuk

mengantisipasi pertumbuhan penduduk yang cepat maka Depok harus memikirkan strategi

pengelolaan dan mulai mempersiapkan infrastruktur air limbah terpusat skala kawasan/kota.

RTRW 2012-2032 telah merancang indikasi program pengembangan sistem pengelolaan air

limbah melalui IPLT, IPAL komunal, pemisahan sistem pembuangan air rumah tangga dengan

sistem jaringan drainase, dan pengembangan pengolahan dan lokasi pengumpulan limbah

bahan beracun dan berbahaya (B3).

Dalam bidang persampahan, tantangan ke depan adalah mewujudkan Pengembangan

pengelolaan sampah perkotaan secara terpadu melalui pendekatan 4R (Reuse, Reduce,

Recycle, Replace), Pemanfaatan TPPAS Nambo, Pembangunan TPA baru Pasir Putih dan SPA

Tapos, dan Optimalisasi pengelolaan sampah menggunakan UPS.

Ketersediaan infrastruktur perkotaan berupa Penerangan Jalan Umum (PJU) memiliki

fungsi keamanan, ekonomi dan estetika. Sampai tahun 2017, cakupan pelayanan PJU mampu

melampaui target yang telah ditetapkan (24.96%), yaitu sudah mencapai 33.27%. Namun

sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap penerangan jalan umum yang

semakin meningkat sebagai upaya untuk menunjang keamanan, keselamatan dan menunjang

estetika lingkungan, perlu dilakukan penyediaan Penerangan Jalan Umum yang lebih

memadai.


50

Dari segi kebencanaan, Kota Depok memiliki potensi resiko bencana yang tidak terlalu

tinggi, dengan jumlah kawasan rawan bencana alam mencapai 96.394 Ha (31,36%) meliputi

kawasan rawan bencana banjir, kawasan rawan longsor, dan kawasan rawan bencana

kebakaran. Perlindungan terhadap kawasan rawan bencana alam perlu dilakukan untuk

melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun

secara tidak langsung oleh perbuatan manusia.

6) Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan

pengendalian pemanfaatan ruang. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa

Barat, Kota Depok diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sebagai kawasan andalan

dengan keunggulan bidang perdagangan dan jasa. Terkait dengan letak kota, Depok

berkembang menjadi “Dormitory Town” bagi Kota Jakarta yang merupakan Pusat

Pemerintahan.

Masalah utama penataan ruang kota adalah implementasi dilapangan yang sering meleset.

Oleh sebab itu upaya pengawasan dan pengendalian harus lebih diintensifkan. Tantangan

bidang penataan ruang makin besar karena harus menyediakan ruang untuk sektor informal,

lansia, pejalan kaki dan penyandang cacat selain ruang publik atau RTH sebagaimana

diamanatkan oleh UU Tataruang. Ruang publik adalah ruang yang dapat diakses oleh

penduduk kota secara bebas, dapat membentuk suasana vibrant yang hangat dan egaliter

(sama bagi semua penduduk kota). Tetapi pandangan tentang ruang publik saat ini telah

bergeser dengan munculnya pemikiran ruang kota sebagai faktor produksi di mana yang

dilihat adalah nilai tukarnya (exchange value).

Arah pengembangan Kota Depok menjadi kota niaga, jasa dan pendidikan menimbulkan

dampak potensial yang kompleks dipengaruhi oleh faktor internal kota Depok dan juga faktor

eksternal Kota Depok. Potensi masalah perkotaan yang dihadapi Depok antara lain

pertumbuhan penduduk tinggi yang disebabkan oleh migrasi penduduk yang tinggi.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi menuntut tersedianya perumahan dan fasilitas lainnya

yang membutuhkan ruang kota yang tinggi pula. Pertumbuhan penduduk yang tinggi juga

berpotensi memunculkan ketidakseimbangan lingkungan hidup dengan makin sempitnya

ruang terbuka hijau.

Masalah lainnya adalah kemacetan lalu lintas, ketersediaan dan kualitas air bersih;

pengelolaan sampah domestik; kualitas udara, iklim mikro (suhu dan kelembaban); serta

bencana banjir. Alokasi kawasan permukiman dan kawasan terbangun yang dominan yaitu

sebesar 185,81 km2 (92,8%) (Sumber: KLHS RTRW Kota Depok Tahun 2011 dari Citra

Landsat Kota Depok Liputan Tanggal 22 April 2011), memberikan permasalahan

ketidakseimbangan fungsi kelestarian (Ekonomi-Sosial-Ekologi) bagi keberlanjutan

pembangunan Kota Depok.


51

7) Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Pelayanan Publik

Pelayanan publik pada hakikatnya merupakan bentuk pemberian pelayanan prima kepada

masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintahan sebagai abdi

masyarakat. Terbitnya regulasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan antara lain

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara, maupun Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan, menjadi tantangan untuk dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan

pemerintahan daerah dalam pelayanan publik.

Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, dan berwibawa merupakan salah satu agenda

pembangunan nasional sebagai upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik

melalui keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi

hukum, dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian

dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk

itu diperlukan langkah- langkah kebijakan yang terarah pada perubahan kelembagaan dan

sistem ketatalaksanaan; kualitas sumber daya manusia aparatur; dan sistem pengawasan dan

pemeriksaan yang efektif.

8) Kemampuan Keuangan Daerah

Ditinjau dari kontribusi pembentuk pendapatan daerah, realisasi Pendapatan Asli Daerah

Tahun 2017 mengalami peningkatan Rp 285.997.453.665,99 atau 31,01% dari Tahun 2016

yaitu sebesar Rp 922.297.784.280,15. Kontribusi tertinggi terhadap PAD diperoleh dari Pajak

Daerah sebesar 70,59%, disusul Lain lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar 23,48%,

Retribusi Daerah sebesar 5,26% dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

sebesar 0,66%.

Dari total penerimaan pendapatan Daerah Tahun 2017 sebesar

Rp 2.844.950.365.588,14, kontribusi terbesar berasal dari PAD yaitu 42,47%, disusul Dana

Perimbangan sebesar 40,80% dan Lain –lain Pendapatan yang Sah sebesar 16,73%.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah semakin

meningkat. Jika pada tahun tahun sebelumnya hanya berkisar 35 %, maka pada tahun 2017

ini persentase PAD mencapai 42,47% atau Rp 1.208.295.237.946,14. Dibandingkan dengan

persentase Dana Perimbangan yang mencapai 40,80% dari total pendapatan, maka

persentase PAD dan Dan Perimbangan mempunyai besaran yang cukup berimbang.

Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan RPJMD Kota

Depok 2016-2021 karena dari tahap ini akan diketahui apakah tantangan utama yang harus

diselesaikan oleh Kepala Daerah beserta jajaran SKPD selama 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya, serta dengan

mempertimbangkan kriteria yang telah ditetapkan, maka dapat diidentifikasi 10 (sepuluh) isu


52

strategis Kota Depok, sebagai berikut;

1. Infrastruktur

2. Daya saing dan Ketahanan Ekonomi

3. Kualitas Lingkungan Hidup

4. Ekonomi Kreatif dan UMKM Berbasis Potensi Lokal

5. Tata Kota

6. Ketahanan Keluarga dan Sosial Kemasyarakatan

7. Ketimpangan

8. Kemiskinan dan Pengangguran

9. Kesehatan

10. Kualitas Sumber Daya Manusia

1.7 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Depok Tahun 2017 disusun dengan sistematika penulisan sebagai

berikut:

RINGKASAN EKSEKUTIF

Menguraikan tentang penerapan sistem akuntabilitas kinerja, pencapaian kinerja sasaran,

kendala dan hambatan, anggaran serta strategi pemecahan masalah.

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, kedudukan,

susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah

Kota Depok, serta sistematika penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kota Depok Tahun

2017

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan tentang aspek Rencana Strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 yaitu visi, misi, tujuan dan sasaran

strategis serta Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Depok Tahun 2017

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan capaian kinerja organisasi meliputi pencapaian kinerja sasaran, pencapaian

kinerja tujuan, pencapaian kinerja lainnya, dan capaian realisasi anggaran.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi, kendala dan hambatan

dalam pencapaian kinerja, langkah perbaikan tindak lanjut hasil rekomendasi penilaian

kinerja Tahun 2017 serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk

meningkatkan kinerja.


53

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Pemerintah Kota Depok Tahun 2016-2021

ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-

2021, yang merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

2005 – 2025, sebagai tahap yang diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan daerah

secara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing perekonomian

daerah yang ditopang oleh kuatnya kemandirian dan keunggulan daerah; ditujukan untuk

mencapai kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kota Depok yang lebih baik, sehingga dapat

meningkatkan kontribusi Kota Depok terhadap pencapaian pembangunan baik dalam konteks

provinsi maupun nasional; fokus pembangunan lebih diorientasikan bagaimana mewujudkan Kota

Depok keluar dari status sebagai daerah kantong kemiskinan. RPJMD Kota Depok Tahun 2016-

2021 tersebut, kemudian menjadi dokumen acuan dalam penyusunan rencana tahunan berupa

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis SKPD dan menjadi dasar

penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Depok.

Dalam rangka mendorong penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil

dan berbasis kinerja, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan

peluang serta isu-isu strategis, maka Pemerintah Kota Depok periode 2016-2021 telah

menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja untuk mencapai

core area prestasi sebagai ukuran pencapaian visi Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius.

BAB II

Pe

ren

ca

na

an

K

erj

a


54

Visi Pemerintah Kota Depok

Visi Pemerintah Kota Depok Periode 2016 – 2021 adalah:

Terwujudnya Kota Depok Yang Unggul Nyaman dan

Religius

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Terwujudnya : Suatu kondisi akhir Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius.

Kota Depok : Satu kesatuan wilayah dan masyarakat dengan segala potensi dan sumberdaya dalam sistem Pemerintahan

Kota Depok.

Unggul : Menjadi yang terbaik dan terdepan dalam memberikan pelayanan publik, memiliki Sumber Daya Manusia yang

sejahtera, kreatif dan berdaya saing yang Bertumpu Pada Ketahanan Keluarga.

Nyaman : Terciptanya suatu kondisi ruang Kota yang Bersih, Sehat, Asri, Harmonis, Berwawasan Lingkungan, Aman dan

Ramah bagi Kehidupan Masyarakat

Religius : Terjaminnya Hak Hak Masyarakat dalam menjalankan Kewajiban Agama bagi masing – masing Pemeluknya,

yang terjamin dalam peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kemuliaan dalam akhlaq,

Moral dan etika serta berwawasan kenegaraan dan kebangsaan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.


55

B. Misi Pemerintah Kota Depok

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan kondisi dan

permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang

dimiliki, maka ditetapkan 5 (Lima) misi sebagai berikut.

Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.

Mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing.

Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan.

Membangun infrastruktur dan ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan dan

ramah keluarga.

Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan

menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup

berbangsa dan bernegara.

C. Tujuan serta Sasaran Strategis Sebelum dan Setelah Reviu

Tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah yang hendak dicapai pada tahun 2017

disusun mengacu RPJMD Kota Depok Tahun 2016 - 2021. Menindaklanjuti hasil evaluasi

akuntabilitas kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi, dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada

hasil telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap beberapa sasaran dan

indikator kinerja utama yang ada dalam RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021, yang semula

berjumlah 21 sasaran menjadi 15 sasaran dan indikator kinerja sasaran yang semula

sebanyak 36 indikator kinerja menjadi 26 indikator kinerja, yang kemudian ditetapkan

dalam Keputusan Wali Kota Depok Nomor 821.29/67/Kpts/Ortala/Huk/2018 tentang

Penetapan Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota

Depok Tahu 2016-2021 untuk Tahun 2019-202.

Berikut pada tabel 2.1 disajikan mengenai hubungan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis

pembangunan sebelum dan sesudah reviu berdasarkan dokumen RPJMD Kota Depok Tahun

2016-2021.


56

Tabel 2.1

Penjabaran Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Pembangunan

Visi : Terwujudnya Kota Depok Yang Unggul, Nyaman dan Religius

Tujuan Sebelum

Reviu

Tujuan Setelah

Reviu

Sasaran Strategis

Sebelum

Sasaran Strategis

Setelah Reviu

Misi 1 : Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik yang Profesional dan transparan

1 1. Meningkatkan

kualitas pelayanan

publik yang

professional.

1. Meningkatkan

Kualitas Pelayanan

1 1. Meningkatkan Standar

Pelayanan Publik

2. Meningkatkan

Tata Kelola

Pemerintahan

yang baik dan

transparan.

2 1. Meningkatnya kualitas

manajemen

pemerintahan yang

akuntabel.

2. Terwujudnya proses

pelayanan publik yang

cepat, tepat dan

transparan.

Meningkatnya kualitas

manajemen

pemerintahan dalam

pelayanan publik

Misi 2 : Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kreatif dan Berdaya saing

2 1. Meningkatkan

kualitas Sumber

Daya Manusia yang

memiliki

kompetensi serta

kreativitas

Meningkatkan

kualitas Sumber

Daya Manusia yang

kreatif dan berdaya

saing

3 1. Meningkatnya akses

layanan pendidikan.

2. Meningkatnya

pengetahuan masyarakat

dan kualitas layanan

pendidikan.

3. Terwujudnya kawasan

pendidikan tinggi, pusat

riset inovasi nasional,

internasional dan sebagai

pusat inkubator

pemerintah daerah.

4. Berkembangnya potensi

pemuda kreatif berbasis

komunitas.

5. Berkembangnya dan

meningkatnya prestasi

olahraga, seni budaya.

1. Meningkatnya

kualitas dan akses

layanan pendidikan

2. Meningkatnya derajat

kesehatan

masyarakat

3. Terbangunnya

ketahanan keluarga

dan kesejahteraan

sosial

4. Berkembangnya

potensi dan

kreatifitas


57


Tujuan Sebelum

Reviu

Tujuan Setelah

Reviu

Sasaran Sebelum

Strategis

Sasaran Strategis

Setelah Reviu

2. Meningkatkan

derajat kesehatan

masyarakat;

4 1. Terwujudnya

pelayanan kesehatan

yang berkualitas

menuju smart healthy

city.

2. Meningkatnya

jaminan kesehatan

universal.

3. Membangun

ketahanan keluarga

sebagai basis

peningkatan

kualitas Sumber

Daya Manusia.

5 Meningkatnya kualitas

kehidupan keluarga dan

kesejahteraan sosial

masyarakat.

Misi 3 : Mengembangkan Ekonomi yang Mandiri, Kokoh dan Berkeadilan

3 1. Meningkatkan

penciptaan

lapangan kerja

yang layak, dengan

penekanan pada

sektor niaga, jasa

dan ekonomi

kreatif.

Mengembangkan

kemandirian

ekonomi lokal yang

kokoh dan

berkeadilan

6 1. Meningkatnya

kapasitas Usaha

Mikro, Kecil dan

Menengah (UMKM).

2. Terbangunnya pusat-

pusat pertumbuhan

ekonomi Kota dan

pengembangan

klaster ekonomi

kreatif .

3. Meningkatnya

kualitas pelayanan

perijinan usaha dan

investasi melalui

pelayanan yang cepat

dan trasparan.

1. Mendorong

pertumbuhan

ekonomi masyarakat

yang berkualitas.

2. Meningkatnya

pemerataan

pendapatan dan

kesejahteraan

masyarakat

3. Meningkatnya

ketersediaan dan

terjaganya kestabilan

harga bahan pangan


58


Tujuan Sebelum

Reviu

Tujuan Setelah

Reviu

Sasaran Strategis

Sebelum Reviu

Sasaran Strategis

Setelah Reviu

2. Meningkatkan

pemerataan

pendapatan dan

kesejahteraan

masyarakat.

3. Meningkatkan

aktivitas ekonomi

berbasis potensi

lokal.

7 1. Meningkatnya partisipasi

penduduk usia kerja pada

sektor jasa, niaga dan ekonomi

kreatif.

2. Meningkatnya pertumbuhan

wirausaha baru dan

penyediaan fasilitasi

permodalan kerja yang

fleksibel dan terjangkau.

3. Meningkatnya peran koperasi

dalam pengembangan

ekonomi masyarakat.

1. Meningkatnya

perekonomian dan perluasan

pengembangan ekonomi

wilayah daerah berbasis

pemanfaatan potensi lokal.

2. Meningkatnya kapasitas

fiskal daerah.

3. Meningkatnya penerapan

teknologi dan inovasi dalam


hijau dan ekonomi kreatif

untuk meningkatkan nilai

tambah dan daya saing

ekonomi lokal.

4. Meningkatnya sinergi

pembiayaan Pusat, Propinsi

dan Daerah.


59

Misi 4 : Membangun Infrastruktur dan Ruang Publik yang Merata, Berwawasan Lingkungan

dan Ramah Keluarga

4 1. Mengintegrasikan

infrastruktur

transportasi publik intra

dan ekstra wilayah;

1. Meningkatkan

kualitas dan

kapasitas

infrastruktur

transportasi

9 1. Meningkatnya kualitas dan

kuantitas jalan, baik jalan

arteri maupun kolektor.

2. Terciptanya sistem

transportasi yang

terintegrasi dengan wilayah

Jabodetabek dan sistem

angkutan kota yang aman,

nyaman dan terjangkau

Meningkatknya

kualitas dan kuantitas

sarana dan prasarana

transportasi

2. Mewujudkan ruang kota

yang nyaman dan

atraktif.

2. Mewujudkan

ruang kota yang

nyaman dan

ramah keluarga

1

0

1. Meningkatnya ketersediaan

ruang terbuka hijau;

2. Terwujudnya Perencanaan,

pemanfaatan dan

pengendalian tata ruang

kota yang konsisten.

1. Terwujudnya

perencanaan,

pemanfaatan dan

pengendalian tata

ruang kota

2. Meningkatnya

kualitas sarana dan

prasarana

Perumahan dan

Permukiman

3. Menanggulangi banjir

dan menjaga ketahanan

air kota.

3. Meningkatkan

kualitas dan

kapasitas

infrastruktur

keairan

1

1

1. Meningkatnya pengendalian

banjir.

2. Meningkatnya keberlanjutan

dan ketersediaan air untuk

memenuhi kebutuhan

masyarakat.

Meningkatnya jaringan

pengendalian banjir dan

keberlanjutan

ketersediaan air

4. Meningkatkan kualitas

sarana dan prasarana

permukiman.

4. Meningkatkan

kualitas

lingkungan

hidup

1

2

1. Tertatanya permukiman dan

kawasan permukiman

kumuh perkotaan.

2. Meningkatnya penyediaan

perumahan vertikal bagi

Masyarakat berpenghasilan

rendah yang terintegrasi

dengan infrastruktur sosial,

ekonomi dan keberagamaan

1. Meningkatnya

kualitas pengelolaan

air limbah;

2. Terkendalinya tingkat

pencemaran

lingkungan hidup;

3. Terwujudnya depok

sebagai kota bersih

(zero waste city)

4. Tersedianya ruang

terbuka hijau yang

nyaman dan ramah

keluarga


60

5. Meningkatkan

pengelolaan lingkungan

secara terpadu dengan

melibatkan masyarakat.

1

3

1. Terwujudnya Depok sebagai

kota bersih(zero waste city).

2. Terwujudnya pengelolaan

limbah secara terpadu dan

ramah lingkungan.

3. Meningkatnya kualitas

lingkungan hidup.


61


Tujuan Sebelum Reviu Tujuan Setelah

Reviu

Sasaran Strategis Sasaran

Strategis

Setelah Reviu

Misi 5 : Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan menjaga

kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa da bernegara

5 Meningkatkan

kehidupan beragama,

sosial dan

kemasyarakatan yang

harmonis dan dinamis.

Meningkatkan

integrasi sosial

berlandaskan nilai -

nilai agama dan

kebangsaan

14 1. Meningkatnya kualitas

kehidupan keberagamaan di

rumah tangga, sekolah dan

masyarakat ;

2. Meningkatnya keharmonisan

dan kohesi sosial di masyarakat

yang dicirikan dengan

semangat gotong royong dan

toleransi;

3. Meningkatnya pelayanan sosial

keagamaan di masyarakat.

Meningkatkan kualitas

kehidupan

bermasyarakat dengan

membangun kesadaran

berbangsa dan

bernegara.

15 1. Meningkatnya rasa kebanggaan

akan Indonesia dan semangat

bela negara dalam menjaga

keutuhan NKRI;

2. Tumbuhnya kemampuan

kepemimpinan dan kepeloporan

di kalangan pelajar, mahasiswa

dan pemuda dengan melibatkan

institusi pendidikan dan

organisasi kepemudaan;

1. Meningkatnya

Kohesi Sosial

2. Meningkatnya

Toleransi dalam

kehidupan

beragama


62

2.2 Indikator Kinerja Pembangunan

Sebagai tolok ukur kinerja pembangunan Kota Depok selama periode waktu

tahun 2016-2021, ditetapkan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

yang terdiri dari Indikator Kinerja Makro Tujuan Pembangunan

Daerah serta Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran

keberhasilan pencapaian sasaran strategis untuk mencapai Visi dan Misi

Pemerintah Kota Depok Tahun 2016-2021.

A. Indikator Kinerja Makro Tujuan Pembangunan

Indikator kinerja makro tujuan pembangunan daerah merupakan suatu

ukuran keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan secara makro dari

visi dan misi dari RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021.

RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021 telah menetapkan 4 (empat) tujuan yang

telah dilengkapi dengan sebanyak 29 ukuran keberhasilan (indikator) yang

merepresentasikan tercapai/terwujud atau tidaknya tujuan yang ditetapkan,

disertai dengan target keberhasilan kinerja yang harus dicapai setiap tahunnya.

Berikut pada tabel 2.2 disajikan 4 (empat) tujuan pembangunan untuk setiap

misi RPJMD, beserta uraian indikator makro ukuran keberhasilan (indikator)

serta target keberhasilan kinerja makro pembangunan tahun 2017 berdasarkan

dokumen RPJMD Tahun 2016-2021.


63

Tabel 2.2

Target Indikator Kinerja Makro Tujuan Pembangunan Tahun 2016-2021

MISI INDIKTOR

KINERJA

KONDISI

AWAL

(2015)

TARGET KINERJA KONDISI

AKHIR

(2021) 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Misi I :

Meningkatkan

Kualitas

Pelayanan Publik

yang Profesional

dan transparan

survey kepuasan

masyarakat

80.66

(baik)

baik baik baik baik baik baik baik

Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP

Meningkatkan

Kapabilitas APIP

Initial

(level 1)

Initial

(level 1)

Infrastruktur

(level2)

Infrastruktur

(level2)

Integrated

(level3)

Integrated

(level3)

Integrated

(level3)

Integrated

(level3)

Predikat SAKIP CC CC B B BB BB A A

Sistem Pelayanan

Pemerintah

berbasis IT

5 OPD

(43%)

2 OPD

(55%)

4 OPD (77%) 4 OPD (87%) 4 OPD

(90%)

4 OPD

(95%)

4 OPD

(98%)

4 OPD

(98%)

Misi II :

Mengembangkan

Sumber Daya

Manusia yang

Kreatif, dan

Berdaya Saing

Meningkatnya

Indeks

Pendidikan

73.2746 74.39 75.53 76.67 77.82 78.97 80.14 80.14

Meningkatnya

Angka Partisipasi

Kasar (APK)

SD/MI/SDLB

100.25% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Meningkatnya

Angka Partisipasi

Kasar (APK)

SMP/MTs/SMPLB

83.82% 83.87% 83.92% 83.97% 84.02% 84.07% 84.12% 84.12%

Meningkatnya

Angka

Melanjutkan

Sekolah Tingkat

SD/MI/SDLB

78.56% 80.85% 83.14% 85.43% 87.72% 90.01% 92.30% 92.30%

Rata-rata Nilai

Ujian Sekolah

SD/SDLB/MI/Pake

t A minimal 6,5

5.68 6,50 6.80 7.10 7.40 7.70 8.00 8.00

Rata-rata Nilai

Ujian Nasional

SMP/SMPLB/MTs/

Paket B minimal

6,5

6,04 6,50 6.80 7.10 7.40 7.70 8.00 8.00

Rata-rata Nilai

Ujian Nasional

Pendidikan

Kesetaraan Paket

C minimal 6.5

5,60 5,75 5,90 6,05 6,20 6,35 6,50 6,50

Meningkatnya

persentaseSekola

h berakreditasi

minimal B

90% 93% 95% 96% 97% 98% 100% 100%

Meningkatnya

persentase

Lembaga PAUDNI

yang

terakreditasi

38.53

49.67

60.80

71.94

83.07

94.21

100

100


64

MISI INDIKTOR

KINERJA

KONDISI

AWAL

(2015)


AKHIR

(2021) 2016 2017 2018 2019 2020 2021

meningkatnya

persentase PTK

berkualifikasi

S1/D4

89.55

89.60

89.65

89.70

89.75

89.80

89.85

89.85

persentase minat

baca masyarakat

NA 30% 35% 40% 45% 50% 55% 55%

Cakupan

kerjasama

dengan

perguruan tinggi

NA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

persentase

organisasi

komunitas

kepemudaan

yang kreatif dan

mandiri

50%

50%

58%

72%

83%

93%

100%

100%

Jumlah Prestasi

olahraga

(cabang)

15 18 20 25 27 30 32 32

Jumlah prestasi

seni

budaya(jenis)

0 0 5 6 7 7 7 7

Tingkat Tatanan

kota sehat

2 2 4 6 7 7

Angka kematian

bayi (orang)

63 63 60 60 58 58 56 56

Angka kematian

ibu (orang)

14 14 14 13 13 13 13 13

Prevalensi gizi

buruk (peresn)

0.00% 0.06% 0.06% 0.06% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05%

cakupan

pelayanan

kesehatan

peserta JKN

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Peringkat Kota

Layuak Anak

Madya madya nindya nindya utama utama KLA KLA

IPG/IDG

PMKS yang

ditangani

33,7% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 60%

Penerapan

dimensi Kota

Ramah Lansia

0 2 2 4 4 6 6 6

Laju

pertumbuhan

penduduk

3.57% 3.50% 3.43% 3.36% 3.29% 3.22% 3.15% 3.15%

TFR (Total Fertilty

Rate)

2.16 2.13 2.1 2.07 2.04 2.02 2.01 2.01

Angka Perceraian 3.195

kasus

2500

kasus 2500 kasus 2500 kasus 2500

kasus 2500

kasus 2500 kasus 2500 kasus

Misi III :

Mengembangkan

Ekonomi yang

Mandiri, Kokoh,

dan Berkeadilan

Jumlah UMKM

mandiri

600

UMKM

600 606 612 618 624 630 630

Kontribusi PDRB

Ekonomi Kreatif

(%)

11,86 11,99 12,12 12,25 12,38 12,42 12,55 12,55


65

MISI INDIKTOR

KINERJA

KONDISI

AWAL

(2015)


AKHIR

(2021) 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kontribusi sektor

perdagangan

terhadap PDRB

Kota (%)

21.89 22.52 23.07 23.54 24.06 24.63 25.03 25.03

SKM pasar rakyat

(point)

72,83 81,35 81,35 81,35 81,35 81,35 81,35 81,35

SKM Pelayanan

perizinan (point)

81,85 81,95 82 82,01 82,02 82,03 82,04 82,04

Kenaikan Nilai

Investasi per

tahun (Milyar)

4,823.00

5,064.15

5,317.36

5,583.23

5,862.39

6,155.51

6,463.28

6,463.28

Tingkat

partisipasi

Angkatan Kerja

(TPAK)

63,34 % 63.97% 64.57% 65.17% 65.80% 66.40% 66.97% 66.97%

LPE 7,09 7,59 7,56 7,50 7,50 7,67 7.31 7.31

indeks Gini Rasio 0,365 0.364 0.366 0.362 0.362 0.361 0.36 0.36

Persentase

Koperasi Aktif %

64% 71% 78% 85% 92% 99% 100% 100%

Persentase

Koperasi sehat

13% 16% 19% 23% 26% 29% 32% 32%

Persentase

Peningkatan

Volume Usaha

Koperasi.

59% 67% 75% 83% 92% 95% 100% 100%

PDRB Kota

(dalam juta

rupiah)

48,316,116.

52

54,191,48

9.97

60,582,949.4

6

67,510,300.4

4

74,950,24

5.71

83,132,915.

01

91,657,605.

57

91,657,605.

57

Kontribusi PDRB

Pertanian

terhadap PDRB

Kota

1,46 % 1,44 % 1,41 % 1,39 % 1,38 % 1,36 % 1,36 % 1,36 %

Jumlah

Kunjungan

Wisata

9,987

1,5 juta 2 juta 2,5 juta 3 juta 3,5 juta 4 juta 4 juta

Kontribusi PDRB

Perdagangan

terhadap PDRB

kota

21,89 % 22,52 % 23.07% 23,54 % 24,06 % 24,63 % 25,03 % 25,03 %

Persentase PAD

terhadap

Pendapatan

Daerah

29,10% 34,18% 36,10% 36,59% 37,40% 37,82% 38,76% 38,76%

PDRB Hijau (Rp)

51,191,48

9.97

57,582,942.4

6

64,510,300.4

4

71,950,245

.71

80,132,915.

01

88,657,605

.57

88,657,605

.57

APBD, APBDP,

APBN,

Pemerintah

daerah lainnya

3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis

Misi IV :

Membangun

Infrastruktur dan

Ruang Publik

yang Merata,

Tingkat kondisi

jalan kota baik

dan sedang

98.22% 98.51% 98.81% 99.11% 99.40% 99.70% 100% 100%

Persentase

terhubungnya

93,98% 93,98% 93,98% 95,18% 96,76% 98,36% 99,99% 99,99%


66

MISI INDIKTOR

KINERJA

KONDISI

AWAL

(2015)


AKHIR

(2021) 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Berwawasan

Lingkungan, dan

Ramah Keluarga

pusat-pusat

kegiatan dan

pusat produksi

Kecepatan rata-

rata kendaraan di

jalan utama

32 km/jam 33.8

km/jam

35.9 km/jam 37.3 km/jam 38.4

km/jam

40.2

km/jam

45.1

km/jam

45.1

km/jam

Rasio volume per

kapasitas jalan di

jalan utama

0.83 0.78 0.75 0.72 0.7 0.68 0.65 0.65

Modal share

(pangsa moda

transportasi)

angkutan umum

21.86% 23.38% 25.01% 26.75% 28.61% 30.61% 32.74% 32.74%

Persentase luas

ruang terbuka

hijau publik

10.06% 10.46% 10.86% 11.26% 11.66% 12.06% 13.00% 13.00%

Persentase ruang

terbuka hijau

publik yang

tertata

18.22% 18,28% 18,8% 19,41% 19,99% 20.59% 21.28% 21.28%

Ketaatan

terhadap RTRW

5% 5% 10% 50% 55% 60% 65% 65%

Luas genangan

(lebih dari 30 cm,

selama 2 jam)

133,76 ha 122.61 ha 111.46 ha 100.31 ha 89.16 ha 78.01 ha 66.88 ha 66.88 ha

Persentase

penduduk yang

mendapatkan

akses air minum

yang aman;

73.58% 72.09% 73.25% 76.79% 81.95% 86.83% 87.00% 87.00%

persentase

tersedianya air

baku untuk

kebutuhan pokok

sehari-hari

19.90% 30.20% 37.00% 38.30% 53.40% 53.00% 51.20% 51.20%

Persentase

tersedianya air

irigasi untuk

pertanian rakyat

pada sistem

irigasi kota Depok

70.04% 70.04% 75.04% 80.04% 85.04% 90,04% 95.04% 95.04%

Rasio

permukiman

layak huni

97,28% 97,28% 97,48% 97,68% 97,88% 97,90% 97,92% 97,92%

persentase

rumah layak huni

98.16% 98.69% 98.96% 99.23% 99.50% 99.70% 100.00% 100.00%

persentase

pengurangan

sampah di

sumber;

9.7% 11.2% 12.7% 14.2% 15.7% 17.2% 20.00% 20.00%

persentase

sampah

tertangani

63.70% 66% 68.7% 71.5% 74.5% 77.5% 80.0% 80.0%

Volume lumpur

tinja yang diolah

30 60 60 228 270 321 375 375


67

MISI INDIKTOR

KINERJA

KONDISI

AWAL

(2015)


AKHIR

(2021) 2016 2017 2018 2019 2020 2021

di IPLT (m3/hari);

persentase

penduduk

terlayani sistem

air limbah yang

memadai

73.49% 73.62 73.88 74.13 74.37 74.6 74.82 74.82

Indeks Kualitas

Lingkungan

Hidup

NA 50 51 53 55 57 60 60

Misi V :

Mewujudkan

kesadaran

masyarakat

untuk

melaksanakan

nilai-nilai agama

dalam kehidupan

berbangsa dan

bernegara

Rumah

tangga,sekolah

dan masyarakat

yang terbina

5% 5% 6% 8% 10% 15% 17% 17%

Jumlah partisipasi

masyarakat/kelo

mpok masyarakat

dalam aktivitas

sosial, dan

pembangunan

5% 5% 10% 15% 20% 22% 25% 25%

Prevalensi

Penyalahgunaan

Narkoba

menurun

jumlah Lembaga

sosial

keagamaan,

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Institusi dan

lembaga dalam

pembinaan dan

pelatihan bela

negara

74.40% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase

penanganan

gangguan

ketertiban

masyarakat

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

jumlah

keikutsertaan

institusi

pendidikan dan

organisasi

kepemudaan

24 OKP 24 OKP 28 OKP 35 OKP 40 OKP 44 OKP 48 OKP 48 OKP

Sumber : RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021


68

B. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih

meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Depok dan Satuan Kerja

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Depok, maka telah

ditetapkan Keputusan Wali Kota Depok Nomor 821.29/73/kpts/ortala/Huk/2017

tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama RPJMD diLingkungan Pemerintah

Kota Depok Tahun 2016-2021, yang penyusunannya dilakukan berdasarkan

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja

Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dokumen perencanaan terutama indikator

yang diupayakan lebih baik dan berorientasi hasil, sekaligus menindaklanjuti

hasil evaluasi AKIP, maka telah dilaksanakan reviu terhadap sasaran dan

Indikator Kinerja Sasaran yang telah ditetapkan melalui Keputusan WaliKota

Depok Nomor: 821.29/67/KPTS/Huk/2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja

Utama Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kota DepokTahun

2016-2021, untuk tahun 2019-2021, sehingga terdapat penyesuaian sasaran dari

semula 21 sasaran menjadi 14 sasaran dan indikator kinerja sasaran semula

berjumlah 36 indikator kinerja sasaran menjadi 29 indikator kinerja sasaran.

Guna mengukur pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan,

berikut disajikan pada tabel 2.3 mengenai Indikator Kinerja Utama untuk

tingkat Pemerintah Daerah untuk setiap sasaran pembangunan berdasarkan

Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun 2016-

2021 yang ditetapkan dalam Peraturan WaliKota Depok Nomor

821.29/73/kpts/Ortala/Huk/2017 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator

Kinerja Utama RPJMD Di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun 2016-2021.


69

Tabel 2.3

INDIKATOR KINERJA UTAMA KOTA DEPOK TAHUN 2016-2021

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA KETERANGAN

1 2 3

MISI I : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan

Transparan

Meningkatnya standar

pelayanan publik

1 Survey Kepuasan

Masyarakat (SKM)


manajemen pemerintahan

yang akuntabel

2 Predikat SAKIP

MISI II : Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kreatif, dan Berdaya

Saing

Meningkatnya akses

layanan pendidikan

3 Meningkatnya Indeks

Pendidikan

4 Meningkatnya Angka

Melanjutkan Sekolah

Tingkat SD/MI/SDLB

Meningkatnya

pengetahuan masyarakat

dan kualitas layanan

pendidikan

5 Rata-rata Nilai Ujian

Sekolah SD/SDLB/MI/Paket

A minimal 6,5


Nasional

SMP/SMPLB/MTs/Paket B

minimal 6,5


Nasional Pendidikan

Kesetaraan Paket C

minimal 6.5

8 Meningkatnya

persentaseSekolah

berakreditasi minimal B

9 Meningkatnya persentase

Lembaga PAUDNI yang


70

terakreditasi

10 persentase minat baca

masyarakat

Terwujudnya pelayanan

kesehatan yang

berkualitas menuju smart

healthy city.

11 Tingkat Tatanan kota sehat

12 Angka kematian bayi

(orang)

13 Angka kematian ibu

(orang)

14 Prevalensi gizi buruk

(persen)


kehidupan keluarga dan


masyarakat

15 Peringkat Kota Layak Anak

16 Indeks Pembangunan

Gender (IPG)

17 Indeks Pemberdayaan

Gender (IDG)

18 PMKS yang ditangani

19 Penerapan dimensi Kota

Ramah Lansia

MISI III : Mengembangkan Ekonomi yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan

Terbangunnya pusat-pusat

pertumbuhan ekonomi

Kota dan pengembangan

klaster ekonomi kreatif .

20 Kontribusi PDRB Ekonomi

Kreatif (%)

21 Kontribusi sektor

perdagangan terhadap

PDRB Kota (%)

Meningkatnya partisipasi

penduduk usia kerja pada

sektor jasa, niaga dan

ekonomi kreatif

22 Tingkat partisipasi

Angkatan Kerja (TPAK)

Meningkatnya peran

koperasi dalam


masyarakat

23 Persentase Koperasi Aktif

Meningkatnya

perekonomian dan

perluasan pengembangan

ekonomi wilayah daerah

berbasis pemanfaatan

potensi lokal,

24 Kontribusi PDRB Pertanian

terhadap PDRB Kota

25 Kontribusi PDRB

Perdagangan terhadap

PDRB kota


71

Misi IV : Membangun Infrastruktur dan Ruang Publik yang Merata, Berwawasan

Lingkungan, dan Ramah Keluarga

Meningkatnya kualitas dan

kuantitas jalan, baik jalan

arteri maupun kolektor;

26 Tingkat kondisi jalan kota

baik dan sedang

Terciptanya Sistem

Transportasi yang

terintegrasi dengan

wilayah Jabodetabek dan

sistem angkutan Kota

yang aman, nyaman dan

terjangkau

27 Rasio Volume per kapasitas

jalan di jalan utama

Meningkatnya

ketersediaan ruang

terbuka hijau

28 Persentase luas Ruang

terbuka hijau publik

Meningkatnya

Pengendalian Banjir

29 Luas Genangan

( Lebih dari 30 cm selama

2 jam )

Meningkatnya

Keberlanjutan dan

ketersediaan air untuk

memenuhi kebutuhan

masyarakat

30 Persentase penduduk yang

mendapatkan akses air

minum yang aman

Tertatanya permukiman

dan kawasan permukiman

kumuh perkotaan

31 Persentase permukiman

yang layak huni

Meningkatnya

ketersediaan Perumahan

bagi masyarakat

berpenghasilan rendah

yang terintegrasi dengan

infrastruktur social,

ekonomi, dan

keberagaman.

32 Persentase Rumah Layak

Huni

Terwujudnya Depok

sebagai Kota Bersih ( Zero

Waste City )

33 Persentase Sampah

Tertangani

Terwujudnya pengelolaan

limbah domestic secara

terpadu dan ramah

lingkungan

34 Persentase penduduk

terlayani sistem air limbah

yang memadai


72


lingkungan hidup

35 Indeks Kualitas Lingkungan

Hidup

Misi V : Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam melaksanakan Nilai-nilai

Agama dan Menjaga Kerukunan antar Umat Beragama Serta Kesadaran Hidup

Berbangsa dan Bernegara


kehidupan keberagamaan

rumah tangga, sekolah

dan masyarakat ,

36 Rumah tangga, sekolah

dan masyarakat yang

terbina

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Perjanjian Kinerja merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi yang

menjadi dasar penilaian dalam evaluasi kinerja, sebagai dasar

dalam penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi, sebagai dasar melakukan monitoring, evaluasi dan

supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja, serta sebagai dasar

dalam penetapan sasaran kinerja pegawai sebagaimana amanat dari

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Dalam rangka

mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,

akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami

sampaikan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang merupakan ikhtisar

rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2017 pada tabel 2.4

berikut ini:


73

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Depok

Tahun 2017

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2017

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan

1 Meningkatnya Standar Pelayanan

Publik

1 Survey kepuasan Masyarakat ( SKM ) Baik

2 Meningkatnya Kualits Manajemen

Pemerintahan yang akuntabel

2 Predikat SAKIP B

Misi 2 : Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kreatif dan Berdaya Saing

3 Meningkatnya Akses Layanan

Pendidikan

3 Meningkatnya Indeks Pendidikan 75.53

4 Meningkatnya Angka melanjutkan Sekolah Tingkat

SD/MI/SDLB

83.14 %

4 Meningkatnya Pengetahuan

Masyarakat dan Kualitas Layanan

Pendidikan

5 Rata rata Nilai Ujian Sekolah SD/MI/SDLB \Paket A

minimal 6,5

6.80

6 Rata rata Nilai Ujian Sekolah SMP/SMPLB/MTs/Paket B

minimal 6,5

6.80

7 Rata rata Nilai Ujian nasional Pendidikan Kesetaraan

Paket C minimal 6,5

5.9

8 Meningkatnya Persentase Sekolah Berakreditasi

minimal B

95 %

9 Meningkatnya Persentase Lembaga PAUDNI yang

terakreditasi

60.80

10 Persentase Minat Baca masyarakat 35 %

5 Terwujudnya Pelayanan Kesehatan

yang berkualitas menuju Smart

Healthy City

11 Tingkat Tatanan Kota Sehat 4

12 Angka kematian Bayi ( Orang ) 60

13 Anghka Kematian Ibu ( orang ) 14

14 Prevalensi Gizi Buruk ( Persen ) 0.06 %


74


6 Meningkatnya kualitas kehidupan

keluarga dan kesejahteraan social

masyarakat

15 Peringkat Kota Layak Anak Nindya

16 Indeks Pembangunan Gender ( IPG ) 92.01

17 Indeks Pemberdayaan Gender ( IDG ) 81.33

18 PMKS yang tertangani 40%

19 Penerapan dimensi Kota Ramah Lansia 2

Misi 3 : Mengembangkan Ekonomi yang Mandiri, Kokoh dan berkeadilan

7 Terbangunnya Pusat – pusat

pertumbuhan Ekonomi Kota dan

pengembangan Klaster Ekonomi

Kreatif

20 Kontribusi PDRB Ekonomi Kreatif ( % ) 12.12

21 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kota

( % )

23.07

Meningkatnya Partisipasi Penduduk

usia kerja pada sektor jasa, niaga dan

ekonomi kreatif

22 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ( TPAK ) 64.57 %

Meningkatnya Peran Koperasi dalam

Pengembangan Ekonomi Masyarakat

23 Persentase Koperasi Aktif 78 %

Meningkatnya Perekonomian dan

Perluasn Pengembangan Ekonomi

Wilayah Daerah Berbasis Pemanfaatn

Potensi Lokal

24 Kontribusi PDRB Pertanian terhadap PDRB Kota 1.41%

25 Kontribusi PDRB Perdagangan terhadap PDRB Kota 23.07%

Misi 4 : Mengembangkan Infrastruktur dan Ruang Publik yang Merata, Berwawasan Lingkungan dan Ramah

Keluarga

8 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas

Jalan, baik jalan arteri maupun

kolektor

26 Tingkat Kondisi jalan Kota baik dan sedang 98.81%

9 Terciptanya system transportasi yang

terintegrasi dengan wilayah

jabodetabek dan istem angkutan kota

yang aman, nyaman dan terjangkau

27 Rasio Volume per kapasitas jalan di jalan utama 0.75

10 Meningkatnya Ketersediaan Ruang

Terbuka Hijau

28 Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau 10.86%

11 Meningkatnya Pengendalian Banjir 29 Luas genanga ( Lebih dari 30 cm, selama 2 Jam ) 111.46Ha

12 Meningkatnya Keberlanjutan dan

Ketersediaan air untuk memenuhi

Kebutuhan Masyarakat

30 Persentase Penduduk yang mendapatkan akses air

minum yang aman

73.25%


75


13 Tertatanya Permukiman dan

Kawasan permukiman Kumuh

Perkotaan

31 Rasio Permukiman Layak Huni 97.48%

14 Meningkatnya Ketersediaan

Perumahan bagi Masyarakat

Berpenghasilan Rendah yang

terintegrasi dengan Infrastruktur

Sosial, Ekonomi dan Keberagaman

32 Prosentase Rumah Layak huni 98.96%

15 Terwujudnya Depok sebagai Kota

Bersih ( Zero Waste City )

33 Persentase Sampah tertangani 68.7%

16 Terwujudnya Pengelolaan Limbah

Domestik secara terpadu dan ramah

lingkungan

34 Persentase penduduk terlayani sistem air limbah

yang memadai

73.88

17 Meningkatnya Kualitas Lingkungan

Hidup

35 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 51

Misi 5 : Meningkatkan Kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai nilai agama dan menjaga kerukunan

antar umat beragma serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara

18 Meningkatnya Kualitas kehidupan

keberagaman Rumah Tangga,

Sekolah dan Masyarakat

36 Rumah Tangga, Sekolah dan MAsyarakat yang

terbina

6%

Dalam rangka pencapaian indikator sasaran tersebut, pada tahun 2017

dilaksanakan melalui sebanyak 147 program dengan jumlah anggaran belanja

langsung sebesar Rp.1.730.841.589.172.80,- yang dialokasikan untuk

membiayai program prioritas dan program penunjang pencapaian sasaran

pembangunan sebagaimana disajikan pada tabel 2.5 berikut ini


76

Table. 2.5

Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2017

NO. PROGRAM ANGGARAN (RP) %

1 Pelayanan Pengelolaan Air Limbah 18,597,023,000.00

1.07%

2 Penanggulangan Kemiskinan Terpadu 125,000,000.00 0.01%

3 Penataan dan Penggandaan Lahan 197,111,598,000.00 11.39%

4 Pengawasan Produk Pertanian, Perikanan dan

Perternakan 384,740,000.00

0.02%

5 Peningaktan dan Pengembangan Pelayanan

Terpadu 1,218,150,000.00

0.07%

6 Peningkatan Kompetensi SDM Perijinan 254,628,000.00 0.01%

7 Peningkatan Administrasi Perkantoran 3,344,500,000.00 0.04%

8 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 794,500,000.00 0.01%

9 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

110,000,000.00 2.22%

10 Peningkatan Kualitas Perencanaan

Pembangunan

385,000,000.00 0.12%

11 Pengembangan Kota Sehat 1,424,122,000.00 0.11%

12 Peningkatan Promosi Kesehatan 1,605,924,000.00 0.01%

13 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan

Rujukan

85,665,746,000.00 0.01%

14 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Menular dan Tidak Menular

5,547,409,000.00 0.03%

15 Peningkatan Kesehatan Keluarga 1,022,452,500.00 0.11%

16 Pengembangan Kota Ramah Lansia 340,818,000.00 1.57%

17 Pengembangan Kota Layak Anak 200,000,000.00 3.98%

18 Peningkatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 72,605,380,500.00 0.95%

19 Peningkatan Kesehatan Lingkungan 2,436,193,350.00 0.07%

20 Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi 4,947,935,512.00 0.03%

21 Peningkatan Sarana Prasarana Kesehatan 32,110,060,000.00 2.07%

22 Pencegahan dan Pemberantasan

Penyalahgunaan Narkoba

130,000,000.00 0.45%

23 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 976,815,500.00 0.97%

24 Pengembangan Layanan Teknologi Informatika 727,044,500.00 10.32%

25 Standarisasi Pelayanan publik 2,384,913,500.00 0.15%

26 Pembentukan, Penataan Produk Hukum dan

Kesadaran hukum dan HAM

393,164,500.00 0.05%


77




dan Keuangan

580,469,500.00 0.74%


Pembangunan

904,088,500.00 0.01%



dan Keuangan

40,000,000.00 0.25%


34 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3,700,000,000.00 0.15%

35 Pengembangan Layanan Teknologi Informatika 1,275,815,000.00 0.03%


Pembangunan

79,000,000.00 0.28%

37 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan

Rujukan

4,080,000,000.00 0.11%

38 Pengembangan dan Pengelolaan BLUD 48,066,349,904.42 0.07%

39 Standarisasi Pelayanan Publik 260,000,000.00 0.02%

40 Peningkatan Sarana Prasarana Kesehatan 90,000,000,000.00 0.00%

41 Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan

Ruang

150,000,000.00 0.02%

42 Perencanaan , Pemanfaatan dan Pengendalian

Ruang

490,000,000.00 0.25%

43 Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian

Ruang KSK Civic Center

500,000,000.00 0.04%

44 Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian

Ruang KSK SNADA

600,000,000.00 0.08%

45 Pembangunan Sarana Prasarana KSK SNADA 1,200,000,000.00 0.06%

46 pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Sarana Prasarana Pemerintahan

129,998,551,276.00 6.83%

47 Peningkatan Pengelolaan dan Layanan Air Bersih 35,210,000,000.00 2.28%

48 Pembentukan, penataan produk hukum dan


200,000,000.00 0.04%

49 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban

Masyarakat

526,771,353.00 0.15%


51 Peningkatan Administrasi Perkantoran 620,000,000.00 0.10%



78


dan Keuangan

60,000,000.00 0.05%


Pembangunan

1,000,000,000.00 0.00%

55 Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan

Jembatan

94,301,916,700.00 1.00%

56 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan

37,901,839,200.00 0.08%

57 Peningkatan Sarpras Bidang ke PUan 8,208,320,000.00 0.07%

58 Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, dan

Pemeliharaan Drainase/ gorong-gorong

18,742,144,000.00 0.04%

59 Konservasi Sumber Daya Air 40,136,000,000.00 0.07%

60 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi

dan Jaringan Pengairan Lainnya

31,383,652,000.00 0.18%

61 Peningkatan Kualitas Infrastruktur Lingkungan

Permukiman

175,303,073,000.00 0.02%

62 Penataan Permukiman Kumuh 1,738,674,000.00 0.03%


64 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan


3,207,788,000.00 0.16%





dan Keuangan

152,447,000.00 4.73%


Pembangunan

2,900,000,000.00 0.03%

70 Peningkatan Kualitas Infrastruktur Lingkungan

Permukiman

10,400,000,000.00 5.62%

71 Penataan Permukiman Kumuh 4,682,616,808.00 0.15%

72 Peningkatan Kualitas Sanitasi Lingkungan 8,000,000,000.00 0.32%

73 Pengembangan dan Pemeliharaan Perumahan

Bersusun

2,100,000,000.00 2.40%

74 Pelayanan Pengelolaan air limbah 2,000,000,000.00 0.06%

75 Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban

Masyarakat

13,894,789,040.00 0.07%



109,191,500.00 0.04%

77 Gerakan Sadar Hukum 746,198,200.00 0.05%

78 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 2,006,532,550.00 0.20%



dan Keuangan

154,000,000.00 0.92%


82 Peningkatan Kualitas Perencanaan 126,463,656.00 0.04%


79

Pembangunan

83 Penanganan Kebakaran, Bencana Alam dan

Sosial

16,489,402,500.00 0.66%

84 Peningkatan Standarisasi Pelayanan Publik 65,000,000.00 0.19%

85 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 1,124,201,000.00 0.01%




dan Keuangan

55,380,000.00 0.22%


Pembangunan

128,903,000.00 9.80%

90 Perlindungan dan Jaminan Sosial 1,952,500,000.00 0.01%

91 Peningkatan Rehabilitasi Sosial 869,000,000.00 0.00%

92 Pemberdayaan Sosial 1,540,000,000.00 0.28%

93 Penanganan Kebakaran, Bencana Alam dan

Sosial

594,000,000.00 0.09%

94 Pengembangan Kota Ramah Lansia 352,000,000.00 0.05%


Kesadaran Hukum dan HAM

110,000,000.00 0.06%



98 Peningkatan Administrasi perkantoran 1,177,000,000.00 0.46%



dan Keuangan

55,000,000.00 0.07%


Pembangunan

55,000,000.00 1.02%

102 Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Usia

Kerja

2,420,000,000.00 0.02%

103 Peningkatan Penempatan dan Perluasan

Kesempatan Kerja

935,000,000.00 0.20%

104 Peningkatan Perlindungan, Pengawasan

Ketenagakerjaan dan Dunia Usaha

1,870,000,000.00 0.02%

105 Peningkatan Perlindungan Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan

330,000,000.00 0.35%

106 Pemberdayaan perempuan dan

pengarusutamaan gender

1,200,105,040.00 2.56%

107 Pengembangan Kota Layak Anak 3,082,594,688.00 0.23%





dan Keuangan

38,294,080.00 0.04%


Pembangunan

1,044,599,280.00 0.04%


80

113 Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi 2,784,759,040.00 0.11%

114 Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi 825,000,000.00 0.31%

115 Penataan dan Pengadaan Lahan 435,453,359,383.13 0.09%

116 Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Sumber

Daya Alam

6,335,000,000.00 0.22%

117 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 1,241,248,000.00 0.05%

118 Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

533,725,000.00 0.02%

119 Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

3,998,000,000.00 0.07%

120 Peningkatan Kaulitas Sumber Daya Aparatur 133,900,000.00 0.10%

121 Peningkatan Tatakelola Informasi dan

Komunikasi

275,000,000.00 0.80%




dan Keuangan

51,000,000.00 0.07%

125 Peningkatan Kualitas Perencanan Pembangunan 1,750,725,000.00 0.06%

126 Pelayanan Kebersihan Kota 172,396,049,000.00 0.04%

127 Pelayanan Pengolahan Sampah 58,925,000,000.00 2.82%

128 Peningkatan manajemen Pengelola TPA 32,294,044,800.00 0.13%

129 Pelayanan Pengelolaan Air Limbah 23,700,903,000.00 0.03%

130 Peningkatan Taman dan Taman Kota 18,451,179,000.00 0.08%

131 Pemeliharaan Taman dan Taman Kota 14,153,536,200.00 3.89%

132 Pengelolaan Pemakaman Umum 6,728,580,000.00 1.24%

133 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan


12,000,000,000.00 0.43%






dan Keuangan

277,500,000.00 0.08%


Pembangunan

2,530,000,000.00 0.01%

140 Peningkatan Pelayanan Administrasi

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

6,977,375,884.00 0.11%


81







dan Keuangan

67,189,000.00 0.08%


Pembangunan

89,233,000.00 1.65%

J U M L A H 1,730,841,589,172.80


82

Akuntabilitas kinerja merupakan

perwujudan kewajiban instansi pemerintah

untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan ataupun kegagalan

pelaksanaan program dan kegiatan yang

telah diamanatkan para pemangku

kepentingan dalam rangka mencapai misi

organisasi secara terukur dengan

sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan

melalui laporan kinerja instansi pemerintah.

Pemerintah Kota Depok selaku unsur

penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban

menyampaikan pertanggungjawaban melalui penyajian Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah Kota Depok yang dibuat sesuai dengan ketentuan dalam

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Tahun 2017 memberikan gambaran mengenai tingkat

pencapaian kinerja terhadap tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan

pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021.

Kerangka pengukuran kinerja dilakukan mengacu pada ketentuan yang

berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

53 Tahun 2014, yang dilakukan dengan cara membandingkan antara

target (rencana) dengan realisasi dari setiap indikator kinerja disertai dengan

analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja

tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan

target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen

perencanaan strategis RPJMD;

4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar

nasional (jika ada);

BAB III

Ak

un

tab

ilit

as

Kin

erj

a


83

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi dan

analisis kinerja untuk mengetahui penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan,

analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis

program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian kinerja.

Pencapaian Kinerja dalam prosentase dihitung berdasarkan rumus sebagai

berikut :

Semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin

baik, maka digunakan rumus :

Semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendah pencapaian kinerja,

maka digunakan rumus :

Kriteria hasil pengukuran capaian kinerja sasaran dinilai sebagai berikut :

Realisasi Kinerja ≥ Target Kinerja : Mencapai/ Melampaui Target (√)

Realisasi Kinerja < Target Kinerja, tetapi > Realisasi Tahun Sebelumnya :

Tidak Mencapai Target, tetapi Meningkat (▲)

Realisasi Kinerja < Target Kinerja : Tidak Mencapai Target (X)

Penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja menggunakan kriteria dalam kategori

sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah sesuai yang tercantum dalam

Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.


84

Tabel 3. 1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.

INTERVAL NILAI REALISASI

KINERJA

KRITERIA PENILAIAN REALISASI

KINERJA

1 91% ≤ 100% Sangat tinggi

2 76% ≤ 90% Tinggi

3 66% ≤ 75% Sedang

4 51% ≤ 65% Rendah

5 ≤ 50% Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu

indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

(1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/ realisasi kinerja telah memenuhi target dan

berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

(2) Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/ realisasi kinerja telah memenuhi

persyaratan minimal.

(3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja belum memenuhi/ masih

dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

A. Pencapaian Kinerja Tujuan

Pengukuran kinerja tujuan dilakukan berdasarkan RPJMD Kota Depok Tahun

2016-2021 terhadap 15 (lima belas) tujuan yang telah ditetapkan, dengan mengukur

realisasi pencapaian kinerja indikator makro pembangunan tahun 2017 dibandingkan

dengan target keberhasilan dari sebanyak 36 ukuran keberhasilan (indikator) yang

merepresentasikan tercapai/terwujud atau tidaknya tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian tujuan pembangunan Tahun 2017

secara keseluruhan disajikan pada gambar 3.1 dan gambar 3.2 sebagai berikut :


85

Gambar 3.1

Ringkasan Pencapaian Target Kinerja Tujuan Tahun 2017

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Pada tahun 2017, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 15 tujuan

dengan menggunakan 36 indikator makro pembangunan yang ditetapkan

dalam RPJMD Tahun 2016-2021.

a. Dari sisi tingkat ketercapaian target kinerja indikator makro

tujuan yang ditargetkan pada tahun 2017 menunjukkan hasil sebagai

berikut :

1) Terdapat sebanyak 24 Indikator (67%) mencapai atau

melampaui target.

2) Terdapat sebanyak 8 Indikator (22%) tidak mencapai

target, tetapi meningkat Dibandingkan dengan tahun

lalu.

3) Terdapat sebanyak 3 Indikator (8%) tidak mencapai

target.

4) Terdapat sebanyak 1 Indikator (3%) tidak diukur.

b. Dari sisi gradasi nilai (skala intensitas) kinerja indikator

makro tujuan yang ditargetkan pada tahun 2017

menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. Terdapat sebanyak 25 indikator (67%) berada dalam skala nilai

Sangat Tinggi.

2. Terdapat 9 indikator (25%) berada dalam skala nilai Tinggi.

3. Terdapat sebanyak 1 indikator (3%) yang tidak dilakukan

pengukuran karena data realisasi belum tersedia.

4. Terdapat sebanyak 1 Indikator (3%) yang berada dalam

skala wajar.

Mencapai / Melampaui Target

; 24 Indikator ; 67%

Tidak Mencapai Target Tapi

Meningkat ; 8 Indikator ;

22%

Tidak Mencapai Target ; 3 Indikator

; 8%

Tidak Diukur ; 1 Indikator ;

3%

Tingkat Ketercapaian Target Tujuan


86

Misi 1

Gambar 3.2 Skala Intensitas Pencapaian Kinerja Tahun 2017

Penjelasan pencapaian indikator makro tujuan pembangunan Kota Depok Tahun

2017 disajikan sebagai berikut :

Tujuan 1 - 2

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia ini merupakan salah satu upaya

mencapai misi pertama sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021 yang

diukur melalui 2 ukuran keberhasilan (indikator) makro dari 2 Tujuan yang

merepresentasikan tercapai/terwujud atau tidaknya tujuan Meningkatkan kualitas

Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan berdasarkan penetapan target

RPJMD Tahun 2016-2021 yang harus dicapai pada tahun 2017.

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja makro pembangunan untuk tujuan

pertama tersebut disajikan pada tabel 3.2 berikut dibawah ini :

Sangat Tinggi ; 25 Indikator ;

69%

Tinggi; 9 Indikator ; 25%

Rendah; 1 Indikator ; 3%

Wajar; 1 Indikator ; 3%

Skala Nilai Pencapaian Tujuan


87

Tabel 3. 2 Pengukuran Kinerja Tujuan 1 dan 2

INDIKATOR

MAKRO

Realisasi

2015

Realisasi

2016

Target

2017

Realisasi

2017

Capaian

2017

Status

Capaian

Target

Akhir

RPJMD

2021

Capaian

Target Akhir

2019 (%)

1 Survey Kepuasan

Masyarakat

Baik Baik Baik Baik Baik √ Baik Baik

2 Predikat SAKIP CC CC B B B √ A BB

Ket: √ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu, X = tidak

mencapai target, N/A= data tidak tersedia.

Penjelasan pencapaian masing-masing indikator makro tujuan pembangunan

Kota Depok Tahun 2017 disajikan sebagai berikut :

1. Survey Kepuasan Masyarakat.

Dalam Perkembangannya, Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Depok

secara keseluruhan setiap tahunnya mengalami perkembangan yang

fluktuatif, artinya upaya Pemerintah Kota Depok beserta seluruh jajaran

SKPD di dalamnya terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik

bagi masyarakat. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Kota Depok

pada Tahun 2017 secara keseluruhan yang meliputi 21 jenis pelayan publik

diperoleh 81,09%. Hasil IKM tersebut jika diklasifikasikan berdasarkan SK

MenPAN RB No. KEP/25/M.PAN/2/2004 nilai tersebut termasuk dalam

kategori B ( Baik ). Tahun 2017 ini terjadi peningkatan sebesar 0.39 point

dari tahun sebelumnya 2016 diperoleh hasil IKM 80,77%, realisasi Tahun

2017 memenuhi target RPJMD Kota Depok sebesar masuk dalam kategori B

(Baik).

Sebaran nilai IKM Kota Depok Tahun 2017 dapat dikatakan baik dapat dilihat

lebih dari 50% unit pelayanan memperoleh mutu pelayanan dengan kategori

mutu A ( Sangat Baik ) yaitu ijin Ho, wajib tanda daftar perusahaan, Surat

Ijin Usaha Perdagangan, Perijinan Trayek Angkutan Penumpang Umum,

Pengujian Kendaraan Bermotor, Ijin Mendirikan Bangunan, Ijin Pemasangan

Reklame, Ijin Pelayanan Kesehatan Swasta, Kesehatan Dasar dan Lanjutan,

Kartu Kuning, Pembayaran Pajak, Akte Kelahiran Umum, Pemadam

Kebakaran, Pelayanan Air bersih dan Rumah Pemotongan Hewan.

Indeks Harapan terhadap pelayan publik di Kota Depok sebesar 93,99. Nilai

tersebut merupakan kumulatif dari seluruh harapan pengguna layanan publik

terhadap 21 unit pelayanan publik yang dilaksanakan Pemerintah Kota

Depok. Nilai tersebut juga menunjukkan masyarakat masih menaruh harapan

yang tinggi terhadap pelayanan publik yang lebih baik. Nilai Indeks Harapan


88

80.40 80.50 80.60 80.70 80.80 80.90 81.00 81.10

SKM

80.66

80.70

81.09

SKM

2017 81.09

2016 80.70

2015 80.66

NILAI SKM KOTA DEPOK

Tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 1.88 point. Harapan

masyarakat yang tinggi terlihat dari terdapatnya 14 unit pelayanan berada di

atas rata – rata.

Secara keseluruhan, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2017

mengalami sedikit kenaikan, yakni sebesar 0,39. Begitu pula, nilai indeks

harapan tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 1,88. Pada tahun 2017,

Terdapat 14 (lima belas) unit pelayanan yang bernilai A dan 7 (enam) unit

pelayanan yang bernilai B. Pada tahun 2017 ini, terdapat 17 (tujuh belas)

unit pelayanan yang mengalami kenaikan nilai IKM, dan 4 (empat) unit

pelayanan mengalami penurunan nilai IKM. Adapun kesenjangan antara

harapan indeks kepuasan masyarakat melalui 21 unit pelayanan ini diperoleh

sebesar 12,90. Dilampirkan hasil Rekomendasi Indeks Kepuasan Masyarakat

Kota Depok Tahun 2017 per unit layanan disertai identifikasi isu dan

permasalahan diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih lanjut.

Kota Depok mentargetkan peningkatan indeks kepuasan masyarakat

terhadap pelayanan publik adalah sebesar 0,5 % pertahun melihat dari

Target Capaian Kinerja RPJMD 2016-2021. Hasil Survey Penilaian IKM ini

sejalan dengan penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dan

Kompetensi Penyelenggaraan sesuai Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik dari Ombudsman Republik Indonesia dengan

mendapatkan Predikat Kepatuhan Tinggi ( Zona Hijau ).

Grafik 3.1

SKM KOTA DEPOK


89

2. Predikat Penilaian SAKIP Kota

Pada tahun 2017, capaian predikat penilaian

SAKIP Kota mencapai B dengan nilai sebesar

63.14 poin, dan bila dibandingkan dengan

target di tahun 2016 sebesar CC dengan poin

58.08 poin. Pemerintah Kota Depok telah

mencapai dari target yang ditetapkan.

Capaian tersebut meningkat dengan dua

tahun sebelumnya (2015) yaitu CC dengan

poin 56.13, meningkat dari poin sebelumnya

sebesar 5.06 poin.

Penilaian tersebut menunjukkan tingkat

efektifitas dan efisiensi pengguna anggaran

dibandingkan dengan capaian kinerjanya,

kualitas pembangunan budaya kinerja

birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil

dilingkungan Pemerintah Kota Depok sudah menunjukkan hasil yang baik.

Faktor pendorong Keberhasilan pencapaian kinerja diantaranya kualitas

perencanaan sasaran strategis pada Renstra SKPD dan RPJMD dinilai sesuai dan

tepat sasaran dengan dilengkapi indikator kinerja utama yang relevan dan

terukur. Dukungan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam

memberikan data laporan daerah.

Sistem aplikasi e-sakip (Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Online ) yang

membantu dalam penyusunan

SAKIP, membantu Perangkat

Daerah dalam memonitor

capaian kinerja. Masing-

masing Perangkat Daerah

harus menginput data AKIP

pada aplikasi e-sakip kota

depok dari aspek perencanaan,

pelaksanaan sampai dengan

pelaporan. Fasilitasi ditekankan

kepada aspek perencanaan

kinerja khususnya pada rumusan tujuan, sasaran dan indikator kinerja kepada

seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Depok.

Untuk mendukung capaian kinerja telah dikeluarkan dana sebesar

Rp. 461.750.000,00 atau 100% dari pagu sebesar Rp. 461.750.000,00. Hal

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

2016 2017

58.08

63.14

SAKIP KOTA DEPOK


90

tersebut menunjukkan efisiensi dalam penggunaan anggaran Upaya yang

dilakukan untuk mendorong efisiensi penggunaan sumberdaya diantaranya

dilakukannya reviu perencanaan strategis SKPD dan verifikasi penyelarasan

Renstra SKPD dengan RPJMD dan IKU Pemerintah Daerah. Program dan

kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja melalui Program perencanaan

pembangunan daerah yang diimplementasikan melalui kegiatan koordinasi

penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Depok.

Dalam rangka peningkatan implementasi dan pengembangan akuntabilitas

kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Depok perlu terus didorong upaya

mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented

government ) dengan melakukan perbaikan-perbaikan antara lain pada kualitas

perencanaan sasaran strategis yang berorientasi pada hasil (outcome) yang

dilengkapi indikator kinerja utama yang relevan dan terukur, sehingga

penetapan kinerja yang dilakukan dapat dimanfaatkan dalam mengarahkan dan

mengorganisasikan program dan kegiatan kegiatan pembangunan dalam upaya

mencapai sasaran strategis daerah. Melakukan pendampingan/koordinasi secara

berkala kepada Perangkat Daerah tentang pemahaman sistem manajemen

akuntabilitas dalam penyusunan dokumen pelaporan. Untuk penyusunan

Laporan Kinerja, pendampingan dilaksanakan dengan narasumber dari

Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik

Indonesia.

Tujuan 1 - 3 Misi 2

Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang kreatif dan Berdaya Saing

Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kreatif dan Berdaya saing ini

merupakan salah satu upaya mencapai misi kedua sebagaimana tertuang dalam

RPJMD Tahun 2016-2021 yang diukur melalui 17 ukuran keberhasilan

( indikator ) makro dari 3 Tujuan yang mempresentasikan tercapai/terwujud

atau tidaknya tujuan mengembangkan Sumber Daya Manusia yang kreatif dan

berdaya saing berdasarkan penetapan target RPJMD Tahun 2016-2021 yang

harus dicapai pada tahun 2017.

Hasil Pengukuran capaian indicator makro pembangunan untuk tujuan pertama

sampai dengan tiga disajikan pada table xx berikut dibawah ini :


91

Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja Tujuan 1 sd 3

Indikator Kinerja

Realisasi

2015

Realisasi

2016

Target

2017

Realisasi

2017

Capaian

2017

(%)

Status

Capaian

Target Akhir

RPJMD

2021

Capaian

Target Akhir

2021 (%)

1 Meningkatnya Indeks

Pendidikan 72.21 73.31 75.53 74.37 98.46 X 80.14

100

2 Meningkatnya Angka

Melanjutkan Sekolah

Tingkat SD/MI/SLB 78.56% 90.94%

100% 90.67% 90.67 X 92.30 100

3 Rata Rata Nilai Ujian

Sekolah SD/SLB/MI/

Paket A Minimal 6,5 N/A

N/A 6,80 7.18 105.58 √ 8.00

100

4 Rata Rata Nilai Ujian

Nasional

SMP/SMPLB/Mts/Paket

B Minimal 6,5

6,30 6.77 6,80 5.32 78.23 X 8.00

100

5 Rata Rata nilai Ujian

Nasional Pendidikan

Kesetaraan Paket C

Minimal 6,5

6.7

6.9 5,90

6.2

105.08 √

6.50

100

6 Meningkatnya

Persentase Sekolah

Berakreditasi minimal

B

86 %

88.50 %

90% 89.62% 99.57 X 100 100

7 Meningkatnya

persentase Lembaga

PAUDNI yang

terakreditasi

35

49.50

60,80

54.98

90.42

X

100

100

8 Persentase Minat Baca

Masyarakat 44% 54% 50.000 31.874 63 % √ 67.500 100

9 Tingkat Tatanan kota

Sehat

2

-

4

4

100%

√

7

7

10 Angka Kematian Bayi

( orang )

63

94

60

72

80%

X

56

56

11 Angka Kematian Ibu

( orang )

14

16

14

20

57.15%

X

13

13

12 Prevalensi Gizi Buruk

( persen ) 0,06% 0,06% 0,06% 0.06% 100% √ 0.05% 0.05%

13 Peringkat Kota Layak

Anak Madya Madya Nindya Nindya 100% √ Utama KLA

14 Indeks Pembangunan

Gender ( IPG ) 81.15% 81.23% 81.23% 81.23% 92.56% √ 81.26% 92.23%

15 Indeks Pemberdayaan

Gender ( IDG ) 91.94% 92.56% 81,33% 92.56% 92.56% √ 92.00% 83.13%

16 PMKS yang tertangani N/A N/A 40% 50.09% 125.2% √ 60% 60%

17 Penerapan dimensi

Kota Ramah Lansia 2 2 2 2 100% √ 6 6

Sumber: Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, DPAPMK dan Dinsos, 2017

Ket: √ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu,

X = tidak mencapai target, N/A= data tidak tersedia. Sumber: BPS Kota Depok


92

Penjelasan pencapaian indikator makro tujuan Mengembangkan Sumber

Daya Manusia yang Kreatif dan Berdaya saing pada Tahun 2017

disajikan sebagai berikut :

1. Lingkup Dinas Pendidikan yang menjadi IKU Kota ( 1 sd 8 )

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

1. Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan merupakan kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS)

untuk merilis, adapun waktu perilisannya yaitu pada semester kedua

tahun berikutnya. Sehingga untuk realisasi Indeks pendidikan digunakan

data satu tahun sebelumnya atau untuk tahun 2017 menggunakan data

tahun 2016.

Target Indek Pendidikan Tahun 2017 adalah 75.53 sedangkan capaian

pada tahun 2017 dengan menggunakan data rilis BPS Tahun 2016 Indek

Pendidikan sebesar 74.37, atau tidak tercapai dari yang ditargetkan.

Perhitungan Indek pendidikan berdasarkan 2 indeks yaitu Angka

Harapan Lama Sekolah (AHLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

Pencapaian AHLS Kota Depok pada Tahun 2016 sebesar 13,86 tahun

yang berarti penduduk berumur 7 tahun ke atas mempunyai harapan

akan bersekolah hampir sampai dengan tingkat 2 perguruan tinggi.

Angka tersebut .Dari sisi lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah

(RLS) pada Tahun 2016 mencapai 10,76. Angka tersebut lebih tinggi dari

pencapaian tahun 2015.

Namun Pemerintah Kota Depok terus berupaya meningkatkan Angka

Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Depok dengan Program dan Kegiatan :

1.1. Akses Pembiayaan Pendidikan berupa Kegiatan Pembiayaan

Penyelenggaraan Pendidikan kepada SD/MI dan SMP/MTs. Hal ini

diharapkan mampu meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat.

1.2. Penyelenggaraan Paket A, B, C dan Pendidikan Kesetaraan yang

bertujuan meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat melalui

jenjang pendidikan non formal.

1.3. Pemberian Bantuan Siswa Miskin, yang bertujuan untuk menjamin

bahwa siswa miskin dapat terus bersekolah dampai jenjang SMA

atau 12 Tahun.

1.4. Pemberian Beasiswa S1 kepada siswa miskin berprestasi pada

perguruan tinggi negeri selama 4 tahun (lama sekolah 16 Tahun),

diharapkan mereka mampu mendongkrang angka RLS.


93

1.5. Peningkatan Sarana prasarana pendidikan untuk meningkatkan

daya tampung sekolah.

2. Indikator Meningkatnya Angka Melanjutkan Sekolah Tingkat

SD/MI/SLB

Pencapaian Indikator angka melanjutkan siswa SD/MI/SLB tidak

mencapai target yang telah ditetapkan yaitu hanya mencapai 90.67 %

dari target yang ditetapkan sebesar 90.94 %, atau persentase

capaiannya hanya sebesar 90.67 %.

Namun ketidaktercapaian ini bukan berarti banyaknya siswa putus

sekolah, sesuai rumus yang digunakan dalam menghitung angka

tersebut yakni jumlah siswa kelas tertinggi tahun sebelumnya dibagi

jumlah siswa baru kelas 7. Dikarenakan data yang digunakannyapun

berbasis data siswa yang bersekolah di Kota Depok. Maka

kecendrungannya siswa-siswa tersebut melanjutkan sekolah jenjang

SMP/MTs di luar Kota Depok mengingat daya tampung SMP yang masih

kurang dibanding jumlah lulusan SD sederajat.

Program dan Kegiatan pun terus ditingkatkan setiap tahunnya untuk

meningkatkan daya tampung agar kasus seperti ini tidak terus terulang,

seperti :

2.1 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Terbuka

2.2 Pembangunan RKB dan Rehab sekolah yang dilaksanakan Dinas

Perumahan dan Pemukiman

2.3 Pengelolaan DAK Untuk SMP Negeri

2.4 Pengelolaan DAK untuk SMP Swasta

2.5 Pemberian Beasiswa Siswa Miskin

2.6 Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri

2.7 BOS APBD SMP Swasta

3. Indikator Rata-rata Nilai Ujian Sekolah SD/SLB/MI/Paket A

Minimal 6.5

Rata-rata Nilai pada tahun 2017 sebesar 7.18 memperoleh nilai lebih

tingggi dari dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 6.8 atau

persentase capaian sebesar 105.58%. Ketercapaian ini dikarenakan

adanya program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan Ujian

Nasional, yaitu :

3.1. Pengembangan Kurikulum dan Modul Pembelajaran SD dan SMP

3.2. Pembiayaan Penyelenggaraan Pendididikan SD Negeri

3.3. Peningkatan Kesejahteraan Guru Honorer Pendidikan


94

3.4. Penyelenggaraan Ujian Sekolah

3.5. Penyelenggaraan Kejar Paket A/B/C

3.6. Sertifikasi Guru

3.7. Pengadaan Sarana Penunjang Pembelajaran

4. Indikator Rata Rata Nilai Ujian Nasional

SMP/SMPLB/MTs/Paket B Minimal 6,5

Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMP sederajat tidak mampu mencapai

target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 6.80, rat-rata nilai ujian

nasional SMP sederajat hanya mencapai 5.32 atau 78.23 %.

Ketidaktercapaian ini bukan karena kompetensi lulusan menurun

penurunan ini diakibatkan adanya perubahan sistem ujian nasional yang

sebelumnya menggunakan kertas & pensil berubah menjadi Ujian

Nasional Berbasis Komputer (UNBK) sehingga walaupun nilai rata-rata

mengalami penurunan namun secara mutu mengalami kenaikan, dimana

dengan penggunaan UNBK integritasnya lebih baik karena siswa tidak

lagi dapat menyontek bahkan kebocoran soal. Adapun prestasi lainnya

adalah apresiasi dari pemerintah Propinsi Jawa barat terhadap Kota

Depok dengan penerapan UNBK 100% pada SMP Neger dan Swasta,

yang merupakan satu-satunya Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat yang

menerapkan UNBK 100 %.

4.1. Pengembangan Kurikulum dan Modul Pembelajaran SD dan SMP

4.2. Pembiayaan Penyelenggaraan Pendididikan SMP Negeri





4.7. Pengadaan Sarana Penunjang UNBK

4.8. Bantuan siswa miskin

5. Indikator Rata-rata Nilai Ujian Nasional Pendidikan

Kesetaraan Paket C Minimal 6.5

Hal berbeda dengan Nilai Ujian Nasional Pendidikan kesetaraan Paket C

yang mampu melampaui dari target yang ditetapkan pada tahun 2017

yakni sebesar 5.90. Nilai rata-rata ujian nasional kesetaran paket C

mencapai nilai 6.2 dengan persentase capaian sebesar 105.08%.

Keberhasilan tersebut tidak lepas dari dukungan kegiatan anatar lain :

5.1. Penunjang Pelaksanaan Ujian Nasional Kesetaraan (UNPK) Paket

A, B dan C

5.2. Pembinaan Bagi PKBM dan Tutor Paket A, B dan C dan PAUDNI



95

6. Meningkatnya Persentase Sekolah Berakreditasi minimal B

Pencapaian Indikator Sekolah terakreditasi B mencapai 99.57 %, anya

0,05 % yang tidak tercapai dari target yang ditetapkan pada tahun 2017

yaitu sebesar 90 %, atau hanya mencapai 89.62 %. Hal ini disebabkan

bukan karena sekolah-sekolah di Kota Depok yang memiliki akreditasi

dibawah B, namun lebih kepada adanya penambahan sekolah baru yang

mereka memang belum dilakukan akreditasi serta adanya batasan kuota

peserta akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional (BAN) dimana kuota

akreditasi lebih sedikit dari jumlah sekolah yang harus diakreditasi,

sehingga menyisakan sekolah-sekolah yang belum terakreditasi. Namun

demikian kami tetap mempersiapak sekolah-sekolah yang siap

diakreditasi setiap tahunnya dan didukung oleh kegiatan :

6.1. Pelaksanaan AKrediti sekolah

6.2. Pemberian Bantuan Hibah kepada lembaga pendidikan swasta

7. Meningkatnya persentase Lembaga PAUDNI yang

terakreditasi

Seperti halnya dengan SD dan SMP, pelaksanaan Akreditasi pada jenjang

PAUD juga memiliki kendala sehingga tidak mempu mencapai dari target

yang telah ditetapkan yaitu sebesar 60.80 %. Pencapaian pada tahun

2017 hanya mencapai 54.98 %. Hal ini dikarenakan kuota Akreditasi

yang diberikan dari Badan Akreditasi Nasional (BAN) jauh lebih rendah

dari kebutuhan jumlah PAUD yang harus di Akreditasi. Selain

keterbatasan kuota Akreditasi PAUD pun terkendala dalam proses

perpanjangan ijin operasional yang merupakan salah satu syarat

akreditasi. Pengajuan perpanjangan TK dan PAUD banyak terkendala

dikarenakan status IMB dari gedung-gedung TK dan PAUD yang belum

memiliki IMB sehingga Ijin Operasional tidak diterbitkan oleh DPMPTSP.

Tahun 2017 Dinas Pendidikan juga menganggarkan untuk pelaksanaan

akreditasi PAUD.

8. Indikator Persentase Minat Baca Masyarakat

Pada tahun 2017 mencapai 50% dari target sebesar 35% dengan

persentase capaian sebesar 166.67%. hal ini karena didorong adanya

pengadaan Buku Teks pelajaran pada sekolah-sekolah yang bersumber

dari BOS APBN dengan alokasi 20% dari nominal dana BOS yang

diterima.


96

B. Perbandingan Capaian Tahun 2017 dengan Tahun Sebelumnya

Pada tabel 3.3 diatas juga menggambarkan realisasi indikator kinerja dari

tahun sebelumnya (2015 dan 2016) sehingga kita dapat

memperbandingkan capaiannya, namun dari 8 indikator tersebut hanya 2

indikator yang dapat diperbandingkan hasilnya, yaitu :


Indek Pendidikan tahun 2016 berdasarkan Angka Harapan Lama Sekolah

(AHLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Pencapaian AHLS Kota Depok

pada Tahun 2016 sebesar 13,86 tahun yang berarti penduduk berumur 7

tahun ke atas mempunyai harapan akan bersekolah hampir sampai

dengan tingkat 2 perguruan tinggi. Angka tersebut mengalami

peningkatan dari tahun 2015 yang sebesar 13,54 tahun. Peningkatan

AHLS tersebut menggambarkan kondisi pembangunan sistem pendidikan

Kota Depok yang semakin membaik.Dari sisi lama sekolah, angka rata-

rata lama sekolah (RLS) pada Tahun 2016 mencapai 10,76 tahun lebih

tinggi dibandingkan Tahun 2015 yaitu 10,71 tahun. Ini menunjukkan

bahwa rata-rata penduduk Kota Depok usia 25 tahun keatas mengenyam

pendidikan rata-rata selama 10,76 tahun atau setara dengan kelas 2

SMA. Upaya untuk meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah di Kota Depok

terus dilakukan setiap tahunnya seperti pembangunan gedung sekolah

dasar dan menengah, peningkatan akses pembiayaan pendidikan,

peningkatan tata kelola dan kualitas Sumber Daya Manusia. Data

tersebut diambil dari hasil Pendataan BPS Tahun 2016, karena untuk

tahun 2017 belum selesai perhitungan hasil survey.


SD/MI/SLB

Indikator angka melanjutkan sekolah pada tahun 2017 terlihat menurun

jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016, dimana pada tahun 2017

hanya 90.67% siswa yang melanjutkan ke jenjang SMP sederajat atau

turun sebesar 0.27% dari capaian tahun 2016 sebesar 90.94 %. jika

dibandingkan dengan tahun 2015, maka realisasi indikator Angka

Melanjutkan tahun 2017 meningkat cukup tinggi

Dengan demikian bisa dikatakan penurunannya tidak signifikan belum

mencapai 1 %. Namun demikian harus tetap diantsipasi agar kejadian

tersebut tidak terus berulang ditahun berikutnya. hal ini disebabkan

karena pada tahun 2017 jumlah lulusan SD/MI meningkat dibandingkan


97

dengan tahun 2016 namun daya tampung di tingkat SMP/MTs di Kota

Depok tidak mencukupi.

3. Indiaktor Rata-rata Nilai Ujian Sekolah SD/SLB/MI/Paket A

Minimal 6.5

Rata-rata Nilai Ujian Sekolah SD/SLB/MI/Paket A tidak dapat

dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan ketidaktersediaan

data tahun sebelumnya. Dikarenakan pada tahun sebelumnya nilai

tersebut tidak ada dalam indikator kinerja.

4. Indikator Rata Rata Nilai Ujian Nasional SMP/SMPLB/MTs/Paket

B Minimal 6,5

Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMP sederajat mengalami penurunan yang

signifikan yaitu sebesar 1. 45, dimana pada tahun 2017 Rata-rata nilai

Ujian Nasional SMP sederajat mampu mencapai nilai 6.77 namun pada

tahun 2017 hanya memperoleh nilai 5.32.

Penurunan ini bukan karena kompetensi lulusan tahun ini mengalami

penurunan menurun penurunan ini diakibatkan adanya perubahan sistem

ujian nasional yang sebelumnya menggunakan kertas & pensil berubah

menjadi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) sehingga walaupun

nilai rata-rata mengalami penurunan namun secara mutu mengalami

kenaikan, dimana dengan penggunaan UNBK integritasnya lebih baik

karena siswa tidak lagi dapat menyontek bahkan kebocoran soal. Adapun

prestasi lainnya adalah apresiasi dari pemerintah Propinsi Jawa barat

terhadap Kota Depok dengan penerapan UNBK 100% pada SMP Neger

dan Swasta, yang merupakan satu-satunya Kab/Kota di Provinsi Jawa

Barat yang menerapkan UNBK 100 %.

5. Indikator Rata-rata Nilai Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan

Paket C Minimal 6.5

Walaupun Nilai Ujian Nasional Pendidikan kesetaraan Paket C yang

mampu melampaui dari target yang ditetapkan pada tahun 2017 yakni

sebesar 5.90. Nilai rata-rata ujian nasional kesetaran paket C mencapai

nilai 6.2 dengan persentase capaian sebesar 105.08%. Namun jika

dibandingkan dengan Tahun 2016 rata-rata nilai Pendidikan Kesetaraan

Paket C juga mengalami penurunan sebesar 0.7 dimana pada tahun 2016

rata-rata tersebut mencapai nilai 6.90 namun di Tahun 2017 hanya

mencapai 6.20.


98

Penyebab utama penurunan inipun sama seperti pelaksanaan UN pasa

sekolah formal, dengan penerapan UNPK atau komputerisasi dengan usia

peserta yang diatas usia sekolah dan kemampuan IT yang kurang makan

berpengaruh kepada hasil nilai mereka.

Namun secara integritas pelaksanaan ujian jauh lebih tinggi dibandingkan

dengan ujian berbasis kertas.

6. Meningkatnya Persentase Sekolah Berakreditasi minimal B

Sekolah berakreditasi B mengalami peningkatan 1.12 % dari tahun 2016

yang hanya mampu mencapai angka 88.50 % dibandingkan dengan

tahun 2017 yang mencapai angka 89.62 %. Hal ini disebabkan bukan

karena sekolah-sekolah di Kota Depok yang memiliki akreditasi dibawah

B, namun lebih kepada adanya penambahan sekolah baru yang mereka

memang belum dilakukan akreditasi serta adanya batasan kuota peserta

akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional (BAN) dimana kuota akreditasi

lebih sedikit dari jumlah sekolah yang harus diakreditasi, sehingga

menyisakan sekolah-sekolah yang belum terakreditasi.

7. Meningkatnya persentase Lembaga PAUDNI yang terakreditasi

Walaupun pada Tahun 2017 ini realisasi PAUD terakreditasi tidak

mencapai target, namun jikan dibandingkan dengan tahun 2016

mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan pelaksanaan akreditasi tahun

2017 PAUD nonformal sudah dilakukan akreditasi, sedangkan pada tahun

2016 dengan persentase PAUD terakreditasi sebesar 49.50 hanya TK.

pelaksanaan Akreditasi pada jenjang PAUD juga memiliki kendala

dikarenakan kuota Akreditasi yang diberikan dari Badan Akreditasi

Nasional (BAN) jauh dari kebutuhan.


Dibandingkan dengan Tahun 2016 dimana Minat Baca masyarakat

mengalami kenaikan 15 %. Dari realisasi tahun 2017 sebesar 50 %

sedangkan tahun 2016 hanya 15. Pada tahun 2017 mencapai 50% dari

target sebesar 35% dengan persentase capaian sebesar 166.67%. hal ini

karena didorong adanya pengadaan Buku Teks pelajaran pada sekolah-

sekolah yang bersumber dari BOS APBN dengan alokasi 20% dari

nominal dana BOS yang diterima.


99

9. Tingkat Tatanan Kota Sehat

Pada tahun 2013 dan 2015 Kota Depok telah memenuhi kriteria yang

ditetapkan dan mendapat penghargaan Swasti Saba dengan katagori

PADAPA, yaitu penghargaan yang diberikan setiap 2 tahun sekali kepada

Kabupaten/Kota Sehat pada taraf pemantapan dengan 2 tatanan yang

dipilih yaitu :

1) Kawasan pemukiman, sarana dan prasarana umum; dan

2) Kehidupan masyarakat yang sehat dan mandiri

Sementara pada tahun 2017 Kota Depok, upaya yang dilakukan terus

menerus berbuah hasil dan sukses meraih penghargaan Swasti Saba

dengan katagori WIWERDA, yaitu penghargaan yang diberikan kepada

Kabupaten/Kota Sehat pada taraf pembinaan. Tatanan yang dipilih yaitu :

1) Kawasan pemukiman, sarana dan prasarana umum;

2) Kehidupan masyarakat yang sehat dan mandiri;

3) Ketahanan pangan dan gizi; dan

4) Kehidupan sosial yang sehat.

Keberhasilan ini sejalan dengan target RPJMD Kota Depok yang

menetapkan 4 tatanan di tahun 2017 sehingga capaian tatanan Kota

Sehat, sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan dapat

tercapai sebesar 100%.

10. Angka Kematian Bayi

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir

sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Indikatornya dilihat dari

rasio Angka Kematian Bayi (AKB), yaitu banyaknya kematian bayi

dibawah satu tahun per 1000 kelahiran hidup. Data kematian bayi di

Kota Depok didapatkan dari laporan puskesmas, rumah sakit, bidan

praktek swasta dan kader kesehatan. Pada tahun 2017, kasus kematian

bayi mencapai 72 kasus dari 42.665 KH (1,68 per 1000 KH). Capaian ini

tidak sesuai dengan target RPJMD tahun 2017 sebesar 60 Kasus (1,4 per

1000 KH). Namun bila dilihat tren selama beberapa tahun terakhir,

capaian tahun 2017 menurun dari tahun sebelumnya, yaitu pada tahun

2013 sebesar 2,34/1000 KH, tahun 2014 sebesar 1,78/1000 KH, tahun

2015 sebesar 1,54/1000 KH dan tahun 2016 sebesar 2,20/1000KH.

Begitupula bila dibandingkan dengan standar nasional, capaian tahun

2017 sudah cukup bagus dibawah angka Survei Demografi Kesehatan

Indonesia (SDKI) tahun 2012, yaitu 32 per 1000 Kelahiran Hidup (KH),

serta dibawah target SDG’s, yaitu 12 per 1000 KH pada tahun 2030.


100

Lima kecamatan dengan kematian bayi terbanyak di Kota Depok tahun

2017, terdapat di Kecamatan Tapos (12 kasus), Cimanggis (11 kasus),

Sukmajaya (10 kasus), Bojongsari (9 kasus) dan Cilodong (8 kasus).

Penyebab kematian bayi tahun 2017 terbanyak masih disebabkan oleh

Berat Bayi Lahir Rendah (34,72%) dan Asfiksia (22,22%), serta kelainan

bawaan sebesar 13,8%. Kematian karena kelainan bawaan juga

mengalami peningkatan dibanding tahun lalu sebesar 9,46%. Hal ini

menunjukkan bahwa faktor kondisi ibu sebelum dan selama kehamilan

sangat menentukan kondisi bayinya. Sehingga, tantangan ke depan

untuk menurunkan penyebab kematian bayi tersebut adalah harus

mempersiapkan calon ibu agar terjamin kesehatannya secara optimal dan

sesuai standar pelayanan kesehatan, serta meningkatan kerjasama lintar

sektor yang berkelanjutan

11. Kasus Gizi Buruk

Status gizi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk

menentukan derajat kesehatan, dimana kondisi gizi seseorang sangat

erat kaitannya dengan permasalahan kesehatan karena berhubungan

dengan faktor predisposisi penyakit infeksi serta menyebabkan terjadinya

gangguan kesehatan pada individu. Salah satu cara penilaian status gizi

balita adalah dengan pengukuran antropometri yang menggunakan

indeks berat badan menurut umur (BB/U) dan dikategorikan dalam gizi

lebih, gizi baik, gizi kurang dan gizi buruk.

Salah satu status gizi yang perlu mendapat perhatian adalah status gizi

buruk, khususnya pada balita. Hal ini disebabkan masa balita merupakan

masa emas perkembangan kecerdasan dan pertumbuhan fisik. Apabila

pada masa keemasan tersebut mengalami gizi buruk maka akan

berdampak pada kualitas hidup dan generasi bangsa.

Jumlah kasus Gizi Buruk di Kota Depok tahun 2017 adalah 83 kasus dari

129.628 balita (0,06%) capaian ini sesuai dengan target RPJMD tahun

2017. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja beberapa tahun

sebelumnya, capaian di tahun ini tetap sama. Pada tahun 2014 sebanyak

75 kasus dari 121.046 balita (0,06%), tahun 2015 sebanyak 77 kasus

dari 124.067 balita (0,06%) dan tahun 2016 sebanyak 85 kasus dari

133.466 balita (0,06%). Sementara dibandingkan dengan angka nasional,

capaian tahun 2017 sudah diatas prevalensi nasional dan Jawa Barat.

Berdasarkan Profil Kesehatan tahun 2016, prevalensi gizi buruk hasil

Pengukuran Status Gizi Balita di Indonesia adalah 3,4 per 1000 KH dan

Jawa Barat sebesar 2,4 per 1000 KH.


101

Penyebaran kasus gizi buruk di Kecamatan secara berurutan adalah

Kecamatan Cimanggis sebanyak 17 kasus (20,5%) disusul Kecamatan

Sukmajaya sebanyak 12 kasus (14,6%) dan Kecamatan Pancoran Mas

dan Cilodong, masing-masing 9 kasus (10,8%). Pada kasus gizi buruk

tersebut, terbanyak adalah kasus tanpa penyakit penyerta, sebesar 43

kasus (52%), sementara yang dengan penyerta, terbanyak adalah TB

paru, sebesar 8 orang (10%).

12. Peringkat Kota Layak Anak.

Indikator Peringkat Kota Layak Anak pada tahun 2017 dengan capaian

Kota Depok Meraih Peringkat Nindya dengan nilai 911,75 merupakan nilai

tertinggi peringkat Kota Layak Anak se-Provinsi Jawa Barat dengan

terbentuknya RW layak Anak Sebanyak 167 RW dan Kelurahan Layak

Anak Sebanyak 46 Kelurahan dicapai melalui kegiatan Pembentukan

Kelurahan Layak Anak, dimana capaian kinerja pada indikator Jumlah RW

Layak Anak tersebut sejak tahun 2015 telah melebihi target dikarenakan

sejak tahun 2015 Kota depok berada di Peringkat Madya dengan

Pembentukan 79 RW Layak Anak. Dan pada tahun 2016 Kota Depok

Meraih Predikat Madya dengan Pembentukan 86 RW Layak Anak maka

dapat dikatakan pembangunan Kota Layak Anak dikota Depok

Berkembang sangat Baik

13. Indikator Indeks Pembangunan Gender Pada Tahun 2017

Indek Pembangunan Gender (IPG) menggambarkan lengkap mengenai

tingkat pencapaian pembangunan gender sebagai dampak dari

pembangunan disuatu wilayah menitik beratkan pada pengukuran

peningkatan kemampuan baik laki-laki maupun perempuan sebesar

81.23% yang mana realisasi tersebut lebih kecil dari target RPJMD Kota

Depok 2016-2021 yaitu 81.26% Sehingga Realisasi Indeks Pembangunan

Gender Masih Belum mencapai target RPJMD Kota Depok Tahun 2016-

2021. Hal ini disebabkan masih rendahnya tingkat pendidikan dan

ketrampilan yang berdampak pada kualitas individu kaum perempuan

sehingga mempengaruhi mereka untuk ikut turut serta dalam

pengambilan keputusan di seluruh aspek pembangunan.

14. Indikator Indeks Pemberdayaan Gender pada tahun 2017

Kesetaran dalam pencapaian bagi perempuan memiliki arti penting tidak

hanya dari status dan kedudukan, tetapi lebih kepada persoalan

pemberdayaan dalam pengertian yang lebih luas, pemberdayaan sudah

mencakup adanya upaya peningkatan kapabilitas perempuan untuk


102

berperan serta dalam berbagai bentuk pengambilan keputusan serta

memiliki kesempatan dalam kegiatan ekonomi. Indeks Pemberdayan

Kota Depok (IDG) pada Tahun 2017 memiliki peningkatan dengan

capaian sebesar 92.56 Persen lebih tinggi dari target RPJMD Kota Depok

2016-2021 yaitu sebesar 92.00% Maka Indeks Pemberdayaan Gender

Kota Depok Dapat Dikatakan Telah Melampaui Target RPJMD Kota Depok

Tahun 2016-2021. Hal ini disebabkan adanya peran serta dari instansi

pemerintah, stakeholder dan seluruh masyarakat untuk menjamin

partisipasi penuh dan efektif serta memberi kesempatan yang sama bagi

perempuan dalam pengambilan keputusan di seluruh aspek sosial

kemasyarakat, serta tingkat relaisasi Capaian Kinerja pada kegiatan

kegiatan yang mendukung peningkatan pemberdayaan gender

diantaranya kegiatan P2WKSS ,UEP, PPRG dan PUG

15. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang

ditangani :

Jumlah PMKS yang ditangani dengan target 40 % terealisasi sebesar

50.09 % dengan capaian kinerja berdasarkan target RJMD sudah

mencapai 125.2 %.

Capaian realisasi yang melampaui target disebabkan karena adanya

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial yang terdiri

dari Program Keluarga Harapan (PKH) dari sasaran sebelumnya 10.986

KPM menjadi 11.392 KPM, Bantuan Sosial KUBE Jasa 38 kelompok dan

bantuan Sosial e -Warung 38 kelompok, dengan jumlah penerima BPNT

sebanyak 36.993 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Secara keseluruhan PMKS yang tertangani adalah 36.993 KPM BPNT,

2414 penerima Santunan Kematian, pelatihan bagi 15 anak jalanan , 15

ODHA, 15 Lansia, 20 WRSE, 30 anak panti, 15 Keluarga anjal, 35 PACA

menerima alat bantu, 119 rehab PMKS, 88 PMKS menerima pelayanan di

Rumah Singgah, 169 orang terlantar, 75 Disabilitas menerima bimbingan

dan pelatihan dengan jumlah keseluruhan 40.024 PMKS. Jumlah PMKS di

Kota Depok Tahun 2017 yang seharusnya ditangani sebanyak 79.987

PMKS. Persentase PMKS yang ditangani tahun 2017 sebesar 50.09 %.

Pencapaian Kinerja penanganan PMKS dihasilkan melalui 3 Program

dengan 10 kegiatan dengan anggaran APBD sebesar

Rp 2,120,180,000.00 dan realisasi Rp 1,781,770,709.00 dan dari

Kementeria sosial Tahun 2017 sebesar Rp. 50.021.990.880,00 yang

langsung diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat.


103

Tujuan 1 - 3 Misi 3

16. Penerapan Dimensi Kota Ramah Lansia

Dimensi Kota Ramah Lansia yang sudah diterapkan dalam

Pengembangan Kota Ramah Lansia pada Tahun 2017 ada 2 (dua)

dimensi yaitu dimensi Komunitas dan Layanan Kesehatan dan dimensi

Penghormatan dan Keterlibatan Sosial telah mencapai target yaitu 2

dimensi, dengan tingkat capaian 100%. Pencapaian target ini disebabkan

karena kegiatan tahun 2017 bersifat penguatan dari 2 dimensi yang telah

dicapai dengan disusunya draft Perwal sebagai kebijakan pendukung

Pengembangan Kota Ramah Lansia dan untuk pengembangan dimensi

lainnya ditahun berikutnya. Dalam mencapai setiap dimensi memerlukan

peran serta dan pemahaman dari instansi terkait sehingga dukungan

kebijakan sangat mempengaruhi dalam merealisasikan target.

Pencapaian ini dilaksanakan melalui 1 program dan 3 kegiatan dengan

anggaran belanja APBD sebesar Rp. 430.028.600,- dengan realisasi Rp

428.637.400,-

Mengembangkan Ekonomi yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan

Mengembangkan Ekonomi yang Mandiri, Kokoh dan Berkeadilan ini

merupakan salah satu upaya mencapai misi ketiga sebagaimana tertuang

dalam RPJMD Tahun 2016-2021.

Terdapat 6 (enam) ukuran keberhasilan (indikator) makro dari 3 Tujuan yang

merepresentasikan tercapai/terwujud ekonomi yang mandiri, kokoh dan

berkeaddilan wujud atau tidaknya tujuan mengembangkan berdasarkan

penetapan target RPJMD Tahun 2016-2021 yang harus dicapai pada tahun

2017.

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja makro pembangunan untuk

tujuan ketiga tersebut disajikan pada tabel 3.4 berikut dibawah ini :


104

Tabel 3. 4

Pengukuran Kinerja Tujuan 1 sd 3

Indikator Kinerja

Realisasi

2015

Realisasi

2016

Target

2017

Realisasi

2017

Capaian

2017

(%)

Status

Capaian

Target

Akhir

RPJMD

2021

Capaian

Target

Akhir 2021

(%)

1 Kontribusi PDRB

Ekonomi Kreatif ( % )

10.51% 10.76% 12,12% 13.41% 110.64% √ 12.55% 106.85%

2 Kontribusi Sektor

Perindustrian

Terhadap PDRB

Kota ( % )

34.40% 33.27% 47.83% 32.34% 67.61%

▲

25.03 47.82%

3 Tingkat Partisipasi

Angkatan Kerja

( TPAK )

60.33% 60.33% 64,57% 64.57% 108.13% √ 66.97% 66.97%

4 Persentase Koperasi

Aktif

63.85% 62.52% 78% 61.11% 78.35% √ 100% 100%

5 Kontribusi PDRB

Pertanian

terhadap PDRB

Kota

1.44% 1.45% 1,44% 1.45% N/A N/A 1.36% 1.36%

6 Kontribusi Perdagangan

terhadap PDRB Kota

21.39% 21.59% 23,07% 21.69% 94.02% ▲ 25.03% 94.02%

SumberDinas Perindag, Dinas Naker, Dinas KUMKM, Dinas KP3, 2017

Ket: √ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu, X = tidak mencapai

target, N/A= data tidak tersedia

Penjelasan pencapaian indikator makro tujuan Mengembangkan Ekonomi

yang Mandiri, Kokoh dan Berkeadilan Tahun 2017 disajikan sebagai

berikut :

a. Kontribusi PDRB Ekonomi Kreatif ( % )

Berdasarkan konsep Ekonomi kreatif yang telah dipublikasikan oleh Badan

Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, secara makro perekonomian kreatif

diklasifikasikan menjadi 16 subsektor yaitu: Arsitektur; Desain Interior;

Desain Komunikasi Visual; Desain Produk; Film, Animasi, Video; Fotografi;

Kriya; Kuliner; Musik; Fashion; Aplikasi dan Game Developer; Pernerbitan;

Periklanan; Televisi dan Radio; Seni Pertunjukan; dan Seni Rupa.

Perhitungan PDRB Ekonomi kreatif dapat menggunakan 2 metode

pendekatan yaitu PDRB Ekonomi Kreatif Atas Dasar Harga Konstan dan

PDRB Ekonomi Kreatif Atas Dasar Harga Berlaku. PDRB Ekonomi Kreatif

Atas Dasar Harga Konstan adalah PDRB Ekonomi Kreatif yang dinilai

berdasarkan harga pada tahun tertentu atau tahun dasar, baik pada saat

menilai produksi, biaya antara maupun komponen nilai tambah. PDRB


105

Ekonomi Kreatif Atas Dasar Harga Berlaku adalah PDRB Ekonomi Kreatif

yang dinilai berdasarkan harga pada tahun berjalan,baik pada saat menilai

produksi, biaya antara maupun komponen nilai tambah.

Berdasarkan perhitungan PDRB Ekonomi Kreatif Atas Dasar Harga Berlaku

yang dilakukan pada tahun 2017 dengan data tahun 2016, capaian indikator

kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDRB Kota mencapai 13,41%

dan apabila dibandingkan dengan target sebesar 12,12% telah melampaui

target dengan tingkat capaiannya 110,64%. Kondisi tersebut meningkat

apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 10.76%.

Nilai PDRB Ekonomi Kreatif tahun 2016 atas dasar harga berlaku sebesar Rp

7.161,59 Milyar, sedangkan atas dasar harga konstan tahun 2010 sebesar

Rp 5.141,33 Milyar. Tiga subsektor utama yang sangat dominan dalam

ekonomi kreatif Kota Depok adalah subsektor kuliner, subsektor kriya, dan

subsektor fashion.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja, total penduduk yang bekerja di sektor

ekonomi kreatif pada tahun 2016 sekitar 110.012 orang atau sekitar

12,01% dari pekerja di Kota Depok. Sedangkan jumlah unit usaha ekonomi

kreatif pada tahun 2016 sebanyak 50.954 unit usaha, atau sekitar 31,37%.

Berikut adalah data rinci kontribusi masing masing subsektor ekonomi

kreatif.


106

Tabel. 3.5 Kontribusi Sub Sektor Ekonomi Kreatif di Kota Depok

Tahun 2017

Subsektor Kuliner yang mempunyai andil terhadap pembentukan ekonomi

kreatif di Kota Depok hingga 62,28%, subsektor kriya 17,67% dan sub

sektor fashion 14,47%.

Sektor Ekonomi kreatif di Kota Depok sebaiknya semakin dikembangkan,

mengingat potensi sektor ini masih sangat terbuka lebar. Untuk

mengembangkan dan meningkatkan peranan ekonomi kreatif dalam

menumbuhkan perekonomian di Kota Depok, dilakukan secara lintas

instansi menyesuaikan tugas pokok dan fungsi masing-masing

dinas/instansi. Oleh karenanya perlu direncanakan kegiatan-kegiatan yang

mendukung pengembangan ekonomi kreatif di bebearapa instansi antara

lain; Dinas Koperasi dan UMKN, Dekranasda, Dinas Pemuda Olah Raga dan

Seni Budaya, Dinas Komunikasi dan Informatika, dan lainnya.


107

Khusus pada Dinas Komunikasi dan Informatika telah dilaksanakan kegiatan

yang mendukung Ekonomi Kreatif antara lain Kegiatan Forum Penggiat

Tehnologi Informasi, penyelenggaraan sayembara-sayembara terkait

desain, pemberian penghargaan-penghargaan dan lain sebagainya.

b. Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB Kota ( % )

Pada tahun 2017, capaian indikator kontribusi sektor perindustrian terhadap

PDRB Kota mencapai 32,34% dan apabila dibandingkan dengan target di

tahun 2017 sebesar 47,83% belum mencapai target dengan tingkat

capaiannya hanya 67,61%. Kondisi tersebut menurun apabila dibandingkan

dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 33,27%. Hal ini disebabkan secara

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok sudah tidak bisa digunakan untuk

industry. Selain itu juga, Sektor industri cenderung tidak mengikat dan

beralih ke sektor perdagangan, karena marjin pada sektor perdagangan

lebih besar dibanding sektor industri. Faktor lain nya tidak ada penambahan

sektor industri baru terutama industry manufaktur di Kota Depok. Namun

pertumbuhan Industri Skala Kecil dan Menengah (IKM) yang berkembang

mewarnai perekonomian di Kota Depok terutama industry kreatifnya

sehingga menghasilkan sejumlah IKM yang potensial. Hal tersebut tidak

lepas berkat terlaksananya program penunjang yang diselenggarakan oleh

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok, diantaranya:

a. Peningkatan Kualitas Mutu Produk;

b. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia bidang UMKM;

c. Pengembangan infrastruktur Cluster Ekonomi

c. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ( TPAK )

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja pembangunan untuk tujuan

tersebut disajikan pada tabel berikut dibawah ini

Tabel 3.6

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2017

Indikator Kinerja Realisasi

2015

Realisasi

2016

Target

2017

Realisasi

2017

1 Tingkat partisipasi angkatan kerja

(TPAK) 60,33 % 60,33 % 64,57 % 69,82

Dari tabel diatas terlihat bahwa pencapaian realisasi dari indikator tersebut

tercapai bahkan melampaui dari target yang telah direncanakan. Sehingga

indikator tersebut berdasarkan rumus capaian kinerja mempunyai nilai

sangat tinggi dalam Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja.


108

Pada indikator Kinerja Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Persentase

Penduduk yang mendapatkan yang termasuk bukan angkatan kerja adalah

penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih ) yang masih sekolah mengurus

rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja ( 15

tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara

tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk yang termasuk bukan angkatan

kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah,

mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain

kegiatan pribadi

Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan.

Target Tahun 2015 mencapai 60,33% sedangkan capaian tahun 2016 tidak

mengalami perubahan sebesar 60,33 % menjadi 69,82% padatahun 2017

yang ditargetkan sebesar 64,57% Maka persentase capaian 2017 terhadap

target sebesar 100% danCapaian mengalami kenaikan dari Tahun 2016

sebesar 0,86%.

d. Persentase Koperasi Aktif

Pada tahun 2017, capaian indikator Prosentase Koperasi aktif/sehat

mencapai 64,18% dengan target sebesar 78%. Meski hal tersebut

menunjukkan belum tercapainya target yang dibebankan namun mengalami

tren kenaikan dengan tingkat capaian 82,28% serta meningkat dari tahun

sebelumnya yaitu sebesar 62,52%. Capaian kinerja ini terhadap target

akhir RPJMD sebesar 81,04% baru mencapai 79,20%.

Pada tahun 2017, jumlah Koperasi terdapat sebanyak 617 unit dan terdapat

penurunan sebanyak 22 koperasi dibandingkan kondisi tahun 2016

sebanyak 639 unit. Sementara itu jumlah Koperasi Aktif sebanyak 396 unit

pada tahun 2017 mengalami penurunan 12 koperasi dibandingkan tahun

2016 sebanyak 408 unit.

Faktor-faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja

1. Meningkatnya wawasan sumberdaya manusia Koperasi

2. Meningkatnya kesadaran koperasi untuk melaksanakan RAT


109

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya capaian indikator

kinerja tahun ini mengalami peningkatan yang disebabkan oleh

pembinaan dan pengawasan yang intensif terhadap gerakan koperasi.

Faktor-faktor yang menyebabkan efesiensi penggunaan sumber daya

diantaranya adalah kurangnya anggaran untuk penyelenggaraan sosialisasi,

auditor pengawas sumberdaya manusia koperasi. Berbagai upaya dilakukan

untuk mendongkrak kinerja indikator yang tidak mencapai target

diantaranya melalui :

1. Penambahan aparatur yang profosional dan professional;

2. Penambahan anggaran yang memadai

Sarana dan prasarana penunjang aparatur. Pada tahun 2017 telah dibangun

Balai Latihan Koperasi (Balatkop) Kota Depok. Tempat ini digunakan

sebagai berbagai pelatihan koperasi serta berbagai kegiatan lainnya yang bs

dimanfaatkan oleh koperasi di Kota Depok, misalkan pelaksanaan RAT

koperasi.

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

adalah Program peningkatan kualitas Kelembagaan koperasi. Dengan

Kegiatan:

a. Sertifikasi pengurus koperasi. Tahun 2017 Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro melaksanakan sertifikasi pengurus koperasi kepada 200 orang.

Sertifikasi pengurus koperasi ini kerja sama dengan Lembaga Sertifikasi

Profesi Jasa Keuangan (LSP-KJK). Sertifikasi kompetensi pengurus


110

koperasi ini merupakan syarat dan standar utama sehingga dengan

adanya pengurus koperasi yang bersertifkat semakin profesional pula

pengelolaan koperasi di Kota Depok.

b. Bantuan perkuatan usaha permodalan koperasi. Sebanyak 140 koperasi

diikutsertakan dalam kegiatan akses permodalan ini. Koperasi dalam hal

ini diberikan arahan dan panduan dalam kemudahan memperoleh

bantuan permodalan dari lembaga perbankan dana tau non bank.

c. Revitalisasi koperasi tidak aktif. Kegiatan yang menunjang program

Pengembangan Kelembagaan dan Peningkatan Usaha Koperasi, dalam

kegiatan ini koperasi tidak aktif diberikan pendampingan dari tim yang

dibentuk oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro agar masalah yang

dihadapi dapat dicarikan solusinya. Setelah dilakukan pendampingan

kepada 50 koperasi dengan pelatihan dan penyuluhan lainnya, koperasi

yang baik dan sehat diundang dalam acara Pekan Koperasi Kota Depok

yang diadakan setahun sekali untuk meningkatkan promosi produknya.

d. Sosialisasi gerakan masyarakat sadar koperasi. Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro secara rutin baik diundang maupun kegiatan dinas sendiri

banyak melakukan penyuluhan kepada koperasi atau kelompok-kelompok

yang ingin dan baru akan membuat koperasi.

e. Advokasi pendirian koperasi. Melalui loket pelayanan Dinas Koperasi dan

usaha Mikro yang terdapat di lantai 7 gedung dibaleka II banyak koperasi

yang mendapatkan advokasi dan arahan tentatang pendirian koperasi

yang baik dan professional.

e. Kontribusi PDRB Pertanian terhadap PDRB Kota

Pada tahun 2016 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota

Depok telah melaksanakan program dan kegiatan untuk mendukung

tercapainya Visi dan Misi Kota Depok. Evaluasi dan analisis atas capaian

sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota

Depok dengan indikator kinerja sasaran dijabarkan sebagai berikut :


111

Tabel 3.7 Kontribusi PDRB Pertanian terhadap PDRB Kota Depok

Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian Interpretasi

Kontribusi PDRB Pertanian

Terhadap PDRB Kota

1.44 % 1.45% 100.7% Tercapai

melebihi

target

Pada masa ini Kota Depok dalam perkembangannya mengalami penurunan

luas lahan tanam karena banyaknya lahan pertanian beralih fungsi. Alih

fungsi lahan memang tidak bisa dihindari tetapi adanya upaya

memanfaatkan lahan yang belum beralih fungsi. Adapun yang harus

dipertahankan untuk pertanian di tiga sektor yakni sektor pertanian dan

hortikultura, peternakan dan perikanan.

Dari sektor-sektor pertanian di Kota Depok yang dapat dikembangkan

sebagai pendukung tercapainya PDRB Pertanian adalah sebagai berikut :

1. Sektor Pertanian

Sektor ini mencakup pertanian tanaman pangan dan tanaman

hortikultura. Tanaman Pangan meliputi semua kegiatan ekonomi

yang menghasilkan bahan pangan. Komoditas yang dihasilkan meliputi

padi, palawija (jagung, kedele, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar,

ubi kayu) dan palawija lainnya (talas, ganyong, gembili dll). Tanaman

Hortikultura meliputi kelompok komoditi sayuran, buah-buahan,

tanaman biofarmaka dan tanaman hias.

2. Sektor Peternakan

Sektor ini mencakup semua usaha peternakan yang menyelenggarakan

pembibitan serta budidaya segala ternak dan unggas dengan tujuan

untuk dikembangbiakkan, dibesarkan, dipotong, dan diambil hasilnya,

baik yang dilakukan peternak maupun oleh perusahaan peternakan.

Selain itu juga mencakup pembudidayaan ternak maupun unggas yang

menghasilkan produk berulang misal yang menghasilkan susu dan telur.

Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan peternakan adalah sapi

potong, kerbau, kambing, domba, ayam bukan ras, telur ayam bukan

ras, telur itik, susu segar dsb.

3. Sektor Perikanan

Subkategori ini meliputi semua kegiatan pembenihan dan budidaya

perikanan, baik ikan konsumsi maupun ikan hias.

Program-program pendukung PDRB Pertanian ada 9 (Sembilan)

yaitu :

1. Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi;

2. Pemberdayaan Petani Marginal dan P2WKSS;


112

3. Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Hortikultura;

4. Program Pengembangan Budidaya Pertanian dan Perikanan;

5. Pengembangan Produksi Hasil Peternakan;

6. Peningkatan Pelayanan Bidang Pertanian dan Penyuluhan;

7. Pengawasan Produk Pertanian, Perikanan dan Peternakan;

8. Promosi Hasil Produksi Pertanian, Perikanan dan Peternakan;

9. Peningkatan Pelayanan Peternakan.

Kegiatan pendukung PDRB Pertanian ada 29 (dua puluh sembilan)

yaitu :

1. Gerakan Konsumsi Makan Ikan;

2. Gerakan Konsumsi Protein Asal Hewan;

3. Pelatihan Pengolahan dan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan;

4. Sosialisasi dan Monitoring Penyaluran Rastra;

5. Sosialisasi Penganekaragaman Bahan Pangan Non Beras;

6. Penyusunan Neraca Bahan Makanan dan Pola Pangan Harapan;

7. Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian Tanaman Pangan dan

Hortikultura;

8. Peningkatan SDM Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura;

9. Peningkatan Produksi Perikanan;

10. Penatakelolaan UPTD Balai Benih Ikan (BBI);

11. Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan (BBI);

12. Pengembangan Teknologi Pertanian;

13. Pemutakhiran Kajian Data LP2B 2017;

14. Pengembangan Budidaya Ternak;

15. Penerapan Pengolahan Limbah Ternak;

16. Pengembangan Usaha Hasil Peternakan;

17. Peningkatan Pelayanan Penyuluhan Pertanian;

18. BOP Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Bantuan Gubernur

Prov. Jabar 2017);

19. Pengadaan Alat Uji dan Pengujian Keamanan Produk Perikanan;

20. Pengujian Keamanan Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura;

21. Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner;

22. Promosi Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura;

23. Promosi Peternakan;

24. Promosi Produk Ikan;

25. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular;

26. Penatakelolalaan Puskeswan dan Check Point;

27. Pengadaan Sarana Prasarana Puskeswam dan Check Point;

28. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana RPH (Rumah Potong

Hewan);

29. Penatakelolaan RPH Tapos.


113

Anggaran pendukung tercapainya Sasaran Strategis Program dan Kegiatan

pendukung tercapainya PDRB Pertanian adalah Rp. 9.353.593.900,-

f. Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB Kota

Pada tahun 2017, capaian indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap

PDRB Kota mencapai 21,69% dan apabila dibandingkan dengan target di

tahun 2017 sebesar 23,07% belum mencapai target tetapi meningkat

dari tahun sebelumnya dengan tingkat capaian 94,02%. Kondisi tersebut

meningkat apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar

55,18%. Berdasarkan data dari BPS Kota Depok, selama periode 2010-2016

struktur lapangan usaha masyarakat Kota Depok mulai terus bergeser dari

kelompok lapangan usaha sekunder ke kelompok lapangan usaha tersier

yang terlihat dari besarnya kenaikan peranan masing-masing kelompok

lapangan usaha ini terhadap pembentukan PDRB Kota Depok. Pada tahun

2016-2017, kelompok lapangan usaha tersier memberikan sumbangan

sebesar 47,33% yang mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun

2010 sebesar 41,92%. Dimana Sektor tersier yang peningkatan peran

dalam perekonomiannya tertinggi adalah sektor perdagangan besar dan

eceran, dimana peranannya naik dari 19,95% (2012) menjadi 21,69%

(2017).

Meskipun tidak mencapai target sektor perdagangan termasuk salah satu

didalamnya yang mengalami pertumbuhan tiap tahunnya. Hal ini

dipengaruhi adanya penataan sarana dan prasarana perdagangan, sistem

dan jaringan distribusi barang serta semakin terbukanya peluang usaha di

Kota Depok. Kondisi tersebut tidak lepas berkat terlaksananya program

penunjang yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kota Depok, diantaranya:

a. Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat;

b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang UMKM;

c. Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri;

d. Pengawasan Distribusi Barang dan Bahan Pangan.

Tujuan 1 - 5 Misi 4

Membangun Infrastruktur dan Ruang Publik yang merata Berwawasan lingkungan dan Ramah Keluarga

Membangun Infrastruktur dan Ruang Publik yang merata berwawasan

lingkungan dan Ramah Keluarga ini merupakan salah satu upaya mencapai

misi keempat sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021.

Terdapat 10 (Sepuluh) ukuran keberhasilan (indikator) makro dari 5 Tujuan


114

yang merepresentasikan tercapai/terwujud atau tidaknya misi Membangun

Infrastruktur dan Ruang Publik yang merata berwawasan lingkungan dan

Ramah Keluarga berdasarkan penetapan target RPJMD Tahun 2016-2021

yang harus dicapai pada tahun 2017.


tujuan keempat tersebut disajikan pada tabel 3.6 berikut dibawah ini :

Tabel 3. 8 Pengukuran Kinerja Tujuan 4


X = tidak mencapai target, N/A= data tidak tersedia.

Penjelasan pencapaian indikator makro tujuan Membangun Infrastruktur dan

Ruang Publik yang merata berwawasan lingkungan dan Ramah Keluarga

Tahun 2017 disajikan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Realisasi

2015

Realisasi

2016

Target

2017

Realisasi

2017

Capaian

2017

(%)

Status

Capaian

Target

Akhir

RPJMD

2021

Capaian

Target

Akhir -

2021 (%)

1 Tingkat Kondisi jalan Kota

baik dan sedang

98.22% 98.63% 98.81% 96.03% 97.46% X 100% 96.30%

2 Rasio Volume per

kapasitas jalan di jalan

utama (skala/smp/jam)

0.83

smp/jam

0.76

smp/jam

0.75

smp/jam 0.46

smp/jam

0.61% √ 0.65

smp/jam

0.65%

3 Persentase Luas Ruang

Terbuka Hijau

10.06% na 10.86% 11.10% 102% √ 21.28% 52.16%

4 Luas genangan ( Lebih dari

30 cm, selama 2 Jam )

133.76Ha 122.61Ha 111.46Ha 99.61% 111% √ 66.88Ha 51.06%

5 Persentase Penduduk yang

mendapatkan akses air

minum yang aman

71,50 % 73,52% 75% 75,60% 100,8% √ 100% 75,60%

6 Rasio Permukiman Layak

Huni

94.11% 94.88% 97.48% 97,53% 100,05% √ 99.97% 97.55%

7 Prosentase Rumah Layak

huni

n/a 83.40% 98.96% 99,07% 100,11% √ 93.94% 105,46%

8 Persentase

Sampah

tertangani

49,80 % 51,38 % 68,7 % 59,83 % 87,1 % ▲ 80 % 74,8 %

9 Persentase penduduk

terlayani sistem air limbah

yang memadai

73,49 % 79,78% 82,20% 87,75% 106,75% √ 100% 87,75%

10 Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

n/a n/a 51 66,65 130,7 % √ 60 111,1 %


115

1. Tingkat Kondisi jalan Kota baik dan sedang

Pada tahun 2017, capaian indikator tingkat kondisi jalan kota baik dan

sedang mencapai 96,30% dan apabila dibandingkan dengan target di

tahun 2017 sebesar 98,8%, tidak tercapai target dengan tingkat capaian

97,46%. Kondisi tersebut menurun apabila dibandingkan dengan tahun

sebelumnya yaitu sebesar 98,63%, dan apabila dibandingkan dengan target

akhir RPJMD sebesar 100% telah mencapai 96,30%.

Tingkat kondisi jalan kota baik dan sedang, terealisasi 96,30% (527,39

km/547,63 km) dari target sebesar 98,81% (470,48 km/476.15 km).

Karena perbedaan dasar hitung. Perbedaan besaran angka pembilang dan

penyebut disesuaikan dengan Kep. Walikota Depok no.

591/401/kpts/BMSDA/Huk/2016 ttg Ruas-ruas jalan menurut statusnya

sebagai jalan kota, dimana total panjang jaringan jalan = 1.283 km. Terdiri

dari :

- Panjang Jalan kolektor + lokal = 547,63 km

- Fungsi jalan lingkungan = 735,37 km

Transportasi merupakan urat-nadi kehidupan politik, ekonomi, sosial

budaya, dan pertahanan keamanan nasional yang sangat vital perannya

dalam ketahanan nasional. Sistem transportasi yang handal—memiliki

kemampuan daya dukung struktur tinggi dan kemampuan jaringan

yang efektif dan efisien—dibutuhkan untuk mendukung pengembangan

wilayah, pembangunan ekonomi, mobilitas manusia, barang, dan jasa.

Prasarana jalan, sebagai bagian dari sistem transportasi, diharapkan

dapat menciptakan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan

tersedianya kondisi prasarana jalan dalam kondisi mantap, diharapkan

akan meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Dari sisi pasar tenaga

kerja, pembangunan prasarana jalan dalam menciptakan peluang usaha dan

menampung angkatan kerja juga sangat besar dan berpotensi untuk

memberikan multiplier effect terhadap perekonomian lokal maupun

kawasan dan mendorong tumbuhnya investasi daerah.

2. Rasio Volume per kapasitas jalan di jalan utama

Pada Tahun 2015 Dinas Perhubungan Kota Depok dalam pencapaiannya

RPJMD 2011-2016 dengan Sasaran Terealisasinya Kemacetan Kota

dengan Indikator Kinerja Titik macet yang ditangani dengan Target 2

titik kemacetan dan terealisasi 100% . Kota Depok memiliki luas 200,29

Km2, dengan tata guna lahan didominasi oleh kegiatan permukiman serta

perdagangan dan jasa. Fenomena urban sprawl (pengembangan wilayah


116

menyebar) sebagai akibat kurangnya pengendalian terhadap

pengembangan wilayah yang tidak diikuti dengan peningkatan dan

penambangan jaringan jalan baru. Jalan raya Sawangan yang memiliki lebar

jalan +8 Meter dibebani denga rata-rata 2.000 kendaraan pada jam

sibuknya, dengan pengembangan wilayah sebelah barat Kota Depok yang

tidak diikuti dengan peningkatan kapasitas jalan akan terus membebani

jalan raya Sawangan yang menyebabkan kemacetan tidak terkendali.

Pertumbuhan jumlah kendaraan 2015 di Kota Depok juga menjadi salah

satu penyebab permasalahan kemacetan, dari data yang didapatkan

kendaraan yang terdaftar di Kota Depok adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.9 Perbandingan Jumlah Kendaraan per Tahun

No Jenis Kendaraan Jumlah (Unit)

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

1 Sepeda motor 511.908 819.921 870.024

2 Mobil Penumpang

a. Umum 5.146 5.068 4.974

b. Pribadi 40.776 45.619 49.991

3 Mobil Barang

a. Umum 458 546 578

b. Pribadi 14.963 16.565 17.908

4 Bus Besar

a. Umum 0 0 0

b. Bukan umum 0 0 0

5 Bus Sedang

a. Umum 77 75 110

b. Bukan umum

6 Bus Kecil

a. Umum 77 75 110

b. Bukan umum 342 379 362

7 Kendaraan Roda Tiga

a. Umum 0 0 0

b. Bukan umum 0 0 0

Jumlah Total 573.747 888.248 944.057

Data tersebut diatas adalah data kendaraan pada SAMSAT Kota Depok,

belum termasuk kendaraan yang terdaftar di luar wilayah Kota Depok,

sedangkan di bandingkan dengan penambahan panjang jalan hanya

bertambah diantaranya Jl.Ir.H.Juanda, Jalan terusan Sentosa Raya, Jalan

Terusan Keadilan dan penambahan lebar jalan Jalan Kartini – Citayam yang

berlokasi di wilayah Timur terlalu berdampak pada pengurangan kemacetan

utamanya di wilayah Barat.

1. Meningkatnya Volume Kendaraan ( Rata-rata 15%/tahun)

2. Terbatasnya Jaringan Jalan Lebar jalan


117

Perlintasan

Perkerasan rusak

Konflik fasa

Beban besar Simpang kecill

Beban besar Tanjakan

Tdk sebidang

Simpang sudut tajam

Angkot/ Ojek

ngetem

Masjid

Berkelok

Tanjakan

Banyak truk

Sawang

3. Terbatasnya akses jalan menuju Margonda Raya, sebagian pergerakan

arah Jakarta dimana jaringan jalan tersesedia hanya Jl.Margonda,

Jl.sawangan, Jl. Bogor

4. Penataan bangunan yang berada pada jalan utama berhubungan

langsung dengan jalan

5. Fasilitas pejalan kaki, celukan, berjalan di badan jalan, parkir di badan

jalan, PKL disepanjang jalur utama belum seluruhnya tersedia dan

memadai.

1. Wilayah Timur (Jl. Tole Iskandar – Jl.Siliwangi)

Permasalahan yang ada di wilayah timur diantaranya adalah volume

kendaraan yang besar kapasitas atau lebar jalan dan persimpangan

yang sempit, ditambah lagi dengan banyaknya akses ke jalan Tole

Iskandar – Siliwangi dan tidak tertibnya angkutan umum.

Gambar. 3.3 Jalur Wilayah Timur

Dengan volume kendaraan mencapai 2.000 kendaraan dan

Volume/Kapasitas 0,83 pada jam sibuknya jalan Tole Iskandar dan

Siliwangi tidak dapat menampung volume kendaraan yang terus

bertambah.

2. Wilayah Barat ( Jl. Raya Sawangan – Jl. Muchtar )

Permasalahan di wilayah ini hampir mirip dengan wilayah timur

diantaranya adalah volume kendaraan yang besar kapasitas atau lebar

jalan dan persimpangan yang sempit serta tikungan tajam menanjak

pada persimpangan tersebut, ditambah lagi dengan banyaknya akses ke

Raya Sawangan dan Jl.Muchtar dan tidak tertibnya angkutan umum.

Gambar 3.4 Jalur Wilayah Barat

Beban besar vs kapasitas Ruas/Simpang sempit Angkot L/U

Banyak akses Tikungan tajam


118

Pembebanan pada Jl. Raya Sawangan dan Jl. Mochtar Sawangan

diperburuk dengan banyaknya pembangunan di Wilayah Barat

diantaranya Pasir Putih, Pengasinan, Meruyung Raya, Bojong Sari dan

sekitarnya tanpa diikuti dengan pembangunan akses jalan alternatif dan

hanya membebani ruas jalan tersebut. Pada jam puncaknya volume

kendaraan pada jalan tersebut diatas 2.000 kendaraan dan Volume per

kapasitas mencapai 0,99 pada segmen simpang kodim simpang Tanah

Baru.

3. Wilayah Tengah (Jl.Margonda Raya dan Jl.Bogor Raya)

Jalan Margonda Raya dan Jalan Raya Bogor merupakan jalan

penghubung ke arah Jakarta dan Bogor , terbatasnya jaringan jalan

yang menghubungkan wilayah Depok ke arah utara menyebabkan jalan

ini dibebani dengan volume kendaraan yang besar untuk Jalan

Margonda Raya pada jam puncak dilewati sampai dengan 5.600

kendaraan (V/C Ratio 0,91) dan untuk Jalan Raya Bogor mencapai

4.300 kendaraan (V/C Ratio 0,99).

Gambar 3.5 Jalur Wilayah Tengah

Penyebab permasalahan pada ruas jalan diantaranya minimnya fasilitas pejalan

kaki (pedestrian) baik trotoar maupun fasilitas penyeberang jalan,

mengakibatkan pejalan kaki menyeberang di sembarang tempat, parkir di

badan jalan dan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu penyebab

Margonda

• Penyeberang jalan vs fasilitas

• Akses Stasiun KA & parkir

• Terminal bayangan

• U-turn

Bogor Raya

• Friksi simpang, akses & pasar

• Kecepatan vs

Medianisasi &

Rumble strip

Rambu

Law enforcement

JPO (toko) Median/ jalur lambat Law enforcement

3


119

kapasitas jalan tidak efektif serta dapat menimbulkan hambatan samping.

1. Panjang jalan dan jumlah kendaraan yang ada terlihat bahwa dari sekitar

176 ruang jalan dengan panjang 530,15 km yang terdiri dari 42,3 km jalan

nasional, 11,67 jalan provinsi dan 476, 15 jalan kota yang pertumbuhannya

tidak sebanding dengan jumlah kendaraan pertumbuhan kendaraan pribadi

baik roda 2 dan roda 4 yang cukup tinggi mencapai 15 % pertahun.

2. Tidak adanya jaringan baru sebagai alternatif, sehingga terjadi kepadatan

yang luar biasa

3. Terlalu banyaknya akses ke jalan utama;

4. Kurangnya infrastruktur jalan khususnya koridor Timur - Barat;

5. Kecilnya kapasitas persimpang dengan volume yang terus bertambah serta

Tanjakan pada simpang menimbulkan banyak hambatan dan antrian;

Isu kemacetan Kota merupakan tanggung jawab yang ditangani oleh

beberapa OPD dan dibantu dengan Instansi Kepolisian. Untuk menangani

permasalahan kemacetan perlu adanya sinergitas antara OPD terkait

(DBMSDA) dengan Kepolisian. Manajemen rekayasa lalu lintas yang dapat

menguraikan di Kota Depok diantaranya :

1. Dua Titik Utama Kemacetan yaitu :

- Jalan Tole Iskandar

- Jalan Sawangan

2. Upaya yang dilakukan untuk menangani kemacetan :

A. Dinas Bina Marga Sumber Daya Air

- Memperlebar kapasitas jalan tole iskandar dengan memanfaatkan

bahu jalan;

- Memperlebar kapasitas jalan sawangan dengan memanfaatkan

bahu jalan;

- DED Simpang Raden Saleh

B. Dinas Perhubungan Sarana dan Prasarana Jalan

1. Pembangunan fasilitas penyeberangan jalan salah satunya

Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang rencananya akan

dibangun sebanyak 7 unit di Jl. Margonda Raya, baru dapat

dilakukan 3 unit hal ini berdampak terhadap pengurangan

kemacetan lalu lintas dan 2016 dibangun JPO Gunadarma - Kapuk

2. Fasilitas penyeberangan jalan lainnya adalah zebra cross dan zona

selamat sekolah (zoss).

3. Pemasangan warning light dan pemeliharaan fasilatas pengaturan

lalu lintas traffic light.

4. Pemasangan perlengkapan jalan diantara rambu standar dan

rambu larangan parkir utamanya di Jl.Margonda, dan safety mirror

(cermin cemung) meningkatkan kedisiplinan pengguna jalan;


120

5. Pemasangan Separator jalur lambat margonda untuk memisahkan

angkutan umum dan mobil pribadi serta sepeda motor disamping

itu guna memperkecil ruang parkir di bahu jalan;

6. Penutupan U-Turn Jl.Ir.H.Juanda sebagai upaya untuk

mengendalikan pergerakan kendaraan dan mengurangi antrian

kendaraan yang berputar;

7. Memasang traffic light berbasis ATCS pada simpang Bojongsari

8. Mengotimalkan traffic light simpang Al-Huda dengan ATCS;

9. Memasang CCTV untuk memantau arus lalu lintas pada simpang

GDC

Pengendalian Jaringan Jalan

1. Upaya pengalihan angkutan umum wilayah barat melalui jalan rel,

pemanfatan jalan sejajar rel ini digunakan untuk mengalihkan 1300

angkutan umum. Upaya ini sebagai mengendalikan lemacetan pada jalur

Margonda.

2. Program Hari Bebas Kendaraan (Car Free Day) yang dilaksanakan setiap hari

Minggu, dalam rangka mengurangi emisi gas buang dan membudayakan

masyarakat untuk tidak menggunakan kendaraan bermotor;

3. Upaya optimalisasi yang bertujuan untuk menghubungkan integrasi antar

moda rel dan moda angkutan darat;

4. Pengendalian pembangunan Terminal Jatijajar guna mengurangi kendaraan

Bis Besar melalui akses Jalan di dalam Kota dan langsung mengakses Tol

Jagorawi.

Pengendalian dan Operasional

1. Penertiban rutin angkutan umum dan barang setiap dua minggu yang

diupayakan guna mewujudkan tertib lalu lintas;

2. Penertiban parkir di badan jalan melalui gembok parkir dan derek bagi para

pelanggar untuk mengurangi kemacetan lalu lintas meningkatkan ketertiban

dan kapasitas jalan terutama pada jalan utama (Margonda Raya dan

Nusantara);

3. Penambahan personil pengaturan lalu lintas untuk mengendalikan kemcetan

lalu lintas.

4. Angkutan on line yang perlu ditertibkan dan perlu ada kesepakatan serta

penindakan

5. Tidak ada halte khusus yang tidak ada celukan, banyaknya halte – halte

bayangan terutama di margo, detos dan Ramayana;

6. Angkutan umum wajib berbadan hukum


121

Berdasarkan APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2015, diketahui bahwa Total

Anggaran Belanja Dinas Perhubungan Kota Depok sebesar

Rp 62.106.018.258,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar

Rp.11.172.789.778,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 50.933.228.480,-

sedangkan Total Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2015 sebesar

Rp.55.313.600.387,- (89.06%) terdiri dari Realisasi Belanja Tidak Langsung

sebesar Rp. 10.331.924.133 (92,47%) dan Realisasi Belanja Langsung

sebesar Rp 44.981.676.254,- (88,31%).

Pada Tahun 2016 Dinas Perhubungan Kota Depok dalam pencapaiannya Akhir

RPJMD 2011-2016 dan RPJMD 2016-2021 Kota Depok dalam mencapai Visi dan

Misi yang baru yaitu Kota Visi “Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius”

dan dengan Arah Kebijakan Umum dan Program Pembangunan dengan Misi ke

IV yaitu Membangun Infrastruktur dan Ruang Publik yang merata,

Berwawasan Lingkungan dan Ramah Keluarga.

Dinas Perhubungan Kota Depok untuk mencapai Misi tersebut dengan mengacu

Sasaran Terciptanya sistem transportasi yang terintegrasi dengan wilayah

jabodetabek dan sistem angkutan kota yang aman, nyaman dan terjangkau;

dengan Arah Kebijakan Pembangunan simpul-simpul transportasi. Dengan

Indikator Sasaran sebagai berikut :

1. Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan utama

Cara Pengukuran =

Jarak dibagi Waktu tempuh kendaraan x 100%

a) Kondisi Awal 2015 = 32 km/jam

b) Target Tahun 2016 = 33,8 km/jam

c) Realisasi Tahun 2016 = 34,80 km/jam

2. Rasio volume per kapasitas jalan di jalan utama

Cara Pengukuran =

C = Co x FCw x FCsp x FCsf x FCcs

(Kapasitas ruasjalan = kapasitas dasar x faktor penyesuaian kapasitas untuk

lebar jalur lalu-lintas x faktor penyesuaian kapasitas untuk hambatan

samping x faktor penyesuaian kapasitas untuk ukuran kota)

a) Kondisi Awal 2015 = 0,83%

b) Target Tahun 2016 = 0,78%

c) Realisasi Tahun 2016 = 0,76%

3. Modal share (pangsa moda transportasi) angkutan umum

Cara Pengukuran =

Jumlah orang yang menggunakan angkutan umum dibagi Jumlah orang

yang melakukan perjalanan x 100%

a) Kondisi Awal 2015 = 21,86%


122

b) Target Tahun 2016 = 23,38%

c) Realisasi Tahun 2016 = 18,66%

Sasaran Strategis :

1. Penataan Kawasan Terminal Terpadu Margonda capaian Pembangunan

belum selesai dilaksanakan oleh Pihak ke 3

2. Terminal Tipe A ( Jatijajar) capaian Pembangunan Fisik belum selesai oleh

(BMSDA dan Tarkim)

3. Gedung Kantor Dinas Perhubungan capaian 100%

4. Tertatanya Kawasan Margonda Raya capaian Pemasangan Kansteen Jalur

Lambat (1.300 M).

5. Angkutan Umum Massal capaian 30% (Busines Plan Angkutan Umum

Massal)

Untuk mencapai Sasaran tersebut Dinas Perhubungan Kota Depok mempunyai

program-program yaitu :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

3. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur

4. Peningkatan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan

keuangan

5. Standarisasi Pelayanan Publik

6. Pembangunan Gedung Pemerintah

7. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan

8. Peningkatan sarana dan Prasarana Transportasi

9. Peningkatan Layanan Bidang Perhubungan

10. Penataan Jalur Margonda

11. Pembangunan Sarana dan Prasarana Terminal Jatijajar

12. Penataan Kawasan Terminal Terpadu Margonda

13. Pengembangan Transportasi Massal

Berdasarkan APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2016, diketahui bahwa Total

Anggaran Belanja Dinas Perhubungan Kota Depok sebesar

Rp 70.883.270.557,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar

Rp.11.975.739.777,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 58.907.530.780,-

sedangkan Total Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2015 sebesar

Rp.64.963.995.313,- (91,65%) terdiri dari Realisasi Belanja Tidak Langsung

sebesar Rp. 11.161.979.491 (93,20%) dan Realisasi Belanja Langsung

sebesar Rp 53.802.015.822,- (91,34%).

2. Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau

Untuk mengukur sasaran ini, terdapat 1 indikator sasaran. Hasil pengukuran


123

capaian kinerja sasaran meningkatnya ketersediaan ruang terbuka hijau

disajikan pada tabel 3.32 berikut dibawah ini :

Tabel 3.10

Pengukuran Sasaran Strategis 3.3 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok Tahun 2017


X = tidak mencapai target, n/a = not available/ data tidak tersedia

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian sasaran strategis Meningkatnya

ketersediaan ruang terbuka hijau menunjukkan dari 1 indikator yang diukur,

pencapaian hasil telah mencapai/melampaui target yang ditetapkan, dengan

skala intensitas kinerja bernilai sangat tinggi. Uraian hasil pengukuran sebagai

berikut :

Pada tahun 2017, capaian indikator Prosentase luas ruang terbuka hijau

mencapai 11,10%, apabila dibandingkan dengan target di tahun 2017

sebesar 10,86% telah mencapai target dengan tingkat capaian 102%. Kondisi

tersebut meningkat apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu

sebesar 10,06% dan apabila dibandingan dengan target akhir RPJMD sebesar

21,28% telah mencapai 52,16%.

2. Luas Genangan ( lebih dari 30 cm, selama 2 jam )

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya pengendalian

banjir ini disajikan pada tabel 3.11 berikut ini:

Tabel 3.11

Pengukuran Sasaran Strategis 3.4

Indikator Kinerja

Realisasi

2016

Target

2017

Realisasi

2017

Capaian

2017

(%)

Status

Capaian

Target Akhir

RPJMD

2021

Capaian

Target Akhir

2021 (%)

1

Luas genangan

( Lebih dari 30 cm,

selama 2 Jam

122,61 Ha

111.46Ha

99,61%

111%

√

66,88 Ha

51,06 %

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok Tahun 2017



Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian sasaran strategis Meningkatnya

pengendalian banjir menunjukkan dari 1 indikator yang diukur telah

mencapai target yang ditetapkan.

Indikator Kinerja

Realisasi

2015

Target

2017

Realisasi

2017

Capaian

2017

(%)

Status

Capaian

Target

Akhir

RPJMD

2021

Capaian

Target

Akhir

2021 (%)

1

Persentase Luas

Ruang Terbuka

Hijau

10,06%

10,86%

11,10%

102%

√

21,28%

52,16%


124

Pencapaian kedua indikator tersebut pada skala intensitas kinerja bernilai

sangat tinggi, Pada tahun 2017, indikator luas genangan (lebih dari 30 cm,

selama 2 jam) mencapai luas 99,61 Ha apabila dibandingkan dengan target

di tahun 2017 seluas 111,46 Ha.

Telah mencapai target dengan tingkat capaian 111%. Bila dibandingkan

dengan target akhir RPJMD sebesar 66,88%, telah mencapai 51,06%.

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, capaian indikator

kinerja tahun ini mengalami peningkatan yang disebabkan oleh faktor alokasi

pendanaan yang sudah memenuhi atau sudah berdasarkan kebutuhan (need

based budget).

3. Persentase Penduduk yang mendapatkan akses air minum yang

aman, Rasio permukiman Layak Huni dan Persentase Rumah Layak

Huni.

Dari tabel diatas terlihat bahwa pencapaian realisasi dari keempat indikator

tersebut mencapai bahkan melampaui dari target yang telah direncanakan.

Sehingga keempat indikator tersebut berdasarkan rumus capaian kinerja

mempunyai nilai sangat tinggi dalam Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja.

Pada indikator Kinerja Persentase Penduduk yang mendapatkan akses air

minum yang aman, dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 mengalami

peningkatan. Target Tahun 2015 mencapai 71,50% sedangkan capaian tahun

2016 mengalami peningkatan 2,02% menjadi 73,52%. Pada tahun 2017 yang

ditargetkan sebesar 75% mendapat capaian 75,60%. Maka persentase capaian

2017 terhadap target sebesar 100,8% dan Capaian mengalami kenaikan dari

Tahun 2016 sebesar 2,08%.

Untuk Indikator Rasio Permukiman Layak Huni yang pada tahun 2015

memperoleh capaian 94,11% mengalami

kenaikan pada tahun berikutnya yaitu

tahun 2016 sebesar 97,48, kenaikannya

sekitar 3,37%. Di tahun 2017 mempunyai

capaian diatas target yaitu 97,53% dari

targetnya 94,88% mendapatkan

persentase capaian terhadap target sebesar 100,05%.

Capaian Indikator Prosentase Rumah Layak Huni di tahun 2015 data belum

tersedia, baru di tahun 2016 mendapat data capaian sebesar 83,40% dan di

tahun 2017 nya menargetkan 98,96% yang akhirnya mendapatkan persentase


125

capaian dari target sebesar 100,11% yaitu 99,07%, mengalami kenaikan

15,67% dari tahun 2016.

Sedangkan capaian tahun 2015 pada indikator Kinerja Persentase Penduduk

terlayani Sistem Air Limbah yang memadai sebesar 73,49% mengalami

kenaikan di tahun 2016 sebesar 6,29% yaitu 79,78%. Target yang ditetapkan

di tahun 2017 sebesar 82,20% pun tercapai dengan realisasi sebesar 87,75%

dengan persentase capaian dari target sebesar 106,75%, angka tersebut

menunjukkan peningkatan sebesar 7,97%

4. Persentase Sampah tertangani

Tingkat pelayanan yang diukur berdasarkan jumlah timbulan sampah terangkut

ke TPA. Realisasi pelayanan sampah pada tahun 2017 sebesar 59,83 %,

apabila dibandingkan dengan target di tahun 2017 sebesar 68,7 % belum

mencapai target dengan tingkat capaian 87,1 %. Kondisi tersebut

meningkat apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya tahun

2016 sebesar 51,38 % dan tahun tahun 2015 sebesar 49,80 %. Apabila

dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 80 % telah mencapai 74,8

%.

Faktor pendorong peningkatan kinerja pada tahun 2017 diantaranya didukung

oleh meningkatnya kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam kesadaran pemilahan sampah di beberapa RW,

bertambahnya Bank Sampah dan adanya penambahan armada pengangkutan

sampah.

5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

IKLH sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia merupakan

perpaduan antara konsep IKL dan konsep EPI. IKLH dapat digunakan untuk

menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. IKLH juga dapat

digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan

kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup.

Kriteria yang digunakan untuk menghitung IKLH adalah : (1) Kualitas Air, yang

diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, DO, BOD,COD, total fosfat, fecal

coli, dan total coliform; (2) Kualitas udara, yang diukur berdasarkan parameter-

parameter : SO2 dan NO2; dan (3) Kualitas tutupan lahan yang diukur

berdasarkan luas tutupan lahan dan dinamika vegetasi.

Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Depok pada tahun 2017,

sebesar 66,65, apabila dibandingkan dengan target di tahun 2017 sebesar 51


126

telah mencapai/ melebihi target dengan tingkat capaian 130,7 %. Kondisi

tersebut tidak dapat dibandingkan pada tahun sebelumnya dikarenakan IKLH

tidak termasuk dalam Indikator Kinerja Utama pada tahun sebelumnya. Apabila

dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 60% telah mencapai 111,1

%.

Tujuan 1 Misi 5

Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai – nilai agama dankerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara

Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai – nilai

agama dan kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan

kesadaran hidup berbangsa dan bernegara ini merupakan salah satu

upaya mencapai misi kelima sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun

2016-2021.

Terdapat 1 (satu) ukuran keberhasilan (indikator) makro dari 2 Tujuan

yang merepresentasikan tercapai/terwujud atau tidaknya tujuan

Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai –

nilai agama dankerukunan antar umat beragama serta

meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara

berdasarkan penetapan target RPJMD Tahun 2016-2021 yang harus dicapai

pada tahun 2017.


tujuan keempat tersebut disajikan pada tabel 3.6 berikut dibawah ini :

Tabel 3.12 Pengukuran Kinerja Tujuan 4

Sumber : Bagian adminsitrasi setda Kota Depok Tahun 2017



Dalam rangka mencapai misi ke lima sebagaimana tertuang dalam RPJMD

Tahun 2016-2021, indkator kinerja ‘rumah tangga, sekolah dan masyarakat

Indikator Kinerja

Realisasi

2015

Realisasi

2016

Target

2017

Realisasi

2017

Capaian

2017

(%)

Status

Capaian

Target

Akhir

RPJMD

2019

Capaian

Target

Akhir

2019 (%)

1 Rumah Tangga, Sekolah

dan Masyarakat yang

terbina

n/a n/a 6% 13.38% 223% √ 17% 78.71%


127

pada tahun 2017 ditargetkan sebesar 6% dengan asumsi perhitungan sebagai

berikut :

Jumlah pembimbing rohani yang diberi insentif x 100%

Jumlah rumah ibadah

Sedangkan Realisasi kinerja pada tahun 2017 sebesar 13,38%. Dengan

asumsi rumus perhitungan sebagaimana diatas :

200_ x 100% = 13,38 %

1.495

Adapun 200 adalah jumlah pembimbing rohani yang diberi insentif yang

merupakan janji walikota dengan target awal berjumlah 154 orang dan target

akhir 217 orang, sedangkan jumlah 1.495 adalah jumlah rumah ibadah dari

agama yang diakui pemerintah dengan rincian sebagai berikut :

- Islam : 1.400 ( Musholla/Majlis ta’lim)

- Kristen : 90 ( Gereja )

- Hindu/ Budha/Konghucu : 5 ( Pura/Wihara/Klenteng)

Dari target Kinerja Tahun 2017 sebesar 6% dan Realisasi Kinerja

sebesar 13,38% maka dapat dihitung Capaian Kinerja Pada Tahun 2017

sebesar 223% (melebihi target / tercapai ). Pencapaian pada tahun

tahun sebelumnya ( 2015 dan 2016) tidak dapat dihitung kerana belum

adanya insentif yang diberikan kepada pembimbing rohani. Pada tahun

itu baru diadakan seleksi calon pembimbing rohani oleh Kementrian

Agama Kanwil Depok bersama MUI tingkat Kecamatan/ Kota serta

BAMAK, yang selanjutnya dilaksanakan pembinaan / pembekalan

dengan Leading Bagian Kesejahteraan Sosial Setda.

Jika dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 13.38%

dengan target akhir yang terdapat dalam dokumen perencanaan

strategis (RPJMD ) pada tahun 2021 sebesar 17% , maka pada tahun

2017 capaian indikator rumah tangga, sekolah dan masyarakat yang

Terbina telah mencapai 78,71%.


128

B. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pengukuran yang dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) ukuran

keberhasilan sasaran strategis Pemerintah Kota Depok pada tahun 2017 yang

telah ditetapkan melalui Keputusan Walikota Depok Nomor

821.29/73/KPTS/Ortala/Huk/2017 tanggal 10 Pebruari 2017 Tentang Indikator

Kinerja Utama RPJMDKota Depok Tahun 2016-2021 yang mencakup sebanyak 21

sasaran dan 36 indikator kinerja sasaran, menunjukan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.13 Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Depok

Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama Satuan Target

2017

Realisasi

2017

Capaian

(%)

1 Survey Kepuasan Masyarakat

Predikat SAKIP

% 100,00% 84,70% 84,70%

2 Predikat SAKIP % 99,29% 99,41% 100,12%

3 Meningkatnya Indeks Pendidikan Angka 75.53 74.37 98.46

4 Meningkatnya Angka Melanjutkan Sekolah Tingkat

SD/MI/SLB

% 100% 90.67% 90.67

5 Rata Rata Nilai Ujian Sekolah SD/SLB/MI/ Paket A

Minimal 6,5

Nilai

6,80 7.18 105.58

6 Rata Rata Nilai Ujian Nasional SMP/SMPLB/Mts/Paket B

Minimal 6,5

Nilai 6,80 5.32 78.23

7 Rata Rata nilai Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan

Paket C Minimal 6,5

Nilai 5,90 6.2 105.08

8 Meningkatnya Persentase Sekolah Berakreditasi minimal

B

% 90% 89.62% 99.57

9 Meningkatnya persentase Lembaga PAUDNI yang

terakreditasi

% 60,80 54.98 90.42

10 Persentase Minat Baca Masyarakat % 35% 50% 166.67

11 Tingkat Tatanan kota Sehat Tatanan 4 4 100%

12 Angka Kematian Bayi ( orang ) Jumlah kasus

/100.000

Kelahiran

hidup

60 72 80%

13 Angka Kematian Ibu ( orang ) Jumlah kasus

/1000

Kelahiran

hidup

14 72 80%

14 Prevalensi Gizi Buruk ( persen ) % 0,60% 0.06% 100%

15 Peingkat Kota Layak Anak Kategori Nindya Nindya Nindya

16 Indeks Pembangunan Gender ( IPG ) % 81.23% 81.23% 92.56%

17 Indeks Pemberdayaan Gender ( IDG ) % 81,33% 81.33% 92.56%


129

18 PMKS yang tertangani

% 40% 50.09% 125,2%

19 Penerapan dimensi Kota Ramah Lansia Dimensi 2 2 100%

20 Kontribusi PDRB Ekonomi Kreatif ( % ) % 12,12 13.41% 110.64%

21 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Kota ( % )

% 23,07 32.34% 67.61%

22 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ( TPAK ) % 64,57% 69.82% 108.13%

23 Persentase Koperasi Aktif % 78% 61.11% 78.35%

24 Kontribusi PDRB Pertanian terhadap PDRB Kota % 1,41% 1,44% 1.45%

25 Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB Kota % 23,07% 21.69% 94.02%

26 Tingkat Kondisi jalan Kota baik dan sedang % 98.81% 96.3% 97.46%

27 Rasio Volume per kapasitas jalan di jalan utama %

0.75 0.46

smp/jam 0.61%

28 Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau % 10.86% 11.10% 102.2%

29 Luas genangan ( Lebih dari 30 cm, selama 2 Jam ) Ha 111.46Ha 99.61Ha 111%

30 Persentase Penduduk yang mendapatkan akses air

minum yang aman

% 73.25% 75.60% 100,8%

31 Rasio Permukiman Layak Huni % 97.48% 97,53% 100,5%

32 Prosentase Rumah Layak huni % 98.96% 99,07% 100,11%

33 Persentase Sampah tertangani % 68.7% 59,83% 87,1%

34 Persentase penduduk terlayani sistem air limbah yang

memadai

% 73.88 87,75% 106,75%

35 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 51 66,5 130,7%

36 Rumah Tangga, Sekolah dan Masyarakat yang terbina % 61 13,38% 223%

Hasil pengukuran terhadap 21 sasaran yang mencakup 36 Indikator Kinerja

Utama yang telah ditetapkan pada tahun 2017, menunjukkan sebanyak 2

indikator (69.44%) mencapai atau melampaui target, sebanyak 3 indikator

(8.33%) tidak mencapai target tetapi meningkat (lebih baik) dibandingkan

dengan tahun lalu, dan sebanyak 8 indikator (22.22%) tidak mencapai

target.


130

Gambar 3.6

Ringkasan Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

Dari sisi skala intensitas ketercapaian Indikator Kinerja Utama, menunjukkan

sebanyak 25 indikator (69%) dalam skala nilai Sangat Tinggi, 9 indikator

(22%) dalam skala nilai Tinggi; dan 1 indikator (3%) dalam skala nilai sangat

Rendah, dan 1 indikator (3%) tidak diukur karena target tidak ditetapkan.

Mencapai Target / Melampaui Target

; 25 Indikator ; 69,44%

Tidak Mencapai Target tetapi Meningkat

dibandingkan Tahun lalu

; 3 Indikator ; 8,33%

Tidak Mencapai Target; 8 Indikator ;

22,22%


131

Gambar 3.7

Skala Intensitas Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Tahun 2017

C.

Sangat Tinggi; 25 Indikator ; 69%

Tinggi; 9 Indikator ;25%

Rendah; 1 Indikator ; 3%Tidak Diukur

; 1 Indikator ; 3%


132

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Ringkasan Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian sasaran Pemerintah Kota

Depok Tahun 2017 secara keseluruhan disajikan pada gambar 3.8 dan gambar

3.9 sebagai berikut :

Gambar 3.8 Ringkasan Pencapaian Target Kinerja Tahun 2017

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Pada tahun 2017, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 21 sasaran strategis

dengan menggunakan 36 indikator yang ditetapkan dan dokumen perjanjian

kinerja Tahun 2017.

a. Dari sisi tingkat ketercapaian target kinerja sasaran

strategis yang telah ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja

tahun 2017, pengukuran kinerja menunjukkan hasil sebagai berikut :

(1) Terdapat sebanyak 25 indikator (69,44%) mencapai

atau melampaui target;

(2) Terdapat sebanyak 3 indikator (8.33%) tidak mencapai

target, tetapi meningkat dibandingkan dengan tahun

lalu;

(3) Terdapat sebanyak 8 Indikator (22.22%) tidak mencapai

target;

Mencapai/ Melampaui

Target; 25 Indikator ;

69,44%%

Tidak Mencapai

Target namun Meningkat

dibandingka…

Tidak Mencapai

Target; 8 Indikator ;

22,22%


133

b. Dari sisi gradasi nilai (skala intensitas) kinerja sasaran yang

telah ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2017,

pengukuran kinerja menunjukkan hasil sebagai berikut :

(1) Terdapat sebanyak 25 indikator (69%) dalam skala nilai

Sangat Tinggi ;

(2) Terdapat sebanyak 9 indikator (25%) dalam skala nilai Tinggi;

(3) Terdapat sebanyak 1 indikator (3%) berada dalam skala nilai

Sangat Rendah;

Gambar 3.9 Skala Intensitas Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun

2017

Uraian Rinci Kinerja

Berikut diuraikan penjelasan hasil pengukuran dan analisis pencapaian

sasaran strategis untuk setiap misi pada Tahun 2017.

Meningkatkan Kualitas

Pelayanan Publik

yang professional dan transparan`

Untuk mencapai misi tersebut, telah ditetapkan sebanyak 2 sasaran

strategis dan 2 indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan. Hasil

pengukuran sasaran strategis pada misi 1:

Tingkat ketercapaian target kinerja sasaran strategis :

2 indikator (100%) mencapai atau melampaui target;

b. Gradasi nilai (skala intensitas) kinerja sasaran strategis misi 1 :

(1) Terdapat sebanyak 2 indikator (100%) berada dalam skala nilai

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

; 25 Indikator ;

69%

Tinggi; 9

Indikator ;25%

Rendah; 1

Indikator ; 3%

Tidak Diukur

; 1 Indikator ;

3%


134

Meningkatnya Standar Pelayanan Publik

Strategis 1 Misi

Rincian pencapaian kinerja masing-masing sasaran pada misi 1 adalah sebagai

berikut:

Sasaran strategis 1 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi

pertama sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021 yang terkait

dengan upaya Meningkatnya standar pelayanan publik.

Analisis Kinerja Tahun 2017

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Depok pada Tahun 2017

secara keseluruhan, yang meliputi 33 jenis pelayanan publik diperoleh hasil

IKM sebesar 81,09. nilai IKM tersebut termasuk dalam kategori Mutu Pelayanan

B (Baik).

Secara keseluruhan, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2017

mengalami sedikit kenaikan, yakni sebesar 0,39. Begitu pula, nilai indeks

harapan tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 1,88. Pada tahun 2017,

Terdapat 19 (sembilan belas) unit pelayanan yang bernilai A dan 14 (empat

belas) unit pelayanan yang bernilai B.

Mencapai Target /

Melampaui Target

; 2 Indikator ; 100%

Gambar 3.11Skala intensitas Target Sasaran Strategis Misi

I


135

Tabel 3.14

Perolehan Hasil IKM di Kota Depok

Tahun 2017

No. Unit Layanan Capaian IKM

2017

Mutu

Pelayanan

1 Ijin Gangguan HO 83,76 A

2 Pelayanan Tanda Daftar Perusahaan 84,08 A

3 Pelayanan Surat Ijin Usaha Perdagangan 83,94 A

4 Pelayanan Perijinan Trayek Angkutan

Penumpang Umum 83,94 A

5 Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) 84,92 A

6 Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) 84,18 A

7 Pelayanan Ijin Reklame 82,79 A

8 Pelayanan Ijin Kesehatan Swasta 84,27 A

9 Kesehatan dasar Puskesmas (1) 82,37 A

10 Kesehatan Lanjutan RSUD Bag. Pendaftaran 79,46 B

11 Kesehatan Lanjutan RSUD Bag. IGD 80,01 B

12 Kesehatan Lanjutan RSUD Bag. Farmasi 82,79 A

13 Kesehatan Lanjutan RSUD

Bag. Bersalin 80,38 B

14 Kesehatan Lanjutan RSUD Bag. Operasi 82,51 A

15 Kesehatan Lanjutan RSUD Bag. Laboratorium 80,29 B

16 Kesehatan Lanjutan RSUD Bag. Rawat Inap 81,12 B

17 Kesehatan Lanjutan RSUD Bag. Radiologi 88,99 A

18 Kesehatan Lanjutan RSUD Bag. Rawat Jalan 81,31 A

19 Kesehatan Lanjutan RSUD BPJS Kesehatan 74,74 B

20 Pelayanan Pasar 70,02 B

21 Pelayanan Kartu Kuning 85,56 A

22 Pelayanan Pajak PBB 89,36 A

23 Pelayanan Pajak BPHTB 86,03 A

24 Pelayanan Akte Kelahiran 88,94 A

25 Pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga 80,36 B

26 Pelayanan Pemadam Kebakaran 77,42 B

27 Pelayanan Air bersih 82,28 A

28 Pelayanan Rumah Potong Hewan 82,97 A

29 Pelayanan Pendidikan Dasar 78,53

B

30 Pelayanan Pendidikan menengah 77,24 B


136

Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahanan yang akuntabel

Strategis 2 Misi

No. Unit Layanan Capaian IKM

2017

Mutu

Pelayanan

31 Pelayanan Terminal 66,88 B

32 Pelayanan Jalan 72,70 B

33 Pelayanan Persampahan 77,15 B

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja diantaranya dilakukannya

kegiatan survei IKM oleh SKPD yang terkait dengan pelayanan publik selain itu

juga adanya kesadaran untuk semakin memperbaiki kualitas pelayanan

yang akan semakin meningkatkan kepuasan masyarakat atas pelayanan yang

diberikan.

Untuk mendukung capaian kinerja telah didukung oleh Program Penataan

Kualitas Pelayanan Publik dengan dukungan dana sebesar Rp. 163.970.000,00

atau 83.89% dari pagu sebesar Rp. 195.452.400,00. Hal tersebut

menunjukkan efisiensi dalam penggunaan anggaran dengan capaian kinerja

sebesar 100%.

Upaya untuk meningkatkankan kinerja diantaranya menindaklanjuti hasil

survei dengan melakukan perbaikan pelayanan.

Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja yaitu dilakukannnya kegiatan

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja diantaranya dilakukannya

kegiatan survei IKM oleh SKPD yang terkait dengan pelayanan publik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)

merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem

penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan

pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan, sebagai bentuk penerapan

manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten

dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada

pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih

baik. Dalam hal ini, setiap organisasi perangkat daerah diwajibkan

mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta

kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.


137

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)

merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem

penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan

pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan, sebagai bentuk penerapan

manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten

dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada

pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih

baik. Dalam hal ini, setiap organisasi perangkat daerah diwajibkan

mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta

kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Dari 38 SKPD yang dilakukan evaluasi SAKIP, sebanyak 20 SKPD telah

mendapatkan nilai diatas C atau Cukup, dengan rincian yaitu

2 Dinas mendapatkan nilai BB atau Sangat Baik yang terdiri dari

BAPPEDA dan Dinas Perindag sedangkan yang mendapatkan B ada 18

SKPD, adapun yang belum mendapatkan nilai baik atau dibawah B

ada 18 SKPD yaitu diantaranya nilai CC ada 4 SKPD sedangkan yang

mendapatkan nilai C ada 9 SKPD dan nilai D sebanyak 5 SKPD.

Tabel 3.15

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Sakip Tahun 2016

Pada SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kota

Depok

No Nama OPD Nilai Kategori Interpretasi

1. BAPPEDA 75,33 BB Sangat Baik

2. Dinas Perindustrian dan

Perdagangan

70,25 BB Sangat Baik

3. DPPKA 68,84 B Baik

4. Dinas Pemadam

Kebakaran

68,02 B Baik

5. BPMP2T 67,54 B Baik

6. Rumah Sakit Umum

Daerah

66,32 B Baik

7. Dinas Pertanian dan

Perikanan

65,35 B Baik

8. Sekretariat Daerah 64,10 B Baik

9. Dinas Kebersihan dan

Pertamanan

63,22 B Baik

10. Dinas Pendidikan 62,42 B Baik

11. Dinas Kesehatan 62,39 B Baik


138

12. Badan Kepegawaian

Daerah

62,10 B Baik

13. Badan Lingkungan Hidup 62,01 B Baik

14. Satuan Polisi Pamong

Praja

61,97 B Baik

15. Dinas Kependudukan dan

Catatatan Sipil

61,65 B Baik

16. Kecamatan Cinere 61,47 B Baik

17. Dinas Bina Marga dan

Sumber Daya Air

61,24 B Baik

18. Dinas Tata Ruang dan

Permukiman

60,35 B Baik

19. Sekretariat DPRD 60,21 B Baik

20. Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Keluarga

60,07 B Baik

21. Dinas Koperasi, UMKM

dan Pasar

58,57 CC Cukup/Memadai

22. Kecamatan Sawangan 56,15 CC Cukup/Memadai

23. Kecamatan Bojongsari 52,00 CC Cukup/Memadai

24. Kantor Kesbang Pol 50,66 CC Cukup/Memadai

25. Kantor Arsip dan

Perpustakaan

49,33 C Kurang

26. Dinas Tenaga Kerja dan

Sosial

49,07 C Kurang

27. Dinas Pemuda, Olah

Raga, Pariwisata Seni

dan Budaya

43,45 C Kurang

28. Kecamatan Cipayung 39,88 C Kurang

29. Kecamatan Pancoran

Mas

39,20 C Kurang

30. Dinas Perhubungan 37,99 C Kurang

31. Kecamatan Beji 36,75 C Kurang

32. Kecamatan Cimanggis 35,37 C Kurang

33. Sekretariat Dewan

Pengurus KORPRI

31,28 C Kurang

34. Dinas Komunikasi dan

Informatika

21,70 D Sangat Kurang

35. Kecamatan Sukmajaya 18,10 D Sangat Kurang

36. Kecamatan Cilodong 14,59 D Sangat Kurang


139

37. Kecamatan Limo 14,42 D Sangat Kurang

38. Kecamatan Tapos 14,32 D Sangat Kurang

Sumber : Inspektorat Kota Depok, Tahun 2017

Faktor pendorong yang pencapaian kinerja diantaranya, dilakukannya

reviu dan perbaikan pada kualitas perencanaan sasaran strategis

pada Renstra SKPD yang selaras dengan RPJMD yang dilengkapi

indikator kinerja utama yang relevan dan terukur, sehingga penetapan

kinerja yang dilakukan dapat dimanfaatkan dalam mengarahkan dan

mengorganisasikan program dan kegiatan kegiatan pembangunan

dalam upaya mencapai sasaran strategis daerah, serta

dilaksanakannya bimbingan teknis penyusunan Laporan Kinerja SKPD

pada koordinasi penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah

daerah.

Faktor pendorong efisiensi penggunaan sumberdaya diantaranya

dilakukannya reviu perencanaan strategis SKPD dan verifikasi

penyelarasan Renstra SKPD dengan RPJMD dan IKU Pemerintah

Daerah.

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja melalui

program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan yang diimplementasikan melalui kegiatan Evaluasi

SAKIP SKPD.

Pada tahun 2017, capaian predikat penilaian SAKIP Kota mencapai B

dengan nilai sebesar 63.14 poin, dan bila dibandingkan dengan target

di tahun 2016 sebesar CC dengan poin 58.08 poin. Pemerintah Kota

Depok telah mencapai dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut

meningkat dengan dua tahun sebelumnya (2015) yaitu CC dengan

poin 56.13, meningkat dari poin sebelumnya sebesar 5.06 poin.

Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi

pengguna anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas

pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan

pemerintahan yang berorientasi pada hasil dilingkungan Pemerintah

Kota Depok sudah menunjukkan hasil yang baik.

Faktor pendorong Keberhasilan pencapaian kinerja diantaranya

kualitas perencanaan sasaran strategis pada Renstra SKPD dan RPJMD

dinilai sesuai dan tepat sasaran dengan dilengkapi indikator kinerja

utama yang relevan dan terukur. Dukungan Perangkat Daerah di

lingkungan Pemerintah Daerah dalam memberikan data laporan


140

daerah.

Sistem aplikasi e-sakip (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Online) yang

membantu dalam

penyusunan SAKIP,

membantu Perangkat

Daerah dalam memonitor

capaian kinerja. Masing-

masing Perangkat

Daerah harus menginput data AKIP pada aplikasi e-sakip kota depok

dari aspek perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan.

Fasilitasi ditekankan kepada aspek perencanaan kinerja khususnya

pada rumusan tujuan, sasaran dan indikator kinerja kepada seluruh

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Depok.

Untuk mendukung capaian kinerja telah dikeluarkan dana sebesar

Rp. 461.750.000,00 atau 100% dari pagu sebesar Rp. 461.750.000,00.

Hal tersebut menunjukkan efisiensi dalam penggunaan anggaran

Upaya yang dilakukan untuk mendorong efisiensi penggunaan

sumberdaya diantaranya dilakukannya reviu perencanaan strategis

SKPD dan verifikasi penyelarasan

Renstra SKPD dengan RPJMD dan IKU Pemerintah Daerah. Program

dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja melalui Program

perencanaan pembangunan daerah yang diimplementasikan melalui

kegiatan koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota

Depok.

Dalam rangka peningkatan implementasi dan pengembangan

akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Depok perlu terus

didorong upaya mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada

hasil (result oriented government ) dengan melakukan perbaikan-

perbaikan antara lain pada kualitas perencanaan sasaran strategis

yang berorientasi pada hasil (outcome) yang dilengkapi indikator

kinerja utama yang relevan dan terukur, sehingga penetapan kinerja

yang dilakukan dapat dimanfaatkan dalam mengarahkan dan

mengorganisasikan program dan kegiatan kegiatan pembangunan

dalam upaya mencapai sasaran strategis daerah. Melakukan

pendampingan/koordinasi secara berkala kepada Perangkat Daerah

tentang pemahaman sistem manajemen akuntabilitas dalam

penyusunan dokumen pelaporan. Untuk penyusunan Laporan Kinerja,

pendampingan dilaksanakan dengan narasumber dari Kementrian


141

Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik

Indonesia.

Upaya yang telah dilakukannya untuk meningkatkan pencapaian

kinerja :

a. Dilakukannya reviu dan perbaikan pada kualitas perencanaan

sasaran strategis RPJMD dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

yang relevan dan terukur yang telah ditindaklanjuti pada

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021

dengan melakukan penajaman sasaran dan indikator kinerja

sasaran strategis, serta penetapan indikator tujuan pembangunan

daerah dalam RPJMD;

b. Dilakukan reviu dan perbaikan terhadap IKU Pemerintah Daerah

dengan diterbitkannya Keputusan Walikota Depok Nomor

821.29/67/Kpts/Ortala/Huk/2018 Tanggal 15 Januari 2018

tentang Penetapan IKU RPJMD Kota Depok Tahun 2016 - 2021;

c. Dilakukan pengendalian penyusunan dan verifikasi Renstra SKPD

untuk mewujudkan penyelarasan terhadap RPJMD yang

dilengkapi indikator kinerja yang relevan dan terukur,

sehingga penetapan kinerja yang dilakukan dapat

dimanfaatkan dalam mengarahkan dan mengorganisasikan

program dan kegiatan kegiatan pembangunan dalam upaya

mencapai sasaran strategis daerah;

d. Dilaksanakannya bimbingan teknis penyusunan Laporan

Kinerja SKPD untuk mensosialisasikan penerapan SAKIP pada

SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Depok;

Mengembangkan Sumber

Daya Manusia yang

Kreatif dan Berdaya saing

Misi kedua Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kreatif dan

Berdaya Saing. Untuk mencapai misi tersebut, telah ditetapkan


142

Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan

Sasaran Strategis 1 Misi 2

sebanyak 4 sasaran strategis dan 17 indikator kinerja sebagai ukuran

keberhasilan.

Hasil pengukuran sasaran strategis pada misi 2 :

a. Tingkat ketercapaian target kinerja sasaran strategis :

- 10 indikator (58.82%) mencapai atau melampaui target;

- 7 indikator (41.17%) tidak mencapai target;

GAMBAR 3.12

b. Gradasi nilai (skala intensitas) kinerja sasaran strategis misi 2

keseluruhannya dari sebanyak 17 indikator (100%) dan berada dalam skala

nilai Rendah,

Rincian pencapaian kinerja masing-masing sasaran pada misi 2 adalah

sebagai berikut:


Indeks Pendidikan Tahun 2017 ditargetkan sebesar 75.53 namun sampai

laporan ini disusun Indeks Pendidikan belum di rilis oleh BPS sehingga

menggunakan data tahun 2016 yakni sebesar 74.86 sehingga hanya

mencapai 98.46 % dari target 2017.

Perbedaan antara data target dengan data yang digunakan inilah yang

menyebabkan indicator indek pendidikan belum tercapai.

Mencapai Target /

Melampaui Target

; 10 Indikator ; 58,82%

Tidak Mencapai Target

; 7 Indikator ;

41,18%

Tingkat Ketercapaian Target Sasaran Strategis Misi II


143

Perhitungan Indeks Pendidikan merupakan kewenangan Badan Pusat Statistik

(BPS) untuk merilis, adapun waktu perilisannya yaitu pada semester kedua

tahun berikutnya. Sehingga untuk realisasi Indeks pendidikan digunakan data

satu tahun sebelumnya atau untuk tahun 2017 menggunakan data tahun

2016.


SD/MI/SLB

Pencapaian Indikator angka melanjutkan siswa SD/MI/SLB tidak mencapai

target yang telah ditetapkan yaitu hanya mencapai 90.67 % dari target yang

ditetapkan sebesar 90.94 %, atau persentase capaiannya hanya sebesar

90.67 %.

Namun ketidaktercapaian ini bukan berarti banyaknya siswa putus sekolah,

sesuai rumus yang digunakan dalam menghitung angka tersebut yakni jumlah

siswa kelas tertinggi tahun sebelumnya dibagi jumlah siswa baru kelas 7.

Dikarenakan data yang digunakannyapun berbasis data siswa yang

bersekolah di Kota Depok. Maka kecendrungannya siswa-siswa tersebut

melanjutkan sekolah jenjang SMP/MTs di luar Kota Depok mengingat daya

tampung SMP yang masih kurang dibanding jumlah lulusan SD sederajat.

Program dan Kegiatan pun terus ditingkatkan setiap tahunnya untuk

meningkatkan daya tampung agar kasus seperti ini tidak terus terulang,

seperti :

2.1. Penyelenggaraan Pendidikan SMP Terbuka

2.2. Pembangunan RKB dan Rehab sekolah yang dilaksanakan Dinas

Perumahan dan Pemukiman

2.3. Pengelolaan DAK Untuk SMP Negeri

2.4. Pengelolaan DAK untuk SMP Swasta

2.5. Pemberian Beasiswa Siswa Miskin

2.6. Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri

2.7. BOS APBD SMP Swasta


144

Meningkatnya Pengetahuan masyarakat dan Kualitas Layanan

Pendidikan

Sasaran Strategis 2 MISI 2

3. Indiaktor Rata-rata Nilai Ujian Sekolah SD/SLB/MI/Paket A

Minimal 6.5

Rata-rata Nilai pada tahun 2017 sebesar 7.18 memperoleh nilai lebih

tingggi dari dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 6.8 atau

persentase capaian sebesar 105.58%. Ketercapaian ini dikarenakan

adanya program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan Ujian

Nasional, yaitu :

1.1. Pengembangan Kurikulum dan Modul Pembelajaran SD dan

SMP

1.2. Pembiayaan Penyelenggaraan Pendididikan SD Negeri





1.7. Pengadaan Sarana Penunjang Pembelajaran

4. Indikator Rata Rata Nilai Ujian Nasional

SMP/SMPLB/MTs/Paket B Minimal 6,5

Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMP sederajat tidak mampu mencapai

target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 6.80, rat-rata nilai ujian

nasional SMP sederajat hanya mencapai 5.32 atau 78.23 %.

Ketidaktercapaian ini bukan karena kompetensi lulusan menurun

penurunan ini diakibatkan adanya perubahan sistem ujian nasional

yang sebelumnya menggunakan kertas & pensil berubah menjadi

Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) sehingga walaupun nilai

rata-rata mengalami penurunan namun secara mutu mengalami

kenaikan, dimana dengan penggunaan UNBK integritasnya lebih baik

karena siswa tidak lagi dapat menyontek bahkan kebocoran soal.

Adapun prestasi lainnya adalah apresiasi dari pemerintah Propinsi

Jawa Barat terhadap Kota Depok dengan penerapan UNBK 100%

pada SMP Neger dan Swasta, yang merupakan satu-satunya

Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat yang menerapkan UNBK 100 %.


145

Namun demikian kita terus mengembangkan program dan kegiatan

untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan kegiatan antara lain :

4.1. Pengembangan Kurikulum dan Modul Pembelajaran SD dan

SMP

4.2. Pembiayaan Penyelenggaraan Pendididikan SMP Negeri





4.7. Pengadaan Sarana Penunjang UNBK

4.8. Bantuan siswa miskin

5. Indikator Rata-rata Nilai Ujian Nasional Pendidikan

Kesetaraan Paket C Minimal 6.5

Indikator Nilai Ujian Nasional Pendidikan kesetaraan Paket C juga

mampu melampaui dari target yang ditetapkan pada tahun 2017

yakni sebesar 5.90. Nilai rata-rata ujian nasional kesetaran paket C

mencapai nilai 6.2 dengan persentase capaian sebesar 105.08%.

Keberhasilan tersebut tidak lepas dari dukungan kegiatan antara lain

:

5.1. Penunjang Pelaksanaan Ujian Nasional Kesetaraan (UNPK)

Paket A, B dan C

5.2. Pembinaan Bagi PKBM dan Tutor Paket A, B dan C dan PAUDNI


6. Meningkatnya Persentase Sekolah Berakreditasi minimal

B

Sekolah berakreditasi B mengalami peningkatan 1.12 % dari tahun

2016 yang hanya mampu mencapai angka 88.50 % dibandingkan

dengan tahun 2017 yang mencapai angka 89.62 %. Hal ini

disebabkan bukan karena sekolah-sekolah di Kota Depok yang

memiliki akreditasi dibawah B, namun lebih kepada adanya

penambahan sekolah baru yang mereka memang belum dilakukan

akreditasi serta adanya batasan kuota peserta akreditasi dari Badan

Akreditasi Nasional (BAN) dimana kuota akreditasi lebih sedikit dari

jumlah sekolah yang harus diakreditasi, sehingga menyisakan

sekolah-sekolah yang belum terakreditasi.


146

Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang berkualitas menuju

Smart Healthy City


7. Meningkatnya persentase Lembaga PAUDNI yang

terakreditasi

Walaupun pada Tahun 2017 ini realisasi PAUD terakreditasi tidak

mencapai target, namun jikan dibandingkan dengan tahun 2016

mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan pelaksanaan akreditasi

tahun 2017 PAUD nonformal sudah dilakukan akreditasi, sedangkan

pada tahun 2016 dengan persentase PAUD terakreditasi sebesar

49.50 hanya TK. pelaksanaan Akreditasi pada jenjang PAUD juga

memiliki kendala dikarenakan kuota Akreditasi yang diberikan dari

Badan Akreditasi Nasional (BAN) jauh dari kebutuhan.


Dibandingkan dengan Tahun 2016 dimana Minat Baca masyarakat

mengalami kenaikan 15 % . Dari realisasi tahun 2017 sebesar 50 %

sedangkan tahun 2016 hanya 15.

Pada tahun 2017 mencapai 50% dari target sebesar 35% dengan

persentase capaian sebesar 166.67%. hal ini karena didorong adanya

pengadaan Buku Teks pelajaran pada sekolah-sekolah yang

bersumber dari BOS APBN dengan alokasi 20% dari nominal dana

BOS yang diterima.

Sasaran dari tujuan 2 ini merupakan salah satu upaya mencapai

misi kedua sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Depok Tahun 2016-

2021 yang terkait dengan Misi 2: Mengembangkan Sumber Daya Manusia

yang Kreatif dan Berdaya Saing. Pengukuran keberhasilan pencapaian

sasaran dari tujuan ini, dilakukan terhadap 4indikator sasaran yang

telah ditetapkan target pencapaiannya,baik terhadap target tahun

2017, maupun terhadap target sasaran tahun terakhir dari periode

RPJMD. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran disajikan pada tabel

berikut dibawah ini :


147

Tabel. 3.16

Capaian Indikator Kinerja Dinas Kesehatan mengacu pada

Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator Kinerja

Realisasi

2015

Realisasi

2016

Target

2017

Realisasi

2017

Capaian

2017

(%)

Status

Capaian

Target

Akhir

RPJMD

2021

1 Tingkat Tatanan

Kota Sehat

2 - 4 4 100% √ 7

2 Angka Kematian

Bayi ( orang )

63 94 60 72 80% x 56

3 Angka Kematian

Ibu ( orang )

14 16 14 20 57,15% x 13

4 Prevalensi Gizi

Buruk ( persen )

0,06 0,06 0,06 0,06 100% √ 0.05%

Sumber : Dinas Kesehatan, 2017, Keterangan : √ = mencapai/ melampaui target;▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari

tahun lalu;



Tujuan pembangunan nasional bidang kesehatan adalah

tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Berdasarkan teori H.L. Bloom (1974), derajat kesehatan masyarakat

sangat dipengaruhi oleh empat faktor yaitu faktor lingkungan, faktor

perilaku, faktor pelayanan kesehatan dan faktor keturunan. Faktor

lingkungan mempunyai pengaruh sebesar 45% terhadap derajat

kesehatan masyarakat, sementara faktor perilaku berpengaruh sebesar

30%, faktor pelayanan kesehatan berpengaruh sebesar 20% dan faktor

keturunan berpengaruh sebesar 5%. Dalam rangka mencapai tujuan

tersebut, maka Pemerintah melalui Pemerintah Daerah harus hadir

melakukan berbagai upaya intervensi terhadap determinan yang

mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, dengan mengedepankan

upaya peningkatan kesehatan (promotif), upaya pencegahan (preventif)

tanpa mengabaikan upaya penyembuhan (kuratif) dan upaya pemulihan

(rehabilitatif).

Indikator kinerja dari tujuan 2 RPJMD Kota Depok, yaitu meningkatkan

status derajat kesehatan masyarakat di Kota Depok diukur melalui 4

indikator. Berdasarkan tabel diatas, didapatkan bahwa 2 indikator

mencapai target, yaitu Tatanan Kota Sehat dan Prevalensi Gizi Buruk,

sementara 2 indikator lainnya belum mencapai target yang diharapkan,


148

yaitu Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi. Uraian hasil

pengukuran sebagai berikut:

1. Tingkat Tatanan Kota Sehat

Analisis Capaian dan Situasi

Kabupaten/Kota Sehat adalan suatu kondisi kabupaten/kota yang bersih,

nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui

terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi

yang disepakati masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Tatanan merupakan sasaran Kabupaten/Kota sehat yang sesuai dengan

potensi dan permasalahan pada masing-masing Kecamatan di

Kabupaten/Kota, yang terdiri dari 9 tatanan, yaitu :

1) Kawasan Permukiman, Sarana dan Prasarana Umum;

2) Kawasan Sarana Lalu Lintas Tertib dan Pelayanan Transportasi;

3) Kawasan Pertambangan Sehat;

4) Kawasan Hutan Sehat;

5) Kawasan Industri dan Perkantoran Sehat;

6) Kawasan Pariwisata Sehat;

7) Ketahanan Pangan dan Gizi;

8) Kehidupan Masyarakat Sehat Yang Mandiri; dan

9) Kehidupan Sosial Yang Sehat.

Pada tahun 2013 dan 2015 Kota Depok telah memenuhi kriteria yang

ditetapkan dan mendapat penghargaan Swasti Saba dengan katagori PADAPA,

yaitu penghargaan yang diberikan setiap 2 tahun sekali kepada

Kabupaten/Kota Sehat pada taraf pemantapan dengan 2 tatanan yang dipilih

yaitu :

1. Kawasan pemukiman, sarana dan prasarana umum; dan

2. Kehidupan masyarakat yang sehat dan mandiri

Sementara pada tahun 2017 Kota Depok, upaya yang dilakukan terus

menerus berbuah hasil dan sukses meraih penghargaan Swasti Saba dengan

katagori WIWERDA, yaitu penghargaan yang diberikan kepada

Kabupaten/Kota Sehat pada taraf pembinaan.

Tatanan yang dipilih yaitu :

1. Kawasan pemukiman, sarana dan prasarana umum;

2. Kehidupan masyarakat yang sehat dan mandiri;

3. Ketahanan pangan dan gizi; dan

4. Kehidupan sosial yang sehat.


149

Keberhasilan ini sejalan dengan target RPJMD Kota Depok yang menetapkan 4

tatanan di tahun 2017 sehingga capaian tatanan Kota Sehat, sebagai salah

satu Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan dapat tercapai sebesar 100%.

Faktor pendukung

1. Tersedianya dukungan kebijakan berupa :

Perda Nomor 3 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Perda Nomor 2 tahun 2015 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi

Dan Anak Balita (KIBBLA);

Perda Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Kota Layak Anak;

Perda Nomor 9 tahun 2017 Tentang Ketahanan Keluarga; dan

Perda Nomor 17 tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Daerah

2. Tersedianya dana untuk kegiatan program pada tahun 2017 yang

bersumber dari APBD. Alokasi dana yang tersedia pada kegiatan

Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Tatanan Kota Sehat sebesar

Rp.187.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.174.302.7500,- atau

93,21 %. Terdapat efisiensi penggunaan anggaran pada kegiatan

penilaian verifikasi Kota Sehat dari Provinsi dan pengadaan media promosi

kesehatan tentang Kota Sehat.

3. Tersedianya Dana Alokai Khusus (DAK) Non Fisik - Bantuan Operasional

Kesehatan (BOK) yang digunakan untuk pelaksanakan teknis di tingkat

Puskesmas untuk kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat

dalam mendukung pencapaian Kota Sehat;Tersedianya sarana/media

promosi (leaflet, lembar balik, dan lain lain) untuk mendukung upaya

sosialisasi Kota Sehat.

4. Meningkatnya dukungan dan komitmen bersama lintas sektor di tingkat

Kota, berupa Aktifitas Tim Pembina tingkat Kota yang sangat aktif dan

peduli terhadap program penguatan Kota Sehat;

5. Geliat Aktifitas Forum tingkat Kota Depok yang sangat baik dan

menggandeng berbagai macam stakeholder terkait dan masyarakat;

6. Aktifitas Forum Komunikasi tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang selaras

dengan Forum Tingkat Kota; serta

7. Aktifitas Pokja di tingkat Kelurahan yang bersinergi dengan jenjang yang

lebih tinggi di tingkat Kecamatan dan Kelurahan serta melibatkan

masyarakat.

8. Meningkatnya pengetahuan, peran dan dukungan masyarakat

dalam mewujudkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat melalui

peningkatan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat) di

setiap tatanan;

9. Meningkatnya peran stakeholder dalam mendukung kegiatan Kota Sehat

di berbagai tatanan dan tingkatan.


150

Program dan Kegiatan yang telah dilakukan

Program dan kegiatan yang telah dilakukan dan menunjang keberhasilan

pencapaian kinerja Cakupan Tatanan Kota Sehat adalah Program Pembinaan

dan Pengembangan Kawasan Tatanan Kota Sehat, dengan kegiatan :

1. Rapat kerja Kota Sehat, berupa pembinaan dan pengarahan dari Tim

Pembina Provinsi dan Kota Depok kepada Forum Komunikasi Depok

Sehat (FKDS), Forum Komunikasi Kecamatan Sehat (FKKS) dan Pokja

Kelurahan Sehat serta perencanaan kegiatan tahun 2018);

2. Penilaian verifikasi kota sehat dari Propinsi , berupa kegiatan verifikasi

dokumen Kota Sehat, yang berasal dari berbagai Perangkat Daerah

terkait, Kecamatan dan Kelurahan;

3. Evaluasi hasil penilaian dari propinsi, berupa kegiatan evaluasi dan

tindak lanjut dar bedah dokumen dan dilanjutkan dengan pembinaan

lokus di Kecamatan dan Kelurahan; dan

4. Kegiatan penilaian dari pusat, berupa kegiatan peninjauan ke lokus

serta eksplorasi potensi Depok Smart Healthy City.

Faktor penghambat

Faktor yang menjadi hambatan dalam upaya pencapaian tatanan Kota Sehat

antara lain:

1. Masih terdapat koordinasi lintas program dan lintas sektor yang kurang

optimal di berbagai tatanan yang menjadi pilihan Kota Depok;

2. Sulitnya mengumpulkan data dari Perangkat Daerah terkait indikator Kota

Sehat;

Rapat Kerja Kota Sehat Kegiatan Evaluasi Penilaian Kota

Sehat


151

Gebyar Depok Tanpa Asap Rokok yang ditandai dengan penandatanganan Komitmen

Bersama dari berbagai lembaga/instansi dan disaksikan oleh Walikota Depok

Kampanye Anti Rokok di Tempat-Tempat Umum

Aktivitas olahraga para ASN di Halaman Balaikota Depok setiap hari Jum’at pagi

Penyuluhan TB bagi Siswa-Siswi SMP

2. Angka Kematian Bayi


Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir

sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Indikatornya dilihat dari rasio

Angka Kematian Bayi (AKB), yaitu banyaknya kematian bayi dibawah satu

tahun per 1000 kelahiran hidup. Data kematian bayi di Kota Depok

didapatkan dari laporan puskesmas, rumah sakit, bidan praktek swasta dan

kader kesehatan. Pada tahun 2017, kasus kematian bayi mencapai 72 kasus

dari 42.665 KH (1,68 per 1000 KH). Capaian ini tidak sesuai dengan target

RPJMD tahun 2017 sebesar 60 Kasus (1,4 per 1000 KH). Namun bila dilihat

tren selama beberapa tahun terakhir, capaian tahun 2017 menurun dari tahun

sebelumnya, yaitu pada tahun 2013 sebesar 2,34/1000 KH, tahun 2014

sebesar 1,78/1000 KH, tahun 2015 sebesar 1,54/1000 KH dan tahun 2016

sebesar 2,20/1000KH. Begitupula bila dibandingkan dengan standar nasional,

capaian tahun 2017 sudah cukup bagus dibawah angka Survei Demografi


152

Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, yaitu 32 per 1000 Kelahiran Hidup

(KH), serta dibawah target SDG’s, yaitu 12 per 1000 KH pada tahun 2030.

Lima kecamatan dengan kematian bayi terbanyak di Kota Depok tahun 2017,

terdapat di Kecamatan Tapos (12 kasus), Cimanggis (11 kasus), Sukmajaya

(10 kasus), Bojongsari (9 kasus) dan Cilodong (8 kasus). Penyebab kematian

bayi tahun 2017 terbanyak masih disebabkan oleh Berat Bayi Lahir Rendah

(34,72%) dan Asfiksia (22,22%), serta kelainan bawaan sebesar 13,8%.

Kematian karena kelainan bawaan juga mengalami peningkatan dibanding

tahun lalu sebesar 9,46%.

Hal ini menunjukkan bahwa faktor kondisi ibu sebelum dan selama kehamilan

sangat menentukan kondisi bayinya. Sehingga, tantangan ke depan untuk

menurunkan penyebab kematian bayi tersebut adalah harus mempersiapkan

calon ibu agar terjamin kesehatannya secara optimal dan sesuai standar

pelayanan kesehatan, serta meningkatan kerjasama lintar sektor yang

berkelanjutan.

Faktor Pendukung


a. Perda Nomor 2 tahun 2015 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir,

Bayi Dan Anak Balita (KIBBLA);

b. Perda Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Kota Layak Anak;

c. Perda Nomor 9 tahun 2017 Tentang Ketahanan Keluarga;

d. Perda Nomor 11 tahun 2017 tentang Perizinan Dan Sertifikasi Bidang

Kesehatan;

e. Perda Nomor 17 tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Daerah


bersumber dari APBD. Alokasi dana yang disediakan sebagai berikut:

a. Kegiatan Pembinaan Kesehatan Ibu dan Bayi sebesar Rp. 280.320.000,-

dengan realisasi sebesar Rp. 226.945.236,- atau 80,96 %.

b. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja sebesar Rp.

90.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 82.145.000,- atau 91,27

%. Terdapat efisiensi anggaran untuk kegiatan Pelatihan Kesehatan

Remaja.


153

3. Tersedianya Dana Alokai Khusus (DAK) Non Fisik - Bantuan

Operasional Kesehatan (BOK) yang digunakan untuk pelaksanakan

teknis di tingkat Puskesmas untuk kegiatan pembinaan kesehatan ibu

dan bayi;

4. Tersedianya sarana rujukan Sistem Penanggulangan Kegawatdaruratan

Terpadu (SPGDT) 119 serta 32 Puskesmas dengan fasilitas Ambulans;

5. Tersedianya sarana prasarana untuk pelayanan kesehatan ibu dan bayi

di 35 Puskesmas serta media promosi (leaflet, lembar balik, dan

lain lain) untuk mendukung upaya pembinaan kesehatan ibu dan bayi;

6. Tersedianya kerjasama lintas sektor yang cukup baik, antara

Pemerintah Daerah dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Organisasi

Profesi, Akademisi, LSM, pihak swasta dan masyarakat.


Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja menurunkan

Angka Kematian Bayi adalah Program Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi,

dengan kegiatan :

1. Pembinaan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi (RSSIB) di 19 RS se-Kota

Depok;

2. Pembinaan standar pelayanan kesehatan ibu dan bayi di 35 Puskesmas;

3. Pelacakan kasus kematian ibu dan bayi se-Kota Depok;

4. Penyelenggaraan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Miskin melalui

skema Bansos, PBI dan non kuota PBI.

5. Pembinaan Bidan Praktik Mandiri.

6. Penyelenggaraan pelayanan rujukan Sistem Penanggulangan

Kegawatdaruratan Terpadu (SPGDT) 119.

Faktor penghambat

1. Masih adanya pertolongan persalinan yang tidak dilaksanakan oleh

tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan (4,48%);

2. Belum maksimalnya jejaring /sistem rujukan rumah sakit, belum semua

rumah sakit melakukan MOU dengan BPJS Kesehatan (17 dari 21 RS);

3. Belum memadainya jumlah sarana NICU di RS se-Kota Depok;

4. Belum meratanya kompetensi petugas pertolongan persalinan dalam

penanganan kegawat daruratan persalinan;

5. Masih belum optimalnya peran serta masyarakat, lintas program

dan lintas sektoral dalam pentingnya persalinan yang aman;

6. Sosial ekonomi kurang sehingga asupan zat gizi ibu selama hamil kurang

dan mempengaruhi kondisi bayi saat lahir:

7. Tingkat pendidikan dan pengetahuan ibu dan keluarga yang masih

kurang sehingga mempengaruhi deteksi dini tanda bahaya kehamilan;


154

8. Masih adanya kehamilan 4 T (terlalu muda, terlalu tua, terlau banyak

dan terlalu dekat jaraknya), yang dapat mempengaruhi kondisi bayi saat

lahir;

9. Faktor lingkungan yang menimbulkan infeksi (Pneumoni).

Pembinaan RSSIB Kegiatan Pelatihan ANC Terintegrasi

Pemasangan Stiker P4K melibatkan Lintas

Sektor

Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN)

bagi petugas Puskesmas Mampu PONEd

Pembinaan Pencatatan dan pelaporan bagi

Bidan Praktik Mandiri

Rakor Penyelamatan Ibu dan Bayi

Tingkat Kota Depok


155

3. Angka Kematian Ibu


Kematian ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian

dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang

lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan

karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab

lain seperti kecelakaan, terjatuh dll. Pada tahun 2017, jumlah kasus kematian

ibu mencapai 20 kasus dari 42.665 KH atau AKI 46,87 per 100.000 KH.

Capaian ini tidak sesuai dengan target RPJMD tahun 2017 sebesar 14 Kasus

(32,81 per 100.000 KH). Capaian tahun ini, jumlah kematian ibu masih tinggi

dan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2013

sebesar 39,84/100.000 KH, tahun 2014 sebesar 36,42/100.000 KH, tahun

2015 sebesar 34,83/100.000 KH dan pada tahun 2016 sebesar 38,85/100.000

KH. Begitupula bila dibandingkan dengan standar nasional, capaian tahun

2017 sudah cukup bagus dibawah Survei Demografi Kesehatan Indonesia

(SDKI) tahun 2012, AKI di Indonesia adalah 359 per 100.000 kelahiran hidup,

sementara berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 2015

adalah 305 per 100.000 KH dan target SDG’s adalah 70 per 100.000 kelahiran

hidup pada tahun 2030.

Penyebab kematian ibu tahun 2017 terbanyak adalah perdarahan sebesar

30% (6 kasus). Penyebab lainnya adalah karena gangguan sistem peredaran

darah, (jantung, stroke dll) 25% (5 kasus), Hipertensi dalam kehamilan 20%

(4 kasus), Dan Lain-lain 20% (4 kasus) dan infeksi 5% (1 kasus). Faktor

resiko usia saat hamil juga dapat mempengaruhi kualitas kehamilan

seseorang. Tahun 2017 jumlah ibu yang meninggal dengan usia bersiko

mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016, yaitu usia < 20 tahun

terdapat 2 kasus (10%) dan > 35 tahun terdapat 6 kasus (30%), sedangkan

tahun 2016 hanya terdapat 2 kasus (12,5%) dengan faktor resiko usia > 35

tahun.

Kematian Ibu Tahun 2017 tersebar di beberapa kecamatan, hanya Kecamatan

Cinere dan Sawangan tidak terdapat kasus kematian ibu akibat hamil, bersalin

dan nifas. Kasus terbanyak terdapat di Kecamatan Tapos 4 kasus, diikuti 3

Kasus di Kecamatan Sukmajaya dan Cipayung, 2 kasus di Kecamatan

Pancoran Mas, Bojongsari, Cilodong dan Cimanggis, serta 1 kasus di

Kecamatan Cilodong dan Beji.


156

Stabilisasi ibu hamil resiko tinggi, persiapan rujukan dan tindakan penanganan

rujukan sangat berkaitan dengan kasus kematian ibu. Kematian ibu Tahun

2017 di Kota Depok berasal dari Dukun 1 kasus, BPS/Klinik 4 kasus,

Puskesmas 1 kasus, RS 6 kasus, Sendiri 6 kasus, dalam perawatan rumah

sakit 2 kasus, Walaupun sebagian besar rujukan sudah ditangani oleh tenaga

kesehatan, tetapi banyak faktor lain yang menyebabkan kematian ibu tidak

bisa dihindari. Penguatan sistem rujukan merupakan salah satu faktor yang

harus diperbaiki dan perlunya peningkatan kerjasama dengan seluruh Rumah

Sakit yang ada di Kota Depok.

Faktor Pendukung

1. Tersedianya dukungan kebijakan berupa

a. Perda Nomor 2 tahun 2015 tentang Kesehatan Ibu, bayi baru lahir, bayi

dan Anak balita (KIBBLA);


c. Perda Nomor 9 tahun 2017 Tentang Ketahanan Keluarga;

d. Perda Nomor 11 tahun 2017 tentang Perizinan Dan Sertifikasi Bidang

Kesehatan;

e. Perda Nomor 17 tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Daerah.

2. Tersedianya Tim Pengawas KIBBLA, Tim AMP, dan Tim RSSIB;


bersumber dari APBD. Alokasi dana yang disediakan sebagai berikut:

a. Kegiatan Pembinaan Kesehatan Ibu dan Bayi sebesar Rp. 280.320.000,-

dengan realisasi sebesar Rp. 226.945.236,- atau 80,96 %.

b. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja sebesar

Rp. 90.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 82.145.000,- atau

91,27 %. Terdapat efisiensi anggaran untuk kegiatan Pelatihan

Kesehatan Remaja

c. Kegiatan Perbaikan Gizi Masyarakat melalui pemberian PMT bagi Ibu

Hamil KEK.


Kesehatan (BOK) yang digunakan untuk pelaksanakan teknis di tingkat

Puskesmas untuk kegiatan pembinaan kesehatan ibu dan bayi;

5. Tersedianya sarana rujukan Sistem Penanggulangan Kegawatdaruratan

Terpadu (SPGDT) 119 serta 32 Puskesmas dengan fasilitas Ambulans;

6. Tersedianya sarana prasarana untuk pelayanan kesehatan ibu dan bayi di

35 Puskesmas serta media promosi (leaflet, lembar balik, dan lain

lain) untuk mendukung upaya pembinaan kesehatan ibu dan bayi;

7. Tersedianya kerjasama lintas sektor yang cukup baik, antara Pemerintah

Daerah dengan RS, Akademisi, LSM, pihak swasta dan masyarakat.


157

8. Tersedianya kegiatan pembinaan kesehatan remaja, pemberian tablet Fe

pada Remaja Putri, PKPR, Penjaringan anak sekolah dan Puskesmas ramah

Anak.



Angka Kematian Ibu adalah Program Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi,

dengan kegiatan :

1. Pembinaan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi (RSSIB) di 19 RS se-

Kota Depok;

2. Pembinaan standar pelayanan kesehatan ibu dan bayi di 35

Puskesmas;

3. Pelacakan 60 kasus kematian ibu dan bayi se-Kota Depok;

4. Penyelenggaraan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Miskin non

kuota PBI yang berkaitan dengan pelayanan rujukan kesehatan ibu

dan bayi;

5. Peningkatan kemampuan petugas dalam pertolongan persalinan dan

kegawat daruratan dengan kegiatan magang tenaga kesehatan di

Puskesmas PONED ke RSUD depok dan RS Hermina;

6. Adanya Audit Maternal Perinatal dalam upaya penelusuran kasus

kematian untuk pencegahan terjadinya kasus yang sama;

7. Adanya kerjasama Bed Side Teaching antara RS dengan Puskesmas

mampu PONED untuk membantu penanganan dan rujukan kasus;

8. Peningkatan Kemitraan Bidan dan

dukun paraji;

9. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pertolongan persalinan yang

aman dalam kegiatan P4K.

Faktor penghambat

Capaian indikator kinerja tahun 2017 tidak mengalami peningkatan

dibandingkan dengan tahun 2016 ini disebabkan oleh:

1. Masih adanya pertolongan persalinan yang tidak dilaksanakan oleh

tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan (4,48%);

2. Belum maksimalnya jejaring /sistem rujukan rumah sakit, belum semua

rumah sakit melakukan MOU dengan BPJS Kesehatan (17 dari 21 RS);

3. Belum memadainya jumlah sarana ICU dan NICU di RS se-Kota Depok;

4. Sistem Penanggulangan Kegawatdaruratan Terpadu (SPGDT) 119 serta

32 Puskesmas dengan fasilitas Ambulans belum membantu pelayanan

rujukan secara maksimal, karena fungsinya hanya sebagai sarana

transportasi rujukan dan belum bisa menentukan Rumah Sakit yang akan

dituju;


158

5. Belum optimalnya sosialisasi persiapan kehamilan dari mulai remaja dan

calon pengantin

6. Belum optimalnya ANC 10 T sesuai standar, karena terbatasnya fasilitas

lab di Puskesmas;

7. Belum optimalnya persiapan tenaga penyuluh kesehatan reproduksi di

setiap aspek

8. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang menangani

pertolongan persalinan dan kegawat daruratan. (Puskesmas PONED :8;

RS PONEK 3; 4 Bank Darah RS);

9. Belum meratanya distribusi jumlah tenaga kesehatan yang terlatih

memberikan pertolongan persalinan dan kegawatdaruratan obstetri

neonatal sesuai standar;

10. Belum meratanya keterampilan petugas dalam memberikan

pertolongan persalinan dan kegawatdaruratan obstetri neonatal sesuai

standar;


dan lintas sektoral dalam notifikasi ibu hamil risiko tinggi melalui

program P4K;


dan lintas sektoral dalam pentingnya persalinan yang aman;

13. Belum optimalnya dalam pemahaman dalam penanganan pra rujukan di

Puskesmas PONED dan Bidan Praktik Mandiri;

14. Sosial ekonomi kurang sehingga asupan zat gizi ibu kurang hal ini

menyebabkan ibu mengalami anemia gizi;

15. Masih adanya kehamilan 4 T (terlalu muda, terlalu tua, terlau banyak

dan terlalu dekat jaraknya);

16. Faktor lingkungan yang menimbulkan infeksi (TB dan Pneumoni).

4. Kasus Gizi Buruk


Status gizi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan

derajat kesehatan, dimana kondisi gizi seseorang sangat erat kaitannya

dengan permasalahan kesehatan karena berhubungan dengan faktor

predisposisi penyakit infeksi serta menyebabkan terjadinya gangguan

kesehatan pada individu. Salah satu cara penilaian status gizi balita adalah

dengan pengukuran antropometri yang menggunakan indeks berat badan

menurut umur (BB/U) dan dikategorikan dalam gizi lebih, gizi baik, gizi kurang

dan gizi buruk.

Salah satu status gizi yang perlu mendapat perhatian adalah status gizi buruk,

khususnya pada balita. Hal ini disebabkan masa balita merupakan masa emas

perkembangan kecerdasan dan pertumbuhan fisik. Apabila pada masa


159

keemasan tersebut mengalami gizi buruk maka akan berdampak pada kualitas

hidup dan generasi bangsa.

Jumlah kasus Gizi Buruk di Kota Depok tahun 2017 adalah 83 kasus dari

129.628 balita (0,06%) capaian ini sesuai dengan target RPJMD tahun 2017.

Bila dibandingkan dengan capaian kinerja beberapa tahun sebelumnya,

capaian di tahun ini tetap sama.

Pada tahun 2014 sebanyak 75 kasus dari 121.046 balita (0,06%), tahun 2015

sebanyak 77 kasus dari 124.067 balita (0,06%) dan tahun 2016 sebanyak 85

kasus dari 133.466 balita (0,06%). Sementara dibandingkan dengan angka

nasional, capaian tahun 2017 sudah diatas prevalensi nasional dan Jawa

Barat. Berdasarkan Profil Kesehatan tahun 2016, prevalensi gizi buruk hasil

Pengukuran Status Gizi Balita di Indonesia adalah 3,4 per 1000 KH dan Jawa

Barat sebesar 2,4 per 1000 KH.

Penyebaran kasus gizi buruk di Kecamatan secara berurutan adalah

Kecamatan Cimanggis sebanyak 17 kasus (20,5%) disusul Kecamatan

Sukmajaya sebanyak 12 kasus (14,6%) dan Kecamatan Pancoran Mas dan

Cilodong, masing-masing 9 kasus (10,8%). Pada kasus gizi buruk tersebut,

terbanyak adalah kasus tanpa penyakit penyerta, sebesar 43 kasus (52%),

sementara yang dengan penyerta, terbanyak adalah TB paru, sebesar 8 orang

(10%).

Faktor pendukung


a. Perda Nomor 2 tahun 2015 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir,

Bayi Dan Anak Balita (KIBBLA);


c. Perda Nomor 9 tahun 2017 Tentang Ketahanan Keluarga; dan

d. Perda Nomor 17 tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Daerah

2. Tersedianya alokasi anggaran untuk program Peningkatan

Kewaspadaan pangan dan gizi tahun 2017 pada Dinas Kesehatan yang

bersumber dari APBD. Alokasi dana yang tersedia sebagai berikut :

a. Program Penanganan Masalah Gizi sebesar Rp. 1.938.188.000,-

dengan realisasi sebesar Rp. 1.679.927.000,- atau 86,68%.

Terdapat efisiensi penggunaan anggaran pada kegiatan pengadaan

PMT, Bahan Kontak dan Pelatihan.

b. Kegiatan Pembinaan ASI Ekslusif sebesar Rp. 145.500.000,- dengan

realisasi sebesar Rp. 142.500,000,- atau 97,94%. Terdapat efisiensi

penggunaan anggaran pada kegiatan pengadaan Kit Laktasi.


160


Kesehatan (BOK) yang digunakan untuk pelaksanakan teknis kegiatan

Penanganan Masalah Gizi Masyarakat dan Pembinaan ASI Ekslusif di

tingkat Puskesmas;

4. Tersedianya sarana prasarana untuk pelayanan gizi yang bersifar

promotif dan preventif di 35 Puskesmas serta media promosi (leaflet,

lembar balik, dan lain lain) untuk mendukung upaya penanganan gizi

masyarakat;

5. Tersedianya TFC Rawat Inap di Puskesmas Sukmajaya untuk pelayanan

kuratif dan rehabilitatif penanganan kasus gizi buruk dan TFC Rawat

Jalan;

6. Tersedianya biaya pendampingan untuk keluarga pasien dengan gizi

buruk yang dirawat di TFC Rawat Inap;

7. Tersedianya tenaga gizi terlatih di Puskesmas;

8. Tersedianya kerjasama lintas sektor yang cukup baik, antara Pemerintah

Daerah dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Organisasi Profesi,

Akademisi, LSM, pihak swasta dan masyarakat.

9. Tersedianya Pelayanan Puskesmas Ramah Anak.



prevalensi gizi buruk antara lain:

1. Pemberian PMT-P bagi balita kurang gizi;

2. Pemberian PMT bagi Bumil Gakin/KEK;

3. Pemantauan garam beryodium di tingkat;

4. Pembinaa Pos Gizi;

5. Pelatihan Kapasitas Petugas Gizi Puskesmas;

6. Pembinaan konseling dan intervensi Tablet Tambah Darah (TTD) bagi

Remaja Putri;

7. Pembinaan KP ASI;

8. Penyuluhan ASI pada institusi Pemerintah dan Swasta;

9. Pemberian Reward ASI Ekslusif bagi Puskesmas, Ibu ASI dan Kader

Pendamping.

Faktor penghambat

Faktor yang menjadi hambatan dalam upaya penurunan prevalensi gizi buruk

antara lain:

1. Masih terdapat penyakit penyerta berupa penyakit menular pada balita

gizi buruk yang memperberat kondisi dan menghambat pemulihan;

2. Masih terdapat masalah sosioekonomi yang menjadi variabel tidak

langsung kejadian kasus gizi buruk;


161

3. Masih terdapat kendala teknis dalam pengadaan PMT sehingga

pemberian PMT tidak dapat dilakukan secara langsung saat kasus balita

kurang gizi ditemukan.

Kegiatan Konseling Keluarga dengan Gizi

Buruk di TFC Puskesmas Sukmajaya

Kegiatan pemeriksaan kesehatan pasien dengan Gizi

Buruk di TFC Puskesmas Sukmajaya

Kegiatan Pelatihan KP-ASI dan Pemantauan

Gizi Buruk bagi Petugas Gizi Puskesmas

Pelatihan Membuat MP-ASI di Pos Gizi

Kerjasama Dinas Kesehatan dengan Asosiasi

Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) Kota Depok

Penyerahan Reward Balita Pasca Gizi Buruk


162

Meningkatnya Kualitas Kehidupan Keluarga dan

Kesejahteraan Sosial Masyarakat


Penyediaan Ruang Menyusui di RS Swasta Pemantauan Balita Gizi Buruk

Sasaran Strategis : Terbangunnya ketahanan keluarga dan kesejahteraan

sosial merupakan salah satu upaya mencapai misi kedua sebagaimana

tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021. Untuk mencapai sasaran tersebut

ada beberapa indikator kinerja sasaran dimana 2 indikator diperoleh dari

urusan sosial yang menjadi tanggung jawab dari Dinas Sosial yaitu sebagai

berikut:

Tabel 3.17

Capaian Indikator Kinerja Daerah tahun 2017 berdasarkan Misi

RPJMD

INDIKATOR

KINERJA

KONDISI

KINERJA

PADA AWAL

PERIODE

RPJMD

(2016)

Target

2017

Realisasi

2017

Capaian

2017

Target

Akhir

RPJMD

1. PMKS yang

ditangani n/a 40 %

50.09 % 125.2%

60 %

2.

Penerapan

Dimensi Kota

Ramah Lansia

2 dimensi 2 dimensi 2 dimensi 100%

6 dimensi


163


Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian indikator kinerja sasaran telah

mencapai target yang ditetapkan dari 2 indikator dengan skala intensitas

kinerja 125.2 % untuk indikator PMKS yang ditangani dan 100% untuk

indikator penerapan dimensi kota ramah lansia. Uraian hasil pengukuran

sebagai berikut :

1. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang

ditangani

Jumlah PMKS yang ditangani dengan target 40 % terealisasi sebesar

50.09 % dengan capaian kinerja berdasarkan target RPJMD sudah

mencapai 125.2 %.

Capaian realisasi yang melampaui target disebabkan karena adanya

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial yang terdiri

dari Program Keluarga Harapan (PKH) dari sasaran sebelumnya 10.986

KPM menjadi 11.392 KPM, Bantuan Sosial KUBE Jasa 38 kelompok dan

bantuan Sosial e -Warung 38 kelompok, dengan jumlah penerima BPNT

sebanyak 36.993 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Secara keseluruhan PMKS yang tertangani adalah 36.993 KPM BPNT,

2414 penerima Santunan Kematian, pelatihan bagi 15 anak jalanan , 15

ODHA, 15 Lansia, 20 WRSE, 30 anak panti, 15 Keluarga anjal, 35 PACA

menerima alat bantu, 119 rehab PMKS, 88 PMKS menerima pelayanan

di Rumah Singgah, 169 orang terlantar, 75 Disabilitas menerima

bimbingan dan pelatihan dengan jumlah keseluruhan 40.024 PMKS.

Jumlah PMKS di Kota Depok Tahun 2017 yang seharusnya ditangani

sebanyak 79.987 PMKS. Persentase PMKS yang ditangani tahun 2017

sebesar 50.09 %.

Pencapaian Kinerja penanganan PMKS dihasilkan melalui 10 kegiatan

yang tersebar dalam 3 Program yaitu Program Perlindungan dan

Jaminan Sosial, Program peningkatan Rehabilitasi Sosial dan Program

Pemberdayaan Sosial dengan anggaran APBD sebesar Rp

2,120,180,000.00 dengan realisasi Rp 1,781,770,709.00 dan dari

Kementeria sosial Tahun 2017 sebesar Rp. 50.021.990.880,00 yang

langsung diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat dalam bentuk

Bantuan Pangan Non Tunai, Program Keluarga Harapan dan Santunan

Kematian.


164

2. Penerapan Dimensi Kota Ramah Lansia

Dimensi Kota Ramah Lansia yang sudah diterapkan dalam

Pengembangan Kota Ramah Lansia pada Tahun 2017 ada 2 (dua)

dimensi yaitu dimensi Komunitas dan Layanan Kesehatan dan dimensi

Penghormatan dan Keterlibatan Sosial telah mencapai target yaitu 2

dimensi, dengan tingkat capaian 100%. Pencapaian target ini

disebabkan karena kegiatan tahun 2017 bersifat penguatan dari 2

dimensi yang telah dicapai dengan disusunya draft Perwal sebagai

kebijakan pendukung Pengembangan Kota Ramah Lansia dan untuk

pengembangan dimensi lainnya di tahun berikutnya. Dalam mencapai

setiap dimensi memerlukan peran serta dan pemahaman dari instansi

terkait sehingga dukungan kebijakan sangat mempengaruhi dalam

merealisasikan target. Pada tahun 2017 untuk mencapai sasaran

tersebut dilaksanakan melalui Program Pengembangan Kota Ramah

Lansia dengan anggaran belanja APBD sebesar Rp. 430.028.600,-

dengan realisasi Rp 428.637.400,-yang terbagi dalam 3 kegiatan yaitu

kegiatan Pembinaan Lansia Potensial dengan alokasi anggaran

Rp 168.228.600,00 terealisasi Rp 168.228.400,00 (100%); Kegiatan

Penyelenggaraan HLUN dengan alokasi anggaran Rp 187.000.000,00

terealisasi Rp 186.860.000,00 (99.93%) dan Penyusunan Raperda

Lansia dengan alokasi anggaran Rp 74.800.000,00 teralisasi

Rp 73.549.000,00 (98.33%). Kegiatan Pembinaan Lansia diperuntukkan

bagi operasional Kegiatan Organisasi Lansia, Kegiatan Penyelenggaraan

Hari Lanjut Usia Nasional diperuntukkan dalam mendukung dimensi

Penghormatan dan Keterlibatan Sosial, Kegiatan Penyusunan Raperda

Lansia bertujuan untuk menghasilkan kebijakan dalam mendukung

penerapan dimensi kota ramah lansia yang terealisasi dengan draft

Perwal. Kebijakan ini sangat menentukan dalam penerapan Dimensi

Kota Ramah Lansia dimana Dimensi Kota Ramah Lansia hingga saat ini

masih dalam tahap pembahasan. Istilah Dimensi Kota Ramah Lansia

dalam WHO disebut menjadi Kriteria Kota Ramah Lansia di dalam

Permensos No 4 tahun 2017 yang terdiri dari 15 kriteria Kota Ramah

Lansia yaitu :

1) Kebijakan Kelanjutusiaan,

2) Keagamaan dan Mental Spritual;

3) Kesehatan;

4) Kesempatan Kerja;

5) Kemudahan dalam penggunaan sarana prasarana umum;

6) Perumahan dan Kawasan Pemukiman;

7) Ruang Terbuka dan Bangunan;

8) Transportasi;


165

9) Penghormatan dan Inklusi Sosial;

10) Partisipasi Sosial;

11) Partisipasi Sipil;

12) Dukungan Komunitas dan Pelayanan Sosial;

13) Komunikasi dan Informasi;

14) Bantuan Hukum;

15) Perlindungan dari Ancaman dan Tindak Kekerasan.

Peraturan Walikota tentang Pengembangan Kota Ramah Lansia hingga

saat ini masih dalam proses pengesahan sedangkan kegiatan Pendataan

Lansia baru akan dilaksanakan pada tahun 2018 sehingga data

pendukung dalam capaian indikator Penerapan Dimensi Kota Ramah

Lansia untuk tahun 2017 belum seperti yang diharapkan.

Mengembangkan Ekonomi

yang mandiri, Kokoh

dan Berkeadilan

Misi ketiga Mengembangkan Ekonomi yang Mandiri, Kokoh dan

Berkeadilan, untuk mencapai misi tersebut telah ditetapkan

sebanyak 4 sasaran strategis dan 6 indikator kinerja sebagai

ukuran keberhasilan.




- 2 indikator (33.33%) tidak mencapai target tetapi

meningkat dari tahun lalu;


166

Terbangunnya Pusat Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kota dan Pengembangan

Klaster ekonomi Kreatif


GAMBAR 3.13


keseluruhannya yaitu sebanyak 6 indikator (100%) menunjukkan

skala nilai sangat tinggi.


sebagai berikut:

Pertumbuhan ekonomi kota salah satunya dipengaruhi dengan

terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, salah satunya

ditopang oleh keberadaan pasar rakyat/tradisional. Pada saat ini, pasar

rakyat terdesak oleh semakin banyaknya hypermarket, supermarket

dan toserba pada skala retail. Keberadaan retail/toko swalayan yang

semakin banyak, menggeser keberadaan pasar tradisional dan

warung-warung yang dikelola oleh masyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pasar dengan konsep

baru, yaitu pembangunan pasar rakyat bersih. Dengan konsep ini

diharapkan eksistensi pasar dapat lebih meningkat dan bisa menyaingi

toko penjualan modern. Keberadaan pasar tradisional perlu juga

direvitalisasi agar menjadi sarana ekonomi warga yang nyaman, bersih

Melampaui Target; 4 Indikator ; 66,66

%


Meningkat Dari Tahun Lalu

; 2 Indikator ; 33,3 3%

Tingkat Ketercapaian Target Sasaran Startegis Misi III


167

Meningkatnya Partisipasi Penduduk Usia Kerja pada Sektor Jasa, Niaga dan

Ekonomi Kreatif


dan tidak mengganggu lalu lintas. Pada tahun 2017, Dinas

Perdagangan dan Perindustrian melakukan penataan sarana dan

prasarana perdagangan dengan melakukan revitalisasi pasar rakyat

yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan

prasaran perdagangan khusunya pasar-pasar tradisional. Revitalisasi

ini telah dilakukan di 4 pasar (Pasar Sukatani, Pasar Tugu, Pasar

Agung dan Pasar Cisalak). Selain itu, Pada tahun 2017 juga Kota

Depok melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian mendapatkan

bantuan dari Kementerian Perdagangan terkait pembangunan Pasar

Musi.

Selain dipengaruhi oleh hal di atas, pertumbuhan ekonomi juga dapat

didorong dari sector ekonomi kreatif, salah satunya dengan

pengembangan cluster ekonomi dan komunitas kreatif serta

meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi kreatif. Pada tahun

2017, pengembangan cluster dimulai dengan tersusunnya 1 dokumen

kajian cluster ekonomi. Hasil kajian tersebut, cluster yang akan

dikembangkan di tahun berikutnya adalah cluster bidang kuliner yang

ada di Kecamatan Bojongsari yang salah satu produk unggulannya

adalah cireng. Sedangkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana

ekonomi kreatif, salah satunya dengan penyediaan sarana dan

prasarana penunjang UMKM, dimana pada tahu ini sudah tersedia 200

unit sarana dan prasarana bagi UMKM yang tersebar di beberapa

pusat perbelanjaan modern, dan supermarket/hypermarket di Kota

Depok (Giant Margocity, Giant Sawangan, Giant Cinere, Giant Tole

Iskandar, Giant Cimanggis, Superindo Cinere, Superindo DTC,

Transmart, Carefour ITC, DTC) serta pembangunan Balai Kreatif dan

Griya Pamer serta Rumah Kemasan.

Sasaranstrategis Meningkatnya Partisipasi Penduduk Usia Kerja pada

Sektor Jasa, Niaga dan Ekonomi Kreatif ini merupakan salah satu

upaya mencapai misi ketiga sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun

2016-2021 yang terkait dengan upaya Mengembangkan Kemandirian

Ekonomi Lokal yang Kokoh dan Berkeadilan mewujudkan Terwujudnya

Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius Pengukuran keberhasilan

pencapaian sasaran strategis ini, dilakukan terhadap 1 indikator sasaran

yang telah ditetapkan target pencapaiannya, baik terhadap target tahun


168

2017, maupun terhadap target sasaran tahun terakhir dari periode

RPJMD. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Tingkat Partisipasi

angkatan kerja (TPAK) disajikan pada table 3.17 berikut ini:

Tabel 3.18 Pengukuran Sasaran Strategis 1.6

IndikatorKinerja

Realisasi

2015

Target

2017

Realisasi

2017

Capaian

2017

(%)

Status

Capaian

Target

Akhir

RPJMD

2021

Capaian

Target

Akhir

2021

(%) Tingkat Partisipasi

angkatan kerja

(TPAK)

60,33 % 64,57% 69,82 % 108,13% √ 66,97% 66,97%

Sumber : Dinas Naker Tahun 2017


X = tidak mencapai target, n/a = not available/data tidak tersedia


Dari table diatas mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia

kerja yang aktif secara ekonomi di Kota Depok capaian sasaran strategis

menunjukkan indicator yang diukur, keseluruhan indikator(100%) telah

mencapai target yang ditetapkan dengan skala intensitas kinerja

mencapai nilai diatas target. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa

semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia

untuk memproduksi barang dan jasa di Kota Depok Uraian hasil


Pada tahun 2017 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dengan

target 64,57% dan realisasi tercatat 69,82 % sehingga capaian kinerja

mencapai 108,13% capaian target akhir RPJMD sebesar 66,97%,

tercatat sebesar 69,82% artinya dari tiap 100 penduduk usia 15 tahun

ke atas, sekitar 69 orang diantaranya termasuk dalam angkatan kerja,

hal ini menunjukan bahwa masyarakat Kota Depok khususnya usia

produktif aktif terseraf dalam aktifitas bekerja untuk mencari nafkah.

Penempatan tenaga kerja di dalam negeri dalam hubungan kerja

memberikan sumbangan terhadap peningkatan jumlah angkatan kerja

di Kota Depok tercatat 969.502 orang. Pada tahun 2017 Jumlah

Penduduk usia kerja sebesar 1.388.464 orang usia 15-55 th

perbandingan jumlah angkatan kerja 969.502 orang dan Jumlah

Penduduk usia kerja sebanyak 1.388.464 orang usia 15-55 th

menunjukkan indicator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ( TPAK)

sebesar 69,82%


169

Terdapat peningkatan kesempatan kerja melalui beberapa kegiatan

yang dilaksanakan oleh Dinas dapat ditunjukkan dengan table :

Tabel 3.19 PELAKSANAAN KEGIATAN TENAGA KERJA TAHUN 2017

NO. KEGIATAN TANGGAL

PELAKSANAAN TEMPAT JUMLAH

1 Job Fair I 09 s/d 10 Mei 2017 Depok Mall (D'Mall) 2,461

2 Job Fair II 06 s/d 07 September

2017 Depok Mall (D'Mall) 567

3 Job Fair Mini

06 November 2017 SMK Negeri 2 Depok 138

07 November 2017 SMK Yadika 12 Kec.

Limo 81

10 November 2017 SMK Medika Kreatif

Kec. Cinere 68

4 Penempatan dari

AK1 Tahun 2017 - 303

5

Penempatan dari

hasil Monev

Pelatihan

Tahun 2017 - 92

6

Penempatan

Langsung di

Perusahaan

Tahun 2017 Beberapa

Perusahaan di Depok 3,233

Jumlah 6,943

Sumber:Disnaker Kota Depok 2017


170

Meningkatnya Peran Koperasi dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat


Sasaran strategis meningkatnya kapasitas usaha mikro, kecil dan

menengah (UMKM) ini merupakan salah satu cara dan upaya mencapai

misi ketiga “Mengembangkan Ekonomi yang Mandiri, Kokoh, dan

Berkeadilan” sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021

yang terkait dengan upaya meningkatkan penciptaan lapangan kerja

yang layak, dengan penekanan pada sector niaga, jasa, dan ekonomi

kreatif. Untuk mengukur sasaran ini, terdapat 1 indikator sasaran. Hasil

pengukuran kinerja sasaran meningkatnya kapasitas usaha mikro, kecil

dan menengah (UMKM) disajikan pada table berikut dibawah ini.

Tabel. 3.20 Pengukuran Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Realisasi

2016

Target

2017

Realisasi

2017

% Capaian

2017

Status

Capaian

Target Akhir

RPJMD 2021

Capaian

Target Akhir

2021(%)

1 Jumlah UMKM

mandiri

600 606 607 100,16% √ 630 96,35%

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2017




Dari table diatas dapat terlihat bahwa capaian sasaran strategis strategis

meningkatnya kapasitas usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)

menunjukan dari 1 indikator kinerja yang diukur telah

mencapai/melampaui target yang ditetapkan. Uraian hasil pengukuran

sebagai berikut :

1. Jumlah UMKM mandiri

Pada tahun 2017, jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)

mandiri mencapai 607 dibandingkan dengan target sebesar 606 telah

mencapai target dengan tingkat capaian 100,16%. Sedangkan

capaian kinerja 2017 dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2021

sebesar 630 telah mencapai 96,35%.

Berbagai upaya dilakukan untuk mendongkrak kinerja indikator untuk

mencapai target diantaranya melalui kerjasama dengan

Dinas/Instansi terkait dan lembaga lainnya (asosiasi UMKM).

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian


171

kinerja:

Peningkatan UMKM mandiri dengan Kegiatan Pelatihan

Kewirausahaan dan Technopreneur, Kegiatan Pelatihan

Manajemen Keuangan, Pemasaran dan SDM UMKM serta

Kegiatan Promosi Produk Unggulan UMKM Tingkat Lokal,

Regional dan Nasional. Berbagai pelatihan yang dilakukan

tersebut tidak lain dengan maksud tujuan untuk menciptakan

usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) madiri dengan arti

lain usaha mikro yang naik kelas dari mikro ke kecil, berhasil

menciptakan 7 usaha mikro kecil naik kelas atau usaha mikro,

kecil, menengah (UMKM) yang mandiri dari akumulasi realisasi

yang telah dicapai tahun lalu sebesar 600 usaha mikro, kecil,

menengah (UMKM).

Sasaran strategis meningkatnya peran koperasi dalam

pengembangan ekonomi masyarakat merupakan salah satu cara dan

upaya mencapai misi ketiga “Mengembangkan Ekonomi yang Mandiri,

Kokoh, dan Berkeadilan” sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun

2016-2021 yang terkait dengan upaya meningkatkan pemerataan

pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengukur sasaran

ini, terdapat 3 indikator sasaran. Hasil pengukuran kinerja sasaran

meningkatnya peran koperasi dalam pengembangan ekonomi

masyarakat disajikan pada table berikut dibawah ini

Tabel 3.21 Pengukuran Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Realisas

i

201

6

Target

2017

Realisasi

2017

%

Capaian

2017

Status

Capaian

Target Akhir

RPJMD 2021

Capaian

Target Akhir

2021(%)

1 Persentase

Koperasi Aktif

62,52% 78% 64,18% 82,28% ▲ 100% 82,28%

2 Persentase

Koperasi Sehat

13% 19% 1,17% 6,16% X 32% 19,25%

3 Persentase

Peningkatan

Volume Usaha

Koperasi

59% 75% 6,25 8,33% X 100% 8,33%

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2017


X = tidak mencapai target, n/a = not available/ data tidak tersedi


Dari table di atas dapat terlihat bahwa capaian sasaran strategis

strategis meningkatnya peran koperasi dalam pengembangan

ekonomi masyarakat menunjukan dari 3 indikator kinerja yang diukur,

terdapat 1 indikator tidak mencapai target tetapi meningkat dari


172

tahun lalu dan 2 indikator tidak mecapai target. Uraian hasil

pengukuran sebagai berikut :

1. Persentase Koperasi Aktif

Pada tahun 2017, persentase koperasi aktif mencapai 64,18%

dibandingkan dengan target sebesar 78% tidak mencapai target

dengan tingkat capaian 82,28%. Sedangkan capaian kinerja 2017

dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2021 sebesar 100% telah

mencapai 82,28%.

Pada tahun 2017, jumlah Koperasi terdapat sebanyak 617 unit dan

terdapat penurunan sebanyak 22 koperasi dibandingkan kondisi

tahun 2016 sebanyak 639 unit. Sementara itu jumlah Koperasi

Aktif sebanyak 396 unit pada tahun 2017 mengalami penurunan 12

koperasi dibandingkan tahun 2016 sebanyak 408 unit.

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya capaian

indikator kinerja tahun ini mengalami peningkatan yang

disebabkan oleh pembinaan dan pengawasan yang intensif

terhadap gerakan koperasi.

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian

kinerja:

a. Sertifikasi pengurus koperasi. Tahun 2017 Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro melaksanakan sertifikasi pengurus koperasi

kepada 200 orang. Sertifikasi pengurus koperasi ini kerja

sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Jasa Keuangan (LSP-

KJK). Sertifikasi kompetensi pengurus koperasi ini merupakan

syarat dan standar utama sehingga dengan adanya pengurus

koperasi yang bersertifkat semakin profesional pula

pengelolaan koperasi di Kota Depok.

b. Bantuan perkuatan usaha permodalan koperasi. Sebanyak 140

koperasi diikutsertakan dalam kegiatan akses permodalan ini.

Koperasi dalam hal ini diberikan arahan dan panduan dalam

kemudahan memperoleh bantuan permodalan dari lembaga

perbankan dana atau non bank.

c. Revitalisasi koperasi tidak aktif. Kegiatan yang menunjang

program Pengembangan Kelembagaan dan Peningkatan

Usaha Koperasi, dalam kegiatan ini koperasi tidak aktif

diberikan pendampingan dari tim yang dibentuk oleh Dinas

Koperasi dan Usaha Mikro agar masalah yang dihadapi dapat

dicarikan solusinya. Setelah dilakukan pendampingan kepada


173

50 koperasi dengan pelatihan dan penyuluhan lainnya,

koperasi yang baik dan sehat diundang dalam acara Pekan

Koperasi Kota Depok yang diadakan setahun sekali untuk

meningkatkan promosi produknya.

d. Sosialisasi gerakan masyarakat sadar koperasi. Dinas

Koperasi dan Usaha Mikro secara rutin baik diundang maupun

kegiatan dinas sendiri banyak melakukan penyuluhan kepada

koperasi atau kelompok-kelompok yang ingin dan baru akan

membuat koperasi.

e. Advokasi pendirian koperasi. Melalui loket pelayanan Dinas

Koperasi dan usaha Mikro yang terdapat di lantai 7 gedung

dibaleka II banyak koperasi yang mendapatkan advokasi dan

arahan tentatang pendirian koperasi yang baik dan

professional.

2. Persentase Koperasi Sehat

Pada tahun 2017, persentase koperasi aktif mencapai 1,17%

dibandingkan dengan target sebesar 19% tidak mencapai target

dengan tingkat capaian 6,16%. Sedangkan capaian kinerja 2017

dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2021 sebesar 100% telah

mencapai 19,25%. Hal ini disebakan karena pada tahun 2017 tidak

ada kegiatan penilaian koperasi sehat yang bisa menunjukan

peningkatan atau penurunan persentase koperasi sehat. Nilai

realisasi yang tercapai merupakan hasil penilaian terkahir dilakukan

pada tahun 2015 silam.

3. Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi

Pada tahun 2017, persentase peningkatan volume usaha koperasi

mencapai 6,25% dibandingkan dengan target sebesar 75% tidak

mencapai target dengan tingkat capaian 8,33%. Sedangkan

capaian kinerja 2017 dibandingkan dengan target akhir RPJMD

2021 sebesar 100% telah mencapai 8,33%. Tidak tercerminnya

hasil realisasi yang jauh dari target yang ditetapkan karena masih

adanya koperasi yang tidak melaporkan laporan keuangannya

melalui rapat anggota tahunan (RAT) kepada Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro Kota Depok yang menyulitkan Dinas untuk bisa

melihat peningkatan volume usaha koperasi yang ada di Kota

Depok.


174

Meningkatnya Perekonomian dan Perluasan Pengembangan Ekonomi Wilayah

Daerah Berbasis Permanfaatan Potensi Lokal


Pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini dilakukan

terhadap 2 indikator sasaran yang telah ditetapkan target pencapaiannya,

baik terhadap target 2017 maupun terhadap sasaran tahun terakhir dari

periode RPJMD. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya

Perekonomian dan Perluasan Pengembangan Ekonomi Wilayah Daerah

Berbasis Permanfaatan Potensi Lokal disajikan pada tabel 3.22 berikut

dibawah ini :

Tabel 3.22

Pengukuran Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Realisasi

2015

Realisasi

2016

Target

2017

Realis

asi

20

17

Capaian

2017

(%)

Status

Capaian

Target

Akhir

RPJMD

2021

Capaian

Target

Akhir

2021 (%)

1 Kontribusi PDRB

Pertanian

terhadap PDRB

Kota

1.44% 1.45% 1,44% 1.45% 100.69%

√

1.36% 1.36

%

2 Kontribusi Perdagangan

terhadap PDRB Kota

21.39% 21.59% 23,07% 21.69% 94.02% ▲ 25.03% 94.02%

Sumber : DKP3, DisperindagKota Depok Tahun 2017




Struktur perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari distribusi persentase

PDRB kelompok lapangan usaha yang terdiri dari kelompok lapangan usaha

primer, kelompok lapangan usaha sekunder dan kelompok lapangan usaha

tersier. Sektor industri berdasarkan klasifikasi kelompok sector ekonomi

masuk kedalam sektor sekunder. Pada tahun 2017, capaian indikator

kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB Kota mencapai 32,34% dan

apabila dibandingkan dengan target di tahun 2017 sebesar 47,83% belum

mencapai target. Hal ini salah satunya dikarenakan tidak ada penambahan

sektor industri baru terutama industry manufaktur di Kota Depok.

Berdasarkan data BPS, selama periode 2010-2016 struktur lapangan usaha

masyarakat Kota Depok mulai terus bergeser dari kelompok lapangan usaha

sekunder ke kelompok langan usaha tersier. Meskipun demikian

pertumbuhan Industri Skala Kecil dan Menengah (IKM) yang berkembang


175

mewarnai perekonomian di Kota Depok terutama industry kreatifnya

sehingga menghasilkan sejumlah Industri Skala Kecil dan Menengah (IKM)

yang potensial. Hal tersebut tidak lepas berkat terlaksananya program

penunjang yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kota Depok, diantaranya:

a. Pembinaan IKM Bidang IKAHH yang diisi dengan berbagai sub kegiatan

sosialisasi dan fasilitasi Halal, ISO, dan HAKI serta pelatihan GMP (Good

Manufacturing Practice) dengan tujuan untuk peningkatan kualitas

produk, proses, kemasan, peningkatan teknologi kualitas mutu produk

industri lokal.

b. Pembinaan IKM Bidang ILMEA yang diisi dengan sub kegiatan Pelatihan

Perbengkelan Roda Dua, Pelatihan Menjahit, Pelatihan Service Menjahit,

Pelatihan Design, Pelatihan Handy Craft, Pelatihan GKM dan Pembinaan

Pada Calon Peserta Penerima Penghargaan UPAKARTI untuk

meningkatkan kapasitas IKM yang lebih kreatif, inovatif, dan berdaya

saing.

c. Pelatihan Pengembangan Kemasan Makanan untuk meningkatkan

desain produk-produk IKM yang lebih kreatif dan inovatif.

d. Pembinaan Komunitas Industri Kreatif dan Pelatihan Industri Kreatif

yang terdiri dari pelatihan sablon dan pelatihan fotografi.


176

Strategi percepatan peningkatan ekonomi dapat dilakukan melalui berbagai

terobosan dalam rangka peningkatan daya saing daerah. Daya saing

ditentukan oleh kemampuan ekonomi daerah, infrastruktur, sumberdaya

manusia, dan utamanya iklim berinvestasi. Untuk meningkatkan daya saing

kemampuan ekonomi daerah salah satunya dengan mengembangkan

produk-produk unggulan kota (Promosi unggulan Kecamatan), menjaga

stabilitas ketersediaan pangan dan stabilitas harga, pengembangan destinasi

pariwisata dan promosi pariwisata kota, meningkatkan ketersediaan,

menjaga kestabilan harga dan pasokan serta keamanan bahan pangan dan

mendorong pertumbuhan ekonomi dari sector jasa serta perdagangan dalam

dan luar negeri. Dalam rangka meningkatkan ketersediaan, menjaga

kestabilan harga dan pasokan serta keamanan bahan pangan, salah satunya

ditingkatkan pengawasan distribusi barang dan bahan pangan serta

peningkatan sarana dan prasarana kemetrologian dan perlindungan

konsumen. Dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari sector jasa

serta perdagangan dalam dan luar negeri, salah satunya dengan

Keikutsertaan pameran promosi produk potensi ekspor dengan megikuti

pameran promosi produk dalam negeri sebanyak 8 kegiatan pameran selama

tahun 2017 dan pelatihan teknik ekspor dan impor bagi para pelaku usaha

dan IKM Kota Depok.

Struktur perekonomian suatu daerah dapat

dilihat dari distribusi persentase PDRB

kelompok lapangan usaha yang terdiri dari

kelompok lapangan usaha primer,

kelompok lapangan usaha sekunder dan

kelompok lapangan usaha tersier. Sektor

perdagangan berdasarkan klasifikasi kelompok sektor ekonomi masuk

kedalam sektor tersier.

Pada tahun 2017, capaian indikator kontribusi sektor perdagangan

terhadap PDRB Kota mencapai 21,69% dan apabila dibandingkan dengan

target di tahun 2017 sebesar 23,07% belum mencapai target tetapi


177

meningkat dari tahun sebelumnya dengan tingkat capaian 94,02%.

Kondisi tersebut meningkat apabila dibandingkan dengan tahun

sebelumnya yaitu sebesar 55,18%. Berdasarkan data dari BPS Kota Depok,

selama periode 2010-2016 struktur lapangan usaha masyarakat Kota Depok

mulai terus bergeser dari kelompok

lapangan usaha sekunder ke kelompok

lapangan usaha tersier yang terlihat dari

besarnya kenaikan peranan masing-masing

kelompok lapangan usaha ini terhadap

pembentukan PDRB Kota Depok. Pada

tahun 2016-2017, kelompok lapangan usaha

tersier memberikan sumbangan sebesar

47,33% yang mengalami kenaikan

dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar

41,92%. Dimana Sektor tersier yang peningkatan peran dalam

perekonomiannya tertinggi adalah sektor perdagangan besar dan eceran,

dimana peranannya naik dari 19,95% (2012) menjadi 21,69% (2017).

Meskipun tidak mencapai target sektor perdagangan termasuk salah satu

didalamnya yang mengalami pertumbuhan

setiap tahunnya. Hal ini dipengaruhi adanya

penataan sarana dan prasarana perdagangan,

sistem dan jaringan distribusi barang serta

semakin terbukanya peluang usaha di Kota

Depok. Kondisi tersebut tidak lepas berkat

terlaksananya program penunjang yang

diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan dan

Perindustrian Kota Depok, diantaranya:

- Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat, yang bertujuan untuk

meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasaran

perdagangan khusunya pasar-pasar tradisional sehingga tidak kalah

saing dengan pasar-pasar modern (supermarket/hypermarket, pusat

perbelanjaan modern,minimarket) yang semakin menjamur. Dimana

pada tahun 2017 telah dilakukan revitalisasi sebanyak 4 pasar (Pasar

Sukatani, Pasar Tugu, Pasar Agung dan Pasar Cisalak). Selain

revitalisasi fisik, revitalisasi manajemen dimana pasar harus mampu

membangun manajemen pengelolaan pasar yang mengatur secara

jelas aspek-aspek seperti: hak dan kewajiban pedagang, tata cara

penempatan, pembiayaan, fasilitas-fasilitas yang harus tersedia di

pasar, standar operasional prosedur pelayanan pasar, salah satunya

dengan dilaksanakannya pelatihan manajemen pengelolaan pasar

rakyat dan pembangunan sistem informasi manajemen dan


178

pelaporan pasar. Pada tahun 2017 juga Kota Depok melalui Dinas

Perdagangan dan Perindustrian mendapatkan bantuan dari

Kementerian Perdagangan terkait pembangunan Pasar Musi;

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang UMKM,

program ini merupakan program janji Walikota yang

bertujuan untuk

meningkatkan pertumbuhan

ekonomi dari segi UMKM.

Dimana target akhir RPJMD

sebanyak 1000 unit. Pada

tahun 2017 telah tersedia

sebanyk 200 unit yang

tersebar di beberapa pusat perbelanjaan dan supermarket di

Kota Depok (Giant Margocity, Giant Sawangan, Giant Cinere,

Giant Tole Iskandar, Giant Cimanggis, Superindo Cinere,

Superindo DTC, Transmart, Carefour ITC, DTC);

- Pengembangan Perdagangan Dalam

dan Luar Negeri untuk meningkatkan

akses pemasaran produk-produk lokal

Kota Depok di pasar global dan luar,

salah satunya dengan

penyelenggaran pameran. Di tahun

2017 telah diikuti 8 event pameran

(Inacraft, Pekan Raya Jakarta

(Kemayoran, Jakarta), City Expo, Trade Expo Indonesia

(Ice BSD), Pekan Kerajinan Jawa BaraIndocraft , GPUKD ,

Batam Expo). Selain itu, Pelatihan Teknik Ekspor yang

diikuti oleh 20 pelaku usaha Kota Depok sebagai upaya

mendorong dan membuka peluang para pelaku usaha

untuk melakukan ekspor;


179

- Pengawasan Distribusi Barang dan Bahan Pangan,

diantaranya meliputi Pengawasan dan Pendaftaran Gudang

Serta Monitoring Harga

Kebutuhan Pokok Masyarakat

dan Barang Strategis Lainnya

untuk Menjaga ketersediaan

stok barang di Kota Depok,

Menghindari penimbunan

barang yang mungkin terjadi,

Mengidentifikasi jenis pergudangan yang ada di Kota Depok

serta untuk dapat menjaga kestabilan harga kebutuhan

bahan pokok. Pengawasan Distribusi LPG dan Bahan Bakar

Minyak (BBM) yang tujuannya menjaga alur distribusi BBM

dan PG bersubsidi Kota Depok agar sampai ke konsumen

serta peningkatan pengawasan penditribusian BBM dan LPG

bersubsidi di Kota Depok. Dan Pasar Murah dan Fasilitasi

Operasi Pasar.


180

Membangun Infrastruktur dan

Ruang publik yang merata,

Berwawasan Lingkungan

dan Ramah Keluarga

Misi keempat Membangun Infrastruktur dan Ruang Publik yang

merata, berwawasan lingkungan dan ramah keluarga bertujuan untuk

mengintegrasikan infrastruktur transportasi publik intra dan ekstra wilayah,

Mewujudkan ruang kota yang nyaman dan atraktif, Menanggulangi Banjir

dan menjaga ketahanan air kota, Meningkatkan kualitas sarana dan

prasarana permukiman dan Meningkatkan pengelolaan lingkungan secara

terpadu dengan melibatkan masyarakat. Untuk mencapai misi tersebut,

telah ditetapkan sebanyak 6 sasaran strategis dan 8 indikator kinerja

sebagai ukuran keberhasilan.



- 8 indikator (80%) mencapai atau melampaui target;

- 1 indikator (10%) tidak mencapai target tetapi meningkat dari

tahun lalu;

- 1 indikator (10%) tidak mencapai target.


181

GAMBAR 3.14

b. Gradasi nilai (skala intensitas) kinerja sasaran strategis misi 4 :

1) Terdapat sebanyak 7 indikator (77,78%) dalam skala nilai Sangat

Tinggi dan sebanyak 1 indikator (11,11%) dalam skala nilai Tinggi;

2) Terdapat sebanyak 1 indikator (11,11%) dalam skala nilai rendah.


sebagai berikut:

Melampaui Target

; 8 Indikator ; 80 %



; 1 Indikator ; 10%

Tidak Mencapai Target

; 1 Indikator ; 10%

Tingkat Ketercapaian Target Sasaran Startegis Misi IV


182

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Jalan, Baik Jalan arteri maupun

kolektor

Sasaran Strategis 1

Misi 4

Sasaran strategis meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan, baik

jalan arteri maupun kolektor ini merupakan salah satu upaya

mencapai misi keempat sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun

2016-2021 yang terkait dengan upaya meningkatkan infrastruktur

dasar yang mampu mendorong percepatan ekonomi, sosial dan

budaya. Untuk mengukur sasaran ini, terdapat 1 indikator sasaran,

yaitu tingkat kondisi jalan kota baik dan sedang. Hasil pengukuran

capaian kinerja sasaran meningkatnya kuantitas dan kualitas

infrastruktur jalan yang memadai disajikan pada tabel 3.30 berikut

dibawah ini :

Tabel 3.23


Indikator Kinerja

Realisasi

2016

Target

2017

Realisasi

2017

Capaian

2017

(%)

Status

Capaian

Target

Akhir

RPJMD

2021

Capaian

Target

Akhir

2021

(%)

1

Tingkat Kondisi jalan Kota

baik dan sedang

98,63% 98.81%

96,30%

97,46%

X

100%

96,30%


Ket: √ = mencapai/ melampaui target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dari tahun lalu,X = tidak mencapai target, n/a = not

available/ data tidak tersedia

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian sasaran strategis

meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan, baik jalan

arteri maupun kolektor menunjukkan dari 1 indikator yang diukur,

dengan hasil belum mencapai target yang ditetapkan dengan

skala intensitas kinerja bernilai sangat tinggi. Uraian hasil



183

1. Tingkat Kondisi jalan Kota baik dan sedang

Panjang jalan di Kota Depok tahun 2017, jika dirinci menurut status

pemerintah yang berwenang, terdiri dari :

a) Jalan Negara, total panjang 41,63 km, sesuai dengan

Keputusan Menteri PU PERATURAN MENTERI PU Nomor :

248/KPTS/M/2015 23 April 2015, terdiri dari :

1. GANDARIA - CILODONG/BTS. DEPOK 8.2

2. JLN. TRANS YOGI (DEPOK) 9.26

3. JLN. IR. H. JUANDA (DEPOK) 3.96

4. JLN. MARGONDA RAYA (DEPOK) 1.64

5. JLN. ARIF RAHMAN HAKIM (DEPOK) 0.97

6. JLN. TERATAI RAYA (DEPOK) 0.31

7. JLN. NUSANTARA (DEPOK) 1.14

8. JLN. RAYA SAWANGAN (DEPOK) 4.76

9. JLN. MUCHTAR RAYA (DEPOK) 2.32

10. JLN. SAWANGAN RAYA (DEPOK) 2.08

11. GANDARIA/BTS.DEPOK/TANGERANG - BTS.DEPOK/ BGR 6.99

Total panjang (km) 41.63

b) Jalan Propinsi, total panjang 11,67 Km, Berdasarkan Kep.

Gubernur Jawa Barat Nomor : 620/Kep.1532-Admre, terdiri dari :

Sawangan -BTS DEPOK

LAMA

0.000 masuk jalan

nasional

2. JL. RAYA SAWANGAN 0.000 masuk jalan

nasional

3. JL.DEWI SARTIKA 0.67

4. JL.MARGONDA RAYA 0.13

5. JL.SILIWANGI 1.28

6. TOLE ISKANDAR 1.00

7. TOLE ISKANDAR - PONDOK RAJEG (BTS.

DEPOK/BOGOR)

8.59

Total panjang (km)

11.670


184

c) Jalan Kota

Sesuai Keputusan Walikota Depok No.

591/401/kpts/BMSDA/Huk/2016 tentang Ruas-ruas Jalan

menurut Statusnya sebagi jalan kota, totalnya 1.283 km. Terdiri

dari panjang jalan kolektor + lokal = 547,63 Km, dan fungsi jalan

lingkungan = 735,37 km.

Pada tahun 2017, capaian indikator prosentase jalan kota mantap

(baik dan sedang) mencapai 96,30% dan apabila dibandingkan

dengan target di tahun 2017 sebesar 98,8%, tidak tercapai

target dengan tingkat capaian 97,46%. Kondisi tersebut

menurun apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu

sebesar 98,63%, dan apabila dibandingkan dengan target akhir

RPJMD sebesar 100% telah mencapai 96,30%.

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja adalah

tersedianya dana dan perencanaan yang optimal serta adanya

kebutuhan dan beberapa usulan yang sangat mendesak dari

masyarakat untuk pelaksanaan program kegiatan yang

mendukung pencapaian target kinerja.

Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan pencapaian

kinerja dan penurunan kinerja diantaranya :

a. Pada indikator kinerja sasaran : Tingkat kondisi jalan kota

baik dan sedang, terealisasi 96,30% (527,39 km/547,63 km)

dari target sebesar 98,81% (470,48 km/476.15 km). Karena

perbedaan dasar hitung. Perbedaan besaran angka

pembilang dan penyebut disesuaikan dengan Kep. Walikota

Depok no. 591/401/kpts/BMSDA/Huk/2016 ttg Ruas-ruas

jalan menurut statusnya sebagai jalan kota, dimana total

panjang jaringan jalan = 1.283 km. Terdiri dari :

Panjang Jalan kolektor + lokal = 547,63 km

Fungsi jalan lingkungan = 735,37 km

b. Kinerja sasaran ini didukung oleh pelaksanakan 3 Program

yaitu

Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan

Jembatan

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan


185

Program Peningkatan Sarpras Bidang ke-PU-an

1) Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan

Jembatan menyumbang realisasi jalan kota dalam kondisi

baik diantaranya melalui :

Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan pada kegiatan

Peningkatan Jalan Wilayah I & kegiatan Peningkatan

Jalan Wilayah II. Jumlah jalan yang ditingkatkan adalah

30 ruas jalan dengan total

panjang jalan 11,15 km.

Pembangunan dan pelebaran Jalan pada kegiatan

Pembangunan Jalan Wilayah I dan Pembangunan Jalan

Wilayah II. Jumlah ruas jalan yang dilebarkan adalah 2

ruas dengan total panjang jalan 1,52 km. Ruas jalan

yang dilebarkan yaitu

ruas Jalan Limo-Cinere

Raya (Bantuan

Keuangan Gubernur

DKI Jakarta TA. 2017)

dan ruas Jl. Tole

Iskandar.

Pembangunan

jembatan pada Kegiatan Pembangunan Jembatan

Wilayah I dan Pembangunan Jembatan Wilayah II, total

terealisasi 11 ruas jembatan dari total target 13

Jembatan. 2 ruas jembatan tidak terealisasi karena :

a) 1 lokasi pekerjaan Pembangunan Oprit Jembatan

Perbatasan dengan Tangerang Selatan Tidak bisa

dilaksanakan terkendala lahan belum dibebaskan

b) 1 paket pekerjaan pembangunan RW. 26

Sukmajaya tidak dilaksanakan karena kondisi

jembatan yang ada masih baik.

Peningkatan Jalan Bedahan-Sulaeman Kota Depok

(Lanjutan) (DAK Penugasan TA. 2017) tidak teralisasi

karena Batal Lelang dengan pertimbangan limit/batas

pengajuan termin ke 2 tidak dapat terpenuhi, dimana

progress termin ke 1 diperkirakan tidak dapat mencapai

75 % dr 30% dana yang sudah tersedia di termin I.


186

2) Program Rehabilitasi Jalan & Jembatan menyumbang kondisi

jalan kota tetap dalam kondisi baik antara lain melalui :

kegiatan pemeliharaan jalan yang dilaksanakan secara

rutin secara swakelola dengan tenaga Satuan Tugas

Pemeliharaan Jalan yang terbagi dalam 11 wilayah

Kecamatan.

Kegiatan Rehabilitasi Jalan terealisasi sejumlah 10 ruas

jalan dari target sejumlah 11 ruas jembatan. 1 lokasi

pekerjaan Rehabilitasi Jalan Merapi tidak dilaksanakan

karena Lokasi masih dalam kondisi baik (dikerjakan

Tahun sebelumnya).

Kegiatan Rehabilitasi Jembatan, terealisasi sejumlah 16

ruas jembatan dari target 20 ruas jembatan. 4 ruas

jembatan tidak terealisasi karena :

a) 3 lokasi pekerjaan gagal kontrak yaitu :

o Rehabilitasi Jembatan Penghubung RW 03/13

Bojong RT 02/03. Kel Pondok Terong gagal

kontrak.

o Rehabilitasi Jembatan Jl. Hj Sarah RW 05. Kel

Ciampeun;

o Rehabilitasi Jembatan Hj Anjung RW 2 Kel Kali

Baru.

b) 1 paket pekerjaan tidak ada lokasinya yaitu

Rehabilitasi Jembatan Rt.05 Rw. 03 Kel. Kalibaru

Kec.Cilodong (Lokasi sama dengan paket pekerjaan

H. Nimin Rt.05 Rw. 03 Kel. Kalibaru Kec. Cilodong )

;

Kegiatan Penataan Fasilitas Jalan terealisasi 4 ruas jalan

dari target 4 ruas jalan

Kegiatan Rehabilitasi Jalan Proklamasi (DAK Penugasan

TA. 2017) terealisasi sepanjang 0,868 km sesuai target.

Kegiatan Rehabilitasi Jalan Akses UI (Jalan Komjen Pol.

M. Yasin) Akses Vital Mako Brimob (DAK Penugasan TA.

2017) tidak terealisasi karena limit/batas pengajuan

termin ke 2 tidak dapat terpenuhi, dimana progress

termin ke 1 tidak dapat mencapai 75 % dr 30% dana

yang sudah tersedia di termin I.

3) Program Peningkatan Sarpras Bidang ke-PU-an turut

mendukung upaya pencapaian target jalan kota dalam

kondisi baik diantaranya melalui :

Perawatan kendaraan operasional lapangan satgas

pemeliharaan jalan, alat berat dan peralatan pendukung


187

ke-PUan dengan kegiatan Perawatan Kendaraan

Bermotor UPT Workshop. Dilaksanakan secara

swakelola dengan tenaga satgas.

Penyediaan alat pendukung ke-PU-an dengan

Pengadaan alat pendukung ke-PU-an UPT. Sesuai target

telah terealisasi sejumlah 10 unit (2 Baby roller, 2

stemper kodok, 2 jack hammer, 2 cansaw, 2 mesin

cutting & 1 set roughometer).

Penyediaan alat berat dengan kegiatan Pengadaan

Sarana Prasarana Ke-PU-an UPT Workshop, sesuai

target terealisasi sejumlah 2 unit (1 unit spyder

excavator & 1 unit kendaraan pick up).

Untuk mendukung capaian kinerja telah dialokasi anggaran untuk

sasaran strategis sebesar Rp 92.148.570.200,00 dengan realisasi

sebesar Rp 64.949.924.997,00 (70,48%). Hal ini menunjukkan

bahwa untuk mencapai target tersebut di atas terdapat efisiensi

penggunaan sumber daya sebesar Rp 27.198.645.203,00, terdiri

dari ;

o Efisiensi lelang/pengadaan langsung sebesar

Rp 6.820.892.170,00

o Efisiensi belanja barang/jasa sebesar Rp 3.971.610.033,00

o Gagal lelang/gagal kontrak sebesar Rp 16.309.273.000,00

o Terdapat 2 Paket pekerjaan belum terbayar sejumlah

Rp 96.870.000,00

Faktor pendorong efisiensi kinerja berasal dari pengadaan

barang/jasa, serta ketepatan sasaran penanganan jalan.

Program dan kegiatan yang mendorong pencapaian kinerja:

1) Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan,

melalui bentuk kegiatan :

a) Survey Perencanaan Awal Wilayah I

b) Survey Perencanaan Awal Wilayah II

c) Konsultansi Perencanaan Jalan & Jembatan Wilayah I

d) Konsultansi Perencanaan Jalan & Jembatan Wilayah II

e) Peningkatan Jalan Wilayah I

f) Peningkatan Jalan Wilayah II

g) Pembangunan Jalan Wilayah I

h) Pembangunan Jalan Wilayah II

i) Pembangunan Jembatan Wilayah I

j) Pembangunan Jembatan Wilayah II


188

Terciptanya Sistem Transportasi yang terintegrsi dengan Wilayah

Jabodetabek dan sistem angkutan kota yang aman, nyaman dan terjangkau

Sasaran Strategis

2

Misi 4

2) Program rehabilitasi dan pemeliharaan Jalan dan Jembatan,

dengan kegiatan :

a) Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Jalan & Jembatan

Wilayah I

b) Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Jalan & Jembatan

Wilayah II

c) Pengelolaan Satgas Bidang Jalan dan Jembatan Wilayah I

d) Pengelolaan Satgas Bidang Jalan dan Jembatan Wilayah II

e) Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkapnya Wilayah I

f) Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkapnya Wilayah

II

g) Penataan Fasilitas Jalan Wilayah I

h) Penataan Fasilitas Jalan Wilayah II

i) Rehabilitasi Jalan Wilayah I

j) Rehabilitasi Jalan Wilayah II

k) Rehabilitasi Jembatan Wilayah I

l) Rehabilitasi Jembatan Wilayah II

3) Program Peningkatan sarana prasarana ke-PU-an, dengan

kegiatan :

a) Pengelolaan UPT Workshop

b) Perawatan Kendaraan Bermotor UPT Workshop

c) Pengadaan Alat Pendukung ke-PU-an UPT Workshop

d) Pengadaan Sarana Prasarana Ke-PU-an UPT Workshop

2. Rasio Volume per Kapasitas Jalan di Jalan Utama ( Skala /

Jam )

Pada Tahun 2015 Dinas Perhubungan Kota Depok dalam

pencapaiannya RPJMD 2011-2016 dengan Sasaran Terealisasinya

Kemacetan Kota dengan Indikator Kinerja Titik macet yang

ditangani dengan Target 2 titik kemacetan dan terealisasi 100% .

Kota Depok memiliki luas 200,29 Km2, dengan tata guna lahan

didominasi oleh kegiatan permukiman serta perdagangan dan jasa.

Fenomena urban sprawl (pengembangan wilayah menyebar) sebagai


189

akibat kurangnya pengendalian terhadap pengembangan wilayah yang

tidak diikuti dengan peningkatan dan penambangan jaringan jalan

baru. Jalan raya Sawangan yang memiliki lebar jalan +8 Meter

dibebani denga rata-rata 2.000 kendaraan pada jam sibuknya, dengan

pengembangan wilayah sebelah barat Kota Depok yang tidak diikuti

dengan peningkatan kapasitas jalan akan terus membebani jalan raya

Sawangan yang menyebabkan kemacetan tidak terkendali.

Pertumbuhan jumlah kendaraan 2015 di Kota Depok juga menjadi

salah satu penyebab permasalahan kemacetan, dari data yang

didapatkan kendaraan yang terdaftar di Kota Depok adalah sebagai

berikut :

Tabel. 3.24

No Jenis Kendaraan Jumlah (Unit)

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

1 Sepeda motor 511.908 819.921 870.024

2 Mobil Penumpang

c. Umum 5.146 5.068 4.974

d. Pribadi 40.776 45.619 49.991

3 Mobil Barang

c. Umum 458 546 578

d. Pribadi 14.963 16.565 17.908

4 Bus Besar

c. Umum 0 0 0

d. Bukan umum 0 0 0

5 Bus Sedang

a. Umum 77 75 110

b. Bukan umum

6 Bus Kecil

c. Umum 77 75 110

d. Bukan umum 342 379 362

7 Kendaraan Roda Tiga

c. Umum 0 0 0

d. Bukan umum 0 0 0

Jumlah Total 573.747 888.248 944.057

Data tersebut diatas adalah data kendaraan pada SAMSAT Kota

Depok, belum termasuk kendaraan yang terdaftar di luar wilayah Kota

Depok, sedangkan di bandingkan dengan penambahan panjang jalan

hanya bertambah diantaranya Jl.Ir.H.Juanda, Jalan terusan Sentosa

Raya, Jalan Terusan Keadilan dan penambahan lebar jalan Jalan

Kartini – Citayam yang berlokasi di wilayah Timur terlalu berdampak


190

pada pengurangan kemacetan utamanya di wilayah Barat.

- Meningkatnya Volume Kendaraan ( Rata-rata 15%/tahun)

- Terbatasnya Jaringan Jalan Lebar jalan

- Terbatasnya akses jalan menuju Margonda Raya, sebagian

pergerakan arah Jakarta dimana jaringan jalan tersesedia hanya

Jl.Margonda, Jl.sawangan, Jl. Bogor

- Penataan bangunan yang berada pada jalan utama berhubungan

langsung dengan jalan

- Fasilitas pejalan kaki, celukan, berjalan di badan jalan, parkir di

badan jalan, PKL disepanjang jalur utama belum seluruhnya

tersedia dan memadai.

1. Wilayah Timur (Jl. Tole Iskandar – Jl.Siliwangi)

Permasalahan yang ada di wilayah timur diantaranya adalah

volume kendaraan yang besar kapasitas atau lebar jalan dan

persimpangan yang sempit, ditambah lagi dengan banyaknya

akses ke jalan Tole Iskandar – Siliwangi dan tidak tertibnya

angkutan umum.

Gambar. 3.15 Jalur Wilayah Timur -

Dengan volume kendaraan mencapai 2.000 kendaraan dan

Volume/Kapasitas 0,83 pada jam sibuknya jalan Tole Iskandar

dan Siliwangi tidak dapat menampung volume kendaraan yang

terus bertambah.

2. Wilayah Barat ( Jl. Raya Sawangan – Jl. Muchtar )

Permasalahan di wilayah ini hampir mirip dengan wilayah timur

diantaranya adalah volume kendaraan yang besar kapasitas atau

lebar jalan dan persimpangan yang sempit serta tikungan tajam

menanjak pada persimpangan tersebut, ditambah lagi dengan

Beban besar vs kapasitas Ruas/Simpang sempit Angkot L/U

Banyak akses Tikungan tajam


191

Perlintasan

Perkerasan rusak

Konflik fasa

Beban besar Simpang kecill

Beban besar Tanjakan

Tdk sebidang

Simpang sudut tajam

Angkot/ Ojek

ngetem

Masjid

Berkelok

Tanjakan

Banyak truk

Sawang

banyaknya akses ke Raya Sawangan dan Jl.Muchtar dan tidak

tertibnya angkutan umum.

Gambar. 3.16 Jalur Wilayah Barat

Pembebanan pada Jl. Raya Sawangan dan Jl. Mochtar Sawangan

diperburuk dengan banyaknya pembangunan di Wilayah Barat

diantaranya Pasir Putih, Pengasinan, Meruyung Raya, Bojong Sari

dan sekitarnya tanpa diikuti dengan pembangunan akses jalan

alternatif dan hanya membebani ruas jalan tersebut. Pada jam

puncaknya volume kendaraan pada jalan tersebut diatas 2.000

kendaraan dan Volume per kapasitas mencapai 0,99 pada

segmen simpang kodim simpang Tanah Baru.

3. Wilayah Tengah (Jl.Margonda Raya dan Jl.Bogor Raya)

Jalan Margonda Raya dan Jalan Raya Bogor merupakan jalan

penghubung ke arah Jakarta dan Bogor , terbatasnya jaringan

jalan yang menghubungkan wilayah Depok ke arah utara

menyebabkan jalan ini dibebani dengan volume kendaraan yang

besar untuk Jalan Margonda Raya pada jam puncak dilewati

sampai dengan 5.600 kendaraan (V/C Ratio 0,91) dan untuk

Jalan Raya Bogor mencapai 4.300 kendaraan (V/C Ratio 0,99).


192

Gambar. 3.17 Jalur Wilayah Tengah

Penyebab permasalahan pada ruas jalan diantaranya minimnya

fasilitas pejalan kaki (pedestrian) baik trotoar maupun fasilitas

penyeberang jalan, mengakibatkan pejalan kaki menyeberang di

sembarang tempat, parkir di badan jalan dan Pedagang Kaki

Lima (PKL) merupakan salah satu penyebab kapasitas jalan tidak

efektif serta dapat menimbulkan hambatan samping.

- Panjang jalan dan jumlah kendaraan yang ada terlihat bahwa

dari sekitar 176 ruang jalan dengan panjang 530,15 km yang

terdiri dari 42,3 km jalan nasional, 11,67 jalan provinsi dan

476, 15 jalan kota yang pertumbuhannya tidak sebanding

dengan jumlah kendaraan pertumbuhan kendaraan pribadi

baik roda 2 dan roda 4 yang cukup tinggi mencapai 15 %

pertahun.

- Tidak adanya jaringan baru sebagai alternatif, sehingga terjadi

kepadatan yang luar biasa

- Terlalu banyaknya akses ke jalan utama;

- Kurangnya infrastruktur jalan khususnya koridor Timur -

Barat; Kecilnya kapasitas persimpang dengan volume yang

terus bertambah serta Tanjakan pada simpang menimbulkan

banyak hambatan dan antrian;

Isu kemacetan Kota merupakan tanggung jawab yang ditangani

oleh beberapa OPD dan dibantu dengan Instansi Kepolisian.

Margonda

• Penyeberang jalan vs fasilitas

• Akses Stasiun KA & parkir

• Terminal bayangan

• U-turn

Bogor Raya

• Friksi simpang, akses & pasar

• Kecepatan vs kecelakaan

• L/U angkot

Medianisasi &

Rumble strip

Rambu

Law enforcement

JPO (toko) Median/ jalur lambat Law enforcement

3


193

Untuk menangani permasalahan kemacetan perlu adanya

sinergitas antara OPD terkait (DBMSDA) dengan Kepolisian.

Manajemen rekayasa lalu lintas yang dapat menguraikan di Kota

Depok diantaranya :

Dua Titik Utama Kemacetan yaitu :

- Jalan Tole Iskandar

- Jalan Sawangan

Upaya yang dilakukan untuk menangani kemacetan :

Dinas Bina Marga Sumber Daya Air

- Memperlebar kapasitas jalan tole iskandar dengan

memanfaatkan bahu jalan;

- Memperlebar kapasitas jalan sawangan dengan

memanfaatkan bahu jalan;

- DED Simpang Raden Saleh

Dinas Perhubungan

Sarana dan Prasarana Jalan

1. Pembangunan fasilitas penyeberangan jalan salah satunya

Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang rencananya akan

dibangun sebanyak 7 unit di Jl. Margonda Raya, baru dapat

dilakukan 3 unit hal ini berdampak terhadap pengurangan

kemacetan lalu lintas dan 2016 dibangun JPO Gunadarma -

Kapuk

2. Fasilitas penyeberangan jalan lainnya adalah zebra cross dan

zona selamat sekolah (zoss).

3. Pemasangan warning light dan pemeliharaan fasilatas

pengaturan lalu lintas traffic light.

4. Pemasangan perlengkapan jalan diantara rambu standar dan

rambu larangan parkir utamanya di Jl.Margonda, dan safety

mirror (cermin cemung) meningkatkan kedisiplinan pengguna

jalan;

5. Pemasangan Separator jalur lambat margonda untuk

memisahkan angkutan umum dan mobil pribadi serta sepeda

motor disamping itu guna memperkecil ruang parkir di bahu

jalan;

6. Penutupan U-Turn Jl.Ir.H.Juanda sebagai upaya untuk

mengendalikan pergerakan kendaraan dan mengurangi

antrian kendaraan yang berputar;

7. Memasang traffic light berbasis ATCS pada simpang

Bojongsari

8. Mengotimalkan traffic light simpang Al-Huda dengan ATCS;


194

9. Memasang CCTV untuk memantau arus lalu lintas pada

simpang GDC

Pengendalian Jaringan Jalan

1. Upaya pengalihan angkutan umum wilayah barat melalui jalan

rel, pemanfatan jalan sejajar rel ini digunakan untuk

mengalihkan 1300 angkutan umum. Upaya ini sebagai

mengendalikan lemacetan pada jalur Margonda.

2. Program Hari Bebas Kendaraan (Car Free Day) yang

dilaksanakan setiap hari Minggu, dalam rangka mengurangi

emisi gas buang dan membudayakan masyarakat untuk tidak

menggunakan kendaraan bermotor;

3. Upaya optimalisasi yang bertujuan untuk menghubungkan

integrasi antar moda rel dan moda angkutan darat;

4. Pengendalian pembangunan Terminal Jatijajar guna

mengurangi kendaraan Bis Besar melalui akses Jalan di dalam

Kota dan langsung mengakses Tol Jagorawi.

Pengendalian dan Operasional

1. Penertiban rutin angkutan umum dan barang setiap dua

minggu yang diupayakan guna mewujudkan tertib lalu lintas;

2. Penertiban parkir di badan jalan melalui gembok parkir dan

derek bagi para pelanggar untuk mengurangi kemacetan lalu

lintas meningkatkan ketertiban dan kapasitas jalan terutama

pada jalan utama (Margonda Raya dan Nusantara);

3. Penambahan personil pengaturan lalu lintas untuk

mengendalikan kemcetan lalu lintas.

4. Angkutan on line yang perlu ditertibkan dan perlu ada

kesepakatan serta penindakan

5. Tidak ada halte khusus yang tidak ada celukan, banyaknya

halte – halte bayangan terutama di margo, detos dan

Ramayana;

6. Angkutan umum wajib berbadan hukum

Berdasarkan APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2015,

diketahui bahwa Total Anggaran Belanja Dinas Perhubungan

Kota Depok sebesar Rp 62.106.018.258,- yang terdiri dari

Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.11.172.789.778,- dan

Belanja Langsung sebesar Rp. 50.933.228.480,-

sedangkan Total Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2015

sebesar Rp.55.313.600.387,- (89.06%) terdiri dari

Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar


195

Rp. 10.331.924.133 (92,47%) dan Realisasi Belanja

Langsung sebesar Rp 44.981.676.254,- (88,31%).

Pada Tahun 2016 Dinas Perhubungan Kota Depok dalam

pencapaiannya Akhir RPJMD 2011-2016 dan RPJMD 2016-

2021 Kota Depok dalam mencapai Visi dan Misi yang baru

yaitu Kota Visi “Depok yang Unggul, Nyaman dan

Religius” dan dengan Arah Kebijakan Umum dan Program

Pembangunan dengan Misi ke IV yaitu Membangun

Infrastruktur dan Ruang Publik yang merata,

Berwawasan Lingkungan dan Ramah Keluarga.

Dinas Perhubungan Kota Depok untuk mencapai Misi tersebut

dengan mengacu Sasaran Terciptanya sistem transportasi

yang terintegrasi dengan wilayah jabodetabek dan sistem

angkutan kota yang aman, nyaman dan terjangkau; dengan

Arah Kebijakan Pembangunan simpul-simpul transportasi.

Dengan Indikator Sasaran sebagai berikut :

7. Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan utama

Cara Pengukuran =

Jarak dibagi Waktu tempuh kendaraan x 100%

- Kondisi Awal 2015 = 32 km/jam

- Target Tahun 2016 = 33,8 km/jam

- Realisasi Tahun 2016 = 34,80 km/jam

8. Rasio volume per kapasitas jalan di jalan utama

Cara Pengukuran =

C = Co x FCw x FCsp x FCsf x FCcs

(Kapasitas ruasjalan = kapasitas dasar x faktor penyesuaian

kapasitasuntuk lebar jalur lalu-lintasxfaktor

penyesuaiankapasitasuntuk hambatan samping x faktor

penyesuaian kapasitas untuk ukuran kota)

- Kondisi Awal 2015 = 0,83%

- Target Tahun 2016 = 0,78%

- Realisasi Tahun 2016 = 0,76%

9. Modal share (pangsa moda transportasi) angkutan umum

Cara Pengukuran =

Jumlah orang yang menggunakan angkutan umum dibagi

Jumlah orang yang melakukan perjalanan x 100%

- Kondisi Awal 2015 = 21,86%

- Target Tahun 2016 = 23,38%

- Realisasi Tahun 2016 = 18,66%

Sasaran Strategis :


196

1. Penataan Kawasan Terminal Terpadu Margonda capaian

Pembangunan belum selesai dilaksanakan oleh Pihak ke 3

2. Terminal Tipe A ( Jatijajar) capaian Pembangunan Fisik belum

selesai oleh (BMSDA dan Tarkim)

3. Gedung Kantor Dinas Perhubungan capaian 100%

4. Tertatanya Kawasan Margonda Raya capaian Pemasangan

Kansteen Jalur Lambat (1.300 M).

5. Angkutan Umum Massal capaian 30% (Busines Plan Angkutan

Umum Massal)

Untuk mencapai Sasaran tersebut Dinas Perhubungan Kota

Depok mempunyai program-program yaitu :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

3. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur

4. Peningkatan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan keuangan

5. Standarisasi Pelayanan Publik

6. Pembangunan Gedung Pemerintah

7. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan

8. Peningkatan sarana dan Prasarana Transportasi

9. Peningkatan Layanan Bidang Perhubungan

10. Penataan Jalur Margonda

11. Pembangunan Sarana dan Prasarana Terminal Jatijajar

12. Penataan Kawasan Terminal Terpadu Margonda

13. Pengembangan Transportasi Massal

Berdasarkan APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2016, diketahui

bahwa Total Anggaran Belanja Dinas Perhubungan Kota Depok

sebesar Rp 70.883.270.557,- yang terdiri dari Belanja Tidak

Langsung sebesar Rp.11.975.739.777,- dan Belanja Langsung

sebesar Rp. 58.907.530.780,- sedangkan Total Realisasi

Belanja Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.64.963.995.313,-

(91,65%) terdiri dari Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar

Rp. 11.161.979.491 (93,20%) dan Realisasi Belanja

Langsung sebesar Rp 53.802.015.822,- (91,34%).


197

Meningkatnya Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau


3. Persentase Luas ruang terbuka hijau

Sasaran strategis meningkatnya ketersediaan ruang terbuka hijau ini

merupakan salah satu upaya mencapai misi keempat sebagaimana

tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021 yang terkait dengan upaya

mewujudkan kenyamanan dan keamanan bagi seluruh warga Kota

Depok melalui pembangunan dan penataan infrastruktur yang

berkualitas dan ramah bagi lansia dan anak-anak dalam upaya

mewujudkan Depok Kota Ramah Lansia dan Ramah Anak serta

dengan tetap memperhatikan keberlangsungan pembangunan

berlandaskan daya tampung dan daya dukung lingkungan.

Untuk mengukur sasaran ini, terdapat 1 indikator sasaran. Hasil

pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya ketersediaan ruang

terbuka hijau disajikan pada tabel 3.32 berikut dibawah ini :

Tabel 3.25


Indikator

Kinerja

Realisasi

2015

Target

2017

Realisasi

2017

Capaian

2017

(%)

Status

Capaian

Target

Akhir

RPJMD

2021

Capaian

Target

Akhir

2021

(%)

1

Persentase

Luas Ruang

Terbuka

Hijau

10,06%

10,86%

11,10%

102%

√

21,28%

52,16%






Meningkatnya ketersediaan ruang terbuka hijau menunjukkan dari

1 indikator yang diukur, pencapaian hasil telah mencapai/melampaui

target yang ditetapkan, dengan skala intensitas kinerja bernilai sangat

tinggi. Uraian hasil pengukuran sebagai berikut :

Pada tahun 2017, capaian indikator Prosentase luas ruang terbuka

hijau mencapai 11,10%, apabila dibandingkan dengan target di

tahun 2017 sebesar 10,86% telah mencapai target dengan tingkat

capaian 102%. Kondisi tersebut meningkat apabila dibandingkan


198

dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 10,06% dan apabila

dibandingan dengan target akhir RPJMD sebesar 21,28% telah

mencapai 52,16%.

Faktor yang mendukung upaya pencapaian target :

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik adalah penyediaan

RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah

Kota/Kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat

secara umum.

Cara perhitungan pencapaian target:

= Σakhir tahun pencapaian SPM Luasan RTH publik yang tersedia X 100%

Σwil.kota/kawasan kota

Realisasi SPM RTH public :

= 2.223,88 Ha X 100%

20029 Ha

= 11,10 %

Program yang dilaksanakan adalah :

Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang pada

kegiatan Evaluasi Status RTH Taman di Kawasan Perumahan Teratur

Permasalahan penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik:

1. Fungsi pengendalian tata ruang saat ini tidak dimiliki oleh Dinas

PUPR. Fungsi tersebut berada pada Sat Pol PP dan DPMPTSP.

2. Belum tersedianya instrumen kegiatan yang khusus mengevaluasi

capaian penyediaan RTH Publik.

3. Instansi yang berwenang melakukan serah terima kepemilikan

lahan taman dari PSU perumahan tidak melaporkan capaian serah

terima PSU (taman) kepada Dinas PUPR Kota Depok

4. Belum adanya instrument hukum dan mekanisme penyediaan

lahan RTH public selain melalui belanja APBD Kota.

Solusi :

1. Berkoordinasi dengan Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Sekretariat Daerah Kota Depok, agar fungsi evaluasi dan

pengendalian Tata Ruang melekat pada Bidang Tata Ruang dan

Jasa Konstruksi, selain di DPMPTSP yang melakukan fungsi

pengendalian melalui perizinan. Sementara Dinas Satpol PP

berwenang terhadap tindakan penertiban, dalam kerangka

pengendalian pemanfaatan ruang.


199

Meningkatnya Pengendalian Banjir


2. Berkoordinasi dengan instansi Pembina terkait penyediaan RTH

Public.

3. Menyiapkan instrument dan mekanisme lain untuk pencapaian

penyediaan RTH, selain mengandalkan pada belanja APBD Kota.

4. Luas genangan ( Lebih dari 30 Cm, selama 2 Jam )

Sasaran strategis meningkatnya pengendalian banjir ini

merupakan salah satu upaya mencapai misi keempat

sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021 yang

terkait dengan upaya mewujudkan kenyamanan dan keamanan

bagi seluruh warga Kota Depok melalui pembangunan dan

penataan infrastruktur yang berkualitas dan ramah bagi lansia dan

anak-anak dalam upaya mewujudkan Depok Kota Ramah Lansia

dan Ramah Anak serta dengan tetap memperhatikan

keberlangsungan pembangunan berlandaskan daya tampung dan

daya dukung lingkungan. Untuk mengukur sasaran ini, terdapat 1

indikator sasaran. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran

meningkatnya pengendalian banjir ini disajikan pada tabel 3.33

berikut ini:

Tabel 3.26


Indikator Kinerja

Realisasi

2016

Target

2017

Realisasi

2017

Capaian

2017

(%)

Status

Capaian

Target Akhir

RPJMD

2021

Capaian

Target Akhir

2021 (%)

1

Luas genangan

( Lebih dari 30 cm,

selama 2 Jam

122,61 Ha

111.46Ha

99,61%

111%

√

66,88 Ha

51,06 %






Meningkatnya pengendalian banjir menunjukkan dari 1 indikator

yang diukur telah mencapai target yang ditetapkan.


200

Pencapaian kedua indikator tersebut pada skala intensitas kinerja

bernilai sangat tinggi, dengan uraian hasil pengukuran sebagai

berikut :

Pada tahun 2017, indikator luas genangan (lebih dari 30 cm,

selama 2 jam) mencapai luas 99,61 Ha apabila dibandingkan

dengan target di tahun 2017 seluas 111,46 Ha. Telah mencapai

target dengan tingkat capaian 111%. Bila dibandingkan dengan

target akhir RPJMD sebesar 66,88%, telah mencapai 51,06%.

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, capaian

indikator kinerja tahun ini mengalami peningkatan yang

disebabkan oleh faktor alokasi pendanaan yang sudah memenuhi

atau sudah berdasarkan kebutuhan (need based budget).

Faktor penunjang keberhasilan capaian kinerja :

a) Capaian kinerja sasaran didukung oleh pelaksanaan 2 Program

yaitu :

1) Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, dan

Pemeliharaan Drainase/Gorong-Gorong, target kinerja

program dari target panjang drainase terbangun dan tertata

dengan baik sejumlah 156,98 km, terealisasi 160,18 km

kumulatif (151,66 km s/d th. 2016 + 8,5251 km realisasi 2017

(6,17 km saluran drainase jalan kota + 2,3551 km saluran

drainase utama)). Realisasi kinerja program lebih besar dari

target.

2) Program Konservasi Sumber Daya Air :

a. Target kinerja program jumlah situ yang

direvitalisasi/ditata sejumlah 6 situ, terealisasi 4 situ

sampai dengan 2017, karena Sesuai dengan kewenangan

daerah yang bisa dilakukan hanya pengerukan Situ, tidak

bisa dilakukan penataan

b. Target kinerja program Tinggi permukaan air tanah

(15,01m) Terjadi penurunan tinggi muka air tanah

sebanyak 0,76 m. Alasan: Pengambilan air tanah dan

upaya konservasinya belum berimbang.

b) Lokasi genangan di Kota Depok yang dikarenakan drainase jalan

dan drainase kota yang tidak lagi sesuai dengan volume air yang

masuk dan curah hujan yang ekstrim akhir-akhir ini, sehingga

memerlukan rekayasa penanganan drainase utama, sarpras jalan

(drainase jalan kota) dan gorong-gorong sesuai dengan kebutuhan

terkini. Dilaksanakan melalui program Program Pembangunan,


201

Peningkatan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Drainase/Gorong-

Gorong.

c) Upaya pembersihan badan air (sungai/kali/setu) dengan

operasional dan pemeliharaan rutin secara swakelola dengan

tenaga Satgas dan melaksanakan normalisasi badan air (saluran

irigasi/kali/setu) secara rutin dengan tenaga Satgas dan alat berat

yang dimiliki Dinas PUPR, sebagai upaya menambah kapasitas

tampung pada badan air dalam pencegahan banjir.

d) Upaya pengurangan genangan secara struktural selama 2017

antara lain :

1) Penataan & Penurapan Kali Angke Perum Villa Pamulang ,

Kel. Pondok Petir, Kec. Bojongsari;

2) Penurapan Kali Angke Perumahan Sawangan Elok Rw.07,

Kel.Duren Mekar, Kec. Bojongsari;

3) Penataan dan Normalisasi Kali Gondang, Kel. Rangkapan

Jaya Baru, Kec. Pancoran Mas;

4) Penataan dan Normalisasi Kali Grogol, Kel. Rangkapan Jaya

Baru, Kec. Pancoran Mas;

5) Penataan dan Normalisasi Kali Krukut, Kel. Pancoran Mas,

Kec. Pancoran Mas;

6) Penurapan dan Normalisasi Kali Pelayangan Hilir (menuju

arah saluran sekunder cabang tengah), Kec. Pancoran Mas;

7) Penataan dan Normalisasi Kali Sengon dan Kali Kawin Kel.

Pancoran Mas, Kec. Pancoran Mas;

8) Penurapan dan Normalisasi Kali Grogol Hilir Perumahan

Mampang Indah II hingga Jembatan Villa Santika, Kel.

Rangkapan Jaya, Kec. Pancoran Mas;

9) Penurapan Saluran Sekunder Cabang Tengah Ka (dekat

BCTe01, seberang Jl. Raya Citayam) Kel. Pondok Jaya, Kec.

Cipayung;

10) Penurapan dan Normalisasi Kali Caringin (Lanjutan) Kel.

Pengasinan-Kel. Bedahan Kec. Sawangan;

11) Pembangunan jembatan Kali Binong Jl. Pertanian RW 09

Perum Lembah Griya Indah kel. Cipayung Jaya kec.

Cipayung;

12) Penataan Sempadan dan Sodetan menuju Kali Cipinang

RW.13,14, Kel.Mekarsari, Kec. Cimanggis;

13) Pembangunan Jembatan Kali Sugutamu, Perumahan Pondok

Sukmajaya.

Sasaran strategis ini targetnya tercapai yaitu memperoleh capaian

kinerja lebih besar dari 100%. Alokasi anggaran untuk sasaran


202

Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan Air untuk memenuhi

Kebutuhan Masyarakat


strategis ini adalah sebesar Rp 52.959.233.000,00 dengan realisasi

sebesar 47.052.971.130,00 (88,85%). Hal ini menunjukkan bahwa

untuk mencapai target tersebut di atas terdapat efisiensi

penggunaan sumber daya sebesar Rp 5.906.261.870,00, terdiri

dari :

1. Efisiensi lelang/pengadaan langsung sebesar

Rp 3.501.153.965,00

2. Efisiensi belanja barang/jasa sebesar Rp 1.232.736.305,00

3. Gagal lelang sebesar Rp 250.000.000,00

4. Terdapat 3 paket pekerjaan belum terbayar sebesar

Rp 922.371.600,00

5. Persentase Penduduk yang mendapatkan akses air

minum yang aman

Akses air bersih bagi masyarakat Kota Depok merupakan

tantangan bagi Pemerintah Kota agar masyarakat mendapatkan

akses air bersih tersebut secara mudah dan aman untuk

dikonsumsi. Kinerja PDAM

Tirta Asasta Kota Depok

masih relatif terbatas dalam

melayani kebutuhan air

bersih.

Dinas Perumahan dan

Permukiman pada Bidang Permukiman salah satu tupoksinya

melaksanakan layanan Penyediaan Air Bersih, baik melalui sistem

Perpipaan maupun Non Perpipaan. Adapun Capaian Persentase

Penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman tahun

2016 mencapai 73,52%. Target Tahun 2017 sebesar 75% dengan

capaian 75,60%. Capaian mengalami kenaikan dari Tahun kemarin

sebesar 2,08%. Meningkatnya layanan tersebut di tahun 2017

dikarenakan anggaran yang disediakan tidak hanya berasal dari

APBD saja untuk kegiatan Pengembangan Jaringan Distribusi Air

Bersih Perpipaan dan Pembangunan Infrastruktur Air Bersih Non

Perpipaan, melainkan berasal dari DAK Penugasan TA. 2017 untuk

Kegiatan Pembangunan Jaringan Distribusi Utama dan Retikulasi


203

Kelurahan Sawangan Baru. Dengan total anggaran sebesar

Rp. 9.270.000.000,00.

Kegiatan Pada Dinas Perumahan dan Permukiman dalam

menunjang tercapainya Indikator Kinerja Persentase Penduduk

yang mendapatkan akses air minum yang aman memiliki 3

Kegiatan yaitu :

Tabel.3.27 Persentase Penduduk mendapatkan Askes air

minum

NO NAMA PROGRAM KEGIATAN

PAGU

ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

(Rp)

CAPAIAN

KEUANGAN

(%)

1 2 3 4 5 6

I Peningkatan

Pengelolaan dan

Layanan Air Bersih

Pengembangan

Jaringan Distribusi

Air Bersih Perpipaan

4,500,000,000 4,233,842,000 94.09

Pembangunan

Infrastruktur Air

Bersih Non

Perpipaan

900,000,000 882,283,000 98.03

Pembangunan

Jaringan Distribusi

Utama dan Retikulasi

Kelurahan Sawangan

Baru (DAK

Penugasan TA

2017)

3,870,000,000 3,617,580,377 93.48

JUMLAH ANGGARAN

9,270,000,000 8,733,705,377 94.21%

Indikator kinerja pertama telah mencapai target kinerja 100%.

Indikator Kinerja, target, dan realisasinya dapat digambarkan sebagai

berikut:

Tabel.3.27 Cakupan Air Bersih

Indikator Kinerja Target Realisasi % Interprestasi

1 Cakupan Layanan Air

Bersih Perpipaan 2 lokasi 2 lokasi 100 Sesuai Target


204

Analisis penyebab kegagalan/keberhasilan capaian kinerja:

Hasil dari indikator kinerja tersebut didukung oleh program/kegiatan :

1. Pengembangan Jaringan Distribusi Air Bersih Perpipaan

Kegiatan ini berada di Lokasi Kelurahan Abadi Jaya dan Kelurahan

Baktijaya

2. Pembangunan Jaringan Distribusi Utama dan Retikulasi Kelurahan

Sawangan Baru (DAK Penugasan TA 2017)

Kegiatan ini berada di Lokasi Kelurahan Sawangan Baru

Permasalahan

1. Dalam Pelaksanaan Kegiatan harus melihat bussinesplan PDAM

agar tidak terjadi Overlapp Kegiatan

2. Belum adanya database Penduduk rawan Air Minum

3. Keterbatasan wewenang dalam intervensi kegiatan

Alternative solusi yang telah dilaksanakan:

1. Menyiapkan perencanaan secara matang dimulai dari DED serta

dokumen pendukung lainnya seperti Rencana Umum Pengadaan

(RUP), dan smart planning serta melaksanakan monitoring secara

berkala terhadap program/ kegiatan baik secara fisik maupun

administratif.

2. Pemetaan Kewenangan Intervensi antara PDAM dengan Dinas

Perumahan dan Permukiman

3. Updating Database Penduduk Rawan Air

Indikator kinerja kedua hanya mampu diraih pada angka 50%.

Indikator Kinerja, target, dan realisasinya dapat digambarkan sebagai

berikut:

Tabel. 3.28 Cakupan Air Bersih Non Perpipaan


1

Cakupan Layanan Air

Bersih Non

Perpipaan

500 SR 250 SR 50

Tidak

Mencapai

Target



1. Pembangunan Infrastruktur Air Bersih Non Perpipaan


205

Meningkatnya Ketersediaan Perumahan bagi Masyarakat

berpenghasilan rendah yang terintegrasi dengan infrastruktur Sosial,

Ekonomi dan Keberagaman


Lokasi Kegiatan ini adalah Kelurahan Cipayung dan Kelurahan

Ratujaya. Terjadinya ketidaktercapaian target pada indikator ini

dikarenakan banyaknya infrastruktur pendukung yang harus

dibangun agar konstruksi tersebut dapat berfungsi, sehingga

anggaran yang dibutuhkan dalam kegiatan konstruksi kegiatan air

bersih non perpipaan menjadi lebih besar.

Permasalahan

1. Kurangnya Database Penduduk rawan air minum

2. Belum adanya kelengkapan data potensi mata air di Kota Depok

3. Dalam pelaksanaan kegiatan harus melihat businessplan PDAM

agar tidak terjadi overlapp Kegiatan

4. Situasi dan kondisi di lapangan yang akan dibangun infrastruktur

Air Bersih Non Perpipaan

5. Legalitas Lahan Lokasi (jika bukan Aset Pemda harus diawali

dengan pembebasan Lahan)

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan:

1. Menyiapkan perencanaan secara matang di masa yang akan

datang dimulai dari DED serta dokumen pendukung lainnya seperti

Rencana Umum Pengadaan (RUP), dan smart planning serta

melaksanakan survei sebelum dilakukannya proses konstruksi dan

monitoring secara berkala terhadap program/ kegiatan baik secara

fisik maupun administratif.

2. Melaksanakan Perencanaan anggaran setelah melakukan

pengecekan lokasi yang akan dilaksanakan Pembangunan

infrastruktur Air Bersih Non Perpipaan.

3. Pendataan dan Updating data Penduduk Rawan Air Minum dan

Sumber Mata Air

4. Pemetaan kegiatan antara PDAM dengan Dinas Perumahan dan

Permukiman

6. Persentase Rumah Layak Huni

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor :

22/Permen/M/2008 yang berisi tentang Standar Pelayanan Minimal

Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/


206

98.21

99.27

99.77

98

98.5

99

99.5

100

2015 2016 2017

Per

sen

tase

Tahun

Kota merumuskan bahwa Rumah Layak Huni adalah rumah yang

memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kesehatan

penghuninya serta kecukupan minimum luas bangunan.

Cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah cakupan pemenuhan

kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan

bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta Perumahan

dan Permukiman penghuninya. Pencapaiannya dilihat dari presentase

cakupan rumah layak huni, yang dihitung dari jumlah layak huni di

suatu wilayah kabupaten/kota pada kurun waktu tertentu dibagi

dengan jumlah rumah di suatu wilayah kabupaten/kota tersebut

dalam kurun waktu yang sama.

Yang termasuk dalam standar rumah layak huni adalah yang memiliki

kriteria sebagai berikut.

a) Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan meliputi :

1. Struktur bawah/pondasi;

2. Struktur tengah/kolom dan balak (Beam);

3. Struktur atas.

b) Menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan

sanitasi

c) Memenuhi kecukupan luas minimum 7,2 m2/orang sampai

dengan 12 m2/orang

Terjadi peningkatan cakupan ketersediaan rumah layak huni dari

tahun 2015 hingga tahun 2017, yaitu dari 98,21% pada tahun 2015

menjadi 99,77% pada tahun 2017. Sementara cakupan layanan

rumah layak huni yang terjangkau mengalami penurunan capaian

hingga 2016, yaitu dari 92,85% pada tahun 2015 menjadi 90,36%

pada tahun 2016, bahkan untuk tahun 2017 capaian belum dapat

diketahui dikarenakan tidak adanya data valid mengenai jumlah

rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni yang

terjangkau maupun jumlah keseluruhan rumah tangga MBR. Hal ini

dapat dilihat pada grafik II.1 dan II.2 berikut.

Gambar 3.18

Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

di Kota Depok Tahun 2015-2017

Sumber: Bidang Perumahan Kota Depok, 2017


207

Dalam meningkatkan Indikator Kinerja Persentase Rumah Layak Huni,

Pemerintah dengan gencarnya melakukan program Perbaikan Rumah

Tidak Layak Huni, sasaran dilakukan kepada Rumah tidak layak huni

sesuai usulan dan data dari Kecamatan melalui Forum Musrenbang.

Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok

terkait Rumah Tidak Layak Huni sebatas Monitoring dan Evaluasi

serta pembuatan SK Walikota nya. Program ini untuk mengurangi

jumlah Rumah Tidak Layak Huni sehingga Persentase Rumah Layak

Huni di Kota Depok dapat meningkat setiap tahunnya. Pada Tahun

2017 Rumah Tidak Layak Huni yang terakomodir sebanyak 278 unit

yang dilaksanakan dari anggaran APBD Kota Depok dan sebanyak 222

unit dari Program Rutilahu Provinsi.

Pada Tahun 2016 Rumah Layak Huni di Kota Depok sekitar 83,40%.

Pada Tahun 2017 menargetkan 98,96 %. Di Tahun 2017 mencapai

99,07 %. Mengalami kenaikan sebesar 15,67 % dari tahun

sebelumnya. Ada 3 kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas

Perumahan dan Permukiman dalam menunjang peningkatan capaian

pada Indikator Kinerja persentase Rumah Layak Huni, yaitu :

1. Monitoring dan Evaluasi Rumah Tidak Layak Huni

2. Pendataan Persebaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota

Depok.

3. Penyusunan Standar Teknis Pembangunan Perumahan

Sejahtera di Kota Depok

Dengan anggaran berasal dari APBD sebesar

Rp. 645.211.120,00

Program dan kegiatan yang mendukung dalam pencapaian target

Indikator Kinerja Presentasi Rumah Layak Huni oleh Dinas Perumahan

dan Permukiman Kota Depok antara lain:


208

Tabel. 3.29 Jenis Layanan Dasar

JENIS

PELAYANAN

DASAR

NO NAMA PROGRAM/

KEGIATAN

PAGU

ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

(Rp)

CAPAIAN

KEUANGA

N (%)

1 2 3 4 5 6

Rumah

Layak Huni

dan

Terjangkau

Perbaikan Rumah

Tidak Layak Huni

645,211,120 420,834,62

0

62,65

1

2

3

Monitoring dan

Evaluasi Rumah Tidak

Layak Huni

Penyusunan Standar

Teknis Pembangunan

Perumahan Sejahtera

di Kota Depok

Pendataan Persebaran

Rumah Tidak Layak

Huni (RTLH) di Kota

Depok

200,000,000

149,995,120

295,216,000

3,170,000

136,839,120

280,825,500

1,59

91,23

95,13

Berikut adalah capaian SPM Dinas Perumahan dan Permukiman Kota

Depok tahun 2017:

Tabel 3.30 Capaian SPM

NO JENIS

PELAYANAN

INDIKATOR

STANDAR

PELAYANAN

MINIMAL

RUMUS CAPAIAN TAHUN 2017

PEMBILANG PENYEBUT PEMBILANG PENYEBUT %

1 Rumah Layak

Huni dan

Terjangkau

Cakupan

Ketersediaan

Rumah Layak

Huni

Jumlah rumah

layak huni yang

memenuhi

kriteria

kehandalan

bangunan,

menjamin

Perumahan dan

Permukiman

serta kecukupan

Jumlah rumah

di suatu

wilayah

provinsi pada

kurun waktu

tersebut

376.692 379.126 99,36


209

NO JENIS

PELAYANAN

INDIKATOR

STANDAR

PELAYANAN

MINIMAL

RUMUS CAPAIAN TAHUN 2017

PEMBILANG PENYEBUT PEMBILANG PENYEBUT %

luas minimum di

suatu wilayah

kerja, pada

kurun waktu

tertentu

Cakupan

Layanan

Rumah Layak

Huni yang

Terjangkau

Jumlah rumah

tangga MBR

yang menempati

rumah layak

huni dan

terjangkau pada

kurun waktu

tertentu

Jumlah rumah

tangga

masyarakat

berpenghasilan

rendah pada

kurun waktu

tertentu

n/a n/a n/a

2 Lingkungan

yang Sehat

dan Aman

yang

didukung

dengan

Prasarana,

Sarana dan

Utilitas (PSU)

Cakupan

Lingkungan

yang Sehat

dan Aman

yang

didukung

dengan

Prasarana,

Sarana dan

Utilitas (PSU)

Jumlah

lingkungan

(kelurahan/desa)

yang sehat dan

aman yang

didukung

prasarana,

sarana dan

utilitas (PSU),

meliputi : jalan,

drainase,

persampahan,

sanitasi, air

bersih, dan

listrik memadai

untuk satu

lingkungan di

suatu wilayah

kerja pada kurun

waktu tertentu

Jumlah

lingkungan

perumahan di

suatu wilayah

kerja pada

kurun waktu

tertentu

694 n/a n/a


210

PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Dalam pelaksanaan pencapaian SPM Dinas Perumahan dan

Permukiman Kota Depok terdapat beberapa kendala dan solusi yang

akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Rumah Layak Huni dan Terjangkau

Permasalahan

Capaian cakupan ketersediaan rumah layak huni pada tahun 2017

mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dan telah

mencapai target tahunan yang telah ditetapkan. Akan tetapi

cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau belum dapat

ditentukan capaian realiasasi untuk tahun 2017 dikarenakan tidak

didapatnya data mengenai jumlah rumah tangga MBR yang

menempati rumah layak huni dan terjangkau serta jumlah rumah

tangga MBR pada tahun 2017.

Alternative solusi yang telah dilaksanakan:

a. Melakukan monitoring secara berkala dan cermat pada

kegiatan pemenuhan rumah tidak layak huni yang dilakukan

oleh tiap-tiap kecamatan dan meningkatkan koordinasi dan

sinergitas dengan pihak kecamatan, BKM dan LPM.

b. Melakukan pemutakhiran data rumah tidak layak huni (RTLH)

agar kegiatan pemenuhan dapat tepat sasaran kepada warga

masyarakat yang paling membutuhkan.

2. Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Permasalahan

Capaian cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung

PSU dari tahun 2015 sampai dengan 2016 mengalami peningkatan,

yaitu sebesar 75,7% pada tahun 2015 dan 77,1% pada tahun

2016. Akan tetapi pada tahun 2017 capaian belum dapat diketahui

dikarenakan kurang maksimalnya kinerja petugas dalam hal

pengumpulan data, sistem pencatatan dan pelaporan sehingga

data mengenai jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu

tertentu yang didapatkan belum optimal.

Solusi

Perlunya peningkatan kualitas data dengan cara melakukan

pendataan mengenai lingkungan perumahan di Kota Depok secara

rinci dan komprehensif.


211

Tertatanya Permukiman dan Kawasan Permukiman Kumuh

Perkotaan


Faktor Eksternal dan Internal

a. Faktor eksternal yang mendukung yang ditangani, antara lain:

1. Adanya kebijakan dari Pemerintah Depok dan Pemerintah

Pusat.

2. Adanya peran masyarakat dan pengusaha untuk

meningkatkan ketersediaan rumah bagi MBR.

3. Banyaknya usulan warga masyarakat melalui mekanisme

musrenbang/pokok pikir dewan untuk meningkatkan kualitas

perumahan bagi MBR.

b. Faktor internal yang mendukung, antara lain:

1. Alokasi anggaran pada monitoring program dan kegiatan

untuk meningkatkan keberlanjutan dan ketersediaan air

untuk kebutuhan masyarakat.

2. Pengelolaan rumah susun sederhana sewa yang semakin

eksis ditengah masyarakat Kota Depok.

7. Rasio Permukiman Layak Huni

Permasalahan urusan perumahan dan kawasan permukiman yang

menonjol adalah masih adanya kawasan permukiman kumuh dan

rumah tidak layak huni.

Dalam rangka mewujudkan Pembangunan Infrastruktur permukiman

pada dasarnya dimaksudkan untuk mencapai 3 strategic goals, yaitu :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota dan desa,

2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat,

3. Meningkatkan Kualitas Lingkaran.

Permukiman yang layak huni Pemerintah Kota Depok khususnya Dinas

Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas terkait dengan

Program Pemerintah dalam mengurangi Luasan Kawasan Permukiman

Kumuh, akan meningkatkan Rasio Permukiman Layak Huni di Kota

Depok.

Pada Tahun 2015 Luas Lingkungan Permukiman Kumuh sebesar

132,74 Ha sedangkan di tahun 2017 sudah menurun menjadi 120.55

m2.


212

Adapun Tahun 2016 Rasio Permukiman layak Huni sebesar 97,28 %

dan di tahun 2017 ditargetkan sebesar 97,48 %. Ketercapaian Dinas

Perumahan dan Permukiman untuk meningkatkan rasio Permukiman

Layak Huni pada tahun 2017 sebesar 97,53 %. Persentase Capaian di

Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 0,25 % dari Tahun 2016.

Ada 4 Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan

Permukiman Kota Depok pada Tahun 2017 terkait mengurangi

Kawasan permukiman Kumuh dalam menunjang tercapainya pada

indikator Kinerja Rasio Permukiman Layak Huni adalah :

1. Pembangunan Infrastruktur Kawasan Kumuh

2. Kajian Peraturan Walikota Penataan Permukiman Kumuh Perkotaan

3. Kajian Kampung Tematik Kota Depok

Ketiga kegiatan tersebut diusung sebagai langkah Dinas Perumahan

dan Permukiman dalam mencapai peningkatan rasio Permukiman

Layak Huni dengan anggaran dari APBD dan APBDP sebesar

Rp. 4.770.105.000.

Tabel. 3.31 Indikator Kinerja Rasio Permukiman Layak huni


PAGU

ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

(Rp)

CAPAIAN

KEUANGAN

(%)

1 2 3 4 5

I Penataan

Permukiman

Kumuh

Pembangunan

Infrastruktur

Kawasan Kumuh

4,263,229,000 4,124,223,000 96.74

II Pembentukan,

Penataan Produk

Hukum dan

Kesadaran

Hukum dan HAM

Kajian Peraturan

Walikota Penataan

Permukiman

Kumuh Perkotaan

187,000,000 166,269,200 88.91

Kajian Kampung

Tematik Kota

Depok

319,876,000 288,684,000 90.25

JUMLAH

ANGGARAN 4,770,105,000 4,579,176,200 96.00


213

Adapun Lokasi Permukiman Kumuh yang ditata pada tahun 2017 untuk

mewujudkan Permukiman yang yang layak huni adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.33 Volume Kegiatan Fisik Bidang Perumahan

Tahun 2017

No Jenis Kegiatan Fisik

Volume Pekerjaan Volume Pekerjaan

Saluran Jalan

Panjang Lebar Jumlah Panjang Lebar Jumlah

m' m' m² m' m' m²

KAWASAN KUMUH

1

Pembangunan infrastruktur Kawasan Kumuh RW 3

Kel. Kemiri Muka Kec. Beji

127,30

0,30

38,19

1.154,00

0,86

992,44

2


Kel. Pondok Cina Kec. Beji

26,00

0,60

15,60

220,50

1,30

286,65

3


Kel. Pondok Cina Kec. Beji

88,00

0,40

35,20

79,50

2,60

206,70

4


Kel. Cinere Kec. Cinere -

-

205,65

1,74

357,63

5


Kel. Cinere Kec. Cinere

145,00

0,30

43,50

79,65

0,60

47,79

6



69,80

0,40

27,92

180,00

1,09

196,20

7



195,20

0,40

78,08

255,50

3,01

769,06

8



121,55

0,30

36,47

161,30

0,70

112,91

9


Kel. Bojong Pondok Terong Kec. Cipayung - -

262,20

0,90

235,98

10


Kel. Bojong Pondok Terong Kec. Cipayung

157,50

0,30

47,25

77,00

0,53

40,81

11



137,90

0,40

55,16 - - -

12



132,50

0,70

92,75

106,00

0,60

63,60

Tabel 3.32 Tabel Lokasi Kumuh


1 Jumlah Lokasi Permukiman Kumuh

yang ditata

20 lokasi 20 lokasi 100 Sesuai Target


214

13


Kel. Cipayung Jaya Kec. Cipayung - - -

357,10

1,20

428,52

14


Kel. Cipayung Jaya Kec. Cipayung

66,00

0,30

19,80

221,10

1,27

280,80

15


Kel. Cisalak Pasar Kec. Cimanggis

150,00

0,30

45,00

768,00

0,56

430,08

16


Kel. Sukamaju Baru Kec. Tapos

170,50

0,30

51,15

86,80

0,75

65,10

17



86,40

0,30

25,92

176,00

0,73

128,48

18



85,00

0,30

25,50

174,00

1,50

261,00

19


Kel. Abadijaya Kec. Sukmajaya

66,00

0,40

26,40

86,10

1,40

120,54

20


Kel. Abadijaya Kec. Sukmajaya

11,60

0,30

33,18

143,00

1,14

163,02

Jumlah ( Kawasan Kumuh)

1.836,25

6,30

697,07

4.793,40

22,48

5.187,30

Tabel 3.34

Capaian Pengurangan Kawasan Kumuh Kota Depok Tahun 2017

No Kota Kecamatan Kelurahan

Lokasi Permukiman Kumuh SK

(Penetapan SK Walikota

Tgl 9 Juli 2015)

Capaian

Penguran

gan

Kumuh

(Ha)

Lokasi

Permukiman

Kumuh

(RW)

Luas

(Ha)

Total

Luas

(Ha)

1 Depok Sukmajaya Abadijaya

19

4.00

25.09

-

21 6.64

-

28 9.29

0.01

29 5.16

0.02

2 Depok Pancoranmas Depok

09 4.59

42.83

-

13 6.99

-

14 4.98

3.99


215

19 13.06

-

20 13.21

-

3 Depok Beji Kemirimuka

03 1.38 1.38

0.80

4 Depok Beji Pondok Cina 01 2.02

3.35

0.03

05 1.33

0.02

5 Depok Cinere Cinere

01 4.96

12.13

0.03

02 4.6 0.01

08 2.57

3.49

6 Depok Cinere Gandul 03 1.59

3.55

0.08

05 1.96

0.01

7 Depok Cipayung

Bojong

Pondok

Terong

09 2.02

8.53

1.47

10 3.28

0.01

11 1.66

0.00

12 1.57

0.02

8 Depok Cipayung Cipayung

Jaya

06 5.46 8.45

0.04

08 2.99

0.04

9 Depok Cimanggis Cisalak

pasar 06 3.08 3.08 0.03

10 Depok Tapos Sukamaju

Baru

02 3.48

21.52

0.41

03 8.66

0.02

04 9.38

1.63

11 Depok Pancoranmas Depok Jaya 14 2.83 2.83

Total Lokasi Kumuh (Ha) 132.74 12.19


216



1. Kajian Peraturan Walikota Penataan Permukiman Kumuh Perkotaan

2. Pembangunan Infrastruktur Kawasan Kumuh

3. Kajian Kampung Tematik Kota Depok

Permasalahan dan Kendala dalam penanganan Kawasan Kumuh :

1. Anggaran yang terbatas

2. Sarana dan Prasarana Dinas yang Kurang Memadai

3. Adanya Data Dinamis dalam penanganan Kawasan Kumuh

4. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam revitalisasi kawasan

kumuh

5. Terbatasnya kewenangan Dinas dalam penanganan kawasan

kumuh (hanya kegiatan penataan saluran dan jalan lingkungan)

6. Tingkat Urbanisasi yang tinggi di Perkotaan

7. Tingkat perkapita yang masih rendah

8. Rendahnya partisipasi swasta dalam penanganan masalah kawasan

kumuh



dokumen pendukung lainnya seperti Rencana Umum Pengadaan

(RUP), dan smart planning serta melaksanakan survei sebelum

dilakukannya proses konstruksi dan monitoring secara berkala

terhadap program/ kegiatan baik secara fisik maupun administratif.

2. Mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam menanggulangi dan

menata kawasan kumuh.

3. Membuat konsep Kampung Tematik

4. Membangun Rumah Susun

5. Program Perbaikan Kampung

a. Faktor eksternal yang mendukung yang ditangani, antara lain :

1. Adanya kebijakan dari Pemerintah Depok

2. Banyaknya usulan warga masyarakat melalui mekanisme

musrenbang/pokok pikir dewan untuk peningkatan kualitas

infrastruktur permukiman.

b. Faktor internal yang mendukung, antara lain:

1. Alokasi anggaran pada program dan kegiatan untuk menata

Kawasan permukiman kumuh perkotaan untuk kebutuhan

masyarakat.


217

Terwujudnya Depok Sebagai Kota Bersih ( Zero Waste City )


8. Persentase Sampah tertangani

Realisasi penanganan sampah pada tahun 2017 sebesar 59,83 %

tidak mencapai target tahun

2017 sebesar 68,7% hal ini

disebabkan karena jumlah

armada pengangkutan

sampah yang masih kurang

dan juga sudah banyak

yang sudah relatif tua

sering terjadi kerusakan,

sehingga perlu penambahan armada pengangkutan sampah dengan

harapan dapat membantu penanganan pengangkutan sampah di Kota

Depok. Jumlah armada yang ada saat ini sebanyak 85 unit Dump

Truck, 20 unit Arm Roll, 5 unit Tronton, 6 unit Pick-Up dan 53 unit

Gerobak Motor Sampah. Sosialisasi pemilahan sampah sudah gencar

dilakukan di masyarakat, diharapkan seluruh masyarakat Kota Depok

dapat melakukan pemilhahan sampah sehingga sampah yang dikirim

ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Disamping itu, belum tercapainya

taget juga disebabkan oleh masih kurangnya jumlah Unit Pengolahan

Sampah (UPS) yaitu sebanyak 32 UPS yang ada tidak sebanding

dengan jumlah Kelurahan di Kota Depok yaitu 63 Kelurahan. Adapun

rencana penambahan UPS di Kota Depok memiliki beberapa kendala

antara lain ketersediaan lahan dan seringnya ada penolakan warga

untuk membangun UPS baru di lingkungan sekitarnya dikhawatirkan

menimbulkan bau yang dapat mengganggu warga sekitar. Untuk

mengurangi bau yang ditimbulkan dari kegiatan UPS dapat dilakukan

upaya penanaman pohon disekitar UPS terutama pohon yang dapat

menyerap bau seperti pohon bambu jepang. Dengan diberlakukannya

Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pengelolaan sampah

di UPS yaitu UPS hanya menerima dan mengolah sampah organic

yang telah terpilah menjadi kompos. Kompos yang dihasilkan sudah

diuji dan memenuhi baku mutu dapat berkurang, sedangkan sampah

organik dikirim ke UPS untuk diolah menjadi kompos yang dapat

dimanfaatkan sebagai pupuk.

Berdasarkan data penanganan sampah, adanya peningkatan capaian

kinerja dari tahun 2015 sampai tahun 2017, yaitu pada tahun 2015


218

realisasi 49,80 % naik sebesar 1,58% menjadi 51,38% dan naik lagi

sebesar 8,45% menjadi 59,83 %, cakupan layanan persampahan

mengalami peningkatan

seiring dengan adanya

kegiatan sosialisasi

untuk meningkatkan

partisipasi masyarakat

dalam kesadaran

pemilahan sampah di

beberapa RW dan adanya penambahan armada pengangkutan

sampah. Namun kenai

Berdasarkan data penanganan sampah, adanya peningkatan capaian

kinerja dari tahun 2015 sampai tahun 2017, yaitu pada tahun 2015

realisasi 49,80 % naik sebesar 1,58% menjadi 51,38% dan naik lagi

sebesar 8,45% menjadi 59,83 %, cakupan layanan persampahan

mengalami peningkatan seiring dengan adanya kegiatan sosialisasi

untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kesadaran

pemilahan sampah di beberapa RW dan adanya penambahan armada

pengangkutan sampah.

Adapun Target belum terealisasi di Tahun 2017 , karena

permasalahan :

1. Terbatasnya jumlah armada pengangkutan sampah

2. Kondisi armada pengangkut sampah yang relatif tua sehingga

sering rusak

3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah

sehingga menambah volume sampah yang harus diangkut

4. Terbatasnya jumlah UPS yang ada,sementara untuk menambah

UPS baru sering mendapat penolakan dari warga

5. Jumlah bank sampah yang terbentuk dan yang aktif masih sedikit

dibanding jumlah masyarakat Kota Depok

6. Kapasitas produksi UPS yang ada masih terbatas sehingga

mengurangi jangkauan pelayanan masyarakat

7. Masih terbatasnya jumlah UPS yang operasional

8. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah

9. Pola pikir masyarakat yang masih beranggapan bahwa sampah

hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah


219

Terwujudnya Pengelolaan Limbah Domestik secara terpadu dan

ramah lingkungan


Solusi untuk mengatasi hal tersebut :

1. Secara bertahap menambah armada pengangkutan sampah

2. Berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Barat dan

DKI untuk mendapatkan bantuan armada sampah

3. Membuat jadwal dan pembagian personil di wilayah

4. Menerapkan ketentuan Perda No.5 Tahun 2014 bahwa tidak

mengangkut sampah rumah tangga yang belum memilah

5. Berkoordinasi dengan Disrumkim untuk pengadaan lahan UPS baru

6. Secara bertahap akan menambah jumlah mesin UPS apabila

lahannya sudah tersedia

7. Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada para bank sampah

8. Melakukan perbaikan/pemeliharaan terhadap mesin UPS yang ada

9. Melakukan sosialisasi pemilahan sampah kepada masyarakat

10. Berkoordinasi dan bekerjasama karena dipandang perlu untuk

melibatkan tokoh agama, masyarakat, relawan, para pendidik

untuk menanamkan budaya bersih kepada masyarakat

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan

Kebersihan untuk menunjang tercapai indikator kinerja sampah

tertangani, antara lain :

1. Pelayanan Kebersihan Kota

2. Pengadaan Pelayanan Angkutan Sampah

3. Pemeliharaan Sarana Kebersihan

4. Pengadaan Peralatan Kebersihan

5. Pelaksanaan Pengolahan Sampah Skala Kawasan

6. Sosialisasi Penanganan Sampah

7. Pemeliharaan dan Peningkatan UPS

9. Persentase Penduduk terlayani sistem air limbah yang

memadai.

Pengelolaan Air Limbah mempunyai masalah terbatasnya sarana dan

prasarana. Untuk mengantisipasi pertumbuhan penduduk Kota Depok

yang cepat maka harus memiliki strategi pengelolaan dan mulai

mempersiapkan infrastruktur air limbah skala kota/kawasan melalui

IPLT dan IPAL Komunal.


220

1. IPLT Kalimulya adalah satu-satunya unit pengelolaan akhir air

limbah di Kota Depok. Di tahun 2016 IPLT tercatat melayani

3055 KK (0,56 %). Pada Tahun 2017 IPLT memiliki 4 Kolam,

9 Truk dan tercatat melayani 2873 KK. Dengan Jumlah KK di

Kota Depok sebanyak 545.065 KK maka IPLT melayani 0,53%

dari Jumlah KK di Kota Depok. Kesadaran masyarakat memang

harus terus ditingkatkan, IPLT sudah melakukan sosialisasi

kepada warga Kota Depok tentang pentingnya mengelola

pembuangan limbah dengan benar.

2. Untuk IPAL Komunal, Kondisi tahun 2016 Dinas Perumahan dan

Permukiman memiliki IPAL Komunal sebanyak 20 Unit,

sedangkan di tahun 2017 membangun sebanyak 7 IPAL

Komunal. Maka Total Jumlah IPAL Komunal yang telah dibangun

adalah 27 unit. 1 unit IPAL Komunal dapat melayani 25 KK.

Dengan adanya 27 IPAL Komunal tersebut dapat melayani

kurang lebih 675 KK. IPAL Komunal yang sudah terbangun

mampu melayani 0,12 % dari Jumlah KK di Kota Depok.

Kedua Kegiatan ini menunjang tercapainya Indikator Persentase

Penduduk Terlayani Sistem Air Limbah yang memadai, pencapaian di

tahun 2016 sebesar 79,78% dan Realisasi tahun 2017 mencapai

87,75%. Persentase Capaian tahun 2017 terhadap target 82,75%.

Kenaikan dari tahun lalu sebesar 7,97%. Dalam menunjang

peningkatan capaian kinerja pada indikator kinerja Persentase

penduduk terlayani sistem air limbah yang memadai Dinas

Perumahan dan Permukiman memiliki 10 Kegiatan yang berasal dari

dana APBD dan 1 Kegiatan menggunakan dana DAK sebagai berikut :

Tabel 3.35

Capaian Penduduk Terlayani Sistem Air Limbah Yang Memadai

Kota Depok Tahun 2017


PAGU

ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

(Rp)

CAPAIAN

KEUANGAN

(%)

1 2 3 4 5

1

Pelayanan

Pengelolaan Air

Limbah

Pembangunan

IPAL Komunal

1,122,000,000 1,120,980,000 99.91

Pembinaan KSM

Pengelola IPAL

Komunal Berbasis

Masyarakat

100,000,000 100,000,000 100.00


221

Pembangunan

IPAL Komunal

(DAK Penugasan

TA 2017)

1,504,000,000 1,388,365,224 92.31

Pengelola IPLT 3,342,319,999 2,911,247,752 87.10

Pemeliharaan IPLT 910,023,000 908,133,900 99.79

Pembangunan

IPLT

12,038,500,000 11,341,146,700 94.21

Pengadaan Sarana

dan Prasarana

IPLT

2,001,500,000 1,829,183,800 91.39

2 Peningkatan Kualitas

Sanitasi

Lingkungan

Pembangunan

Septitank

8,250,000,000 8,221,980,000 99.66

3 Peningkatan Kualitas

Perencanaan

Pembangunan

Penyusun DED

Refitalisasi Kolam

IPLT

150,000,000 57,565,000 38.38

Penyusun Naskah

Akademis Perda

Pengelolaan

Limbah domestik

(Black Water)

IPLT

50,000,000 49,275,000 98.55

Penyusun Naskah

Akademis Perda /

perwal LLTT IPLT

50,000,000 49,770,000 99.54

JUMLAH ANGGARAN 29,518,342,999 27,977,647,376 94.78


Indikator Kinerja, target, dan realisasi Kegiatan Tahun 2017 yang

menunjang tercapainya pada Indikator Kinerja Persentase Penduduk

Terlayani Sistem Air Limbah yang Memadai dapat digambarkan

sebagai berikut:


222

Tabel 3.36

Indikator Kinerja Persentase Penduduk Terlayani

Sistem Air Limbah yang Memadai


Indikator Kinerja Target Realisasi %

1 Jumlah IPAL Komunal/Kawasan terbangun 7 IPAL 7 IPAL 100

2 Jumlah Kolam IPLT yang terpelihara 4 kolam 4 kolam 100

3 Jumlah KK yang mendapat layanan IPLT 2700 KK 2873 KK 106,41

4 Jumlah KK yang mendapat akses

septicktank 792 KK 792 KK 100

5 Jumlah KSM Pengelola IPAL Komunal

Berbasis Masyarakat 24 KSM 24 KSM 100

Lokasi Kegiatan Pembangunan IPAL Komunal Tahun 2017 :

1. 3 IPAL berasal dari Dana APBD : Kel. Cipayung, Kel. Cipayung

Jaya, Kel. Ratu Jaya

2. 4 IPAL berasal dari Dana DAK : Kel. Depok, Kel.

Kemirimuka, Kel. Pondok Cina, Kel. Cisalak Pasar

Lokasi Kegiatan Pembangunan Septictank Tahun 2017 berada di

lokasi sebagai berikut :

1. Kel. Cipayung Jaya,

2. Kel. Ratu Jaya,

3. Kel. Bojong Pondok Terong,

4. Kel. Depok, Kel. Abadijaya,

5. Kel. Cinere,

6. Kel. Mekarjaya,

7. Kel. Sawangan Baru,

8. Kel. Duren Seribu,

9. Kel. Duren Mekar.

Permasalahan

1. Kendala dalam Kegiatan Pembangunan IPAL Komunal adalah

a. Keterbatasan lahan di Permukiman rawan sanitasi, karena

untuk kegiatan ini memerlukan lahan minimal 30 m2.

b. Pemerintah masih kekurangan lahan fasos fasum yang

berada di areal lingkungan Permukiman.


223

c. Teknologi yang digunakan masih anaerob yang kinerjanya

mengharuskan melihat dari kontur lahan yang

menyebabkan kurang optimalnya penerima manfaat.

2. Kendala dalam Layanan IPLT adalah

a. Masih kurangnya Kesadaran dari masyarakat terkait

penyedotan limbah tinja secara teratur sebelum mampet

b. Adanya permintaan pelayanan yang tidak terjangkau (posisi

rumah berada dalam gang yang tidak bisa dilalui oleh truk

tinja.

c. Pihak swasta ada yang melakukan penyedotan limbah dan

membuang di sembarang dan tidak pada tempat yang

semestinya.



dokumen pendukung lainnya seperti

Rencana Umum Pengadaan (RUP), dan

smart planning serta melaksanakan survei

sebelum dilakukannya proses konstruksi dan

monitoring secara berkala terhadap

program/ kegiatan baik secara fisik maupun administratif.

2. Mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam program Perilaku

Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan mengelola limbah domestik

dan menjaga lingkungan.

3. Pemerintah menyiapkan lahan untuk IPAL Komunal di lokasi

Permukiman padat penduduk.

4. Investasi anggaran yang lebih besar guna merubah sistem

pengolahan IPAL dari anaerob menjadi aerob sehingga penerima

manfaat lebih optimal.

5. Mengadakan Sosialiasi kepada masyarakat di seluruh wilayah Kota

Depok

6. Melengkapi sarana prasarana pada IPLT yang lebih memadai untuk

memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan

penyedotan limbah tinja.

7. Menyusun dan membuat aturan untuk melakukan pengawasan

terhadap penyedotan dan pembuangan limbah tinja yang dilakukan

oleh pihak swasta.

Faktor eksternal yang mendukung yang ditangani, antara lain:

a. Adanya kebijakan dari Pemerintah Depok dan Pemerintah

Pusat.


224

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup


b. Makin tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengelola

limbah secara benar.

Faktor internal yang mendukung, antara lain:

Alokasi anggaran pada program dan kegiatan untuk

mewujudkan pengelolaan limbah secara terpadu dan ramah

lingkungan.

10. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Depok pada

tahun 2017, sebesar 66,65 , apabila dibandingkan dengan

target di tahun 2017 sebesar 51 telah mencapai/ melebihi target

dengan tingkat capaian 130,7 %.


225

Tahun 2017, capaian tingkat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

telah memenuhi/melebihi target yang ditetapkan dan apabila

dibandingkan dengan target di tahun 2017 sesuai dengan target

dengan tingkat capaian ≥100% sehingga pencapaian

akuntabilitas kinerja dinyatakan sangat baik. Keberhasilan

indicator ditekankan pada jumlah titik pantau dengan kondisi

lingkungan yang mula imembaik didukung pula oleh kegiatan

yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidupdan Kebersihan

(DLHK) melalui kegiatan yang berkaiatan dengan :

1. peningkatan perilaku masyarakat dalam pengelolaan

lingkungan, penanganan kasus pencemaran dan/ atau

kerusakan lingkungan hidup tindak lanjut pengaduan kasus

lingkungan;

2. pembinaan industry melalui sosialisasi;

3. pemantauan kualitas udara ambien dan emisi kendaraan,

4. pemantaun kualitas air;

5. pelatihan pengendalian pencemaran air dan udara bagi

pelaku usaha, pembuatan IPAL bagi usaha skala kecil;

6. pengawasan terhadap pelaku usaha yang menghasilkan air

limbah dan emisi udara;

7. konservasi sepanjang sungai dan setu melalui penanaman

pohon.

Kondisi tersebut tidak dapat dibandingkan dengan tahun

sebelumnya dikarenaka pada tahun 2016 Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup belum memiliki target capaian, dan apabila

dibandingan dengan target akhir RPJMD yaitu 60 telah

mencapai/ melebihi target. kinerja dengan sangat baik ini tidak

dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan pada

tahun 2016 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tidak termasuk

dalam Indikator Kinerja Utama RPJMD.

Faktor pendukung tercapainya target yaitu didukung dengan

kegiatan pemantauan kualitas air permukaan, pemantauan

kualitas udara ambien dan emisi kendaraan, pelatihan

pengendalian pencemaran air dan udara bagi pelaku usaha,

sosiasilasi informasi hukum lingkungan, pembuatan IPAL bagi

usaha skala kecil, serta pengawasan terhadap pelaku usaha yang

menghasilkan air limbah dan emisi udara.


226

Meningkatkan Kesadaran

Masyarakat dalam

melaksanakan

nilai nilai agama dan kerukunan

antar umat beragama serta

meningkatkan kehidupan berbangsa dan

bernegara Misi kelima Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalm

melaksanakan nilai nilai agama dan kerukunan antar umat

beragama serta meningkatkan kehidupan berbangsa dan

bernegara, untuk mencapai misi tersebut telah ditetapkan

sebanyak 1 sasaran strategis dan 1 indikator kinerja

sebagai ukuran keberhasilan.




- 2 indikator (33.33%) tidak mencapai target tetapi

meningkat dari tahun lalu;

MISI 5


227

Meningkatnya Kualitas Kehidupan Keberagaan Rumah Tangga,

Sekolah dan Masyarakat



keseluruhannya yaitu sebanyak 6 indikator (100%) menunjukkan

skala nilai sangat tinggi.

Rincian pencapaian kinerja masing-masing sasaran pada misi 3

adalah sebagai berikut:

Dalam rangka mencapai misi ke lima sebagaimana tertuang dalam

RPJMD Tahun 2016-2021, indkator kinerja ‘rumah tangga, sekolah dan

masyarakat pada tahun 2017 ditargetkan sebesar 6% dengan asumsi

perhitungan sebagai berikut :

Jumlah pembimbing rohani yang diberi insentif x 100%

Jumlah rumah ibadah

Sedangkan Realisasi kinerja pada tahun 2017 sebesar 13,38%. Dengan

asumsi rumus perhitungan sebagaimana diatas :

200_ x 100% = 13,38 %

1.495

Adapun 200 adalah jumlah pembimbing rohani yang diberi insentif yang

merupakan janji walikota dengan target awal berjumlah 154 orang dan

Melampaui Target; 4 Indikator ; 66,66

%



; 2 Indikator ; 33,3 3%

Tingkat Ketercapaian Target Sasaran Startegis Misi III


228

target akhir 217 orang, sedangkan jumlah 1.495 adalah jumlah rumah

ibadah dari agama yang diakui pemerintah dengan rincian sebagai

berikut :

- Islam : 1.400 ( Musholla/Majlis ta’lim)

- Kristen : 90 ( Gereja )

- Hindu/ Budha/Konghucu : 5 ( Pura/Wihara/Klenteng)

Dari target Kinerja Tahun 2017 sebesar 6% dan Realisasi Kinerja

sebesar 13,38% maka dapat dihitung Capaian Kinerja Pada Tahun 2017

sebesar 223% (melebihi target / tercapai ). Pencapaian pada tahun

tahun sebelumnya ( 2015 dan 2016) tidak dapat dihitung kerana belum

adanya insentif yang diberikan kepada pembimbing rohani. Pada tahun

itu baru diadakan seleksi calon pembimbing rohani oleh Kementrian

Agama Kanwil Depok bersama MUI tingkat Kecamatan/ Kota serta

BAMAK, yang selanjutnya dilaksanakan pembinaan / pembekalan

dengan Leading Bagian Kesejahteraan Sosial Setda.

Jika dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 13.38%

dengan target akhir yang terdapat dalam dokumen perencanaan

strategis (RPJMD ) pada tahun 2021 sebesar 17% , maka pada tahun

2017 capaian indikator rumah tangga, sekolah dan masyarakat yang

Terbina telah mencapai 78,71%.

D Capaian Prestasi dan Penghargaan

Penghargaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang

diterima oleh Pemerintah Kota Depok dalam tahun 2017 diantaranya :

BIDANG KESEHATAN

1. SDIT Al Haraki Kota Depok Juara I Lomba Sekolah Sehat Tingkat

Nasional.

2. SDIT Arrahman Kota Depok Juara I Lomba Sekolah Sehat Tingkat

Provinsi Jawa Barat.

BIDANG SOSIAL

1. LKSA Al Amanah Juara I Pilar Pilar Sosial Berprestasi Tk.Propinsi

Jawa Barat.

2. Karang Taruna Kec Limo Juara II Pilar Pilar Sosial Berprestasi

Bidang Karang Taruna Tk. Propinsi Jawa Barat.


229

3. An. Andi Akmal Sera Malewa, ST, Anugrah Pelopor Pemberdayaan

Masyarakat ( APPM ) Bidang Seni Budaya dan pariwisata Tk. Propinsi

Jawa Barat.

BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA

BERENCANA

1. Memperoleh Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kota

Layak Anak Tingkat Nasional Kategori Madya.

2. Memperoleh Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE)

Pengarusutamaan Gender (PUG) Tingkat Nasional Kategori Madya.

3. Kecamatan Sawangan Juara 2 Forum Anak Terbaik Tingkat Nasional.

4. Juara 1 Lomba Bina Keluarga Remaja (BKR) Tingkat Nasional.

5. Kader Terbaik Pertama Bina Keluarga Balita (BKB) Tingkat Nasional.

6. Juara Harapan 1 Duta Genre Tingkat Nasional.

7. Juara 3 Kategori Pemberdayaan Perempuan Penghargaan Kegiatan

P2WKSS Tingkat Provinsi Jawa Barat.

8. Juara 3 Forum Anak Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Barat.

9. Juara Umum 2 Kota Layak Anak Award Tingkat Provinsi Jawa Barat.

10. Juara 3 Kategori Lembaga Swasta Penghargaan Kegiatan P2WKSS

Tingkat Provinsi Jawa Barat.

11. Juara 2 Lomba Kreativitas Forum Anak Depok Tingkat Provinsi Jawa

Barat.

12. Juara Harapan 1 Lomba Kader Posyandu Tingkat Provinsi Jawa

Barat.

13. Kader Terbaik Pertama Bina Keluarga Balita (BKB) Tingkat Provinsi

Jawa Barat.

14. Juara 1 Lomba Kesatuan Gerak PKK-KB Kesehatan Tingkat Provinsi

Jawa Barat.

15. Juara 1 dan 3 Lomba Posyandu Tingkat Provinsi Jawa Barat.

16. Juara 1 Lomba Duta Mahasiswa Generasi Berencana (Genre) Tingkat


17. Juara 1 Lomba Pendamping Posyandu Tingkat Provinsi Jawa Barat.

18. Kecamatan Beji Juara 1 berturut-turut untuk Lomba Kader

Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat.

19. Kecamatan Beji Juara 1 Lomba Kader Bina Keluarga Balita (BKB)


20. Kecamatan Beji Juara 1 Lomba Kader Bina Keluarga Balita (BKB)

Tingkat Nasional.

21. Kecamatan Sukmajaya Juara 1 Lomba KB Lestari Tingkat Provinsi

Jawa Barat.

22. Kelurahan Pondok Petir Juara 1 Lomba UP2K dan PKDRT Tingkat



230

23. Kelurahan Duren Seribu Juara 1 Lomba Kesrak KB Kesehatan Tingkat


24. Juara 1 Olimpiade Kader Posyandu Tingkat Provinsi Jawa Barat.

25. Penghargaan KLA Strata Nindya.

26. Penghargaan Perwakilan Forum Anak Depok sebagai Duta Jawa

Barat.

27. Penghargaan Tunas Muda Pemimpin Indonesia.

28. Juara 1 Pelaksana Terbaik P2WKSS Kategori Kota Ramah Anak Tk.


29. Juara 1 Pembina Terbaik P2WKSS Kategori TP PKK Kota Tk. Provinsi

Jawa Barat.

BIDANG PEMERINTAHAN

1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dengan

Kategori “Prestasi Sangat Tinggi” diperoleh sebanyak 4 (empat) kali

berturut-turut sejak Tahun 2012.

2. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok

memperoleh WTP sebanyak 5 (lima) kali berturut-turut sejak Tahun

2011-2015.

3. Pada Tahun 2016 memperoleh predikat “Kepatuhan Tinggi (Zona

Hijau)” untuk penilaian kepatuhan Standar Pelayanan Publik dan

Kompetensi Penyelenggara sesuai UU No. 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik dari Ombudsman Republik Indonesia.

4. Juara Harapan Terbaik 1 dan Juara 3 secara berturut-turut untuk

kategori Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang bermutu,

akuntabel, inovatif dan kreatif (BAIK) cluster 3 tingkat Provinsi Jawa

Barat.

5. An. Endra, S.STP Juara III Kategori Eselon III PNS teladan Tingkat


6. An. Fitria Agustin Juara I Kategori fungsional Umum PNS teladan


7. An. Santi Fauziah, ST. Juara Terbaik dan Inovasi Terbaik dalam

Kompetisi Inovasi Aplikasi Manajemen SDM.

8. Peringkat 1 Penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik Penyediaan

Informasi Publik Tersedia Setiap saat Tingkat Provinsi Jawa Barat.

9. Peringkat 1 Penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik

Pembentukan dan Dukungan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Tingkat Jawa Barat.

10. Juara Umum Penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik Penerapan

Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Jawa Barat.

11. Penghargaan AMPL Award kategori Komitmen Pemerintah Daerah

dalam Mengelola Air Limbah.


231

BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

1. Anugerah Adipura

2. Penghargaan Raksa Prasada Kategori Sekolah Berbudaya

Lingkungan

3. Penghargaan Raksa Prasada Kategori Kab/Kota Penyusunan terbaik

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

(DIKPLHD)

4. Penghargaan Raksa Prasada Kategori Kab./Kota Penyusunan terbaik

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

BIDANG INVESTASI

1. Sertifikat SNI ISO 9001 : 2008 QMS Bidang Perizinan I.

2. Survelance ISO ke 3 sd. Ke 5 dan Renewal ISO Bidang Perizinan

II 9001 : 2008 QMS.

3. Sertifikat SNI ISO 9001 : 2008 QMS Bidang Perizinan II.

4. Peringkat 3 Piagam Penghargaan PDKM Pembina Perusahaan

PMA/ PMDN.

BIDANG TENAGA KERJA

1. PT. Bayer Indonesia Juara 2 Perusahaan yang mempekerjakan

tenaga kerja terbaik tingkat Provinsi Jawa Barat.

2. PT. Medifarma Laboratories Juara 3 Perusahaan terbaik yang

mempekerjakan Tenaga Kerja Perempuan Tingkat Provinsi Jabar.

BIDANG PENDIDIKAN, OLAH RAGA DAN SENI BUDAYA

1. Juara 3 Lomba Cerdas Cermat HAM untuk perwakilan kelompok

masyarakat Tingkat Provinsi Jawa Barat.

2. 14 Kelurahan mendapat penghargaan Kelurahan Sadar Hukum

Penghargaan Anubhawa Sasa Desa/Kelurahan Provinsi Jawa Barat

3. Kel. Pangkalan Jati Baru Juara 3 Lomba Kelurahan Sadar Hukum


4. SMU 2 dan SMU 1 Juara 2 Lomba Cerdas Cermat Tingkat Nasional

dalam rangka memperingati hari HAM sedunia.

5. Penghargaan Kota Peduli HAM dari Kementrian Hukum dan HAM.

6. Juara 2 GKM Tingkat Provinsi Jawa Barat.

7. Juara 1 berturut-turut Lomba Paduan Suara Korpri Tingkat Provinsi

Jawa Barat.

8. An. Gloria Hamel Juara 1 Paskibraka Tingkat Nasional.

9. An. Dwinia Emil Juara 1 Pertukaran Pemuda Antar Negara

(Jepang).


232

10. An. Salsabila Oktoria dan Dean Tri Iswanto Juara 1 Jambore

Pemuda Indonesia.

11. An. Nana Sutarna PKBM Yabim Bina Insani Juara III Tk. Provinsi

Jawa Barat Tutor Paket A.

12. An. Winda Junita, S.Pd PKBM Hiami Juara II Tutor Paket B Tk.


13. An. Octa PKBM Wiguna Juara III Tutor Paket C Tk. Provinsi Jawa

Barat.

14. An. Noormala PAUD Lazidan Juara III Pengelola PAUD Tk. Provinsi

Jawa Barat.

15. An. Maya Apriliani LKP English Firsty Juara I Guru Berprestasi Tk.


16. An. Sakinah, S,Pd TK Aisyiah 9 Kecamatan Sukmajaya Juara I Guru

Berprestasi Tk. Provinsi Jawa Barat.

17. An. Rini Haerani Dinas Pendidikan Juara I Guru Berprestasi Tk.


18. An. Dadan Abdul Kohar SMPN 1 Juara I Guru Berprestasi Tk.

Provinsi Jawa Barat dan Juara IV Tk. Nasional.

19. An. Fatimah Azzahra Nur Annisa Soleha SD Tadika Puri Juara I

Kejuaraan renang O2SN dan Juara I Tk Nasional.

20. An. Moh Zidane SDIT Rahmaiyah Juara I Kejuaraan Renang O2SN

Tk. Provinsi Jawa Barat dan Juara II Tk. Nasional.

21. An. M. Iqbal Diaz Syah putra SMP Purnama Juara I Kejuaraan

Renang O2SN Tk. Provinsi Jawa Barat dan Juara III Tk. Nasional.

22. An. Boy Nickolas Bryan Siahaan SMPN 5 Juara I Kejuaraan Karate

O2SN Tk. Provinsi Jawa Barat.

23. An. Kanaya Padma Yudewo SMPN 2 Juara I Matematika O2SN Tk.


24. An. Adelia Putri SMPIT NF Juara III matematika O2SN Tk. Provinsi

Jawa Barat.

BIDANG PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN

1. Satu-satunya di Jawa Barat Nilai 100 % SNI Pasar Mutu I dari Balai

Sertifikasi Produk Kemendag.

2. Pasar Sukatani Juara 2 Lomba Pasar Sehat Tingkat Provinsi Jawa

Barat.

3. Juara Bertahan 2 kali Stand Terbaik Pameran PKJB se-Jawa Barat.

4. Juara I Produk Terbaik Pameran PKJB se-Jawa Barat.

5. Juara 3 Etnik Pameran PKJB se-Jawa Barat.

6. Juara 2 Stand Terbaik Pameran City Expo di Jambi Tingkat Nasional.


233

E. Evaluasi Internal Terkait Kinerja Pemerintah Kota Depok

1. Evaluasi Triwulanan Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBD

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang

di danai dari APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan

secara triwulanan, berdasarkan laporan yang disampaikan oleh PD

setiap tanggal 10 per tiga bulan setelah pelaksanaan kegiatan.

Laporan ini disusun guna memenuhi amanat Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

bahwa dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan daerah, Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil

pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-

masing pimpinan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan

kewenangannya.

Buku Laporan Triwulanan Kegiatan Pembangunan Kota Depok

Tahun Anggaran 2017 ini memuat hasil pemantauan pelaksanaan

program dan kegiatan SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target,

penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi. Substansi materi

pelaporan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian

Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah

Dengan disusunnya buku ini, diharapkan dapat menjadi bahan dalam

proses pengendalian terhadap perencanaan pembangunan

daerah bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders)

pembangunan, sehingga diperoleh input bagi penyempurnaan

pelaksanaan rencana pembangunan daerah pada triwulan berikutnya.

Berdasarkan data sementara per 10 Januari 2018, rekapitulasi laporan

realisasi program dan kegiatan APBD Tahun 2017 sampai Triwulan IV

yang disampaikan oleh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan

Pemerintah Kota Depok mencapai 244 buah program, untuk total

realisasi belanja pemerintah Kota Depok sampai dengan akhir triwulan


234

Urusan Wajib

URUSAN PILIHAN

PENUNJANGURUSANPEMERINTAHANPENDUKUNGURUSANPEMERINTAHAN

IV tahun 2017 sebesar Rp. 2.573.102.150.625,00 atau 79,51% dari

jumlah anggaran Rp. 3.236.288.845.611,28 dengan rincian realisasi

Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 853.185.722.225,00 atau 69,68%

dari anggaran Rp. 1.224.411.196.762,48 dan realisasi Belanja

Langsung sebesar Rp. 1.719.916.428.400,00 atau 85,49% dari

anggaran Rp. 2.011.877.648.848,80. Berikut ini tabel realisasi

penyerapan Belanja sampai dengan triwulan IV Tahun 2017.

Komposisi alokasi anggaran Belanja Langsung APBD TA. 2017

sampai Triwulan IV menurut Urusan Wajib sebesar 89% (Rp. 1.79

Triliun), Urusan Pilihan sebesar 1.47% (Rp. 29,65 milyar)

,Penunjang Urusan Pemerintahan sebesar 1.89%

(Rp. 38 milyar), Pendukung Urusan Pemerintahan 5.46% (Rp 109, 94

milyar), Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik 0.21% (Rp. 4,18 milyar)

dan Urusan Kewilayahan 1.96% (Rp. 39,469 milyar).

Tabel 3.37 Anggaran Per Urusan

Urusan Anggaran Persen

Urusan Wajib 1,790,615,371,558.80 89.00%

Urusan Pilihan 29,655,884,700.00 1.47%

Penunjang Urusan Pemerintahan 38,003,881,636.00 1.89%

Pendukung Urusan Pemerintahan 109,943,704,229.00 5.46%

Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik 4,188,899,800.00 0.21%

Urusan Kewilayahan 39,469,906,925.00 1.96%

2,011,877,648,848.80


235

Grafik 3.2.

Grafik Realisasi Anggaran s/d Triwulan IV Tahun 2017

99.4%

96.2%

95.8%

94.6%

94.4%

94.4%

94.4%

94.0%

93.9%

93.5%

92.9%

93.1%

91.7%

91.2%

90.9%

90.7%

90.7%

90.3%

89.2%

89.8%

89.1%

89.1%

89.1%

88.1%

88.0%

87.1%

86.7%

86.5%

86.4%

86.3%

85.7%

85.6%

85.2%

84.0%

81.8%

82.8%

72.5%

68.0%

KECAMATAN SUKMAJAYA

KECAMATAN BEJI

KECAMATAN PANCORAN MAS

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DINAS PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN…

KECAMATAN CILODONG

KECAMATAN CIMANGGIS

KECAMATAN CIPAYUNG

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN…

DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN…

DINAS TENAGA KERJA

KECAMATAN SAWANGAN

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

DINAS SOSIAL

DINAS PENDIDIKAN

SEKRETARIAT DPRD

KECAMATAN LIMO

DINAS KESEHATAN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

SEKRETARIAT DAERAH

DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN…

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KECAMATAN BOJONG SARI

DINAS PERHUBUNGAN

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

KECAMATAN CINERE

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN…

KECAMATAN TAPOS

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN…

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN…

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BADAN KEUANGAN DAERAH

INSPEKTORAT DAERAH

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN…

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)1

23

45

67

89

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38


236

2. Evaluasi Triwulanan Hasil Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2017

Untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan

pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah,

berdasarkan pasal 43 sampai dengan pasal 45 Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah serta sesuai dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2017,

evaluasi hasil RKPD Tahun 2017 dilakukan setiap triwulan

oleh Kepala Bappeda dengan menggunakan hasil evaluasi Renja

Perangkat Daerah Tahun 2017.

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan tahunan daerah

lingkup kota mencakup evaluasi terhadap hasil Renja PD Kota

yang dilaksanakan oleh PD setiap triwulan dalam tahun anggaran

berkenaan dan evaluasi terhadap hasil RKPD lingkup Kota yang

dilaksanakan oleh Kepala Bapppeda setiap triwulan dengan

menggunakan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah kota.

Sehubungan dengan itu, PD di lingkungan Pemerintah Kota Depok,

telah menyampaikan hasil evaluasi Renja PD Tahun 2017 secara

triwulanan. Dalam rangka meningkatkan keberhasilan pelaksanaan

pembangunan, dilakukan pengendalian dan evaluasi hasil

pelaksanaan RKPD untuk menjamin konsistensi, mengukur capaian

kinerja, serta mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang

dihadapi dalam pelaksanaan RKPD, mengingat keberhasilan

pencapaian sasaran RPJMD tergantung pada keberhasilan

pelaksanaan RKPD.

Ruang lingkup kegiatan pengendalian dan evaluasi hasil

pelaksanaan rencana pembangunan ini adalah kesesuaian

dokumen perencanaan dan penggaran yang meliputi RKPD dan

APBD. Kegiatan yang dilakukan adalah untuk melihat

konsistensi RKPD dan APBD, meliputi kesesuaian

program/kegiatan, indikator, target, dan pagu anggaran.

Pada tahap selanjutnya, untuk mengukur pencapaian kinerja

RPJMD dan RKPD, dilakukan hasil evaluasi RKPD berdasarkan hasil

evaluasi Renja PD.


237

Substansi materi Objek Evaluasi Hasil RKPD meliputi :

1. Kebijakan pembangunan RPJMD dan kebijakan tahunan daerah

yang telah ditetapkan, meliputi program dan kegiatan.

2. Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) berdasarkan indikator kinerja, yaitu ukuran

kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat

pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang

dapat dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk

menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahapan

perencanaan, tahap pelaksanan maupun tahap setelah kegiatan

selesai.

Permasalahan Evaluasi Hasil RKPD meliputi :

1. Ada beberapa kegiatan yang belum dapat disampaikan hasil

pelaksanaan atau serapan anggaran karena belum diverifikasi

oleh Badan Keuangan Daerah khususnya kegiatan yang

anggarannya bersumber dari Pusat.

2. Tidak selesainya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang

terkendala dalam proses lelang, baik itu gagal lelang,

ketersediaan barang pada e-katalog maupun aturan pelaksanaan

lelang sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

3. Kendala teknis pada pelaksanaan kegiatan masih menjadi faktor

penghambat dalam pelaksanaan, seperti belum adanya titik lokasi

serta syarat administrasi yang sah sehingga tidak dapat

terlaksana.

4. Perencanaan yang tidak matang, sehingga kegiatan tidak dapat

dilaksanakan hingga akhir tahun 2017 karena waktu pelaksanaan

pekerjaan yang tidak mencukupi.

5. Keterlambatan penerbitan aturan juklak dan juknis sebagai dasar

dan pedoman dalam pelaksanaan di beberapa kegiatan .

6. Kurangnya perencanaan yang baik dari sisi anggaran maupun

teknik pelaksanaan pekerjaan sehingga kegiatan tidak dapat

dilaksanakan atau mengalami perubahan jadwal pelaksanaan.

7. Kurangnya koordinasi antara organisasi sehingga menjadi

hambatan pada proses pelaporan pelaksanaan program dan

kegiatan baik yang bersumber dari APBD, Provinsi maupun Pusat.

8. Adanya beberapa Peraturan Pemerintah yang bertolak belakang

dengan pelaksanaan kegiatan, serta belum adanya MOU dengan

pihak terkait sehingga beberapa kegiatan pada urusan

pertanahan tidak dapat terselesaikan.


238

9. Pelaksanaan perencanaan dilakukan pada tahun yang sama

dengan pekerjaan fisik sehingga jadwal lelang pekerjaan fisik

menunggu hasil perencanaan.

10. Pergantian Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang dilakukan di

tengah berjalannya satu kegiatan.

11. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang kurang

mempuni, baik segi kuantitas maupun kualitas pada Organisasi

Perangkat Daerah (OPD).

Rekomendasi hasil Evaluasi terhadap hasil RKPD Kota Depok

Tahun 2017 :

1. Perlunya dilakukan review terhadap perencanaan program dan

kegiatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar dapat

mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi sebagai early

warning pada pelaksanaan pembangunan serta menjadi bahan

pertimbangan untuk penyusunan perencanaan yang akan datang.

2. Perlunya peningkatan kuantitas serta kualitas SDM pada seluruh

Organisasi Perangkat Daerah agar proses pelaksanaan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah di tahun 2017 dapat terlaksana dengan

baik.

3. Perlunya peningkatan komitmen bagi para penanggung jawab

kegiatan dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam

meningkatkan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan

kegiatan agar tepat sasaran, tepat waktu, dan tertib administrasi

pelaporan.

4. Percepatan proses pengadaan barang dan jasa serta ketersediaan

pada pengadaan barang dalam daftar e-katalog agar proses

pengadaan dapat berjalan tepat waktu epektif dan efisien.

5. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pejabat yang

terkait agar dapat melakukan konsultasi dan koordinasi secara

proaktif terkait perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan.

6. Perlunya sosialisasi dan koordinasi yang baik dengan masyarakat

atau stakeholder agar tidak terjadi hambatan dalam proses

pelaksanaan program dan kegiatan khususnya dalam proses

pelaksanaan lelang atau pengadaan barang dan jasa.

7. Untuk tahun 2017 diharapkan agar semua capaian target dan

sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan dalam

RKPD dan Renja dapat dilaksanakan dengan konsisten baik dari

jadwal pelaksanaan maupun capaian yang telah ditetapkan.


239

8. Agar kiranya dapat dilakukan koreksi dan penyesuaian atas

permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan program/kegiatan

sampai dengan Triwulan IV ini pada dokumen perencanaan RKPD

tahun yang akan datang.

3. Realisasi Anggaran

Dalam Tahun Anggaran 2017 Belanja Daerah dianggarkan sebesar

Rp 3.236.288.845.611,28 dan dapat direalisasikan sebesar

Rp 2.671.085.983.540,52 atau 82,54 %. Apabila dibandingkan

dengan realisasi belanja daerah pada tahun 2016 sebesar Rp

2.755.256.803.566,27 maka realisasi belanja daerah pada tahun

2017 mengalami penurunan sebesar 3,15 %. Belanja Daerah

dimaksud dipergunakan untuk:

a. Belanja Tidak Langsung

Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran

2017 sebesar Rp 1.224.411.196.762,48 dan direalisasikan

sebesar Rp 909.563.942.578,00 atau 74,29 %

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung dianggarkan sebesar 2.011.877.648.848,80

dan dapat direalisasikan sebesar Rp 1.761.522.040.962,52

atau 87,56 %, yang digunakan untuk pelaksanaan program

dan kegiatan.

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 21

sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam

Perjanjian Kinerja Tahun 2017, maka besaran alokasi dan

realisasi belanja untuk setiap indikator sasaran strategis

disajikan sebagai berikut :


240

Tabel 3.38

Alokasi dan Realisasi Belanja Sasaran Strategis

No

Sasaran Strategis

Anggaran

Realisasi Keuangan

Capaian

(%)

Alokasi

1.

Meningkatnya standar

pelayanan publik

232.759.613.681,00

214.860.282.202,00

92,31%

11,57 %

2


manajemen

pemerintah yang

akuntabel

369.984.683.118,80

333.686.059.622,00

90,19%

18,39 %

3

Terwujudnya proses


cepat, tepat, dan

transparan.

40.252.848.550,00 35.323.152.378,00 87,53% 2,00 %

4. Meningkatnya akses

layanan pendidikan

278.484.262.616,00

261.486.021.777,00

93,90%

13,84 %

5.

Meningkatnya

pengetahuan

masyarakat dan

kualitas pelayanan

pendidikan

14.788.549.800,00

13.240.808.166,00

89,53%

0,74 %

6.

Terwujudnya kawasan

pendidikan tinggi,

pusat riset inovasi

nasional, international

dan sebagai pusat

inkubator pemerintah

daerah.

154.125.000,00

149.663.000,00

97,10%

0,01 %


241

7.

Berkembangnya

potensi pemuda

kreatif berbasis

komunitas

1.463.629.500,00 1.309.222.560,00 89,45% 0,07 %

8.

Berkembangnya dan

meningkatnya

prestasi olahraga,

seni dan budaya.

6.562.294.200,00 6.269.042.860,00 95,53% 0,33 %

9.

Terwujudnya

pelayanan kesehatan

yang berkualitas


city

291.044.779.204,00 207.539.931.508,00 71,31% 14,47 %

10. Tercapainya jaminan

kesehatan universal 45.155.364.000,00 43.962.576.317,00 97,36% 2,24 %

11.


kehidupan keluarga

dan kesejahteraan

sosial masyarakat.

19.717.854.700,00 18.325.845.023,00 92,94% 0,98 %

12.

Meningkatnya

kapasitas usaha

mikro, kecil dan

menengah (UMKM)

4.673.251.500,00 4.278.988.700,00 91,56% 0,23 %

13.

Terbangunnya pusat

– pusat pertumbuhan

ekonomi kota dan

pengembangan

cluster ekonomi

kreatif

10.376.095.700,00 8.599.039.096,00 82,87% 0,52 %


242

14.


pelayanan perijinan

usaha dan investasi

melalui pelayanan

yang cepat dan

transparan

2.624.839.800,00 1.971.526.259,00 75,11% 0,13 %

15.

Meningkatnya

partisipasi penduduk

usia kerja pada sektor

jasa, niaga dan

ekonomi kreatif

5.847.539.400,00 5.525.865.670,00 94,50% 0,29 %

16.

Meningkatnya

pertumbuhan

wirausaha baru dan

penyediaan fasilitas

permodalan kerja

yang fleksibel dan

terjangkau.

1.793.141.000,00 1.668.304.700,00 93,04% 0,09 %

17.

Meningkatnya peran

koperasi dalam

pengembangan

ekonomi masyarakat.

3.607.230.100,00 3.043.187.131,00 84,36% 0,18 %

18.

Meningkatnya

perekonomian dan

perluasan

pengembangan

ekonomi wilayah

daerah berbasis

pemanfaatan potensi

lokal.

18.970.263.800,00 17.128.613.650,00 90,29% 0,94 %

19.

Meningkatnya

kapasitas fiskal

daerah.

2.288.681.400,00 1.796.357.804,00 78,49% 0,11 %


243

20.

Meningkatnya

penerapan teknologi

dan inovasi dalam

pengembangan

ekonomi hijau dan

ekonomi kreatif untuk

meningkatkan nilai

tambah dan daya

saing ekonomi lokal.

- - - -

21.

Meningkatnya sinergi

pembiayaan pusat,

propinsi dan daerah.

- - - -

22.


dan kuantitas jalan,

baik jalan arteri

maupun kolektor.

92.148.570.200,00 64.936.434.997,00 70,47% 4,58 %

23.

Terciptanya sistem

transportasi yang

terintegrasi dengan

wilayah jabodetabek

dan sistem angkutan

kota yang aman,

nyaman dan

terjangkau.

59.248.572.900,00 54.865.009.794,00 92,60% 2,94 %

24.

Meningkatnya

ketersediaan ruang

terbuka hijau

31.394.530.730,00 26.668.871.552.,00 84,95% 1,56 %

25.

Terwujudnya

perencanaan,

pemanfaatan dan

pengendalian tata

ruang yang konsisten.

1.699.977.000,00 1.451.621.000,00 85,39% 0,08 %

26. Meningkatnya

pengendalian banjir 52.959.233.000,00 47.048.921.130,00 88,84% 2,63 %


244

27.

Meningkatnya

keberlanjutan dan


memenuhi kebutuhan

masyarakat

83.393.066.715,00 77.195.641.517,00 92,57% 4,15 %

28.

Tertatanya

permukiman dan

kawasan permukiman

kumuh perkotaan

192.467.023.000,00 172.770.320.989,52 89,77% 9,6 %

29,

Meningkatnya

ketersediaan

perumahaan bagi

masyarakat

berpenghasilan

rendah yang

terintegrasi dengan

infrastruktur sosial,

ekonomi dan

keberagamaan

2.616.788.320,00 1.976.339.438,00 75,53% 0,13 %

30.

Terwujudnya depok

sebagai kota bersih

(Zero Waste City).

104.215.601.464,00 95.004.467.454,00 91,16% 5,18 %

31.

Terwujudnya

pengelolaan limbah

domestik secara

terpadu dan ramah

lingkungan.

8.250.000.000,00 8.221.980.000,00 99,66% 0,41 %


lingkungan hidup 8.434.899.200,00 7.789.416.724,00 92,35% 0,42 %

33.


kehidupan

keberagamaan rumah

tangga, sekolah dan

masyarakat.

7.226.918.650,00 6.880.557.950,00 95,21% 0,36 %


245

34.

Meningkatnya

keharmonisan dan

kohesi sosial di

masyarakat yang

dicirikan dengan

semangat gotong

royong dan toleransi.

12.632.849.800,00 12.337.790.800,00 97,66% 0,63 %

35.

Meningkatnya

pelayanan sosial

keagamaan di

masyarakat.

220.148.000,00 193.890.500,00 88,07% 0,01 %

36.

Meningkatnya rasa

kebanggaan akan

Indonesia dan

semangat bela

Negara dalam

menjaga keutuhan

NKRI.

3.825.279.000,00 3.527.596.718,00 92,22% 0,19 %

37.

Tumbuhnya

kemampuan

kepemimpinan dan

kepeloporan

dikalangan pelajar,

mahasiswa dan

pemuda dengan

melibatkan institusi

pendidikan dan

organisasi

kepemudaan.

595.143.800,00 579.691.976,00 97,40% 0,03 %

GRAND TOTAL 2.011.877.648.848,80 1.761.522.040.962,52 87,56 % 100 %

Berikut disajikan perbandingan rata-rata capaian kinerja sasaran

terhaddap tingkar realisasi keuangan untuk setiap sasaran untuk

menggambarkan tingkat efektifitas anggaran terhadap capaian Kinerja

Sasaran Strategis yang direalisasikan pada tahun 2017 sebagaimana

tabel berikut :


246

Tabel 3.39

Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Tahun 2017

No. Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Sasaran

Strategis

Rata rata

Capaian

Kinerja

Sasaran

Realisasi

Anggaran

Capaian

Keuangan

MISI 1 5 583.778.494.202,00 90,79 %

1. Meningkatnya

standar pelayanan

publik

1 100% 214.860.282.202,00

92,31%

2 Meningkatnya

kualitas manajemen

pemerintah yang

akuntabel

3 100% 333.686.059.622,00

90,19%

3 Terwujudnya proses

pelayanan publik

yang cepat, tepat,

dan transparan.

1 100% 35.323.152.378,00 87,53%

MISI 2 27 552.283.111.211,00 84,01 %


layanan pendidikan

4 106.19% 261.486.021.777,00

93,90%

5. Meningkatnya

pengetahuan

masyarakat dan

kualitas pelayanan

pendidikan

7 107.59% 13.240.808.166,00

89,53%

6. Terwujudnya

kawasan pendidikan

tinggi, pusat riset

inovasi nasional,

international dan

sebagai pusat

inkubator

pemerintah daerah.

1 100% 149.663.000,00

97,10%


247

7. Berkembangnya

potensi pemuda

kreatif berbasis

komunitas

1 122.40% 1.309.222.560,00 89,45%


meningkatnya

prestasi olahraga,

seni dan budaya.

2 82.5% 6.269.042.860,00 95,53%

9. Terwujudnya

pelayanan kesehatan

yang berkualitas

menuju smart

healthy city

4 84.28% 207.539.931.508,00 71,31%


kesehatan universal

1 87.72% 43.962.576.317,00 97,36%

11. Meningkatnya

kualitas kehidupan

keluarga dan


masyarakat.

7 95.86% 18.325.845.023,00 92,94%

MISI 3 19 44.011.883.010,00 87,71 %

12. Meningkatnya

kapasitas usaha

mikro, kecil dan

menengah (UMKM)

1 100.16% 4.278.988.700,00 91,56%

13. Terbangunnya pusat

– pusat

pertumbuhan

ekonomi kota dan

pengembangan

cluster ekonomi

kreatif

3 91% 8.599.039.096,00 82,87%

14. Meningkatnya

kualitas pelayanan

perijinan usaha dan

investasi melalui

pelayanan yang

cepat dan

transparan

2 75.96% 1.971.526.259,00 75,11%


248

15. Meningkatnya


usia kerja pada

sektor jasa, niaga

dan ekonomi kreatif

1 108% 5.525.865.670,00 94,50%

16. Meningkatnya

pertumbuhan

wirausaha baru dan


permodalan kerja

yang fleksibel dan

terjangkau.

2 96.49% 1.668.304.700,00 93,04%

17. Meningkatnya peran

koperasi dalam

pengembangan

ekonomi

masyarakat.

3 23.87% 3.043.187.131,00 84,36%

18. Meningkatnya

perekonomian dan

perluasan

pengembangan

ekonomi wilayah

daerah berbasis

pemanfaatan potensi

lokal.

4 91.8% 17.128.613.650,00 90,29%

19. Meningkatnya

kapasitas fiskal

daerah.

1 117.65% 1.796.357.804,00 78,49%

20. Meningkatnya

penerapan teknologi

dan inovasi dalam

pengembangan

ekonomi hijau dan

ekonomi kreatif

untuk meningkatkan

nilai tambah dan

daya saing ekonomi

lokal.

1 - - -


pembiayaan pusat,


1 100% - -

MISI 4 19 557.929.024.595,52 87,61 %


249

22. Meningkatnya

kualitas dan

kuantitas jalan, baik

jalan arteri maupun

kolektor.

2 99.12% 64.936.434.997,00 70,47%


transportasi yang

terintegrasi dengan

wilayah jabodetabek

dan sistem angkutan

kota yang aman,

nyaman dan

terjangkau.

3 79.95% 54.865.009.794,00 92,60%

23. Meningkatnya

ketersediaan ruang

terbuka hijau

2 102% 26.668.871.552.,00 84,95%

24. Terwujudnya

perencanaan,

pemanfaatan dan

pengendalian tata

ruang yang

konsisten.

1 100% 1.451.621.000,00 85,39%

25. Meningkatnya

pengendalian banjir

1 111% 47.048.921.130,00 88,84%

26. Meningkatnya

keberlanjutan dan

ketersediaan air

untuk memenuhi

kebutuhan

masyarakat

3 104.5% 77.195.641.517,00 92,57%

27. Tertatanya

permukiman dan

kawasan

permukiman kumuh

perkotaan

1 100% 172.770.320.989,52 89,77%

28, Meningkatnya

ketersediaan

perumahaan bagi

masyarakat

berpenghasilan

rendah yang

terintegrasi dengan


ekonomi dan

1 100% 1.976.339.438,00 75,53%


250

keberagamaan


sebagai kota bersih

(Zero Waste City).

2 59.83% 95.004.467.454,00 91,16%

30. Terwujudnya

pengelolaan limbah

domestik secara

terpadu dan ramah

lingkungan.

2 100% 8.221.980.000,00 99,66%

31. Meningkatnya

kualitas lingkungan

hidup

1 66.65% 7.789.416.724,00 92,35%

MISI 5 8 23.519.527.944,00 96,00 %

32. Meningkatnya

kualitas kehidupan

keberagamaan

rumah tangga,

sekolah dan

masyarakat.

1 100% 6.880.557.950,00 95,21%

33. Meningkatnya

keharmonisan dan

kohesi sosial di

masyarakat yang

dicirikan dengan

semangat gotong


3 100% 12.337.790.800,00 97,66%

34. Meningkatnya

pelayanan sosial

keagamaan di

masyarakat.

1 100% 193.890.500,00 88,07%


251

35. Meningkatnya rasa

kebanggaan akan

Indonesia dan

semangat bela

Negara dalam

menjaga keutuhan

NKRI.

2 100% 3.527.596.718,00 92,22%

36. Tumbuhnya

kemampuan

kepemimpinan dan

kepeloporan

dikalangan pelajar,

mahasiswa dan

pemuda dengan


pendidikan dan

organisasi

kepemudaan.

1 97% 579.691.976,00 97,40%

JUMLAH 86

1.761.522.040.962,52 87,56 %

Apabila dilakukan perbandingan antara tingkat capaian kinerja dan

tingkat capaian realisasi keuangan untuk setiap sasaran strategis

sebagaimana disajikan pada table 3.48, maka dapat diperoleh

gambaran terkait dengan efisiensi anggaran untuk pencapaian

kinerja sasaran.


252

Tabel 3.40

Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No. Sasaran Strategis Indikator

Kinerja

Sasaran

Strategis

Rata rata

Capaian

Kinerja

Sasaran

Capaian

Keuangan

Tingkat

Efisiensi

MISI 1 5 90,79 %

1. Meningkatnya standar

pelayanan publik

1 100% 92,31%

Efisiensi

2 Meningkatnya kualitas

manajemen

pemerintah yang

akuntabel

3 100% 90,19%

Efisiensi

3 Terwujudnya proses


cepat, tepat, dan

transparan.

1 100% 87,53% Efisiensi

MISI 2 27 84,01 %


layanan pendidikan

4 106.19% 93,90%

Tidak

Efesiensi

5. Meningkatnya

pengetahuan

masyarakat dan

kualitas pelayanan

pendidikan

7 107.59% 89,53%

Efisiensi

6. Terwujudnya kawasan

pendidikan tinggi,

pusat riset inovasi

nasional, international

dan sebagai pusat

inkubator pemerintah

daerah.

1 100% 97,10%

Efisiensi


253

7. Berkembangnya

potensi pemuda

kreatif berbasis

komunitas

1 122.40% 89,45% Efisiensi


meningkatnya prestasi

olahraga, seni dan

budaya.

2 82.5% 95,53% Tidak

Efesiensi

9. Terwujudnya

pelayanan kesehatan

yang berkualitas


city

4 84.28% 71,31% Tidak

Efesiensi


kesehatan universal

1 87.72% 97,36% Tidak

Efesiensi


kehidupan keluarga

dan kesejahteraan

sosial masyarakat.

7 95.86% 92,94% Tidak

Efesiensi

MISI 3 19 87,71 %

12. Meningkatnya

kapasitas usaha

mikro, kecil dan

menengah (UMKM)

1 100.16% 91,56% Efisiensi

13. Terbangunnya pusat –

pusat pertumbuhan

ekonomi kota dan

pengembangan

cluster ekonomi

kreatif

3 91% 82,87% Tidak

Efesiensi


pelayanan perijinan

usaha dan investasi

melalui pelayanan

yang cepat dan

transparan

2 75.96% 75,11% Tidak

Efesiensi


254

15. Meningkatnya


usia kerja pada sektor

jasa, niaga dan

ekonomi kreatif

1 108% 94,50% Efisiensi

16. Meningkatnya

pertumbuhan

wirausaha baru dan


permodalan kerja

yang fleksibel dan

terjangkau.

2 96.49% 93,04% Tidak

Efesiensi

17. Meningkatnya peran

koperasi dalam

pengembangan

ekonomi masyarakat.

3 23.87% 84,36% Tidak

Efesiensi

18. Meningkatnya

perekonomian dan

perluasan

pengembangan

ekonomi wilayah

daerah berbasis

pemanfaatan potensi

lokal.

4 97.8% 90,29% Tidak

Efesiensi

19. Meningkatnya

kapasitas fiskal

daerah.

1 117.65% 78,49% Efisiensi

20. Meningkatnya

penerapan teknologi

dan in nnnnnovasi

dalam pengembangan

ekonomi hijau dan

ekonomi kreatif untuk

meningkatkan nilai

tambah dan daya

saing ekonomi lokal.

1 - - -


255


pembiayaan pusat,


1 100% - Efisiensi

MISI 4 19 87,61 %


dan kuantitas jalan,

baik jalan arteri

maupun kolektor.

2 99.12% 70,47% Efisiensi


transportasi yang

terintegrasi dengan

wilayah jabodetabek

dan sistem angkutan

kota yang aman,

nyaman dan

terjangkau.

3 99.67% 92,60% Tidak

Efesiensi

23. Meningkatnya

ketersediaan ruang

terbuka hijau

2 102% 84,95% Efisiensi

24. Terwujudnya

perencanaan,

pemanfaatan dan

pengendalian tata

ruang yang konsisten.

1 100% 85,39% Efisiensi

25. Meningkatnya

pengendalian banjir

1 111% 88,84% Efisiensi

26. Meningkatnya

keberlanjutan dan


memenuhi kebutuhan

masyarakat

3 104.5% 92,57% Efisiensi

27. Tertatanya

permukiman dan

kawasan permukiman

kumuh perkotaan

1 100% 89,77% Efisiensi


256

28, Meningkatnya

ketersediaan

perumahaan bagi

masyarakat

berpenghasilan

rendah yang

terintegrasi dengan


ekonomi dan

keberagamaan

1 100% 75,53% Efisiensi


sebagai kota bersih

(Zero Waste City).

2 59.83% 91,16% Tidak

Efesiensi

30. Terwujudnya

pengelolaan limbah

domestik secara

terpadu dan ramah

lingkungan.

2 100% 99,66% Efisiensi


lingkungan hidup

1 66.65% 92,35% Tidak

Efesiensi

MISI 5 8 96,00 %


kehidupan

keberagamaan rumah

tangga, sekolah dan

masyarakat.

1 100% 95,21% Efisiensi

33. Meningkatnya

keharmonisan dan

kohesi sosial di

masyarakat yang

dicirikan dengan

semangat gotong


3 100% 97,66% Efisiensi


257

34. Meningkatnya

pelayanan sosial

keagamaan di

masyarakat.

1 100% 88,07% Efisiensi

35. Meningkatnya rasa

kebanggaan akan

Indonesia dan

semangat bela Negara

dalam menjaga

keutuhan NKRI.

2 100% 92,22% Efisiensi

36. Tumbuhnya

kemampuan

kepemimpinan dan

kepeloporan

dikalangan pelajar,

mahasiswa dan

pemuda dengan


pendidikan dan

organisasi

kepemudaan.

1 97% 97,40% Tidak

Efesiensi

JUMLAH 86

87,56 %


258

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Depok Tahun

2017 merupakan bentuk pertanggungjawaban

tahun kedua atas pencapaian tujuan dan sasaran

strategis RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021,

dalam upaya mewujudkan Visi Kota Depok periode

2016–2021 :

Terwujudnya Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius

Melalui Laporan Kinerja Tahun 2017 ini, disajikan informasi atas berbagai upaya

pelaksanaan pembangunan Kota Depok yang telah dilakukan dan hasilnya dapat

dilihat dari tingkat capaian atas indikator target tujuan dan sasaran strategis. Selain

itu, diinfomasikan pula anggaran dan realisasi yang disediakan untuk

mendukung pencapaian masing-masing sasaran strategis, keberhasilan dan atau

kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/kendala yang

dijumpai dalam pelaksanaan maupun upaya pemecahan masalah yang akan

dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat

tercapai sesuai yang direncanakan.

Hasil pengukuran terhadap 21 sasaran yang mencakup 36 Indikator Kinerja Utama

yang telah ditetapkan pada tahun 2017, menunjukkan sebanyak 25 indikator

(69,44%) mencapai atau melampaui target, sebanyak 3 indikator

(8,33%) tidak mencapai target tetapi meningkat (lebih baik)

dibandingkan dengan tahun lalu, sebanyak 8 indikator (22,22%) tidak

mencapai target, dan 1 indikator (2,08%) tidak diukur karena target tidak

ditetapkan.

BAB IV

Pe

nu

tup


259

GAMBAR 4.1

Hasil Indikator Kinerja Utama Pemerintah


Dari sisi skala intensitas ketercapaian Indikator Kinerja Utama, menunjukkan sebanyak

25 indikator (69%) dalam skala nilai Sangat Tinggi, 9 indikator (25%) dalam skala

nilai Tinggi; dan 1 indikator (3%) dalam skala nilai Rendah, dan 1 indikator (3%)

tidak diukur karena target tidak ditetapkan.

GAMBAR 4.1

Hasil Indikator Kinerja Utama Pemerintah


Dengan demikian masih terdapat beberapa indikator kinerja yang capaiannya belum

seperti yang diharapkan, sehingga menjadi bahan evaluasi yang perlu menjadi

perhatian untuk perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya

agar lebih produktif, efektif dan efisien.

Mencapai Target /

Melampaui Target

; 25 Indikator ; …

Tidak Mencapai

Target namun

Meningkat dibandingk…

Tidak Mencapai

Target; 8 Indikator

; 22,22%

Tidak Diukur; 1 Indikator

; 2,08%

Sangat Tinggi; 25 Indikator

; 69%

Tinggi; 9 Indikator

;25%

Rendah; 1 Indikator ;

3%

Tidak Diukur; 1 Indikator ;

3%


260

Dalam pelaksanaan upaya pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kota

Depok tersebut, didukung pula dengan adanya alokasi anggaran belanja langsung

dalam APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 3.236.288.845.611,28

dengan realisasi sebesar Rp. 2.755.256.803.566,27 atau 82,54%, yang digunakan untuk

pelaksanaan program dan kegiatan.

Permasalahan dan hambatan yang ditemui dalam pencapaian kinerja

Pemerintah Kota Depok tahun 2017 antara lain rendahnya kapasitas kemampuan

keuangan daerah belum dapat membiayai seluruh program dan kegiatan

sebagaimana yang terutama dalam dokumen perencanaan menyebabkan pencapaian

target kinerja tidak optimal terutama untuk Target Kinerja yg memerlukan proses

yang panjang sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan

menyebabkan perlu ada inovasi dalam pembiayaan dan fokus dalam perencanaan.

Inovasi telah dilaksanakan diantaranya adalah dalam peningkatan Pendapatan Asli

Daerah dengan pembuatan sistem Pendapatan Asli Daerah, kerja sama dengan

beberapa toko modern untuk pembayaran pajak, sedangkan dalam perencanaan dan

penganggaran melalui integrasi antara rkpd online dengan sipkd dan sistem evaluasi

sehingga ada sinkronisasi Antara dokumen perencanaan dan penganggaran.

Dengan demikian fokus penganggaran akan konsisten dengan perencanaan sehingga

akan terwujud money follow program prioritas sesuai dengan dokumen perencanaan

yang sudah ditetapkan dan value for money untuk meningkatkan efektifitas

pembiayaan dan pencapaian Target kinerja Perangkat Daerah.

Tahun 2017 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kota Depok 2016–2021,

dan sebagai bentuk kesinambungan, maka penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan daerah diarahkan pada 5 (lima) pilar, yakni : Meningkatkan kualitas

pelayanan publik yang profesional dan transparan, Mengembangkan sumber daya

manusia yang kreatif dan berdaya saing, Mengembangkan ekonomi yang mandiri,

kokoh dan berkeadilan, Membangun infrastruktur dan ruang publik yang merata,

berwawasan lingkungan dan ramah keluarga, Meningkatkan kesadaran masyarakat

dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama

serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara.

Beberapa upaya Pemerintah Kota Depok untuk mendorong optimalisasi peningkatan

kinerja ke depan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan reviu indikator kinerja utama sebagai tindak lanjut hasil

evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam rangka mendorong

terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil, sehingga

terdapat penyempurnaan dan penyesuaian terhadap beberapa sasaran dan


261

indikator kinerja utama yang ada dalam RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021,

yang semula berjumlah 21sasaran menjadi 15 sasaran, dan indikator kinerja

sasaran yang semula sebanyak 36 indikator kinerja menjadi 26 indikator

kinerja, yang kemudian ditetapkan dalam Keputusan Walikota Depok Nomor

821.29/67/Kpts/Ortala/Huk/2018 Tanggal 15 Januari 2018 tentang Penetapan

Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kota Depok Tahun 2016 – 2021 untuk Tahun 2019 – 2021.

2. Pengembangan teknologi informasi dalam mengimplementasikan SAKIP;

3. Pelaksanaan pendampingan penyusunan Laporan Kinerja SKPD dengan

narasumber dari BPKB Perwakilan Provinsi Jawa Barat;

4. Mendorong adanya SOP Pengumpulan Data Kinerja dan Laporan Kinerja pada

setiap SKPD dan juga Tim Pengumpulan Data Kinerja dan Tim Panyusun

Laporan Kinerja pada setiap SKPD;

5. Tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja

instansi

Pemerintah Kota Depok Tahun 2017 a. Dari sisi Perencanaan Kinerja, dilakukan penyempurnaan dan

penyesuaian terhadap beberapa sasaran dan indikator kinerja utama, reviu

Renstra SKPD agar dapat memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik, dan

seluruh Indikator sasaran dan target kinerjanya memenuhi kriteria indikator

dan target yang sesuai dan selaras, penyusunan perjanjian kinerja

berjenjang, penyusunan rencana aksi kinerja, serta publikasi dokumen

SAKIP pada website resmi Pemerintah Daerah;

b. Dari sisi Pengukuran Kinerja, dilakukan pengukuran kinerja

berjenjang, monitoring rencana aksi kinerja secara berkala sehingga

menjadi salah satu perangkat pengendalian upaya pencapaian kinerja,

pemantauan kinerja secara berjenjang sehingga tersedia bahan dasar

pemberian reward and punishment serta dimanfaatkan sampai tingkat eselon

III dan IV. Rencana aksi atas kinerja agar dimonitor pencapaiannya secara

berkala serta dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan;

c. Dari sisi Pelaporan Kinerja, penyusunan Laporan Kinerja SKPD

menyajikan realisasi sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka

menengah dan menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan

sumber daya, menyajikan pemanfaatan hasil evaluasi kinerja menjadi

umpan balik terhadap perbaikan kinerja, serta laporan kinerja diupload ke

dalam website;

d. Dari sisi Evaluasi Kinerja, Hasil evaluasi SAKIP terhadap SKPD yang

dilakukan oleh Inspektorat Kota Depok menjadi rekomendasi yang

ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan, perbaikan penerapan menejemen

kinerja dan mengukur keberhasilan SKPD;


262

e. Dari sisi Capaian Kinerja, penyajian capaian kinerja dalam Laporan Kinerja

dapat menginformasikan informasi yang menggambarkan hasil (outcome) yang

dicapai;

f. Dari Kapasitas SDM, melaksanakan Bimbingan Teknis dan Asistensi

penyusunan Laporan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk

meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen

kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan

akuntabel.

Demikian Laporan Kinerja Pemerintah Kota Depok Tahun 2017 ini. Semoga

Laporan Kinerja Tahun 2017 ini dapat memberikan manfaat dan informasi atas

pencapaian kinerja Pemerintah Kota Depok. Dukungan dan kerja sama yang

berkelanjutan dari seluruh stakeholders sangat diharapkan demi peningkatan

kinerja Kota Depok di masa mendatang dalam upaya Mewujudkan Kota Depok

yang Unggul, Nyaman dan Religius.

Documents

Pemerintah Kota Depok...Pemerintah Kota Depok 1 1.1. Latar Belakang Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah