47

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGIdokumen.bukittinggikota.go.id/wp-content/01. Dokumen/01... · 2018. 11. 7. · Pengukuran keberhasilan maupun kegagalan capaian kinerja Kota Bukittinggi

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  • ddddPEMERINTAH KOTA BUKITTINGGIAlamat Satpol PP:

    Alamat : Jln. Kejaksaan No. 205 Bukittinggi Telp. ( 0752 ) 628231

    [email protected]

    PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

    LKIP(LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

    Satuan Polisi Pamong Praja

    Tahun 2017

  • Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017

    Lkip Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi Kata Pengantar | iii

    KATA PENGANTAR

    Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) Satuan Polisi Pamong Praja

    Kota Bukittinggi merupakan Dokumen yang berisi gambaran perwujudan

    Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara

    sistematik dan melembaga. Dan untuk mewujudkan Akuntabilitas Kinerja

    Instansi Pemerintah yang baik harus beranjak dari sistem yang dapat menjamin

    penggunaan sumber-sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum

    penyelenggaraan negara, adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf

    instansi yang bersangkutan, dapat menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan

    tujuan yang telah ditetapkan, Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta

    hasil dan manfaat yang diperoleh, Jujur, Obyektif, Transparan, dan akurat dan

    menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan

    yang telah ditetapkan.

    Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel

    sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang -

    undang No. 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan

    bebas KKN, Pemerintah Kota Bukittinggi telah menyusun Rencana Pembangunan

    Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2021 yang

    ditetapkan dengan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah

    Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2021, selanjutnya dijabarkan

    menjadi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d

    2021. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2021

    berfungsi sebagai perencanaan taktis strategis sesuai dengan kebutuhan Satpol

    PP Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2021, dengan menampung sebanyak –

    banyaknya aspirasi masyarakat serta mengacu pada Undang – Undang Nomor 25

    Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang –

    Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan

    Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

    Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

    Berdasarkan pada Inpres Nomor 7 Tahun 1999 setiap Satuan Kerja

  • Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017

    Lkip Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi Kata Pengantar | iv

    Perangkat Daerah yang dipimpin Pejabat Eselon II ke atas diwajibkan menyusun

    Perencanaan Strategis (Renstra) untuk masa lima tahun. Setelah berlangsung

    beberapa tahun, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dipandang masih belum optimal

    dalam mencapai Good Governance. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 baru mampu

    menggerakkan birokrasi untuk melaksanakan akuntabilitas dan Penyelenggaraan

    Negara yang Bersih dan Bebas KKN dalam tataran wacana. Untuk

    menyempurnakan hal tersebut, maka pemerintah menerbitkan Intruksi Presiden

    Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Intruksi

    Presiden Nomor 5 Tahun 2004 mengamatkan agar setiap penyelenggara

    pemerintah mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik yang diterapkan

    dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP).

    Sistem AKIP merupakan sistem manajemen pemerintahan berfokus pada

    peningkatan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil (Outcomes oriented).

    Sistem AKIP diimplementasikan secara “self assesment” oleh masing-masing

    instansi pemerintah. Self assesment maksudnya, instansi pemerintah membuat

    perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur/mengevaluasi kinerjanya sendiri

    dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Sistem AKIP menghendaki

    transformasi sektor pemerintahan yang mengubah fokus akuntabilitas dari

    orientasi pada masukan-masukan (inputs oriented accountabillity) dan proses ke

    arah akuntabilitas pada hasil (result oriented accountabillity). Laporan Kinerja

    Instansi Pemerintah ( LKIP ) memuat penjelasan tentang realisasi kegiatan

    dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran

    dan tujuan yang telah ditetapkan, dimulai dari perencanaan strategik sampai

    pada pengukuran kinerja kegiatan yaitu Kewenangan, Struktur Orgasnisasi,

    Tugas pokok dan Fungsi, Rencana Strategik dan Rencana Kerja tahun 2017 serta

    pengukuran Kinerja dan hasil capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun

    2017.

    Pengukuran keberhasilan maupun kegagalan capaian kinerja Kota

    Bukittinggi telah menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU yang sering

    pula disebut Key Performance Indicator merupakan acuan untuk mengukur

    keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat

    strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah pusat maupun

    daerah dan SKPD di lingkungannya. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri

  • Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017

    Lkip Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi Kata Pengantar | v

    Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007

    disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat

    pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan

    tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

    program dan kebijakan yang ditetapkan.

    Untuk mencapai Visi dan Misi Pembangunan Kota Bukittinggi lima tahun

    kedepan ditetapkan tujuan pembangunan Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2021.

    Tahun 2017, Satpol PP Kota Bukittinggi memperoleh Alokasi Dana APBD sebelum

    perubahan sebesar Rp. 17.659.084.868,- yang terdiri dari Belanja Tidak

    Langsung sebesar Rp. 5.092.349.444,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.

    12.566.735.424,- APBD setelah perubahan sebesar Rp. 18.864.098.798,- yang

    terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.148.012.995,- Belanja

    Langsung sebesar Rp. 13.716.085.804,-.

    Bukittinggi, Februari 2018

    KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

    KOTA BUKITTINGGI

    Drs. S Y A F N I R, MM

    NIP. 196908161990031006

  • Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017

    Lkip Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi Daftar Isi | vi

    DAFTAR ISI

    KATA PENGANTAR ............................................................................................................. II

    RINGKASAN EKSEKUTIF .................................................................................................. V

    DAFTAR ISI ........................................................................................................................... VI

    DAFTAR TABLE ................................................................................................................... VII

    DAFTAR GRAFIK ................................................................................................................VIII

    BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................................... 1

    A. ........................................................................................................................ La

    tar Belakang ................................................................................................................. 1

    B. ........................................................................................................................ La

    ndasan Hukum ............................................................................................................. 2

    C. ........................................................................................................................ M

    aksud dan Tujuan ......................................................................................................... 2

    D. ........................................................................................................................ Si

    stematika Penulisan ..................................................................................................... 4

    E. ........................................................................................................................ Tu

    gas dan Wewenang Organisasi .................................................................................... 4

    F. ........................................................................................................................ Su

    sunan Organisasi......................................................................................................

    G. ........................................................................................................................ Pe

    gawai .......................................................................................................................

    BAB II RENCANA STRATEGIK ......................................................................................... 7

    A. ....................................................................................................................... Vis

    i dan Misi .................................................................................................................. 7

    B. ....................................................................................................................... Tuj

    uan dan Sasaran ........................................................................................................ 9

    C. ....................................................................................................................... Ke

    bijakan dan Program ................................................................................................... 11

    D. ....................................................................................................................... Re

    ncana Kinerja Tahunan ............................................................................................... 13

    E. ....................................................................................................................... Pe

  • Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017

    Lkip Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi Daftar Isi | vii

    netapan Kinerja ........................................................................................................... 14

    BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................................. 20

    A. ....................................................................................................................... Ind

    ikator Kinerja .............................................................................................................. 20

    B. ....................................................................................................................... Me

    todologi Pengukuran Kinerja .................................................................................

    C. ....................................................................................................................... An

    alisis Pencapaian Kinerja ............................................................................................ 26

    D. ....................................................................................................................... Ke

    ndala yang dihadapi ................................................................................................

    E. ....................................................................................................................... Str

    ategi Peningkatan Kinerja ......................................................................................

    F. ....................................................................................................................... Ak

    untanbilitas Keuangan ................................................................................................ 26

    BAB IV PENUTUP ................................................................................................................ 30

    A. ........................................................................................................................ Si

    mpulan

    B. ........................................................................................................................ La

    mpiran-Lampiran

  • Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017

    Lkip Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi Daftar Table | viii

    DAFTAR TABEL

    Tabel 3.1 Data Pelanggaran Perda .......................................................................................... 25

    Tabel 3.2 Data Penyelesaian kasus pelanggaran Perda Tahun 2015....................................... 25

    Tabel 3.3 Realisasi Belanja Langsung Satpol PP Kota Bukittinggi ....................................... 27

    Tabel 3.4 Realisasi APBD Satpol PP Kota Bukittinggi .......................................................... 28

  • Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017

    Lkip Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi Daftar Grafik | ix

    DAFTAR GRAFIK

    Grafik 3.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Satpol PP .......................................... 27

    Grafik 3.2 Persentase Realisasi Belanja Langsung Satpol PP ................................................ 28

    Grafik 3.3 APBD Satpol PP .................................................................................................... 28

    Grafik 3.4 Persentase Realisasi APBD Satpol PP .................................................................. 29

  • Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017

    Lkip Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi Ikhtisar Eksekutif | x

    IKHTISAR EKSEKUTIF

    Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, setiap kinerja

    instansi pemerintah diukur sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan

    maupun kegagalan instansi dalam mencapai visi maupun misi dinas. Laporan

    Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan laporan kinerja

    instansi pemerintah selama 1 tahun. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi,

    di tahun 2017 ini melaksanakan 9 program yang dituangkan dalam 40 kegiatan.

    Berkaitan dengan keselarasan antara program dengan Renstra Satuan Polisi

    Pamong Praja Kota Bukittinggi yang secara umum dirumuskan untuk mendukung

    sasaran strategik yang ditetapkan. Pelaksanaan program kegiatan yang

    anggarannya diakomodasi melalui Belanja Langsung yang pelaksanaan secara

    berkesinambungan, telah dapat memberikan jawaban atas tuntutan tugas pokok

    dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi dihadapi.

    Laporan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi institusi Satuan Polisi

    Pamong Praja Kota Bukittinggi. Kami menyampaikan penghargaan kepada semua

    pihak yang telah memberikan dukungan dan kerjasamanya selama ini. Terima

    kasih.

    Bukittinggi, Februari 2018

    KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

    KOTA BUKITTINGGI

  • Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017

    Lkip Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi Ikhtisar Eksekutif | xi

    Drs. S Y A F N I R, MM

    NIP. 196908161990031006

  • Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017

    Lkip Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi BAB I | 1

    BAB I

    PENDAHULUAN

    A. ............................................................................................................................................. LA

    TAR BELAKANG

    Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance),

    dimulai dengan dikeluarkannya TAP MPR XI/1998 dan UU No.28 tahun 1999

    tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN serta

    pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia

    (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

    Instansi Pemerintah. Perpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah

    sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara untuk

    mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta

    kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu

    perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

    Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan

    kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai

    akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala

    pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah

    yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

    (SAKIP).

    Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada dasarnya

    merupakan sistem manajemen yang berorientasi pada hasil yang merupakan

    salah satu instrumen untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel,

    sehingga dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efisien,

    efektif, transparan dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan

    lingkungan, dengan menerapkan sistem AKIP tersebut, setiap instansi perlu

    membuat Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Penetapan Kinerja.

  • Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017

    Lkip Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi BAB I | 2

    B. ............................................................................................................................................. M

    AKSUD DAN TUJUAN

    Penyusunan LAKIP Kantor Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi tahun

    2017 dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan

    pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-

    sasaran dengan strategi berupa kebijakan dan program yang terdiri atas

    kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Bukittinggi dan

    sumber dana lainnya (APBD Provinsi Sumatera Barat, APBN, Bantuan Luar

    Negeri, dan sumber pendanaan lainnya yang sah) Tahun Anggaran 2017,

    yang ditujukan kepada Walikota Bukittinggi dan sebagai bahan dukungan

    untuk penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017.

    Tujuan penyusunan LAKIP Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota

    Bukittinggi Tahun 2017 secara umum adalah sebagai perwujudan

    akuntabilitas instansi kepada pihak pihak-pihak yang memberi mandat, dan

    terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan

    kepercayaan terhadap pemerintah, serta meningkatkan kinerja instansi

    pemerintah dalam menjalankan misi. Tujuan akhir dari penyusunan LAKIP

    yaitu diharapkan dapat terciptanya kepemerintahan yang baik (good

    governace).

    C. ............................................................................................................................................. D

    ASAR HUKUM

    Dasar Hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

    Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi adalah :

    1. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara dan

    Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

    2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

    dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

    3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

    Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan

    Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan

  • Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017

    Lkip Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi BAB I | 3

    Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang

    Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

    Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

    Republik Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik

    Indonesia Nomor 4548);

    4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang

    Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

    5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi

    Pamong Praja;

    6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang

    Sistem Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

    7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pakaian

    Dinas dan Perlengkapan Perorangan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja;

    8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang

    Prosedur Tetap Satuan Polisi Pamong Praja;

    9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

    Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

    Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

    Kinerja Instansi Pemerintah;

    10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor :

    239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan

    Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

    11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 Tentang

    Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

    12. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang

    Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

    Satuan Polisi Pamong Praja;

    13. Perencanaan Strategis Satuan Polisi Pamong Paja Kota Bukittinggi Tahun

    2016 – 2021.

    D. ............................................................................................................................................. SI

    STEMATIKA PENULISAN

    KATA PENGANTAR

  • Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017

    Lkip Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi BAB I | 4

    RINGKASAN EKSEKUTIF

    DAFTAR ISI

    DAFTAR TABEL

    BAB I PENDAHULUAN

    A. LATAR BELAKANG

    B. MAKSUD DAN TUJUAN

    C. DASAR HUKUM

    D. SISTEMATIKA PENULISAN

    E. TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

    BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

    A. VISI DAN MISI

    B. TUJUAN DAN SASARAN

    C. KEBIJAKAN DAN PROGRAM

    D. RENCANA KINERJA TAHUNAN

    E. PENETAPAN KINERJA 2016

    BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

    A. INDIKATOR KINERJA

    B. METEDOLOGI PENGUKURAN KINERJA

    C. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

    D.CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2013

    E. KENDALA YANG DIHADAPI

    F. AKUNTABILITAS KEUANGAN

    BAB IV PENUTUP

  • Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017

    Lkip Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi BAB I | 5

    LAMPIRAN

    E............................................................................................................................................... T

    UGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

    Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi merupakan salah satu

    perangkat Daerah yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Walikota

    Bukittinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

    Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja.

    1. Tugas

    Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan urusan

    pemerintahan dan tugas pembantuan bidang ketentraman dan ketertiban

    umum serta perlindungan masyarakat.

    2. Fungsi

    Dalam penyelenggaraan tugas tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kota

    Bukittinggi mempunyai fungsi sebagai berikut :

    a. Perumusan kebijakan teknis ketentraman dan ketertiban umum serta

    perlindungan masyarakat;

    b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban

    umum serta perlindungan masyarakat;

    c. Pelaksanaan evaliuasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

    d. Pelaksanaan administrasi satuan;

    e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

    3. Struktur Organisasi

    Struktur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi terdiri dari :

    a. Kepala Satuan;

    b. Sekretariat, terdiri atas:

    Sub bagian umum dan kepegawaian, dan

    Sub bagian perencanaan dan keuangan.

    c. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdiri atas:

  • Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017

    Lkip Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi BAB I | 6

    Seksi operasional dan pengendalian;

    Seksi intelijen dan pengawasan; dan

    Seksi pengawalan dan pengamanan.

    d. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, terdiri

    atas:

    Seksi penyidikan dan penindakan;

    Seksi perundang-undangan dan penyidik pegawai negeri sipil; dan

    Seksi tindak internal.

    e. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:

    Seksi perlindungan masyarakat;

    Seksi pembinaan dan penyuluhan, dan

    Seksi pengembangan kapasitas.

  • Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017

    Lkip Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi BAB I | 6

    Bagan Struktur Organisasi Satpol PP Bukittinggi

    KEPALA SATUAN

    KELOMPOK JABATAN

    FUNGSIONAL

    SEKRETARIAT

    SUB BAGIAN

    UMUM DAN

    KEPEGAWAIAN

    SUB BAGIAN

    PERENCANAAN DAN

    KEUANGAN

    BIDANG

    KETENTRAMAN DAN

    KETERTIBAN UMUM

    BIDANG

    PENEGAKAN PERATURAN

    PERUNDANG-UNDANGAN

    DAERAH

    BIDANG

    PERRLINDUNGAN MASYARAKAT

    SEKSI

    OPERASIONAL DAN

    PENGENDALIAN

    SEKSI

    INTELIJEN DAN

    PENGAWASAN

    SEKSI

    PENGAWALAN DAN

    PENGAMANAN

    SEKSI

    PENYIDIKAN DAN

    PENINDAKAN

    SEKSI

    PERUNDANG-UNDANGAN

    DAN PENYIDIK PEGAWAI

    NEGERI SIPIL SEKSI

    TINDAK INTERNAL

    SEKSI

    PERLINDUNGAN

    MASYARAKAT

    SEKSI

    PEMBINAAN DAN

    PENYULUHAN

    SEKSI

    PENGEMBANGAN

    KAPASITAS

  • Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017

    Lkip Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi BAB II | 7

    BAB II

    PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

    A. RENCANA STRATEGIS

    Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi Tahun

    2016-2021 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja

    dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis

    melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap

    sistem kebijakan dan peraturan perundangundangan untuk mencapai

    efektivas dan efesiensi.

    Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta

    sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota

    Bukittinggi diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Walikota

    Bukittinggi yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang

    telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

    2016 – 2021, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan

    program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan

    organisasi pada tahun 2016 – 2021.

    1. Visi dan Misi

    Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Kantor Satuan Polisi

    Pamong Praja Kota Bukittinggi mempunyai rencana strategis (Renstra)

    yang berorientasi pada keluaran (out put) dan hasil (out comes) yang

    ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2010

    – 2015 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang

    ada atau mungkin timbul. Renstra Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

    Kota Bukittinggi mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi atau

    cara mencapai tujuan dan sasaran.

    a. Pernyataan Visi

    Visi sebagai bagian dari perencanaan strategis, merupakan suatu

  • Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017

    Lkip Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi BAB II | 8

    pandangan jauh ke depan bagi suatu organisasi. Kehidupan

    organisasi pemerintah sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan

    internal dan eksternal serta paradigma baru otonomi, oleh Karena itu

    visi organisasi harus mampu mengakomodasikan perubahan tersebut.

    Mengacu pada RPJMD Kota Bukittinggi 2016-2021, Visi Kota

    Bukittinggi adalah “TERWUJUDNYA BUKITTINGGI KOTA TUJUAN

    PARIWISATA, PENDIDIKAN, KESEHATAN, PERDAGANGAN DAN JASA

    BERLANDASKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA”. Untuk

    mewujudkan visi tersebut, terdapat 5 (lima) misi yang akan

    dilakukan dan dicapai dengan didasari nilai-nilai agama dan adat. Ke

    empat misi yang akan dicapai tersebut yaitu:

    1) Mengembangkan dan memberdayakan partisipasi berbagai

    potensi pemangku kepentingan (Pemerintah, Dunia usaha dan

    Masyarakat).

    2) Meningkatkan kinerja pemerintah secara profesional, transparan,

    akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan.

    3) Meningkatkan pembangunan, penataan dan pengelolaan Sarana

    dan Prasarana Kota secara terpadu dan berwawasan lingkungan.

    4) Mengembangkan sistem ekonomi perkotaan secara lebih berdaya

    guna.

    5) Meningkatkan kuantitas pelayanan pariwisata, pendidikan,

    kesehatan, perdagangan dan jasa serta kesejahteraan sosial

    masyarakat.

    Sebagaimana penetapan visi dan misi Kota Bukittinggi 2016 –

    2021 yang hendak dicapai sebagaimana tersebut diatas, kiranya

    mustahil bisa dicapai dengan maksimal bila kondisi ketenteraman dan

    ketertiban umum, ketertiban masyarakat yang kondusif tidak

    terpelihara dan terselenggara dengan baik, serta adanya peran serta

    dan partisipasi dari seluruh stake holder dan lapisan masyarakat dan

    hal ini merupakan bagian integral dari RPJMD Kota Bukittinggi, maka

    keberadaan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi

    sangat penting untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Kota

    Bukittinggi.

  • Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017

    Lkip Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi BAB II | 9

    Bertitik tolak Visi dan Misi Kota Bukittinggi sebagaimana tertuang

    dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2016,

    maka Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi 2016 – 2021

    adalah “BUKITTINGGI KOTA YANG TENTRAM DAN TERTIB”. Melalui visi

    tersebut diharapkan Satuan Polisi Pamong Praja akan menciptakan

    kondisi Kota Bukittinggi yang tenteram, tertib, aman, teratur dan

    damai dalam menuju terwujudnya Kota Bukittinggi sebagai tujuan

    pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa

    berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya.

    b. Pernyataan Misi

    Misi merupakan langkah utama sesuai dengan tugas pokok dan

    fungsi Satpol PP. Karena itu, ada 4 (empat) Misi atau langkah utama

    yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai Visi Satpol PP.

    Sebagai sebuah lembaga pemerintahan yang memegang fungsi dan

    peran penting Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan

    Masyarakat, Satpol PP harus mampu menjadi sebuah lembaga

    pemerintahan yang terkelola dengan baik. Baik dari sisi

    pemberdayaan sumber daya internal dan pemanfaatan fasilitas dan

    kewenangan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk

    mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam

    bentuk 4 (empat) buah misi sesuai dengan peran Satpol PP, adalah

    sebagai berikut :

    1) Meningkatkan penegakan peraturan daerah, peraturan walikota,

    ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

    2) Meningkatkan perlindungan masyarakat melalui fasilitas peran

    serta dan pemberdayaan masyarakat.

    2. Tujuan dan Sasaran Strategis

    a. Tujuan Strategis

  • Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017

    Lkip Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi BAB II | 10

    Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari

    Visi dan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu

    lima tahun tahun kedepan. Tujuan strategis Satuan Polisi Pamong

    Praja Kota Bukittinggi perlu dirumuskan agar dapat diketahui secara

    tepat apa yang harus dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Bukittinggi

    untuk mencapai Visi dan Misinya dalam kurun waktu tersebut dengan

    mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki,

    selanjutnya untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan strategis,

    ditetapkanlah indikator kinerja yang terukur.

    Tujuan yang hendak dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota

    Bukittinggi sesuai dengan visi dan misi tersebut di atas adalah :

    1) Terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta

    kenyamanan wisatawan.

    b. Sasaran Strategis

    Sasaran kinerja ini merupakan bagian integral dalam proses

    perencanaan kinerja dan merupakan dasar yang kuat untuk

    mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja instansi serta lebih

    menjamin suksesnya pelaksanaan rencana kinerja kegiatan.Sasaran-

    sasaran yang ditetapkan sepenuhnya merupakan indikator penilaian

    keberhasilan capaian kinerja kegiatan yang telah

    dilaksanakan,dengan demikian, apabila seluruh kegiatan yang

    ditetapkan telah dilaksanakan, diharapkan bahwa sasaran kinerja

    tersebut dapat dicapai.

    Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja

    Kota Bukittinggi sebagai perwujudan dari Strategi Rencana kerja

    meliputi :

    1) Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah dan penanganan

    gangguan trantibum, dapat diukur melalui:

    Indeks penegakan Peraturan Daerah;

  • Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017

    Lkip Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi BAB II | 11

    Persentase cakupan wilayah pengawasan dan pengendalian

    trantibum;

    2) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan

    trantibum dan perlindungan masyarakat, dapat diukur melalui :

    Rasio pos kamling per RW

    Rasio anggota satuan perlindungan masyarakat per RT.

    3. Indikator Kinerja Utama

    Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari

    suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan

    Indikator Kinerja Utama yaitu untuk memperoleh informasi kinerja yang

    penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja

    secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian

    suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk

    perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Satuan Polisi

    Pamong Praja Kota Bukittingi mempunyai beberapa Indikator Kinerja

    Utama (IKU) yaitu :

    a. Indeks Penegakan Peraturan Daerah.

    Persentase Jumlah kasus yang ditangani dan terselesaikan oleh

    Satpol PP pada tahun 2017 dimana targetnya adalah 80%.

    b. Persentase cakupan wilayah pengawasan dan pengendalian trantibum.

    Persentase pengawasan titik rawan, jumlah patroli, serta tindak lanjut

    terhadap laporan gangguan trantibum, dimana target tahun 2017

    adalah sebesar 65%.

    c. Rasio Pos Kamling per RW

    Persentase jumlah pos kamling berdasarkan jumlah rukun warga.

    dimana pada tahun 2017 targetnya adalah 45%.

  • Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017

    Lkip Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi BAB II | 12

    d. Rasio anggota Satinmas per RT

    Rasio petugas Linmas sesuai dengan SPM Satpol PP dimana 1 orang

    per RT target pada tahun 2017 adalah 0,36.

    4. Kebijakan dan Program

    Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

    maka ditempuh melalui kebijakan program dan kegiatan. Agar tujuan dan

    sasaran dapat dicapai dengan optimal maka diperlukan cara mencapai

    tujuan dan sasaran. Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota

    Bukittinggi mewujukan visi dan misi dan sesuai dengan Tupoksi Satpol PP

    Kota Bukittinggi memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan

    ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan

    Walikota dituangkan dalam bentuk Program dan Kegiatan antara lain

    sebagai berikut:

    a. Program

    Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang sistematis dan

    terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah

    ditetapkan oleh SKPD. Program Satuan Polisi Pamong Praja

    sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategik (Renstra) meliputi :

    1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

    4) Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

    5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

    Kinerja dan Keuangan

    6) Program Pemeliharaan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban

    Masyarakat

    7) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

    8) Program Pemeliharaan Kantibmas dan Tindak Kriminal

    9) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban

    dan Keamanan

  • Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017

    Lkip Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi BAB II | 13

    b. Kegiatan

    Kegiatan merupakan penjabaran/ tindak lanjut dari program yang

    telah ditetapkan. Pada tahun 2017 Satuan Polisi Pamong Praja

    melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

    1. Penyediaan jasa surat menyurat

    2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

    3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

    Dinas/Operasional

    4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

    5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

    6. Penyediaan Alat Tulis Kantor

    7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

    8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

    Kantor

    9. Penyediaan Makanan dan Minuman

    10.Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan

    Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi

    11.Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS

    12.Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

    13.Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa

    Pemerintah

    14.Pengadaan Perlengkapan Kantor

    15.Pengadaan Mebeleur

    16.Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

    17.Pengadaan Peralatan Kantor

    18.Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

    19.Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

    20.Pembangunan Gedung Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

    21.Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

    22.Latihan Pembinaan Kesatuan

    23.Partisipasi dan Keikutsertaan Dalam HUT Satpol PP dan Linmas

    Tingkat Provinsi dan Nasional

  • Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017

    Lkip Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi BAB II | 14

    24.Bimbingan teknis Satpol PP

    25.Bimbingan Teknis Pekerja Harian Lepas

    26.Penyusunan laporan keuangan semesteran

    27.Penyusunan Rencana Kerja dan keuangan SKPD

    28.Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

    SKPD

    29.Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

    30.Pembinaan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat

    31.Operasional Linmas dan Kesiapsiagaan Linmas

    32.Razia Penyakit Masyarakat

    33.Razia Warung Kelambu

    34.Operasionalisasi Pelaksanaan Keamanan dan Ketertiban

    Masyarakat

    35.Pemeriksaan, Penindakan dan Penyelesaian Perkara secara

    Preventif Non Yustisial

    36.Penyidikan Perkara Pelanggaran PERDA dengan Sistem Yustisial/

    Acara Pemeriksaan Cepat/ Tipiring

    37.Operasionalisasi Sekretariat Bersama PPNS Lingkungan Pemerintah

    daerah Kota Bukittinggi

    38.Pemusnahan Barang Bukti/Barang Temuan

    39.Sosialisasi Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah di Kota

    Bukittinggi di Kecamatan

    40.Sosialisasi Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah di Kota

    Bukittinggi, di lingkungan Pendidikan.

    B. PENETAPAN KINERJA

    1. Rencana Kinerja Tahunan

    Pada dasarnya rencana kinerja (performance plan) tahun 2017

    menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Kantor Satuan Polisi

    Pamong Praja Kota Bukittinggi selama tahun 2017 Target kinerja

    merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama 1 Tahun

    dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun

  • Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017

    Lkip Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi BAB II | 15

    tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis merupakan

    benchmark dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya

    pencapaian visi dan misi. Rencana kinerja Kantor Satuan Polisi Pamong

    Praja Kota Bukittinggi tahun 2017 secara lengkap disajikan pada lampiran

    Rencana Kinerja Tahunan (Lampiran 2: Formulir RKT).

    2. Perjanjian Kinerja

    Untuk dapat mengukur keberhasilan dari implementasi Rencana Stratejik

    tahun 2017, Satpol PP Kota Bukittinggi menetapkan target untuk masing-

    masing kegiatan yang harus dicapai sebagai pelaksanaan dari program.

    Target ini dituangkan dalam Penetepan Kinerja (Performance Plan) tahun

    2017 sebagaimana tersaji pada tabel 2.2.

    Tabel 2.2

    Penetapan Kinerja Tahun 2017

    Satpol PP Kota Bukittinggi

    No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

    1 Meningkatnya penegakan

    peraturan daerah dan

    penyelenggaraan trantibum

    Indeks Penegakan Peraturan Daerah 0,80

    Indeks Penyelenggaraan trantibum

    0,75

    2 Meningkatnya perlindungan

    masyarakat.

    Cakupan wilayah perlindungan

    masyarakat

    50%

    BAB III

    AKUNTABILITAS KINERJA

    Akuntabilitas kinerja SKPD merupakan paparan mengenai keberhasilan atau

    kegagalan dalam melaksanakan misi SKPD terhadap pihak yang berwenang,

    yang disampaikan secara transparan dan akuntabel.

  • Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017

    Lkip Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi BAB II | 16

    Pengukuran akuntabilitas ini mengacu pada indikator kinerja yang tertuang

    dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator dari Rencana Strategis.

    Penilaian kinerja yang dilakukan dapat terlihat dari sejauh mana pencapaian

    sasaran pada tahun tersebut. Apabila pencapaian sasaran program utama

    sebuah instansi pemerintah lebih dari 85% dari target, maka kinerja SKPD

    tersebut dikategorikan sangat berhasil.

    A. PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

    Indikator kinerja utama (IKU) merupakan ukuran yang digunakan untuk

    mengetahui keberhasilan atau kegagalan dari pencapaian sasaran strategis

    yang telah ditetapkan. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah

    ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi di tahun 2017

    adalah :

    Tabel 3.1

    Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

    Satpol PP Kota Bukittinggi

    No. Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

    1 Meningkatnya

    penegakan peraturan

    daerah dan

    penyelenggaraan

    trantibum

    Indeks Penegakan

    Peraturan Daerah

    0,80 0,97 1,21

    Indeks Penyelenggaraan

    trantibum

    0,75

    0,65 0,87

    2 Meningkatnya

    perlindungan

    masyarakat.

    Cakupan wilayah

    perlindungan masyarakat

    50% 46% 92%

    Berdasarkan tabel 3.1 diatas penjelasan pencapaian indikator kinerja

    utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukititnggi adalah sebagai berikut :

  • Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017

    Lkip Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi BAB II | 17

    1. Indeks Penegakan Peraturan Daerah.

    Indikator ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur

    seberapa besar jumlah persentase kasus pelanggaran Perda dan

    gangguan ketertiban, ketentraman masyarakat yang ditangani oleh

    Satpol PP. Pada tahun 2017 jumlah pelanggaran yang dilaporkan

    sebanyak 1.494 kasus, yang tertangani oleh Satpol PP sebanyak 1.452

    kasus dengan rincian ; penyelesaian kasus secara Non Yustisial sebanyak

    1.028 kasus, dengan Yustisi/Sidang sebanyak 5 kasus dan denda

    administrasi sebanyak 416 kasus serta penyelesaian secara rehabilitasi

    sebanyak 3 kasus. Persentase penyelesaian kasus tahun 2017 sebesar

    97,18%.

    Target pada tahun 2017 persentase jumlah kasus yang diselesaikan oleh

    Satpol PP adalah sebesar 80%, sehingga capaian indikator ini adalah

    sebanyak 121,48% jadi secara kualitatif target ini sudah bisa terpenuhi

    dengan rumus sebagai berikut :

    Rumus :

    97,18 X 100% = 121,48%

    80

    Tabel 3.2

    Data Pelanggaran Perda Nomor 03 Tahun 2015

    Satpol PP Kota Bukittinggi Tahun 2017

    No Jenis Pelanggaran Pasal yg

    dilanggar

    Jumlah

    Kasus

    Penyelesaian

    Non

    Yustisial Yustisial

    Denda

    Adm. Rehab

    1 Tertib jalan umum,

    pungutan liar

    Pasal 8 8 5 - 3 -

    2 Tertib jalan umum,

    parkir liar, balap liar,

    racing, standing

    Pasal 10 768 605 - 163 -

  • Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017

    Lkip Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi BAB II | 18

    3 Tertib jalur hijau, taman

    dan tempat umum

    Pasal 11 40 32 - 8 -

    4 Tertib PKL Pasal 15 373 233 5 135 -

    5 Tertib sosial

    sumbangan/bantuan

    Pasal 16 1 - - 1 -

    6 Tertib sosial, gepeng,

    ngamen

    Pasal 17 68 63 - 2 3

    7 Tertib KTP Pasal 19 83 21 - 62 -

    8 Tertib sosial zina,

    mendekati zina, PSK

    Pasal 20 70 37 - 33 -

    9 Tertib sosial

    waria/bencong

    Pasal 21 7 7 - - -

    10 Tertib sosial

    pornografi/pornoaksi

    Pasal 22 9 3 - 6 -

    11 Tertib minuman keras Pasal 23 15 15 - - -

    12 Tertib warkel bulan

    Ramadhan

    Pasal 24 2 - - 2 -

    13 Tertib warnet bulan

    Ramadhan

    Pasal 25 3 3 - - -

    14 Tertib rumah kos /

    sewaan

    Pasal 32 5 4 - 1 -

    JUMLAH 1452 1028 5 416 3

    2. Persentase cakupan wilayah pengawasan dan pengendalian trantibum.

    Indikator ini berguna untuk mengetahui persentase wilayah dan titik

    pengawasan yang terawasi setiap hari di wilayah Kota Bukittinggi.

    Kegiatan pengawasan ini meliputi Pengamanan Kota; kawasan Jam

    Gadang, Pasar Bawah dan Pasar Simpang Aur, Patroli Siaga, Pengamanan

    Hari Besar Nasional dan Keagamaan, Pengamanan Pejabat dan Tamu

    Negara, pengamanan insidentil yang diarahkan pimpinan hingga

    pengamanan wilayah yang meliputi 3 kecamatan dan objek wisata utama.

    Pada tahun 2017 target yang ditetapkan mencakup 65% wilayah karena

    keterbatasan tenaga operasional yang dimiliki. Realisasi pengawasan

    yang dapat dilaksanakan pada tahun 2017 mencapai 65% wilayah,

  • Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017

    Lkip Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi BAB II | 19

    sehingga capaian indikator ini adalah 100%.

    3. Rasio Pos Kamling per 100 RW

    Indikator ini digunakan untuk mengukur rasio jumlah pos keamanan

    lingkungan yang ada dan berfungsi untuk menjaga keamanan dan

    ketertiban manyarakat dibandingkan dengan jumlah Rukun Warga di

    wilayah Kota Bukittinggi. Kondisi ideal yang ingin dicapai adalah 1 pos

    kamling yang berfungsi pada masing-masing RW. Rukun Warga yang ada

    di Kota Bukittinggi berjumlah 106.

    Target yang ditetapkan untuk tahun 2017, rasio pos kamling per RW di

    Kota Bukittinggi adalah sebesar 5%. Jumlah pos kamling yang berfungsi

    di Kota Bukittinggi pada tahun 2017 adalah sebanyak 49 unit. Capaian

    indikator ini mencapai 100% dengan perhitungan sebagai berikut :

    49

    X 100 = 46%

    106

    4. Cakupan rasio petugas Linmas

    Satuan perlindungan masyarakat yang selanjutnya disebut satuan linmas

    adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta

    ketrampilan untuk membantu pelaksanaan kegiatan penanganan bencana

    guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut membantu

    memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan

    kegiatan sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman dan

    Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia.

    Rasio petugas linmas di kabupaten/kota adalah jumlah satuan

    perlindungan masyarakat pada tingkat RT atau sebutan lainnya yang

    tugasnya membantu pelayanan kegiatan penanganan bencana guna

    mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut membantu

    memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan

  • Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017

    Lkip Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi BAB II | 20

    kegiatan sosial kemasyarakatan.

    Rasio jumlah satuan linmas per RT atau sebutan lainnya adalah Jumlah

    Satuan Linmas dalam satu Kabupaten/Kota dibagi Jumlah RT atau

    sebutan lainnya dalam satu Kabupaten/Kota.

    Pada tahun 2017 Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat di Kota

    Bukittinggi adalah 0,36 atau 36 % dengan perhitungan sebagai berikut :

    120 X 100 % = 36 %

    338

    Apabila dibandingkan dengan target Nasional yang mengisyaratkan Rasio

    Petugas Perlindungan Masyarakat di Kabupaten/Kota adalah adalah 1

    dengan rincian 1 orang anggota linmas per RT maka tidak ada

    kesenjangan artinya 1 – 0,36 = 0,64 . Hal ini disebabkan karena pada

    tahun 2017 anggaran yang tersedia untuk membentuk Satlinmas adalah

    sebanyak 120 orang dimana jumlah RT di Kota Bukittinggi sebanyak 338

    orang, dengan melihat target SPM Nasional dimana jumlah anggota

    linmas adalah 1 orang per RT maka terdapat kekurangan jumlah

    angggota sebanyak 218 orang. Penjelasan jumlah RT serta Nama

    Anggota linmas yang dibentuk adalah sebagai berikut :

    Tabel 3.3

    Jumlah Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang Aktif Menurut Kelurahan

    No. KECAMATAN/KELURAHAN

    RUKUN

    TETANGGA

    (RT)

    RUKUN

    WARGA

    (RW)

    01. GUGUK PANJANG 106 33

    01. Bukit Cangang Kayu Ramang 10 5

    02. Tarok Dipo 25 6

    03. Pakan Kurai 17 6

  • Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017

    Lkip Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi BAB II | 21

    No. KECAMATAN/KELURAHAN

    RUKUN

    TETANGGA

    (RT)

    RUKUN

    WARGA

    (RW)

    04. Aur Tajungkang Tangah Sawah 19 5

    05. Benteng Pasar Atas 9 3

    06. Kayu Kubu 13 3

    07. Bukit Apit Puhun 15 5

    02. MANDIANGIN KOTO SELAYAN 138 36

    01. Pulai Anak Air 13 5

    02. Koto Selayan 6 3

    03. Garegeh 7 2

    04. Manggis Ganting 10 4

    05. Campago Ipuh 21 4

    06. Puhun Tembok 19 6

    07. Puhun Pintu Kabun 14 4

    08. Kubu Gulai Bancah 18 2

    09. Campago Guguk Bulek 30 6

    03. AUR BIRUGO TIGO BALEH 92 37

    01. Belakang Balok 12 4

    02. Sapiran 15 6

    03. Birugo 18 6

    04. Aur Kuning 12 4

    05. Pakan Labuah 14 7

    06. Kubu Tanjung 8 4

    07. Ladang Cakiah 5 2

    08. Parit Antang 8 4

    TOTAL 336 106

    Tabel 3.4

    Nama dan Jumlah Anggota Linmas Menurut Kelurahan

  • Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017

    Lkip Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi BAB II | 22

    No. KECAMATAN/KELURAHAN NAMA ANGGOTA LINMAS

    01. GUGUK PANJANG

    01. Bukit Cangang Kayu Ramang 1. Syafrianto

    2. Rahmat Syafrizal

    3. Usman Effendi

    4. Yusrizal

    5. Syahrizal Romi Putra

    02. Tarok Dipo 1. Bejo Solichin

    2. Lukman Silvi

    3. Abdul Aziz

    4. Ade Chandra

    5. Jefri Sani

    03. Pakan Kurai 1. Sudarko

    2. Syafrizal

    3. Roni Asra

    4. Armen

    5. Rahmat

    04. Aur Tajungkang Tangah Sawah 1. Ardi Levana

    2. Benni K

    3. Yurizal

    4. Romi

    5. Syafri

    05. Benteng Pasar Atas 1. Zaldi

    2. Giyanto

    3. M Arief

    4. A Wanandi Leo

    5. Wardesmi

    06. Kayu Kubu 1. Wisnu Zakri

  • Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017

    Lkip Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi BAB II | 23

    No. KECAMATAN/KELURAHAN NAMA ANGGOTA LINMAS

    2. Habizar

    3. Riki Iswandi

    4. Hari Jumaidi. S

    5. Asril ST Bungsu

    07. Bukit Apit Puhun 1. Freji Guntara

    2. Kurnia Asrul .M

    3. Yanberal

    4. Admiral

    5. Feri Muliadi

    02. MANDIANGIN KOTO SELAYAN

    01. Pulai Anak Air 1. Andri St Mudo

    2. Joni Putra

    3. Prihadi

    4. Khairul

    5. Rinaldi

    02. Koto Selayan 1. Mohandra

    2. Benni Darmawan

    3. Khazanatul Israr

    4. Rainusman

    5. Zulfa Indra

    03. Garegeh 1. Dodi Antara

    2. Zulfa Efendi

    3. Asyra

    4. Fauzi Rahman

    5. Nazar Zahid

    04. Manggis Ganting 1. Junaidi

    2. Wagiman

    3. Yonni

  • Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017

    Lkip Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi BAB II | 24

    No. KECAMATAN/KELURAHAN NAMA ANGGOTA LINMAS

    4. Rahmands Wahyuda

    5. Khairul Abdi

    05. Campago Ipuh 1. Marwan

    2. Edison

    3. Yasrizal

    4. Yunaldi

    5. Nasrul

    06. Puhun Tembok 1. Nanda Rianto

    2. Budi

    3. Meldian

    4. Afri Andi

    5. Erwin

    07. Puhun Pintu Kabun 1. Febrian Ramadan

    2. Fernando

    3. Syafrudin

    4. Iqbal

    5. Benny Irawan

    08. Kubu Gulai Bancah 1. Herman

    2. Yudi Antoni

    3. Zulfa Hendra

    4. Masdi

    5. Usman

    09. Campago Guguk Bulek 1. Febri Hamdani

    2. Hendri

    3. Zulfadli

    4. Anwar Syukur

    5. Mulyadi St.Rajo Alam

    03. AUR BIRUGO TIGO BALEH

  • Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017

    Lkip Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi BAB II | 25

    No. KECAMATAN/KELURAHAN NAMA ANGGOTA LINMAS

    01. Belakang Balok 1. Erwin

    2. Novyandri Yusbar

    3. Dedy Rusianto

    4. Wirma Ade Putra

    5. Leoni Karmila

    02. Sapiran 1. Rusdiyanto

    2. Boby Kurniawan

    3. Oscar

    4. Yuda Herman

    5. Amrizal

    03. Birugo 1. Ulfi Yasri

    2. Joni

    3. Hendri Nurdianto

    4. Deni Darmawan

    5. Feri Anggoro

    04. Aur Kuning 1. Sopian Ahmadi

    2. Afrizal

    3. Drs. Salmi

    4. Rizki R

    5. Suhendri

    05. Pakan Labuah 1. Alex Endi

    2. Dirgahayu Putra

    3. Joni

    4. Muhammad Rivai

    5. Ramazan

    06. Kubu Tanjung 1. Ridwan Yunanto

    2. Syamsir

    3. Riswanto

  • Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017

    Lkip Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi BAB II | 26

    No. KECAMATAN/KELURAHAN NAMA ANGGOTA LINMAS

    4. Rolan Syarulafandi

    5. Erizal

    07. Ladang Cakiah 1. Alwis Karni

    2. Junaidi

    3. Eko Saputra

    4. Amrizal

    5. M Zikri

    08. Parit Antang 1. Safri

    2. M Efendi

    3. Masrion

    4. Momo Purnama

    5. Hermansyah

    B. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS

    Sasaran Strategis yang ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja

    merupakan jabaran dari Rencana Strategis. Sasaran yang ingin dicapai

    Satuan Polisi Pamong Praja meliputi 2 sasaran, dengan jumlah indikator

    sebanyak 6 indikator. Secara rinci capaian masing-masing indikator sudah

    dijelaskan pada bagian diatas.

    C. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

    Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran

    strategis, khususnyan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dominan

    terhadap sasaran strategis.

    Perumusan indikator kinerja sasaran lebih difokuskan pada indikator

    kinerja strategis. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam

    skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

  • Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017

    Lkip Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi BAB II | 27

    85 s/d 100 : Sangat Berhasil

    70 s/d 84 : Berhasil

    55 s/d 69 : Cukup Berhasil

    < 55 : Tidak Berhasil

    Pencapaian sasaran indikator kinerja kunci Satuan Polisi Pamong Praja

    Kota Bukittinggi selama tahun 2017 rata-rata telah mencapai 105,37 %. Hal

    ini dapat diartikan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi selama

    tahun 2017 dikategorikan sangat berhasil. Capaian kinerja tersebut

    merupakan keberhasilan instansi dalam melaksanakan program dan kegiatan

    selama tahun 2017. Realisasi indikator kinerja kunci sasaran strategis tahun

    2017 disajikan dalam tabel 3.5.

    Tabel 3.5

    Capaian Indikator Kinerja Kunci

    No Indikator Kinerja Utama Satuan Target

    2017

    Realisasi

    2017

    Capaian

    2017

    1 2 3 4 5 6

    1 Indeks Penegakan Peraturan

    Daerah

    rasio 0,80 0,97 1,21

    2 Indeks Penyelenggaraan trantibum

    rasio 0,75

    0,65 0,87

    3 Cakupan wilayah perlindungan

    masyarakat

    % 50% 46% 92%

    Capaian Rata-rata 1

    D. AKUNTANBILITAS KEUANGAN

    Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan,

  • Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017

    Lkip Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi BAB II | 28

    kondisi keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi di tahun 2017

    ini adalah sebagai berikut. Dana belanja langsung pada tahun 2017 adalah

    sebesar Rp. 13.716.085.804,-, realisasinya sebesar Rp. 10.127.663.197,-

    atau sekitar 73,84%. Sedangkan untuk belanja tidak langsung,

    penyerapannya sebesar Rp. 4.968.598.482,- dari keseluruhan belanja Tidak

    Langsung yang berjumlah Rp. 5.148.012.994,- atau sekita 96,51%.

    Penyerapan anggaran belanja langsung tahun ini mengalami penurunan

    dengan tahun 2016 tapi tidak signifikan, sedangkan belanja tidak langsung

    mengalami kenaikan tapi tidak signifikan. Adapun statistik anggaran Satpol

    PP Kota Bukittinggi dari 2010 seperti dalam tabel/grafik berikut :

    Tabel 3.6

    Tabel Realisasi Belanja Langsung

    Satpol PP Kota Bukittinggi 5 tahun terakhir

    Tahun Anggaran Realisasi Anggaran Persentase

    2013 3.639.629.900 2.830.659.872 77,77%

    2014 5.855.773.400 4.760.854.057 81,30%

    2015 6.320.363.150 5.078.239.702 80,35%

    2016 9.754.339.100 7.415.777.892 76,03%

    2017 13.716.085.804 10.127.663.197 73,84%

    Grafik 3.1

    Grafik Realisasi Belanja Langsung

    Satpol PP Kota Bukittinggi

  • Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017

    Lkip Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi BAB II | 29

    Tabel 3.7

    Tabel Realisasi APBD Satpol PP Kota Bukittinggi

    Tahun Anggaran Realisasi Anggaran Persentase

    2013 8.382.662.885 7.294.214.533 87,02%

    2014 10.584.375.758 9.349.960.521 88,34%

    2015 11.329.104.938 9.944.991.105 87,78%

    2016 14.812.280.311 12.217.244.206 82,48%

    2017 18.864.098.798 15.096.261.679 80,03%

    Grafik 3.2

    Grafik Realisasi Total Anggaran

    Satpol PP Kota Bukittinggi

  • Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017

    Lkip Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi BAB II | 30

    Berdasarkan tabel diatas realisasi belanja langsung hanya 73,84%

    disebabkan oleh beberapa alasan dimana penjelasan permasalahan dapat

    dilihat pada lampiran-lampiran.

  • Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017

    Lkip Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi BAB IV | 31

    BAB IV

    PENUTUP

    Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan

    Pertanggungjawaban dari berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Satuan

    Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi selama Tahun Anggaran 2017. Laporan

    Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi

    ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang

    AKIP yang selanjutnya disempurnakan di dalam Keputusan Kepala Lembaga

    Administrasi Negara No : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman

    Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan sistematika

    Penyusunannya didasarkan pada Peraturan Menteri PAN – RB Nomor 53 Tahun

    2014 tentang ‘Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

    Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

    LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi ini bertujuan untuk

    mempertanggungjawabkan pelaksanaan Program – Kegiatan melalui kebijakan-

    kebijakan yang telah ditetapkan dalan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota

    Bukittinggi guna mencapai sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi

    yaitu:

    1. Peningkatan penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota.

    2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat.

    Selanjutnya apa yang telah kami lakukan selama tahun anggaran 2017 ini

    diharapkan dapat menunjang terhadap visi dan misi Pemerintah Kota Bukittinggi

    serta dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap pencapaian Peningkatan

    Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat di Kota Bukittinggi.

    Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Polisi Pamong Praja

    Kota Bukittinggi ini masih jauh dari sempurna, namun setidaknya dari LKIP ini

    kita semua jadi tahu seberapa besar keberhasilan kinerja Instansi di lingkungan

    Pemerintahan Kota Bukittinggi khususnya Satuan Polisi Pamong Praja dalam

  • Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017

    Lkip Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi BAB IV | 32

    keamanan dan ketertiban serta Perlindungan Masyarakat di Kota Bukittinggi

    Langkah – kedepan untuk optimalisasi pelaksanaan Kinerja Satuan Polisi

    Pamong Praja sebagai berikut:

    1. Melibatkan semua aparatur Satuan Polisi Pamong Praja untuk

    mengoptimalkan potensinya, bekerja keras, mempunyai etos kerja dan

    disiplin kerja yang tinggi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;

    2. Memahamkan kepada seluruh aparatur Satuan Polisi Pamong Praja bahwa

    substansi Program dan Kegiatan adalah alat untuk mencapai sasaran yang

    selanjutnya akan memberikan konstribusi terhadap capain visi dan misi

    Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi;

    3. Mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan dukungan pada

    aktivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi.

    Akhirnya dengan disusun Lkip ini, diharapkan madap menjadi bahan

    perbaikan, evaluasi, sekaligus menjadi insrumen untuk melakukan perbaikan

    yang berkesinambungan, Amin.

    Bukittinggi, Maret 2018

    KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

    KOTA BUKITTINGGI

    Drs. SYAFNIR, MM

    NIP. 19690816 199003 1 006

  • Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016

    Lkip Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi Lampiran | 33

  • Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016

    Lkip Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi Lampiran | 34

  • Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016

    Lkip Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi Lampiran | 35