PEMERINTAH KOTA MADIUN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH · 10. Jenis Pelayanan Pengajuan Tunjangan Istri/Suami dan Pendaftaran Anak: No. Komponen Uraian 1. Persyaratan pelayanan Tunjangan

PEMERINTAH KOTA MADIUN

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Jalan Mastrip Nomor 25 Madiun 63132

Telepon (0351) 462230 Faks. (0351) 496964 Website http://www.madiunkota.go.id

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA MADIUN

NOMOR : 067/259/401.201/2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN BKD KOTA MADIUN

1. Jenis Pelayanan Penerimaan Surat Masuk

No. Komponen Uraian

1. Persyaratan pelayanan Dokumen Surat Masuk dari SKPD di lingkungan

Pemerintah Kota Madiun/ dari instansi vertikal dan

stakholder.

2. Sistem, mekanisme dan

prosedur

PROSEDUR PENERIMAAN SURAT MASUK

Keterangan Bagan :

1. Dokumen Surat Masuk diterima oleh petugas tata

usaha

1. Surat Masuk

diterima TU

3. Surat Masuk dinaikkan kepada

Atasan untuk disposisi

2. Surat Masuk diregister

4. Surat Masuk diedarkan kepada

masing-masing bidang

http://www.madiunkota.go.id/

2. Surat diregister dan di identifikasi dan di

kelompokkan berdasarkan jenis surat.

3. Surat Masuk dinaikkan kepada Atasan untuk

mendapatkan disposisi surat.

4. Surat yang di disposisi di edarkan kepada masing-

masing bidang sesuai dengan jenis suratnya.

3. Jangka waktu penyelesaian Maksimal 2 hari

4. Biaya/tarif Gratis

5. Produk layanan Dokumen Surat Masuk

6. Pengelolaan Pengaduan 1. Email : [email protected]

2. Telp : 0361-462230

3. Kotak Saran

2. Jenis Pelayanan Penanganan Pengaduan

No. Komponen Uraian

1. Persyaratan pelayanan Surat Laporan Pengaduan dari PNS atau dari

Masyarakat yang dimasukkan dalam Kotak Pengaduan


prosedur

PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN

1. Surat pengaduan dari Kotak Pengaduan

3. Mengidentifikasi dan mengklarifikasi aduan

2. Surat Aduan diregister

4. Menganalisa dan perumusan aduan

Keterangan Bagan :

1. Surat Pengaduan melalui sarana yang tersedia

(Kotak Pengaduan)

2. Surat Pengaduan di catat dalam buku register.

3. Surat Pengaduan yang masuk di identifikasi dan

dilakukan klarifikasi.

4. Tindak lanjut pengaduan dengan melakukan analisa

dan perumusan atas aduan yang masuk.

5. Penyampaian/pemberitahuan hasil perumusan

aduan kepada pemohon.

6. Dokumentasi / mengarsipkan hasil tindak lanjut

pengaduan

3. Jangka waktu penyelesaian Maksimal 1 bulan setelah diterbitkannya Laporan Hasil

Pemeriksaan Khusus.


5. Produk layanan Dokumen perumusan hasil pengaduan.


2. Telp : 0361-462230

3. Kotak Saran

3. Jenis Pelayanan Legalisir

No. Komponen Uraian

1. Persyaratan pelayanan Dokumen yang membutuhkan legalisir pejabat yang

berwenang.


prosedur

PROSEDUR PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

1.Menerima berkas

pemohonan Legalisir

2. Memberikan stempel legalisir pada berkas

5. Penyampaian hasil perumusan

aduan

6. Dokumentasi/pengarsipan

hasil tindaklanjut aduan

Keterangan Bagan :

1. Menerima berkas permohonan legalisir SK,

memeriksa keabsahan dan kelengkapan berkas

legalisir

2. Jika Lengkap diberikan stempel legalisir dan

diserahkan ke kasubag. Umum untuk diperiksa.

3. Permohonan legalisir yang memenuhi syarat

dinaikkan kepada Sekretaris/Kepala BKD untuk di

tanda tangani.

4. Membubuhkan stempel dinas dan mengagenda

berkas permohonan legalisir

5. Diserahkan kepada pemohon legalisir dan pemohon

menandatangani buku agenda legalisir sebagai

tanda terima.

3. Jangka waktu penyelesaian 10 menit, lebih 1 hari apabila pejabat yang berwenang

ttd dinas luar kota.


5. Produk layanan Surat Keputusan yang telah dilegalisir

4.Mengagenda berkas legalisir

6. Menyerahkan berkas

legalisir kepada pemohon


2. Telp : 0361-462230

3. Kotak Saran

4. Jenis Pelayanan Pemrosesan Cuti Pegawai

No. Komponen Uraian

1. Persyaratan pelayanan Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan permohonan

Cuti Pegawai bagi Pegawai yang sudah mempunyai

masa kerja minimal selama 1 Tahun. Dengan membuat

Surat Permohonan Cuti Pegawai sesuai dengan formulir

Cuti Pegawai yang berlaku, yang telah disetujui oleh

atasan langsung masing-masing pegawai.


prosedur


Keterangan Bagan :

1. Surat permohonan Pegawai bersangkutan diajukan

1. Surat Permohonan cuti dari Pegawai

5. Surat Cuti diagenda dan diberikan

kepada pemohon

2. Pemeriksaan permohonan cuti

4. Surat cuti ditandangani oleh pejabat yang

berwenang

3. Permohonan cuti di buatkan

kepada atasan langsungnya ;

2. Pemeriksaan berkas sudah memenuhi syarat atau tidak,

jika ada kekurangan berkas, sub bagian perencanaan

menghubungi pemohon untuk membetulkan surat

permohonanan cuti ;

3. Permohonan cuti pegawai di proses kepada pejabat

kepegawaian yang berwenang ;

4. Permohonan cuti pegawai yang jadi akan diberikan

kepada pegawai yang mengajukan permohonan cuti

3. Jangka waktu penyelesaian 1 hari


5. Produk layanan Aturan Cuti pegawai


2. Telp : 0361-462230

3. Kotak Saran

5. Jenis Pelayanan Penjatuhan Hukuman Disiplin

No. Komponen Uraian

1. Persyaratan pelayanan Surat Laporan Satuan Kerja PNS yang bersangkutan

yang ditujukan kepada walikota Madiun dan telah di

disposisi oleh Walikota Madiun.


prosedur


1. Laporan Permasalahan PNS (disposisi Walikota

Madiun)

3b. BAP (Berita Acara Pemeriksaan)

2. Tindak Lanjut ke

Inspektorat

3a. Berkas Laporan Dihimpun

Keterangan Bagan :

1. Surat Laporan permasalahan PNS dari Satuan Kerja

PNS yang bersangkutan dikirim ke Walikota,

2. Setelah mendapatkan disposisi BKD mengklarifikasi

permasalahan tersebut untuk dibuatkan surat tindak

lanjut ke Inspektorat atau tidak.

3. a. Jika tidak terbukti melakukan pelanggaran maka

surat dihimpun.

b. Inspektorat melakukan pemanggilan dan

pendalaman kasus melalui Berita Acara

Pemeriksaan.

4. Inspektorat menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan

Khusus dan rekomendasi penjatuhan Hukuman

Disiplin yang diajukan ke Walikota untuk

mendapatkan persetujuan.

5. LHP turun ke BKD, sehingga SK Hukuman Disiplin b

7tru diproses di Bagian Hukum.

6. Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin Selesai, SK

Hukuman Disiplin diserahkan oleh Asisten

Administrasi Umum.

3. Jangka waktu penyelesaian Maksimal 1 bulan setelah diterbitkannya Laporan Hasil

Pemeriksaan Khusus.


5. Produk layanan SK Hukuman Disiplin

6. Penyerahan SK Hukuman Disiplin

5. SK Hukuman Disiplin

4. LHP (Laporan Hasil

Pemeriksaan Khusus)


2. Telp : 0361-462230

3. Kotak Saran

6. Jenis Pelayanan Pembuatan Kartu Suami (KARSU) dan Kartu Istri (KARIS) :

No. Komponen Uraian

1 Persyaratan pelayanan Surat Pengantar dari Satker ;

Laporan Perkawinan Pertama/kedua bagi janda atau

duda (@2 rangkap) ;

Bagi perkawinan kedua (duda/janda) wajib

melampirkan fotokopi akte cerai/surat keterangan

meninggal dunia ;

Fotokopi SK pengangkatan CPNS (2 rangkap) ;

Fotokopi SK pengangkatan CPNS menjadi PNS (2

rangkap) ;

Fotokopi SK Konversi NIP ;

Foto suami/istri berwarna ukuran 2x3 cm (2

lembar).

Akta Cerai/Surat Kematian bagi Perkawinan kedua

2 Sistem, mekanisme dan

prosedur

PROSEDUR PENGAJUAN KARIS/KARSU

4. Pengajuan Disertai pengantar dari Satker

3a. Ditolak /

tidak diproses tidak memenuhi Syarat

mailto:bkdkota.madiun@gmail

2. Pemeriksaan berkas

syarat memenuhi

4. Selesai 3.b Pemrosesan Karis/Karsu

Keterangan Bagan :

1. Surat permohonan PNS yang bersangkutan dikirim

ke BKD disertai pengantar dari Satker ;

2. Pemeriksaan berkas sudah memenuhi syarat atau tidak

;

a. Jika memenuhi syarat dimasukkan ke dalam

daftar 9tructural untuk diajukan ke BKN Kantor

Regional II BKN di Surabaya ;

b. Jika tidak memenuhi syarat pengajuan

ditolak/tidak diproses dengan cara

menghubungi bagian kepegawaian PNS yang

bersangkutan ;

4. Jika Karis/Karsu sudah turun, didistribusikan ke

Satuan Kerja PNS pemohon melalui bagian

kepegawaian.

3 Jangka waktu penyelesaian Maksimal 3 bulan setelah berkas persyaratan diajukan

ke BKN Kanreg II Surabaya

4 Biaya/tarif Gratis

5 Produk layanan Kartu Suami/Kartu Istri

6 Pengelolaan Pengaduan 1. Email : [email protected]

2. Telp : 0361-462230

3. Kotak Saran

7. Jenis Pelayanan Pembuatan KARTU PEGAWAI (KARPEG) :

No. Komponen Uraian

1 Persyaratan pelayanan Karpeg Baru :

Surat Pengantar dari Satker ;

Fotokopi SK pengangkatan CPNS legalisir (2

rangkap) ;

Fotokopi SK pengangkatan CPNS menjadi PNS

legalisir (2 rangkap) ;

Foto hitam putih ukuran 2x3 cm (2 lembar).

Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan

(STTPL) yang dilegalisir oleh pejabat yang

berwenang.

Karpeg Pengganti (karena hilang) :

Surat Pengantar dari Satker ;

Surat Pernyataan Kehilangan PNS yang

bersangkutan (2 rangkap) ;

Surat Laporan Kehilangan dari Kepolisian ;

Fotokopi SK pengangkatan CPNS legalisir (2

rangkap) ;

Fotokopi SK pengangkatan CPNS menjadi PNS

legalisir (2 rangkap) ;

Foto hitam putih ukuran 2x3 cm (2 lembar).


prosedur

PROSEDUR PENGAJUAN KARPEG

5. Pengajuan

Disertai pengantar dari Satker

3a. Ditolak /

tidak diproses tidak memenuhi syarat

2. Pemeriksaan berkas

Memenuhi syarat

4. Selesai 3.b Pemrosesan KARPEG

Keterangan Bagan :

1. Surat permohonan PNS yang bersangkutan dikirim

ke BKD disertai pengantar dari Satker ;

2. Pemeriksaan berkas sudah memenuhi syarat atau tidak

;

a. Jika memenuhi syarat dimasukkan ke dalam

daftar 11tructural untuk diajukan ke BKN

Kantor Regional II BKN di Surabaya ;

b. Jika tidak memenuhi syarat pengajuan

ditolak/tidak diproses dengan cara

menghubungi bagian kepegawaian PNS yang

bersangkutan ;

3. Jika Karpeg sudah turun, PNS pemohon dihubungi

untuk mengambil Karpeg langsung ke BKD.

3. Jangka waktu penyelesaian Maksimal 6 bulan terhitung berkas permohonan

tersebut diajukan ke BKN Kanreg II Surabaya


5. Produk layanan Kartu Pegawai (KARPEG)


2. Telp : 0361-462230

3. Kotak Saran

8. Jenis pelayanan : Permohonan Izin Perkawinan dan Pembinaan Pra

Nikah/Pasca Nikah

No. Komponen Uraian

1 Persyaratan pelayanan Permohonan ijin pernikahan yang diketahui

Kepala Satker PNS yang bersangkutan ditujukan

kepada Walikota Madiun dengan tembusan

Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan

Inspektur Inspektorat ;

Dilampiri fotocopy N1, N2, N3, N4 dari

Kelurahan/Desa, baik dari pihak suami maupun

pihak istri ;

Untuk perkawinan kedua dan seterusnya :

- Apabila PNS tersebut janda/duda karena

cerai, melampirkan akta Perceraian.

- Apabila PNS tersebut janda/duda karena

meninggal, melampirkan Surat Kematian.

- Apabila PNS yang menikah dengan

TNI/POLRI, melampirkan surat ijin dari

kesatuannya.


prosedur

PROSEDUR PERMOHONAN IJIN PERKAWINAN DAN PEMBINAAN PRANIKAH

6. Pengajuan Disertai pengantar dari Satker

dikirim ke Walikota Madiun (disposisi ke BKD)

3a. Pemberitahuan

Penolakan

tidak memenuhi 2. Pemeriksaan syarat berkas

memenuhi syarat

4. Pembinaan Pra Nikah

3.b Pemrosesan Ijin

Pernikahan

Keterangan Bagan :

1. Berkas Permohonan dari Instansi PNS yang

bersangkutan diajukan ke Walikota Madiun dengan

tembusan BKD dan Inspektorat, Disposisi Walikota

turun ke BKD untuk ditindak lanjuti ;

2. Permohonan diperiksa kelengkapannya ;

3. a. jika permohonan tidak memenuhi syarat

dibuatkan surat pemberitahuan penolakan dan

pengajuan dihimpun ;

b. jika memenuhi syarat pengajuan diproses ;

4. Surat Ijin Perkawinan yang telah disetujui/ditanda

tangani dihimpun untuk dijadwalkan dalam kegiatan

Pembinaan Pra Nikah, PNS yang telah dibina

diberikan Surat Ijin Pernikahannya.

3 Jangka waktu penyelesaian Maksimal 1 bulan

4 Biaya/tarif Gratis

5 Produk layanan Ijin Pernikahan

Berita Acara Pembinaan Pra Nikah


2. Telp : 0361-462230

3. Kotak Saran

9. Jenis Pelayanan Izin Perceraian:

No. Komponen Uraian

1. Persyaratan pelayanan Surat permohonan/laporan gugatan perceraian dari

Satuan Kerja PNS yang bersangkutan yang ditujukan

kepada walikota Madiun dan telah di disposisi oleh

Walikota Madiun


prosedur

PROSEDUR IJIN PERCERAIAN

1. permohonan/laporan gugatan perceraian (disposisi Walikota Madiun)

3. BAP (Berita Acara Pemeriksaan) 2. Tindak Lanjut

7. Ijin Perceraian/Surat Keterangan untuk

Melakukan

Perceraian 8. LHP (Laporan Hasil

Pemeriksaan Khusus)

9. Selesai Keterangan Bagan :

1. Surat permohonan/laporan gugatan perceraian dari

Satuan Kerja PNS yang bersangkutan dikirim ke

Walikota ;

2. Setelah mendapatkan disposisi BKD mengklarifikasi

permasalahan tersebut untuk dibuatkan surat tindak

lanjut ke Inspektorat ;

3. Inspektorat melakukan pemanggilan dan

pendalaman kasus melalui Berita Acara

Pemeriksaan ;

4. Inspektorat menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan

Khusus yang dikirimkan ke Walikota untuk

mendapatkan persetujuan ;

5. LHP turun ke BKD, sehingga Ijin Perceraian/Surat

Keterangan Untuk Melakukan Perceraian dapat

diproses ;

6. Proses Ijin Perceraian selesai, PNS yang

bersangkutan beserta mantan istri/suami di panggil ke

BKD untuk menerima surat ijin perceraian/surat

keterangan melakukan perceraian.

3. Jangka waktu penyelesaian Maksimal 1 bulan sejak diterbitkannya Laporan Hasil

Pemeriksaan Khusus


5. Produk layanan Ijin Perceraian

Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian


2. Telp : 0361-462230

3. Kotak Saran

10. Jenis Pelayanan Pengajuan Tunjangan Istri/Suami dan Pendaftaran Anak:

No. Komponen Uraian

1. Persyaratan pelayanan Tunjangan Istri/Suami :

Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan pengajuan

Tunjangan Suami/Istri membawa surat pengantar dari

satuan kerjanya dengan melampirkan persyaratan :

Laporan Perkawinan sebanyak 5 lembar ;

Surat Nikah yang sudah dilegalisir KUA sebanyak 5 set ;

Model C sebanyak 5 lembar (tanda tangan dan stempel

semua asli) ;

Mengisi Blanko Penunjukan Suami/Istri sebanyak 5

lembar (blanko disediakan di Satuan Kerjanya masing-

masing).

Pendaftaran Anak :

Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan Pendaftaran

Anak membawa surat pengantar dari satuan kerjanya

dengan melampirkan persyaratan :

Mengisi Blanko Pendaftaran Anak sebanyak 5 lembar

(blanko disediakan di Satuan Kerjanya masing- masing) ;

Mengisi Blanko Laporan Pertambahan Anak sebanyak 5

lembar (Blanko disediakan di Satuan Kerjanya masing-

masing) ;

Model C sebanyak 5 lembar (tanda tangan dan stempel

asli semua) ;

Surat Nikah dilegalisir KUA sebanyak 5 set ;

Akte Kelahiran Anak dilegalisir sebanyak 5 lembar.

Peralihan Tunjangan Istri/Suami dan Anak :

Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan peralihan

Tunjangan Suami/Istri dan Anak melampirkan surat

keterangan pemberhentian tunjangan dari bendahara gaji

Suami/Istri yang sebelumnya menanggung (Asli, legalisir).


prosedur

PROSEDUR PENGAJUAN TUNJANGAN ISTRI/SUAMI DAN PENDAFTARAN ANAK

10. Surat Permohonan

11. Pemeriksaan Berkas

4. Selesai

3.b Pemrosesan Tunjangan

Keterangan Bagan :

1. Surat permohonan PNS yang bersangkutan dikirim ke

BKD disertai pengantar dari Satker ;

2. Pemeriksaan berkas sudah memenuhi syarat atau tidak,

jika ada kekurangan berkas, PNS pemohon dihubungi

melalui Satkernya untuk segera melengkapi berkas ;

3. Permohonan tunjangan diproses ;

4. Permohonan tunjangan yang sudah jadi sifatnya

hanya pengantar untuk diproses lebih lanjut oleh

bendahara gaji PNS yangbersangkutan ke

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kota Madiun.

3. Jangka waktu penyelesaian Maksimal 1 bulan


5. Produk layanan Pengantar tunjangan istri/suami dan pendaftaran anak


2. Telp : 0361-462230

3. Kotak Saran

11. Jenis pelayanan : Penghimpunan dan Pengverifikasian SKP dan Penilaian Prestasi

Kerja PNS (PPKP) :

No. Komponen Uraian

1. Persyaratan pelayanan Pengisian Formulir SKP yang telah diberikan sebelumnya

oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Madiun kepada

masing-masing SKPD di Kota Madiun.


prosedur

PROSEDUR PENGHIMPUNAN DAN PENGVERIFIKASIAN SKP DAN PPKP

SKP dan PPKP dari SKPD Verifikasi SKP dan PPKP

Diteliti

Salah Benar

Dikirim ke BKD

(Penghimpunan)

SKP dan PPKP dicek ulang

Keterangan Bagan :

1. Berkas Formulir SKP dan PPKP diisi oleh masing-masing

SKPD ;

2. Setiap SKPD mengumpulkan SKP dan PPKP kemudian

diverifikasi benar dan salahnya ;

3. a. jika pengisiannya benar, maka dilanjutkan ke tahap

penghimpunan ;

b. jika pengisiannya salah, maka akan direvisi oleh

SKPD yang bersangkutan ;

4. Merevisi SKP dan PPKP sesuai dengan peraturan yang

berlaku dalam pengisian SKP dan PPKP ;

5. Setelah direvisi kemudian dihimpun kembali di BKD

Kota Madiun ;

6. SKP dan PPKP yang telah terhimpun di cek ulang dan

diteliti oleh petugas untuk memastikan kebenaran isi

Direvisi sesuai

Perbaikan

Selesai

dari SKP dan PPKP tersebut;

7. Selesai.

3. Jangka waktu penyelesaian Maksimal 1 bulan




2. Telp : 0361-462230

3. Kotak Saran

12. Jenis Pelayanan Seleksi Penerimaan CPNS:

No. Komponen Uraian

1. Persyaratan pelayanan Dapat dilihat di http://panselnas.menpan.go.id


prosedur

PROSEDUR SELEKSI PENERIMAAN CPNS

1. Pendaftar 2. Seleksi Administrasi

4. Tes Wawancara 3. Seleksi TKD/TKB

5.Pengumuman Hasil Seleksi

Keterangan Bagan :

1. Calon peserta seleksi penerimaan CPNS mencari

informasi mengenai formasi instansi yang diminati

serta melakukan pendaftaran online melalui

http://panselnas.menpan.go.id (sscn.bkn.go.id) dan

mengirim surat lamaran tulisan tangan dengan

melampirkan berkas-berkas yang dibutuhkan sesuai

persyaratan pendaftaran kepada Pemerintah Kota

Madiun (Cap Pos) ;

2. Pemerintah Kota Madiun akan menyeleksi administrasi

yang telah didaftarkan secara online maupun surat

lamaran yang dikirim oleh peserta ;

3. Pendaftar yang lolos seleksi administrasi berhak

mengikuti seleksi TKD/TKB (Tes Kemampuan

Dasar/Tes Kemampuan Bidang) yang berbasis

komputer (Computer Assited Test) ;

4. Pengumuman Hasil Seleksi Penerimaan CPNS

Pemerintah Kota Madiun

3. Jangka waktu penyelesaian -


5. Produk layanan -


2. Telp : 0361-462230

3. Kotak Saran

13. Jenis Pelayanan : Penetapan Kenaikan Pangkat Gol. IV/c keatas

No. Komponen Uraian

1. Persyaratan pelayanan 1. Nota Usul yang ditandatangani oleh Walikota

2. Surat Pengantar dari Gubernur

3. Surat Pengantar dari SKPD

4. Fotocopy Sah SK Pangkat Terakhir

5. Fotocopy Sah SKP, Penilaian Sasaran SKP

dan Penilaian Prestasi Kerja PNS selama 2

(dua) Tahun Terakhir

6. Fotocopy Sah Ijazah Terakhir

7. Fotocopy Sah Ijin Belajar/Tugas Belajar

8. Fotocopy sah SK pengangkatan dalam

jabatan 20tructural/fungsional

9. Fotocopy Sah SPP dan SPMT

10. Fotocopy Sah Karpeg

11. Fotokopy SK Penyesuaian Masa Kerja

12. Daftar Riwayat Pekerjaan

13. Asli PAK bagi PNS yang menduduki jabatan

fungsional


prosedur

PROSEDUR PENETAPAN KENAIKAN

PANGKAT GOL. IV/C KEATAS

Keterangan Bagan

1. Surat permohonan Usulan Kenaikan Pangkat

PNS yang bersangkutan di kirim ke BKD

melalu Staf TU BKD disertai pengantar dari

Satuan Kerjanya.

Usulan permohonan KP

Berkas diverifikasi

Nota Usulan KP ditandangani

Walikota

Nota Usulan KP dikirim ke Gubernur

Usulan KP dikirim ke

BKN Jakarta untuk

diverifikasi

Sk Kenaikan Pangkat di

proses dan

ditandatangani kepala BKN

SK KP diterima BKD dan

ditliti

SK KP diserahkan

kepada pemohon


serahkan kepada pemohon

2. Dilakukan verifikasi dan Proses Berkas

Kenaikan Pangkat oleh fungsional umum.

3. Apabila memenuhi syarat untuk Kenaikan

Pangkat maka dibuatkan Nota Usul yang

ditanda tangani oleh Walikota

4. Nota usul dikirim kepada Gubernur untuk

mendapatkan pengantar dari Gubernur.

5. Pengantar KP dari Gubernur dikirim ke BKN

Jakarta untuk diverifikasi sampai proses

cetak SK KP yang ditandatangani oleh Kepala

BKN.

6. SK Kenaikan Pangkat diterima oleh BKD

7. SK Kenaikan Pangkat dipersiapkan oleh

Fungsional Umum sebelum diserahkan

kepada PNS Pemohon

8. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat

diserahkan kepada PNS Pemohon.

3. Jangka waktu penyelesaian 3 bulan hari kerja sampai dengan diterbitkan SK

Kenaikan Pangkat yang ditandatangani oleh

Kepala BKN

4. Biaya/tarif -

5. Produk layanan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat


2. Telp : 0361-462230

3. Kotak Saran

14. Jenis Pelayanan Penetapan Kenaikan Pangkat Golongan IV/a dan IV/b

No. Komponen Uraian

1. Persyaratan pelayanan 1. Nota Usul yang ditandatangani oleh Kepala

BKD

2. Surat Pengantar dari SKPD

3. Fotocopy Sah SK Pangkat Terakhir

4. Fotocopy Sah SKP, Penilaian Sasaran SKP

dan Penilaian Prestasi Kerja PNS selama 2

(dua) Tahun Terakhir

5. Fotocopy Sah Ijazah Terakhir

6. Fotocopy Sah Ijin Belajar/Tugas Belajar

7. Fotocopy sah SK pengangkatan dalam

jabatan struktural/fungsional

8. Fotocopy Sah SPP dan SPMT

9. Fotocopy Sah Karpeg

10. STLUD/Diklatpim/Ijazah S2 bagi yang PNS

pindah golongan ruang


12. Asli PAK bagi PNS yang menduduki jabatan

fungsional


prosedur

PROSEDUR PENETAPAN KENAIKAN

PANGKAT GOLONGAN IV/a DAN IV/b

Usulan permohonan

KP

Berkas diverifikasi

Nota Usulan KP

ditandangani Kepala BKD

Nota Usulan KP dikirim ke Gubernur

Usulan KP dikirim ke BKN Kanreg II untuk

diverifikasi

Sk Kenaikan Pangkat di proses dan

ditandatangani oleh Gubernur

SK KP diterima BKD dan ditliti

SK KP diserahkan kepada pemohon

Keterangan Bagan

1. Surat permohonan Usulan Kenaikan Pangkat

PNS yang bersangkutan di kirim ke BKD

melalu Staf TU BKD disertai pengantar dari

Satuan Kerjanya.

2. Dilakukan verisikasi dan Proses Berkas

Kenaikan Pangkat oleh fungsional umum.

3. Apabila memenuhi syarat untuk Kenaikan

Pangkat maka dibuatkan Nota Usul yang

ditanda tangani oleh Kepala BKD

4. Nota usul dikirim ke BKD Provinsi untuk

diverifikasi dan diproses lebih lanjut bersama

BKN Kanreg II

5. SK Kenaikan Pangkat telah ditandatangani

oleh Gubernur.

6. SK Kenaikan Pangkat diterima oleh BKD Kota

Madiun.

7. SK Kenaikan Pangkat dipersiapkan oleh

Fungsional Umum sebelum diserahkan

kepada PNS Pemohon

8. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat

diserahkan kepada PNS Pemohon.

3. Jangka waktu penyelesaian 1,5 bulan hari kerja sampai dengan diterbitkan

SK Kenaikan Pangkat yang ditandatangani oleh

Gubernur

4. Biaya/tarif -



2. Telp : 0361-462230

3. Kotak Saran

15. Jenis Pelayanan : Penetapan Kenaikan Pangkat Golongan III/d kebawah

No. Komponen Uraian

1. Persyaratan pelayanan 1. Nota Usul yang ditandatangani oleh Kepala BKD

2. Surat Pengantar dari SKPD 3. Fotocopy sah SK PNS 4. Fotocopy sah PMK 5. Fotocopy Sah SK Pangkat Terakhir 6. Fotocopy Sah SKP, Penilaian Sasaran SKP

dan Penilaian Prestasi Kerja PNS selama 2 (dua) Tahun Terakhir

7. Fotocopy Sah Ijazah Terakhir 8. Fotocopy Sah Ijin Belajar/Tugas Belajar 9. Fotocopy Sah Karpeg 10. Fotocopy STLUD Tk. I/Diklatpim IV/Ijazah D-

IV/S1 bagi yang PNS pindah golongan ruang 11. Asli PAK bagi PNS yang menduduki jabatan

fungsional


prosedur

PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT

GOLONGAN III/D KEBAWAH

Keterangan Bagan

1. Surat permohonan Usulan Kenaikan Pangkat PNS yang bersangkutan di kirim ke BKD melalu Staf TU BKD disertai pengantar

Usulan permohonan

KP

Berkas diverifikasi

Nota Usulan KP ditandangani Kepala

BKD

Nota Usulan KP

dikirim ke BKN Kanreg II

diterbitkannya nomor

dan tanggal

persetujuan CG di SAPK


proses BKD dan ditandatangani oleh

Walikota

SK KP diteliti


teliti


serahkan kepada

pemohon

dari Satuan Kerjanya. 2. Dilakukan verisikasi dan Proses Berkas

Kenaikan Pangkat oleh fungsional umum. 3. Apabila memenuhi syarat untuk Kenaikan

Pangkat maka dibuatkan Nota Usul yang ditanda tangani oleh Kepala BKD

4. Nota usul dikirim ke BKN Kanreg II Sby untuk diverifikasi hingga diterbitkannya nomor dan tanggal persetujuan CG di SAPK

5. Nomor dan tanggal persetujuan CG diproses lebih lanjut oleh Fungsional Umum BKD dengan dibuatkan SK Kenaikan Pangkat yang ditandatangani oleh Walikota

6. SK Kenaikan Pangkat dipersiapkan oleh Fungsional Umum sebelum diserahkan kepada PNS Pemohon

7. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat diserahkan kepada PNS Pemohon

3. Jangka waktu penyelesaian 27 hari kerja sampai dengan diterbitkan SK

Kenaikan Pangkat yang ditandatangani oleh

Walikota

4. Biaya/tarif -



2. Telp : 0361-462230

3. Kotak Saran

16. Jenis Pelayanan : Penetapan Kenaikan Gaji Berkala PNS

No. Komponen Uraian

1. Persyaratan pelayanan 1. Surat usulan

2. Berkas syarat administrasi


prosedur

PROSEDUR KENAIKAN GAJI BERKALA PNS

Usulan permohonan

Kenaikan Gaji Berkala

Berkas diverifikasi

Keterangan Bagan

1. Surat Usulan Kenaikan Gaji Berkala yang

telah memenuhi syarat.

2. Dilakukan verisikasi dan Proses Berkas

Kenaikan Gaji Berkala oleh fungsional

umum.

3. Apabila memenuhi syarat, dibuatkan Surat

Keputusan Kenaikan Gaji Berkala yang

ditanda tangani oleh Kepala BKD

4. Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala

diserahkan kepada PNS Pemohon

3. Jangka waktu penyelesaian 3 hari kerja sampai dengan diterbitkan SK

Kenaikan Gaji Berkala yang ditandatangani oleh

Kepala BKD

4. Biaya/tarif -

5. Produk layanan Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala


2. Telp : 0361-462230

3. Kotak Saran

17. Jenis Pelayanan : Penetapan Pengangkatan PNS Dalam Jabatan

Fungsional

No. Komponen Uraian

1. Persyaratan pelayanan 1. Usulan dari SKPD

2. Fc. SK Capeg

3. Fc. SK PNS

SK Gaji Berkala proses

BKD dan ditandatangani

oleh Kepala BKD Sk Kenaikan Gaji

Berkala di serahkan

kepada pemohon

4. Fc. Ijasah dan transkrip sesuai CPNS

5. Persetujuan dari Instansi yang berwenang

asal Jabatan Fungsional yang diusulkan

6. Angka Kredit Pertama dari Instansi yang

berwenang

2. Sistem, mekanisme dan prosedur

PROSEDUR PENETAPAN PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Keterangan Bagan

1. Surat permohonan Usulan Penetapan

Pengangkatan PNS dalam jabatan

Fungsional yang bersangkutan di kirim ke

BKD melalu Staf TU BKD disertai pengantar

dari Satuan Kerjanya.

Surat Usulan

dinaikkan kepala BKD dianalisa dan

disposisi

Usulan Penetapan

Pengangkatan PNS dlm Jabfung.

SK Penetapan

Pengangkatan PNS dlm Jabfung di proses

SK Dinaikkan ke Bag.

Hukum untuk diteliti kemudian di

tandatangani Walikota

SK KP diserahkan kepada SKPD

pengusul

BKD membuatkan Petikan dan Salinan SK

Pengangkatan PNS dlm Jabsung

2. Surat dinaikkan kepada Kepala BKD untuk

di analisa dan diberikan disposisi kepada

Kepala Bidang Mutasi

3. Bidang Mutasi memproses Surat Keputusan

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional.

4. Surat Keputusan Pangangkatan dalam

Jabatan Fungsional ditanda tangani

Walikota setelah diteliti oleh Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kota Madiun.

5. Setelah Surat Keputusan disetujui dan

ditanda tangani oleh Walikota, BKD

membuatkan Petikan dan Salinan Surat

Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan.

6. Surat Keputusan di serahkan kepada SKPD

pengusul.

3. Jangka waktu penyelesaian 1 (satu) bulan untuk pemrosesan mulai dari

Pengajuan ke Walikota Madiun lewat Bagian

Hukum sampai SK Pengangkatan Dalam Jabatan

Fungsional Jadi

4. Biaya/tarif -

5. Produk layanan SK Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional


2. Telp : 0361-462230

3. Kotak Saran

18. Jenis Pelayanan Penetapan Ijin Bebas Jabatan (MPP) PNS

No. Komponen Uraian

1. Persyaratan pelayanan 1. Surat Permohonan MPP dan pengantar dari

SKPD

2. Pengajuan berkas Pensiun


prosedur

PROSEDUR PENETAPAN IJIN BEBAS JABATAN (MPP)

PNS

Keterangan Bagan

1. Surat permohonan Usulan Penetapan Ijin

Bebas Jabatan (MPP) PNS yang

bersangkutan di kirim ke BKD melalu Staf

TU BKD disertai pengantar dari Satuan

Kerjanya.

2. Surat permohonan di naikkan kepada

Kepala BKD untuk disposisi

3. Bidang Mutasi melakukan verisikasi, apabila

memenuhi syarat maka akan diproses

Surat Usulan

dinaikkan kepala BKD dianalisa dan

disposisi

Usulan Penetapan

Ijin Bebas Jabatan (MPP) PNS

SK MPP PNS di proses SK Dinaikkan ke Bag.

Hukum untuk diteliti kemudian di

tandatangani Walikota

BKD membuatkan Petikan dan Salinan SK

MPP

SK MPP diberikan

kepada pemohon

Berkas Surat Keputusan Penetapan Ijin

Bebas Jabatan (MPP)

4. Surat Keputusan Penetapan Ijin Bebas

Jabatan (MPP) PNS ditanda tangani

Walikota setelah diteliti oleh Bagian Hukum





Keputusan Penetapan Ijin Bebas Jabatan

(MPP).

6. Surat Keputusan Penetapan Ijin Bebas

Jabatan (MPP) diserahkan kepada PNS

Pemohon.


Pengajuan ke Walikota Madiun lewat Bagian

Hukum sampai SK MPP Jadi

4. Biaya/tarif -

5. Produk layanan SK MPP


2. Telp : 0361-462230

3. Kotak Saran

19. Jenis Pelayanan Penetapan Penyesuaian Masa Kerja PNS

No. Komponen Uraian

1. Persyaratan pelayanan 1. Surat Permohonan Pensiun

2. Fc. Karpeg, SK CPNS, SK PNS, SK Pangkat

Terakhir, SK Mutasi (bila ada)

3. Fc. SKP dan PPK 2 (dua)Tahun terakhir

4. Fc. Konvensi NIP

5. Fc. Ijasah dan Traskrip sesuai CPNS

6. Surat Pernyataan benar benar bekerja pada

Instasi yang diajukan bermaterai

7. Surat Keterangan dari Yayasan yang

diajukan

8. Fc. Surat ijin Pendirian/Operasional Yayasan

yang dilegalisir Notaris

9. Fc. SK Pengangkatan Honorer dilegalisir

oleh pejabat yang mengeluarkan SK

10. SK Asli Pengangkatan sbg Honorer

11. Surat Keterangan dari Kepala SKPD

Pemohon.


PROSEDUR PENETAPAN PENYESUAIAN MASA KERJA PNS

Usulan Penetapan

Penyes. Masa Kerja

Mmebuatkan Surat pengantar ke Kanreg

II BKN

Surat usulan di verifikasi oleh BKN

Kanreg II untuk

diterbitan Nota Persetujuan

SK Penyesuaian Masa Kerja di proses oleh BKD

SK KP diserahkan

Surat Usulan

dinaikkan kepala

BKD dianalisa dan disposisi

SK Dinaikkan ke Bag. Hukum untuk diteliti

kemudian di tandatangani Walikota

BKD membuatkan

Keterangan Bagan


Penyesuaian Masa Kerja PNS yang

bersangkutan di kirim ke BKD melalu Staf

TU BKD disertai pengantar dari Satuan

Kerjanya.

2. Surat permohonan di naikkan kepada

Kepala BKD untuk disposisi

3. Bidang Mutasi memproses surat pengantar

untuk dikirim ke Kantor Regional II BKN

Surabaya dan diproses Nota

Persetujuannya.

4. Setelah mendapatkan Nota Persetujuan dari

Kantor Regional II BKN Surabaya BKD

memproses Surat Keputusan Penetapan

Penyesuaian Masa Kerja PNS.

5. Surat Keputusan Penetapan Penyesuaian

Masa Kerja PNS ditanda tangani Walikota

setelah diteliti oleh Bagian Hukum





Keputusan Penetapan Penyesuaian Masa

Kerja PNS.

7. Surat Keputusan Penetapan Penyesuaian

Masa Kerja PNS diserahkan kepada PNS

Pemohon.


Pengajuan ke Kantor BKN Regional II Surabaya

sampai SK PMK Jadi

4. Biaya/tarif -

5. Produk layanan SK Penyesuaian Masa Kerja (PMK)


2. Telp : 0361-462230

3. Kotak Saran

20. Jenis Pelayanan Penetapan Pensiun PNS Golongan IV/c ke Atas

No. Komponen Uraian

1. Persyaratan pelayanan 1. Surat Permohonan Pensiun

2. Daftar Susunan Keluarga

3. Fc. Surat Nikah

4. Surat Permintaan Pembayaran Pensiun

Pertama (SP-4)

5. Fc. SK Capeg, SK Pangkat Terakhir, KGB,

Karpeg dan Taspen


7. Surat Keterangan benar-benar tidak

membawa/menyimpan surat-surat dan

barang berharga milik negara

8. Surat Keterangan belumpernah dijatuhi

sanksi/hukuman disiplin tingkat sedang atau

berat dalam tahun terakhir

9. Fc. SKP dan PPK 2 (dua) tahun terakhir

10. Lembar DPCP

11. Foto hitam putih ukuran 3 x 4 sebanyak 10

lembar


PROSEDUR PENETAPAN PENSIUN PNS GOLONGAN IV/c KE ATAS

Keterangan Bagan


Pensiun PNS Golongan IV/c ke Atas di kirim

ke BKD melalu Staf TU BKD disertai

pengantar dari Satuan Kerjanya.


Pensiun oleh fungsional umum.

3. Berkas usulan yang telah memenuhi syarat

dikirim ke Kantor regional II BKN Surabaya

untuk diproses Surat Keputusan

Pensiunnya.

4. Surat Keputusan Pensiun diterima oleh BKD

dan diteliti sebelum diserahkan kepada

pemohon.

Usulan Penetapan Pensiun PNS Golongan

IV/c ke Atas Berkas diverifikasi

Berkas usulan di kirim

ke BKN Kanreg II untuk diproses

SK pensiun diterima BKD

dan diteliti

SK Pensiun diserahkan kepada pemohon

5. Surat Keputusan Pensiun diserahkan kepada

PNS Pemohon

3. Jangka waktu penyelesaian 1 (satu) tahun untuk pemrosesan mulai dari Pengajuan PNS Pemohon sampai SK dari BKN Jakarta jadi

4. Biaya/tarif -

5. Produk layanan SK Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun

PNS


2. Telp : 0361-462230

3. Kotak Saran

21. Jenis Pelayanan : Penetapan Pensiun PNS Golongan IV/b ke Bawah

No. Komponen Uraian

1. Persyaratan pelayanan 1. Surat Permohonan Pensiun 2. Daftar Susunan Keluarga 3. Fc. Surat Nikah 4. Surat Permintaan Pembayaran Pensiun

Pertama (SP-4) 5. Fc. SK Capeg, SK Pangkat Terakhir, KGB,

Karpeg dan Taspen 6. Daftar Riwayat Pekerjaan 7. Surat Keterangan benar-benar tidak

membawa/menyimpan surat-surat dan barang berharga milik negara

8. Surat Keterangan belumpernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam tahun terakhir

9. Fc. SKP dan PPK 2 (dua) tahun terakhir 10. Lembar DPCP 11. Foto hitam putih ukuran 3 x 4 sebanyak 10

lembar


PROSEDUR PENETAPAN PENSIUN PNS GOLONGAN IV/b

KE BAWAH

Usulan Penetapan Pensiun PNS Golongan

IV/b ke bawah

Berkas diverifikasi

Keterangan Bagan


Pensiun PNS Golongan IV/b ke Bawah di

kirim ke BKD melalu Staf TU BKD disertai

pengantar dari Satuan Kerjanya.


Pensiun oleh fungsional umum.

3. Berkas usulan yang telah memenuhi syarat

dikirim ke Kantor Regional II BKN Surabaya

untuk diproses Surat Keputusan

Pensiunnya.

4. Surat Keputusan Pensiun diterima oleh BKD

dan dan diteliti sebelum diserahkan kepada

pemohon.

5. Surat Keputusan Pensiun diserahkan kepada

PNS Pemohon.

3. Jangka waktu penyelesaian 3 Bulan untuk pemrosesan mulai dari Pengajuan PNS Pemohon sampai SK dari BKN jadi

4. Biaya/tarif -

5. Produk layanan SK Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun PNS

Berkas usulan di kirim

ke BKN Kanreg II

untuk diproses SK pensiun diterima BKD dan diteliti

SK Pensiun diserahkan

kepada pemohon


2. Telp : 0361-462230

3. Kotak Saran

22. Pelayanan permohonan Izin Belajar

No. Komponen Uraian

1. Persyaratan

pelayanan

Izin Seleksi

Pengumuman Brosur penerimaan mahasiswa baru

FC Formulir Pendaftaran

Rekomendasi Kepala SKPD

Surat Pengantar dari instansi

Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman

disiplin dan tidak sedang menjalani pemberhentian

sementara sebagai PNS

Izin Belajar



Surat izin seleksi

Surat Keterangan kuliah/ lulus ujian masuk dari

lembaga pendidikan


disiplin

SK Pangkat Terakhir

Daftar Penilaian Pekerjaan

Daftar riwayat Hidup

Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan

bahwa:

- Tidak menuntut Jabatan dan penyesuaian ijazah

- Bersedia menanggung seluruh biaya yang

dibutuhkan.

- Pendidikan diikuti diluar jam dinas dan tidak

menggangu pekerjaan/tugas dinas sehari-hari

2. Sistem, mekanisme

dan prosedur

PERMOHONAN IZIN BELAJAR

1.Pengajuan Permohonan 2.. Pemeriksaan

Izin Seleksi Berkas

3.b Proses Surat Izin 3. a Surat Seleksi Belajar Penolakan

Lulus seleksi

4. Surat Izin Seleksi Belajar 5b. Pengajuan Permohonan Izin Tidak Lulus seleksi

5a. proses berhenti

6. Pemeriksaan Berkas

8. Selesai 7. Proses SK Izin Belajar

Keterangan bagan:

1. Pemohon mengajukan permohonan izin mengikuti

Seleksi melalui SKPD masing-masing ditujukan

kepada Walikota dengan tembusan ke BKD.

2. Surat masuk diperiksa dan diteliti baik mengenai

kelengkapan berkas persyaratan maupun kesesuaian

lembaga belajar.

3. a. apabila tidak memenuhi syarat untuk bisa

mengikuti seleksi masuk kuliah, maka dikeluarkan

surat penolakan kepada pemohon.

b. apabila seluruh kelengkapan memenuhi

persyaratan, maka surat permohonan akan diproses

lebih lanjut untuk dikeluarkan Surat Izin mengikuti

Seleksi.

4. Surat izin seleksi dikirim kepada pemohon.

5. a. apabila tidak lulus seleksi, maka proses berhenti

dan tidak dilanjutkan ke tahapan berikutnya.

b. apabila lulus seleksi, Pemohon mengajukan

permohonan izin belajar melalui SKPD masing-

masing ditujukan kepada Walikota dengan

tembusan ke BKD.

6. Surat masuk diperiksa dan diteliti kelengkapan

berkas pemohon.

7. apabila seluruh kelengkapan memenuhi persyaratan,

maka surat permohonan akan diproses lebih lanjut

untuk dikeluarkan Surat Izin Belajar.

8. Surat Izin Belajar dikirim kepada pemohon.

3. Jangka waktu

penyelesaian

Izin Seleksi : 2 (dua) hari

Izin Belajar: 2 (dua) Hari

4. Biaya/tarif -

5. Produk layanan Surat Izin Seleksi Belajar, Surat Izin Belajar


2. Telp : 0361-462230

3. Kotak Saran

23. Jenis Pelayanan Permohonan Tugas Belajar

No. Komponen Uraian

1. Persyaratan

pelayanan

Seleksi Tugas Belajar

Pengumuman Brosur penerimaan mahasiswa baru

FC Formulir Pendaftaran




disiplin dan tidak sedang menjalani pemberhentian


Tugas Belajar

FC SK Pangkat Terakhir

FC Daftar Penilaian Pekerjaan

Daftar riwayat Hidup

FC Ijazah dan Transkrip nilai terakhir dilegalisir

Surat Izin mengikuti Seleksi


Surat Keterangan kuliah/ lulus ujian masuk dari

lembaga pendidikan


disiplin atau sedang menjalani pemberhentian


Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa:

- tidak menuntut Jabatan dan penyesuaian ijazah

- Bersedian menanggung seluruh biaya yang

dibutuhkan.


dan prosedur

PERMOHONAN TUGAS BELAJAR

1.Pengajuan Permohonan 2.. Pemeriksaan Berkas Izin Seleksi

3.b Proses Surat Izin 3. a Surat Penolakan Seleksi Belajar

Tidak Lulus seleksi

5a. proses berhenti

4. Surat Izin Seleksi

Lulus seleksi

6.. Pemeriksaan Berkas oleh BKD 5b. Pengajuan Permohonan Tugas belajar

7. Proses di Bagian Hukum untuk Penandatangaan SK Belajar di BKD

Keterangan bagan:

1. Pemohon mengajukan permohonan izin Seleksi

melalui SKPD masing-masing ditujukan kepada

Walikota dengan tembusan ke BKD.

2. Surat masuk diperiksa dan diteliti baik mengenai

kelengkapan berkas persyaratan maupun kesesuaian

lembaga belajar.

3. a. apabila tidak memenuhi syarat untuk bisa

mengikuti seleksi masuk kuliah, maka

dikeluarkan surat penolakan kepada pemohon.

a. apabila seluruh kelengkapan memenuhi

persyaratan, maka surat permohonan akan

diproses lebih lanjut untuk dikeluarkan Surat Izin

SK telah ditandatangani Walikota

dikembalikan ke BKD

Selesai

mengikuti Seleksi.

4. Surat izin seleksi dikirim kepda pemohon.

5. a. apabila tidak lulus seleksi, maka proses berhenti

dan tidak dilanjutkan ke tahapan berikutnya

b. apabila lulus seleksi, Pemohon mengajukan

permohonan Tugas belajar melalui SKPD masing-

masing ditujukan kepada Walikota dengan

tembusan ke BKD. Dan Surat masuk diperiksa

dan diteliti kelengkapan berkas pemohon.


maka surat permohonan akan diproses lebih lanjut

untuk dibuat draft Surat Keputusan Walikota tentang

Tugas Belajar.

7. Draft SK dikirim ke Bagian Hukum untuk mendapat

persetujuan dan dikirim ke Walikota untuk

ditandatangani.

8. SK yang telah ditandatangai oleh Walikota

dikembalikan ke BKD.

9. SK Tugas Belajar dikirim kepada pemohon.

3. Jangka waktu

penyelesaian

Izin Seleksi : 2 (dua) hari

SK Tugas Belajar: 7 (tujuh) Hari

4. Biaya/tarif -

5. Produk layanan Surat Izin Seleksi, Surat Keputusan Walikota tentang

Tugas Belajar


2. Telp : 0361-462230

3. Kotak Saran

24. Jenis Pelayanan Laporan Ijin Belajar

No. Komponen Uraian

1. Persyaratan pelayanan Surat Laporan selesai belajar dari SKPD

Surat Keterangan lulus dari lembaga pendidikan

FC Ijazah dan transkrip nilai

FC surat Izin Belajar


dan prosedur

LAPORAN IJIN BELAJAR

1. Pengajuan Laporan 2. Berkas dihimpun Ijin belajar

Keterangan bagan:

1. Pemohon mengajukan Laporan Ijin Belajar melalui

SKPD masing-masing ditujukan kepada Walikota

dengan tembusan ke BKD.

2. Surat Ijin Belajar dihimpun dan di arsip oleh BKD

3. Mengupdate Data Pegawai pada Simpeg BKD

3. Jangka waktu penyelesaian

1 (satu) hari

4. Biaya/tarif -

5. Produk layanan Pencatatan laporan, SK Penugasan Kembali


2. Telp : 0361-462230

3. Kotak Saran

25. Jenis Pelayanan Laporan Tugas Belajar

No. Komponen Uraian


Surat Keterangan lulus dari lembaga pendidikan

FC Ijazah dan transkrip nilai

FC surat Izin Belajar


dan prosedur

LAPORAN TUGAS BELAJAR

Dilakukan update Data Pegawai pada Simpeg BKD

1. Pengajuan Laporan 2. Pemeriksaan Berkas tugas belajar

5. SK yg telah Staf/Struktural Ditandatangani Walikota 6 a. Selesai dikembalikan ke BKD

Fungsional

Keterangan bagan:

1. Pemohon membuat Laporan Tugas Belajar melalui

SKPD masing-masing ditujukan kepada Walikota

dengan tembusan ke BKD.

2. Surat masuk diperiksa dan diteliti mengenai

kelengkapan berkas


maka laporan akan diproses lebih lanjut untuk dibuat

Draft Surat Keputusan Walikota tentang Penugasan

Kembali.

4. Draft SK dikirim ke Bagian Hukum untuk mendapat

persetujuan dan kemudian dikirim ke Walikota untuk

ditandatangani.

5. SK yang telah ditandatangai oleh Walikota

dikembalikan ke BKD.

6. SK penugasan kembali telah selesai,

a. Untuk strukural, SK langsung dikirim kepada yang

bersangkutan.

b. Untuk fungsional, SK dikirim kepada Bidang Mutasi

untuk dibuat SK pengaktifan kembali dalam

jabatan fungsional.

3. Jangka waktu penyelesaian

7 (tujuh) hari

4. Biaya/tarif -

5. Produk layanan Pencatatan laporan, SK Penugasan Kembali


2. Telp : 0361-462230

3. Kotak Saran

26. Jenis Pelayanan Sewa Gedung Diklat

No. Komponen Uraian



dan prosedur

SEWA GEDUNG DIKLAT

Surat Masuk Sewa

Gedung Diklat

Menerima telepon Dari Penyewa

Gedung Diklat

Melihat daftar

jadwal penyewa Gedung Diklat

Penyewa Datang

ke Gedung Diklat

Tidak bisa disewa

Bisa disewa

Keterangan bagan:

1. Penyewa gedung Diklat melalui

a. Mengirim Surat Pinjam / Sewa gedung Diklat yang

ditujukan kepada kelapa BKD.

b. Peminjam/Penyewa bisa Datang ke gedung Diklat

bertemu dengan petugas di Gedung Diklat

c. Penyewa bisa melakukan peminjaman Gedung

Diklat melalui telepon ke Gedung Diklat

2. Petugas Gedung Diklat Melihat Jadwal Peminjaman

Gedung apakah penyewa bisa menyewa atau tidak

pada tanggal yang diajukan oleh penyewa

3. Bisa atau Tidak Bisa Menyewa Petugas melakukan

konfirmasi kepada Penyewa Gedung

4. Surat Sewa dihimpun / diarsipkan

3. Jangka waktu

penyelesaian 1 (satu) hari

4. Biaya/tarif 1. Untuk Sewa Aula atau Hall

a. Siang Hari Rp. 2.500.000/per hari

b. Malam Hari Rp. 3.000.000/Per hari

c. Siang Hari s/d Malam Hari Rp. 4.000.000/Per hari

2. Fasilitas Lain

Konfirmasi

Penyewa Konfirmasi

Penyewa

Arsip Surat

Penyewa

a. Kamar tidur VIP (kapasitas 2 orang) Rp.

200.000/per hari

b. Kamar tidur (kapasitas 4 orang) Rp. 150.000/per

hari

c. Ruangan makan VIP Rp. 75.000/per hari

d. Ruangan Makan Rp. 200.000/per hari

e. Ruang Kelas Rp. 400.000/per hari

Keterangan : Untuk Penyewa Lingkup SKPD atau

Instasi Pemerintah Kota Madiun hanya dikenakan tarif

50% dari tarif tersebut diatas.

5. Produk layanan Pelayanan Sewa Gedung Diklat


2. Telp : 0361-462230

3. Kotak Saran

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KOTA MADIUN

Drs. AGUS ARDIYANTO Pembina Utama Muda

NIP. 19570626 198603 1 021

Documents

PEMERINTAH KOTA MADIUN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH · 10. Jenis Pelayanan Pengajuan Tunjangan Istri/Suami dan Pendaftaran Anak: No. Komponen Uraian 1. Persyaratan pelayanan Tunjangan