PEMERINTAH PROVINSI RIAUsatpolpp.riau.go.id/anim_files/173112522RENSTRA 2014-2019...13. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 784/XI/2014 Tahun 2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Jl. Letkol Hasan Basri No. 04 Telp. (0761) 39656- 777051 Fax. (0761) 39657

PEKANBARU - RIAU

KODE POS : 28123

KEPUTUSAN

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI RIAU

Nomor : Kpts./ VIII / 2017

T E N T A N G

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI RIAU TAHUN 2017

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap di lingkungan Pemerintah Daerah diamanatkan untuk menyusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, rancangan akhir Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang penetapan Undang – undang Darurat Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagau Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.

Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang ........

3. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517 );

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);

10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 7);

11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4);

12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 31 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 31);

13. Keputusan ........

13. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 784/XI/2014 Tahun 2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Thaun 2014;

14. Keputusan Gubernur Riau Nomor 485 Tahun 2017 tanggal 9 Juni 2017 tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2018.

M E M U T U S K A N Menetapkan PERTAMA

: :

Menetapkan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Setiap pejabat yang menduduki jabatan di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau agar menjadikan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Program dan Kegiatan pada APBD Tahun 2017 di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau;

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada tanggal

Pekanbaru Agustus 2017

i

Kata Pengantar

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Syukur Alhamdulillah senantiasa disampaikan kehadirat

Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Revisi

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau 2014-

2019 ini dapat diselesaikan sebagai bentuk kewajiban saya selaku

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau.

Revisi Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Riau 2014-2019 disusun berdasarkan penjabaran dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau

2014-2019. Revisi Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi Riau 2014-2019 ini memuat gambaran pelayanan, isu-isu

strategis, visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, rencana program

dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan

indikatif serta indikator kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi Riau dalam waktu 5 tahun.

Harapan saya, Revisi Rencana Strategis Satuan Polisi

Pamong Praja Provinsi Riau 2014-2019 ini dapat memberikan

gambaran perencanaan yang berisikan program-program prioritas

yang dilaksanakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja

ii

Provinsi Riau, dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah

Provinsi Riau dalam kurun waktu tahun anggaran 2014-2019,

serta bermanfaat dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi

Provinsi Riau 2014-2019.

Akhir kata, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya

disampaikan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Provinsi Riau, serta semua pihak yang telah memberikan

perhatian, masukan, saran dan berpartisipasi aktif dalam

penyusunan Revisi Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja


Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, Agustus 2017

iii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ................................................................................

Daftar Isi ………………………………………………………………….

Daftar Tabel ......................................................................................

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang …..……………………………...............

1.2. Landasan Hukum ........................................................

1.3. Maksud dan Tujuan ....................................................

1.4. Sistematika Penulisan Rencana Srategis SATPOL

PP Provinsi Riau .........................................................

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG

PRAJA PROVINSI RIAU

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SATPOL PP

Provinsi Riau

2.1.1. Tugas ...............................................................

2.1.2. Fungsi ..............................................................

2.1.3. Struktur Organisasi SATPOL PP Provinsi Riau...

2.2. Sumber Daya SATPOL PP Provinsi Riau.......................

2.3. Kinerja Pelayanan SATPOL PP Provinsi Riau................

2.4. Tantangan & Peluang Pengembangan Pelayanan

SATPOL PP Provinsi Riau..............................................

BAB III ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK

DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

Fungsi Pelayanan SATPOL PP Provinsi Riau …............

3.2. Telaahan Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Terpilih .....................................

3.3. Telaahan Renstra K/L Kementerian dan Lembaga .....

i iii

V

1

4

7

8

11

11

12

31

40

53

59

67

69

iiii

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis.............................................

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis ........................................

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI RIAU

4.1. Visi dan Misi SATPOL PP Provinsi Riau.........................

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SATPOL PP

Provinsi Riau......………………………………................

4.3. Strategi dan Kebijakan.................................................

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN

INDIKATIF ..........................................................................

BAB VI INDIKATOR KINERJA SATUAN POLISI PAMONG

PRAJA PROVINSI RIAU YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ....................................

BAB VII PENUTUP ...........................................................................

LAMPIRAN

71

72

85

87

93

99

107

118

ivi

DAFTAR TABEL

Tabel 1-1 Skema Formulasi Renstra Satpol PP Provinsi Riau

.........................................................................................

4

Tabel II - 1 Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Satpol PP Prov.

Riau (Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun

2016) …………………………………................................

14

Tabel II - 2 Pegawai Negeri Sipil dan Banpol PP/PTT Satpol PP

Provinsi Riau Berdasarkan Golongan Ruang Gaji

Tahun 2016 .....................................................................

32


Provinsi Riau Menurut Jabatan / Eselonering

.........................................................................................

33


Provinsi Riau Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal

Tahun 2016 .....................................................................

34


Provinsi Riau Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan

Tahun2016 ......................................................................

35

Tabel II - 6 Fasilitas Penunjang (Perlengkapan) Satpol PP Provinsi

Riau s/d Tahun Anggaran 2016.......................................

37

Tabel II - 7 Rekapitulasi Daftar Urut Kepangkatan (DUK)................. 38

Tabel II - 8 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi

Pamong Praja Provinsi Riau............................................

47

Tabel II - 9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan

Polisi Pamong Praja Provinsi Riau..................................

51

vi

Tabel II - 10 Rasio dan Pertumbuhan Anggaran Pelayanan Satuan

Polisi Pamong Praja Provinsi Riau..................................

52

Tabel II - 11 Komparasi Capaian Sasaran Renstra Satpol PP

Kabupaten/Kota, Sasaran Renstra Satpol PP Provinsi

dan Renstra Kementerian/Lembaga................................

56

Tabel III - 1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

Fungsi..............................................................................

62

Tabel III - 2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah ......................................................

67

Tabel III - 3 Telaahan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri

.........................................................................................

70

Tabel III - 4 Telaahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten/Kota...............................................................

71

Tabel III - 5 Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota ................................................

74

Tabel III - 6 Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis ....................... 77

Tabel III - 7 Nilai Skala Kriteria........................................................... 78

Tabel III - 8 Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis .................................... 79

Tabel IV - 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau......................

89

Tabel IV - 2 Matrik Rencana Strategis Satpol PP Provinsi Riau Tahun 2017-2019............................................................

91

Tabel IV - 3 Strategi dan Arah Kebijakan............................................ 95

Tabel V - 1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau..................................

99

vii

Tabel VI - 1 Tujuan dan Sasaran RPJMD yang Menjadi Acuan

Satpol PP Provinsi Riau...................................................

107

Tabel VI - 2 Indikator Kinerja Satpol PP Provinsi Riau yang

Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD..................

108

REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Era reformasi yang membawa berbagai perubahan dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara telah mendorong pemerintah baik

pusat maupun daerah untuk lebih bersungguh-sungguh membangun dan

mengimplementasikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good

Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government).

Perubahan dimaksud diantaranya adalah tatanan hukum, politik

dan administrasi publik. Dalam hal administrasi publik, termasuk

diantaranya upaya membangun akuntabilitas publik dan peningkatan

sistem pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Pada

dasarnya perubahan tersebut mencakup dua aspek yaitu aspek Psiko-

Sosial dan Teknis-Ekonomis. Aspek psiko-sosial terdiri dari perubahan-

perubahan paradigma, perubahan visi, perubahan nilai-nilai, penguatan

komitmen untuk berubah dan pembangkit keberanian untuk berubah.

Sedangkan aspek teknis-ekonomis mencakup perubahan struktur

organisasi dan sistem kerja yang merupakan perubahan bentuk fisik

organisasi. Dalam proses perubahan tersebut, tiga pilar dari Good

Governance yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas, harus

tercermin didalamnya.


2

Berkaitan dengan hal tersebut, sejak tahun 1999 pemerintah

sudah berusaha membangun dan menata akuntabilitas publik yaitu

dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang antara lain mewajibkan

instansi pemerintah sampai dengan tingkat eselon II untuk menyusun

Rencana Strategis. Selanjutnya penataan akuntabilitas lebih diperkuat lagi

dengan diterbitkannya

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan

pembangunan nasional. Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004

tersebut, pemerintah daerah diamanatkan menyusun rencana

pembangunan daerah yang sistematis, terarah, terpadu dan tanggap

terhadap perubahan. Perencanaan daerah dimaksud mencakup

perencanaan daerah jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

Perencanaan daerah jangka panjang tersebut nantinya dituangkan dalam

bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),

sedangkan perencanaan daerah jangka menengah dituangkan dalam

dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

dan perencanaan daerah tahunan nantinya dituangkan dalam bentuk

dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Mengingat Revisi RPJMD Provinsi Riau 2014-2019 telah selesai

disusun, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau sebagai salah satu

OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau diwajibkan menyusun Revisi


3

Rencana Strategis (Renstra) dengan mengacu kepada Revisi RPJMD

tersebut.

Saat ini tugas yang dijalankan Satuan Polisi Pamong Praja

setiap harinya semakin berat. Tuntutan masyarakat akan suasana yang

aman dan tertib semakin tinggi. Namun disisi lain, jumlah aparat serta

anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dimaksud sangatlah

terbatas. Kondisi ini yang membuat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Riau harus merencanakan setiap kegiatan dan penganggaran yang akan

dilaksanakan setiap tahunnya harus lebih terperinci dan akurat.

Revisi Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja 2014 –

2019 lahir sebagai acuan dalam setiap pelaksanaan tugas pokok Satuan

Polisi Pamong Praja dalam 3 (tiga) tahun kedepan. Rencana Strategis

berisikan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan, program dan kegiatan

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau serta anggaran yang akan

mendukung untuk tercapainya Visi Riau pada umumnya dan Visi Satuan

Polisi Pamong Praja Provinsi Riau khususnya.

Secara skematis, proses penyusunan rencana strategis

digambarkan sebagai berikut:


4

Tabel 1.1

Skema Formulasi Renstra Satpol PP Provinsi Riau

Strategi

1.2. Landasan Hukum

Yang menjadi landasan hukum bagi Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi Riau dalam membuat Rencana Strategis 2014 – 2019 adalah

sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah Swatantra Tk.I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

VISI

MISI

TUJUAN

VISI dan MISI

PROV.RIAU

2014-2019

ANALISIS

LINGKUNGAN

CSF DAN KLHS

KEBIJAKAN

PROGRAM

SASARAN

KEGIATAN


5

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi

Pamong Praja (Ketentuan baru yang mengatur tentang Pol PP-

Perda SOTK Pol PP sudah masuk dalam prolegda Provinsi Riau

tahun 2012) ;


6

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-

2019;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun

2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;


Tatacara, Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah;


Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Riau

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009

Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 9);

17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Riau Tahun 2014-2019;


7

18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau

(Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4);

19. Peraturan Gubernur Riau Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun

2014;



2015;



2016.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi

Pamong Praja Provinsi Riau 2014-2019 ini adalah untuk mengetahui dan

mendokumenkan perencanaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang

berisikan program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau dengan dukungan pembiayaan

dari Pemerintah Provinsi Riau. Selain itu, Revisi Rencana Strategis

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau 2014-2019 diharapkan

dapat meningkatkan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan

masyarakat yang merupakan tugas pokok dari Satuan Polisi Pamong

Praja Provinsi Riau.


8

Adapun tujuan penyusunan Revisi Rencana Strategis Satuan

Polisi Pamong Praja Provinsi Riau 2014-2019 adalah :

a. Mendiskripsikan tentang program-program prioritas yang akan

dilaksanakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Riau.

b. Sebagai panduan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja

(Renja) setiap tahunnya agar lebih terarah, fokus dan sesuai dengan

perencanaan sebelumnya.

c. Terwujudnya sinergitas antar unit kerja di lingkungan Satuan Polisi

Pamong Praja Provinsi Riau dan pemangku kepentingan lainnya

tentang program dan kegiatan tahun 2014-2019.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Revisi Rencana Strategis Satuan Polisi

Pamong Praja Provinsi Riau 2014-2019 disusun dengan sistematika

sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan Rencana Srategis SATPOL PP Provinsi Riau


9

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATPOL PP

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SATPOL PP Provinsi Riau;

2.2 Sumber Daya SATPOL PP Provinsi Riau;

2.3 Kinerja Pelayanan SATPOL PP Provinsi Riau;

24 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SATPOL

PP Provinsi Riau.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SATPOL PP;

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih;

3.3 Telaahan Renstra K/L Kementerian dan Lembaga;

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SATPOL PP Provinsi Riau;

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SATPOL PP Provinsi Riau;

4.3 Strategi dan Kebijakan.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program dan Kegiatan


10

BAB VI INDIKATOR KINERJA SATPOL PP PROVINSI RIAU YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan

,indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

sebagaimana dihasilkan dari C1.12 (Perumusan Rencana program,

kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan

indikatif). Adapun penyajian menggunakan Tabel 5.1 yang

bersumber dari Tabel T-IV.C.28.

BAB VII PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SATPOL PP

Provinsi Riau yang secara langsung menunjukkan kinerja yang

akan dicapai SATPOL PP Provinsi Riau dalam lima tahun

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian

tujuan dan sasaran.


11

BABA II

GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI

PAMONG PRAJA PROVINSI RIAU

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SATPOL PP Provinsi

Riau

2.1.1. Tugas

Keberadaan Satpol PP pada pemerintah Daerah sangat tegas

terdapat pada Pasal 255 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa Satpol PP dibentuk untuk

membantu Kepala Daerah dalam Menegakkan Peraturan Daerah dan

Peraturan Kepala Daerah, Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan

Ketentraman serta Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas terdapat pada Pasal 4

yang berbunyi Menegakkan Peraturan Daerah, Menyelenggarakan

Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Menyelenggarakan

perlindungan masyarakat dan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi

Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Provinsi Riau, dan dijabarkan dalam Peraturan

Gubernur Riau Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong


2.1.2. Fungsi

Dalam penyelenggaraan tugasnya yang berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja


12

terdapat pada Pasal 5 disebutkan bahwa fungsi Satuan Polisi Pamong

Praja adalah:

a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan peraturan

daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat serta perlindungan masyarakat;

b. Pelaksanaan kebijakan penegakkan peraturan daerah dan peraturan

kepala daerah;

c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat di daerah;

d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat di daerah;

e. Pelaksanaan koordinasi penegakkan peraturan daerah dan peraturan

kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik

Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;

f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar

mematuhi dan mentaati peraturan daerah dan peraturan kepala

daerah;

g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

2.1.3. Struktur Organisasi

Adapun susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Riau menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016

Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau,

dan dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 90 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata

Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau terdiri dari:

1. Kepala Satuan:

2. Sekretariat terdiri dari:

Subbagian Perencanaan Program;

Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang

Milik Daerah;


13

Subbagian Kepegawaian dan Umum.

3. Bidang Pembinaan Masyaraka terdiri dari:

Seksi Fasilitasi Hubungan Kerjasama;

Seksi Kewaspadaan Dini;

Seksi Bimbingan dan Penyuluhan.

4. Bidang Operasi terdiri dari:

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Pengendalian

Masyarakat;

Seksi Pengamanan Asset;

Seksi Intelijen.

5. Bidang Penegakan Peraturan Daerah terdiri dari:

Seksi Hubungan Antar Lembaga;

Seksi Penegakan dan Pengawasan;

Seksi Tindak Internal.

6. Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat terdiri dari:

Seksi Data, Informasi dan Pemberdayaan;

Seksi Tindak Reaksi Cepat;

Seksi Pengerahan dan Pengendalian.


14

Tabel II – 1

Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Satpol PP Prov. Riau

(Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016)

KEPALA SATUAN

Sekretariat

Sub Bagian Perencanaan Program

Sub Bagian Keuangan,

Perlengkapan dan

Pengelolaan Barang Milik

Daerah

Sub Bagian

Kepegawaian Umum

Bidang Pembinaan

Satuan Perlindungan Masyarakat

Bidang Penegakan Peraturan

Daerah

Bidang

Operasi

Bidang Pembinaan Masyarakat

Seksi Penegakan

dan

Pengawasan

Seksi Pengamanan

Aset

Seksi Kewaspadaan

Dini

Seksi Fasilitasi Hubungan Kerjasama

Seksi Hubungan

Antar Lembaga

Seksi Ketentraman

dan Ketertiban Umum dan

Pengendalian Masyarakat

Seksi Data, Informasi dan Pemberdayaan

Seksi Tindak Reaksi Cepat

Kelompok Jabatan

Fungsional

Seksi Bimbingan

dan Penyuluhan

Seksi Pengerahan

dan

Pengendalian

Seksi Intelijen Seksi

Tindak

Internal


15

1. KEPALA SATUAN

a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu

Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan

kepada Daerah pada Bidang Satuan Polisi Pamong Praja.

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala

Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi perumusan

kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan

pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain

yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada

Satuan Polisi Pamong Praja.

2. SEKRETARIAT

1. Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan

evaluasi pada Subbag Perencanaan Program, Subbag Keuangan,

Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan

Subbagian Kepegawaian dan Umum.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada

Sekretariat;

b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan

memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;

c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah

dilaksanakan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

sesuai tugas dan fungsinya.


16

Sekretariat terdiri dari:

a. Sub Bagian Perencanaan Program;

B Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang

Milik Daerah

c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

Masing-masing Subbag dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada

dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong

Praja.

a. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas:

(1) merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada

Subbagian Perencanaan Program;

(2) membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil

pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian

Perencanaan Program;

(3) menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana

program/kegiatan dari masing-masing bidang;

(4) melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja

Perangkat Daerah, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah Unit Kerja;

(5) melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional

Prosedur (SOP);

(6) mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat koordinasi dan

rapat koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan

daerah serta rapat koordinasi teknis;

(7) Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan

pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian

Perencanaan Program;

(8) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan



17

b. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan

Barang Milik Daerah mempunyai tugas:

(1) merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada

Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang

Milik Daerah;

(2) membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil


Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah;

(3) mengelola keuangan dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;

(4) melakukan urusan perbendaharaan dan akuntansi keuangan

dan aset;

(5) melaksanakan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil

Pemeriksaan (LHP) atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan

pelaksanaan kegiatan;

(6) melaksanakan proses administrasi Tuntutan Perbendaharaan

dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR);

(7) melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran;



dilaksanakan secara berkala;

(9) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik

lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

c. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas:

(1) Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

(2) Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil


Kepegawaian dan Umum;


18

(3) Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyusat;

(4) Melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian;

(5) Melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan,

Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan

pegawai, standar kompentensi dan evaluasi jabatan;

(6) Melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai;

(7) Membuat laporan perkembangan kepegawaian;

(8) Menyelenggarakan urusan kehumasan;

(9) Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;

(10) Melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan

upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan dan

administrasi perjalanan dinas;

(11) Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kantor

setelah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah;

(12) Mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data

informasi untuk kepentingan masyarakat;

(13) Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor,

kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;


pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian

Kepegawaian dan Umum; dan

(15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan


3. KEPALA BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT

a. Kepala Bidang Pembinaan Mayarakat mempunyai tugas

menyelenggarakan Fasilitasi Hubungan Kerjasama, Kewaspadaan

Dini, Bimbingan dan Penyuluhan.


19

b. Bidang Pembinaan Mayarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang

Pembinaan Mayarakat mempunyai fungsi:

(1) penyusunan program kerja dan rencana operasional pada

Bidang Pembinaan Masyarakat, sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

(2) penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil

pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pembinaan

Masyarakat;

(3) penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan


dilaksanakan secara berkala kepada Kepala Satuan Polisi

Pamong Praja;

(4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala

Satuan Polisi Pamong Praja baik lisan maupun tertulis sesuai

tugas dan fungsinya;

Bidang Pembinaan Masyarakat terdiri dari:

a. Kepala Seksi Fasilitasi Hubungan Kerjasama;

b. Kepala Seksi Kewaspadaan Dini;

c. Kepala Seksi Bimbingan Dan Penyuluhan.

Masing-masing Kasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah

dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

a. Kepala Seksi Fasilitasi Hubungan Kerjasama mempunyai tugas:

(1) merencanakan kegiatan pada Seksi Fasilitasi Hubungan

Kerjasama;

(2) membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil

pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Fasilitasi

Hubungan Kerjasama;


20

(3) menyiapkan bentuk-bentuk fasilitasi hubungan Masyarakat

dan Oraganisasi Masyarakat dengan Pemerintah Daerah di

bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;


dan Organisasi Masyarakat dengan Pemerintah Daerah di

bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala

Daerah;


dan Oraganisasi Masyarakat dengan Pemerintah Daerah di

bidang Perlindungan Masyarakat;

(6) mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas

sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara

berkala;

(7) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan

baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya;

b. Kepala Seksi Kewaspadaan Dini mempunyai tugas:

(1) merencanakan kegiatan pada Seksi Kewaspadaan Dini;


pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi

Kewaspadaan Dini;

(3) Menghimpun dan menyiapkan data sistem informasi untuk

ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Perturan

Daerah dan Perlindungan Masyarakat;



berkala;



c. Kepala Seksi Bimbingan Dan Penyuluhan mempunyai tugas:

(1) merencanakan program kerja dan kegiatan pada Seksi

Bimbingan Dan Penyuluhan;


21


pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Bimbingan

Dan Penyuluhan;

(3) melaksanakan bimbingan dan penyuluhan masalah-masalah

strategis di bidang ketertiban umum dan ketenteraman

masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan Perlindungan

Masyarakat;



berkala;



4. KEPALA BIDANG OPERASI

a. Kepala Bidang Operasi mempunyai tugas menyelenggarakan

urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pengendalian

Masyarakat, Pengamanan Asset dan Intelijen;

b. Bidang Operasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud, Bidang Operasi

mempunyai fungsi:


Bidang Operasi;


pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Operasi;



dilaksanakan secara berkala kepada Kepala Satuan Polisi

Pamong Praja;


Satuan Polisi Pamong Praja baik lisan maupun tertulis sesuai

tugas dan fungsinya.


22

Bidang Operasi terdiri dari :

a. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan

Pengendalian Masyarakat;

b. Kepala Seksi Pengamanan Asset;

c. Kepala Seksi Intelijen.



a. Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Pengendalian Masyarakat

mempunyai tugas:

(1) merencanakan kegiatan pada Seksi Ketertiban Umum dan



pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Ketertiban

Umum dan Pengendalian Masyarakat;

(3) Menyusun bahan kebijakan teknis fasilitasi dan

melaksanakan ketertiban umum dan Pengendalian

Masyarakat;

(4) Menyiapkan pedoman teknis ketertiban umum dan


(5) Menyelenggarakan Patroli, Pengawalan Pejabat dan

pengendalian Unjuk Rasa dalam rangka ketertiban umum;

(6) Menyelenggarakan Monitoring ketertiban umum dan




berkala;


baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.


23

b. Kepala Seksi Pengamanan Asset mempunyai tugas :


Pengamanan Asset;


pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi

Pengamanan Asset;

(3) Menyelenggarakan Pengawasan dan Pengamanan Tempat-

tempat penting dan Gedung/Asset dilingkungan Pemerintah

Provinsi Riau;



berkala;



c. Kepala Seksi Intelijen mempunyai tugas :


Intelijen;


pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Intelijen;

(3) melaksanakan Pemantauan, Penyelidikan terhadap potensi–

potensi ancaman yang dapat mengganggu Ketentraman,

Ketertiban Umum dan Pelanggaran Peraturan Daerah;

(4) Melakukan Penggalangan terhadap kegiatan masyarakat

yang akan membahayakan dan berdampak kepada

Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelanggaran Peraturan

Daerah;

(5) Melaksanakan Pemantauan terhadap aksi Unjuk rasa dan

Kerusuhan massa;


24



berkala;



5. KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

a. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas

menyelenggarakan Seksi Hubungan Antar Lembaga, Seksi

Penegakan dan Pengawasan serta Seksi Tindak Internal;

b. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Satuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud, Bidang

Penegakan Peraturan Daerah menyelenggarakan fungsi:


Bidang Penegakan Peraturan Daerah;


pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Penegakan Peraturan

Daerah;



dilaksanakan secara berkala kepada Kepala Satuan Pamong

Praja;


Satuan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Penegakan Peraturan Daerah terdiri dari:

a. Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga;

b. Kepala Seksi Penegakan dan Pengawasan;


25

c. Kepala Seksi Tindak Internal.



a. Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas:


Hubungan Antar Lembaga;


pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Hubungan

Antar Lembaga;

(3) Menginventarisir dan menelaah Peraturan Daerah, Peraturan

Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah di lingkungan

Pemprov. Riau;

(4) menginventarisir data PPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi

Riau dan kab/kota se Prov. Riau;

(5) melaksanakan sinergitas PPNS selaku penyidik pelanggaran

Perda dengan PPNS Satuan Polisi Pamong Praja selaku

penegak Perda;

(6) mengelola secretariat PPNS;

(7) mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai

dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada

Seksi Hubungan Antar Lembaga;



b. Kepala Seksi Penegakan dan Pengawasan mempunyai tugas:


Penegakan dan Pengawasan;


26


pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penegakan

dan Pengawasan;

(3) membentuk tim terpadu penegakan dan pengawasan perda

terhadap pelanggar perda, perkada dan keputusan kepala

daerah yang memuat sanksi;

(4) penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran perda,

perkada dan keputusan kepala daerah yang memuat sanksi;

(5) mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai

dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala pada

Seksi Penegakan dan Pengawasan;



c. Kepala Seksi Tindak Internal mempunyai tugas:

(1) merencanakan kegiatan pada Seksi Tindak Internal;


pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Tindak

Internal;

(3) melaksanakan penegakan hukum, disiplin, tata tertib dan

pengamanan dilingkungan internal;

(4) melaksanakan penegakan disiplin ASN se-Provinsi Riau;

(5) melakasanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan

Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan

Kepala Daerah yang memuat sanksi;

(6) melakukan Pembinaan Terhadap Pelanggaran Peraturan

Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala

Daerah yang memuat sanksi;


27

(7) mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Seksi

pembinaan dan pengawasan berdasarkan capaian

pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnannya;

(8) melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada

kepala bidang penegakan peraturan daerah secara periodic

sebagai bahan pertanggung jawaban;


sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala

pada Seksi Tindak Internal;



6. KEPALA BIDANG PEMBINAAN SATUAN PERLINDUNGAN

MASYARAKAT

a. Kepala Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat

mempunyai tugas menyelenggarakan Seksi Data, Informasi dan

Pemberdayaan, Seksi Kesiapsiagaan, dan Seksi Pengerahan dan

pengendalian pada Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan

Masyarakat;

b. Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh

Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Satuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang

Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan

fungsi:


Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;


pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pembinaan Satuan

Perlindungan Masyarakat;


28



dilaksanakan secara berkala kepada Kepala Satuan;


Dinas baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat terdiri dari:

a. Kepala Seksi Data, Informasi dan Pemberdayaan;

b. Kepala Seksi Tindak Reaksi Cepat;

c. Kepala Seksi Pengerahan dan pengendalian.



a. Kepala Seksi Data, Informasi dan Pemberdayaan mempunyai tugas:

(1) merencanakan kegiatan pada Seksi Data, Informasi dan

Pemberdayaan;


pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Data,

Informasi Dan Pemberdayaan;

(3) mengumpulkan, mengolah, menganalisa data dan informasi

satlinmas;

(4) memetakan dan memantau secara berkala daerah rawan

bencana;

(5) menyiapkan bahan pengembangan potensi sumber daya

manusia melalui pendidikan dan Pelatihan bela Negara;

(6) mengkoordinasikan pengembangan satuan perlindungan

masyarakat dengan instasi terkait;

(7) menyiapkan buku panduan / standarisasi / juklak / juknis /

protap dan pedoman untuk pemberdayaan Satlinmas dan

potensi masyarakat;


29

(8) mengumpulkan dan mengolah data potensi masyarakat dan

satuan perlindungan masyarakat yang ditugaskan dalam

pemilihan Presiden / Wakil Presiden dan Pemilu, dan

pemilukada;

(9) menyiapkan dan memelihara data, arsip Satuan perlindungan

Masyarakat dan potensi masyarakat serta kebencanaan;

(10) melakukan pendataan jumlah pengungsi, korban jiwa dan

kerugian materi akibat bencana dan gangguan keamanan,

ketentraman dan ketertiban masyarakat;

(11) melaksanakan pendidikan dan pelatihan sat linmas;


sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala;



b. Kepala Seksi Tindak Reaksi Cepat mempunyai tugas:

(1) merencanakan kegiatan pada Seksi Tindak Reaksi Cepat;


pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Tindak

Reaksi Cepat;

(3) menyiapkan bahan Pedoman dan petunjuk teknis untuk

penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran;

(4) membina dan mensosialisasikan sistem keamanan

lingkungan serta kegiatan sosial kemasyarakatan;

(5) mempersiapkan dan membina sumberdaya satlinmas dan

potensi masyarakat;

(6) menyiapkan dan menyusun bahan kubutuhan sarana dan

prasarana satuan perlindungan masyarakat;

(7) melakukan koordinasi tentang penyiapan anggota satlinmas

dalam pengamanan pemilu, pilpres / wapres serta pilkada;


30

(8) membantu penyiapan satlinmas untuk penugasan, pencarian,

pertolongan dan penyelamatan korban bencana;

(9) membantu melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan

rekonstruksi darurat pada fasilitasi umum yang rusak akibat

bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan

ketertiban umum;

(10) membuka pos pantau bencana sebagai media informasi

Satlinmas;


sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala;



c. Kepala Seksi Pengerahan dan pengendalian mempunyai tugas:


Pengerahan dan Pengendalian;


pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengerahan

dan Pengendalian;

(3) menyusun bahan rencana strategis dan bahan rencana kerja

dan dokumen serta anggaran sub bidang pengerahan dan

pengendalian;

(4) menyusun bahan rencana teknis pengerahan dan

pengendalian sat linmas;

(5) memfasilitasi pelaksanaan pengerahan personil satlinmas

sebagai antisipasi terhadap gangguan keamanan,

ketentraman dan ketertiban serta gangguan sosial

kemasyarakatan;

(6) melaksanakan pengerahan personil satlinmas pada acara-

acara penting;


31

(7) memfasilitasi persiapan pengerahan personil satlinmas pada

kejadian gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban

serta gangguan sosial kemsyarakatan;

(8) memfasilitasi pengerahan dukungan personil satlinmas pada

kegiatan kebencanaan;

(9) melaksanakan pengendalian penugasan personil satlinmas;


sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala

pada Seksi Antisipasi, Pengendalian Dan Penanggulangan

Bencana;



2.2. Sumber Daya SATPOL PP Provinsi Riau

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong

Praja Provinsi Riau, didukung dengan 592 orang Pegawai Negeri Sipil,

dengan perincian sebagai berikut:

a. Keadaan Pegawai Negeri Sipil dan Banpol PP/PTT Menurut

Golongan Ruang Gaji.

Berdasarkan data pada tabel II - 2 diketahui bahwa Pegawai negeri Sipil

dan Banpol PP/PTT di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau

didominasi oleh Banpol PP, yang berjumlah 325 orang atau 54,90%,

pegawai golongan II, yang berjumlah 167 orang atau 28,21%, pegawai

golongan III, yang berjumlah 87 orang atau 14,7%, pegawai golongan IV,

yang berjumlah 8 orang, atau 1,35% dan golongan ruang gaji terkecil

adalah golongan I yang berjumlah 5 orang atau 0,84%.


32

Tabel II - 2

Pegawai Negeri Sipil dan Banpol PP/PTT Satpol PP Provinsi Riau

Berdasarkan Golongan Ruang Gaji Tahun 2016

NO. GOLONGAN RUANG GAJI JUMLAH %

1. Gol. IV 8 1,35

2. Gol. III 87 14,7

3. Gol. II 167 28,21

4. Gol. I 5 0,84

5. BANPOL PP / PTT 325 54,90

JUMLAH 592 100,00

Sumber : Sekretariat SATPOL PP Prov. Riau Tahun 2016

Secara sederhana kondisi Pegawai Negeri Sipil menurut golongan ruang

gaji dapat dilihat gambar berikut ini.

Gambar II - 2 Keadaan Golongan Ruang Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Banpol PP/PTT Satpol PP Provinsi Riau Tahun 2016

0

50

100

150

200

250

300

350

Gol. IV Gol. III Gol. II Gol. I BANPOLPP/PTT

Golongan Ruang Gaji

Golongan Ruang Gaji


33

b. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan / Eselonering.

Pegawai Negeri Sipil SATPOL PP Provinsi yang berjumlah 592 orang,

berdasarkan jabatan dan eselonering terbagi dalam 6 (enam) kelompok

sebagaimana data pada tabel II - 3 berikut ini.

Tabel II - 3


Menurut Jabatan / Eselonering

NO. JABATAN/ESELON JUMLAH %

1. Eselon II 1 0,17

2. Eselon III 5 0,84

3. Eselon IV 15 2,53

4. Pejabat Fungsional Perencana 1 0,17

5. Staf/Non Struktural 245 41,38

6. BANPOL PP/PTT 325 54,90

JUMLAH 592 100,00


Secara sederhana gambaran Pegawai Negeri Sipil / Banpol PP /PTT

menurut golongan ruang gaji dapat dilihat gambar berikut ini.


34

Gambar II - 3 Keadaan Pegawai Negeri Sipil dan Banpol PP/PTT Menurut Jabatan/ Esselonering Tahun 2016

c. Keadaan PNS Menurut Tingkat Pendidikan Formal.

Dari data pada tabel II - 4 diketahui bahwa pendidikan pegawai negeri sipil

dan Banpol PP/PTT di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja,

didominasi oleh tingkat pendidikan SLTA Sederajat yang berjumlah 486

orang atau 82,1%.

Tabel II - 4


Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal Tahun 2016

NO. TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH %

1. Sarjana Strata II (S.2) 8 1,35

2. Sarjana Strata I (S.1) 84 14,19

3. Diploma 3 0,51

4. SLTA Sederajat 486 82,1

5. SLTP 3 0,51

6. SD 8 1,35

JUMLAH 592 100,00


0

50

100

150

200

250

300

350

Eselon II Eselon III Eselon IV PejabatFungsionalPerencana

Staf/NonStruktural

BANPOLPP/PTT

Jabatan / Eselonering

Jabatan / Eselonering


35

Secara umum tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil/Banpol/PTT Satuan

Polisi Pamong Praja Provinsi Riau kurang baik, dimana dari 592 orang

Pegawai Negeri Sipil dan Banpol PP/PTT terdapat 486 orang atau 82,1%

yang berpendidikan tamatan SLTA Sederajat. Secara sederhana dapat

lihat gambar berikut ini.

Gambar II - 4 Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil dan Banpol PP/PTT SATPOL PP Provinsi Riau Tahun 2016

d. Keadaan PNS Menurut Tingkat Pendidikan Penjenjangan.

Data pada Tabel II - 5 menggambarkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang

telah mengikuti pendidikan penjenjangan berjumlah 17 orang.

Tabel II - 5


Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan Tahun 2016

NO. TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH

1. Diklatpim IV 11

2. Diklatpim III 5

3. Diklatpim II 1

4. Diklatpim I -

JUMLAH 17


0

100

200

300

400

500

600

Sarjana StrataII (S.2)

Sarjana StrataI (S.1)

Diploma SLTASederajat

SLTP SD

Tingkat Pendidikan Formal

Tingkat Pendidikan Formal


36

Secara sederhana gambaran pegawai negeri sipil Satuan Polisi Pamong

Praja Provinsi Riau yang telah mengikuti pendidikan penjenjangan dapat

dilihat gambar berikut ini.

Gambar II - 5 Tingkat Pendidikan Penjenjangan Pegawai Negeri Sipil SATPOL PP Provinsi Riau Tahun 2016

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan

Polisi Pamong Praja Provinsi Riau, memiliki 2 (dua) gedung yang terdiri

dari 2 (dua) lantai . Setiap lantai ada ruangan kerja Pegawai Negeri Sipil

dilengkapi dengan fasilitas pendingin ruangan Air Condition (AC). di setiap

ruangan juga dilengkapi prarasana dan sarana kerja berupa meja dan

kursi kerja, komputer, printer, mesin photo copy, serta jaringan WiFi,

untuk mendukung penggunaan teknologi informasi, sumber data dan

literatur dalam penyusunan perencanaan Satpol PP.

Khusus untuk pejabat struktural eselon II dan III untuk kelancaran

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi disediakan kendaraan dinas atau

operasional.

0

2

4

6

8

10

12

Diklatpim IV Diklatpim III Diklatpim II Diklatpim I

Pendidikan Penjenjangan

Pendidikan Penjenjangan


37

Tabel II - 6

Fasilitas Penunjang (Perlengkapan) Satpol PP Provinsi Riau

s/d Tahun Anggaran 2016

NO. KLASIFIKASI ASSET JUMLAH SATUAN

1 Gedung 2 Gedung

2 Genset 4 Unit

3 Alat Angkutan 17 Unit

4 Alat-alat kantor dan rumah tangga

1.089 Unit

5 Alat Studio dan Komunikasi 430 Unit

6 Alat Keamanan 1.534 Unit

7 Aset Tetap Lainnya :

a. Buku Perpustakaan 42 Buku

b. Barang Bercorak Kesenian 662 Unit

c. Aset Lain-Lainnya 14 Unit

Sumber : Sekretariat SATPOL PP Provinsi Riau Tahun 2016

Secara sederhana gambaran Fasilitas Pendukung (perlengkapan) Satuan

Polisi Pamong Praja Provinsi Riau dapat dilihat gambar berikut ini.

Gambar II - 6 Fasilitasi Penunjang (perlengkapan) SATPOL PP Provinsi Riau Tahun 2016

0

500

1000

1500

2000

Gedung Genset Alat-alatkantor dan

rumah tangga

Alat Studio danKomunikasi

Alat Keamanan Aset TetapLainnya

Fasilitas Penunjang (Perlengkapan)

Fasilitas Penunjang (Perlengkapan)


38

Tabel II - 7

Rekapitulasi Daftar Urut Kepangkatan (DUK)

JUMLAH PNS MENURUT JUMLAH PEJABAT

GOLONGAN

JENIS

KELAMIN JM

L

PENDIDIKAN JML

STRUKTURAL JM

L JUMLAH FUNGSIONAL

LK PR SD SLTP SLTA D-1 D-II D-III D-IV/S1 S2 S3 I II III IV

IV/e - - -

IV/d - - -

IV/c 1 - 1 1 1 1 1

IV/b 4 1 5 2 3 5 5 5

IV/a 1 1 2 2 2 1 1 1

III/d 6 1 7 1 5 1 7 7 7

III/c 4 1 5 5 5 3 3 2

III/b 14 6 20 4 15 1 20 20

III/a 44 11 55 2 53 55 55

II/d 2 - 2 1 1 2 2

II/c 63 5 68

66 2 68 68

II/b 69 7 76

76 76 76

II/a 18 3 21 5 1 15 21 21


39

I/d 2 - 2 2 2 2

I/c 3 - 3 3

3 3

I/b - - -

I/a - - -

JUMLAH 231 36 267 8 3 165 0 0 3 80 8 0 267 1 5 11 17 250


40

Berdasarkan tabel II-7 diatas, terlihat bahwa tingkat pendidikan

PNS Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau masih rendah, dimana

yang sudah mengikuti pendidikan strata 1 hanya berjumlah 80 orang

sementara yang berpendidikan tamat SLTA berjumlah 165 orang. Kondisi

ini tentu perlu menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Provinsi Riau

dalam menempatkan PNS yang akan bertugas di Satuan Polisi Pamong

Praja Provinsi Riau. Selain itu, Pemerintah Provinsi Riau harus lebih

serius dalam meningkatkan kapasitas PNS di lingkungan Pemerintah

Provinsi Riau terutama di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau,

dimana merupakan salah satu OPD yang memiliki tugas sebagai

penegakan peraturan daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan

Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

2.3. Kinerja Pelayanan SATPOL PP Provinsi Riau

Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Pemeliharaan

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong

Praja Provinsi Riau selalu mengikut sertakan aparat Penegak Hukum

terutama dengan kepolisian di Tingkat Daerah, OPD Provinsi dan Satuan

Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota serta OPD Kabupaten/Kota se

Provinsi Riau.

Kinerja Pelayanan lainnya yaitu membantu pengamanan dan

Pengawasan VVIP termasuk pengamanan dan pengawasan pejabat

negara dan tamu negara, pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset

yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pelaksanaan Operasi dan Pengendalian

Dalam rangka penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum

dan ketentraman masyarakat, Satpol PP Provinsi Riau memiliki peran

strategis sebagai refresentasi pemerintah daerah dalam mewujudkan

suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah


41

daerah dan masyarakat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib serta

teratur.

Pelaksanaan Operasi dilaksanakan dalam bentuk patroli di lokasi

yang memiliki potensi gangguan ketertiban umum dan sebagai upaya

deteksi dini terhadap kemungkinan bentuk gangguan yang lebih luas,

lingkup kerja dalam pelaksanaan patroli meliputi 12 Kabupaten dan kota

se-Provinsi Riau, mengingat saat ini pembangunan, situasi politik dan

aktifitas masyarakat relatif meningkat di seluruh wilayah provinsi Riau.

Upaya pengendalian ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Polisi Pamong

Praja dalam membantu menciptakan suasana tertib dan tentram pada

kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak, dalam rangka

menciptakan kondisi ideal dalam menyelenggaraan pemerintah Satpol PP

melaksanakan tugas pengamanan keseharian Gubernur dan Wakil

Gubernur dalam melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Daerah.

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS

DAN FUNGSI PELAYANAN SATPOL PP

Di era reformasi pengalaman telah banyak membuktikan bahwa

keberagaman atau perkembangan masyarakat yang makin maju, di satu

sisi mungkin bisa di manfaatkan sebagai potensi dan modal sosial untuk

pembangunan tetapi di sisi lain keberagaman itu tidak jarang juga

menyulut ketidak serasian, menggoyah ketentraman dan mengancam

ketertiban umum, dan bahkan tidak mustahil berpotensi memicu terjadinya

pergesekan bila semua perbedaan itu tidak dikelola dengan baik.

Pergesekan atau konflik yang terjadi di masyarakat biasanya akan

terjadi bila ada kondisi-kondisi sebagai berikut :

Pertama : bila ada terjadi kesenjangan budaya (cultural gap) yang

memperkecil peluang atau bahkan sama sekali tidak memungkinkan bagi

penduduk dari golongan marjinal untuk dapat terserap dalam kegiatan

industri dan pembangunan yang sedang dilakukan. Dengan demikian


42

tingginya jumlah penduduk dan semakin sempitnya peluang lapangan

pekerjaan maka dapat diprediksi kemungkinan munculnya berbagai

masalah sosial yang semakin luas, dan ini sudah menjadi tugas Satpol PP

untuk sejak awal mengantisipasi berbagai permasalahan yang mungkin

akan terjadi.

Kedua : bila kepastian dan supremasi hukum tidak lagi

berwibawa. Hukum yang memihak dan menyinggung rasa keadilan dan

terlebih jika melanggar hak-hak rakyat, yang kemudian menghasilkan

berbagai gerakan masa, aksi unjuk rasa atau demonstrasi, aksi

perlawanan dan sebagainya yang ujung-ujungnya akan menyebabkan

ketertiban masyarakat menjadi tidak terhindari. Diberbagai daerah di

Provinsi Riau.

Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dalam hal

Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintah Provinsi Riau, Satuan Polisi

Pamong Praja Provinsi Riau bekerjasama dengan Badan Kepegawaian

Daerah dan Inspektorat Provinsi Riau melakukan monitoring ke

Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Riau serta melakukan sidak ke

tempat-tempat keramaian pada waktu jam kerja, diharapkan menurunnya

penilaian negatif masyarakat terhadap kinerja aparatur.

Dalam pelaksanaan kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan

Peraturan Pelaksanaanya akan lebih banyak perannya Penyidik Pegawai

Negeri Sipil (PPNS) dan Satuan Polisi Pamong Praja, hal ini merupakan

salah satu kewenangan yang dimiliki dari organisasi Penegak Peraturan

Daerah yang ada dilingkungan Pemerintah Daerah.

Tidak berlebihan kiranya apabila kedua organisasi tersebut adalah

merupakan salah satu bagian atau unsur dari satu sistem peradilan

pidana terpadu (integrated criminal justice system) dalam penegakan

hukum (Peraturan Daerah) sehingga pada gilirannya kegiatan tersebut

baru akan tercapai target yang optimal apabila dilaksanakan secara

terkoordinasi dengan cara membina suatu kerjasama yang dilandasi jiwa

semangat keterpaduan, keterbukaan dan keakraban guna mewujudkan

keberhasilan yang optimal.


43

Namun pada pelaksanaanya Tim diupayakan bertindak dengan

ramah dan bijak, bersahabat, tetapi tegas dalam bentuk dan

mengedepankan Metode Prepentif sebagai pendekatan utama,

mengedepankan sifat persuasif dan edukatif menggunakan kemampuan

berkomunikasi yang baik.

Untuk mewujudkan keberhasilan dalam Penegakan Peraturan

Daerah diperlukan beberapa tahap diantaranya :

1. Melaksanakan Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan kepada

Aparatur, Masyarakat dan atau Badan Usaha/Hukum dengan adanya

kewajiban dan larangan yang tertuang dalam Peraturan Daerah.

2. Mengadakan inventarisasi dugaan pelanggaran Peraturan Daerah

yang dilakukan Aparatur, Masyarakat atau Badan Usaha/Hukum yang

menjadi objek Penegakan Peraturan Daerah.

3. Melaksanakan Penyelidikan dan Penyidikan kepada Aparatur,

Masyarakat atau Badan Usaha/Hukum yang diduga melakukan

pelanggaran Penegakan Peraturan Daerah.

4. Mengadakan rapat persiapan dan konsolidasi dengan semua

personil/instansi/OPD yang akan terlibat dalam pelaksanaan

Penegakan Peraturan Daerah terlebih dahulu, hal ini dilaksanakan

untuk menyamakan persepsi serta persiapan dalam pelaksanaan

operasi terpadu Penegakan Peraturan Daerah.

Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan

a) Melakukan operasional pengawasan dilapangan kepada Aparatur,

Masyarakat atau Badan Usaha/Hukum untuk mematuhi kewajiban dan

larangan dalam Peraturan Daerah.

b) Memberikan Pembinaan dan Penyuluhan diruangan/aula kepada

Aparatur, Masyarakat atau Badan Usaha/Hukum untuk mematuhi

kewajiban dan larangan dalam Peraturan Daerah.


44

Pelaksanaan Penyelidikan

a. Teliti identitas tersangka agar tidak terjadi kekeliruan dengan cara

pengecekan/pemeriksaan kartu identitas yang dibawa (misalnya KTP,

SIM atau identitas lainnya).

b. Tunjukkan hak-hak tersangka untuk mendapatkan Bantuan Hukum

(Penasehat Hukum/Pengacara) atas tuduhan pelanggaran tersebut.

c. Setelah melakukan wawancara/interviw yang mengarah pada

pelanggaran Peraturan Daerah, baru kemudian dilakukan interogasi

dengan membuat berita acara pemeriksaan tersangka seperti yang

telah dipersiapkan sebelumnya.

d. Setelah selesai pembuatan BAP tersangka diperintahkan untuk

meneliti dan membacanya/dibacakan dengan bahasa yang mudah

dimengerti, untuk selanjutnya ditandatangani, serta membuat surat

pernyataan yang dapat dipergunakan sebagai bukti/dasar untuk

diajukan ke Pengadilan Negeri setempat.

e. Apabila dalam pelaksanaan operasional ada penyitaan barang, jika

pemeriksa di anggap cukup selesai maka barang bukti harus segera

di kembalikan lagi kepada tersangka dengan dibuatkan Berira Acara

Pengembalian Barang Bukti.

Pelaksanaan Penyidikan

Apabila diduga kuat telah terjadi pelanggaran terhadap suatu

Peraturan Daerah, Maka langkah-langkah yang harus dilakukan oleh

PPNS adalah :

1. Menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Kartu Tanda Pengenal (KTP,

PPNS) yang masih berlaku.

2. Memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan diadakannya

operasi dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti serta


45

denga sikap yang tidak emosional tertapi berwibawa sehingga

tersangka akan memberikan keterangan secara jujur.

3. Melakukan interogasi di tempat kejadian perkara (TKP) guna

mendapatkan data yang diperlukan dikaitkan dengan pelanggaran

Peraturan Daerah.

4. Setelah pemeriksaan/ interogasi di TKP di anggap cukup dan ternyata

diduga kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran

terhadap berlakunya Peraturan Daerah, maka segera dapat

dikeluarkan/ dibuatkan Bukti Pelanggaran Peraturan Daerah (BPPD)

oleh PNS.

Pengembangan Sumber Daya Aparatur

Pemerintah Provinsi Riau sangat menyadari bahwa suksesnya

pelaksaan program pembinaan ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia.

Untuk itu Satpol PP Provinsi Riau berusaha meningkatkan upaya-upaya

pembinaan terhadap anggota Satpol PP.

Upaya pembinaan yang paling menonjol, selain melalui

pengarahan dan rapat-rapat rutin setiap bulannya, adalah menyusun

Standar Kopetensi Kerja Pol PP, mengikut sertakan pendidikan Dasar Pol

PP serta Bintek-bintek tentang ke Pol PP-an, serta kegiatan

Kesamaptaan.

Pembinaan potensi dan Perlindungan Masyarakat

Dalam upaya pelaksanaan pembinaan bagi Satuan Perlindungan

Masyarakat, bekerjasama dengan Satpol PP Kabupaten/ Kota

Kesbangpol Kabupaten/Kota melakukan pendataan potensi Satlinmas di

Kabupaten/Kota, di samping itu upaya menjaga ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur Provinsi

Riau Tahun 2018, Satuan Perlindungan Masyarakat Desa dan Kecamatan

dilibatkan dalam pelaksanaannya, sebagai langkah perbantuan dalam

pengamanan Pemilu Kepala Daerah.


46

Satuan Perlindungan Masyarakat

Dalam peningkatan kapasitas Satuan Perlindungan Msyarakat di

daerah rawan bencana, Bidang Perlindungan Masyarakat selalu mengikut

sertakan Satpol PP Kabupaten/Kota, Badan Penanggulangan Bencana

Kabupaten/Kota dan Kesbangpol Kabupaten/Kota serta terlibat dalam

perbantuan penanggulangan bencana di Kabupaten/Kota.


47

Tabel II - 8

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau

No

Indikator Kinerja

sesuai

tugas dan fungsi

Target

SPM

Target

IKK

Target Indikator

Lainnya

Target Renstra OPD Tahun

Ke-

Realisasi Capaian Tahun

Ke-

Rasio Capaian pada Tahun

Ke-

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A. Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan

1. Terciptanya peningkatan keamanan lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan terciptanya antisipasi terhadap penanganan unjuk rasa yang anarkis

a) Pengendalian

Keamanan

Lingkungan

- -

Jumlah anggota Satpol

PP Prov. Riau yang

melaksanakan

penanganan unjuk rasa

yang anarkis

350 330 260 81 100 350 330 260 81 100 100% 100% 100% 100% 100%

b) Pengamanan

Khusus

Gubernur dan

Wakil

Gubernur

- -

Jumlah pengamanan

terhadap Gubernur dan

Wakil Gubernur ke

Kabupaten/Kota se-

Provinsi Riau

- - 232 100 186 - - 232 100 186 - - 100% 100% 100%


48

c) Pelatihan dan

Pengendalian

Keamanan

dan

Kenyamanan

Lingkungan

- -


PP Prov. Riau yang

mengikuti Pelatihan

dan Pengendalian

Keamanan dan

Kenyamanan

Lingkungan

100 140 60 81 80 100 140 60 81 80 100% 100% 100% 100% 100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

B. Adanya data yang berkaitan dengan potensi kerawanan sosial dan tindakan kriminal yang terjadi di masyarakat

1. Terciptanya langkah antisipatif dalam menangani kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial serta berkurangnya tindakan kriminal yang terjadi di

masyarakat

a) Monitoring,

Evaluasi dan

Pelaporan

- -

Jumlah dokumen dari

Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan

1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 100% 100% 100% 100% 100%

C. Munculnya kesadaran untuk melaksanakan tugas pada jam kerja dan semangat untuk berdisiplin sebagai PNS

1. Meningkatnya kehadiran PNS pada jam kerja

a) Pelaksanaan

Penertiban di

Lingkungan

Pemerintah

Provinsi Riau

- -

Jumlah pelaksanaan

razia/sidak

Penegakkan Disiplin

PNS di Lingkungan

Pemerintah Provinsi

- - - 7 9 - - - 7 9 100% 100%


49

(Razia/Sidak)

dan

Penegakkan

Disiplin PNS

Riau

D. Meningkatnya pemahaman pengetahuan hukum bagi PNS di lingkungan Satpol PP Provinsi Riau

1. Terwujudnya PNS Satpol PP Provinsi Riau yang memahami Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dengan persentase sebanyak 12%

a) Bimbingan

Teknis

Peningkatan

Pemahaman

Pengetahuan

Peraturan Hukum

bagi Satpol PP

Provinsi Riau

- -


PP Prov. Riau yang

mengikuti Bimbingan

Teknis Peningkatan

Pemahaman

Pengetahuan

Peraturan Hukum

- - - 50 40 - - - 50 40 - - - 100% 100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

b) Bimbingan

Manajemen

Peningkatan

Penegakan

Peraturan Daerah

Satpol PP se-

- -


PP se-Prov. Riau yang

mengikuti Bimbingan

Manajemen

Peningkatan

Penegakan Peraturan

- - - - 40 - - - - 40 - - - - 100%


50

Provinsi Riau Daerah

E. Munculnya pemahaman dari masyarakat, para pelaku usaha dan target grup lainnya terhadap peraturan daerah yang ada di Provinsi Riau

1. Terjadinya peningkatan PAD Provinsi Riau dan berkurangnya tingkat kerusakan jalan-jalan lintas baik Provinsi maupun Nasional di Provinsi Riau serta untuk

mengurangi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh eksploitasi air bawah tanah yang berlebihan

a) Sosialisasi

Penertiban

Peraturan Daerah

- -

Jumlah Sosialisasi

Penertiban Peraturan

Daerah

- - - 1 1 - - - 1 1 - - - 100% 100%

b) Penegakan

Peraturan Daerah - -

Jumlah peraturan

daerah yang

ditegakkan

- 2 2 2 2 - 2 2 2 2 - 100% 100% 100% 100%

F. Terpeliharanya aset yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Riau

1. Terjadinya peningkatan nilai pemanfaatan aset baik segi ekonomis maupun teknis serta keterjaminan penggunaan aset sesuai peruntukannya

a) Pengawasan

dan Penertiban

Aset Pemerintah

Provinsi Riau

- -

Jumlah perda tentang

aset yang diawasi dan

ditertibkan

- - - 1 1 - - - 1 1 - - - 100% 100%


51

Tabel II - 9

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau

Uraian

Anggaran pada Tahun Ke- Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

BELANJA

DAERAH 29.193.540.566,80 31.457.139.023,85 34.067.437.350,08 40.278.835.862,90 44.350.093.115,36 19.564.291.027,00 27.347.892.693,00 31.092.952.938,00 36.034.214.657,00 40.066.083.677,00

Belanja Tidak

Langsung 20.076.420.566,80 19.125.092.023,85 21.320.209.850,08 22.453.088.912,90 24.662.577.590,36 13.098.023.581,00 16.980.140.328,00 19.349.999.651,00 21.433.966.813,00 21.639.989.245,00

Belanja

Pegawai 20.076.420.566,80 19.125.092.023,85 21.320.209.850,08 22.453.088.912,90 24.662.577.590,36 13.098.023.581,00 16.980.140.328,00 19.349.999.651,00 21.433.966.813,00 21.639.989.245,00

Belanja

Langsung 9.117.120.000,00 12.332.047.000,00 12.747.227.500,00 17.825.746.950,00 19.687.515.525,00 6.466.267.446,00 10.367.752.365,00 11.742.953.287,00 14.600.247.844,00 18.426.094.432,00

Belanja

Pegawai 6.070.350.000,00 7.355.900.000,00 7.585.310.000,00 7.711.250.000,00 8.342.150.000,00 4.084.205.000,00 6.026.238.000,00 7.300.956.000,00 7.127.254.000,00 8.069.390.000,00

Belanja

Barang dan

Jasa

2.843.770.000,00 4.102.762.000,00 4.639.455.000,00 8.941.717.950,00 10.763.136.525,00 2.182.746.446,00 3.526.937.365,00 3.954.386.407,00 6.373.306.944,00 9.848.027.932,00

Belanja Modal 203.000.000,00 873.385.000,00 522.462.500,00 1.172.779.000,00 582.229.000,00 199.316.000,00 814.577.000,00 487.610.880,00 1.099.686.900,00 508.676.500,00


52

Tabel II - 10

Rasio dan Pertumbuhan Anggaran Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau

Uraian

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan

2009 2010 2011 2012 2013 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8

BELANJA DAERAH 67 % 87 % 91 % 89 % 90 % 3.789.138.137,14 5.125.448.162,50

Belanja Tidak Langsung 65 % 89 % 91 % 95 % 88 % 1.146.539.255,89 2.135.491.416,00

Belanja Pegawai 65 % 89 % 91 % 95 % 88 % 1.146.539.255,89 2.135.491.416,00

Belanja Langsung 71 % 84 % 92 % 82 % 94 % 2.642.598.881,25 2.989.956.746,50

Belanja Pegawai 67 % 82 % 96 % 92 % 97 % 567.950.000,00 996.296.250,00

Belanja Barang dan Jasa 77 % 86 % 85 % 71 % 91 % 1.979.841.631,25 1.916.320.371,50

Belanja Modal 98 % 93 % 93 % 94 % 87 % 94.807.250,00 77.340.125,00


53

Pada tabel II-8 diatas, terlihat bahwa target indikator yang

dikembangkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau belum

tercapai secara optimal. Sebagian besar program dan kegiatan yang

menjadi prioritas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau jauh dari

target indikator yang ditetapkan pada periode sebelumnya, hanya fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau tentang pengawasan dan

penertiban aset Pemerintah Provinsi Riau pada periode sebelumnya

berjalan cukup maksimal.

Adapun faktor utama yang mempengaruhi belum berhasilnya

pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau pada periode

sebelumnya adalah masalah keterbatasan anggaran yang dimiliki setiap

tahunnya. Selain itu, faktor-faktor seperti masih rendahnya SDM aparatur,

keterbatasan sarana dan prasarana serta tingginya tingkat konflik sosial

masyarakat turut mempengaruhi ketidakberhasilan pelayanan yang

dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau.

Sementara itu dari sisi realisasi keuangan, Satuan Polisi Pamong

Praja Provinsi Riau dari tahun 2009 hingga tahun 2013 selalu diatas 90%

lebih. Ini mencerminkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau

selalu memanfaatkan anggaran yang terbatas tersebut untuk menunjang

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam menciptakan ketertiban umum

dan ketentraman masyarakat.

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan SATPOL

PP Provinsi Riau

Kondisi eforia reformasi berkaitan dengan otonomi daerah

memberikan peluang kepada masyarakat untuk menentukan

kebijakannya. Akibatnya, ketika tuntutan masyarakat tidak tersalurkan dan

terselesaikan secara memadai telah menimbulkan kerawanan sosial yang

pada gilirannya menyebabkan terjadinya gejolak dan kerusuhan sosial di

lingkungan masyarakat termasuk tindakan anarkis.

Adanya berbagai varian gangguan ketertiban dan ketentraman yang

terjadi adalah sebagai dampak dari perkembangan kehidupan


54

masyarakat, berbangsa dan bernegara. Konflik horizontal maupun vertikal

yang mengarah pada gerakan SARA, anarkisme, separatisme serta

berbagai bentuk gangguan lainnya mengancam masyarakat dan dapat

merugikan kekayaan negara.

Meningkatnya potensi konflik kepentingan dan pengaruh negatif

arus globalisasi yang penuh dengan keterbukaan juga cenderung

mengurangi wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara. Protes

ketidakpuasan terhadap suatu masalah mengarah kepada kerusakan

fasilitas umum sering kali terjadi.

Upaya meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat

terutama terkait dengan ancaman stabilitas dan tuntutan perubahan

seiring perubahan sosial politik serta dinamika perkembangan masyarakat

yang begitu cepat membawa implikasi pada segala bidang kehidupan.

Namun secara keseluruhan sikap masyarakat untuk mendukung

terciptanya tertib sosial melalui upaya mewujudkan ketertiban dan

ketentraman cukup baik.

Isu-isu Strategis di Provinsi Riau tersebut menjadi tantangan dan

peluang bagi Satpol PP dalam pengembangan kepada masyarakat.

Dalam konteks membangun kemitraan untuk menciptakan kondisi

ketertiban dan ketentraman, perlu didukung iklim birokrasi yang

mengedepankan aspek kebersamaan. Selain itu, konsisten dan sejalan

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

menumbuhkan kesadaran penciptaan ketertiban dan ketentraman

masyarakt merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung

jawab pemerintah semata.

Sinergitas semua komponen termasuk masyarakat dan didukung

paradigma saling bekerja sama dan saling bekerja sama dan saling

memberdayakan dalam menciptakan trantibmas merupakan syarat mutlak

yang tidak bisa ditawar lagi. Sebagai sebuah institusi penyelenggara

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan

masyarakat, Satpol PP harus menampilkan wajah yang tegas namun tetap

humanis.


55

Selain itu, Satpol PP agar meningkatkan kualitas aparat

penegaknya. Terutama tetkait peran barunya dalam pemberdayaan

potensi Satuan Perlindungan Masyarakat ( Satlinmas) dalam mendukung

penanggulangan bencana, pengamanan pemilu dan perbantuan

pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Seiring

dengan rencana pengembangan kelembagaan Satpol PP yang

memasukkan Bidang Linmas, diharapkan adanya peningkatan kualitas

aparat Penegak Peraturan Daerah yang mumpuni dan mengayomi

masyarakat.

Sesuai dengan isi dan jiwa Undang-undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6

Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, disebutkan bahwa tugas

pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah untuk membantu Kepala

Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan

Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat.

Saat ini tugas dan tantangan yang dijalankan Satuan Polisi Pamong

Praja Provinsi Riau semakin kompleks. Disisi lain, tuntutan masyarakat

akan suasana yang aman dan tertib semakin tinggi. Menyikapi hal

tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau intensif melaksanakan

program dan kegiatan dalam rangka mengantisipasi dan menangani

adanya gangguan trantibum dan transmas yang ada di Provinsi Riau

secara koordinatif, komprehensif dan profesional.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Satuan Polisi

Pamong Praja Provinsi Riau memiliki aspek pendukung yang dapat

membantu mewujudkan visi organisasi, yaitu adanya kebijakan yang

tertuang dalam bentuk Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 tahun

2014 tentang Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau serta adanya sarana

dan prasarana untuk membantu pelaksanaan tugas administrasi maupun

operasional.

Didalam mencapai visi Satuan Polisi Pamong Praja dimasa

depan, tidak terlepas dari pengaruh capaian sasaran Renstra Satuan


56

Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota, sasaran Renstra Satuan Polisi

Pamong Praja Provinsi Riau serta sasaran pada Renstra Kementerian

terkait. Hal tersebut dapat dillihat pada tabel berikut:

Tabel II – 11

Komparasi Capaian Sasaran Renstra Satpol PP Kabupaten/Kota,

Sasaran Renstra Satpol PP Provinsi dan Renstra

Kementerian/Lembaga

No Indikator

Kinerja

Capaian Sasaran

Renstra Satpol PP

Kabupaten/Kota

Sasaran Renstra Satpol

PP Provinsi

Sasaran Renstra

pada K/L

1 2 3 4 5

1 Meningkatnya

keamanan,

ketentraman

dan ketertiban

lingkungan

Terwujudnya

ketentraman

masyarakat, tertib

hukum dan tertib

sosial

Terciptanya peningkatan

keamanan lingkungan

Pemerintah Provinsi Riau

dan terciptanya antisipasi

terhadap penanganan

unujuk rasa yang anarkis

Meningkatnya

kualitas

kelembagaan dan

aparat Satuan

Polisi Pamong

Praja dan Satuan

Perlindungan

Masyarakat

2 Adanya data

yang berkaitan

dengan potensi

kerawanan

sosial dan

tindakan

kriminal yang

terjadi di

masyarakat

- Terciptanya langkah

antisipatif dalam

menangani kegiatan yang

berpotensi menimbulkan

kerawanan sosial serta

berkurangnya tindakan

kriminal yang terjadi di

masyarakat

-

3 Munculnya

kesadaran untuk

melaksanakan

tugas pada jam

Terwujudnya

penegakan

Peraturan Daerah

dan peraturan

Meningkatnya kehadiran

PNS pada jam kerja

-


57

kerja dan

semangat untuk

berdisiplin

sebagai PNS

pelaksanaannya

4 Meningkatnya

pemahaman

pengetahuan

hukum bagi

PNS di

lingkungan

Satpol PP

Provinsi Riau

Terwujudnya polisi

pamong praja yang

profesional dalam

pelaksanaan tugas

Terwujudnya PNS Satpol

PP Provinsi Riau yang

memahami Bidang

Penegakan Peraturan

Perundang-undangan

dengan persentase

sebanyak 12%

Terfasilitasinya

Peningkatan

Kapasitas Aparat

dan Kelembagaan

Satuan Polisi

Pamong Praja dan

Satuan

Perlindungan

Masyarakat dalam

Menciptakan

Ketentraman,

Ketertiban dan

Perlindungan

Masyarakat.

5 Munculnya

pemahaman

dari masyarakat,

para pelaku

usaha dan

target grup

lainnya terhadap

peraturan

daerah yang

ada di Provinsi

Riau

Terwujudnya

penegakan

Peraturan Daerah

dan peraturan

pelaksanaannya

Terjadinya peningkatan

PAD Provinsi Riau dan

berkurangnya tingkat

kerusakan jalan-jalan lintas

baik Provinsi maupun

Nasional di Provinsi Riau

serta untuk mengurangi

kerusakan lingkungan yang

diakibatkan oleh eksploitasi

air bawah tanah yang

berlebihan

-

6 Terpeliharanya

aset yang

dimiliki/dikuasai

oleh Pemerintah

Terwujudnya

penegakan

Peraturan Daerah

dan peraturan

Terjadinya peningkatan

nilai pemanfaatan aset baik

segi ekonomis maupun

teknis serta keterjaminan

-


58

Provinsi Riau pelaksanaannya penggunaan aset sesuai

peruntukannya

Jika melihat data komparasi diatas, semua indikator kinerja yang

disajikan sudah terfasilitasi pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi Riau maupun pada program ataupun kegiatan yang ada.

Pelaksanaan terhadap indikator kinerja yang dilakukan oleh Satuan Polisi

Pamong Praja Provinsi Riau pada periode sebelumnya juga berjalan

cukup maksimal meskipun terdapat beberapa hambatan dalam

pelaksanaannya.

Namun data indikator tentang adanya data yang berkaitan

dengan potensi kerawanan sosial dan tindakan kriminal yang terjadi di

masyarakat, tidak terdapat pada sasaran renstra Satuan Polisi Pamong

Praja Kabupaten/Kota. Indikator tersebut seharusnya menjadi perhatian

serius bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota karena

merupakan kewenangan dari Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten/Kota yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Hal ini

akan semakin memperberat tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi Riau dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat dikarenakan ketidaktahuan akan kawasan di Provinsi Riau

dengan potensi kerawanan sosial dan tindakan kriminal.

Disisi lain, yang menjadi sasaran pada Renstra Kementerian

sudah terakomodir dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Riau sebagai langkah dalam mensukseskan program nasional. Akan

tetapi dalam tahap pelaksanaannya, keterbatasan anggaran utama

menjadi permasalahan utama dalam mendukung sasaran dari Renstra

Kementerian tersebut.


59

ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

SATPOL PP Provinsi Riau

Keberadaan SATPOL PP tak bisa dipungkiri mempunyai pranan yang

sangat penting untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Perda

serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Selain

itu juga berperan dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan di daerah

yang sudah m,elakukan otonomi daerah. Hal ini sesuai dengan Undang –

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 255 bahwa

Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan

Keputusan Kepala Daerah, Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan

Ketentraman serta Menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan tugas pokok

dan fungsi Satpol PP dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, telah

diidentifikasi beberapa permasalahan, diantaranya :

a. Struktur Organisasi yang ada sekarang ternyata masih belum efektif dan

belum sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satpol PP;

b. Belum semua Bagian/Bidang mampu melaksanakan uraian tugas dan

fungsi yang menjadi kewajibannya, hal tersebut menyebabkan terjadinya

ketidaknyamanan dalam manajemen penyelenggaraan kedinasan;

c. Masih adanya permasalahan dan tantangan klasik terhadap Satpol PP

misalnya opini masyarakat yang negatif, SDM yang terbatas, sarana dan

prasarana yang kurang seimbang serta pemberitaan pers yang tidak

seimbang;

d. Belum jelasnya hubungan komunikasi antara Satpol PP dengan Satpol PP

Kabupaten/Kota, dalam bidang pembinaan, pengawasan dan kerjasama.


60

Permasalahan tersebut, sangat menganggu kinerja pelayanan tugas

pokok Satpol PP, karena sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2010 adalah

sebagai institusi penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Dalam penjabarannya, secara teknis tugas Satpol PP adalah mengawal dan

menyukseskan pelaksanaan perda dan peraturan perundang-undangan kepala

daerah lainnya. Agar hal tersebut dapat terwujud, sudah seharusnya seluruh

jajaran Anggota Satuan Polisi Pamong Prajadapat menjadi panutan bagi

masyarakat. Anggota Pol PP harus mampu menunjukkan kinerja yang optimal

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga dapat menghapus

kesan negatif bahwa Pol PP berlaku tidak profesional. Kesan ini membawa citra

yang tidak menguntungkan begi seluruh jajaran Satpol PP.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Polisi Pamong Praja

harus lebih mengedepankan prinsip “penataan” bukan “penertiban” karena

dalam “penataan” terkandung semangat kebersamaan antara

masyarakatdengan aparat dalam mewujudkan ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat, sementara “penertiban” cendrung bersifat represif.

Lebih lanjut, Satpol PP harus menampilkan wajah yang tegas namun tetap

humanis. Wajah tegas bukan merupakan arogan atau mau menantg sendiri,

tetapi harus tampil semakin kuat dan kokoh dalam menjalankan tugasnya.selain

itu, wajah tegas tidak mengenal kompromi dan tidak terpengaruh oleh berbagai

godaan yang melanggar hukum dan sumpahnya. Disisi lain, wajah humanis

bersikap melindungi dan melayaniserta berorientasi pada prestasi dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Permasalahan-permasalahan yang diprediksi berkembang dalam

konstelasi dinamika tata kelola pemerintahan, sesuai dengan kewenangan

lembaga Satpol PP Provinsi Riau dalam kurun waktu 2014-2019, adalah :

Pembinaan Potensi dan Perlindungan Masyarakat

Seiring dengan dengan berpindahnya fungsi Linmas dari Kesbangpol

kepada Satpol PP sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 6

Tahun 2010, Satuan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten/Kota terutama di

Desa/Kelurahan dan Kecamatan, perlu dilakukan sosialisasi melalui

Kabupaten/Kota dan Kecamatan, sesuai dengan hasil pendataan potensi


61

Satlinmas di Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau. Usia anggota Satlinmas hampir

60% di atas 50 Tahun dan 40% usia yang setara, sehingga perlu adanya

penataan kembali keberadaan Satlinmas.

Satuan Perlindungan Masyarakat diperkirakan 70% anggota Satlinmas

belum mengikuti Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklatsar) dan Diklat Lainnya.

Untuk mengatasi permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan Satpol PP

perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka membangun kemitraan Satpol PP dengan masyarakat ke

depan lebih profesional dan akuntabel di butuhkan rencana strategi

melalui perlunya disusun regulasi yang mengatur dan mengakomodir

hak, kewajiban dan wewenang Satpol PP, mulai dari pola rekruitmen,

pendidikan dan pelatihan, pembinaan karier sampai dengan

perlindungan (asuransi, kekebalan hukumtertentu dan bantuan hukum),

kesejahteraan dan sebagainya.

2. Upaya meningkatkan profesionalisme dan disiplin pribadi dalam setiap

pelaksanaan tugas, dengan mengedepankan sikap etis dan humanis

namun tegas.

3. Menhindari tindakan kekerasan dalam setiap pelaksanaan tugas serta

senantiasa menjunjung tinggi hak asasi manusia.

4. Menjalin kerjasama dan hubungan yang harmonis dengan instansi terkait

dan segenap komponen masyarakat lainnya baik dalam melaksanakan

tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari.

5. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh warga masyarakat.

6. Memegang teguh komitmen terhadap organisasi, untuk membuktikan

bahwa Satpol PP mampu menjalankan perannya sebagai penegak

perda, serta peraturan pelaksanaanya, ketertiban umum dan

ketentraman masyarakt serta perlindungan masyarakat.


62

Tabel III – 1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

No Aspek Kajian Capaian/Kondisi

Saat ini Standar yang Digunakan

Faktor yang Mempengaruhi

Permasalahan

Internal Eksternal

1 2 3 4 5 6 7

1 Gambaran

Pelayanan

Pelaksanaan

sosialisasi dan

penegakan

peraturan daerah

serta peraturan

maupun keputusan

gubernur masih

minim

1. UU No.23/2014 ttg Pemerintahan Daerah

2. PP No. 6/2010 ttg Satuan Polisi Pamong

Praja

3. Permendagri No. 54/2011 tentang SOP

Satpol PP

4. Perda No.4/2016 ttg organisasi Inspektorat,

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

dan Lembaga Teknis Daerah Prov. Riau

5. Pergub No.25/2012 ttg SOP Satpol PP Prov.

Riau

1. Pelaksanaan

sosialisasi, bimtek dan

workshop

2. Pelaksanaan

pengawasan dan

penegakkan peraturan

1. Ketidakpedulian

masyarakat terhadap

peraturan yang ada

2. Wilayah Provinsi Riau

yang cukup luas

1. Keterbatasan

anggaran,

sarana, dan

prasarana

2. Masih

rendahnya

kapasitas SDM

aparatur Satpol

PP Prov. Riau

Jumlah anggota

Satuan Polisi

Pamong Praja

Provinsi Riau

sebanyak 592

1. UU No. 8/1974 ttg Pokok-Pokok

kepegawaian sebagaimana telah diubah

dengan UU No.43/1999


Praja

1. Pelaksanaan

pendidikan dan

pelatihan dasar bagi

anggota Satpol PP

Kebijakan penempatan

Pegawai

Masih kurangnya

anggota Satpol PP

Prov. Riau secara

kualitas dan

kuantitas


63

orang dengan

kompetensi yang

terbatas

3. Permendagri No.38/2010 ttg Pedoman

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Bagi Polisi Pamong Praja


Satpol PP

2. Penugasan anggota

Satpol PP untuk

mengikuti diklat,

bimtek dan sosialisasi

Tersedianya

kendaraan

operasional,

peralatan kantor,

komunikasi, dan

keamanan

Kepres No. 80/2003 berikut perubahannya dan

sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.

70 Tahun 2012 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah

Prioritas penentuan

kegiatan

Kebijakan penganggaran Keterbatasan

sarana dan

prasarana Satpol

PP Prov. Riau

Koordinasi dengan

instansi terkait

sudah berjalan

namun belum

optimal

PP No 38/2007 ttg Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah

Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota

Penganggaran kegiatan Perbedaan tugas dan

fungsi serta cara pandang

dalam penanganan

permasalahan dalam

masyarakat

1. Kurangnya

kerjasama

dalam bentuk

kegiatan

bersama

dengan instansi

terkait

2. Keterbatasan

anggaran

Satpol PP Prov.


64

Riau

Penyelenggaraan

ketertiban umum

dan ketentraman

masyarakat masih

belum optimal

1. UU No.23/2014 ttg Pemerintahan

Daerah

2. PP No. 6/2010 ttg Satuan Polisi

Pamong Praja


Satpol PP

4. Perda No.4/2016 ttg organisasi

Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Lembaga

Teknis Daerah Prov. Riau

5. Pergub No.25/2012 ttg SOP Satpol PP

Prov. Riau

1. Peningkatan operasi

ketentraman dan

ketertiban di

lingkungan

Pemerintah Prov.

Riau

2. Pengumpulan data

yang berkaitan

dengan potensi

kerawanan sosial dan

tindakan kriminal yang

terjadi di masyarakat

Tingginya konflik sosial

dan aksi demonstrasi

yang berujung anarkis

pada masyarakat Provinsi

Riau

1. Masih

rendahnya

kapasitas SDM

aparatur Satpol

PP Prov. Riau

2. Keterbatasan

anggaran

Satpol PP Prov.

Riau

2 Kajian Terhadap

Renstra Satpol PP

Kab/Kota

Belum optimalnya

kerjasama dan

koordinasi antara

Satuan Polisi

1. UU No.23/2016 ttg Pemerintahan Daerah


Praja

1. Penganggaran

kegiatan

2. Pelaksanaan

monitoring, evaluasi

1. Penanganan

ketertiban umum dan

ketentraman

masyarakat di

1. Kurangnya

kerjasama

dalam bentuk

kegiatan


65

Pamong Praja

Provinsi Riau

dengan Satuan

Polisi Pamong

Praja

Kabupaten/Kota


Satpol PP

4. Perda No.4/2016 ttg organisasi Inspektorat,

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

dan Lembaga Teknis Daerah Prov. Riau

5. Pergub No.25/2012 ttg SOP Satpol PP Prov.

Riau

dan pelaporan terkait

ketertiban umum dan

ketentraman

masyarakat di

Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota

merupakan tugas dan

wewenang penuh dari

Satpol PP

Kabupaten/Kota

bersama

dengan Satpol

PP

Kabupaten/Kota

2. Keterbatasan

anggaran

Satpol PP Prov.

Riau

3. Belum

optimalnya

jumlah SDM

dan

kemampuan

aparat Satpol

PP Prov. Riau

3 Kajian Terhadap

Renstra

Kementerian

Dalam Negeri

Jumlah anggota

Satuan Polisi

Pamong Praja

Provinsi Riau

sebanyak 592

orang dengan

kompetensi yang

terbatas

1. UU No. 8/1974 ttg Pokok-Pokok

kepegawaian sebagaimana telah diubah

dengan UU No.43/1999


Praja

3. Permendagri No.38/2010 ttg Pedoman

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

1. Pelaksanaan pendidikan

dan pelatihan dasar bagi

anggota Satpol PP

2. Penugasan anggota

Satpol PP untuk

mengikuti diklat, bimtek

dan sosialisasi

1. Kebijakan

penempatan Pegawai

1. Masih

kurangnya

anggota Satpol

PP Prov. Riau

secara kualitas

dan kuantitas


66

Bagi Polisi Pamong Praja


Satpol PP

Tersedianya

kendaraan

operasional,

peralatan kantor,

komunikasi, dan

keamanan

Kepres No. 80/2003 berikut perubahannya dan

sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.

70 Tahun 2012 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah

Prioritas penentuan

kegiatan

Kebijakan penganggaran Keterbatasan

sarana dan

prasarana Satpol

PP Prov. Riau

4 Kajian RTRW - - - - -

5 Kajian KLHS - - - - -


67

3.2. Telaahan Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam merumuskan Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau 2014-2019, harus tetap mengacu pada

Visi dan Misi Provinsi Riau 2014-2019 sehingga mendukung tercapainya program-program Provinsi Riau yang tertuang dalam

RPJMD Provinsi Riau 2014-2019. Acuan perumusan Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau 2014-2019

didasarkan pada telaah yang dilakukan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kemudian

disajikan pada tabel berikut:

Tabel III – 2

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera, berbudaya Melayu dan berdaya saing tinggi, menurunnya kemiskinan, tersedianya lapangan

kerja serta kerja serta pemantapan aparatur.

No

Misi dan Program Kepala

Daerah dan Wakil Kepala

Daerah

Permasalahan Pelayanan OPD

Faktor

Penghambat Pendorong

1 2 3 4 5

1 Misi 5 :

1) Mewujudkan

Pemerintahan yang

1. Belum optimalnya penyusunan

perencanaan kinerja Satuan

Polisi Pamong Praja Provinsi

Riau

Belum tersedianya target jangka menengah

yang terukur dalam renstra

1. Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang

Tahapan, Tata cara Penyusunan,

Pengendalian dan evaluasi pembangunan

daerah


68

Handal dan Terpercaya

serta Pemantapan

Kehidupan Politik

2. Belum tersedianya pengukuran

kinerja Satuan Polisi Pamong

Praja Provinsi Riau

Belum terlaksananya perumusan indikator

kinerja sasaran yang baik

2. Rencana strategis, rencana kerja tahunan

dan penetapan kinerja Satuan Polisi Pamong

Praja Prov. Riau

3. Ketersediaan anggaran pada APBD Provinsi

Riau

1. Belum taatnya pelaporan kinerja

Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi Riau

Belum tersedianya informasi mengenai

pencapaian kinerja

2 Misi 6 :

Pembangunan Masyarakat

yang Berbudaya Melayu,

Beriman dan Bertaqwa

Belum optimalnya kinerja Satuan

Polisi Pamong Praja Provinsi Riau

dalam penanganan permasalahan

ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat

1. Masih tingginya frekuensi konflik di

masyarakat

2. Masih tingginya aksi unjuk rasa yang

berujung anarkis

3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk

patuh terhadap peraturan

1. Undang-undang nomor 23 tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah

2. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Provinsi Riau ( Lembaran Daerah Provinsi

Riau Nomor 8/291/2016;

3. SOP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Riau nomor 25 tahun 2012

4. Ketersediaan anggaran pada APBD Provinsi

Riau


69

Dari tabel diatas, terlihat bahwa misi kelima dan misi keenam

Provinsi Riau yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Riau 2014-2019

merupakan permasalahan mendasar dalam pelaksanaan tugas Satuan

Polisi Pamong Praja Provinsi Riau. Permasalahan tersebut juga terjadi

pada pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau pada

periode sebelumnya. Permasalahan yang terdapat pada tabel diatas

menjadi perhatian serius bagi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau

dalam pelaksanaan tugas yang akan dilaksanakan pada periode

mendatang. Dengan mengetahui apa yang menjadi faktor penghambat

dalam mendukung Visi dan Misi Provinsi Riau 2014-2019, penetapan

program dan kegiatan yang akan dicantumkan dalam Renstra Satuan

Polisi Pamong Praja Provinsi Riau 2014-2019 akan lebih difokuskan

dalam mengatasi permasalahan dan faktor penghambat yang terjadi pada

periode sebelumnya dan periode mendatang.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga

Dalam penyusunan renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Riau 2014-2019, dilakukan juga kajian terhadap sasaran jangka

menengah renstra Kementerian Dalam Negeri, khususnya pada Dirjen

Bina Administrasi Kewilayahan yang merupakan jalur koordinasi bagi

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau. Berikut disajikan tabel telaahan

sasaran renstra Kementerian Dalam Negeri:


70

Tabel III – 3

Telaahan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa yang menjadi fokus dari

sasaran renstra kementerian adalah permasalahan mengenai peningkatan

kualitas dan kapasitas aparat maupun kelembagaan Satuan Polisi

Pamong Praja serta Satuan Perlindungan Masyarakat. Setelah dilakukan

pendataan permasalahan dan faktor penghambat bagi Satuan Polisi

No Sasaran Renstra Kementrian

Dalam Negeri

Permasalahan

Pelayanan OPD

Faktor


1 2 3 4 5

1

Meningkatnya kualitas

kelembagaan dan aparat

Satuan Polisi Pamong Praja

dan Satuan Perlindungan

Masyarakat

1. Kurangnya

Sumber Daya

Aparatur yang

ada.

1. Keterbatasan

anggaran dalam

pelaksanaan

kegiatan.

1. Ketersediaan

anggaran pada

APBD Provinsi

Riau

2 Terfasilitasinya Peningkatan

Kapasitas Aparat dan

Kelembagaan Satuan Polisi

Pamong Praja dan Satuan

Perlindungan Masyarakat

dalam Menciptakan

Ketentraman, Ketertiban dan

Perlindungan Masyarakat.

1. Keterbatasan

Sarana dan

Prasana Di

Satuan Polisi

Pamong Praja

Provinsi Riau

1. Tidak lengkapnya

Sarana dan Prasaran

dalam melaksanakan

Tugas.

2. Keterbatasan

anggaran Satuan

Polisi Pamong Praja

Provinsi Riau

1. Ketersediaan

anggaran pada

APBD Provinsi

Riau


71

Pamong Praja Provinsi Riau terhadap sasaran Renstra Kementerian,

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode mendatang

akan disesuaikan guna mendukung tercapainya sasaran Renstra

Kementerian tersebut.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Strategis

Rencana daftar kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan

strategis yang telah direncanakan oleh Kabupaten/Kota maupun yang

telah ada di wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota tidak memiliki keterkaitan

langsung maupun tidak langsung dengan Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi Riau.

Ketidakterkaitan tersebut berimbas dengan tidak terdapatnya

program maupun kegiatan yang berhubungan dengan struktur ruang

wilayah untuk mendukung perwujudan pola ruang wilayah.

Tabel III-4 Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah

Provinsi/Kabupaten/Kota

No Rencana Struktur Ruang

Struktur Ruang Saat ini

Indikator Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan

Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD

Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD

1 2 3 4 5 6

1 Tugas Pelayanan Satpol PP tidak berhubungan langsung dengan aspek-

aspek tersebut

2

dst


72

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan

fenomena atau yang masih belum dapat diselesaikan pada periode

sebelumnya dan memiliki dampak berkelanjutan dalam pelaksanaan

Penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan

Ketentraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat sehingga perlu

diatasi secara bertahap.

Adapun isu strategis terkait dengan pelaksanaan Penegakan

Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman

Masyarakat serta perlindungan masyarakat dapat disimpulkan beberapa

isu strategis yang akan dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Riau dalam rentang waktu 2014-2019 sebagai berikut:

1. Penegakan Perda dan Peraturan Pelaksanaannya secara konsisten;

2. Pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan suasana tentram dan

kondisi tertib di masyarakat;

3. Pengembangan kemitraan yang sinergi dengan kepolisian, Aparat

Penegak Hukum lainnya dan TNI, Dinas/Instansi terkait, dan

Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menegakkan supremasi hukum;

4. Peningkatan dan kualitas anggota SATPOL PP dan PPNS serta

LINMAS;

5. Peningkatan kerjasama dengan seluruh komponen masyarakat dalam

pembinaan kesadaran hukum masyarakat;

6. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana, sesuai dengan standar

kebutuhan;


73

7. Belum optimalnya sosialisasi dan penegakan Peraturan Daerah serta

Peraturan maupun Keputusan Gubernur;

8. Masih rendahnya kapasitas aparat maupun kelembagaan Satuan Polisi

Pamong Praja Provinsi Riau;

9. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi

Pamong Praja Provinsi Riau;

10. Belum optimalnya kerjasama dan koordinasi antara Satuan Polisi

Pamong Praja Provinsi Riau dengan Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten/Kota

11. Masih lemahnya koordinasi dengan instansi terkait;

12. Tingginya konflik sosial dan aksi demonstrasi yang berujung anarkis

pada masyarakat Provinsi Riau.


74

3.5.1 Telahaan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota juga merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung

tercapainya Visi dan Misi yang ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau. Keberadaan Satuan Polisi Pamong

Praja Kabupaten/Kota yang langsung berhubungan dengan masyarakat menjadi kunci suksesnya penyelenggaraan ketertiban

umum dan ketentraman masyarakat di Provinsi Riau, sehingga perlu dilakukan kajian terhadap sasaran renstra Satpol PP

Kabupaten/Kota. Berikut disajikan telaahan dimaksud:

Tabel III – 5

Telaahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota

No

Sasaran Jangka

Menengah Renstra Satpol

PP Kabupaten/Kota

Permasalahan

Faktor


1 2 3 4 5

1 Terwujudnya ketentraman

masyarakat, tertib hukum

dan tertib sosial

Belum optimalnya kinerja Satpol

PP Prov. Riau dalam

penanganan permasalahan

ketertiban umum dan

1. Masih tingginya konflik sosial yang

mengganggu ketentraman masyarakat

1. UU 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

2. Peraturan daerah No. 4 Tahun 2016 tentang

Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis 2. Masih tingginya aksi unjuk rasa yang

mengarah anarkis


75

ketentraman masyarakat 3. Kurangnya kemampuan aparat dalam

mengidentifikasi dan mendeteksi secara

dini berbagai konflik yang dapat

mengganggu ketentraman dan ketertiban

umum

Daerah Provinsi Riau

3. Pergub No. 25 Tahun 2012 tentang Standar

Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi

Pamong Praja Provinsi Riau

4. Ketersediaan anggaran pada APBD Provinsi Riau

2 Terwujudnya penegakan

Peraturan Daerah dan

peraturan pelaksanaannya

Belum optimalnya Sosialisasi

Peraturan Daerah

1. Masih tingginya pelanggaran terhadap

peraturan daerah dan peraturan

pelaksanaannya

2. Masih rendahnya penindakan pelanggaran

peraturan daerah dan peraturan

pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan

yang berlaku

3 Terwujudnya polisi pamong

praja yang profesional

dalam pelaksanaan tugas

Belum optimalnya jumlah SDM

dan kemampuan aparat Satuan


Riau

1. Belum terpenuhinya jumlah polisi pamong

praja yang sesuai dengan kebutuhan

objektif

1. Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Tahapan,

Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi

pembamngunan daerah

2. Ketersediaan anggaran pada APBD Provinsi Riau 2. Masih rendahnya kemampuan teknis polisi

pamong praja dalam pelaksanaan tugas

3. Masih rendahnya jumlah PPNS yang

sesuai dengan kebutuhan objektif


76

4. Masih rendahnya kemampuan kompetensi

PPNS sesuai kualitas keberhasilan dalam

pelaksanaan tugas

5. Belum adanya petunjuk teknis dan

petunjuk pelaksana bagi PPNS dalam

pelaksanaan tugas

4 Terwujudnya kerjasama

antara satuan polisi

pamong praja dengan

aparat penegak hukum dan

instansi terkait lainnya

dalam memelihara

ketentraman dan ketertiban

umum serta penegakan

peraturan daerah

Lemahnya koordinasi Satuan


Riau dengan instansi terkait

1. Belum adanya perencanaan yang matang

dalam pelaksanaan kerjasama

pemeliharaan ketentraman dan ketertiban

umum

1. UU 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

2. Peraturan daerah No. 4 Tahun 2016 tentang

Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis

Daerah Provinsi Riau

3. Pergub No. 25 Tahun 2012 tentang Standar

Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi


4. Ketersediaan Anggaran pada APBD Provinsi Riau


77

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran yang ingin dicapai oleh

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota merupakan permasalahan

yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau pada

periode sebelumnya, sehingga perlu menjadi perhatian serius dari Satuan

Polisi Pamong Praja Provinsi Riau dalam penetapan program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode selanjutnya. Hal ini

berguna untuk mendukung terwujudnya ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat di Provinsi Riau serta tercapainya Visi dan Misi


3.5.2 Telaahan terhadap Dokumen KLHS

Aspek kajian yang terdapat pada dokumen kajian lingkungan

hidup strategis tidak memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung

dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau.

Ketidakterkaitan tersebut berimbas dengan tidak terdapatnya

program maupun kegiatan yang berhubungan dengan kajian lingkungan

hidup strategis serta tidak berpengaruh tehadap kebijakan pelayanan

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau.

Tabel III – 6

Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

No Kriteria Bobot

1 Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD 25

2 Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan 20

3 Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik 20


78

4 Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah 15

5 Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani 10

6 Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap

pencapaian sasaran Renstra K/L /Renstra Provinsi/

Kabupaten/Kota

10

T o t a l 100

Kemudian dilakukan penilaian terhadap isu strategis yang telah

ditetapkan berdasarkan skala sebagai berikut:

Tabel III – 7

Nilai Skala Kriteria

No Isu Strategis Nilai Skala Kriteria Total

Skor 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Belum optimalnya sosialisasi dan penegakan

Peraturan Daerah serta Peraturan maupun

Keputusan Gubernur

5 5 5 4 4 5 475

2 Masih rendahnya Kapasitas dan Kapabilitas

aparat maupun kelembagaan Satuan Polisi


5 4 4 4 3 4 415

3 Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki

oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau 4 2 3 3 3 3 305

4 Belum optimalnya kerjasama dan koordinasi

antara Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau

dengan Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten/Kota

3 2 4 4 3 5 335

5 Masih lemahnya koordinasi dalam rangka 2 2 3 3 3 2 245


79

Pengembangan kemitraan yang sinergi dengan

kepolisian, TNI, Kejaksaan, Dinas/Instansi terkait,

dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam

menegakkan supremasi hukum

6 Tingginya konflik sosial dan aksi demonstrasi

yang berujung anarkis pada masyarakat Provinsi

Riau

5 4 4 4 4 4 425

*Catatan: 1 = Sangat rendah, 2 = Rendah, 3 = Rata-rata, 4 = Tinggi, 5 = Sangat Tinggi

Setelah itu, dilakukan penghitungan rata-rata skor/ bobot setiap

isu strategis dengan mengakumulasikan nilai tiap-tiap isu strategis dibagi

dengan jumlah kriteria, yang dituangkan dalam tabel dalam tabel sebagai

berikut:

Tabel III – 8 Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis

No Isu-Isu Strategis Total Skor Rata-rata Skor

1 Belum optimalnya sosialisasi dan penegakan Peraturan

Daerah serta Peraturan maupun Keputusan Gubernur 475 79

2 Masih rendahnya kapasitas aparat maupun

kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau 415 69

3 Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau 305 51

4 Belum optimalnya kerjasama dan koordinasi antara

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau dengan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota

335 56


80

5 Masih lemahnya koordinasi dalam rangka

Pengembangan kemitraan yang sinergi dengan

kepolisian, TNI, Kejaksaan, Dinas/Instansi terkait, dan

Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menegakkan

supremasi hukum

245 41

6 Tingginya konflik sosial dan aksi demonstrasi pada

masyarakat Provinsi Riau 425 71

3.5.3 Analisa Lingkungan Strategis

Pelaksanaan analisis lingkungan strategis merupakan bagian

dari komponen perencanaan strategis dan merupakan suatu proses untuk

selalu menempatkan organisasi pada posisi strategis sehingga dalam

perkembangannya akan selalu berada pada posisi yang menguntungkan.

Lingkup analisis lingkungan strategis meliputi Snalisis Lingkungan Internal

(ALI) dan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE).

Analisis lingkungan internal dalam bingkai SWOT analisis

merupakan uraian tentang dimensi kekuatan (S) dan Kelemahan (W).

Sedangkan Analisis lingkungan eksternal adalah aktivitas analisis tentang

dimensi peluang (O) dengan ancaman (T). Analisis kekuatan, kelemahan,

peluang dan ancaman (SWOT Analysis) menentukan asumsi strategis

perkembangan SATPOL PP Provinsi Riau, yaitu : a). Menggunakan

kekuatan yang ada pada organisasi untuk memanfaatkan peluang; b)

Memanfaatkan peluang untuk mengatasi ancaman; c) Mengatasi

kelemahan yang ada dengan memanfaatkan peluang; d) Mewaspadai dan

mencegah ancaman kelemahan yang menjadi ancaman bagi pencapaian

Visi dan Misi.


81

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan analisis terhadap

lingkungan strategis tersebut, untuk melakukan identifikasi kekuatan

(strength), kelemahan (Weaknesses), peluang (opportunity, dan ancaman

(threat) yang dapat mempengaruhi eksistensi dan kinerja SATPOL PP

pada tahun 2014-2019.

3.5.4 Analisa Lingkungan Internal

4.1. Kekuatan (Streanghs)

a. Jumlah Sumber Daya Manusia

b. Dukungan finansial/anggaran yang memadai melalui APBD, hal ini

terlihat dari adanya anggaran yang cukup setiap tahunnya.

c. Adanya perangkat Peraturan Perundangan yang mendukung

Satuan Polisi Pamong Praja.

a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan

Tugas dan Fungsi Polisi Pamong Praja dibidang Penegakan

Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan

Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat (Pemerintah

Daerah).

b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang

Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.

c) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan

Polisi Pamong Praja.


82

d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun tentang

Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan

Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.

e) Aspek kewenangan dibidang Satuan Polisi Pamong Praja

sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005

yang memberi peluang pada peningkatan Ketentraman dan

Ketertiban Umum.

f) Kewenangan melakukan tindakan terhadap aparatur,

masyarakat, dan badan hukum yang melakukan pelanggaran

perda.

g) Dukungan sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja

yang cukup memadai gedung kantor, fasilitas perkantoran, dan

perangkat alat komunikasi.

4.2. Kelemahan (Weaknesses)

a) Belum adanya sinergitas dalam melaksanakan program kegiatan

antar bidang.

b) Kualitas SDM yang belum sesuai dengan kompetensi di bidang

Penegakan Peraturan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman

dan peraturan pelaksanaanya.

c) Kurangnya pemahaman anggota Pol PP terhadap Tugas Pokok

dan Fungsi.

d) Kurangnya pemahaman anggota Pol PP dan PPNS terhadap

Peraturan Perundang Undangan.

e) Sistem Informasi yang berjalan dengan optimal.


83

3.5.5. Analisa Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan ekternal mencakup lingkungan yang berada di

luar SATPOL PP, mencakup seluruh peluang dan ancaman yang ada,

dalam rangka memanfaatkan setiap peluang serta mencegah dan

mengatasi setiap ancaman, sehingga dikembangkan strategi-strategi yang

efektif dalam perjalanan Satpol PP tahun 2014-2019.

5.1. Peluang (Opportunities)

a. Komitmen dan kemauan dari pimpinan untuk memperbaiki kinerja

SATPOL PP.

b. Adanya kemitraan antara Pemerintah,TNI,POLRI, LSM, Tokoh

Agama, Tokoh Masyarakat dan Komponen Masyarakat.

c. Terjalinnya kerjasama yang sinergi di bidang keamanan dan

ketertiban dengan semua pihak untuk menciptakan masyarakat

Provinsi Riau yang cinta akan perdamaian dan persatuan.

d. Semakin meningkatnya proses perdamaian seluruh perangkat

aparatur dalam memanfaatkan potensi Sumber Daya yang tersedia

yang mengarah pada ketertiban dan keamanan yang baik secara

struktural maupun sosial structural.

e. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam fungsi

perlindungan masyarakat.

5.2. Ancaman (Threats)

a. Kurangnya pemahaman Masyarakat, Aparatur, dan Badan Hukum

terhadap peraturan perundang-undangan.


84

b. Kurang akuratnya data dan informasi tentang keamanan dan

ketertiban umum dan keterbatasan sarana pendukungnya.

c. Penataan management kelembagaan/struktur organisasi sampai ke

tingkat terendah.

d. Semakin rendahnya koordinasi yang menimbulkan kesenjangan

dalam pelaksanaannya sebagai akibat dari perbedaan

pemahamanterhadap otonomi yang memberi kewenangan luas

kepada pemerintah kabupaten dan kota.

e. Adanya perubahan politik dan kebijakan nasional yang berdampak

pada peran SATPOL PP dimas depan tidak hanya dalam bela

negara namun peranan tersebut meluas pada bidang lain dan

menyentuh kepentingan masyarakat banyak.


85

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI RIAU

4.1. Visi dan Misi SATPOL PP Provinsi Riau

4.1.1. Visi

Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi hasil

yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun

secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi,

peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Visi merupakan pandangan jauh ke depan kemana organisasi

pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara

konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi juga

merupakan gambaran cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh segenap

anggota organisasi. Bagi suatu organisasi, Visi memiliki peran

memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan

mengawasi (sense of control), mendorong anggota organisasi untuk

menunjukan kinerja yang lebih baik (outperform), menggalakan anggota

organisasi untuk bersaing, menciptakan daya dorong untuk perubahan

dan mempersatukan anggota organisasi.


86

Yang menjadi landasan perumusan visi Satuan Polisi Pamong

Praja Provinsi Riau adalah Visi Provinsi Riau yang tertuang dalam RPJMD

Provinsi Riau 2014-2019, dengan visi :

“Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera,

berbudaya Melayu dan berdaya saing tinggi, menurunnya

kemiskinan, tersedianya lapangan kerja serta pemantapan aparatur”.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau yang merupakan

bagian dari sistem pemerintahan dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau,

juga memiliki visi yang mendukung terwujudnya visi Provinsi Riau sesuai

dengan tugas yang diemban yaitu:

“Terwujudnya kondisi masyarakat Provinsi Riau yang

tentram, tertib dan terlindungi”.

Dari pernyataan visi tersebut terdapat kata-kata kunci yang

mengandung makna :

1. Tentram adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum,

norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan

sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa

aman dan tenang di daerah.

2. Tertib adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata

dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman,

tenteram lahir dan bathin.

3. Terlindungi adalah suatu keadaan kehidupan yang menjamin timbulnya

rasa aman dan tenang pada masyarakat di daerah.


87

4.1.2 Misi

Misi organisasi merupakan sesuatu yang harus diemban atau

dilaksanakan organisasi dalam rangka mewujudkan visi. Dengan

pernyataan misi ini diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang

berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta

perannya. Berdasarkan Visi yang ditetapkan tersebut di atas, maka Misi

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau adalah:

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan, sarana dan prasarana serta

mengembangkan sumber daya aparatur yang handal, tangguh dan

berwawasan global dalam menunjang kelancaran tugas.

2. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

serta perlindungan masyarakat di Provinsi Riau.

3. Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaanya.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SATPOL PP Provinsi

Riau

Penetapan tujuan dan sasaran organisasi hendaknya

memperhatikan atau didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan

organisasi. Selain itu, karena tujuan dimaksudkan untuk mempertajam

fokus pelaksanaan misi organisasi, maka tujuan organisasi harus dapat

menunjukan kerangka prioritas dalam memfokuskan arah semua sasaran,

program dan aktivitas pelaksanaan Misi tersebut. Hal ini dimaksudkan


88

agar tujuan dan sasaran dapat dicapai sesuai rencana. Berikut ini tujuan

dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau 2014-2019:

a. Tujuan : Meningkatnya Penyelenggaraan Penegakan Peraturan

Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

serta Perlindungan Masyarakat yang Berkualitas,

dengan sasaran:

1.1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal OPD.

11.2. Meningkatnya penanganan dan Penyelenggaraan

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta

Perlindungan Masyarakat.

1.3. Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada.


89

Tabel IV - 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -

2017 2018 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1

Meningkatnya Penyelenggaraan Penegakan Peraturan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat yang Berkualitas

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal OPD

Persentase Ketersediaan Data / informasi 100% 100% 100%

Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik

90% 100% 100%

Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja

88% 100% 100%

Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur

96% 100% 100%

Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil negara

93% 100% 100%

Persentase ketepatan penyampaian laporan

93% 100% 100%


90

Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada

Persentase Penegakan Perda dan Perkada (IKU)

70% 80% 92%

Meningkatnya penanganan dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada

Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat (IKU)

70% 80% 92%

Persentase Pembinaan Satlinmas (IKU) 70% 80% 92%


91

Tabel IV - 2 MATRIK RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU

TAHUN 2017-2019

MISI 5 : Mewujudkan Pemerintahan yang Handal dan Terpercaya serta Pemantapan Kehidupan Politik

Tujuan Misi 3 : Mewujudkan Pemerintahan Yang handal dan Terpercaya serta Pemantapan Kehidupan Politik

Sasaran Misi 3 : Terwujudnya good governance and clean goverment

Strategi : Peningkatan kualitas pelayanan dan tatakelola pemerintahan

VISI

MISI

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR SASARAN STRATEGIS

SATU

AN

TARGET KINERJA

SASARAN

2017 2018 2019

Terwujudn

ya kondisi

masyarakat

Provinsi

Riau yang

tentram,

tertib dan

terlindungi

”.

Meningkatkan kapasitas kelembagaan, sarana dan prasarana serta mengembangkan sumber daya aparatur yang handal, tangguh dan berwawasan global dalam menunjang kelancaran tugas

Meningkatnya Penyelenggaraan Penegakan Peraturan Daerah yang Berkualitas, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal OPD

Persentase Ketersediaan Data / informasi

%

100

100

100

Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik

%

90

100

100

Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja

%

88

100

100

Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur

%

96

100

100


92

Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil negara

%

93

100

100

Persentase ketepatan penyampaian laporan

%

93

100

100

Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaanya

Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada

Persentase Penegakan Perda dan Perkada

%

70

80

92

Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di Provinsi Riau

Meningkatnya penanganan dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat

Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

%

70

80

92

Persentase Pembinaan Satlinmas

%

70

80

92


93

4.3. Strategi dan Arah Kebijakan

4.3.1 Strategi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi, Satuan

Polisi Pamong Praja merumuskan strategi yang merupakan rencana

menyeluruh dan terpadu. Berikut strategi Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi Riau 2014-2019:

1. Mengintensifkan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, kursus, bimtek,

workshop serta kegiatan peningkatan kapasitas lainnya secara

berkesinambungan dan terarah.

2. Menginventarisir kebutuhan formasi SDM Satuan Polisi Pamong

Praja Provinsi Riau berdasarkan kompetensi SDM.

3. Penambahan jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau

berdasarkan kebutuhan organisasi.

4. Menginventarisir kebutuhan sarana dan prasarana Satuan Polisi

Pamong Praja Provinsi Riau.

5. Penambahan jumlah sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong

Praja Provinsi Riau berdasarkan kebutuhan dalam pelaksanaan

tugas.

6. Menginventarisir setiap peraturan yang berkaitan dengan

masyarakat Provinsi Riau.

7. Menyampaikan informasi dan sosialisasi peraturan kepada

masyarakat.

8. Menginventarisir semua aset milik Pemerintah Provinsi Riau.

9. Meningkatkan kemampuan pengawasan aparatur Satuan Polisi

Pamong Praja Provinsi Riau terhadap aset milik Pemerintah Provinsi

Riau.

10. Meningkatkan kompetensi aparatur Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi Riau dalam penegakan peraturan.

11. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penegakan peraturan.

12. Meningkatkan kemampuan penanganan demonstrasi dan unjuk rasa

aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau.


94

13. Meningkatkan kemampuan deteksi dan penanganan ancaman

aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau.

14. Menginventarisir daerah rawan kerusuhan di Provinsi Riau.

15. Menginventarisir daerah rawan penyakit masyarakat di Provinsi Riau.

16. Meningkatkan peran serta Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten/Kota dalam penanganan ketentraman dan ketertiban

umum di wilayah Provinsi Riau.

17. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan

ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Provinsi Riau.

4.3.2. Kebijakan

Kebijakan ditetapkan untuk mengarahkan program dan kegiatan

organisasi agar fokus terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang

sudah ditetapkan. Berikut ini kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi Riau 2014-2019:

1. Penilaian kesesuaian jumlah dan sebaran SDM berdasarkan analisis

jabatan dan analisis beban kerja.

2. Optimalisasi pemberdayaan SDM Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi Riau.

3. Pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana yang menjadi

kebutuhan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau.

4. Pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan bagi

masyarakat dan aparat Satuan Polisi Pamong Praja se – Provinsi

Riau.

5. Pengambilan keputusan terhadap pelanggaran peraturan yang

berlaku.

6. Pelaksanaan pengamanan terhadap Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah, pejabat dan orang-orang penting, gedung kantor

Pemerintah Provinsi Riau, tempat atau lokasi rawan gangguan serta

upacara dan acara-acara penting lainnya.

7. Pelaksanaan operasi pengendalian ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat.

8. Peningkatan operasi penyakit masyarakat di Provinsi Riau.


95

9. Pelaksanaan koordinasi dan asistensi dengan Satuan Polisi Pamong

Praja se – Provinsi Riau.

10. Pelaksanaan kerjasama dan kemitraan dengan instansi terkait dalam

penanganan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Tabel IV - 3 Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : “Terwujudnya kondisi masyarakat Provinsi Riau yang tentram, tertib dan

terlindungi”.

Misi 1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan, sarana dan prasarana serta mengembangkan sumber daya aparatur yang handal, tangguh dan berwawasan global dalam menunjang kelancaran tugas

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

Meningkatnya

Penyelenggaraan

Penegakan

Peraturan Daerah,

Ketertiban Umum

dan Ketentraman

Masyarakat serta

Perlindungan

Masyarakat yang

Berkualitas

- Meningkatnya

Kualitas

Pelayanan

Internal OPD

1. Mengintensifkan

pelaksanaan

pendidikan,

pelatihan, kursus,

bimtek, workshop

serta kegiatan

peningkatan

kapasitas lainnya

secara

berkesinambungan

dan terarah.

2. Menginventarisir

kebutuhan formasi

SDM Satuan Polisi

Pamong Praja

Provinsi Riau

berdasarkan

kompetensi SDM.

3. Penambahan

1. Penilaian

kesesuaian jumlah

dan sebaran SDM

berdasarkan analisis

jabatan dan analisis

beban kerja.

2. Optimalisasi

pemberdayaan SDM

Satuan Polisi

Pamong Praja

Provinsi Riau.

3. Pelaksanaan

pengadaan sarana

dan prasarana yang

menjadi kebutuhan

Satuan Polisi

Pamong Praja

Provinsi Riau.


96

jumlah SDM Satuan

Polisi Pamong Praja

Provinsi Riau

berdasarkan

kebutuhan

organisasi.

4. Menginventarisir

kebutuhan sarana

dan prasarana

Satuan Polisi

Pamong Praja

Provinsi Riau.

5. Penambahan

jumlah sarana dan

prasarana Satuan

Polisi Pamong Praja

Provinsi Riau

berdasarkan

kebutuhan dalam

pelaksanaan tugas.

Misi 2. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di Provinsi Riau.

Meningkatnya

Penyelenggaraan

Penegakan

Peraturan Daerah,

Ketertiban Umum

dan Ketentraman

Masyarakat serta

Perlindungan

Masyarakat yang

Berkualitas

- Meningkatnya

penanganan dan

Penyelenggaraa

n Ketertiban

Umum dan

Ketentraman

Masyarakat serta

Perlindungan

Masyarakat

1. Meningkatkan

kemampuan

penanganan

demonstrasi dan

unjuk rasa aparatur

Satuan Polisi

Pamong Praja

Provinsi Riau.

2. Meningkatkan

kemampuan deteksi

1. Pelaksanaan

pengamanan

terhadap Kepala

Daerah dan Wakil

Kepala Daerah,

pejabat dan orang-

orang penting,

gedung kantor

Pemerintah Provinsi

Riau, tempat atau

lokasi rawan

gangguan serta

upacara dan acara-


97

dan penanganan

ancaman aparatur

Satuan Polisi

Pamong Praja

Provinsi Riau.

3. Menginventarisir

daerah rawan

kerusuhan di

Provinsi Riau.

4. Menginventarisir

daerah rawan

penyakit masyarakat

di Provinsi Riau.

5. Meningkatkan

peran serta Satuan

Polisi Pamong Praja

Kabupaten/Kota

dalam penanganan

ketentraman dan

ketertiban umum di

wilayah Provinsi

Riau.

6. Meningkatkan

koordinasi dengan

instansi terkait

dalam penanganan

ketentraman dan

ketertiban umum di

wilayah Provinsi

Riau.

acara penting

lainnya.

2. Pelaksanaan

operasi

pengendalian

ketertiban umum

dan ketentraman

masyarakat.

3. Peningkatan

operasi penyakit

masyarakat di

Provinsi Riau.

4. Pelaksanaan

kerjasama dan

kemitraan dengan

instansi terkait

dalam penanganan

ketertiban umum

dan ketentraman

masyarakat.

Misi 3. Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaanya.


98

Meningkatnya

Penyelenggaraan

Penegakan

Peraturan Daerah,

Ketertiban Umum

dan Ketentraman

Masyarakat serta

Perlindungan

Masyarakat yang

Berkualitas

- Meningkatnya

Penegakan

Perda dan

Perkada

1. Menginventarisir

setiap peraturan yang

berkaitan dengan

masyarakat Provinsi

Riau.

2. Menyampaikan

informasi dan

sosialisasi peraturan

kepada masyarakat.

3. Menginventarisir

semua aset milik

Pemerintah Provinsi

Riau.

4. Meningkatkan

kemampuan

pengawasan aparatur

Satuan Polisi Pamong

Praja Provinsi Riau

terhadap aset milik

Pemerintah Provinsi

Riau.

5. Meningkatkan

kompetensi aparatur

Satuan Polisi Pamong

Praja Provinsi Riau

dalam penegakan

peraturan.

6. Meningkatkan

peran serta

masyarakat dalam

penegakan peraturan.

1. Pelaksanaan

sosialisasi,

penyuluhan dan

bimbingan bagi

masyarakat dan

aparat Satuan Polisi

Pamong Praja se –

Provinsi Riau.

2. Pengambilan

keputusan terhadap

pelanggaran

peraturan yang

berlaku

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

PROGRAM : PENGEMBANGAN DATA/INFORMASIPersentase ketersediaan data

sektoral per kewenangan urusan( N / A ) 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 100% 135,000,000.00 100% 135,000,000.00

Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran TahunanJumlah Pameran yang diikuti Satpol

PP( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100,000,000.00 1 100,000,000.00

Publikasi Secara Visual Kegiatan Kantor Satpol PP

Provinsi Riau

Jumlah kegiatan kantor satpol pp

yang dipublikasikan( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 35,000,000.00 1 35,000,000.00

PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Persentase layanan administrasi

perkantoran yang baik( N / A ) 48% 2,823,024,000.00 48% 3,254,863,983.85 90% 1,470,404,814.12 100% 1,683,078,800.00 100% 2,805,000,000.00 100% 12,036,371,597.97

Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang dikirim ( N / A ) 27 72,800,000.00 27 45,300,000.00 1,133 10,000,000.00 1,133 10,000,000.00 1,133 65,000,000.00 3,453 203,100,000.00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikRentang waktu penyediaan jasa

komunikasi, air dan listrik( N / A ) 4 391,000,000.00 4 727,000,000.00 12 318,000,000.00 12 385,800,000.00 12 450,000,000.00 44 2,271,800,000.00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas / operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional

yang dipelihara( N / A ) 33 640,644,000.00 42 808,229,000.00 13 280,000,000.00 19 300,000,000.00 27 450,000,000.00 134 2,478,873,000.00

Penyediaan jasa kebersihan kantorRentang waktu penyediaan jasa

kebersihan kantor( N / A ) 10 250,000,000.00 10 281,332,383.85 12 231,200,000.00 12 341,800,000.00 12 420,000,000.00 56 1,524,332,383.85

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerjaJumlah tenaga perbaikan peralatan

kerja( N / A ) 17 100,000,000.00 17 72,000,000.00 11 30,550,000.00 11 39,300,000.00 11 135,000,000.00 67 376,850,000.00

Penyediaan alat tulis kantorRentang waktu penyediaan alat tulis

kantor( N / A ) 30 125,000,000.00 74 147,000,000.00 12 110,905,014.12 12 94,325,000.00 12 165,000,000.00 140 642,230,014.12

Penyediaan barang cetakan dan penggandaanRentang waktu penyediaan barang

cetakan dan penggandaan( N / A ) 18 75,000,000.00 16 80,000,000.00 12 52,669,800.00 12 42,982,800.00 12 150,000,000.00 70 400,652,600.00

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan

bangunan kantor

Rentang waktu penyediaan

komponen instalasi listrik( N / A ) 25 50,000,000.00 25 60,000,000.00 12 25,000,000.00 12 20,000,000.00 12 60,000,000.00 86 215,000,000.00

Penyediaan peralatan rumah tanggaJumlah peralatan rumah tangga

yang disediakan( N / A ) 30 60,000,000.00 25 29,827,000.00 25 15,000,000.00 0 0.00 25 25,000,000.00 105 129,827,000.00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

Rentang waktu penyediaan bahan

bacaan dan peraturan perundang-

undangan

( N / A ) 925 100,000,000.00 7,152 65,328,000.00 12 33,480,000.00 12 30,000,000.00 12 35,000,000.00 8,113 263,808,000.00

Penyediaan makanan dan minumanJumlah makanan dan minuman yang

disediakan( N / A ) 16,128 350,000,000.00 12,320 300,000,000.00 5,320 123,600,000.00 10,092 201,300,000.00 14,964 300,000,000.00 58,824 1,274,900,000.00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerahFrekuensi rapat koordinasi dan

konsultasi keluar kota( N / A ) 66 608,580,000.00 153 638,847,600.00 132 240,000,000.00 115 217,571,000.00 245 500,000,000.00 711 2,204,998,600.00

Penataan Aset Satpol PPJumlah dokumen penataan aset

Satpol PP yang dihasilkan ( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 5 50,000,000.00 5 50,000,000.00

1

Meningkatkan

penyelenggaraan

penegakan peraturan

daerah, ketertiban

umum dan

ketentraman

masyarakat serta

perlindungan

masyarakat


pelayanan internal

OPD

Persentase layanan

administrasi

perkantoran yang baik

Persentase

Ketersediaan Data /

informasi

Tujuan Indikator Sasaran Program dan Kegiatan

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

2018

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau

Unit Kerja SKPD

Penanggung

Jawab

LokasiKondisi Kinerja pada Akhir

Periode Renstra SKPD

Indikator Kinerja Program

(outcome) dan Kegiatan (Output)

(Revisi Renstra)

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Masa Transisi ( 2019)201720162015

SATUAN POLISI

PAMONG PRAJA

PROVINSI RIAU

PROVINSI RIAU

REVISI RENCANA STRATEGIS SATPOL PP PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019 106

3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 211

PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

Persentase kecukupan sarana dan

prasarana kerja aparatur yang

sesuai dengan standar kerja

( N / A ) 20% 3,440,550,000.00 20% 4,330,570,000.00 88% 413,310,000.00 100% 156,880,000.00 100% 1,246,472,000.00 100% 9,587,782,000.00

Pengadaan kendaraan dinas/operasionalJumlah kendaraan dinas/operasional

satpol pp( N / A ) 0 0.00 2 888,190,000.00 0 0.00 0 0.00 0 252,000,000.00 2 1,140,190,000.00

Pengadaan perlengkapan gedung kantorJumlah perlengkapan gedung kantor

yang diadakan( N / A ) 17 475,000,000.00 89 1,099,000,000.00 17 81,410,000.00 86 49,000,000.00 62 252,000,000.00 271 1,956,410,000.00

Pengadaan peralatan gedung kantorJumlah peralatan gedung kantor

yang diadakan( N / A ) 42 484,000,000.00 84 877,000,000.00 15 72,320,000.00 10 48,960,000.00 20 150,000,000.00 171 1,632,280,000.00

Pengadaan Perlengkapan KantorJumlah peralatan pengamanan

Satpol PP yang diadakan( N / A ) 0 0.00 855 149,000,000.00 11 43,670,000.00 0 0.00 0 0.00 866 192,670,000.00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorLuasan gedung kantor yang

dipelihara( N / A ) 2 350,000,000.00 2 761,000,000.00

2.667,6

M269,350,000.00

2.667,6

M248,960,000.00

2.667,6

M2200,000,000.00

2.667,6

M21,429,310,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana

Penunjang Kantor

Luasan sarana dan prasarana

penunjang kantor yang dipelihara ( N / A ) 0 0.00 36 21,000,000.00 172 M2 6,000,000.00 172 M2 9,960,000.00 172 M2 24,000,000.00 172 M2 60,960,000.00

Pembangunan Barak Satpol PP Provinsi RiauJumlah Gedung Barak yang

dibangun( N / A ) 1 2,131,550,000.00 1 1,158,570,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3,290,120,000.00

Pengadaan peralatan studio dan komunikasi kantorJumlah peralatan studio dan

komunikasi kantor yang diadakan( N / A ) 0 0.00 10 147,000,000.00 9 92,060,000.00 0 0.00 20 110,472,000.00 39 349,532,000.00

Pemeliharaan rutin/Berkala Khusus LapanganJumlah peralatan khusus lapangan

yang dilakukan perawatan ( N / A ) 0 0.00 158 18,000,000.00 36 5,000,000.00 0 0.00 180 25,000,000.00 374 48,000,000.00

Pengadaan peralatan dan perlengkapan olahragaJumlah peralatan dan perlengkapan

olahraga yang diadakan( N / A ) 0 0.00 16 100,000,000.00 3 43,500,000.00 0 0.00 7 50,000,000.00 26 193,500,000.00

Pengadaan Peralatan Pengamanan Satpol PPJumlah peralatan pengamanan

Satpol PP yang diadakan( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 123 85,000,000.00 123 85,000,000.00

Pembangunan Mushalla Satpol PPJumlah 'Pembangunan Mushalla

Satpol PP yang diadakan( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 350,000,000.00 1 350,000,000.00

PROGRAM : PENINGKATAN DISIPLIN APARATURPersentase meningkatnya kualitas

dan disiplin aparatur( N / A ) 15% 1,388,074,000.00 15% 1,916,000,000.00 96% 721,510,000.00 100% 0.00 100% 2,117,000,000.00 100% 6,142,584,000.00

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannyaJumlah pakaian dinas beserta

perlengkapannya yang diadakan( N / A ) 290 338,700,000.00 270 347,000,000.00 270 302,960,000.00 0 0.00 266 342,000,000.00 1,096 1,330,660,000.00

Pengadaan pakaian kerja lapanganJumlah pakaian kerja lapangan yang

diadakan( N / A ) 605 862,174,000.00 597 963,000,000.00 595 418,550,000.00 0 0.00 591 948,000,000.00 2,388 3,191,724,000.00

Pengadaan pakaian korpriJumlah pakaian korpri yang

diadakan ( N / A ) 290 187,200,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 266 150,000,000.00 556 337,200,000.00

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

- Jumlah pakaian batik yang

diadakan

- Jumlah pakaian melayu yang

diadakan

( N / A ) 0 0.00 271 278,000,000.00 0 0.00 0 0.00 591 365,000,000.00 862 643,000,000.00

Penyediaan pakaian olahraga dan perlengkapannyaJumlah pakaian olahraga yang

diadakan ( N / A ) 0 0.00 597 328,000,000.00 0 0.00 0 0.00 591 312,000,000.00 1,188 640,000,000.00

PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER

DAYA APARATUR

Persentase meningkatnya kualitas

sumberdaya aparatur sipil negara( N / A ) 7% 1,050,000,000.00 7% 711,725,000.00 93% 100,800,000.00 100% 72,900,000.00 100% 463,000,000.00 100% 2,398,425,000.00

Meningkatkan

penyelenggaraan

penegakan peraturan

daerah, ketertiban

umum dan

ketentraman

masyarakat serta

perlindungan

masyarakat


pelayanan internal

OPD

Persentase kecukupan

sarana dan prasarana

kerja aparatur yang

sesuai dengan standar

kerja

Persentase

meningkatnya kualitas

dan disiplin aparatur

Persentase


sumberdaya aparatur

sipil negara

SATUAN POLISI

PAMONG PRAJA

PROVINSI RIAU

PROVINSI RIAU


3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 211

Pendidikan dan pelatihan formalJumlah ASN yang mengikuti

pendidikan dan pelatihan formal ( N / A ) 92 1,050,000,000.00 476 536,525,000.00 0 0.00 0 0.00 153 100,000,000.00 721 1,686,525,000.00

Pembinaan fisik dan mental aparatur

Jumlah anggota Satpol PP Provinsi

Riau yang mengikuti kegiatan

pembinaan fisik dan mental aparatur

( N / A ) 0 0.00 597 175,200,000.00 150 100,800,000.00 120 72,900,000.00 120 75,000,000.00 987 423,900,000.00

Pembinaan dan Pelaksanaan (Penampilan) Marching

Band Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau

Jumlah anggota Satpol PP yang

mengikuti pembinaan dan

pelaksanaan (penampilan) Marching

Band

( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 30 194,000,000.00 30 194,000,000.00

Pelaksanaan Grand Prix Marching Band ( GPMB )Jumlah Anggota Satpol PP yang

mengikuti Grand Prix marching band( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 50,000,000.00 7 50,000,000.00

Pelaksanaan Tata Upacara Korps Musik ke Satuan

Polisi Pamong Praja Se-Provinsi Riau

Jumlah Kabupaten / Kota yang

dilaksanakan Tata Upacara Korps

Musik

( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 44,000,000.00 2 44,000,000.00

PROGRAM : PENINGKATAN PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Persentase ketepatan

penyampaian laporan( N / A ) 10% 476,832,000.00 10% 1,020,132,600.00 93% 436,538,372.89 100% 0.00 100% 1,255,000,000.00 100% 3,188,502,972.89

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang

disusun

( N / A ) 4 156,282,000.00 4 50,000,000.00 4 50,400,000.00 0 0.00 4 100,000,000.00 16 356,682,000.00

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahunJumlah pelaporan keuangan akhir

tahun yang disusun ( N / A ) 3 75,000,000.00 3 90,838,000.00 3 17,800,000.00 0 0.00 3 52,000,000.00 12 235,638,000.00

Penyusunan rencana kerja SKPDJumlah dokumen renja SKPD yang

disusun( N / A ) 4 145,550,000.00 4 100,000,000.00 4 32,850,000.00 0 0.00 4 100,000,000.00 16 378,400,000.00

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)Jumlah Dokumen Rencana Strategis

Satpol PP Provinsi Riau( N / A ) 0 0.00 1 100,000,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100,000,000.00

Rapat Koordinasi pada setiap SKPD

Jumlah anggota Satpol PP Se-

Provinsi Riau yang mengikuti rapat

koordinasi

( N / A ) 0 0.00 50 310,244,000.00 50 139,770,372.89 0 0.00 50 320,000,000.00 150 770,014,372.89

Monitoring Evaluasi dan PelaporanJumlah pelaporan Satpol PP yang

dihasilkan ( N / A ) 0 0.00 2 255,140,000.00 2 140,541,000.00 0 0.00 2 453,000,000.00 6 848,681,000.00

Penyusunan Penetapan Kinerja ( Penja ), Rencana

Kinerja Tahunan ( RKT ), Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah ( LKJIP )

Jumlah dokumen tahunan Satpol PP

yang dihasilkan ( N / A ) 5 100,000,000.00 5 100,000,000.00 5 55,177,000.00 0 0.00 5 150,000,000.00 20 405,177,000.00

Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan

Program


mengikuti rapat koordinasi dan

sinkronisasi penyusunan program

( N / A ) 0 0.00 30 13,910,600.00 0 0.00 0 0.00 30 80,000,000.00 60 93,910,600.00

PROGRAM : PENINGKATAN KEAMANAN DAN

KENYAMANAN LINGKUNGAN

Persentase penanganan dan

penyelenggaraan ketertiban

umum dan ketentraman

masyarakat

( N / A ) 100% 11,949,764,500.00 100% 11,436,137,375.00 100% 8,882,647,952.00 100% 10,620,790,000.00 100% 16,008,000,000.00 100% 35,511,437,952.00

Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan

kenyamanan lingkungan


melaksanakan pengendalian

keamanan dan kenyamanan

lingkungan

( N / A ) 326 8,321,868,000.00 325 8,460,000,000.00 325 8,195,850,000.00 325 9,750,000,000.00 325 9,755,850,000.00 1,626 44,483,568,000.00

Pelatihan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan


mempunyai kemampuan beladiri( N / A ) 470 497,896,500.00 140 357,732,000.00 130 131,797,952.00 0 0.00 63 290,000,000.00 803 1,277,426,452.00

Pengamanan unjuk rasa dan kerusuhan massaJumlah pengamanan terhadap unjuk

rasa dan kerusuhan massa( N / A ) 50 500,000,000.00 50 600,000,000.00 26 220,000,000.00 30 24,400,000.00 45 355,000,000.00 201 1,699,400,000.00

pengawalan pejabat dan orang-orang pentingJumlah pengawalan terhadap

Pejabat dan orang-orang penting( N / A ) 12 600,000,000.00 12 250,000,000.00 2 50,000,000.00 2 89,800,000.00 2 230,000,000.00 30 1,219,800,000.00

Pengamanan dan pengawasan tempat-tempat penting

dan gedung/aset pemprov

Jumlah Tempat-tempat Penting dan

Gedung/Aset di Lingkungan

Pemprov Riau yang diamankan dan

diawasi

( N / A ) 14 200,000,000.00 14 200,000,000.00 14 75,000,000.00 14 20,390,000.00 14 240,000,000.00 70 735,390,000.00

Meningkatkan

penyelenggaraan

penegakan peraturan

daerah, ketertiban

umum dan

ketentraman

masyarakat serta

perlindungan

masyarakat


pelayanan internal

OPD

Meningkatnya

penanganan dan

penyelenggaraan

ketertiban umum dan

ketentraman

masyarakat serta

Perlindungan

Masyarakat

Persentase ketepatan

penyampaian laporan

Persentase


sumberdaya aparatur

sipil negara

SATUAN POLISI

PAMONG PRAJA

PROVINSI RIAU

PROVINSI RIAU

Persentase

Penyelesaian

Gangguan Ketertiban

Umum dan

Ketentraman

Masyarakat


3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 211

Pengamanan upacara dan acara penting hari-hari besarJumlah Pengamanan Upacara dan

Acara Penting Hari - Hari Besar( N / A ) 45 500,000,000.00 45 650,000,000.00 20 80,000,000.00 28 29,000,000.00 45 355,000,000.00 183 1,614,000,000.00

Patroli Wilayah, Tempat/Lokasi Rawan GangguanJumlah Wilayah/Lokasi Rawan

Gangguan yang dilakukan patroli( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 42,000,000.00 12 330,000,000.00 17 372,000,000.00

Operasi pengendalian ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat

Jumlah Operasi trantibum Satpol PP

yang dilaksanakan( N / A ) 100 800,000,000.00 100 618,405,375.00 25 130,000,000.00 0 0.00 65 330,000,000.00 290 1,878,405,375.00

Kerjasama dengan Instansi Terkait dalam Rangka

Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan


mengikuti rakor kerjasama teknis

dan operasional

( N / A ) 100 250,000,000.00 100 300,000,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 200 550,000,000.00

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Satpol PP

Jumlah Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan yang dilakukan oleh

Satpol PP

( N / A ) 1 280,000,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 280,000,000.00

Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan

dalam Teknik Pencegahan Kejahatan

Jumlah kegiatan kerjasama dalam

teknik pencegahan kejahatan( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 255,000,000.00 4 255,000,000.00

Patroli wilayah tempat / lokasi rawan gangguanJumlah Wilayah, Tempat/Lokasi

Rawan Gangguan yang dipatrolikan( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 42,000,000.00 12 330,000,000.00 17 372,000,000.00

Peningkatan dan Fasilitasi kapasitas Satlinmas dan

masyarakat se-Provinsi Riau

Jumlah anggota Satlinmas Se-

Provinsi Riau yang mengikuti

peningkatan kapasitas

( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 300 285,000,000.00 300 285,000,000.00

Pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama

dalam rangka menciptakan ketertiban umum dan


Jumlah masyarakat yang bertemu

dalam rangka menciptakan

trantibum dan tranmas di Provinsi

Riau

( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 80 255,000,000.00 80 255,000,000.00

Pemberdayaan satlinmas dan masyarakat dalam

pengamanan swakarsa

Jumlah anggota satlinmas dan

masyarakat yang mengikuti

pemberdayaan pengamanan

swakarsa

( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 40 255,000,000.00 40 255,000,000.00

Penyiapan anggota Satpol PP / Satlinmas dalam

pemilihan Kepala Daerah

Jumlah anggota Satpol PP/

Satlinmas yang mengikuti pemilihan

umum,pilkada dan pilpres

( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 98 474,500,000.00 200 555,000,000.00 298 1,029,500,000.00

Pelaksanaan Tim Reaksi Cepat (TRC) Satpol PP

Jumlah penanganan gangguan

bencana yang dilakukan tim reaksi

cepat ( TRC) Satpol PP

( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 75,000,000.00 22 280,000,000.00 28 355,000,000.00

Peningkatan Kewaspadaan Dini tentang Ketentraman

dan Ketertiban Masyarakat

Jumlah masyarakat yang mengikuti

sosialisasi kewaspadaan dini ( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 73,700,000.00 12 205,000,000.00 22 278,700,000.00

Operasi pemberantasan penyakit masyarakat di

Provinsi Riau

Jumlah operasi pekat yang dilakukan

Satpol PP ( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 24 230,000,000.00 24 230,000,000.00

Penyuluhan pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Masyarakat

Jumlah Masyarakat yang mengikuti

penyuluhan pencegahan dan

penanggulangan penyakit

masyarakat

( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 180 230,000,000.00 180 230,000,000.00

Penyuluhan pencegahan dan Penanggulangan

Radikalisme Terorisme bagi Masyarakat



Penanggulangan Radikalisme

Terorisme

( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 150 185,150,000.00 150 185,150,000.00

Bimbingan dan Penyuluhan Bahaya Penyalahgunaan

Narkoba bagi Generasi Muda

Jumlah generasi muda yang

mengikuti penyuluhan bahaya

penyalahgunaan narkoba

( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 240 215,000,000.00 240 215,000,000.00

Penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan

kebakaran Hutan dan Lahan


penyuluhan bahaya akibat

pembakaran lahan dan hutan

( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 180 205,000,000.00 180 205,000,000.00

Sosialisasi Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan

Sosial dikalangan Masyarakat Se-Provinsi Riau


Sosialisasi Peningkatan Rasa

Solidaritas dan Ikatan Sosial

dikalangan Masyarakat

( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 50 175,000,000.00 50 175,000,000.00

Kerjasama dengan Instansi Terkait dalam rangka

Peningkatan Keamanan Aset Milik Pemprov Riau

Jumlah Kerjasama yang dilakukan

dengan Instansi Terkait dalam

rangka Peningkatan Keamanan Aset

Milik Pemprov Riau

( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 205,000,000.00 12 205,000,000.00

Meningkatnya

penanganan dan

penyelenggaraan

ketertiban umum dan

ketentraman

masyarakat serta

Perlindungan

Masyarakat

Meningkatkan

penyelenggaraan

penegakan peraturan

daerah, ketertiban

umum dan

ketentraman

masyarakat serta

perlindungan

masyarakat

SATUAN POLISI

PAMONG PRAJA

PROVINSI RIAU

PROVINSI RIAU

Persentase

Penyelesaian

Gangguan Ketertiban

Umum dan

Ketentraman

Masyarakat

Persentase Pembinaan

Satlinmas

Persentase

Penyelesaian

Gangguan Ketertiban

Umum dan

Ketentraman

Masyarakat


3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 211

Investigasi masalah aktual dan aksi unjuk rasa

Jumlah Pemantauan Unjuk

Rasa/Trantibum dan Pejabat

dilingkungan Pemerintah Provinsi

Riau

( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 50 257,000,000.00 50 257,000,000.00

PROGRAM : PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS

DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL




masyarakat

( N / A ) 100% 1,420,500,000.00 100% 950,000,000.00 100% 60,000,000.00 100% 0.00 100% 0.00 100% 1,205,000,000.00



Jumlah kegiatan kerjasama dalam

teknik pencegahan kejahatan( N / A ) 0 0.00 4 500,000,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 500,000,000.00

Patroli wilayah tempat / lokasi rawan gangguanJumlah Wilayah, Tempat/Lokasi

Rawan Gangguan yang dipatrolikan( N / A ) 12 395,000,000.00 12 250,000,000.00 4 60,000,000.00 0 0.00 0 0.00 28 705,000,000.00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketentraman,

Ketertiban dan Penegakan Perda

Jumlah Laporan Pelaksanaan tugas

Satpol PP Se-Provinsi Riau

persemester

( N / A ) 2 110,000,000.00 2 200,000,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 310,000,000.00



Jumlah Kegiatan Kerjasama dalam

teknik pencegahan kejahatan dalam

1 tahun

( N / A ) 4 915,500,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 915,500,000.00

PROGRAM : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN




masyarakat

( N / A ) 100% 1,115,000,000.00 100% 601,025,400.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 100% 1,716,025,400.00

Peningkatan kapasitas linmas dan masyarakat se-

Provinsi Riau

Jumlah anggota Linmas Se-Provinsi

Riau yang mengikuti peningkatan

kapasitas Linmas

( N / A ) 100 200,000,000.00 48 153,925,400.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 148 353,925,400.00

Pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama

dalam rangka menciptakan ketertiban umum dan



dalam rangka menciptakan

trantibum dan tranmas di Provinsi

Riau

( N / A ) 100 325,000,000.00 100 300,000,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 200 625,000,000.00

Pemberdayaan satlinmas dan masyarakat dalam

pengamanan swakarsa

Jumlah anggota Linmas dan

masyarakat yang melakukan

pengamanan swakarsa

( N / A ) 150 150,000,000.00 30 147,100,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 180 297,100,000.00

Perlindungan Masyarakat dalam menghadapi Pemilihan

Kepala Daerah Serentak Se-Provinsi Riau

Jumlah anggota Linmas Se-Provinsi


Swakarsa

( N / A ) 450 440,000,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 450 440,000,000.00

Penyiapan anggota Linmas dalam pemilihan Kepala

Daerah

Jumlah anggota Linmas terlatih

dalam pemilihan kepala daerah( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

PROGRAM : PENINGKATAN PEMBERANTASAN

PENYAKIT MASYARAKAT




masyarakat

( N / A ) 100% 300,000,000.00 100% 436,209,100.00 100% 132,163,000.00 0% 0.00 0% 0.00 100% 868,372,100.00

Pelaksanaan penertiban dan penegakkan disiplin

pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi

Riau (razia / sidak)

Jumlah penertiban dan penegakan

disiplin PNS ( N / A ) 10 300,000,000.00 10 205,809,100.00 6 132,163,000.00 0 0.00 0 0.00 26 637,972,100.00

Operasi pemberantasan penyakit masyarakat di

Provinsi Riau

Jumlah operasi pekat yang dilakukan

Satpol PP ( N / A ) 0 0.00 24 230,400,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 24 230,400,000.00

PROGRAM : PENCEGAHAN DINI DAN

PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM




masyarakat

( N / A ) 20% 325,000,000.00 20% 259,000,000.00 100% 278,750,000.00 0% 0.00 0% 0.00 20% 993,750,000.00

Pelaksanaan Tim Reaksi Cepat (TRC) Satpol PP

Jumlah penanganan gangguan

bencana yang dilakukan tim reaksi

cepat ( TRC) Satpol PP

( N / A ) 6 325,000,000.00 3 259,000,000.00 10 278,750,000.00 0 0.00 0 0.00 19 862,750,000.00

PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER

DAYA PENEGAK HUKUM

Persentase aparatur satpol pp

yang sigap, tanggap dan terlatih( N / A ) 100% 2,447,105,300.00 100% 2,462,696,300.00 100% 302,000,000.00 100% 387,900,000.00 100% 4,237,800,000.00 100% 8,246,621,600.00

Kerjasama pengembangan kemampuan aparat Polisi

Pamong Praja dengan TNI / POLRI / KEJAKSAAN


mengikuti kerjasama

pengembangan kemampuan aparat

dengan TNI/POLRI/Kejaksaan

( N / A ) 30 396,000,000.00 20 384,551,000.00 0 0.00 0 0.00 24 240,000,000.00 74 1,020,551,000.00

Pelatihan PPNS Satpol PPJumlah PNS Satpol PP yang

mengikuti pelatihan PPNS( N / A ) 9 314,355,300.00 8 233,032,200.00 0 0.00 0 0.00 4 182,800,000.00 21 730,187,500.00

Meningkatkan

penyelenggaraan

penegakan peraturan

daerah, ketertiban

umum dan

ketentraman

masyarakat serta

perlindungan

masyarakat

Meningkatnya

penanganan dan

penyelenggaraan

ketertiban umum dan

ketentraman

masyarakat serta

Perlindungan

Masyarakat

Persentase

Penyelesaian

Gangguan Ketertiban

Umum dan

Ketentraman

Masyarakat

Persentase

Penyelesaian

Gangguan Ketertiban

Umum dan

Ketentraman

Masyarakat

SATUAN POLISI

PAMONG PRAJA

PROVINSI RIAU

PROVINSI RIAU

Persentase Pembinaan

Satlinmas


3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 211

Bimbingan teknis peningkatan pemahaman

pengetahuan peraturan hukum bagi anggota satpol PP

Provinsi Riau


memahami pengetahuan peraturan

hukum

( N / A ) 62 150,000,000.00 60 130,759,200.00 40 80,000,000.00 0 0.00 50 180,000,000.00 212 540,759,200.00

Pembinaan dan pemberdayaan PPNS

Jumlah PPNS Satpol PP yang


pemberdayaan PPNS

( N / A ) 40 450,000,000.00 40 346,376,900.00 50 122,000,000.00 0 0.00 60 320,000,000.00 190 1,238,376,900.00

Training of trainers (TOT) Satpol PP Provinsi RiauJumlah anggota Satpol PP Provinsi

Riau yang mengikuti TOT( N / A ) 4 120,000,000.00 4 101,247,000.00 0 0.00 0 0.00 8 160,000,000.00 16 381,247,000.00

Bimbingan manajemen peningkatan penegakan

peraturan daerah Satpol PP se-Provinsi Riau



bimbingan manajemen peningkatan

penegakan perda

( N / A ) 0 0.00 50 108,000,000.00 50 100,000,000.00 0 0.00 50 220,000,000.00 150 428,000,000.00

Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja Se-

Provinsi Riau


Riau yang mengikuti pelatihan dasar( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15 200,000,000.00 50 650,000,000.00 65 850,000,000.00

Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Perda

tentang PPNS

Jumlah Naskah Akademik dan

Ranperda tentang PPNS yang

dihasilkan

( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

Bakti Sosial Satpol PPJumlah anggota Satpol PP yang

mengikuti bakti sosial ( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 250 175,000,000.00 250 175,000,000.00

Peningkatan Teknis Anggota TRC Satpol PP


mengikuti peningkatan Teknis TRC

penanggulangan bencana

( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 35 170,000,000.00 35 170,000,000.00

Pelatihan Intel Satpol PP Provinsi RiauJumlah anggota Satpol PP yang

mengikuti pelatihan intel PAM( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 50 175,000,000.00 50 175,000,000.00

Pelatihan PHH dan Penyegaran Fisik Anggota Satpol

PP Provinsi Riau

Jumlah anggota Satpol PP dan PTT

yang mengikuti pelatihan PHH dan

penyegaran fisik

( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 50 550,000,000.00 50 550,000,000.00

Gelar Pasukan Satpol PPJumlah anggota Satpol PP yang

mengikuti gelar pasukan( N / A ) 250 250,000,000.00 250 334,600,000.00 0 0.00 250 187,900,000.00 250 425,000,000.00 1,000 1,197,500,000.00

Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Penyuluh bagi

Anggota Satpol PP Provinsi Riau


Riau yang mengikuti pendidikan dan

pelatihan tenaga penyuluh

( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 120,000,000.00 12 120,000,000.00

Penyusunan Perubahan PERDA PPNSJumlah Perda perubahan PPNS

yang yelah tersusun( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 200,000,000.00 1 200,000,000.00

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Satpol

PP

Jumlah aparatur yang mengikuti

peningkatan kapasitas ( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 60 250,000,000.00 60 250,000,000.00

Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Sumberdaya

Petugas Tindak Internal Se-Provinsi Riau

Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek

peningkatan kapasitas sumber daya

PTI Se-Provinsi Riau

( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 65 220,000,000.00 65 220,000,000.00

Penyediaan Jasa Asuransi Jiwa Satpol PPJumlah Penyediaan jasa asuransi

jiwa Satpol PP ( N / A ) 616 178,750,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 616 178,750,000.00

Pelatihan Dasar Anggota Banpol Pamong Praja Se-

Provinsi Riau

Jumlah Anggota Banpol Pamong

Praja yang mengikuti Pelatihan

Dasar

( N / A ) 62 480,000,000.00 70 824,130,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 132 1,304,130,000.00

Sosialisasi Korps Musik dan Tata Upacara ke Satpol PP

se-Provinsi Riau

Jumlah Sosialisasi korps musik dan

tata upacara se-Provinsi Riau dalam

1 tahun

( N / A ) 50 108,000,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 50 108,000,000.00

PROGRAM : KEMITRAAN PENGEMBANGAN

WAWASAN KEBANGSAAN

Persentase Masyarakat / Generasi

Muda yang Memahami Tentang

Nilai-nilai Ideologi Pancasila dan

Wawasan Kebangsaan

( N / A ) 100% 1,775,546,000.00 100% 5,279,088,000.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 200% 7,054,634,000.00

Pembinaan Marching Band Satpol PP Prov. Riau




Band

( N / A ) 124 575,546,000.00 120 3,792,088,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 244 4,367,634,000.00

Meningkatkan

penyelenggaraan

penegakan peraturan

daerah, ketertiban

umum dan

ketentraman

masyarakat serta

perlindungan

masyarakat

Meningkatnya

penanganan dan

penyelenggaraan

ketertiban umum dan

ketentraman

masyarakat serta

Perlindungan

Masyarakat

SATUAN POLISI

PAMONG PRAJA

PROVINSI RIAU

PROVINSI RIAU

Persentase

Penyelesaian

Gangguan Ketertiban

Umum dan

Ketentraman

Masyarakat


3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 211

Pelaksanaan Grand Prix Marching Band ( GPMB )Jumlah Anggota Marching Band

Satpol PP yang mengikuti ( N / A ) 61 1,200,000,000.00 65 1,487,000,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 126 2,687,000,000.00

PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBERDAYA APARATUR

Persentase aparatur satpol pp

yang sigap, tanggap dan terlatih( N / A ) 100% 0.00 100% 2,360,170,400.00 100% 1,074,862,566.00 0% 0.00 0% 0.00 100% 3,435,032,966.00

Bimtek Motivasi Kerja bagi Anggota Satpol PP Jumlah anggota Satpol PP yang

mengikuti bimtek motivasi kerja ( N / A ) 0 0.00 150 291,000,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 150 291,000,000.00

Bakti Sosial Satpol PPJumlah anggota Satpol PP yang

mengikuti bakti sosial ( N / A ) 0 0.00 300 197,500,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 300 197,500,000.00

In House Training Satpol PP Provinsi RiauJumlah anggota Satpol PP yang

mengikuti In House Training ( N / A ) 0 0.00 80 278,700,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 80 278,700,000.00

Publikasi Secara Visual Kegiatan Kantor Satpol PP

Melaui Media TV On line

Jumlah publikasi kantor Satpol PP

melalui media( N / A ) 0 0.00 0 0.00 48 17,400,000.00 0 0.00 0 0.00 48 17,400,000.00

Jambore Satuan Polisi Pamong Praja



jambore

( N / A ) 0 0.00 450 700,000,000.00 300 210,000,000.00 0 0.00 0 0.00 750 910,000,000.00

Peningkatan Teknis Anggota TRC Satpol PPJumlah anggota Satpol PP yang

mengikuti peningkatan Teknis TRC( N / A ) 0 0.00 46 182,732,000.00 30 102,078,000.00 0 0.00 0 0.00 76 284,810,000.00

Pelatihan Intel Satpol PP Provinsi RiauJumlah anggota Satpol PP yang

mengikuti pelatihan intel PAM( N / A ) 0 0.00 4 147,478,000.00 5 100,000,000.00 0 0.00 0 0.00 9 247,478,000.00

Pelatihan Petugas Tindak Internal ( PTI ) Satpol PP

Provinsi Riau


Mengikuti Pelatihan Petugas Tindak

Internal (PTI)

( N / A ) 0 0.00 12 164,484,000.00 40 100,000,000.00 0 0.00 0 0.00 52 264,484,000.00

Pelatihan PHH Satpol PP Provinsi RiauJumlah anggota Satpol PP yang

mengikuti pelatihan PHH ( N / A ) 0 0.00 75 146,802,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 75 146,802,000.00

Pelatihan Menembak Satpol PP Provinsi RiauJumlah anggota Satpol PP yang

mengikuti pelatihan menembak( N / A ) 0 0.00 45 251,474,400.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 45 251,474,400.00

Pembinaan dan Pelaksanaan (Penampilan) Marching

Band Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau




Band

( N / A ) 0 0.00 0 0.00 70 329,000,000.00 0 0.00 0 0.00 70 329,000,000.00

Pelaksanaan Grand Prix Marching Band (

GPMB )

Jumlah anggota Marching Band

Satpol PP yang mengikuti Grand Prix ( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

Gelar Pasukan Satpol PPJumlah anggota Satpol PP yang

mengikuti gelar pasukan( N / A ) 0 0.00 0 0.00 250 216,384,566.00 0 0.00 0 0.00 250 216,384,566.00

PROGRAM : SOSIALISASI DAN PENEGAKAN

PERATURAN DAERAH

Persentase Perda/Perkada yang

disosialisasikan dan ditegakkan( N / A ) 100% 600,000,000.00 100% 487,474,129.00 100% 191,000,000.00 100% 53,490,000.00 100% 765,000,000.00 100% 2,096,964,129.00

Sosialisasi Peraturan DaerahJumlah Perda yang di sosialisasikan

kepada masyarakat ( N / A ) 0 0.00 2 105,682,829.00 0 0.00 0 0.00 1 50,000,000.00 3 155,682,829.00

Penegakkan Peraturan DaerahJumlah peraturan daerah yang

ditegakkan ( N / A ) 6 350,000,000.00 3 232,566,450.00 2 191,000,000.00 0 0.00 0 0.00 11 773,566,450.00

Pembinaan dan pengawasan terhadap peraturan

daerah no 2 tahun 2013 tentang pedoman pengelolaan

barang milik daerah

Jumlah aset daerah yang diawasi

Satpol PP( N / A ) 10 250,000,000.00 5 149,224,850.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15 399,224,850.00

Penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala

Daerah

Jumlah peraturan daerah yang di

tegakkan( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 38,580,000.00 2 220,000,000.00 4 258,580,000.00

Pelaksanaan penertiban dan penegakkan disiplin

pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi

Riau (razia / sidak)

Jumlah pelaksanaan penertiban dan

penegakan disiplin PNS di

lingkungan pemerintah provinsi riau

( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 14,910,000.00 15 150,000,000.00 18 164,910,000.00

SATUAN POLISI

PAMONG PRAJA

PROVINSI RIAU

PROVINSI RIAU

Meningkatkan

penyelenggaraan

penegakan peraturan

daerah, ketertiban

umum dan

ketentraman

masyarakat serta

perlindungan

masyarakat

Meningkatnya

penanganan dan

penyelenggaraan

ketertiban umum dan

ketentraman

masyarakat serta

Perlindungan

Masyarakat

Meningkatnya

Penegakan Perda dan

Perkada

Persentase Penegakan

Perda dan Perkada

Persentase

Penyelesaian

Gangguan Ketertiban

Umum dan

Ketentraman

Masyarakat


3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 211

Pemantapan Mekanisme PPNS dalam proses

penyelidikan Penegakan Peraturan Daerah


mengikuti pemantapan mekanisme

dalam proses penyidikan penegakan

peraturan daerah

( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 35 125,000,000.00 35 125,000,000.00

Pelaksanaan Pemberkasan Pemeriksaan terhadap

Pelanggaran Disiplin PNS

Jumlah petugas tindak internal yang

melaksanakan pemberkasan,

pemeriksaan terhadap pelanggaran

disiplin dan kode etik satpol pp

( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 30 65,000,000.00 30 65,000,000.00

Pelaksanaan Pengawasan Petugas Tindak Internal

(PTI) Terhadap Kinerja Aparatur Satpol PP Provinsi

Riau

Jumlah tempat yang diawasi PTI

terhadap kinerja anggota satpol pp

provinsi riau

( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 50 75,000,000.00 50 75,000,000.00

Pelaksanaan Pembinaan terhadap anggota Satpol PP

yang telah dijatuhi sanksi hukuman disiplin

Jumlah pelaksanaan pembinaan

terhadap anggota satpol pp yang

dijatuhi sanksi hukuman disiplin

( N / A ) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15 80,000,000.00 15 80,000,000.00

Meningkatkan

penyelenggaraan

penegakan peraturan

daerah, ketertiban

umum dan

ketentraman

masyarakat serta

perlindungan

masyarakat

Meningkatnya

Penegakan Perda dan

Perkada

Persentase Penegakan

Perda dan Perkada


PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

INDIKATOR KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI RIAU YANG MENGACU

Indikator adalah variabel-variabel yang memprediksi atau memberi petunjuk kepada kita tentang suatu keadaan tertentu, sehingga dapat digunakan untuk mengukur perubahan

(Green, 1992).

Pada bab ini dikemukakan Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan

dan sasarannya. Penetapan indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Satuan

Polisi Pamong Praja Provinsi Riau, yang secara khusus mengukur keberhasilan. pembangunan dari sisi Perencanaan Pembangunan yang berkualitas, melalui lembaga yang

profesional dan berintegritas. Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan SATPOL PP, harus ditetapkan

secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja SATPOL PP kedepan baik pengaruh dari

dalam (internal) maupun dari luar (eksternal) SATPOL PP Provinsi itu sendiri, karena itu penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan

dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014–2019. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SATPOL PP

Provinsi Riau dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Riau 2014-2019.

Tabel 6.1

M I S I 5 : MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG HANDAL DAN TERPERCAYA SERTA PEMANTAPAN KEHIDUPAN POLITIK

Tujuan 5.1 Sasaran 5.1

Tujuan dan Sasaran RPJMD yang Menjadi Acuan Satpol PP Provinsi Riau

Mewujudkan Pemerintahan Yang handal dan Terpercaya serta Pemantapan

Kehidupan PolitikTerwujudnya good governance and clean goverment


117

Kondisi Kinerja

pada awal

periode RPJMD

Tahun 0

1 2 3

1


melaksanakan pengendalian kemanan

dan kenyamanan lingkungan

0 326 Orang 326 Orang 325 Orang 325 Orang 325 Orang 325 Orang 325 Orang

2


mengikuti pelatihan pengendalian

keamanan dan kenyamanan

lingkungan


3


mengikuti pengendalian keamanan

lingkungan

0 48 Kali 0 Kali 0 Kali 0 Kali 0 Kali 0 Kali 48 Kali

4

Jumlah Satpol PP yang mengikuti

penanggulangan/pengendalian

bencana

0 2 Bencana 0 Bencana 0 Bencana 0 Bencana 0 Bencana 0 Bencana 2 Bencana

No Indikator

Indikator Kinerja Satpol PP Provinsi Riau yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

Tabel 6.2

94

Tahun 1

Target capaian setiap tahun

Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4

7 865

Tahun 5 Tahun 6


117

1 2 3 94 7 865

5


melaksanakan pengamanan khusus

gubernur dan wakil gubernur


6


mengikuti pengamanan dan

pemantauan pemilihan presiden, dan

pemilihan legislatif


7


mengikuti pengamanan internal dan

eksternal


8

Jumlah monitoring, evaluasi dan

pelaporan yang dilakukan oleh Satpol

PP

0 1 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen

9Jumlah pengamanan terhadap unjuk

rasa dan kerusuhan masa 0 0 50 Kali 50 Kali 50 Kali 30 Kali 45 Kali 225 Kali

10Jumlah pengawalan terhadap pejabat

dan orang-orang penting 0 0 12 Kab/Kota 12 Kab/Kota 12 Kab/Kota 2 Kab/Kota 2 Kab/Kota 40 Kab/Kota

11

Jumlah tempat-tempat penting dan

gedung / aset pemprov yang

diamankan dan di awasi

0 0 Unit 14 Unit 14 Unit 14 Unit 14 Unit 14 Unit 70 Unit


117

1 2 3 94 7 865

12Jumlah Pengamanan terhadap upacara

dan acara penting hari-hari besar 0 0 Kali 100 Kali 100 Kali 45 Kali 32 Kali 45 Kali 322 Kali

13Jumlah Operasi trantibum Satpol PP

yang dilaksanakan0 0 100 Kali 100 Kali 100 Kali 0 Kali 12 Kali 312 Kali

14


mengikuti Rakor Kerjasa Teknis dan

Operasional


15Jumlah kegiatan kerjasama dalam

teknik pencegahan kejahatan0 0 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 0 Kegiatan 4 Kegiatan 16 Kegiatan

16Jumlah wilayah, tempat/lokasi rawan

gangguan yang di patrolikan0 0 kab/kota 12 kab/kota 12 kab/kota 12 kab/kota 5 kab/kota 12 kab/kota 53 kab/kota


117

1 2 3 94 7 865

17

Jumlah laporan pelaksanaan tugas

Satpol PP se-Provinsi Riau

persemester

0 0 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 0 laporan 0 laporan 6 laporan

18

Jumlah anggota Satlinmas Se-Provinsi


kapasitas Satlinmas


19


dalam rangka menciptakan Trantibum

dan Tranmas di Provinsi Riau


20

Jumlah anggota Linmas dan

Masyarakat yang melakukan

pengamanan swakarsa


21

Jumlah anggota linmas Se-Provinsi


swakarsa

0 0 Orang 450 Satlinmas 0 Orang 30 Orang 98 Orang 200 Orang 778 Orang

22Jumlah penertiban dan penegakan

disiplin PNS0 10 kali 10 kali 10 kali 15 kali 0 kali 0 kali 45 kali

23Jumlah operasi pekat yang dilakukan

Satpol PP 0 0 kali 0 kali 24 kali 24 kali 0 kali 24 kali 72 kali

24

Jumlah penanganan daerah gangguan

bencana yang dilakukan Tim Reaksi

Cepat (TRC) Satpol PP

0 0 kali 6 Kab/Kota 3 Kab/Kota 0 Hari 6 Hari 22 Hari

9

28

Kab/Kota

Hari


117

1 2 3 94 7 865

25


mengikuti kerjasama pengembangan

kemampuan aparat dengan

TNI/POLRI/Kejaksaan


26Jumlah PNS satuan polisi pamong

praja yang mengikuti pelatihan PPNS 0 20 Orang 9 Orang 8 Orang 4 Orang 0 Orang 0 Orang 41 Orang

27


memahami pengetahuan peraturan

hukum


28Jumlah anggota Satpol PP yang

mengikuti gelar pasukan0 250 Orang 250 Orang 250 Orang 250 Orang 250 Orang 250 Orang 1500 Orang

29Jumlah penyediaan jasa asuransi jiwa

Satpol PP0 605 Orang 616 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 1221 Orang

30Jumlah PPNS yang mengikuti

pembinaan dan pemberdayaan PPNS0 40 Orang 40 Orang 40 Orang 45 Orang 0 Orang 55 Orang 220 Orang

31Jumlah anggota Banpol Pamong Praja

yang mengikuti pelatihan dasar0 0 Orang 62 Orang 70 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 132 Orang

32Jumlah anggota Satuan Polisi Pamong

Praja yang mengikuti pelatihan dasar0 0 Orang 0 Orang 0 Orang 17 Orang 15 Orang 50 Orang 82 Orang


117

1 2 3 94 7 865

33Jumlah anggota Satpol PP Provinsi

Riau yang mengikuti TOT0 0 Orang 4 Orang 4 Orang 4 Orang 0 Orang 8 Orang 20 Orang

34Jumlah Sosialisasi Korps Musik dan

Tata Upacara Se-Provinsi Riau0 0 Orang 50 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 50 Orang

35Jumlah Kab/Kota yang di laksanakan

tata upacara korp musik 0 0 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0 Kab/Kota 9 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0 Kab/Kota 9 Kab/Kota

36

Jumlah anggota Satpol PP Se-Provinsi

Riau yang mengikuti bimbingan

manajemen peningkatan penegakan

Perda


37


mengikuti pembinaan dan pelaksanaan

penampilan Marching Band



mengikuti Grand Prix Marching Band0 0 Orang 61 Orang 65 Orang 50 Orang 0 Orang 0 Orang 176 Orang


mengikuti bimtek motivasi kerja 0 0 Orang 0 Orang 150 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 150 Orang


mengikuti bakti sosial0 0 Orang 0 Orang 300 Orang 0 Orang 0 Orang 250 Orang 550 Orang


117

1 2 3 94 7 865


mengikuti In House Training 0 0 Orang 0 Orang 80 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 80 Orang

42Jumlah anggota Satpol PP Se-Provinsi

Riau yang mengikuti jambore0 450 Orang 0 Orang 450 Orang 300 Orang 0 Orang 0 Orang 1200 Orang


mengikuti peningkatan teknis TRC 0 0 Orang 0 Orang 46 Orang 30 Orang 0 Orang 46 Orang 122 Orang


mengikuti pelatihan intel PAM 0 0 Orang 0 Orang 4 Orang 5 Orang 0 Orang 50 Orang 59 Orang

45


mengikuti pelatihan petugas tindak

internal (PTI)



mengikuti pelatihan PHH0 0 Orang 0 Orang 75 Orang 50 Orang 0 Orang 50 Orang 175 Orang


mengikuti pelatihan menembak0 0 Orang 0 Orang 45 Orang 25 Orang 0 Orang 0 Orang 70 Orang

48Jumlah Perda yang di Sosialisasikan

kepada masyarakat0 2 Perda 0 Perda 2 Perda 1 Perda 1 Perda 1 Perda 7 Perda


117

1 2 3 94 7 865

49Jumlah pelaksanaan Penegakan

Peraturan Daerah 0 6 Perda 6 Perda 3 Perda 0 Perda 0 Perda 0 Perda 15 Perda

50Jumlah Peraturan Daerah yang

ditegakkan0 0 Perda 0 Perda 0 Perda 0 Perda 2 Perda 2 Perda 4 Perda

51 Jumlah asset daerah yang diawasi 0 10 Asset 10 Asset 5 Asset 10 Asset 0 Asset 0 Asset 35 Asset

52Jumlah masyarakat yang mengikuti

sosialisasi kewaspadaan dini 0 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 10 Orang 12 Orang 22 Orang

53



penanggulangan penyakit masyarakat


54



penanggulangan radikalisme dan

terorisme


55

Jumlah generasi muda yang mengikuti

penyuluhan bahaya penyalahgunaan

narkoba


56


penyuluhan bahaya akibat pembakaran

lahan dan hutan



117

1 2 3 94 7 865

57


sosialisasi peningkatan rasa solidaritas

dan ikatan sosial di kalangan

masyarakat


58

Jumlah kerjasama yang dilakukan

dengan instansi terkait dalam rangka

peningkatan pengamanan asset milik

pemprov Riau

0 0 Asset 0 Asset 0 Asset 0 Asset 0 Asset 12 Asset 12 Asset

59

Jumlah pemantauan unjuk rasa atau

trantibum dan pejabat dilingkungan

provinsi riau


60

Jumlah Naskah Akademik dan

Ranperda tentang PPNS yang

dihasilkan

0 0NA dan

Ranperda0

NA dan

Ranperda0

NA dan

Ranperda1

NA dan

Ranperda0

NA dan

Ranperda0

NA dan

Ranperda1

NA dan

Ranperda

61


Riau yang mengikuti pendidikan dan

pelatihan tenaga penyuluh


62Jumlah Perda Perubahan PPNS yang

telah tersusun 0 0 Perda 0 Perda 0 Perda 0 Perda 0 Perda 1 Perda 1 Perda

63Jumlah aparatur yang mengikuti

peningkatan kapasitas0 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 60 Orang 60 Orang

64

Jumlah pelaksanaan penertiban dan

penegakan disiplin PNS dilingkungan

Pemerintah Provinsi Riau



117

1 2 3 94 7 865

65


mengikuti pemantapan mekanisme

dalam proses Penyidikan Penegakan

Peraturan Daerah


66

Jumlah Petugas Tindak Internal yang

melaksanakan pemberkasan,

pemeriksaan terhadap pelanggaran

disiplin dan kode etik Satpol PP


67

Jumlah tempat yang diawasi PTI

terhadap kinerja anggota Satpol PP

Provinsi Riau

0 0 Tempat 0 Tempat 0 Tempat 0 Tempat 0 Tempat 50 Tempat 50 Tempat

68

Jumlah Pelaksanaan Pembinaan

terhadap anggota Satpol PP yang

dijatuhi sanksi hukuman sedang



117


117


117

Dokumen


117


117


117


117


117


117


117


117


117


118

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau telah melaksanakan

tugas-tugas pemerintahan selama periode RPJMD Provinsi Riau Tahun

2009-2013. Berbagai Program/Kegiatan yang direncanakan melalui

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) setiap tahunnya telah

dilaksanakan dengan menghasilkan beberapa capaian. Rencana Strategis

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau 2014-2019 lahir sebagai

rangkuman penyelenggaraan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Satpol

PP Provinsi Riau melalui program dan kegiatan dalam kurun waktu 2014-

2019, yang berpedoman pada beberapa dokumen perencanaan seperti

dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Riau tahun 2014-2019. Dengan demikian, secara tidak langsung,

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau 2014-2019

ini merupakan dokumen perencanaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun

yang berisikan program-program prioritas yang dilaksanakan langsung

oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau dengan dukungan

pembiayaan dari Pemerintah Provinsi Riau.

Kami menyadari segala hasil yang diraih, tidak terlepas dari peran

berbagai pihak, termasuk peran Pimpinan Daerah Provinsi Riau. Untuk itu

kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi

atas semua yang telah diberikan bagi kemajuan negeri. Harapan kami,

dengan lahirnya Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Riau 2014-2019 dapat meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat yang merupakan tugas pokok dari Satuan Polisi Pamong


Akhirnya, kepada Allah SWT kita berserah diri dan berharap

diberikan kemudahan dalam menyelesaikan segala persoalan yang ada di

negeri kita ini untuk kesejahteraan masyarakat Riau yang kita cintai.

Documents

PEMERINTAH PROVINSI RIAUsatpolpp.riau.go.id/anim_files/173112522RENSTRA 2014-2019...13. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 784/XI/2014 Tahun 2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis