PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR BADAN KOORDINASI …

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMURBADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN

DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR DI MADIUNJl. Pahlawan No.31 Madiun Telp. 0351-464151 fax. 0351-457580

Web : www.bakorwilmadiun.jatimprov.go.id ; email : [email protected]

Madiun, 22 Februari 2021

Kepada:

Nomor : 065/ 056 /211.1/2021 Yth. Sdr. Kepala Biro Organisasi

Sifat : Penting Setda Prov. Jawa Timur

Lampiran : 1 (satu) set di

Perihal : Laporan Kinerja Tahun 2020 S U R A B A Y A

Menindaklanjuti surat Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah

Provinsi Jawa Timur tanggal 21 Januari 2021 Nomor: 069.5/1019/031.2/2021

perihal: Pelaksanaan SAKIP Tahun 2021, bersama ini disampaikan Laporan

Kinerja Bakorwil I Madiun Tahun 2020 sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi periksa, dan atas perhatiannya

disampaikan terima kasih.

Plt. KEPALA BAKORWIL I MADIUN

Ir. KARYADI, M.M.Pembina Utama Muda

NIP. 19610915 198203 1 012

BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNANPROVINSI JAWA TIMUR DI MADIUNJl. Pahlawan No. 31 MadiunTelp/Faks : 0351-464151/457580Email : [email protected]

www.bakorwilmadiun.jatimprov.go.id

LAPORAN KINERJABAKORWIL I MADIUN

2 0 2 0

Laporan Kinerja Bakorwil I Madiun

Tahun 2020 menyajikan hasil

pengukuran kinerja terhadap realisasi

dari target Indikator Kinerja Bakorwil I

Madiun yang telah ditetapkan dalam

Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Segenap

kemampuan, gagasan dan upaya terbaik

telah dicurahkan dalam menjalankan

tugas dan fungsi masing-masing dengan

hasil kinerja seperti yang tertuang dalam

laporan ini.

KATAPENGANTAR

uji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahanrahmat dan hidayah-Nya semata, Laporan Kinerja (LKj) BadanKoordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan ProvinsiJawa Timur di Madiun Tahun 2020 dapat diselesaikan denganbaik.

Laporan Kinerja (LKj) Bakorwil I Madiun ini merupakan wujudakuntabilitas kinerja atas upaya pencapaian sasaran strategis yang telahditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) 2019-2024. Laporan Kinerja inimerupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusundengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk TeknisPerjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas LaporanKinerja Instansi Pemerintah.

LKj Tahun 2020 ini menyajikan hasil pengukuran sasaran kinerja yangdicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama periode Tahun2020 yang disusun berdasarkan capaian Indikator Kinerja Bakorwil I Madiuntahun 2020 yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020.Segenap kemampuan, gagasan dan upaya terbaik telah dicurahkan dalammenjalankan tugas dan fungsi masing-masing dengan hasil kinerja sepertiyang tertuang dalam laporan ini.

Dengan disusunnya LKj Bakowil I Madiun Tahun 2020 ini, diharapkandapat menjadi bahan evaluasi peningkatan kinerja bagi internal, danmenjadi media komunikasi bagi masyarakat yang ingin mendapatkaninformasi terkait kinerja Bakorwil I Madiun.

Madiun, 4 Januari 2021Plt. Kepala Bakorwil I Madiun

Ir. KARYADI, M.M.i

P

DAFTARISI

KATA PENGANTAR............................................................................................ i

DAFTAR ISI .........................................................................................................ii

RINGKASAN EKSEKUTIF............................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN .....................................................................................1A. Latar Belakang ................................................................................................... 1

B. Struktur Organisasi ............................................................................................ 2

C. Tugas Pokok dan Fungsi..................................................................................... 3

D. Wilayah Kerja..................................................................................................... 4

E. Isu Strategis ....................................................................................................... 4

F. Cascading Kinerja............................................................................................... 4

G. Peta Proses Bisnis .............................................................................................. 7

H. Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi ...................................................................... 9

I. Sistematika Penyajian...................................................................................... 11

BAB II PERENCANAAN KINERJA ............................................................... 12A. Renstra Bakorwil I Madiun Tahun 2019-2024 ................................................ 12

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020........................................................................ 13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA........................................................... 15

A. Capaian Kinerja ................................................................................................ 15

B. Realisasi Anggaran........................................................................................... 38

C. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi............................................................................. 41

BAB IV PENUTUP ........................................................................................... 42A. Kesimpulan ...................................................................................................... 42

B. Langkah yang akan dilakukan .......................................................................... 42

LAMPIRAN:1. Form Pendanaan Indikatif Renstra 2019-20242. Perjanjian Kinerja Tahun 20203. Rekapitulasi Data4. Cascading Kinerja5. Penghargaan/Prestasi

ii

PEMBUKA

BAB IPENDAHULUAN

BAB IIPERENCANAANKINERJA

BAB IIIAKUNTABILITASKINERJA

PENUTUP

RINGKASANEKSEKUTIF

Secara umum, capaiankinerja Bakorwil I

Madiun tahun 2020dinyatakan “berhasil”.

Pertama, SAKIPBakorwil I Madiun

mendapatkan predikatA (memuaskan) dengannilai 80,03, yang kedua,

persentaserekomendasi hasil

koordinasipenyelenggaraan

pemerintahan danpembangunan yang

ditindaklanjutimencapai 100%.

Sedangkan realisasianggaran belanja

langsung tahun 2020sebesar 98,57%

Bakorwil diberikan tugas untuk membantuGubernur melakukan koordinasi pembinaan,pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasipenyelenggaraan pemerintahan, pembangunandan tugas pembantuan serta optimalisasipengembangan potensi pemerintahkabupaten/kota.Oleh karena itu, kedudukan Bakorwil menjadipenting untuk mendorong keberhasilan programPemerintah Provinsi Jawa Timur di wilayah kerjanyamasing-masing.Secara umum, capaian kinerja Bakorwil I Madiuntahun 2020 dinyatakan “berhasil”. Pertama, SAKIPBakorwil I Madiun mendapatkan predikat A(memuaskan) dengan nilai 80,03, dan yang kedua,persentase rekomendasi hasil koordinasipenyelenggaraan pemerintahan dan pembangunanyang ditindaklanjuti mencapai 100%, sesuai yangtelah ditargetkan dalam perjanjian kinerja.Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2020telah dianggarkan Belanja Langsung sebesar Rp3.448.695.117 dengan realisasi sebesar Rp3.399.329.307 atau 98,57%.Ke depan untuk mencapai sasaran Bakorwil IMadiun, maka diperlukan koordinasi danpeningkatan kerjasama dengan berbagai instansimaupun pemerintah kabupaten/kota di wilayahkerja yang harus dilakukan dengan lebih intensif,mengingat target indikator hanya dapat dicapaidengan melibatkan segenap instansi pemerintahkhususnya pemerintah kabupaten/kota.

iii

Laporan Kinerja Bakorwil I Madiun 2020 Hal. 1

Laporan Kinerja inidisusun sebagai laporan

pelaksanaanakuntabilitas kinerjaselama tahun 2020

sekaligus sebagai alatkendali dan pemacupeningkatan kinerja

setiapunit organisasi di

Bakorwil I Madiun, sertasebagai salah satu alat

untuk mendapatkanmasukan dari para

pemangku kepentingandemi perbaikan kinerja

Bakorwil I Madiun

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengingat kondisi geografis Jawa Timur

dan jangkauan rentang kendali cakupan

wilayah 38 kabupaten/kota yang sangat luas,

maka perlu dibentuk Bakorwil untuk

membantu Gubernur melakukan koordinasi

pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring

dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan dan tugas pembantuan serta

optimalisasi pengembangan potensi

pemerintah kabupaten/kota. Bakorwil

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Badan

Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan

Pembangunan Provinsi Jawa Timur dan

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 134

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata

Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan

dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur.

Memperhatikan hal tersebut, peran

Bakorwil sangat strategis dalam mewujudkan


visi Provinsi Jawa Timur yaitu “Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang

adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang

partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong”

maka di dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024, Bakorwil fokus

dalam misi ke-3 yaitu Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif,

Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk

Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai tindak lanjut dari peraturan

perundang-undangan yaitu, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

SAKIP, Permen PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2013, dan Pergub Jawa Timur

Nomor 15 Tahun 2016.

B. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Bakorwil I Madiun selengkapnya diilustrasikan

sebagaimana bagan berikut ini:

KEPALA BADAN

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL

BIDANGPEMERINTAHAN

BIDANGPEMBANGUNAN

EKONOMIBIDANG

KEMASYARAKATAN

BIDANGSARANA DANPRASARANA

SUB BIDANGPEMERINTAHAN

I

SUB BIDANGPEMERINTAHAN

II

SUB BIDANGPEMBANGUNAN

EKONOMII

SUB BIDANGPEMBANGUNAN

EKONOMIII

SUB BIDANGKEMASYARAKA

TANI

SUB BIDANGKEMASYARAKA

TANII

SUB BIDANGSARANA DANPRASARANA

I

SUB BIDANGSARANA DANPRASARANA

II

SUB BAGIANPENYUSUNAN

PROGRAM DANANGGARAN

SEKRETARIAT

SUB BAGIANTATA USAHA

SUB BAGIANKEUANGAN


C. Tugas Pokok dan Fungsi

Perumusan kebijakankoordinasi sesuai denganlingkup tugasnya

Pemberian rekomendasidalam penyelesaianperselisihan antarpemerintah kabupaten/kota

Pembinaan danpengawasanpenyelenggaraanpemerintahan

Pemberian masukan/saranpertimbangan kepadaGubernur

Monitoring, evaluasi, dansupervisi penyelenggaraanpemerintahan

Pemberian rekomendasikepada Gubernur atas usulanDana Alokasi Khusus (DAK)

Pemberdayaan danfasilitasi pemerintahkabupaten/kota

Optimalisasi pengembanganpotensi Pemerintahkabupaten/kota

Penyelarasan perencanaanpembangunan antarkabupaten/kota

Dukungan teknis danpengembangan potensi dilingkungan PemerintahProvinsi Jawa Timur

Membantu Gubernur dalam melakukan koordinasi pembinaan,pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraanpemerintahan, pembangunan dan tugas pembantuan serta optimalisasipengembangan potensi pemerintah daerah kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan tugasnya Bakorwil menyelenggarakan fungsi:


D. Wilayah Kerja

Wilayah kerja Bakorwil I Madiun meliputi 8 Kabupaten dan 2 Kota, yaitu:

E. Isu Strategis

Permasalahan utama dan isu strategis di wilayah kerja Bakorwil I

Madiun adalah belum optimalnya koordinasi pembinaan, pengawasan,

supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan dan tugas pembantuan serta optimalisasi pengembangan

potensi pemerintah kabupaten/kota. Oleh sebab itu, diperlukan peran

strategis Bakorwil yang berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah

Provinsi Jawa Timur dan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam

melakukan koordinasi pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring,

pembangunan dan tugas pembantuan serta optimalisasi pengembangan

potensi pemerintah kabupaten/kota di wilayah kerjanya.

F. Cascading Kinerja

Gubernur Jawa Timur tahun 2019-2024 telah menetapkan visinya

sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024

yaitu Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan

berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif

3

“PAWITANDIROGOTUNGGAL DIRI”

(PACITAN-NGAWI-MAGETAN-MADIUN-

PONOROGO-TULUNGAGUNG-

TRENGGALEK-KEDIRI)


melalui kerja bersama dan semangat gotong royong. Oleh karena itu,

Bakorwil se-Jawa Timur selaku perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa

Timur yang ada di daerah mempunyai kebijakan, program dan kegiatan yang

disusun untuk turut mendorong terwujudnya visi dan misi tersebut. Adapun

sasaran yang menjadi ruang lingkup Bakorwil se-Jawa Timur adalah

meningkatkan koordinasi pelaksanaan pembangunan di wilayah kerjanya,

dengan fokus misi ke-3 yaitu Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif,

Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk

Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.

Tabel Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan Sasaran Strategi KebijakanMeningkatkankoordinasipenyelenggaraanpemerintahandanpembangunan diwilayah kerjabakorwil madiun

1. Meningkatnyaakuntabilitas kinerjaBakorwil I Madiun

Meningkatkanakuntabilitaskinerja Bakorwil IMadiun

Peningkatanakuntabilitas kinerjaBakorwil I Madiun

2. Meningkatnya hasilkoordinasi,pembinaan,pengawasan,supervisi,monitoring danevaluasipenyelenggaraanpemerintahan danpembangunan diwilayah kerjaBakorwil I Madiun

Meningkatkankoordinasipembinaan,pengawasan,supervisi,monitoring danevaluasipenyelenggaraanpemerintahan danpembangunan

Peningkatankoordinasipembinaan,pengawasan,supervisi,monitoring danevaluasipenyelenggaraanpemerintahan danpembangunan

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka cascading/pohon kinerja Bakorwil

Madiun dapat digambarkan sebagai berikut:


SASARAN 1 :

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bakorwil I Madiun

INDIKATOR :

Nilai SAKIP Bakorwil I Madiun

Eselon II

Sasaran :Meningkatnya

akuntabilitas kinerjaBakorwil I Madiun

Indikator :Nilai SAKIP Bakorwil I

Madiun

Eselon III



Indikator :(1) % indikatorprogram yang

tercapai(2) % realisasi

anggaran(3) Indeks

Profesionalisme ASN

Eselon IV

Sasaran :Tersusunnya

dokumenperencanaan,

pelaporan ,keuangan,

kepegawaian, danketatausahaan

Indikator :Jumlah dokumen

perencanaan,pelaporan ,keuangan,

kepegawaian, danketatausahaan yang

tersusun

Pelaksana

Sasaran :Tersedianya data

bahan pengolahandokumen



Indikator :Jumlah data bahan

pengolahandokumen




SASARAN 2 :

Meningkatnya Hasil Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Monitoring

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja

Bakorwil Madiun

INDIKATOR :

Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan yang ditindaklanjuti

G. Peta Proses Bisnis

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bakorwil, maka yang menjadi

proses bisnis utamanya adalah melaksanakan sinkronisasi, koordinasi,

monitoring dan evaluasi di wilayah kerjanya serta penyusunan rekomendasi

hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan. Sedangkan

proses lain yang terkait perencanaan, tata kelola organisasi, administrasi dan

keuangan merupakan proses manajerial di Bakorwil. Selain itu, yang menjadi

Eselon II



pemerintahan danpembangunan di

wilayah kerjaBakorwil Madiun

Indikator :Persentase

rekomendasi hasilkoordinasi

penyelenggaraanpemerintahan dan

pembangunan yangditindaklanjuti

Eselon IIISasaran :

Meningkatnyakoordinasi, fasilitasi,

monitoring danevaluasi


pembangunan padabidang masing-

masing


rekomendasi hasilkoordinasi bidang

yang ditindaklanjuti

Eselon IV

Sasaran :Terlaksananya

sinkronisasipenyelenggaraan

pemerintahan subbidang masinng

Indikator :Jumlah rekomendasihasil koordinasi sub

bidang masing-masing

Pelaksana


bahan koordinasi danmonev sub bidang

masing-masing

Indikator :Jumlah data hasil

koordinasi danmonev

9


proses pendukungnya adalah manajemen SDM aparatur, penyediaan sarana

dan prasarana, serta dukungan teknologi informasi dan komunikasi.

Melaksanakan Monitoring ke Kab/Kota di Wilker Bakorwil

Melaksanakan Koordinasi ke OPD Teknis Provinsi Jawa Timur yang menangani

Melaksanakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi dengan Kab/Kota di Wilker Bakorwil

Melaporkan kepada Gubernur

Adanya Surat Rekomendasi yang ditindaklanjuti


Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor

188/730/KPTS/013/2017 tentang Nama dan Kode Nomor Standar Operasional

Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur,

Bakorwil I Madiun telah memiliki 22 SOP yang terkait dengan kegiatan

kesekretariatan hingga kegiatan koordinasi dan monev masing-masing bidang.

H. Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi

Memperhatikan surat Gubernur Jawa Timur tanggal 9 Nopember 2020,

Nomor: 700/18057/031.2/2020 perihal Hasil Evaluasi SAKIP Bakorwil I

Madiun, hasil evaluasi menunjukkan bahwa Bakorwil I Madiun memperoleh

nilai 80,03 atau predikat A interpretasi memuaskan memimpin perubahan,

berkinerja tinggi dan sangat akuntabel. Penilaian tersebut menunjukan tingkat

efetivitas dan efesiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian

kinerjanya sudah cukup memadai, serta kualitas pembangunan budaya kinerja

birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di

Bakorwil I Madiun menunjukan hasil yang baik. Rincian penilaian tersebut

adalah sebagai berikut:

No. Komponen Bobot Nilai 2019 Nilai 2020

a Perencanaan Kinerja 30% 28,05 28,05

b Pengukuran Kinerja 25% 19,38 19,38

c Pelaporan Kinerja 15% 12,37 12,31

d Evaluasi Kinerja 10% 5,91 5,91

e Pencapaian Kinerja 20% 5,91 5,91

Nilai Hasil Evaluasi 100% 80,09 80,03

Tingkat Akuntabilitas KinerjaA

(Memuaskan)A

(Memuaskan)


Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan

penerapan manajemen kinerja, Tim Evaluasi merekomendasikan beberapa hal

sebagai berikut:

1. Dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja pelayanan publik melalui

perubahan budaya kinerja, perangkat daerah diharapkan tidak hanya

mempertahankan keberhasilan prestasi kinerja yang sudah tercapai,

namun dapat meningkatkan keterpaduan pelaksanaan program/kegiatan,

berupa komitmen bersama mulai antar bidang hingga dengan perangkat

daerah lain yang terkait secara holistik dan spasial.

2. Menerapkan Performance Based Organization dengan menjadikan Renstra

Tahun 2019-2024 sebagai acuan dalam membangun organisasi. Apabila

diperlukan, perlu dilakukan pemutakhiran perencanaan menyesuaikan

dengan kondisi terkini.

3. Lebih mendorong penerapan budaya kinerja dengan menyusun indikator

kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi serta dijadikan

acuan dalam penyusunan SKP.

4. Pimpinan perangkat daerah agar memastikan pada setiap jenjang jabatan

selalu dilakukan monitoring, mengukur, menagih dan menyimpulkan

kinerja sebagaimana yang disepakati pada tiap tingkatan. Pemanfaatan TI

yang telah ada agar bisa dioptimalkan. Memastikan seluruh jajaran agar

dapat memanfaatkan aplikasi dengan baik.

5. Meningkatkan kapasitas SDM dalam hal implementasi dan evaluasi

akuntabilitas manajemen kinerja di lingkungan Bakorwil I Madiun.

6. Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang

diberikan. Bakorwil I Madiun agar senantiasa melakukan upaya inovasi

untuk melakukan peningkatan capaian kinerja secara berkelanjutan.


I. Sistematika Penyajian

Bab I PENDAHULUAN, menjelaskan secara ringkas latar belakang,

struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, wilayah kerja, isu

strategis, cascading kinerja, peta proses bisnis, ringkasan

Laporan Hasil Evaluasi, dan sistematika penyajian

Bab II PERENCANAAN KINERJA, menjelaskan secara ringkas

dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan

program, kegiatan dan anggaran Bakorwil I Madiun Tahun

2020 meliputi Rencana Strategis Bakorwil I Madiun Tahun

2019-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA, menjelaskan pengukuran tingkat

pencapaian kinerja Bakorwil I Madiun, hasil pengukuran

kinerja, perbandingan dengan target Renstra, analisa

penyebab keberhasilan/kegagalan dan solusinya, analisa

efisiensi sumber daya, akuntabilitas keuangan, dan tindak

lanjut hasil evaluasi

Bab IV PENUTUP, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari LKj

Bakorwil I Madiun Tahun 2020 serta rekomendasi yang

diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang


BAB IIPERENCANAAN KINERJA

A. Renstra Bakorwil I Madiun Tahun 2019-2024

Rencana Strategis (Renstra) Bakorwil I Madiun Tahun 2019-2024

merupakan perencanaan jangka menengah Bakorwil I Madiun yang berisi

tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun

waktu lima tahun. Penyusunan Renstra Bakorwil I Madiun Tahun 2019-2024

telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.

TUJUAN SASARAN

Meningkatkan koordinasi

penyelenggaraan

pemerintahan dan

pembangunan di wilayah

kerja Bakorwil I Madiun

Uraian Indikator

1.Meningkatnya Akuntabilitas

Kinerja Bakorwil I Madiun

Nilai SAKIP

Bakorwil I Madiun

2.Meningkatnya Hasil

Koordinasi, Pembinaan,

Pengawasan, Supervisi,

Monitoring dan Evaluasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan dan

Pembangunan di Wilayah

Kerja Bakorwil I Madiun

Persentase

rekomendasi hasil

koordinasi

penyelenggaraan

pemerintahan dan

pembangunan yang

ditindaklanjuti


B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Dengan adanya pandemi Covid 19 dan refocusing anggaran tahun 2020

yang mengakibatkan tidak semua kegiatan dapat dilaksanakan, maka

Bakorwil I Madiun menurunkan target rekomendasi yang semula sejumlah 32

rekomendasi menjadi 16 rekomendasi.

Perjanjian Kinerja Bakorwil I Madiun Tahun 2020 dengan sasaran,

indikator kinerja dan target capaiannya dapat dilihat dalam tabel sebagai

berikut:

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET

2020

1 Meningkatnyaakuntabilitas kinerjaBakorwil I Madiun

Nilai SAKIP Bakorwil IMadiun

80,1

2 Meningkatnya koordinasipenyelenggaraanpemerintahan danpembangunan di wilayahkerja Bakorwil I Madiun

Persentase rekomendasihasil koordinasipenyelenggaraanpemerintahan danpembangunan yangditindaklanjuti

100%


Berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja

tahun 2020 yang ingin dicapai, maka disusunlah program dalam rangka

mendukung suksesnya pencapaian kinerja Bakorwil I Madiun. Program tahun

2020 yang dimaksud adalah sebagai berikut:

NO PROGRAM PAGU

1 Program Pelayanan Kesekretariatan 2.520.619.842

2 Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev

Penyelenggaraan East Java Super Corridor (EJSC)

27.075.000


Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

Bidang Pemerintahan

263.750.000



Bidang Pembangunan Ekonomi

269.412.866



Bidang Kemasyarakatan

159.148.031



Bidang Sarana dan Prasarana

187.455.878

7 Program Pengembangan Data dan Informasi 21.233.500

JUMLAH 3.448.695.117


BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2020

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan

antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam

Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

NO.SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJATARGET REALISASI CAPAIAN

1 Meningkatnyaakuntabilitas kinerjaBakorwil I Madiun

Nilai SAKIP Bakorwil IMadiun

80,1 80,03 99,91%

2 Meningkatnya

koordinasi

penyelenggaraan

pemerintahan dan

pembangunan di

wilayah kerja

Bakorwil I Madiun

Persentase

rekomendasi hasil

koordinasi

penyelenggaraan

pemerintahan dan

pembangunan yang

ditindaklanjuti

100% 100% 100%

Formula : % = jumlah rekomendasi yang ditindaklanjutijumlah rekomendasi

= 1616

= 100%


Indikator Kinerja 1 : Nilai SAKIP Bakorwil I Madiun

Berdasarkan tabel capaian kinerja di atas, diketahui bahwa realisasi nilai

SAKIP Bakorwil I Madiun tahun 2020 adalah 80,03, sedangkan target nilai

SAKIP yang ingin dicapai adalah 80,1, sehingga capaian kinerjanya 99,91%.

Dalam hasil evaluasi SAKIP oleh Tim SAKIP Provinsi Jawa Timur menunjukkan

bahwa ada penurunan nilai di aspek Pelaporan Kinerja, sehingga perlu adanya

upaya untuk memperbaiki aspek Pelaporan Kinerja dengan memastikan pada

setiap jenjang jabatan selalu dilakukan monitoring, pengukuran, dan reviu

kinerja internal secara berkala dan berjenjang serta memanfaatkan teknologi

informasi untuk memudahkan mekanisme tersebut.

Indikator Kinerja 2 : Persentase rekomendasi hasil koordinasi

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan


Berdasarkan tabel capaian kinerja di atas, diketahui bahwa realisasi

persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan yang ditindaklanjuti tahun 2020 adalah 100%, sedangkan

target yang ingin dicapai adalah 100%, sehingga capaian kinerjanya terpenuhi

100%. Rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan yang ditindaklanjuti sudah tercapai sebesar 100% dari target

16 koordinasi yang ditindaklanjuti.

Adapun hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan yang ditindaklanjuti sebanyak 16 (enam belas) koordinasi

sebagai berikut:

NO KOORDINASI TINDAK LANJUT REKOMENDASI

1. Koordinasi dan Evaluasi FasilitasKesehatan Tingkat Pertama danPencegahan DBD diKabupaten/Kota se-Bakorwil IMadiun Tahun 2020

Surat Kepala Bakorwil Madiun tanggal 3Februari 2020 Nomor: 440/99.1/211.4/2020kepada Bupati/Walikota se-Bakorwil I Madiunperihal Rekomendasi Hasil Koordinasi danEvaluasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama


dan Pencegahan DBD di Kabupaten/Kota se-Bakorwil I Madiun Tahun 2020:1. Penderita dan korban penyakit Demam

Berdarah Dengue (DBD) di kabupaten/kotase-Bakorwil I Madiun Tahun 2020 sejumlah213 orang dan meninggal 3 orang;

2. Kendala dan permasalahan dalampenanganan dan pencegahan wabahpenyakit DBD antara lain:a. Kurangnya dukungan stakeholder dalam

melakukan gerakan PemberantasanSarang Nyamuk (PSN);

b. Gerakan Pemberantasan SarangNyamuk (PSN) belum berjalan sesuaidengan yang diharapkan terutama lintassektor;

c. Kurangnya kesadaran masyarakat untukmelaksanakan Pemberantasan SarangNyamuk (PSN) dan 3 M Plus (Menguras,Menutup dan Mengubur barang bekas)

d. Terlambatnya penderita DemamBerdarah Dengue (DBD) dibawa KeRumah Sakit;

e. Belum optimalnya gerakan 1 rumah 1jumantik (1R1J);

f. Adanya anggapan masyarakat bahwaFogging Focus sangat efektif danprimadona untuk memberantas nyamukAedes Aegypti;

3. Kabupaten/kota se-Bakorwil I Madiun telahmelakukan tindakan langkah dan upayauntuk mengantisipasi, menekan danmengeliminir terjadinya kasus penderitadan korban akibat Demam Berdarah Dengue(DBD) dengan program/kegiatan antara lain:a. Himbauan kepada masyarakat untuk

melakukan gerakan PemberantasanSarang Nyamuk (PSN) dengan 3 M Plusdengan melibatkan stakeholder terkait;


b. Pengasapan / Fogging Focus;c. Sosialisasi ke masyarakat dengan 1

rumah terdapat 1 jumantik (1R1J);d. Kebersihan lingkungan;e. Pembagian bubuk larvasida (Larvasidasi)

ke masyarakat;4. Perlu dan pentingnya kewaspadaan dini

terhadap penyakit Demam BerdarahDengue (DBD) yang disebabkan gigitannyamuk Aedes Aegypti terutama dalammenghadapi musim penghujan tahun 2020.

2. a. Koordinasi PemberdayaanBUMDesa dan Persiapan LombaBUMDesa Tingkat Provinsi JawaTimur se Wilayah Bakorwil IMadiun Tahun 2020

Surat Kepala Bakorwil Madiun tanggal 11Februari 2020 Nomor : 500/010/211.3/2020kepada Bupati Madiun, Ngawi, Magetan,Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung,Kediri perihal Rekomendasi Hasil RapatKoordinasi Pemberdayaan BUMDesa danPersiapan Lomba BUMDesa Tingkat ProvinsiJawa Timur se Wilayah Bakorwil I Madiun Tahun2020:1. Lomba BUMDesa akan dilaksanakan mulai

bulan Maret sampai dengan Bulan Apriltahun 2020;

2. BUMDesa yang boleh diajukan mengikutilomba adalah:a. BUMDesa yang telah melakukan tutup

buku minimal 2 kali tutup buku (berdiriminimal tahun 2017);

b. Memiliki kepengurusan yang aktif;c. Memiliki legalitas pembentukan berupa

Peraturan Desa;d. Sudah melakukan entri data Profil

BUMDesa di Data Desa Center (DDC);e. BUMDesa yang belum pernah

memperoleh penghargaan lombaBUMDesa Tingkat Provinsi Jawa TimurTahun 2018-2019.

3. Untuk mempersiapkan pelaksanaan lombatersebut, maka masing-masing Kabupaten


agar segera melakukan evaluasi, pembinaanserta pembenahan baik secara fisik maupunsecara administrasi terhadap BUMDesayang akan diajukan.

b. Monitoring PemberdayaanBUMDesa dan Persiapan LombaBUMDesa Tingkat Provinsi JawaTimur Tahun 2020

Surat Kepala Bakorwil Madiun tanggal 9 Maret2020 Nomor: 500/181/211.3/2020 kepadaBupati Ponorogo perihal Rekomendasi HasilMonitoring Pemberdayaan BUMDesa danPersiapan Lomba BUMDesa Tingkat ProvinsiJawa Timur Tahun 2020 :1. Dalam rangka persiapan penilaian

administrasi yang perlu dilaksanakan:a. Data Perkembangan BUMDesa agar

segera dientry pada Data Desa Center;b. SK pengangkatan pengurus BUMDesa

agar segera dibuatkan;c. Untuk pemakaian lahan pihak ketiga

sebagai tempat usaha/kantor agardibuatkan perjanjian pinjam pakai/sewa;

d. Buku-buku administrasi umum ( BukuInventaris, Buku Program Kerja, Daftarhadir kegiatan pembinaan/rapat,notulen, buku agenda) supaya dilengkapi;

e. Administrasi keuangan (Buku kas umumBUMDesa yang merupakan rekap darilaporan semua unit usaha) agar segeradilengkapi.

2. Profil segera diselesaikan sesuai dengansistematika penulisan profil BUMDesa danpada penutup dilampiri:a. Fotocopy AD/ART BUMDesa;b. Dasar Hukum Pembentukan BUMDesa;c. Laporan Keuangan 2 Tahun terakhir

Desember 2018 dan 2019;d. Perkembangan Modal, Aset, PADes,

Omset BUMDesa selama 2 tahunterakhir;

e. Dokumentasi per unit Usaha BUMDesadan kegiatan lain yang mendukung.


3. Dalam rangka persiapan penilaian lapangdiperlukan adanya sekretariat BUMDesayang dilengkapi dengan papan namaBUMDesa, Struktur Organisasi, Dokumentasikegiatan serta buku-buku administrasi;

4. Dalam rangka meningkatkan pendapatanBUMDesa perlu adanya kerjasama denganpihak ketiga (BUMN/BUMD/Swasta);

5. Untuk memaksimalkan persiapan lombaBUMDesa yang akan dilaksanakan padaMinggu II dan III bulan April 2020, makadiperlukan intensitas koordinasi antarstakeholder terkait dengan pembenahanadministrasi maupun fisik di lapangan.

3. Koordinasi Persiapan PenilaianDesa/Kelurahan Berseri Tahun2020

Surat Kepala Bakorwil Madiun tanggal 13Februari 2020 Nomor: 610/123/211.5/2020kepada Bupati/Walikota se-Bakorwil I Madiunperihal Rekomendasi Hasil Koordinasi PersiapanPenilaian Desa/Kelurahan Berseri Tahun 2020:1. Kabupaten/kota se-Bakorwil I Madiun untuk

segera mengusulkan desa/kelurahan yangditunjuk untuk mengikuti PenilaianDesa/Kelurahan Berseri Tahun 2020 ke DinasLingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur palinglambat tanggal 14 Pebruari 2020;

2. Setelah mempunyai keunggulan menujuDesa/Kelurahan Berseri Jawa Timur,desa/kelurahan di masing-masingkabupaten/kota diharapkan ikut padaprogram lanjutan yang diselenggarakan olehPemerintah Pusat untuk diusulkan kepenilaian Proklim (Program Kampung Iklim)yang penghargaannya diberikan olehPresiden Republik Indonesia;

3. Penilaian Desa/Kelurahan Berseridiharapkan mendorong pengelolaan sampahmenuju Zerowaste (bebas sampah),sehingga semua sampahnya dikelola, antaralain melalui kegiatan 3R (Reduce, Reuse,


Recycle), komposting dan Bank sampahsehingga mengurangi beban TPA;

4. Bakorwil I Madiun akan melakukanmonitoring dan pendampinganDesa/Kelurahan yang diusulkan olehmasing–masing kabupaten/kota dalamrangka penilaian evaluasi lapangan oleh Timdari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi JawaTimur pada bulan Maret 2020.

4. Monitoring dan Evaluasi JalinMatra Provinsi Jawa Timur Tahun2019 se-Bakorwil I Madiun padaTahun 2020

Surat Kepala Bakorwil Madiun tanggal 20Februari 2020 Nomor: 560/136.1/211.4/2020kepada Bupati/Walikota se-Bakorwil I Madiunperihal Rekomendasi Hasil Monitoring danEvaluasi Jalin Matra Provinsi Jawa Timur Tahun2019 se-Bakorwil I Madiun pada Tahun 2020:1. Pelaksanaan Program Jalin Matra Tahun

2019 di Wilayah Bakorwil I Madiun telahberjalan dengan tertib, tepat dan lancar;

2. Program Jalin Matra dirasa tepat olehmasyarakat dan berharap program dalamrangka peningkatan kesejahteraanmasyarakat tersebut dapat ditingkatkan dandilanjutkan;

3. Bersama ini kami lampirkan data ProgramJalin Matra Se Bakorwil I Madiun besertadokumentasi hasil monitoring.

5. Koordinasi, Fasilitasi dan SinergitasPengelolaan Sumber DayaKelautan dan PerikananKabupaten/Kota se-Bakorwil IMadiun Tahun 2020

Surat Kepala Bakorwil Madiun tanggal 10 Maret2020 Nomor: 523/178/211.3/2020 kepadaBupati Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo,Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Kediri, KotaMadiun, Kediri perihal Rekomendasi RapatKoordinasi, Fasilitasi dan Sinergitas PengelolaanSumber Daya Kelautan dan PerikananKabupaten/Kota se-Bakorwil I Madiun Tahun2020:1. Perlu adanya komitmen untuk koordinasi,

sinkronisasi dan sinergitas antaraPemerintah Provinsi Jawa Timur denganpemerintah kabupaten/kota se-Bakorwil I


Madiun berkaitan dengan data potensipengelolaan sumber daya kelautan danperikanan;

2. Pentingnya pengelolaan pemanfaatansumberdaya ikan yang berkelanjutan denganmeningkatkan koordinasi antar stakeholderterkait (Dinas Pekerjaan Umum Pengairan,Perusahaan Umum Jasa Tirta I, Balai BesarWilayah Sungai Bengawan Solo dan Brantas,Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi JawaTimur, Dinas Kelautan dan Perikanankabupaten/kota);

3. Pemerintah kabupaten/kota se-Bakorwil IMadiun yang ingin mendapatkan danaCorporate Social Responsibility (CSR) dariBank Indonesia diharapkan untuk segeramembuat dan mengajukan proposalpengajuan yang ditujukan kepada KepalaPerwakilan Bank Indonesia Kediri denganmempertimbangkan potensi ekonomi sektorperikanan yang terpadu denganpengembangan kawasan wisata/ecowisatadan wisata edukatif, sehingga bisamengoptimalkan pemanfaatan potensisumber daya kelautan dan perikanan.

6. Koordinasi dan SosialisasiPerijinan dan Non PerijinanService Point DPM-PTSP ProvinsiJawa Timur di Bakorwil I Madiun,tanggal 27 Februari tahun 2020

Surat Kepala Bakorwil Madiun tanggal 12 Maret2020 Nomor: 100/205/211.2/2020 kepadaWalikota Madiun, Bupati Madiun, Bupati Ngawi,dan Bupati Magetan perihal Rekomendasi HasilKoordinasi dan Sosialisasi Perijinan dan NonPerijinan Service Point DPM-PTSP Provinsi JawaTimur di Bakorwil I Madiun Tahun 2020:1. Peningkatan pemahaman dan kunjungan

masyarakat dalam mengurus danpenyelesaian perijinan dan non perijinan 13sektor ekonomi yang menjadi kewenanganProvinsi Jawa Timur yaitu sektor Pendidikan,Kesehatan, Kebinamargaan, Sumber DayaAir, Perikanan dan Kelautan, Pertanian,


Koperasi, ESDM, Ijin Pertambangan Rakyat(IPR), Peternakan, Ketenagakerjaan,Kehutanan, dan Perhubungan cukupdilakukan di Service Point EJSC BakorwilMadiun;

2. Pengurusan perijinan dan non perijinandapat dilaksanakan lebih mudah, dekat,cepat, efisien, akurat, dan murah sertamemberi manfaat kepada masyarakatdalam melaksanakan usahanya di berbagaibidang sehingga kesejahteraan masyarakatdapat meningkat;

3. Terjalinnya koordinasi, komunikasi dankerjasama yang sinergis antaraBadan/Dinas/Instansi terkait tingkat Provinsidan kabupaten/kota dalam memperlancarproses perijinan dan non perijinan.

7. Lomba Videografis TransportasiTingkat SMA/SMK/Aliyah diWilayah Bakorwil I Madiun Tahun2020

Surat Kepala Bakorwil Madiun tanggal 26 Maret2020 Nomor: 610/443/211.5/2020 kepadaKepala Cabang Dinas Pendidikan Prov. Jatim diMadiun, Ponorogo, Pacitan, Tulungagung danKediri, dan Kepala Kantor Kementerian Agamadi Kabupaten/Kota se-Bakorwil I Madiun perihalRekomendasi Peserta Lomba VideografisTransportasi Tingkat SMA/SMK/Aliyah diWilayah Bakorwil I Madiun Tahun 2020:1. Minimal 5 (Lima) SMA/SMK di masing-masing

kabupaten/kota di bawah Cabang DinasPendidikan Provinsi Jawa Timur di Madiun,Ponorogo, Pacitan, Tulungagung dan Kediri;

2. Minimal 2 (dua) Aliyah dimasing-masingkabupaten/kota dibawah KantorKementerian Agama se-Bakorwil I Madiun;

3. Pendaftaran dimulai tanggal 13 s.d. 21 AprilTahun 2020 melalui website:bakorwilmadiunjatimprov.go.id/pendaftaran.

8. Monitoring Pengelolaan SumberDaya Kelautan dan Perikanan se-Bakorwil I Madiun Tahun 2020

Surat Kepala Bakorwil Madiun tanggal 30 Maret2020 Nomor: 523/211/211.3/2020 kepadaBupati Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo,


Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Kediri, KotaMadiun, Kediri perihal Rekomendasi hasilMonitoring Pengelolaan Sumber Daya Kelautandan Perikanan se-Bakorwil I Madiun Tahun2020:1. Instansi pemerintah/perorangan/badan

hukum yang melakukan pengambilan/pemanfaatan air, pengusahaan/penggunaansumber daya air dan prasarananya sebagaimedia kegiatan perikanan budidaya padasumber air (sungai, danau dan rawa),diharapkan mengajukan permohonan izinpengusahaan/penggunaan sumber daya airkepada Menteri Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat cq. Direktur JenderalSumber Daya Air melalui Unit PelayananPerizinan;

2. Pentingnya sosialisasi, pembinaan danpelatihan terhadap Kelompok PembudidayaIkan (POKDAKAN) oleh Dinas Kelautan danPerikanan Kabupaten/Kota, sehinggadiharapkan dapat meningkatkankemampuan manajemen KelompokPembudidaya Ikan (POKDAKAN) dalammengelola perikanan dan kesejahteraanpelaku usaha budidaya perikanan;

3. Unit Pelayanan Pengembangan Perikanankabupaten/kota, perlu meningkatkanperannya dalam memberikan informasitentang ketersediaan benih, aksespemasaran produk perikanan dan aksespermodalan bagi usaha budidaya perikanankepada POKDAKAN;

4. Untuk mengatasi mahalnya harga pakanikan, sebagai salah satu upaya yangdiharapkan adalah pemerintahdaerah/instansi membangun pabrik pakanagar harga pakan bisa dijangkau olehKelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN).


9. Koordinasi Forum PimpinanDaerah (Forpimda) se-BakorwilMadiun dengan KepengurusanPSHT Madiun, tanggal 16 JuniTahun 2020

Surat Kepala Bakorwil Madiun tanggal 17 Juni2020 Nomor: 300/296/211.2/2020 kepadaBupati Madiun, Bupati Ngawi, Bupati Magetan,Bupati Ponorogo, Bupati Pacitan dan WalikotaMadiun perihal Rekomendasi Hasil KoordinasiForum Pimpinan Daerah (Forpimda) se-BakorwilMadiun dengan Kepengurusan PSHT MadiunTahun 2020:1. Forum Pimpinan Daerah dan kepengurusan

PSHT Parluh 2016 dan 2017 berkomitmendan sepakat untuk menjaga danmengamankan wilayah Madiun Rayadengan baik dan tanggung jawab serta tidakakan mengerahkan massa untuk hadirdalam persidangan dimaksud;

2. Dalam menciptakan situasi keamanan danketertiban wilayah Madiun Raya agar aman,terkendali dan kondusif, maka telahdilakukan pengamanan daerah masing-masing khususnya daerah perbatasandengan melibatkan TNI/Polri, Satpol PP danPengurus PSHT dengan melakukanpenyekatan, pengecekan dan penjagaanketat atas akses jalan masuk menuju KotaMadiun;

3. Pemerintah Kota Madiun dan PengadilanNegeri Kota Madiun telah menyiarkanlangsung tayangan pelaksanaan sidangmelalui media sosial (Streaming) yang dapatdisaksikan langsung oleh masyarakat.

10. Gerakan Literasi Mataraman“ Ayo Menulis Buku” Tahun 2020

Surat Kepala Bakorwil Madiun tanggal 9 Juli2020 Nomor: 420/369/211.4/2020 kepadaPeserta Literasi Mataraman se-Bakorwil IMadiun perihal Rekomendasi Hasil GerakanLiterasi Mataraman “ Ayo Menulis Buku” Tahun2020:1. Gerakan literasi Mataraman dengan tema “

Ayo Menulis Buku “ Se Wilayah Bakorwil IMadiun Tahun 2020 dilaksanakan pada


tanggal 29 Juni 2020 di ruang kerja BapakKepala Bakorwil I Madiun;

2. Kegiatan Gerakan Literasi Mataraman iniadalah hasil kerjasama antara Bakorwil IMadiun dengan Asosiasi Pengawas SekolahIndonesia (APSI);

3. Kepala Sekolah, Guru dan Pegiat Literasidituntut untuk mengembangkan danberinovasi dalam pembelajaran, walaupunkita sedang menghadapi Pandemi Covid-19;

4. Guru harus melakukan Inovasi Pembelajarandi Era New Normal seperti:a. Pembelajaran lewat Daring;b. Penulisan Best Practice;c. Mengembangkan Penelitian Tindakan

Kelas (PTK);d. Menulis Buku.

11. Monitoring Kebiasaan Baru SektorTransportasi pada Terminal Tipe Adan Tipe B di Wilayah Bakorwil IMadiun Tahun 2020

Surat Kepala Bakorwil I Madiun tanggal 16 Juli2020 Nomor: 600/556/211.5/ 2020 kepadaKepala Terminal Tipe A se-Bakorwil I Madiundan Kepala UPT Perhubungan Provinsi JawaTimur di Madiun dan Tulungagung perihalRekomendasi Hasil Monitoring Kebiasaan BaruSektor Transportasi pada Terminal Tipe A danTipe B di Wilayah Bakorwil I Madiun Tahun2020:1. Penegasan kepada para penumpang dan

petugas untuk tetap menerapkan protokolkesehatan karena berdasarkan monitoringkami masih adanya penumpang yang tidakmenerapkan protokol kesehatan;

2. Penyediaan ruang tunggu yang memadaidengan pantauan dari petugas untuk tidakbergerombol atau dengan meberikan jarakpada ruang tunggu;

3. Penyediaan cuci tangan dan handsanitizeryang kurang banyak di setiap sudut-sudutterminal yang terlalu jauh dari jangkuan olehpenumpang oleh karena itu penumpang


tidak mau untuk menerapkan protokolkesehatan;

4. Untuk memberikan sanksi kepada para sopiratau kenek bus yang tidak menerapaknprotokol kesehatan para penumpang busatau tidak menerapkan pysical distancing didalam Bus.

12. Koordinasi dan Fasilitasi Suroandan Suran Agung padaKabupaten/Kota se-Bakorwil IMadiun, Kabupaten Nganjuk danBojonegoro, di Sun Hotel Madiun,tangggal 13 Agustus 2020

1. Forpimda, TNI/Polri, Pengurus PSHT Parluh2016 dan Parluh 2017 serta pengurus PSHTunas Muda Winongo Madiun sepakat dansiap mengamankan wilayah Madiun Rayaagar tercipta situasi dan kondisi MadiunRaya yang aman, tentram, tertib dankondusif;

2. PSH Tunas Muda Winongo tidakmelaksanakan kegiatan Suran Agung diPadepokan diganti dengan kegiatantirakatan/syukuran di cabang/ranting/rayonmasing-masing;

3. Telah dilakukan kesepakatan bersamaantara pihak pengurus PSHT Parluh 2016dengan pihak Pengurus PSHT Parluh 2017yaitu :a. Pelaksanaan pengesahan calon warga

baru PSHT dilaksanakan di wilayahmasing-masing (Cabang/Ranting/Komisariat/Rayon);

b. Pelaksanaan tradisi ziarah ke makamtokoh pendiri PSHT untuk tahun 2020disepakati untuk ditiadakan;

c. Bahwa di dalam pelaksanaan pengesahancalon warga baru PSHT tidak adapelanggaran hukum yang terjadi, baikterhadap warga masyarakat ataupunPerguruan Pencak Silat yang lain;

d. Bahwa apabila terjadi pelanggaranhukum, maka pihak Parluh 2016 danParluh 2017 bersedia diproses sesuaidengan hukum yang berlaku.


13. Koordinasi Pemanfaatan danPenggunaan aset Milik PemerintahProvinsi Jawa Timur di Ponorogo

Surat Kepala Bakorwil Madiun tanggal 9September 2020 Nomor: 600/366/211.5/2020kepada Bupati/Walikota se-Bakorwil I Madiunperihal Rekomendasi Hasil KoordinasiPemanfaatan dan Penggunaan aset milikPemerintah Provinsi Jawa Timur di Ponorogo:1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi

Jawa Timur di Ponorogo bersama denganDinas Pendidikan Kabupaten Ponorogosegera menyusun SOP terhadap kebutuhansarana dan prasarana Kantor Cabang DinasPendidikan Provinsi Jawa Timur yangrencana akan ditempati;

2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan ProvinsiJawa Timur di Ponorogo segera melakukanmeninjau gedung/lahan yang akan digunakan sebagai kantor baru yaitu di KantorKetahanan Pangan dan di Balai PenyuluhPertanian;

3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan ProvinsiJawa Timur di Ponorogo akan melakukanpembinaan di SMKN I Sawoo melalui mediasibersama dengan Dinas PendidikanKabupaten Ponorogo dan SMPN I Sawooyang menjadi permasalahan kedua pihak.

14. Konseling Paripurna Bagi KeluargaSejahtera Tahun 2020

Surat Kepala Bakorwil Madiun tanggal 14September 2020 Nomor: 353/419/211.4/2020kepada Bupati/Walikota se-Bakorwil I Madiunperihal Rekomendasi Hasil Desk KonselingParipurna Bagi Keluarga Sejahtera Tahun 2020:1. Akibat dari pandemi Covid-19 di Jawa Timur

yang berdampak pada meningkatnya kasuskekerasan terhadap ibu dan anak tercatatsampai dengan tanggal 7 September 2020terjadi 1044 (Seribu Empat Puluh Empat)kejadian dan 61 % (Enam Puluh Satu Persen)terjadi dalam rumah tangga;

2. Dampak sosial diyakini dapat segeraditanggulangi dengan sinergitas lintas sektor


dan lembaga Pemerintah, Masyarakat danswasta;

3. Desk Konseling Paripurna Bagi KeluargaSejahtera merupakan ikhtiar dan wujudnyata hadirnya Pemerintah dalammerespons meningkatnya kekerasanterhadap Ibu dan Anak yang belumterjangkau oleh layanan sosial danOrganisasi Perangkat Daerah Teknis;

4. Dibentuknya Tim Desk Konseling ParipurnaBagi Keluarga Sejahtera dengankeanggotaan sebagai berikut :a. Bakorwil Se Jawa Timur;b. Perwakilan BKKBN Jawa Timur;c. Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan KependudukanProvinsi Jawa Timur;

d. Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur;e. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;f. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur;g. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;h. Akademisi;i. Himpunan Psikologi Medis Indonesia.

15. Koordinasi, Fasilitasi Persiapan danMonitoring dan EvaluasiPelaksanaan Pemilukada SerentakTahun 2020, tanggal 27 Oktober2020

Surat Kepala Bakorwil Madiun tanggal 12Nopember 2020 Nomor: 100/513/211.2/2020kepada Bupati Ngawi, Bupati Ponorogo, BupatiPacitan, Bupati Trenggalek, dan Bupati Kediriperihal Rekomendasi Hasil Koordinasi, FasilitasiPersiapan dan Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan Pemilukada Serentak Tahun 2020:1. Sebanyak 5 (lima) kabupaten se-Bakorwil I

Madiun yang menyelenggarakanPemilukada serentak bersama KPU,Pengawas dan Aparat Keamanan selaluberkoordinasi terhadap persiapan dankesiapan pelaksanaan Pemilukada serantaktahun 2020 dalam pelaksanaan semuatahapan Pemilukada agar terlaksana denganbaik, tertib, lancar, aman dan kondusif;


2. Sebanyak 5 (lima) kabupaten yangmenyelenggarakan Pemilukada serentakbersama KPU dan stakeholder terkait telahberupaya dalam pelaksanaan PemilukadaSerentak tahun 2020 dengan menerapkanprotokol kesehatan terutama saatpemungutan suara di TPS agar tidak terjadipenambahan kasus Covid-19 baru;

3. Telah dilakukan kegiatan sosialisasi,konsolidasi dan monitoring dalam rangkameningkatkan partisipasi masyarakat untukmenggunakan hak pilih, penerapan protokolkesehatan, netralitas ASN dan optimalisasiDesk Pilkada dalam mensukseskanPemilukada serentak.

16. Koordinasi dan FasilitasiOptimalisasi PemungutanPendapatan Asli Daerah seWilayah Bakorwil I Madiun Tahun2020

Surat Kepala Bakorwil Madiun tanggal 18Desember 2020 Nomor: 500/534/211.3/2020kepada Bupati Madiun, Ngawi, Magetan,Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung,Kediri, Kota Madiun, Kediri perihal Rekomendasihasil Rapat Koordinasi dan Fasilitasi OptimalisasiPemungutan Pendapatan Asli Daerah seWilayah Bakorwil I Madiun Tahun 2020:1. Kendaraan yang dihibahkan segera

dilengkapi dengan surat hibah sebagai dasarbiaya Bea Balik Nama dan pembayaran PajakKendaraan Bermotor (PKB);

2. Apabila dihibahkan/dilelang segeramelaporkan ke UPT Pengelolaan PendapatanDaerah Badan Pendapatan Daerah ProvinsiJawa Timur setempat atau Kantor BersamaSamsat;

3. Berkaitan dengan pelaksanaan lelangkendaraan bermotor, diharapkan UPTPengelolaan Pendapatan Daerah BadanPendapatan Daerah Provinsi Jawa Timurdilibatkan/diikutkan menjadi tim lelang;

4. Menganggarkan biaya Pajak KendaraanBermotor (PKB) pada Anggaran Pendapatan


dan Belanja Daerah (APBD) masing-masingpemerintah kabupaten/kota;

5. Kendaraan bermotor yang kondisinya rusakberat, harus ada surat keterangan kondisirusak dari bengkel resmi dengan disertaiberita acara;

6. Apabila kendaraan bermotor tersebutmengalami kerusakan atau tidak dapatdioperasionalkan serta masih terdapattunggakan pajak sesuai surat keterangandari bengkel resmi tersebut, maka harusdilunasi pajaknya terlebih dahulu, jikamenginginkan untuk mendapatkanpenghapusan Pajak Kendaraan Bermotor(PKB), harus mengajukan permohonanpenghapusan yang ditujukan kepadaGubernur Jawa Timur;

7. Pemerintah kabupaten/kota diharapkandapat menyelesaikan pendataan/rekonsiliasi data/pencocokan datakendaraan bermotor plat merah dengan UPTPengelolaan Pendapatan Daerah BadanPendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur,sehingga tercipta tertib administrasi dalampembayaran Pajak Kendaraan Bermotor(PKB).

2. Perbandingan realisasi kinerja dengan tahun lalu

Realisasi kinerja tahun 2019 dan 2020 dibandingkan dapat dilihat pada

grafik berikut:

NO.SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET REALISASI

2019 2020 2019 2020

1 Meningkatnya

akuntabilitas kinerja

Bakorwil I Madiun

Nilai SAKIP Bakorwil I

Madiun

80,09 80,1 80,09 80,03


2 Meningkatnya

koordinasi

penyelenggaraan

pemerintahan dan

pembangunan di

wilayah kerja Bakorwil I

Madiun

Persentase

rekomendasi hasil

koordinasi

penyelenggaraan

pemerintahan dan

pembangunan yang

ditindaklanjuti

95% 100% 100% 100%

1. Nilai SAKIP Bakorwil I Madiun

2. Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan yang ditindaklanjuti

3. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2020 dengan target akhir Renstra

2019-2024

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target akhir

Renstra Bakorwil I Madiun tahun 2019-2024 dapat dilihat pada grafik

sebagai berikut:

80,09 80,180,09 80,03

50

60

70

80

90

2019 2020

Target Realisasi

95100100 100

50

60

70

80

90

100

2019 2020

Target Realisasi


1. Nilai SAKIP Bakorwil I Madiun

Berdasarkan tabel tersebut, maka perbandingan realisasi nilai SAKIP

Bakorwil I Madiun tahun 2020 sebesar 80,03 dengan target akhir Renstra

Tahun 2019-2024 sebesar 80,3, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat

kemajuan kinerja Bakorwil I Madiun tahun 2020 dengan target tahun akhir

Renstra sebesar 99,66%.

2. Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti

Berdasarkan tabel tersebut, maka perbandingan realisasi kinerja tahun

2020 sebesar 100% dengan target akhir Renstra Bakorwil I Madiun Tahun

2019-2024 sebesar 100%, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kemajuan

kinerja Bakorwil I Madiun tahun 2020 dalam menjalankan tugas koordinasi,

fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan

80,3 80,03

99,66

50

60

70

80

90

100

Target Akhir Renstra Realisasi 2020 Tingkat Kemajuan

100 100 100

0

20

40

60

80

100

120

Target Akhir Renstra Realisasi 2020 Tingkat Kemajuan


pembangunan pada kabupaten/kota se-wilayah Bakorwil I Madiun

mengalami tingkat kemajuan hingga tahun akhir Renstra sebesar 100%.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/ penurunan

kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pengukuran keberhasilan atau kegagalan tercermin dari capaian

indikator kinerja yang ditetapkan. Indikator Kinerja Bakorwil I Madiun Tahun

2020 adalah persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti, dengan target 100%.

Dari target tersebut realisasi 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Capaian kinerja tersebut merupakan keberhasilan atas pelaksanaan program

kegiatan atau sub kegiatan hasil koordinasi yang ditindaklanjuti baik oleh

Bakorwil I Madiun atau oleh perangkat daerah terkait.

Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mengetahui

keberhasilan Bakorwil I Madiun dalam mencapai tujuan dan sasaran yang

dijabarkan dalam program dan kegiatan tahun 2020 antara lain yaitu:

1. Faktor Internal

Faktor internal dari dalam organisasi menjadi penentu atas keberhasilan

Bakorwil I Madiun dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang

meliputi:

a. Jumlah dan kualitas SDM yang memadai,

b. Sarana dan prasarana penunjang yang semakin memadai,

c. Tugas pokok dan fungsi yang jelas,

d. Komitmen, komunikasi dan kerjasama yang baik,

e. Capaian realisasi penyerapan anggaran yang cukup tinggi (96,84%),

f. Program kegiatan yang dilaksanakan merupakan program kegiatan

prioritas perangkat daerah,

g. Sasaran program/kegiatan dan indikator kinerja jelas dan terukur.

2. Faktor Eksternal


Faktor eksternal dari luar organisasi yang ikut andil atas keberhasilan

Bakorwil I Madiun dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang

meliputi:

a. Tersedianya dukungan anggaran dari APBD Provinsi Jawa Timur,

b. Koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan stakeholder yang baik,

c. Pengakuan dan peran Bakorwil yang dibutuhkan oleh pihak terkait,

d. Adanya pembinaan secara langsung maupun tidak langsung dari

Pemerintah Provinsi Jawa Timur,

e. Program kegiatan yang dilaksanakan sinergis dengan program

kegiatan pemerintah kabupaten/kota atau OPD kabupaten/kota,

f. Manfaat program kegiatan dapat dirasakan oleh daerah atau OPD

terkait dan masyarakat.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Aspek Manajemen: sebagai tindaklanjut Peraturan Pemerintah Nomor

18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang kemudian

ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Koordinasi Wilayah

Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Peraturan

Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan

Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa

Timur

Aspek Sumber Daya Manusia: Keterbatasan jumlah SDM terkait dan

kompetensi SDM yang belum seimbang dengan jumlah pegawai, hal ini

yang tentunya bisa menjadi kendala. Selama ini mengoptimalkan SDM

yang ada dan mengikutkan/mengirim pegawai pelatihan baik formal

maupun non formal.

Jumlah pegawai negeri sipil yaitu 55 orang ditambah 2 orang pegawai

PTT, sedangkan sesuai analisis jabatan dan analisis beban kerja yang

diperlukan Bakorwil I Madiun untuk mengisi jabatan fungsional umum


dan jabatan tertentu lainnya diperlukan 73 orang, sehingga masih

kurang 16 orang.

Perlunya dukungan anggaran yang proporsional untuk melaksanakan

program dan kegiatan baik rutin maupun pembangunan serta tugas-

tugas dari Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Provinsi di wilayah kerja

Bakorwil I Madiun.

Aspek Sarana dan Prasarana: Ketersediaan sarana dan prasarana yang

belum memadai sehingga sering mengalami gangguan, pemeliharaan

sarana dan prasarana menyebabkan beberapa tugas kedinasan ada

yang belum optimal, sehingga kedepan penyediaan kelengkapan sarana

dan prasarana maupun pemeliharaannya perlu ditingkatkan.

Aspek Program, Kegiatan dan Penganggaran: Bakorwil I Madiun

didukung oleh 1 program rutin dengan 3 kegiatan dan 6 program

pembangunan dengan 13 kegiatan.

Alokasi per sasaran pembangunan dibanding dengan jumlah

belanja langsung tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran%

Anggaran

1. Meningkatnyaakuntabilitaskinerja Bakorwil IMadiun

Nilai SAKIP BakorwilI Madiun

Rp 2.520.619.842 73,09%

2. Meningkatnyakoordinasi,fasilitasi,monitoring danevaluasipenyelenggaraanpemerintahan danpembangunan diwilayah kerjaBakorwil I Madiun

Persentaserekomendasi hasilkoordinasipenyelenggaraanpemerintahan danpembangunan yangditindaklanjuti

Rp 928.075.275 26,91%


Bakorwil I Madiun mendapatkan anggaran Belanja Langsung Tahun

2020 sebesar Rp 3.448.695.117, untuk sasaran strategis pertama ditunjang

dengan 1 (satu) program, Program Pelayanan Kesekretariatan sebesar Rp

2.520.619.842 (73,09%). Sedangkan untuk sasaran kedua ditunjang 6 (enam)

program dengan anggaran Rp 928.075.275 (26,91%).

Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran/Program

IndikatorKinerja Anggaran

Target Realisasi CapaianAlokasi

(Rp)Realisasi

(Rp)Capaia

nSasaran:Meningkatnyaakuntabilitaskinerja Bakorwil IMadiun

Nilai SAKIPBakorwil I Madiun

80,1 80,03 99,91%

2.520.619.842 2.481.804.834 98,46%

Program:1. Program Pelayanan KesekretariatanSasaran:Meningkatnyakoordinasi,fasilitasi,monitoring danevaluasipenyelenggaraanpemerintahandanpembangunan diwilayah kerjaBakorwil I Madiun

Persentaserekomendasi hasilkoordinasipenyelenggaraanpemerintahandanpembangunanyangditindaklanjuti

100% 100% 100% 928.075.275 917.524.473 98,86%

Program:1. Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan East Java Super Corridor (EJSC)2. Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang

Pemerintahan3. Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang

Pembangunan Ekonomi4. Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang

Pembangunan Kemasyarakatan5. Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang

Pembangunan Sarana dan Prasarana6. Program Pengembangan Data Informasi


B. Realisasi Anggaran

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah

diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan

sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud.

Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan

yang memadai. Sumber pembiayaan atas pelaksanaan program dan kegiatan

Bakorwil I Madiun tahun 2020 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020.

Adapun alokasi anggaran Bakorwil I Madiun tahun 2020 dapat diuraikan

sebagai berikut:

1. Belanja Langsung

Pada tahun 2020, anggaran belanja langsung Bakorwil I Madiun

mengalami refocusing untuk penanganan pandemi Covid-19, sehingga

anggaran belanja langsung hanya sebesar Rp. 3.448.695.117,00 dengan

realisasi anggaran sebesar Rp 3.399.329.307,00 atau 98,57% yang secara

rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Program, Pagu, dan Realisasi Belanja Langsung

Tahun Anggaran 2020

NO PROGRAM PAGU REALISASI %

1 Program Pelayanan Kesekretariatan 2.520.619.842 2.481.804.834 98,46

2 Program Koordinasi, Fasilitasi dan MonevPenyelenggaraan East Java Super Corridor(EJSC)

27.075.000 26.473.250 97,78

3 Program Koordinasi, Fasilitasi dan MonevPenyelenggaraan Pemerintahan danPembangunan Bidang Pemerintahan

263.750.000 260.659.557 98,83

4 Program Koordinasi, Fasilitasi dan MonevPenyelenggaraan Pemerintahan danPembangunan Bidang Pembangunan Ekonomi

269.412.866 263.323.720 97,74


5 Program Koordinasi, Fasilitasi dan MonevPenyelenggaraan Pemerintahan danPembangunan Bidang PembangunanKemasyarakatan

159.148.031 158.971.718 99,89

6 Program Koordinasi, Fasilitasi dan MonevPenyelenggaraan Pemerintahan danPembangunan Bidang Pembangunan Saranadan Prasarana

187.455.878 187.018.878 99,77

7 Program Pengembangan Data Informasi 21.233.500 21.077.350 99,26

JUMLAH 3.448.695.117 3.399.329.307 98,57

2. Belanja Tidak Langsung

Tahun anggaran 2020 Bakorwil I Madiun menganggarkan belanja tidak

langsung sebesar Rp 11.002.376.000,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp

10.594.985.462,00 atau 96,3% yang secara rinci dapat dilihat pada tabel

berikut ini.

98,46

97,78

98,83

97,74

99,89

99,77

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Program Pelayanan Kesekretariatan

Program Koordinasi, Fasilitasi dan MonevPenyelenggaraan East Java Super Corridor (EJSC)

Program Koordinasi, Fasilitasi dan MonevPenyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

Bidang Pemerintahan


Bidang Pembangunan Ekonomi


Bidang Pembangunan Kemasyarakatan


Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana


Pagu dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2020

No Uraian Pagu Realisasi %1 BELANJA TIDAK

LANGSUNG11.002.376.000 10.594.985.462 96,30

1.1 BELANJA PEGAWAI 11.002.376.000 10.594.985.462 96,301.1.1 Gaji dan Tunjangan 3,627,125,000 3,543,533,144 97,70

1.1.1.1 Gaji Pokok PNS/UangRepresentasi

2,729,118,000 2,681,569,600 98,26

1.1.1.2 Tunjangan Keluarga 283.016.000 277,026,622 97,881.1.1.3 Tunjangan Jabatan 204.610.000 185,660,000 90,741.1.1.4 Tunjangan

Fungsional12.690.000 12.110.000 95,43

1.1.1.5 Tunjangan Umum 101.350.000 97.095.000 95,801.1.1.6 Tunjangan Beras 146.579.000 144.115.800 98,321.1.1.7 Tunjangan

PPh/TunjanganKhusus

12.952.000 12.572.134 97,07

1.1.1.8 Pembulatan Gaji 36.000 34.110 94,751.1.1.9 Iuran Jaminan

Kesehatan114.274.000 111,438,634 97,52

1.1.1.10 Iuran JaminanKecelakaanKerja/Kematian

22.500.000 21,911,244 97,38

1.1.2 TambahanPenghasilan PNS

7,375,251,000 7,051,452,318 95,61

1.1.2.1 TambahanPenghasilanBerdasarkan BebanKerja

456.330.000 304.220.000 66,67

1.1.2.2 TambahanPenghasilanBerdasarkan PrestasiKerja

6,534,840,000 6,363,172,318 97,37

1.1.2.3 TambahanPenghasilanBerdasarkanPertimbanganObyektif Lainnya

384.081.000 384.060.000 99,99


C. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Menindaklanjuti surat Gubernur Jawa Timur tanggal 9 Nopember 2020,Nomor: 700/18057/031.2/2020 perihal Hasil Evaluasi SAKIP Bakorwil IMadiun, berikut upaya-upaya yang telah dan sedang kami lakukan:

1. Dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja pelayanan publik melaluiperubahan Budaya Kinerja, kami selalu melakukan koordinasi untukketerpaduan pelaksanaan program/kegiatan antar bidang maupundengan perangkat daerah lain yang terkait;

2. Dengan adanya perubahan nomenklatur program/kegiatan yangmengacu Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, kami bersama seluruhperangkat daerah di Jawa Timur, saat ini sedang melakukan tahapan

reviu Renstra Tahun 2019-2024 agar selaras dengan Permendagritersebut;

3. Secara bertahap, kami telah melakukan sosialisasi dan pendampingankepada masing-masing ASN agar dalam penyusunan SKP diselaraskandengan perjanjian kinerja yang telah disusun dan merupakan hasilbreakdown perjanjian kinerja atasan langsung dan kinerja organisasisecara umum;

4. Bakorwil I Madiun selalu melakukan upaya peningkatan kapasitas SDMbaik secara kuantitas maupun kualitas dengan cara mengusulkan formasitambahan ASN kepada BKD Provinsi Jawa Timur, mengingat dari segijumlah ASN masih kurang ideal, dan juga melakukan sosialisasi danpelatihan internal bagi ASN Bakorwil I Madiun seperti penyusunanperjanjian kinerja dan laporan kinerja, penyusunan SKP, pengelolaan tatanaskah dinas, dan sosialisasi Presensi Online Jawa Timur;

5. Di tahun 2021, Bakorwil I Madiun berupaya mewujudkan inovasi

pelayanan publik melalui tema PESILAT PAWITANDIROGO TUNGGAL DIRI(Pusat Koordinasi Potensi dan Pelatihan di wilayah Pacitan, Ngawi,Magetan, Madiun, Ponorogo, Tulungagung, Trenggalek, dan Kediri).Melalui inovasi ini diharapkan dapat memudahkan koordinasi dalampengembangan potensi wilayah serta memudahkan masyarakat dalammendapatkan informasi potensi wilayah.


BAB IVPENUTUP

A. Kesimpulan

1. Laporan Kinerja (LKj) Bakorwil I Madiun Tahun 2020 ini telah menyajikan

capaian strategis yang ditunjukkan oleh Bakorwil I Madiun pada tahun

anggaran 2020. Laporan ini merupakan sarana evaluasi dan pengendalian

yang sangat efektif agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat

berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan.

2. Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian sasaran, bahwa pencapaian

kinerja Bakorwil I Madiun pada tahun 2020 sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan di wilayah kerja Bakorwil I Madiun

Sasaran 1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bakorwil I Madiun

Indikator : Nilai SAKIP Bakorwil I Madiun (capaian 99,91%)

Sasaran 2: Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah

kerja Bakorwil I Madiun

Indikator : Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti

(capaian 100%)

3. Capaian realisasi anggaran program dalam mendukung kinerja Bakorwil I

Madiun tahun 2020 sebesar 98,57%

B. Langkah yang akan dilakukan

1. Bakorwil I Madiun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

berupaya meningkatkan koordinasi, komunikasi, sinkronisasi, kerjasama


dan monitoring serta evaluasi dengan stakeholder terkait dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan agar kinerjanya dapat

meningkat;

2. Optimalisasi mekanisme manajemen internal Bakorwil I Madiun agar

tertib administrasi sesuai dengan ketentuan atas penyusunan dokumen

perencanaan, dokumen pelaksanaan program dan kegiatan serta

dokumen pelaporan maupun evaluasi;

3. Berupaya untuk meningkatkan kualitas SDM Bakorwil I Madiun agar

memiliki kompetensi yang memadai.

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. Form Pendanaan Indikatif Renstra 2019-2024

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

3. Rekapitulasi Data

4. Cascading Kinerja

5. Penghargaan/Prestasi

Tabel 6.1Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Bakorwil I Madiun

Provinsi Jawa Timur

Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan Kegiatan

IndikatorKinerja, Tujuan,

Sasaran Program(outcome) dan

Kegiatan (output)

Data Capaianpada Tahun

AwalPerencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit KerjaPERANGKAT

DAERAHPenanggung

Jawab

LokasiTahun-1(2020)

Tahun-2(2021)

Tahun-3(2022)

Tahun-4(2023)

Tahun-5(2024)

Kondisi Kinerja padaakhir periode RenstraPERANGKAT DAERAH

Target Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 24

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

MeningkatkanKoordinasiPenyelenggaraanPemerintahan danPembangunan diWilayah KerjaBakorwil I Madiun

1._MeningkatnyaAkuntabilitasKinerja Bakorwil IMadiun

1. Nilai SAKIPBakorwil IMadiun

1 Program PelayananKesekretariatan

1.Persentase IndikatorProgram

95% 100% 4.225.000.000 100% 4.264.575.900 100% 4.309.537.900 100% 4.389.534.100 100% 4.529.326.500 100% Bakorwil IMadiun

Madiun

2.Persentase RealisasiAnggaran

96% 96% 96% 96% 96% 96% 96%

3.IndeksProfesionalisme ASN

- 75 77 79 81 83 83

3 1 4 0 1 001

Penyusunan DokumenPerencanaan danAnggaran

Jumlah DokumenPerencanaan danAnggaran PerangkatDaerah

6 6 dok 147.000.000 6 dok 148.000.000 6 dok 155.000.000 6 dok 160.000.000 6 dok 165.000.000 30 dok Bakorwil IMadiun

Madiun

3 1 4 0 1 002

PengelolaanAdministrasi Keuangan

Persentase realisasianggaran

96% 96% 28.000.000 96% 28.500.000 96% 29.000.000 96% 29.500.000 96% 30.000.000 96% Bakorwil IMadiun

Madiun

3 1 4 0 1 003

Ketetausahaan danKepegawaian

Indeksprofesionalisme ASN

- 75 4.050.644.500 77 4.088.075.900 79 4.125.537.900 81 4.200.034.100 83 4.334.326.500 83 Bakorwil IMadiun

Madiun

2._MeningkatnyaHasil Koordinasi,Pembinaan,Pengawasan,Supervisi,Monitoring danEvaluasiPenyelenggaraanPemerintahandanPembangunan diWilayah KerjaBakorwil IMadiun

2. PersentaseRekomendasiHasilKoordinasiPenyelenggaraanPemerintahandanPembangunanyangditindaklanjuti

3 1 4 1 5 Program Koordinasi,Fasilitasi dan MonevPenyelenggaraan EastJava Super Coridor (EJSC)

Indeks KepuasanMasyarakat terhadapPelayanan EJSC

- 70 350.000.000 71 450.000.000 72 500.000.000 73 550.000.000 74 600.000.000 74 Bakorwil IMadiun

Madiun

3 1 4 1 5 001

Millenial Job Center(MJC)

Jumlah GenerasiMilenial yangdifasilitasi

- 200orang

150.000.000 250Orang

155.000.000 300orang

160.000.000 350orang

170.000.000 400orang

180.000.000 1500orang.

3 1 4 1 5 002

Service Point Jumlah Masyarakatyang terlayani

- 200orang

100.000.000 250Orang

105.000.000 300orang

110.000.000 350orang

115.000.000 400orang

125.000.000 1500orang

3 1 4 1 5 003

SinkronisasiPemberdayaanEkonomi Masyarakat

JumlahPemberdayaanEkonomi Masyarakat

- 6Dok.

100.000.000 6Dok.

105.000.000 6Dok.

110.000.000 6Dok.

115.000.000 6Dok.

125.000.000 30Dok.

3 1 4 2 1 Program Koordinasi,Fasilitasi dan MonevPenyelenggaraanPemerintahan danPembangunan - BidangPemerintahan

Persentaserekomendasi hasilkoordinasi BidangPemerintahan yangditindaklanjuti


Madiun

3 1 4 2 1 00

SinkronisasiPenyelenggaraan

Jumlah rekomendasihasil koordinasi sub

3 dok. 4 dok. 177.500.000 4 dok. 180.000.000 5 dok. 185.000.000 5 dok. 195.000.000 6 dok. 205.000.000 24 dok. Bakorwil IMadiun

Madiun

3 Pemerintahan BidangPerpustakaan,Kearsipan, Statistik,Persandian dan TugasPembantuan

Bidang PemerintahanI

3 1 4 2 1 004

SinkronisasiPenyelenggaraanPemerintahan BidangTrantib dan Linmas,Kominfo, AdministrasiPenduk Capil dan TugasPembantuan

Jumlah rekomendasihasil koordinasi subBidang PemerintahanII

3 dok. 4 dok. 272.500.000 4 dok. 280.000.000 5 dok. 285.000.000 5 dok. 295.000.000 6 dok. 305.000.000 24 dok. Bakorwil IMadiun

Madiun

3 1 4 2 2 Program Koordinasi,Fasilitasi dan MonevPenyelenggaraanPemerintahan danPembangunan - BidangPembangungan Ekonomi

Persentaserekomendasi hasilkoordinasi - BidangPembangunanEkonomi yangditindaklanjuti


Madiun

3 1 4 2 2 006

SinkronisasiPenyelenggaraanPemerintahan BidangKoperasi, UKM,Penanaman Modal,Perdagangan,Perindustrian danTugas Pembantuan

Jumlah rekomendasihasil koordinasi subBidang PembangunanEkonomi I

2 dok 4 dok. 272.500.000 4 dok. 280.000.000 5 dok. 285.000.000 5 dok. 295.000.000 6 dok. 305.000.000 24 dok.

3 1 4 2 2 007

SinkronisasiPenyelenggaraanPemerintahan BidangPangan, Pertanian,Kelautan, Perikanandan Tugas Pembantuan

Jumlah rekomendasihasil koordinasi subBidang PembangunanEkonomi II

2 dok. 4 dok. 177.500.000 4 dok. 180.000.000 5 dok. 185.000.000 5 dok. 195.000.000 6 dok. 205.000.000 24 dok.

3 1 4 2 3 Program Koordinasi,Fasilitasi dan MonevPenyelenggaraanPemerintahan danPembangunan - BidangKemasyarakatan

Persentaserekomendasi hasilkoordinasi - BidangKemasyarakatan yangditindaklanjuti


Madiun

3 1 4 2 3 006

SinkronisasiPenyelenggaraanPemerintahan BidangPendidikan, Kesehatan,Sosial, Tenaga Kerja,Transmigrasi dan TugasPembantuan

Jumlah rekomendasihasil koordinasi subBidangKemasyarakatan I


3 1 4 2 3 007

SinkronisasiPenyelenggaraanPemerintahan BidangPemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak,PengendalianPenduduk dan KB,Kepemudaan danOlahraga,PemberdayaanMasyarakat dan Desa,Kebudayaan,Pariwisata dan Tugas

Jumlah rekomendasihasil koordinasi subBidangKemasyarakatan II


Pembantuan

3 1 4 2 4 Program Koordinasi,Fasilitasi dan MonevPenyelenggaraanPemerintahan danPembangunan - BidangSarana dan Prasarana

Persentaserekomendasi hasilkoordinasi - BidangSarana dan Prasaranayang ditindaklanjuti


Madiun

3 1 4 2 4 005

SinkronisasiPenyelenggaraanPemerintahan BidangPekerjaan Umum danPenataan Ruang,Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman,Pertanahan,Perhubungan danTugas Pembantuan

Jumlah rekomendasihasil koordinasi subBidang Sarana danPrasarana I


3 1 4 2 4 006

SinkronisasiPenyelenggaraanPemerintahan BidangLingkungan Hidup,Kehutanan, ESDM danTugas Pembantuan

Jumlah rekomendasihasil koordinasi subBidang Sarana danPrasarana II


3 1 4 9 7 Program PengembanganData Informasi

Persentase Keterisiandata dan informasipembangunan daerahkabupaten/kota

65% 66% 125.000.000 67% 127.500.000 68% 130.000.000 69% 132.500.000 70% 135.000.000 70%

3 1 4 9 7 001

Sinkronisasi,Monitoring danEvaluasi DataAdministrasi Wilayah

Jumlah DokumenPengelolaan Informasidan Dokumentasi

2 2 125.000.000 2 127.500.000 2 130.000.000 2 132.500.000 2 135.000.000 10

Jumlah Total 6.500.000.000 6.682.075.900 6.819.537.900 7.032.034.100 7.304.326.500

Bidang Indikator Target JumlahRekomendasi

Tindak LanjutRekomendasi

Realisasi(5/4)

Capaian(6/3)

1 2 3 4 5 6 7

Pemerintahan Persentaserekomendasi hasilkoordinasi bidangPemerintahan yangditindaklanjuti

100% 4 4 100% 100%

Pembangunan Ekonomi Persentaserekomendasi hasilkoordinasi bidangPembangunanEkonomi yangditindaklanjuti

100% 4 4 100% 100%

Kemasyarakatan Persentaserekomendasi hasilkoordinasi bidangKemasyarakatan yangditindaklanjuti

100% 4 4 100% 100%

Sarana dan Prasarana Persentaserekomendasi hasilkoordinasi bidangSarana dan Prasaranayang ditindaklanjuti

100% 4 4 100% 100%

100% 16 16 100% 100%

CAPAIAN KINERJA BIDANG-BIDANGBAKORWIL I MADIUN TAHUN 2020

Jumlah/rata-rata

CASCADING KINERJA

SASARAN 1 :

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bakorwil I Madiun

INDIKATOR :

Nilai SAKIP Bakorwil I Madiun

Eselon II



Indikator :Nilai SAKIP Bakorwil I

Madiun

Eselon III



Indikator :(1) % indikator

program yang tercapai(2) % realisasi

anggaran(3) Indeks

Profesionalisme ASN

Eselon IV

Sasaran :Tersusunnya

dokumenperencanaan,

pelaporan , keuangan,kepegawaian, dan

ketatausahaan

Indikator :Jumlah dokumen

perencanaan,pelaporan , keuangan,

kepegawaian, danketatausahaan yang

tersusun

Pelaksana


bahan pengolahandokumen

perencanaan,pelaporan , keuangan,


Indikator :Jumlah data bahan

pengolahan dokumenperencanaan,

pelaporan , keuangan,kepegawaian, dan

ketatausahaan

SASARAN 2 :

Meningkatnya Hasil Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Monitoringdan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di WilayahKerja Bakorwil Madiun

INDIKATOR :

Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan danpembangunan yang ditindaklanjuti

Eselon II



pemerintahan danpembangunan di

wilayah kerja BakorwilMadiun


rekomendasi hasilkoordinasi


pembangunan yangditindaklanjuti

Eselon III


koordinasi, fasilitasi,monitoring dan

evaluasipenyelenggaraan

pemerintahan danpembangunan pada



rekomendasi hasilkoordinasi bidang


Eselon IV

Sasaran :Terlaksananya

sinkronisasipenyelenggaraanpemerintahan sub

bidang masinng

Indikator :Jumlah rekomendasihasil koordinasi sub


Pelaksana


bahan koordinasi danmonev sub bidang

masing-masing

Indikator :Jumlah data hasil

koordinasi dan monev

CASCADING KINERJA BAKORWIL I MADIUN

KABID PEMERINTAHANSasaran : Meningkatnya Koordinasi, Fasilitasi,Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraanPemerintahan dan Pembangunan BidangPemerintahan

Indikator : % Rekomendasi Hasil Koordinasi BidangPemerintahan yang ditindaklanjuti

Sasaran : Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahandan Pembangunan se Wilayah Kerja Bakorwil Madiun

Indikator : Persentase Rekomendasi Hasil KoordinasiPenyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yangditindaklanjuti

KEPALA BAKORWIL

Sasaran : Terlaksananyasinkronisasipenyelenggaraanpemerintahan subbid I

Indikator : Jumlahrekomendasi hasilkoordinasi subbid I

Sasaran : Terlaksananyasinkronisasipenyelenggaraanpemerintahan subbid II

Indikator : Jumlahrekomendasi hasilkoordinasi subbid II

KASUBIDPEMERINTAHAN I

KASUBIDPEMERINTAHAN II

Sasaran : Tersedianya databahan koordinasi danmonev subbid IIndikator : Jumlah datahasil koordinasi dan monev

Pengolah Data

Sasaran : Tersedianyanaskah dinas koordinasi danmonev subbid IIndikator : Jumlah naskahdinas koordinasi dan monev

Pengadm. Umum

Sasaran : Tersedianya databahan koordinasi danmonev subbid IIIndikator : Jumlah datahasil koordinasi dan monev

Pengolah Data

Sasaran : Tersedianyanaskah dinas koordinasi danmonev subbid IIIndikator : Jumlah naskahdinas koordinasi dan monev

Pengadm. Umum

KABID PEMBANGUNAN EKONOMISasaran : Meningkatnya Koordinasi, Fasilitasi,Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraanPemerintahan dan Pembangunan BidangPembangunan Ekonomi

Indikator : % Rekomendasi Hasil Koordinasi BidangPembangunan Ekonomi yang ditindaklanjuti

Sasaran : Terlaksananyasinkronisasi dankoordinasi subbid I


Sasaran : Terlaksananyasinkronisasi dankoordinasi subbid II


KASUBIDPEREKONOMIAN I

KASUBIDPEREKONOMIAN II


Pengolah Data


Pengadm. Umum


Pengolah Data


Pengadm. Umum


Pengolah Data


Pengadm. Umum


Pengolah Data


Pengadm. Umum


Pengolah Data


Pengadm. Umum


Pengolah Data


Pengadm. Umum

KABID KEMASYARAKATANSasaran : Meningkatnya Koordinasi, Fasilitasi,Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraanPemerintahan dan Pembangunan BidangKemasyarakatan

Indikator : % Rekomendasi Hasil Koordinasi BidangKemasyarakatan yang ditindaklanjuti





KASUBIDKEMASYARAKATAN I

KASUBIDKEMASYARAKATAN II

KABID SARANA DAN PRASARANASasaran : Meningkatnya Koordinasi, Fasilitasi,Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraanPemerintahan dan Pembangunan BidangKemasyarakatan

Indikator : % Rekomendasi Hasil Koordinasi BidangSarana &Prasarana yang ditindaklanjuti





KASUBID SARPRAS I KASUBID SARPRAS II

PROSES MANAJERIAL

PROSES UTAMA

PROSES PENDUKUNG

BAKORWIL.01

SINKRONISASI, KOORDINASI,MONITORING & EVALUASI

PEMERINTAHAN DANPEMBANGUNAN DI WILAYAH

KERJA

BAKORWIL.05

PELAYANANADMINISTRASI DAN

KEUANGAN

BAKORWIL.08

KETERSEDIAANSARANA PRASARANA

INPUT OUTPUT

Anggaran, Regulasi, Kebijakan,Infrastruktur

Pemerintah Pemerintah

Meningkatnya hasilkoordinasipenyelenggaraanpemerintahan danpembangunan yangditindaklanjuti

PETA PROSES BISNIS BAKORWIL I MADIUN

BAKORWIL.09

DUKUNGAN TEKNOLOGIINFORMASI DAN

KOMUNIKASI

BAKORWIL.06

PENGELOLAANORGANISASI DAN TATA

LAKSANA

BAKORWIL.02

PENYUSUNAN REKOMENDASIHASIL KOORDINASI

BAKORWIL.03

PENYUSUNAN REKOMENDASIHASIL MONITORING DAN

EVALUASI

BAKORWIL.04

PENYUSUNANPERENCANAAN DAN

ANGGARAN

BAKORWIL.07

MANAJEMEN SDM


Pemerintahan BidangPerpustakaan,

Kearsipan, Statistik,Persandian dan Tugas

Pembantuan;


PemerintahanBidang Trantib danLinmas, Kominfo,

AdministrasiPenduduk Capil danTugas Pembantuan.

Meningkatnya hasil koordinasi pembinaan, pengawasan,supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja BakorwilMadiun

Sinkronisasi, Monitoring danEvaluasi PelaksanaanPembangunan Bidang

Pemerintahan


Pembangunan Ekonomi


Kemasyarakatan

Sinkronisasi, Monitoring danEvaluasi Pelaksanaan

Pembangunan Bidang Sarana danPrasarana


Pemerintahan BidangKoperasi, UKM,

Penanaman Modal,Perdagangan,

Perindustrian, danTugas Pembantuan


PemerintahanBidang Pangan,

Pertanian, Kelautan,Perikanan dan Tugas

Pembantuan.


Pemerintahan BidangPendidikan, Kesehatan,

Sosial, Tenaga Kerja,Transmigrasi dan Tugas

Pembantuan


Pemerintahan BidangPemberdayaan

Perempuan dan Anak,Pengendalian Penduduk

dan KB, Kepemudaan danOlahraga, Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa,kebudayaan, Pariwisata,dan Tugas Pembantuan.


Pemerintahan BidangPekerjaan Umum dan

Penataan Ruang,Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman,

Pertanahan,Perhubungan, danTugas Pembantuan


PemerintahanBidang LingkunganHidup, Kehutanan,ESDM, dan Tugas

Pembantuan.

Pengembangan MinatBaca Masyarakat

Pengelolaan Adminduk

Pengelolaan Arsip Pemanfaatan data

statistik

Keamanan wilayah LCCK Pengelolaan Arsip Pencegahan konflik

sosial

Pengembangan KRPL Pengelolaan Pasar

Desa Pembentukan

BUMDes Pengembanngan

UKM

Sumberdaya Perikanan Ketersediaan

Sembako UPSUS SIWAB Pengembangan UKM

melalui EJSC

Pendidikan Khusus,UNBK, PPDB, BOS

PMKS Pencegahan wabah

penyakit Jalin Matra Pengembangan SDM

melalui EJSC/MJC

Pemanfaatan DanaDesa

Kelompok SeniBudaya

Program KB PUG, PP&PA Pencegahan

Kekerasan thd Ibu &Anak

Musrenbang Kab/Kota Angkutan Lebaran Pemanfaatan Aset

Prov Jatim Infrastruktur jalan &

irigasi Pemanfaatan ESDM

PenanggulanganKerusakan LingkunganPertambangan

Pengolahan LimbahB3

KelestarianLingkungan Hidup

ii

PENGANUGERAHAN EVALUASI SAKIP BAKORWIL I MADIUNTAHUN 2020 DENGAN PREDIKAT “A” (MEMUASKAN)

Documents

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR BADAN KOORDINASI …