Upload
others
View
12
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNGNOMOR 45 TAHUN 2013
TENTANG
URAIAN TUGAS DAN FUNGSIBADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAHPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan guna melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu menyusun Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
b. bahwa Uraian Tugas dan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok–pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
1
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);
MEMUTUSKAN :
2
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.
BAB ISUSUNAN ORGANISASI
Pasal 1
Susunan Organisasi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari:a. Kepala Badan;b. Sekretariat;c. Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan
Layanan Perpustakaan;d. Bidang Pengembangan Sumber Daya
Perpustakaan;e. Bidang Pembinaan Kearsipan;f. Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip;g. Kelompok Jabatan Fungsional.
BAB IIURAIAN TUGASBagian KesatuKepala Badan
Pasal 2
(1) Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengatur, membina, mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Badan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan mempunyai fungsi:a. pengoordinasian penyusunan rencana strategis
berdasarkan Rencana Strategis Pemerintah Daerah;
b. pembinaan dan pengoordinasiaan penyelenggaraan kegiatan Badan;
c. pengoordinasian kegiatan Badan dengan unit kerja dan instansi terkait;
d. pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Badan;
3
e. pelaksanaan pembinaan staf;f. pelaporan pelaksanaan kegiatan Badan kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah.g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
atasan.
Bagian KeduaSekretariat
Pasal 3
(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perlengkapan, rumah tangga, hukum, organisasi, dan tata laksana, hubungan masyarakat, kepegawaian, pendidikan dan keuangan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi:a. pengkajian rencana kerja kesekretariatan
Badan;b. penyusunan analisis bahan kebijakan,
pedoman, standarisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;
c. penyusunan analisis bahan program dan kegiatan administrasi, umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
d. pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
e. pelaksanaan pembinaan staf;f. pelaksanaan evaluasi dan membuat laporan
sesuai bidang tugasnya;g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
atasan.h. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
Pasal 4
(1) Sekretariat terdiri dari :a. Sub Bagian Keuangan;b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan
4
Pelaporan.(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang
Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
Pasal 5
(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan anggaran, pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan Badan.
(2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:a. menyusun program kerja/kegiatan Sub Bagian
Keuangan;b. mengumpulkan, menganalisis data rencana
anggaran pembiayaan kegiatan dari masing-masing unit satuan kerja di lingkungan Badan;
c. meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pemba-yaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Per-mintaan Pembayaran Penggantian Uang (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil serta penghasilan lainya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
d. melakukan Verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
e. menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);f. menyiapkan Laporan Keuangan Satuan Kerja
Perangkat Daerah;g. melakukan administrasi pemungutan, pelaporan
dan penyetoran pajak-pajak;h. menyusun perhitungan anggaran belanja untuk
pencocokan dan mengetahui ada tidaknya sisa anggaran;
i. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;
j. melaksanakan pengawasan/ supervisi pelaksanaan anggaran kepada petugas pengelolaan keuangan;
k. melaksanakan penyusunan telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambil kebijakan;
5
l. melaksanakan pembinaan staf;m. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan
sesuai bidang tugasnya;n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
atasan.
Pasal 6
(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan rumah tangga, surat menyurat kearsipan, perlengkapan, pengembangan pegawai, mutasi dan adminstrasi kepegawaian.
(2) Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:a. menyusun Program kerja/kegiatan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian;b. melaksanakan urusan rumah tangga, surat-
menyurat, kearsipan, perlengkapan, dan kehumasan;
c. melayani administrasi surat menyurat Badan;d. menyimpan, mendistribusikan,
menginventarisasi, memelihara dan menyiapkan penghapusan barang inventaris Badan;
e. mengelola kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya;
f. melayani tamu-tamu Badan serta membantu menyiapkan akomodasi dan kelengkapan yang diperlukan ;
g. mengelola kendaraan dinas;h. menyiapkan daftar hadir pegawai, penyusunan
dan menyampaikan laporan kepegawaian;i. melaksanakan pengisian, penyimpanan dan
pemeliharaan file data kepegawaian;j. menyiapkan dan menyelesaikan usulan Kartu
Pegawai dan Kartu Identitas Kepegawaian lainnya serta melayani surat keterangan kepegawaian;
k. menyiapkan Daftar Urut Kepegawaian dan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan;
l. mengoordinasikan pembentukan Jabatan Fungsional;
m.mengumpulkan dan mengusulkan data
6
administrasi kepegawaian;n. melaksanakan koordinasi dengan Internal
Badan;o. melaksanakan penyusunan telaah staf sebagai
bahan pertimbangan pengambil kebijakan;p. melaksanakan pembinaan staf;q. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan
sesuai bidang tugasnya;r. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
Pasal 7
(1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang penyusunan perencanaan pembanguan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan.
(2) Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:a. menyusun program kerja/kegiatan Sub Bagian
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan
penyajian data;c. mengoordinasikan dan menghimpun
penyusunan rencana program kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
d. melaksanakan pengendalian perencanaan kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
e. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan;
f. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
g. melaksanakan penyusunan telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambil kebijakan;
h. melaksanakan pembinaan staf;i. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan
sesuai bidang tugasnya;j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
Bagian KetigaBidang Pengembangan Bahan Pustaka
7
dan Layanan Perpustakaan
Pasal 8
(1) Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan Perpustakaan mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian kebijakan teknis dan fasilitasi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan Perpustakaan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan Perpustakaan mempunyai fungsi:a. pelaksanaan pengkajian program kebijakan
teknis dan fasilitasi di bidang pengembangan bahan pustaka dan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi;
b. pelaksanaan pengkajian program kebijakan teknis dan fasilitasi untuk menumbuhkan dan mengembangkan budaya baca masyarakat;
c. pelaksanaan pengkajian program kebijakan teknis dan fasilitasi di bidang pengolahan perpustakaan berbasis teknologi informasi;
d. pelaksanaan pengkajian program kebijakan teknis dan fasilitasi di bidang pelestarian koleksi perpustakaan;
e. pelaksanaan pengkajian program kebijakan teknis dan fasilitasi di bidang deposit;
f. pengembangan sistem kerjasama perpustakaan antar lembaga perpustakaan;
g. pengembangan sistem dan kerjasama jaringan informasi antar lembaga perpustakaan;
h. pelaksanaan koordinasi antar lembaga perpustakaan dan instansi terkait untuk pengembangan bahan pustaka dan layanan perpustakaan;
i. pelaksanaan pembinaan staf;j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai
bidang tugasnya;k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
atasan.(3) Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan
Layanan Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung
8
jawab kepada Kepala Badan.
Pasal 9
(1) Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan Perpustakaan terdiri dari :a. Sub Bidang Pengembangan Bahan Pustaka;b. Sub Bidang Layanan dan Pengembangan
Budaya Baca.(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang
Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan Perpustakaan.
Pasal 10
(1) Sub Bidang Pengembangan Bahan Pustaka mempunyai tugas merencanakan, menyusun, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pada Sub Bidang Pengembangan Bahan Pustaka.
(2) Uraian tugas Sub Bidang Pengembangan Bahan Pustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:a. menyusun rencana dan program di bidang
pengembangan bahan pustaka berupa pengembangan deposit, pengembangan koleksi dan pengolahan bahan pustaka, pengembangan akuisisi dan preservasi;
b. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data kegiatan pengembangan bahan pustaka berupa pengembangan deposit, pengembangan koleksi dan pengolahan bahan pustaka, pengembangan akuisisi dan preservasi;
c. melaksanakan inventarisasi bahan pustaka ke dalam buku induk, klasifikasi, penyusunan katalog, dan menentukan tajuk subjek baik secara manual maupun secara digital;
d. melaksanakan penyiapan kelengkapan bahan perpustakaan;
e. melaksanakan seleksi bahan pustaka;f. melaksanakan pengadaan bahan perpustakaan
melalui pembelian, hibah dan tukar menukar;g. melaksanakan identifikasi bahan perpustakaan
dalam rangka evaluasi dan penyiangan koleksi
9
bahan pustaka;h. menyiapkan bahan perawatan, pemeliharaan
untuk pelestarian bahan pustaka;i. melaksanakan survery bahan pustaka dan minat
pemustaka;j. melaksanakan pengelolaan data bahan
penyusunan rencana operasional pengembangan koleksi bahan pustaka;
k. melaksanakan pengelolaan bahan pustaka berbasis teknologi;
l. melaksanakan penyusunan naskah dan menerbitkan literatur sekunder meliputi katalog induk, indeks, daftar bahan pustaka, bibiliografi, abstrak, klipping, direktori;
m.melaksanakan penyusunan data dan profil para wajib serah simpan;
n. menyiapkan bahan pelaksanaan penghimpunan, mengolah, menyeleksi, menginterpretasikan dan mendayagunakan karya cetak dan karya rekam;
o. menyiapkan bahan pelaksanaan penghimpunan, mengolah, menyeleksi, menginterpretasikan dan mendayagunakan naskah kuno;
p. melaksanakan perpustakaan deposit;q. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja
terkait;r. melaksanakan penyusunan telaah staf sebagai
bahan pertimbangan pengambil kebijakan;s. melaksanakan pembinaan staf;t. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan
sesuai bidang tugasnya; u. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
Pasal 11
(1) Sub Bidang Layanan dan Pengembangan Budaya Baca mempunyai tugas merencanakan, menyusun, mengevauasi dan melaporkan kegiatan pada Sub Bidang Layanan dan Pengembangan Budaya Baca.
(2) Uraian tugas Sub Bidang Layanan dan Pengembangan Budaya Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. menyusun Program
kerja/kegiatan Sub Bidang Layanan dan Pengembangan Budaya Baca;
10
b. melaksanakan peningkatan layanan dan pengembangan budaya membaca;
c. melaksanakan layanan keanggotaan perpustakaan;
d. melaksanakan layanan sirkulasi meliputi kegiatan peminjaman dan pengembalian bahan perpustakaan;
e. melaksanakan layanan rujukan, penyebaran informasi mutakhir, penyebaran informasi terseleksi dan layanan penelusuran bahan perpustakaan baik secara manual maupun berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
f. melaksanakan layanan audio visual, internet, multi media dan komputer;
g. melaksanakan layanan mendongeng (story telling);
h. melaksanakan layanan mengupas buku (book talk);
i. melaksanakan layanan ekstensi melalui mobil unit perpustakaan keliling dan layanan terpadu perpustakaan;
j. melaksanakan pembuatan pemetaan titik layanan mobil Unit Perpustakaan Keliling;
k. membangun jaringan kerjasama (networking) layanan perpustakaan;
l. melaksanakan penyusunan statistik, layanan perpustakaan meliputi statistik anggota perpustakaan, peminjam, pengunjung, buku yang dipinjam dan dibaca;
m. melaksanakan sosialisasi layanan perpustakaan melalui media cetak, media elektronik, pameran dan tatap muka;
n. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi kegiatan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
o. melaksanakan pembuatan pemetaan budaya baca masyarakat;
p. melaksanakan pengembangan budaya baca masyarakat melalui media elektronik, media cetak dan tatap muka;
11
q. melaksanakan pengembangan budaya baca masyarakat melalui lomba, sayembara dan festival;
r. melaksanakan pengembangan budaya baca masyarakat melalui pameran, seminar, lokakarya, konferensi, workshop, talkshow, dialog interaktif, kampanye, roadshow dan diskusi;
s. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
t. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan ;
u. melaksanakan pembinaan staf;v. melaksanakan evaluasi dan
membuat laporan sesuai bidang tugasnya;w. melaksanakan tugas lain yang
diberikan oleh atasan.
Bagian KeempatBidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan
Pasal 12
(1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan mempunyai tugas merencanakan, menyusun, melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi kebijakan teknis, fasilitasi, dan pelaksanaan pengembangan sumber daya perpustakaan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan mempunyai fungsi: a. pelaksanaan pengkajian program kerja/kegiatan
Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan;
b. pelaksanaan pengkajian bahan kebijakan teknis pengembangan Sumber Daya Perpustakaan;
c. pelaksanaan pengkajian program pengembangan Sumber Daya Perpustakaan dari semua jenis Perpustakaan;
d. pelaksanaan fasilitasi Forum Perpustakaan dan Dewan Perpustakaan;
e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
12
f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan perpustakaan;
g. pelaksanaan pengkajian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
h. pelaksanaan evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya;
i. pelaksanaan pembinaan staf;j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
atasan. (3) Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan
dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
Pasal 13
(1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan terdiri dari :a. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya
Manusia Perpustakaan;b. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan
Perpustakaan.(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang
Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan.
Pasal 14
(1) Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Perpustakaan mempunyai tugas merencanakan, menyusun, melaksanakan, mengevaluasi dan pelaporan.
(2) Uraian tugas Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:a. menyusun program kerja/kegiatan Sub Bidang
Pengembangan Sumber Daya Manusia Perpustakaan;
b. melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia dari semua jenis perpustakaan;
c. melaksanakan pendataan Sumber Daya Manusia dari semua jenis perpustakaan;
d. melaksanakan pelatihan, bimbingan, seminar
13
bagi Sumber Daya Manusia perpustakaan;e. melaksanakan pengusulan Penciptaan Jabatan
Fungsional Pustakawan;f. melaksanakan koordinasi pembentukan dan
kegiatan Tim Penilai Pustakawan;g. melaksanakan pengiriman peserta diklat teknis
perpustakaan;h. melaksanakan penyiapan bahan sertifikasi
pustakawan;i. melaksanakan seleksi Sumber Daya Manusia
perpustakaan teladan/berprestasi;j. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi forum
perpustakaan, dewan perpustakaan, organisasi gerakan pemasyarakatan minat baca;
k. melaksanakan koordinasi internal dengan bidang terkait;
l. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Sumber Daya Manusia perpustakaan;
m.melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
n. melaksanakan pembinaan terhadap staf;o. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan
sesuai bidang tugasnya;p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
atasan.
Pasal 15
(1) Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan Perpustakaan mempunyai tugas merencanakan, menyusun, melaksanakan, mengevaluasi dan pelaporan.
(2) Uraian tugas Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:a. melaksanakan penyusunan program
kerja/kegiatan Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan Perpustakaan;
b. melaksanakan pembinaan pengembangan sumberdaya perpustakaan umum Kabupaten Kota;
c. melaksanakan penyusunan inventarisasi dan pemetaan kelembagaan semua jenis
14
perpustakaan; d. melaksanakan persiapan bahan akreditasi dan
standarisasi semua jenis perpustakaan;e. melaksanakan seleksi pengelolaan
perpustakaan terbaik;f. melaksanakan koordinasi internal dengan
bidang kerja terkait;g. melaksanakan monitoring dan evaluasi
terhadap pengembangan perpustakaan yang menjadi binaan;
h. melaksanakan supervisi/pengawasan terhadap pengelola- an perpustakaan;
i. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
j. melaksanakan pembinaan terhadap staf;k. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan
sesuai bidang tugasnya;l. melaksanakan tugas lain yang diberikan
atasan.
Bagian KelimaBidang Pembinaan Kearsipan
Pasal 16
(1) Bidang Pembinaan Kearsipan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan program kerja/kegiatan pada Bidang Pembinaan Kearsipan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pembinaan Kearsipan mempunyai fungsi :a. pelaksanaan pengkajian program kerja /kegiatan
Bidang pembinaan kearsipan;b. pelaksanaan pengkajian kebijakan teknis
pembinaan kearsipan; c. pelaksanaan pengkajian koordinasi
penyelenggaraan kearsipan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah Provinsi dan Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) kabupaten/kota
d. pelaksanaan pengkajian pendidikan dan pelatihan, bimbingan, konsultasi, seminar
15
kearsipan di lingkungan pemerintah provinsi dan Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) kabupaten/kota;
e. pelaksanaan pengkajian penyusunan pedoman kearsipan;
f. pelaksanaan pengkajiaan pengembangan fungsional arsiparis dan pengelola arsip;
g. pelaksanaan pengkajian fasilitas dan koordinasi kegiatan Tim Penilai Arsiparis Provinsi;
h. pelaksanaan pengkajian penyebaran informasi kearsipan melalui sarasehan, forum diskusi, pemutaran film;
i. pelaksanaan pengkajian pembinaan sumber daya pendukung kearsipan meliputi kelembagaan, sumber daya manusia, sarana prasarana dan sistem kearsipan;
j. pelaksanaan pengkajian supervisi dan pengawasan kearsipan;
k. pelaksanaan pengkajian evaluasi dan pelaporan program kerja bidang pembinaan kearsipan;
l. pelaksanaan pengkajian telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambil kebijakan;
m.pelaksanaan pembinaan staf;n. pelaksanaan evaluasi dan membuat laporan
sesuai bidang tugasnya;o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
atasan.(3) Bidang Pembinaan Kearsipan dipimpin oleh seorang
Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
Pasal 17
(1) Bidang Pembinaan Kearsipan terdiri dari :a. Sub Bidang Bina Sumber Daya Manusia
Kearsipan;b. Sub Bidang Bina Pengelolaan Arsip.
(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Kearsipan.
Pasal 18
16
(1) Sub Bidang Bina Sumber Daya Manusia Kearsipan mempunyai tugas merencanakan, menyusun, melaksanakan, mengevaluasi dan pelaporan.
(2) Uraian tugas Sub Bidang Bina Sumber Daya Manusia Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:a. menyusun program kerja/kegiatan Sub Bidang
Bina Sumber Daya Manusia Kearsipan;b. melaksanakan pembinaan Sumber Daya
Manusia Kearsipan di lingkungan pemerintah provinsi dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota;
c. melaksanakan pelatihan, bimbingan, seminar, dan pengembangan Sumber Daya Manusia lainnya;
d. melaksanakan pengiriman peserta diklat kearsipan ke instansi Pembina pusat;
e. melaksanakan pendataan sebagai bahan pengembangan arsiparis dan pengelola arsip di lingkungan pemerintah provinsi dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/kota;
f. melaksanakan pengusulan Jabatan Fungsional Arsiparis;
g. melaksanakan fasilitas pembentukan dan Koordinasi Kegiatan Tim Penilai Arsiparis Provinsi;
h. melaksanakan penyusunan telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambil kebijakan;
i. melaksanakan pembinaan staf;j. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan
sesuai bidang tugasnya;k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
atasan.
Pasal 19
(1) Sub Bidang Bina Pengelolaan Arsip mempunyai tugas merencanakan, menyusun, melaksanakan, mengevaluasi dan pelaporan.
(2) Uraian tugas Sub Bidang Bina Pengelolaan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:a. menyusun Program kerja/kegiatan Sub Bidang
Pengelolaan Arsip;
17
b. melaksanakan pembinaan pengelolaan arsip kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah Provinsi dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota;
c. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kearsipan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah Provinsi dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota;
d. melaksanakan penyusunan pedoman kearsipan;e. melaksanakan bimbingan dan konsultasi
kearsipan kepada pencipta arsip di lingkungan pemerintah provinsi dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota;
f. melaksanakan penyebaran informasi kearsipan melalui forum diskusi, pemutaran film kearsipan;
g. melaksanakan pembinaan sumber daya pendukung kearsipan, meliputi ; kelembagaan, sarana prasarana dan sistem kearsipan;
h. melaksanakan supervisi dan pengawasan kearsipan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah Provinsi dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota;
i. melaksanakan penyusunan telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambil kebijakan;
j. melaksanakan pembinaan staf;k. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan
sesuai bidang tugasnya;l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
atasan.
Bagian KeenamBidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip
Pasal 20
(1) Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip mempunyai tugas melaksanakan kewenangan daerah di bidang pengelolaan dan pelestarian arsip baik arsip statis maupun arsip dinamis.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip mempunyai fungsi:a. pengkajian rencana program kegiatan Bidang
18
Pengelolaan dan Pelestarian Arsip;b. pelaksanaan pengkajian penyediaan sarana dan
prasarana kearsipan;c. pelaksanaan pengkajian sistem pengelolaan,
penataan dan perawatan Arsip;d. pelaksanaan penyusunan peraturan teknis
Bidang Kearsipan;e. pelaksanaan penetapan Jadwal Retensi Arsip;f. pelaksanaan sistem kearsipan berbasis
teknologi;g. pelaksanaan pengelolaan arsip in-aktif dan
statis bagi pengguna arsip sesuai dengan perat-uran;
h. penyusunan daftar arsip statis dan arsip in aktif;i. pelaksanaan penyusutan arsip sesuai dengan
prosedur;j. pelaksanaan penelusuran arsip statis;k. peningkatan koleksi arsip statis;l. pengendalian arsip dinamis;m. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kear-
sipan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Organisasi Masyarakat, Organisasi Politik dan Badan Usaha Milik Daerah dalam lingkup Provinsi;
n. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan di Bidang Kearsipan;
o. pelaksanaan rapat koordinasi pengelolaan arsip;p. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi;q. pelaksanaan pengkajian arsip dinamis berbasis
teknologi informasi dan komunikasi;r. pelaksanaan penerimaan, menyeleksi dan meni-
lai arsip yang diterima dari Satuan Kerja Perangkat Daerah serta menyimpan, menata, mengamankan menemukan kembali arsip statis, inaktif dan vital;
s. pendistribusian tugas dan pengoordinasian kegiatan bawahan;
t. pelaksanaan pembinaan staf;u. pelaksanaan evaluasi dan membuat laporan
sesuai bidang tugasnya;v. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
atasan.(3) Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip dipimpin
oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan
19
bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
Pasal 21
(1) Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip terdiri dari :a. Sub Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip
Statis;b. Sub Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip
Dinamis.(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang
Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip.
Pasal 22
(1) Sub Bidang Pengelolaan dan Pelestraian Arsip Statis mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelestarian arsip dinamis.
(2) Uraian tugas Sub Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. menyusun Program kerja/kegiatan Sub Bidang
Pengelolaan dan Pelestarian Arsip Statis;b. menyediakan dan menggunakan sarana dan
prasarana arsip statis;c. melaksanakan sistem pengelolaan, penataan
dan perawatan arsip statis;d. menerima arsip statis dari Satuan Kerja
Perangkat Daerah dan Lembaga Kearsipan Daerah kabupaten/kota;
e. melaksanakan penyusunan peraturan penyelenggaraan arsip statis dan pelayanan informasi arsip statis di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
f. melaksanakan penyelamatan, pelestarian dan pemanfaatan arsip statis;
g. melaksanakan supervisi arsip statis dilingkungan instansi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan kabupaten/kota;
h. memberikan layanan informasi arsip statis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
i. melaksanakan sistem kearsipan berbasis
20
teknologi informasi dan komunikasi melalui sistem kearsipan statis;
j. melaksanakan pengelolaan arsip statis;k. meningkatkan koleksi arsip statis dengan
penelusuran arsip ;l. meningkatkan koleksi arsip kartografi yang
berupa peta rupa bumi maupun peta tapal batas se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
m. melaksanakan penerbitan naskah sumber arsip statis dilingkungan kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
n. melaksanakan pameran Arsip Statiso. menyusun Daftar Arsip Statis;p. menyelenggarakan pengelolaan dan akuisisi ar-
sip statis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, Organisasi Masyarakat (SKPD), Partai Politik, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
q. menetapkan klasifikasi arsip yang akan diolah dan diakuisisi;
r. menyelenggarakan transkrip arsip wawancara secara lisan, transliterasi arsip statis dan penyusunan naskah sumber arsip;
s. menyelenggarakan preservasi dan restorasi, re-progafi, alih media arsip statis, pemeliharaan, perawatan, pengawetan, reproduksi dan fumi-gasi arsip statis;
t. menetapkan klasifikasi arsip yang akan diolah dan diakuisisi;
u. melaksanakan koordinasi tentang arsip statis dengan dinas terkait, Lembaga Kearsipan Daerah kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
v. melaksanakan penyusunan telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambil kebijakan;
w. melaksanakan koordinasi dan konsultasi;x. melaksanakan pembinaan staf;y. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan
sesuai bidang tugasnya;z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
atasan.
Pasal 23
21
(1) Sub Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip Dinamis mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelestarian Arsip Dinamis.
(2) Uraian tugas Sub Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:a. menyusun Program kerja/kegiatan Sub Bidang
Pengelolaan dan Pelestarian Arsip Dinamis;b. menyediakan dan menggunakan sarana dan
prasarana arsip dinamis;c. melaksanakan sistem pengelolaan, penataan
dan perawatan arsip dinamis;d. melaksanakan penyerahan arsip in-aktif yang
retensinya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dari Satuan Kerja Perangkat Daerah ke Lembaga Kearsipan Daerah;
e. melaksanakan pengelolaan arsip in-aktif yang retensinnya 10 (sepuluh) tahun atau lebih;
f. melaksanakan penyelamatan, pelestarian dan pemanfaatan arsip in aktif;
g. melaksanakan pengelolaan, penyelamatan dan pelestarian arsip vital dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi;
h. melaksanakan supervisi arsip in-aktif di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan kabupaten/kota;
i. memberikan layanan informasi arsip in-aktif sesuai dengan peraturan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perundang-undangan;
j. melaksanakan sistem kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi melalui sistem kearsipan dinamis;
k. melaksanakan pengelolaan arsip dinamis;l. melaksanakan pendampingan pengelolaan
arsip yang masih kacau di unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membutuhkan;
m. menyusun Daftar Arsip in aktif;n. melaksanakan penyusutan arsip sesuai dengan
prosedur;o. menyelenggarakan penyusunan Jadwal Retensi
Arsip Provinsi serta rekomendasi dan/atau peni-laian rancangan Jadwal Retensi Arsip Kabupaten/Kota;
p. menyelenggarakan telahaan usulan pemusna-
22
han arsip Satuan Kerja Perangkat Daerah, serta rekomendasi dan/atau penilaian usulan musnah arsip kabupaten/kota terhadap arsip yang sudah memiliki pedoman retensi;
q. menyelenggarakan pemeliharaan, merawat dan mengalihmediakan arsip inaktif dan vital, serta pengelolaan arsip vital dan arsip dinamis inaktif;
r. membuat berita acara pemindahan dan pemusnahan arsip;
s. melaksanakan koodinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
t. melaksanakan penyusunan telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambil kebijakan;
u. melaksanakan koordinasi dan konsultasi;v. melaksanakan pembinaan staf;w. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan
sesuai bidang tugasnya;x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
atasan.
BAB IIIKELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 24
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan keahliannya dan kebutuhannya.
Pasal 25
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Badan.
23
(3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan.
BAB IVKETENTUAN PENUTUP
Pasal 26
Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 74 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 32 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 27
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.
Pasal 28
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 16 September 2013
GUBERNURKEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
dto
RUSTAM EFFENDI
24
Diundangkan di Pangkalpinangpada tanggal 16 September 2013
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
dto
IMAM MARDI NUGROHO
BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2013 NOMOR 12 SERI D
25