PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016 - …lampungprov.go.id/download/file/LAPORAN_KINERJA_INSPEKTORAT_FULL1.pdf · (SKPD) Pemerintah Provinsi Lampung, pemeriksaan akhir masa jabatan

LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT

PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

VISI : Lampung Maju dan Sejahtera 2019

Misi :

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah;

2. Meningkatkan infrstruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial;

3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, budaya masyarakat dan toleransi

kehidupan beragama;

4. Meningkatkan kelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan;

5. Menegakkan supremasi hukum, membangun peradaban demokrasi dan

meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik.

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

TAHUN 2016

LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG (LKJ)

((LLLAMPUNGPEMERINTAH DAERAH (LKJ)

Kata Pengantar

Kami haturkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat-Nya, kami telah

dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ)

Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2015.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih

dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah menegaskan tekad

untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah

Negara dan Pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Good Governance.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) Inspektorat Provinsi Lampung ini disusun

berdasarkan Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia No 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Tekhnis

Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviue Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah

Adapun laporan dimaksud adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) Tahun

2015 yang berupa pertanggungjawaban unit kerja terhadap pelaksanaan kegiatan

tugas pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan pada Tahun 2015 sesuai dengan

Rencana Strategis (renstra) Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2015-2019.

Dengan tersusunya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) Inspektorat Provinsi

Lampung tahun 2015 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dokumen ataupun

referensi untuk menilai kinerja dalam mewujudkan program, kegiatan, kebijakan,

sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dalam mewujudkan Visi, Misi Inspektorat

Provinsi Lampung.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) ini

belum optimal, oleh karenanya kami sangat berterima kasih jika pihak yang terkait

bersedia memberikan masukan sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan untuk

menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) selanjutnya.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Tim Penyusun atas

kerjasamanya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) ini dapat

tersusun.


((LLLAMPUNGPEMERINTAH DAERAH (LKJ)

Kata Pengantar

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) ini dapat bermanfaat bagi

peningkatan kinerja Inspektorat Provinsi Lampung.

.

Bandar Lampung, 2015

INSPEKTUR,

SUDARNO EDDI, SH, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19560911 197906 1 001

Hal

KATA PENGANTAR i

IKHTISAR EKSKUTIF iii

DAFTAR ISI vii

DAFTAR LAMPIRAN viii

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Maksud dan Tujuan 1

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi SKPD 2

1.4 Struktur Organisasi SKPD 3

1.5 Isu Strategis/Permasalahan SKPD 4

BAB II RENCANA STRATEGIS

2.1 Rencana Strategis 6

2.2 Perjanjian Kinerja Perubahan 9

2.3 Rencana Anggaran 10

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 11

3.2 Capaian Kinerja antara target dan realisasi Tahun 2015 13

3.3 Perbandingan Capaian Kinerja SKPD (2012-2015) 13

3.4 Perbandingan Capaian KinerjaTahun 2015 dengan Target Renstra 15

3.5 Analisis Keberhasilan dan Permasalahan Kinerja 15

3.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 16

3.8 Realisasi Anggaran Kinerja Tahun 2015 17

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan dan Saran


(LKJ)

PEMERINTAH DAERAH (LKJ)

lampiran

LAPORAN

KINERJA

INSPEKTORAT

PROVINSI

LAMPUNG

(LKJ)


(LKJ)


lampiran

LAPORAN

KINERJA

INSPEKTORAT

PROVINSI

LAMPUNG

(LKJ)

Tabel

Tabel Keterkaitan Misi, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Provinsi

Lampung

Tabel Indikator Sasaran Inspektorat Provinsi Lampung 2015 – 2019

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2015

Tabel 2.2 Rencana Belanja Inspektorat Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015

Tabel 3.1 Realisasi Pemantauan Tindak Lanjut Tunggakan Selama Tahun 2015

Tabel 3.2 Realisasi Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan Tahun 2015

Tabel 3.3 Realisasi Pemantauan Tindak Lanjut Tunggakan Selama Tahun 2015

Tabel 3.4 Realisasi Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan Tahun 2015

Tabel 3.5 Kerugian Negara/Daerah dan kewajiban setor negara / daerah (Reguler )

Tabel 3.6 Kerugian Negara/Daerah dan kewajiban setor negara / daerah (panjab)

Tabel 3.7 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja

Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2015

Tabel 3.8 Realisasi Pemantauan Tindak Lanjut Tahun 2012-2015


Tabel 3.10 Kerugian Negara/Daerah dan kewajiban setor negara / daerah Tahun 2012-2015

(Pemeriksaan Reguler)

Tabel 3.11 Kerugian Negara/Daerah dan kewajiban setor negara / daerah Tahun 2012-2015

(Pemeriksaan Berkala/Akhir Masa Jabatan Bupati/Walikota

Tabel 3.12 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 Dengan Target Renstra

Tabel 3.13 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.14 Realisasi Anggaran Kinerja Tahun 2015


(LKJ)


lampiran

LAPORAN

KINERJA

INSPEKTORAT

PROVINSI

LAMPUNG

(LKJ)

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1. Struktur Organisasi

2. Rencana Strategis (Renstra)

3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

4. Penetapan Kinerja (PK)

5. Rencana Kerja Tahunan (RKT)

6. Rekapitulasi Tindak Lanjut

7. Rekap Temuan Kerugian dan Kewajiban Setor

1.1 Latar Belakang

Terwujudnya pemerintahan Good Governance merupakan persyaratan bagi

setiap Instansi Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan

mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara.

Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara

berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari

korupsi, kolusi dan nepotisme. Kondisi tersebut tentunya perlu disikapi secara

transparan dan bertanggung jawab, mengingat hal tersebut merupakan tuntutan

masyarakat akan kebutuhan transparasi serta akuntabilitas instansi pemerintah

dalam penyelenggaraan keperintahan yang baik, maka untuk itu perlu disusun

Laporan Kinerja Inspektorat Provinsi Lampung

Upaya tersebut sejalan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih, bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme

serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut

dinyatakan bahwa asas untuk peneyelenggaraan negara harus mengedepankan

asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proposionalisme, asas

profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas

akuntabilitas adalah asas yang menuntut bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir

dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan

kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas

merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media

pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan LAKIP Inspektorat Provinsi Lampung

Tahun 2015 adalah :

2


BAB I

a. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja Inspektorat Provinsi

Lampung Tahun 2015 sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2015 –

2019;

b. Melaporkan capaian realisasi kinerja dan menilai keberhasilan Inspektorat

Provinsi Lampung sampai dengan tahun 2015;

c. Sebagai informasi atas implementasi penerapan sistem manajemen

akuntabilitas kinerja Inspektorat Provinsi Lampung;

d. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang;

e. Sebagai bukti akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan lain atas

penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun anggaran.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat merupakan instansi pengawas penyelenggaraan pemerintahan

daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada

Gubernur dan secera teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris

Daerah

Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun

2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun

2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Inspektorat, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi

Lampung, Inspektur Provinsi mempunyai tugas melakukan pengawasan

terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pclaksanaan

tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah kepada

Guberrrur, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah

Kabupaten/Kota serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang

ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Inspektur

Provinsi menye1enggarakan fungsi :

a. perencanaan program pengawasan;

b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;

c. pembinaan, pengendalian dan koordinasi;

d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;

e. pengawasan tcrhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dan

pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan

pemerintah kepada Gubemur;

3


BAB I

f. pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan

pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

g. pembinaan dan pengawaean terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan

daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

h. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Refonnasi Birokrasi dan

pencegahan korupsi;

1. pembinaan dan pengawasan sistem pengendalian internal pemerintah;

J. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan akuntansi dan kinerja pemerintah;

k. pemeriksaan dan pengusutan kasus pengaduan masyarakat di Provinsi dan

Kabupaten/Kota;

I. pelaksanaan penilaian prestasi kerja terhadap PNS di lingkungan

Inspektorat; dan

m. pelayanan administrasi.

1.4 Struktur Organisasi

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut Inspektorat Provinsi

Lampung memiliki Struktur Organisasi (terlampir) sebagai berikut :

a. Inspektur

b. Sekretaris

1. Sub Bagian Administrasi Umum

2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

3. Sub Bagian Bagian Perencanaan

c. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV

d. Kelompok jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang

terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

4


BAB I

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1.5 Isu Strategis / Permasalahan SKPD

Issue Strategis yang muncul dan dihadapi Inspektorat Provinsi Lampung adalah :

a. Pembinaan profesi atau Diklat fungsional pengawasan bagi Aparatur

Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) belum memadai dan keterbatasan

dalam hal biaya penyelenggaraan pendidikan dan latihan pengawasan

fungsional tersebut;

b. Profesionalisme Sumber Daya Manusia kurang optimal, mengingat

terbatasnya anggaran, sehingga aparatur yang dapat mengikuti pendidikan

teknis terbatas;

c. Tebatasnya sarana dan prasarana mobilitas yang mengakibatkan pencapaian

target belum optimal, terutama untuk melakukan pengawasan yang obyeknya

berada dalam lingkup lintas Kabupaten/Kota;

d. Masih seringnya terdapat overlap antara sesama APFP baik mengenai obyek

pemeriksaan maupun jadwal pemeriksaan;

e. Belum seluruhnya obyek pemeriksaan menyadari bahwa tujuan pemeriksaan

adalah pembinaan sebagai upaya membantu pencapaian target dan sasaran

yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan kegiatan pada obyek pemeriksaan

dapat lebih terarah;

INSPEKTUR PEMBANTU

WILAYAH I

SEKRETARIS

INSPEKTUR

INSPEKTUR PEMBANTU

WILAYAH III

INSPEKTUR PEMBANTU

WILAYAH II

INSPEKTUR PEMBANTU

WILAYAH IV

Sub Bagian

Administrasi

dan Umum

Sub Bagian

Evaluasi

dan Pelaporan

Sub Bagian

Perencanaan

5


BAB I

f. Masih terdapat persepsi negatif terhadap kinerja Inspektorat Provinsi

diantaranya adalah belum maksimalnya kinerja yang sesuai dengan standar

audit, karena kertabatasan kualitas Sumber Daya Manusia.

Hasil pelaksanaan kegiatan Inspektorat Provinsi Lampung tahun 2015,

diantaranya pemeriksaan reguler terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) Pemerintah Provinsi Lampung, pemeriksaan akhir masa jabatan Kepala

Daerah Kabupaten/Kota dan pemeriksaan berkala Kabupaten/Kota Tahun 2015

serta pemeriksaan terhadap kasus-kasus pengaduan masyarakat.

Selain itu Inspektorat Provinsi Lampung juga melakukan kegiatan Pemantauan

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam

Negeri dan Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis serta Inspektorat Provinsi

Lampung.

Dokumen perencanaan kinerja merupakan suatu dokumen yang dimanfaatkan oleh

setiap pimpinan Instansi Pemerintah untuk memantau dan mengendalikan

pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Lakip

serta menilai keberhasilan organisasi. Perencanaan dan penetapan kinerja tidak

dapat dipisahkan dari Rencana Strategis karena sesungguhnya merupakan

penjabaran tahunan dari Renstra itu sendiri.

2.1. Rencana Strategis

Berdasarkan RPJMD Provinsi Lampung maka disusunlah Rencana Strategik

Inspektorat Provinsi Lampung tahun 2015 – 2019 yang merupakan dokumen

perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat arah, kebijakan dan strategi

serta program – program pembangunan yang akan dilaksanakan langsung oleh

Inspektorat Provinsi Lampung maupun mendorong Inspektorat Kabupaten/Kota

serta peran aktif masyarakat.

Perumusan Renstra Inspektorat mencakup visi, misi, tujuan, serta cara

pencapaian tujuan, yang secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Visi

Pada periode Renstra 2015 – 2019 tidak ada lagi visi SKPD namun mengikuti

Visi Gubernur yaitu : “ Lampung Maju dan Sejahtera 2019”

Visi tersebut merupakan upaya Pemerintah Provinsi Lampung untuk menjadi

daerah dengan kinerja ekonomi tinggi, desa/kampung/pekon tertinggal yang ada

di Provinsi Lampung memiliki porsi relatif besar dari jumlah penduduk yang

ada. Untuk menjadi daerah yang maju syarat yang harus dipenuhi adalah

peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pemanfaatan sumberdaya alam

secara berkelanjutan, penciptaan iklim usaha kondusif untuk peningkatan

inventasi, peningkatan kemampuan aparatur pemerintahan yang mendukung

terwujudnya organisasi berkewirausahaan, pemanfaatan iptek dan inovasi

secara optimal.

b. Misi

Pada periode Renstra 2015 – 2019 tidak ada lagi misi SKPD namun

mengikuti Misi Gubernur, yaitu:

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian

daerah ;

2. Meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan

sosial ;

3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, iptek dan inovasi budaya

masyarakat, dan kehidupan beragama yang toleran ;

4. Meningkatkan pelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang

berkelanjutan

5. Menegakkan supremasi hukum, mengembangkan demokrasi berbasis

kearifan lokal dan memantapkan kepemerintahan yang baik dan

antisipatif.

Dari kelima misi diatas, Inspektorat Provinsi Lampung berperan dalam

mewujudkan misi kelima yaitu “Menegakkan supremasi hukum,

mengembangkan demokrasi berbasis kearifan lokal dan memantapkan

kepemerintahan yang baik dan antisipatif”.

c. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan merupakan penjabaran atau implemantasi dari visi yang diwujudkan

misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan utama Inspektorat Provinsi Lampung yang hendak dicapai dalam

periode 2015 – 2019 adalah Mengembangkan pemerintahan yang baik

dan antisipatif.

Sasaran adalah hasil yg akan dicapai secara nyata oleh organisasi secara

lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yg lebih pendek. Sesuai dengan

tujuan organisasi maka sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu

5 tahun ke depan adalah Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan

bebas KKN.

d. Strategi Dan Kebijakan

Strategi sering didefinisikan sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuan

organisasi melalui tindakan-tindakan. Di dalam upaya mewujudkan tujuan

dan sasaran secara maksimal maka strategi yang akan ditempuh adalah :

1. Strategi 1 : Peningkatan sistem tata kerja birokrasi yang transparan dan

akuntabel;

2. Strategi 2 : Pengembangan sistem pelayanan publik yang transparan

berbasis teknologi informasi;

3. Strategi 3 : Implementasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

(PPK) di Provinsi dan seluruh Kabupaten/Kota.

4. Strategi 4 : Pengintegrasian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di

seluruh SKPD Provinsi Lampung;

5. Strategi 5 : Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran;

6. Strategi 6 : Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran;

7. Strategi 7 : Peningkatan kualitas SDM Aparatur Pengawasan;

8. Strategi 8 : Pengintensifan koordinasi dengan APIP dan instansi terkait.

7

Kebijakan diartikan sebagai tindakan secara operasional dari pimpinan

instansi untuk melaksanakan strategi sehingga tujuan dan sasaran dapat

tercapai dalam kurun waktu 5 tahun kedepan. Arah kebijakan pengawasan

yaitu :

1. Menjadi mitra SKPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam

rangka asistensi, konsultasi, dan reviu;

2. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengawasan;

3. Meningkatkan sarana penanganan pengaduan masyarakat berbasis TI;

4. Meningkatkan keefektifan sistem pengawasan di SKPD Provinsi dan

Pemerintah Kabupaten/Kota;

5. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pengawasan;

6. Melibatkan PFA dan P2UPD Inspektorat Kab/Kota dalam peningkatan

mutu SDM;

7. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan,

pengelolaan keuangan, optimalisasi pemberdayaan aset daerah, serta

kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan;

8. Implementasi aksi difokuskan pada peningkatan kemudahan berusaha,

transparansi perencanaan dan penganggaran, serta transparansi pengadaan

barang/jasa Pemerintah

Tabel Keterkaitan Misi, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Provinsi Lampung

MISI SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN

Menegakkan

supremasi hukum,

mengembangkan

demokrasi berbasis

kearifan lokal dan

memantapkan

kepemerintahan

yang baik dan

antisipatif

Terwujudnya

Pemerintahan Yang

Bersih dan Bebas

KKN

Peningkatan sistem tata

kerja birokrasi yang

transparan dan akuntabel

Meningkatkan keefektifan sistem

pengawasan di SKPD Provinsi dan

Pemerintah Kabupaten/ Kota

Pengembangan sistem

pelayanan publik yang

transparan berbasis

teknologi informasi

Meningkatkan sarana penanganan

pengaduan masyarakat berbasis TI

Implementasi Aksi

Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi

(PPK) di Provinsi dan

seluruh Kabupaten/ Kota

Implementasi aksi difokuskan pada

peningkatan kemudahan berusaha,

transparansi perencanaan dan

penganggaran, serta transparansi

pengadaan barang/jasa Pemerintah

Pengintegrasian Sistem

Pengendalian Intern

Pemerintah di seluruh

SKPD Provinsi Lampung

Menjadi mitra SKPD Provinsi dan

pemerintah Kabupaten/ Kota dalam

rangka assurance dan konsultasi

Peningkatan sarana dan

prasarana perkantoran

Meningkatkan sarana dan

prasarana pendukung pengawasan

Peningkatan kualitas

pelayanan administrasi

perkantoran

Melibatkan JFA dan P2UPD

Inspektorat Kabupaten/ Kota dalam

peningkatan mutu SDM

Peningkatan kualitas SDM

Aparatur Pengawasan

Meningkatkan kualitas SDM

aparatur pengawasan

Pengintesifan koordinasi

dengan APIP dan instansi

terkait

Meningkatkan efektifitas dan

efisiensi penyelenggaraan

pemerintahan, pengelolaan

keuangan, optimalisasi aset daerah,

serta kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan

8

Tabel Indikator Sasaran Inspektorat Provinsi Lampung 2015 – 2019

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Target Capaian Sasaran

2015 2016 2017 2018 2019

Mengembangkan

Pemerintahan yang baik

dan antisipatif

Terwujudnya

Pemerintahan yang

Bersih dan Bebas

KKN

Persentase Hasil Audit

APIP yang terselesaiakan 50% 60% 70% 80% 90%

Persentase Penurunan

Pelanggaran Terhadap

Standar atas Pelaksanaan

Tugas SKPD sesuai Aspek

Pembinaan dan Pengawasan

50% 40% 30% 20% 10%

2.2 Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektorat Provinsi Lampung

Didalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,

akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami sampaikan Penetapan

Kinerja Inspektorat Provinsi, yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan

dicapai pada Tahun 2015.

Rencana Kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolok ukur keberhasilan

organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam Evaluasi Kinerja pada akhir Tahun

Anggaran 2015 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2015.

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1

Terwujudnya

Pemerintahan yang Bersih

dan Bebas KKN

Persentase Hasil Audit APIP yang

terselesaiakan 50%

Persentase Penurunan Pelanggaran Terhadap

Standar atas Pelaksanaan Tugas SKPD sesuai

Aspek Pembinaan dan Pengawasan 50%

No Program Anggaran Ket.

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.250.076.500 APBD

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

548.008.800 APBD

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 62.500.000 APBD

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

259.450.000 APBD

5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

63.000.000 APBD

6 Program Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

6.160.654.200

APBD

7 Program Peningkatan Profesional Tenaga

Pemeriksa

91.930.500 APBD

Jumlah 8.435.620.000

9

2.3. Rencana Anggaran Tahun 2015

Jumlah anggaran Inspektorat Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.

23.157.620.000,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja

Langsung, secara rinci rencana anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung dapat

dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2 Rencana Belanja Inspektorat Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015

No. Uraian Rencana (Rp) %

1

2

Belanja tidak langsung

Belanja langsung

14.722.000.000

8.435.620.000

63.57

36.43

Jumlah 23.157.620.000

Sumber : DPA Perubahan Inspektorat TA. 2015

Dari jumlah anggaran belanja langsung sebesar Rp. 8.435.620.000,00, untuk pencapaian

indikator kinerja utama sebesar Rp. 6.160.654.200,- (73.03%) dan untuk kegiatan rutin Rp.

2.274.965.800,00 (256.97%)

10

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2015

Hasil pengukuran kinerja selama tahun 2015 Inspektorat Provinsi Lampung

dalam pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan telah disesuaikan dengan

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Provinsi

Lampung dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta Indikator Kinerja

Utama sebagai berikut :

a. Capaian Persentase Hasil Audit APIP yang Terselesaikan

Selama Tahun 2015, Inspektorat Provinsi Lampung telah melaksanakan

evaluasi berkala terhadap temuan dan rekomendasi hasil

pengawasan/pemeriksaan dan mendorong penyelesaian tindak lanjutnya

dengan persentase hasil audit APIP (Inspektorat Provinsi Lampung) yang

terselesaikan sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut :

1) Pemeriksaan Reguler

Tabel 3.1 Realisasi Pemantauan Tindak Lanjut Tunggakan Selama

Tahun 2015

No Tahun

Pemeriksaan

Sisa Rekomendasi

yang belum TL Per

1 Januari 2015

TL Prosentase

TL

1 2014 274 210 77%

Tabel 3.2 Realisasi Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan Tahun

2015

No Tahun

Pemeriksaan

Jumlah

Rekomendasi

TL Prosentase

TL

1 2015 568 334 59 %

2) Pemeriksaan Berkala/Akhir Masa Jabatan Bupati/Walikota

Tabel 3.3 Realisasi Pemantauan Tindak Lanjut Tunggakan Selama

Tahun 2015

No Tahun

Pemeriksaan

Sisa Rekomendasi

yang belum TL Per

1 Januari 2015

TL Prosentase

TL

1 2014 517 300 58 %

12


BAB III

Tabel 3.4 Realisasi Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan Tahun

2015

No Tahun

Pemeriksaan

Jumlah

Rekomendasi

TL Prosentase

TL

1 2015 849 206 24 %

Capaian Persentase Hasil Audit APIP yang Terselesaikan selama tahun

2015 adalah (77+59+58+24)/4)% = 54,5 %

b. Capaian Persentase Penurunan Pelanggaran Terhadap Standar atas

Pelaksanaan Tugas SKPD sesuai Aspek Pembinaan dan Pengawasan

Pelanggaran terhadap Standar atas Pelaksanaan Tugas SKPD sesuai

Aspek Pembinaan dan Pengawasan lebih dititikberatkan pada aspek

keuangan dengan kode rekomendasi 01 dan 02 yaitu : Kerugian

Negara/Daerah dan kewajiban setor negara/daerah.

Kondisi awal sebagai pembanding adalah kondisi tahun 2014 yang

merupakan tahun ke - 0 (nol) dalam Renstra Inspektorat Provinsi

Lampung 2015-2019.


Tabel 3.5 Kerugian Negara/Daerah dan kewajiban setor negara /

daerah

N

o

Tahun

Pemerik-

saan

Kerugian

Negara/Daerah

(Rp)

kewajiban setor

negara / daerah

(Rp)

Jumlah (Rp)

1

2

2014

2015

83.701.213,52

113.724.744,00

952.152.240,13

563.354.450,00

1.035.853.453,65

677.079.194,00



daerah

No Tahun

Pemerik-

saan

Kerugian

Negara/Daerah

(Rp)

kewajiban

setor negara /

daerah (Rp)

Jumlah (Rp)

1

2

2014

2015

544.508.408,00

2.243.355,00

279.995.251,00

215.610.140,00

824.503.659,00

217.853.495,00

Capaian Persentase Penurunan Pelanggaran Terhadap Standar atas


tahun 2015 adalah selisih jumlah rekomendasi 01 dan 02 tahun 2014

dengan tahun 2015 dibagi jumlah rekomendasi 01 dan 02 tahun 2014 x

100 % = ((1.035.853.453,65 + 824.503.659,00)-( 677.079.194,00 +

217.853.495,00)/ (1.035.853.453,65 + 824.503.659,00)) x 100 % =

51.89 %

13


BAB III

3.2 Capaian Kinerja antara Target dan Realisasi Tahun 2015

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Provinsi Lampung Tahun

2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja

sasaran dengan realisasinya. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing

indikator sasaran tersebut diilustrasikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.7 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja

Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2015

No Indikator Kinerja Target Capaian %

1 Persentase Hasil Audit APIP yang

terselesaiakan 50 % 54,5 % 109

2 Persentase Penurunan Pelanggaran

Terhadap Standar atas Pelaksanaan



50 % 51,89 % 103,78

Untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan

Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagai berikut :

No Interval Nilai Realisasi

Kinerja

Kriteria Penilaian Realisasi

Kinerja

1 91 ≤ Sangat Tinggi

2 76 ≤ 90 Tinggi

3 66 ≤ 75 Sedang

4 51 ≤ 65 Rendah

5 ≤ 50 Sangat Rendah

Dari 2 indikator kinerja sasaran yang merupakan indikator kinerja utama

Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2015 menunjukkan capaian lebih dari

91, sehingga menunjukkan capaian sangat tinggi.

3.3 Perbandingan Capaian Kinerja SKPD (2012-2015)

Perbandingan capaian kinerja SKPD sejak tahun 2012 s.d 2015 disajikan

tanpa memperhatikan besarnya anggaran. Rincian perbandingan tingkat

capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut diilustrasikan

dalam tabel dibawah ini :


Perbandingan capaian persentase hasil audit APIP yang terselesaikan

sejak tahun 2012 s.d 2015 tidak dapat disajikan karena tunggakan

tunggakan tindak lanjut per tahun ditindaklanjuti ditahun berikutnya,

sehingga data yang disajikan adalah data komulatif, sampai dengan 31

Desember 2015 dengan rincian sebagai berikut :


14


BAB III


No Tahun

Pemeriksaan

Jumlah

Rekomendasi

TL Prosentase

TL (%)

1

2

3

4

2015

2014

2013

2012

568

718

529

617

334

501

483

598

59

70

91

97



No Tahun

Pemeriksaan

Jumlah

Rekomendasi

TL Prosentase

TL(%)

1

2

3

4

2015

2014

2013

2012

849

718

715

1.117

206

501

649

1.096

24

70

91

98

b. Capaian Persentase Penurunan Pelanggaran Terhadap Standar atas


Kondisi awal sebagai pembanding adalah kondisi tahun 2014 yang

merupakan tahun ke - 0 (nol) dalam Renstra Inspektorat Provinsi

Lampung 2015-2019.



daerah Tahun 2012-2015

No Tahun

Pemeri

ksaan

Kerugian

Negara/Dae

rah (Rp)

kewajiban

setor negara /

daerah (Rp)

Jumlah (Rp) Prosentase

terhadap

tahun

2014 (%) 1

2

3

4

2015

2014

2013

2012

113.724.744

83.701.213

84.653.501

181.017.267

563.354.450

952.152.240

6.164.332.579

5.740.593.241

677.079.194

1.035.853.453

6.248.986.080

5.921.610.508

65

100

603

571

15


BAB III



daerah Tahun 2012-2015

No Tahun

Pemeri

ksaan

Kerugian

Negara/Daera

h (Rp)

kewajiban

setor negara

/ daerah

(Rp)

Jumlah (Rp) Prosentase

terhadap

tahun

2014 (%) 1

2

3

4

2015

2014

2013

2012

2.243.355

544.508.408

103.607.645

158.615.521

215.610.140

279.995.251

453.382.760

780.116.330

217.853.495

824.503.659

556.990.405

938.731.850

26

100

67

113

3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 Dengan Target Renstra

Perbandingan capaian kinerja SKPD tahun 2015 dengan target Renstra 2015-

2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 Dengan Target

Renstra

No Indikator Kinerja Target

Renstra s.d

2019

Capaian

Tahun

2015

%

1 Persentase Hasil Audit APIP yang

terselesaiakan 90 % 54.5 60.55

2 Persentase Penurunan Pelanggaran

Terhadap Standar atas Pelaksanaan

Tugas SKPD sesuai Aspek Pembinaan

dan Pengawasan

10 % 51.89 53.45

Rumus yang dipakai untuk menghitung perbandingan capaian kinerja Tahun

2015 dengan target Renstra adalah sebagai berikut :

a. Persentase Hasil Audit APIP yang terselesaiakan : 54.5/90 x 100 %

b. Persentase Penurunan Pelanggaran Terhadap Standar atas Pelaksanaan

Tugas SKPD sesuai Aspek Pembinaan dan Pengawasan : (100-

51.89)/(100-10) x 100%

3.5 Analisis Keberhasilan dan Permasalahan Kinerja

Secara umum pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan

rencana dan tujuan yang telah ditetapkan, namun demikian terdapat beberapa

hal perlu mendapat perhatian dan perbaikan guna penyempurnaan

pelaksanaan tugas kerja dimasa mendatang, yaitu :

16


BAB III

Kondisi dinamis dimana kebijakan pengawasan yang selalu berganti

dalam setiap tahunnya, sehingga penguatan pengetahuan dari sisi APIP

menjadi sangat penting.

Lambatnya tanggapan dan tindak lanjut dari obyek pemeriksaan atas

laporan hasil pemeriksaan.

Waktu dan metode yang dirasa kurang memadai atas pelaksanaan tugas

pemeriksaan.

Masih lemahnya SPIP di SKPD Pemerintah Provinsi Lampung dan

Pemerintah Kabupaten/Kota.Masih adanya temuan-temuan yang berulang

hasil pemeriksaan oleh APIP maupun BPK merupakan pertanda bahwa

SPIP masih belum diselenggarakan secara efektif. Kondisi ini tentunya

amanat bagi Inspektorat untuk membangun SPIP yang efektif disetiap

pelaksanaan tupoksi SKPD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah.

Pergeseran paradigma pengawasan APIP dari Watchdog menjadi Quality

Assuarance dan Consulting Partner memerlukan komitmen semua pihak

terkait. Terjadinya pergeseran peran pengawasan Inspektorat selaku APIP

dari paradigma lama menuju paradigma baru, ditandai dengan perubahan

orientasi dan peran yang lebih berorientasi untuk memberikan kepuasan

kepada SKPD sebagai mitra audit (customer satisfaction). Inspektorat

selaku APIP tidak dapat lagi hanya berperan sebagai watchdog, namun

harus dapat berperan sebagai mitra bagi stakeholder. Perbedaan

paradigma lama (pendekatan tradisional) dengan paradigma baru

(pendekatan baru)

3.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien

menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi.

Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran serta sejalan dengan

prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satu indikatornya adalah

pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan

sasaran pembangunan.

17


BAB III

Tabel 3.13 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator Sasaran Kinerja Anggaran

Target Realisasi % Target Realisasi %

Persentase Hasil

Audit APIP yang

terselesaiakan

50 54.5 109 1.360.404.100 954.881.220 70,19

Persentase

Penurunan

Pelanggaran

Terhadap Standar

atas Pelaksanaan

Tugas SKPD

sesuai Aspek

Pembinaan dan

Pengawasan

50 51.89 103.78 4.800.250.100 4.294.454.337 89,46

Jumlah 6.160.654.200 5.249.335.557 79,83

Analisa Efisiensi

No Sasaran Indikator Capaian

Kinerja (%)

Penyerapan

Anggaran

(%)

Tingkat

Efisiensi (%)

1

Terwujudnya

Pemerintahan

yang Bersih dan

Bebas KKN

Persentase Hasil Audit

APIP yang terselesaiakan 109 70,19 29,81

2

Persentase Penurunan

Pelanggaran Terhadap Standar atas Pelaksanaan



103.78 89,46 10,54

3.6 Realisasi Anggaran Kinerja Tahun 2015

Realisasi Anggaran Kinerja Tahun 2015 Inspektorat Provinsi Lampung terdiri

dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung sebagai berikut:

Tabel 3.14 Realisasi Anggaran Kinerja Tahun 2015

No Program Anggaran Realisasi

1 Belanja Tidak Langsung 14.722.000.000 11.844.637.987

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.250.076.500 1.125.224.556

3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

548.008.800 468.350.266

4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 62.500.000 62.500.000

5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

259.450.000 245.017.990

6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

63.000.000 48.040.500

7 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal

dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

6.160.654.200 5.249.335.557

8 Program Peningkatan Profesional Tenaga

Pemeriksa

91.930.500 69.321.100

Jumlah 23.157.620.000 19.112.427.956


BAB IV

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pengukuran kinerja Inspektorat Provinsi

Lampung secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja program/kegiatan yang berada di lingkungan Inspektorat

Provinsi Lampung telah sesuai rencana yang ditetapkan, namun masih perlu

dioptimalkan di tahun mendatang.

2. Kinerja Bidang Pengawasan perlu terus di upayakan untuk mencapai hasil yang

optimal.

3. Pada Tahun 2015 masih terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan yang belum

dapat diselesaikan, mengingat keterlambatan obyek pemeriksaan untuk

menindaklanjuti temuan yang ada.

B. Saran

1. Perlu diupayakan peningkatan pelaksanaan program/kegiatan secara bertahap,

terarah dan berkelanjutan.

2. Perlu diupayakan kerjasama dan koordinasi serta pemberdayaan Sumber Daya

yang ada secara optimal untuk mewujudkan kinerja pengawasan yang memadai

3. Perlu diupayakan kerja sama dan koordinasi dengan obyek pemeriksaan dalam

menindaklanjuti hasil temuan atas rekomendasi, sehingga temuan dapat

diselesaikan dan tuntas serta temuan sejenis tidak terulang lagi di masa yang

akan datang.

4. Perlu diupayakan peningkatan kompetensi personil pengawas melalui diklat

yang berkesinambungan.


BAB IV

Demikian laporan Kinerja Inspektorat Provinsi Lampung ini diharapkan dapat

memberikan gambaran tentang kinerja Inspektorat Provinsi Lampung dan kiranya

dapat menjadi referensi untuk peningkatan kinerja tahun berikutnya.

Bandar Lampung, 2016

INSPEKTUR

SUDARNO EDDI, SH, MH.

Pembina Utama Madya

NIP. 19560911 197906 1 001


IKHTISAR

Laporan Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Provinsi Lampung

Tahun 2015 memuat akuntabilitas kinerja berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat

Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 yang didukung melalui Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015 Sebesar Rp. 8.435.620.000 mencakup beberapa

kegiatan inti yaitu :

1. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

2. Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah

3. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

4. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

5. Koordinasi pengawasan komprehensif

6. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

7. Evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah

Sebagaimana penjabaran atau penerapan dari misi Inspektorat Provinsi Lampung,

ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam periode 2015-2019 sebagai

berikut :

Tujuan utama Inspektorat Provinsi Lampung yang hendak dicapai dalam periode 2015

– 2019 adalah Mengembangkan pemerintahan yang baik dan antisipatif.

Sasaran adalah hasil yg akan dicapai secara nyata oleh organisasi secara lebih spesifik,

terukur, dalam kurun waktu yg lebih pendek. Sesuai dengan tujuan organisasi maka

sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan adalah

Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

Issue Strategis yang muncul dan dihadapi Inspektorat Provinsi Lampung adalah :

a. Inspektorat Provinsi merupakan perangkat daerah yang harus memiliki integritas

dan komitmen pimpinan. Apabila pimpinan tidak memilki komitmen terhadap

pelaksanaan pengwasan maka Inspektorat tidak akan mendapat dukungan secara

politis dan moral sehingga kurang integritasnya dan pelaksanaan pengawasan tidak

akan mencapai hasil optimal;

b. Pembinaan profesi atau Diklat fungsional pengawasan bagi Aparatur Pengawasan

Fungsional Pemerintah (APFP) belum merata dan keterbatasan dalam hal biaya

penyelenggaraan pendidikan dan latihan pengawasan fungsional tersebut;

c. Profesionalisme Sumber Daya Manusia kurang optimal , mengingat terbatasnya

anggaran , sehingga aparatur yang dapat mengikuti pendidikan teknis terbatas;

d. Tebatasnya sarana dan prasarana mobilitas yang mengakibatkan pencapaian target

fungsional belum optimal, terutama untuk melakukan pengawasan yang obyeknya

berada dalam lingkup lintas Kabupaten/Kota;


IKHTISAR

e. Masih seringnya terdapat overlap antara sesama APFP baik mengenai obyek

pemeriksaan maupun jadwal pemeriksaan;

f. Belum seluruhnya obyek pemeriksaan menyadari bahwa tujuan pemeriksaan adalah

pembinaan sebagai upaya membantu pencapaian target fungsional dan sasaran

yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan kegiatan pada obyek pemeriksaan agar

dapat lebih terarah dan pertanggungjawabannya standar audit;

g. Masih terdapat persepsi negatif terhadap kinerja Inspektorat Provinsi diantaranya

adalah belum maksimalnya kinerja yang standar audit, karena kertabatasan

Sumber Daya Manusia;

Hasil pengukuran kinerja selama tahun 2015 Inspektorat Provinsi Lampung dalam

pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan telah disesuaikan dengan sasaran dan

tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Provinsi Lampung dan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya serta Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :


b. Capaian Persentase Penurunan Pelanggaran Terhadap Standar atas Pelaksanaan

Tugas SKPD sesuai Aspek Pembinaan dan Pengawasan

Dari 2 indikator kinerja sasaran yang merupakan indikator kinerja utama Inspektorat

Provinsi Lampung Tahun 2015 menunjukkan capaian lebih dari 91, sehingga

menunjukkan capaian sangat tinggi.

Struktur Organisasi

Rencana Strategis (Renstra)

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penetapan Kinerja (PK)

Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Rekapitulasi Tindak Lanjut

Rekap Temuan Kerugian dan Kewajiban Setor

Documents

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016 - …lampungprov.go.id/download/file/LAPORAN_KINERJA_INSPEKTORAT_FULL1.pdf · (SKPD) Pemerintah Provinsi Lampung, pemeriksaan akhir masa jabatan