Upload
others
View
5
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU
NOMOR: Kpts. 39 /DINSOS/V/2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA
KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI RIAU TAHUN 2020
KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU,
Menimbang : a. bahwa penyebaran Covid-19 dengan jumlah kasus yang
meningkat dan meluas di Provinsi Riau berimplikasi
terhadap penurunan aktivitas ekonomi masyarakat;
b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta
Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan
Penanganan Covid-19;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (4)
Peraturan Gubernur Riau Nomor 62 Tahun 2018
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Belanja
Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Riau dinyatakan bahwa petunjuk
pelaksanaan atau petunjuk teknis bantuan keuangan
bersifat khusus diatur lebih lanjut melalui keputusan
Kepala Perangkat Daerah Provinsi;
d. bahwa berdasarkan surat keputusan Gubernur Riau
Nomor: Kpts. 705/IV/2020 Tahun 2020 tentang
Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam
Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi
Riau Tahun 2020;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada poin a, b, c dan d di atas, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi
Riau Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan
Khusus Kepada Kabupaten/Kota Dalam Rangka
Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Daerah
Provinsi Riau Tahun 2020
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS SOSIAL Jalan Jend. Sudirman No. 239 – Pekanbaru, Kode Pos 28116
Telepon (0761) 21593, Faks (0761) 21593 E-mail : [email protected] Website : www.dinsos.riau.go.id
2
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukkan Daerah-daerah Swatantra
Tk.I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai
Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2020
tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan
Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
1
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA
KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2020
I. LATAR BELAKANG
Pada tahun 2020, dunia mengalami bencana pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19). Penyebaran Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) membawa resiko kesehatan masyarakat dan bahkan telah
merenggut korban jiwa bagi yang terinfeksi hampir di seluruh dunia
termasuk Indonesia.
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) juga ternyata
telah mengganggu aktivitas ekonomi dan membawa implikasi besar bagi
perekonomian sebagian besar negara-negara di seluruh dunia,
termasuk Indonesia yang berimbas pada aktivitas ekonomi di daerah
Provinsi di Indonesia .
Perkembangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
juga berpotensi mengganggu aktivitas perekonomian Indonesia. Salah
satu implikasinya adalah penurunan aktivitas ekonomi dan kesehatan
penduduk sehingga berimplikasi pada penurunan pertumbuhan
ekonomi Indonesia dan penurunan kesehatan bagi rakyat Indonesia.
Penurunan aktivitas ekonomi dan kesehatan masayarakat akibat
dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ini diprediksi
akan menganggu pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk Provinsi
Riau.
Untuk melakukan penyelamatan atas kondisi penurunan
pertumbuhan ekonomi Indonesia dan penurunan kesehatan masyarakat
serta dalam pemenuhan hak dasar masyarakat, maka Gubernur Riau
mengambil kebijakan untuk memberikan jaring pengaman sosial dalam
rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Kebijakan ini
tertuang dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 29 Tahun 2020
Tanggal 15 Mei 2020 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI RIAU
NOMOR : Kpts. 39 /DINSOS/V/2020
TANGGAL : 15 MEI 2020
2
Kabupaten/Kota Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) Yang Bersumber dari APBD Provinsi Riau Tahun 2020.
Kebijakan Gubernur Riau ini merupakan kebijakan penyaluran bantuan
keuangan khusus kepada Kabupaten/Kota dalam rangka penanganan
dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) bagi Sosial BSP Murni,
dan Masyarakat Terdampak Non DTKS yang ditetapkan oleh Kepala
Daerah masing-masing Kabupaten/ Kota.
Untuk operasional pelaksanaan bantuan keuangan khusus ini maka
disusun petunjuk teknis dalam penyaluran bantuan keuangan khusus
kepada Kabupaten/Kota dalam rangka penanganan dampak Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) yang bersumber dari APBD Provinsi Riau
Tahun 2020.
II. MAKSUD DAN TUJUAN
Petunjuk Teknis bertujuan untuk menjadi acuan serta
memberikan informasi dan pemahaman tentang mekanisme
pelaksanaan pemberian bantuan keuangan khusus kepada
Kabupaten/Kota dalam rangka penanganan dampak Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) yang bersumber dari APBD Provinsi Riau Tahun
2020.
Manfaat Petunjuk Teknis bantuan keuangan khusus kepada
Kabupaten/Kota dalam rangka penanganan dampak Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) yang bersumber dari APBD Provinsi Riau Tahun
2020 adalah memberikan arahan yang jelas terhadap pelaksanaan
bantuan keuangan khusus agar dapat dilaksanakan secara efektif,
efisien, transparan, dan akuntabilitas
III. PERENCANAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
Perencanaan Bantuan Keuangan bersifat khusus ini meliputi:
1. Pendataan Penerima Manfaat BSP Murni; dan
2. Pendataan Penerima Manfaat Non DTKS terdampak Covid -19.
Perencanaan sebagaimana dimaksud di atas diusulkan oleh
Bupati/Walikota dalam bentuk Surat Permohonan Bantuan yang
dilengkapi dengan Proposal Pengajuan Bantuan kepada Gubernur.
Usulan Kabupaten/Kota dilakukan verifikasi bersama oleh Tim
verifikasi Dinas Sosial dibantu oleh BPKP Perwakilan Provinsi. Verifikasi
dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Penerima Manfaat BSP Murni tidak menerima bantuan PKH;
3
2. Jika data usulan BSP Murni beririsan dengan data usulan Non
DTKS, maka data yang dihapus adalah data pada Non DTKS saja;
3. Jika terdapat Nama, NIK, dan Alamat persis atau terindikasi
sama dari data yang diusulkan baik pada BSP Murni maupun
Non DTKS, maka disisakan 1 (satu) data saja pada masing-masing
data usulan;
4. Jika data Non DTKS yang diusulkan tidak mencantumkan Nama,
maka data tersebut dihapus;
5. Jika data Non DTKS yang diusulkan tidak memiliki NIK, karakter
NIK salah, atau memiliki NIK yang sama, maka Kabupaten/Kota
berkewajiban memperbaiki data tersebut pada saat penyaluran
bantuan sehingga pada tahap pelaporan, data tersebut telah
dilengkapi.
6. Hasil verifikasi disampaikan oleh Dinas Sosial kepada Dinas
Sosial Kabupaten/Kota untuk kemudian dijadikan acuan
penyaluran bantuan. Jika terdapat catatan pada data hasil
verifikasi, maka Dinas Sosial Kabupaten/Kota diwajibkan
memperbaiki data dimaksud.
IV. PENGANGGARAN
1. Belanja Bantuan Keuangan bersifat Khusus dianggarkan dalam
APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020;
2. Belanja Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud
dituangkan dalam DPPA-PPKD;
3. Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan perubahan penjabaran
APBD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD Berdasarkan
Keputusan Gubernur tentang penetapan alokasi Bantuan Keuangan
bersifat khusus;
4. Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud ayat (1)
dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD
Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam Laporan Realisasi
Anggaran bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak melakukan
perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
V. PENYALURAN BANTUAN
1. Penyaluran Bantuan Keuangan bersifat Khusus dilaksanakan secara
sekaligus atau bertahap dengan cara pemindahbukuan dari
Rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke Rekening Kas Daerah
Kabupaten/Kota;
2. Penyaluran yang dilaksanakan berdasarkan permintaan dari
Pemerintah Kabupaten/Kota dengan mengajukan permohonan
bantuan;
3. Badan/Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota
menyampaikan permohonan Penyaluran bantuan keuangan bersifat
khusus yang ditandatangani Bupati/Walikota berdasarkan
rekomendasi Dinas Sosial, dan bertanggung jawab terhadap
4
kelengkapan administrasi penyaluran dana bantuan keuangan
bersifat khusus ke Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Kelengkapan administrasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) sebagai berikut:
a. Surat Permohonan Pengajuan penyaluran belanja bantuan
keuangan bersifat khusus ditandatangani Bupati/Walikota
dengan jumlah alokasi sesuai dengan lampiran keputusan
Gubernur tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Khusus;
b. Rekomendasi penyaluran bantuan keuangan bersifat khusus dari
Dinas Sosial;
c. Proposal Pengajuan Bantuan dengan menampilkan jumlah
penerima manfaat dan jumlah uang yang diajukan sesuai dengan
penetapan alokasi bantuan;
d. Surat Pernyataan Kesediaan melaksanakan kegiatan yang didanai
dari Bantuan Keuangan bersifat Khusus ditandatangani oleh
Bupati/Walikota;
e. Surat Pernyataan Penggunaan Dana ditandatangani oleh
Bupati/Walikota;
f. Salinan Rekening Koran Kas Umum Daerah masing-masing
Kabupaten/Kota penerima Bantuan Keuangan Khusus;
g. Salinan Keputusan Bupati/Walikota tentang Penunjukan Pejabat
Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah
masing-masing Kabupaten/Kota penerima Bantuan Keuangan
bersifat Khusus;
h. Kuitansi ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan bermaterai
Rp.6.000;
i. Keputusan Bupati/Walikota terkait Penerima Bantuan Dampak
Sosial COVID-19;
j. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani
oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan Diketahui oleh
Bupati/Walikota;
k. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan/atau Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), dan Peraturan
Bupati/Walikota tentang Perubahan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Penyaluran tahap berikutnya dilakukan setelah Pemerintah
Kabupaten/Kota menyampaikan laporan realisasi dan bukti penerimaan bantuan sosial tunai yang telah ditandatangani oleh
masing-masing penerima dan disahkan oleh kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota;
6. Apabila terdapat dana yang belum disalurkan pada tahap
sebelumnya, diperhitungkan pada penyaluran tahap berikutnya;
7. Dalam hal terdapat dana yang sudah disalurkan tidak digunakan
sampai dengan batas waktu pelaporan, dana tersebut harus dikembalikan dan disetor ke Kas Bendahara Umum Daerah Provinsi
selambat-lambatnya1 (satu) minggu setelah laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan disampaikan pada Pemerintah Daerah;
5
8. Dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat penerima,
pemerintah Kabupaten/ Kota dapat menganggarkan biaya operasional yang bersumber dari anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten/ Kota masing-masing;
9. Penyalu ran bantuan ke masyarakat dilakukan secara efektif dan
efisien dan disesuaikan dengan kebijakan daerah Kabupaten/Kota masing-masing;
10. Penyaluran bantuan ke masyarakat sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota.
VI. PENGGUNAAN
Bantuan Keuangan Khusus ini ( Bantuan Sosial Tunai ) digunakan
untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat Penerima Manfaat.
VII. PELAPORAN
1. Bupati/walikota wajib menyusun laporan akhir pertanggungjawaban
penyaluran yang disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas
Sosial;
2. Format laporan pertanggungjawaban dibuat sesuai ketentuan atau
peraturan yang berlaku di Kabupaten/Kota masing-masing;
3. Laporan pertanggungjawaban paling lambat disampaikan satu (1)
bulan setelah penyaluran dari Provinsi ke Kabupaten/Kota.
VIII. MONITORING DAN EVALUASI
Pelaksanaan monitoring Bantuan Keuangan Khusus agar
memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Monitoring dilakukan sesuai dengan kebutuhan;
2. Monitoring oleh Pemerintah Provinsi dapat dilaksanakan dengan
mempertimbangkan situasi dan kondisi Kabupaten/Kota;
3. Monitoring oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan
berdasarkan ketentuan daerah yang berlaku dengan
memperhatikan situasi dan kondisi masing-masing daerah;
4. Hasil monitoring dilaporkan kepada Gubernur; dan
5. Hasil monitoring digunakan sebagai bahan untuk melakukan
evaluasi.
Evaluasi penyaluran Bantuan Keuangan Khusus dilaksanakan
oleh APIP Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang meliputi :
1. Pencapaian target realisasi bantuan keuangan khusus kepada
penerima manfaat Bantuan Sosial Pangan (BSP) murni dan Non
DTKS;