1

Pemerintah resmikan penamaan Laut Natuna Utara

Jumat, 14 Juli 2017 12:37 WIB | 1.256 Views

Pewarta: Ade Irma Junida

Deputi I Bidang Kedaulatan Maritim Kemenko Kemaritiman Arif Havas Oegroseno (kiri) berbincang dengan

Kepala Dinas Hidros TNI AL Laksamana Pertama Daryanto (kanan) pada pembukaan Survei dan Pemetaan

Selat Sunda di Merak, Banten, Rabu (3/8/2016). (ANTARA/Asep Fathulrahman)

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia meresmikan penamaan wilayah

perairan di bagian utara Natuna sebagai Laut Natuna Utara, menggantikan sebutan Laut

China Selatan yang sebelumnya digunakan.

"Di utara Natuna, kita berikan nama baru sesuai praktik yang sudah ada, yaitu Laut

Natuna Utara," kata Deputi I Bidang Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator

Bidang Kemaritiman Arif Havas Oegroseno dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat.

Havas menjelaskan nama wilayah perairan itu disesuaikan agar sejalan dengan sejumlah

kegiatan pengelolaan migas yang dilakukan di wilayah tersebut.

Selama ini, sejumlah kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas telah menggunakan nama

Natuna Utara, Natuna Selatan atau North East Natuna dalam nama proyeknya.

"Jadi supaya ada satu kejelasan atau kesamaan antara landas kontinen dengan kolom air

di atasnya, jadi tim nasional sepakat agar kolom air itu disebutkan sebagai Laut Natuna

Utara," ungkapnya.

Menurut peta lama Indonesia edisi 1953, keterangan Laut China Selatan digunakan untuk

2

wilayah perairan yang hampir mendekati wilayah Laut Jawa.

"Jadi ujung laut Jawa yang berbatasan dengan Selat Karimata itu pada 1953 masih dalam

klasifikasi Laut China Selatan," kata Havas.

Karena peta 1953 itu merupakan dokumen lama, pemerintah melakukan pemutakhiran

dengan memasukkan dan memberikan nama baru di sejumlah wilayah Nusantara.

Penggunaan nama Laut Natuna, Havas menjelaskan, ditetapkan pada 2002 meski

eksplorasi migas di sana telah menggunakan nama Natuna Utara sejak tahun 1970an.

Ia menjelaskan bahwa Indonesia memiliki kewenangan untuk memberikan nama wilayah di

teritorial Tanah Air.

Pencatatan nama resmi secara internasional dapat dilakukan melalui forum khusus

pencatatan nama laut yaitu International Hydrographic Organization(IHO).

"Memang kita perlu update terus penamaan laut ini. Untuk PBB nanti kita

berikan update juga batas yang sudah disepakati. Ini supaya masyarakat internasional

mengetahui kalau lewat dia paham itu wilayah mana," katanya.

Sementara nama Laut China Selatan, Havas mengatakan, penamaannya dikembalikan

sesuai dengan nama di peta dunia.

"Dulu kan ada Keppres mengenai penggantian nama China jadi Tiongkok, kami tidak

mengganti tapi mengembalikan sesuai nama internasional. Karena itu ditujukan untuk

negara dan nama keturunan orang, jadi tidak terlalu relevan dengan nama laut," tutupnya.

Pemerintah menetapkan pembaruan peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

setelah serangkaian pembahasan sejak Oktober 2016.

Penetapan dilakukan oleh 21 perwakilan kementerian/lembaga, termasuk Kementerian

Koordinator Bidang Kemaritiman, Kemeterian Koordinator Bidang Perekonomian,

Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Dalam

Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Hukum dan

HAM.

Selanjutnya ada Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,

3

Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian

Kelautan dan Perikanan, TNI, Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL, Polri, Bakamla,

Badan Informasi Geospasial, LIPI, BPPT dan BMKG.

Pada peta NKRI 2017, ada beberapa perubahan dan penyempurnaan berdasarkan

perkembangan hukum internasional dan penetapan batas maritim dengan negara

tetangga.

Editor: Maryati