Pemilihan Hukum Domestik Suatu Negara sebagai Pedoman untuk menafsirkan Ketentuan Arm’s Length terkait Transfer Pricing

Apabila kita membaca literatur tentang Arm’s Length Transaction yang membahas mengenai Transfer Pricing, kita akan menemukan bahwa aturan universal tentang transfer pricing yang terdapat dalam literatur tersebut sebagian besar bersumber dari ketentuan dan pasal yang disusun oleh negara-negara yang tergabung ke dalam salah satu organisasi ekonomi besar dunia yakni Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Organisasi ini sebenarnya sudah sejak lama menyusun kumpulan aturan yang bersifat universal yang kemudian lebih dikenal dengan nama OECD Guidelines. Salah satu aturan yang terkandung dalam OECD Guidelines yang mengatur aspek perpajakan atas transfer pricing tercermin ke dalam beberapa konvensi (perjanjian) yang diantaranya adalah OECD Model Tax Conventions (OECD MTC) dan Double Tax Convention (DTC). Para ahli berpendapat bahwa agar OECD MTC dan DTC ini bisa diterapkan sebagai ketentuan universal bagi negara-negara di dunia, maka diperlukanlah penafsiran-penafsiran yang bisa dilakukan melalui kajian terhadap hukum domestik dari suatu negara tentang bagaimana ketentuan Arm’s Length di negara tersebut dijalankan dalam menangani perkara transfer pricing. Ruang lingkup kajian atas sumber hukum domestik tentunya akan sangat rumit jika setiap negara yang terlibat dijadikan kajian sumber hukum domestiknya. Oleh karena itu, pada umumnya, dalam literatur tertentu hanya dipilih beberapa negara saja sebagai bahan kajian. Contohnya adalah literatur terkenal karya Andreas Bullen (2011) yang membahas tentang Arm’s Length Transaction Structures dalam menangani Transfer Pricing1. Dalam literatur tersebut hanya ada tiga negara yang hukum domestiknya dikaji dan diteliti, yakni Amerika Serikat, Norwegia, dan Kanada. Pasti dalam benak kita bertanya-tanya, kenapa peneliti memilih tiga negara tersebut dan apa yang mendasarinya. Untuk itu, mari kita simak penjelasan berikut ini.

Negara pertama yang dipilih adalah Amerika Serikat. Hukum domestik Amerika Serikat terkait transfer pricing memiliki pengaruh yang besar terhadap aturan-aturan transfer pricing yang ada dalam OECD Guidelines sejak disusunnya draft OECD 1979 Transfer Pricing Report yang dimulai pada tahun 1970-an. Banyak ketentuan OECD dalam bidang transfer pricing yang baik secara langsung dipengaruhi oleh hukum domestik maupun hasil kompromi antara Amerika Serikat dan Negara-negara anggota OECD lainnya. Dalam menafsirkan OECD Guidelines, Ketentuan Arm’s Length Amerika Serikat mengatur secara luas dalam Sec. 482 Internal Revenue Code (IRC), yang susunan katanya memiliki sedikit kemiripan dengan susunan kata Pasal 9 (1) OECD MTC.

Negara kedua yang dipilih adalah Kanada. Kanada dipilih karena telah mengadopsi ketentuan khusus mirip dengan kodifikasi dari ketentuan yang diatur dalam OECD Guidelines Para. 1.65. Ketentuan Arm’s Length Kanada diamandemen pada tahun 1997 dengan tujuan harmonisasi dengan prinsip Arm’s Length versi OECD yang ditafsirkan oleh OECD Guidelines. Sejalan dengan hal tersebut, susunan katanya juga memiliki banyak kemiripan dengan susunan kata Pasal 9 (1) OECD MTC.

Negara ketiga yang dipilih adalah Norwegia. Norwegia dipilih karena perkara transfer pricing yang diangkat dalam literatur ini telah dibahas di sejumlah pengadilan dan kasus

1 Lihat referensi karya Andreas Bullen (2011) yang berjudul Arm’s Length Transaction Structures: Recognizing and Restructuring Controlled Transactions in Transfer Pricing

administrasi di Norwegia.Terkait masalah penafsiran OECD Guidelines, ketentuan Arm’s Length Norwegia, yang diatur dalam ayat 13-1 Undang-Undang Pajak Norwegia (Norwegian Tax Act), memberikan pernyataan yang lebih akurat atas prinsip-prinsip Arm’s Length, meskipun menurut informasi, susunan kata dalam undang-undang Norwegia itu berbeda secara signifikan dengan susunan kata dalam Pasal 9 (1) OECD MTC.

Dari pembahasan di atas, kita bisa mengetahui alasan yang mendasari mengapa ketiga negara anggota OECD yang pilih yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Norwegia dijadikan sampel kajian dalam menafsirkan ketentuan universal Transfer Pricing. Alasan yang pertama adalah karena hukum domestik dalam ketiga negara tersebut sudah sejak lama menangani kasus transfer pricing. Alasan yang kedua adalah karena hukum ketiga negara tersebut sangat sejalan dengan peraturan-peraturan yang termuat dalam OECD Guidelines. Dengan demikian, hukum domestik ketiga negara tersebut tentunya layak untuk dijadikan kajian dalam menafsirkan ketentuan Arm’s Length yang terdapat dalam OECD Guidelines yang terkait dengan Transfer Pricing.

Referensi

Bullen, Andreas. 2011. Arm’s Length Transaction Structures: Recognizing and Restructuring Controlled Transactions in Transfer Pricing. Amsterdam: IBFD