Upload
lecong
View
231
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PEMKO DUMAI
I LPPD 2012
i
ata Pengantar
uji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan
nikmatNya sehingga diberikan kekuatan serta kemampuan untuk melaksanakan tugas dan
tanggungjawab yang diamanahkan berupa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dengan
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah
memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi,
pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
esuai dengan amanah Undang-Undang Otonomi Daerah tersebut dan sejalan
dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu
menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata
pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah berkewajiban melaporkan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah setiap tahunnya dalam bentuk LPPD. Dalam
memenuhi amanah tersebut Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota
Dumai Tahun 2012 disusun dan disampaikan kepada Pemerintah, sebagai salah satu bentuk
pertanggungjawaban terhadap apa yang sudah dilaksanakan sesuai dengan tugas, tanggung
jawab dan kewenangan yang dimiliki.
entunya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak terlepas dari adanya
kendala, hambatan maupun tantangan, namun demikian dengan semangat dan tekad yang
bulat serta dengan mengerahkan segenap kemampuan yang dimiliki dan adanya dukungan
dari seluruh komponen masyarakat maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat
dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan. Dan menjadi harapan bagi kita semua bahwa
kuantitas dan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada tahun yang akan datang
dapat semakin baik dan meningkat setiap tahunnya. Amien.
Dumai, Maret 2013
WALIKOTA DUMAI
H. KHAIRUL ANWAR
P
S
T
K
PEMKO DUMAI
ILPPD 2012 ii
AFTAR ISI
Hal
KATA PENGANTARDAFTAR ISIDAFTAR TABELDAFTAR LAMPIRAN
iiiviiviii
BAB I PENDAHULUAN 1A.B.
Dasar HukumGambaran Umum Daerah1. Kondisi Geografis2. Gambaran Umum Demografis3. Kondisi Ekonomi
a. Pertumbuhan Ekonomi / PDRB (3 Tahun terakhir)b. Potensi Unggulan Daerah
1222335
BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) 7A.B.
C.
Visi Dan Misi Pembangunan Kota DumaiStrategi Dan Arah Kebijakan Daerah1. Strategi Pembangunan Daerah2. Arah Kebijakan DaerahPrioritas Daerah
712121420
BAB III URUSAN DESENTRALISASI 25A.
B.
Ringkasan Urusan Desentralisasi1. Anggaran Belanja, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Wajib2. Anggaran Belanja, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Pilihan3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana.Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan1. Bidang Pendidikan
1.1 Program dan Kegiatan2. Bidang Kesehatan
2.1 Program dan KegiatanRumah Sakit Umum Daerah
3. Bidang Lingkungan Hidup3.1 Program dan Kegiatan
Dinas Pertanian, Perkebunan dan KehutananDinas Tatakota, Kebersihan dan Pertamanan
4. Bidang Pekerjaan Umum4.1 Program dan Kegiatan
5. Bidang Penataan Ruang5.1 Program dan Kegiatan
Dinas Tatakota, Kebersihan dan Pertamanan6. Bidang Perencanaan Pembangunan
3.1 Program dan Kegiatan7. Bidang Perumahan
7.1 Program dan KegiatanDinas Tatakota, Kebersihan dan Pertamanan
8. Bidang Kepemudaan dan Olah raga8.1 Program dan Kegiatan
9. Bidang Penanaman Modal9.1 Program dan Kegiatan
10.Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah10.1 Program dan Kegiatan
252731323334343737394040404141414242424343444445454545454646
D
PEMKO DUMAI
ILPPD 2012 iii
11.Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil11.1 Program dan Kegiatan
12.Bidang Ketenaga Kerjaan12.1 Program dan Kegiatan
13.Bidang Ketahanan Pangan13.1 Program dan Kegiatan
14.Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak14.1 Program dan Kegiatan
15.Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera15.1 Program dan Kegiatan
16.Bidang Perhubungan16.1 Program dan Kegiatan
17.Bidang Komunikasi dan Informatika17.1 Program dan Kegiatan
18.Bidang Pertanahan18.1 Program dan Kegiatan
19.Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri19.1 Program dan Kegiatan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah20.Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian20.1 Pemerintahan Umum
20.1.1 Sekretariat Daerah20.1.1.1 Program dan Kegiatan
20.1.2 Sekretariat DPRD20.1.2.1 Program dan Kegiatan
20.1.3 Inspektorat20.1.3.1 Program dan Kegiatan
20.1.4 Badan Pelayanan Terpadu & Penanaman Modal20.1.4.1 Program dan Kegiatan
20.1.5 Satuan Polisi Pamong Praja20.1.5.1 Program dan Kegiatan
20.1.6 Kecamatan Dumai Kota20.1.6.1 Program dan Kegiatan
20.1.7 Kecamatan Dumai Selatan20.1.7.1 Program dan Kegiatan
20.1.8 Kecamatan Bukit Kapur20.1.8.1 Program dan Kegiatan
20.1.9 Kecamatan Dumai Barat20.1.8.1 Program dan Kegiatan
20.1.10 Kecamatan Dumai Timur20.1.8.1 Program dan Kegiatan
20.1.11 Kecamatan Medang Kampai20.1.8.1 Program dan Kegiatan
20.2 Dinas Pendapatan20.2.1 Program dan Kegiatan
20.3 Hukum20.3.1 Program dan Kegiatan
20.4 Kepegawaian20.4.1 Program dan Kegiatan
21.Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa21.1 Program dan Kegiatan
22.Bidang Sosial22.1 Program dan Kegiatan
4646474748484848494949495050505051515152
525252606061616262636363636565666667676969707072727373737374747575
PEMKO DUMAI
ILPPD 2012 iv
23.Bidang Kebudayaan23.1 Program dan Kegiatan
24.Bidang Kearsipan24.1 Program dan Kegiatan
25.Bidang Perpustakaan25.1 Program dan Kegiatan
Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan1. Bidang Kelautan dan Perikanan ;
1.1 Program dan Kegiatan2. Bidang Pertanian ;
2.1 Program dan Kegiatan3. Bidang Kehutanan ;
3.1 Program dan Kegiatan4. Bidang Energy dan SDM
4.1 Program dan Kegiatan5. Bidang Pariwisata ;
5.1 Program dan Kegiatan6. Bidang Industri ;
6.1 Program dan Kegiatan7. Bidang Perdagangan
7.1 Program dan KegiatanKantor Pelayanan Pasar
8. Bidang Ketransmigrasian.8.1 Program dan Kegiatan
767677777777777878797980808080818181818181828282
D Indicator Kinerja Kunci1. Tataran Pengambil Kebijakan
1.1 Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah1.2 Keselarasan dan Efektivitas Hubungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah
serta Antar Pemerintah Daerah dalam Rangka Pengembangan OtonomiDaerah
1.3 Keselarasan Antara Kebijakan Pemerintah Daerah dengan KebijakanPemerintah
1.4 Efektivitas Hubungan Antar Pemerintah Daerah dan DPRD1.5 Efektifitas Proses Pengambilan Keputusan oleh DPRD beserta Tindak
Lanjut Pelaksanaan Keputusan1.6 Efektivitas Proses Pengambilan Keputusan Oleh Kepala Daerah beserta
Tindak Lanjut Pelaksanaan Keputusan1.7 Ketaatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada
Peraturan Perundang-undangan1.8 Intensitas dan Efektivitas Proses Konsultasi Publik antar Pemerintah
Daerah1.9 Transparansi dalam Pemanfaatan Alokasi, Pencairan dan Penyerapan
DAU, DAK dan Bagi Hasil1.10 Intensitas, Efektivitas dan Transparansi Pemungutan Sumber-sumber
Pendapatan Asli Daerah dan Pinjaman / Obligasi Daerah1.11 Efektivitas Perencanaan, Penyusunan Pelaksanaan Tata Usaha
Pertangungjawaban dan Pengawasan APBD1.12 Pengelolaan Potensi Daerah1.13 Terobosan / Inovasi Baru dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
2. Tataran Pelaksana Kebijakan2.1 Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan2.2 Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan2.3 Penataan Kelembagaan2.4 Pengelolaan Kepegawaian Daerah
83838383
84
8585
85
85
85
86
86
86
86878787878787
PEMKO DUMAI
ILPPD 2012 v
2.5 Perencanaan Pembangunan Daerah2.6 Pengelolaan Keuangan Daerah2.7 Pengelolaan Barang Milik Daerah2.8 Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat
3. Tataran Pelaksana Urusan Wajib dan Pilihan3.1 Pendidikan3.2 Kesehatan3.3 Lingkungan Hidup3.4 Pekerjaan Umum3.5 Penataan Ruang3.6 Perencanaan Pembangunan3.7 Perumahan3.8 Kepemudaan dan Olahraga3.9 Penanaman Modal3.10 Koperasi dan UKM3.11 Kependudukan dan Catatan Sipil3.12 Ketenagakerjaan3.13 Ketahanan Pangan3.14 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak3.15 KB dan KS3.16 Perhubungan3.17 Komunikasi dan Informatika3.18 Pertanahan3.19 Kesbagpol3.20 Otonomi Daerah3.21 Pemberdayaan Masyarakat3.22 Sosial3.23 Kebudayaan3.24 Statistik3.25 Kerasipan3.26 Perpustakaan
Urusan Pilihan ;3.1 Kelautan dan Perikanan3.2 Pertanian3.3 Kehutanan3.4 Energy dan SDM3.5 Pariwisata3.6 Industri3.7 Perdagangan3.8 Ketransmigrasian
88888889898990909191919291929292929293929393939393939394949494949494959595959595
BAB IV TUGAS PEMBANTUAN 97A Tugas Pembantuan Yang Diterima
1. Dasar Hukum2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan3. Program dan Kegiatan
96969797
B Tugas Pembantuan Yang Diberikan 99
BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAH 100A Kerjasama Antar Daerah
Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan100
B Kerjasama Daerah dengan Pihak KetigaMitra yang diajak kerjasamaDasar HukumBidang Kerjasama
101101102104
PEMKO DUMAI
ILPPD 2012 vi
Nama KegiatanJangka Waktu Kerjasama
105109
C Kerjasama dengan Luar NegeriMitra yang diajak kerjasamaDasar HukumBidang KerjasamaNama KegiatanJangka Waktu Kerjasama
111111111111112113
D Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah1. Forum Koordinasi2. Materi Koordinasi3. Instansi Vertikal Yang Terlibat4. Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan6. Hasil dan Manfaat Koordinasi7. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi8. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
114114114115116116117117
E Pembinaan Batas Wilayah1. Sengketa Batas Wilayah Keluraha, Kecamatan Kota2. Solusi yang dilakukan dan tingkat penyelesaian
117118119
F Pencegahan dan Penanggulangan Bencana1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya2. Status Bencana3. Antisipasi Daerah dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Bencana5. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi
121121121121121121
G Pengelolaan Kawasan Khusus 121H Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
1. Gangguan Yang Terjadi (Konflik yang Berbasis SARA, Anarkis, Saparatisme,atau yang lainnya)
2. Penanggulan dan Kendalanya3. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan
122122
122122
BAB VI P E N U T U P 123
PEMKO DUMAI
ILPPD 2012vii
AFTAR TABEL
Hal
Table 1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2012 2
Table 2 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA DUMAI TAMPAMIGAS ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGANUSAHA (000.000.RUPIAH) TAHUN 2009-2011 4
Table 3 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA DUMAI TAMPAMIGAS ATAS DASAR HARGA BERLAKU 2000 MENURUTLAPANGAN USAHA (000.000.RUPIAH) TAHUN 2009-2011
4
Table 4 PDRB PER KAPITA DAN PENDAPATAN REGIONAL PER KAPITA
(RUPIAH),2009-2011
4
Table Anggaran, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Wajib 27
Table Anggaran, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Pilihan 31
Table Satuan Kerja Perangkat Daerah 32
D
PEMKO DUMAI
ILPPD 2012viii
AFTAR LAMPIRAN
Hal
Table 1 INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM EKKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012ASPEK PENILAIAN PADA PENGAMBIL KEBIJAKANUNTUK PENERINTAH KOTA
Table 2 CAPAIAN KINERJA TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN
Table 3 INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM RANGKA EKPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012ASPEK TINGKAT KINERJA PENYELENGGARA URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHANUNTUK PEMERINTAH KOTA
D
PEMKO DUMAI
ILPPD 20121
BAB I
PENDAHULUAN
A. Dasar Hukum
Landasan hukum penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang No. 16 tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah TingkatII Dumai (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3829);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 487);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan PenyelenggaraanPemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan PertanggunjawabanKepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi LaporanPenyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman EvaluasiPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahanantara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atasPemendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 25 tahun 2011 tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai tahun 20112015;
11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2012;
12. Peraturan Walikota Dumai Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2012.
PEMKO DUMAI
ILPPD 20122
B. Gambaran Umum Daerah1. Kondisi Geografis
Kota Dumai dibentuk
berdasarkan Undang-Undang Nomor
16 tahun 1999 tanggal 20 April 1999
tentang Pembentukan Kotamadya
Daerah Tingkat II Dumai..
Secara greogafis, Kota
Dumai berada pada posisi antara
1012337 - 101813 Bujur Timur
dan 12323 - 12423 Lintang
Utara. Kota Dumai memiliki luas
wilayah sebesar 1.727,38 kmdengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Rupat
Sebelas Timur berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis
Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanah Putih dan Kecamatan
Bangko Kabupaten Rokan Hilir
2. Gambaran Umum Demografis
Penduduk Kota Dumai berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kota Dumai per tanggal 31 Desember 2012 berjumlah sebanyak 293.863 jiwa yang
terdiri dari laki-laki sebanyak 152.482 jiwa dan perempuan sebanyak 141.381 jiwa yang
tergabung didalam 76.019 Kepala Keluarga dengan laju pertumbuhan sebesar 5,04
persen, yang tersebar pada 7 (tujuh) kecamatan. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat
dikecamatan Dumai Timur yaitu 1.358,23 jiwa per-km dan terendah di kecamatan
Medang Kampai dengan kepadatan 28,96 jiwa per-km.
Untuk lebih jelasnya jumlah dan penyebaran penduduk di Kota Dumai Tahun
2012 sebagaimana tergambar pada tabel dibawah ini :
Tabel 1Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
Kota Dumai Tahun 2012
NO KECAMATANJUMLAH PENDUDUK(jiwa) JLH
KKKEPADATANPENDUDUK(Km)
LAJUPERTUMBUHANLK PR JML
1 2 3 4 5 6 7 81. Dumai Barat 20.466 19.384 39.850 10.334 885,95 3,54%2. Dumai Timur 33.476 31.067 64.543 16.489 1.358,23 5,51%3. Bukit Kapur 23.210 21.132 44.342 11.737 221.71 7,76%4. Sei Sembilan 17.210 15.489 32.699 8.402 33.52 8,33%5. Medang Kampai 5.607 5.194 10.801 2.846 28,96 0,62%6. Dumai Kota 26.044 24.571 50.615 13.219 3.893,46 2,75%7. Dumai Selatan 26.469 24.544 51.013 12.992 694,05 4,61%J u m l a h 152.482 141.381 293.863 76.019 170,12 5,04%
Sumber : Disdukcapil Kota Dumai
PEMKO DUMAI
ILPPD 20122
B. Gambaran Umum Daerah1. Kondisi Geografis
Kota Dumai dibentuk
berdasarkan Undang-Undang Nomor
16 tahun 1999 tanggal 20 April 1999
tentang Pembentukan Kotamadya
Daerah Tingkat II Dumai..
Secara greogafis, Kota
Dumai berada pada posisi antara
1012337 - 101813 Bujur Timur
dan 12323 - 12423 Lintang
Utara. Kota Dumai memiliki luas
wilayah sebesar 1.727,38 kmdengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Rupat
Sebelas Timur berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis
Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanah Putih dan Kecamatan
Bangko Kabupaten Rokan Hilir
2. Gambaran Umum Demografis
Penduduk Kota Dumai berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kota Dumai per tanggal 31 Desember 2012 berjumlah sebanyak 293.863 jiwa yang
terdiri dari laki-laki sebanyak 152.482 jiwa dan perempuan sebanyak 141.381 jiwa yang
tergabung didalam 76.019 Kepala Keluarga dengan laju pertumbuhan sebesar 5,04
persen, yang tersebar pada 7 (tujuh) kecamatan. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat
dikecamatan Dumai Timur yaitu 1.358,23 jiwa per-km dan terendah di kecamatan
Medang Kampai dengan kepadatan 28,96 jiwa per-km.
Untuk lebih jelasnya jumlah dan penyebaran penduduk di Kota Dumai Tahun
2012 sebagaimana tergambar pada tabel dibawah ini :
Tabel 1Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
Kota Dumai Tahun 2012
NO KECAMATANJUMLAH PENDUDUK(jiwa) JLH
KKKEPADATANPENDUDUK(Km)
LAJUPERTUMBUHANLK PR JML
1 2 3 4 5 6 7 81. Dumai Barat 20.466 19.384 39.850 10.334 885,95 3,54%2. Dumai Timur 33.476 31.067 64.543 16.489 1.358,23 5,51%3. Bukit Kapur 23.210 21.132 44.342 11.737 221.71 7,76%4. Sei Sembilan 17.210 15.489 32.699 8.402 33.52 8,33%5. Medang Kampai 5.607 5.194 10.801 2.846 28,96 0,62%6. Dumai Kota 26.044 24.571 50.615 13.219 3.893,46 2,75%7. Dumai Selatan 26.469 24.544 51.013 12.992 694,05 4,61%J u m l a h 152.482 141.381 293.863 76.019 170,12 5,04%
Sumber : Disdukcapil Kota Dumai
PEMKO DUMAI
ILPPD 20122
B. Gambaran Umum Daerah1. Kondisi Geografis
Kota Dumai dibentuk
berdasarkan Undang-Undang Nomor
16 tahun 1999 tanggal 20 April 1999
tentang Pembentukan Kotamadya
Daerah Tingkat II Dumai..
Secara greogafis, Kota
Dumai berada pada posisi antara
1012337 - 101813 Bujur Timur
dan 12323 - 12423 Lintang
Utara. Kota Dumai memiliki luas
wilayah sebesar 1.727,38 kmdengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Rupat
Sebelas Timur berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis
Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanah Putih dan Kecamatan
Bangko Kabupaten Rokan Hilir
2. Gambaran Umum Demografis
Penduduk Kota Dumai berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kota Dumai per tanggal 31 Desember 2012 berjumlah sebanyak 293.863 jiwa yang
terdiri dari laki-laki sebanyak 152.482 jiwa dan perempuan sebanyak 141.381 jiwa yang
tergabung didalam 76.019 Kepala Keluarga dengan laju pertumbuhan sebesar 5,04
persen, yang tersebar pada 7 (tujuh) kecamatan. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat
dikecamatan Dumai Timur yaitu 1.358,23 jiwa per-km dan terendah di kecamatan
Medang Kampai dengan kepadatan 28,96 jiwa per-km.
Untuk lebih jelasnya jumlah dan penyebaran penduduk di Kota Dumai Tahun
2012 sebagaimana tergambar pada tabel dibawah ini :
Tabel 1Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
Kota Dumai Tahun 2012
NO KECAMATANJUMLAH PENDUDUK(jiwa) JLH
KKKEPADATANPENDUDUK(Km)
LAJUPERTUMBUHANLK PR JML
1 2 3 4 5 6 7 81. Dumai Barat 20.466 19.384 39.850 10.334 885,95 3,54%2. Dumai Timur 33.476 31.067 64.543 16.489 1.358,23 5,51%3. Bukit Kapur 23.210 21.132 44.342 11.737 221.71 7,76%4. Sei Sembilan 17.210 15.489 32.699 8.402 33.52 8,33%5. Medang Kampai 5.607 5.194 10.801 2.846 28,96 0,62%6. Dumai Kota 26.044 24.571 50.615 13.219 3.893,46 2,75%7. Dumai Selatan 26.469 24.544 51.013 12.992 694,05 4,61%J u m l a h 152.482 141.381 293.863 76.019 170,12 5,04%
Sumber : Disdukcapil Kota Dumai
PEMKO DUMAI
ILPPD 20123
3. Kondisi Ekonomi
a) Pertumbuhan Ekonomi / PDRB
Pendapatan Regional
1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Bila kita lihat angka PDRB tahun 2009-2011 atas dasar harga berlaku
menurut lapangan usaha tanpa minyak bumi terjadi kenaikan dari 6.539,87
milyar rupiah tahun 2010 meningkat menjadi 7.903,27 milyar rupiah di tahun
2011. Sedangkan angka-angka PDRB atas dasar harga konstan 2000 menurut
lapangan usaha tercatat 2.086,58 milyar rupiah pada tahun 2010 meningkat
menjadi 2.259,97 milyar rupiah pada tahun 2011 Yang berarti besarnya
pertumbuhan ekonomi Kota Dumai Tahun 2011 sebesar 8,31 persen.
2. Pendapatan Regional Perkapita
Untuk melihat keberhasilan Penbangunan ekonomi suatu daerah tidak
hanya cukup memperhatikan PDRB nya saja akan tetapi perlu juga dilihat
perkembangan PDRB perkapita.
Angka-angka PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku tercatat 30,05
juta rupiah untuk tahun 2011 atau mengalami kenaikan bila dibanding dengan
tahun 2010 tercatat senilai 25,77 juta rupiah, angka untuk harga konstan
menunjukkan 5,59 juta rupiah untuk tahun 2011 atau mengalami kenaikan
dibandingkan tahun 2010 yang berjumlah 8,22 juta rupiah.
Sedangkan pendapatan ragional perkapita tahun 2011 untuk harga
berlaku tercatat 27,81 juta rupiah atau menunjukkan kenaikan jika dibandingkan
tahun 2010
yang berjumlah 23,68 juta rupiah, dan untuk harga konstan 2011 pendapatan
regional perkapita adalah 7,49 juta rupiah atau menunjukkan kenaikan
dibandingkan tahun 2010 yang berjumlah 7,17 juta rupiah.
Berikut ini di tampilkan data tentang PDRB Kota Dumai Atas Dasar Harga Berlaku
menurut Lapangan Usaha,PDRB Kota Dumai Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut
Lapangan usaha,Indeks Berantai PDRB Kota Dumai Atas Dasar Harga Berlaku menurut
lapangan usaha, Indeks Berantai PDRB Kota Dumai atas dasar harga Konstan 2000
menurut lapangan usaha, dan PDRB perkapita dan Pendapatan Regional perkapita Tahun
2009-2011:
PEMKO DUMAI
ILPPD 20124
Tabel 2PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA DUMAI
ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA TANPA MIGAS(000.000.RUPIAH) TAHUN 2009-2011)
NO LAPANGAN USAHAIndustrial Origin 2009 *) 2010 *) 2011 ***)
1 2 6 7
1.
2.3.4.5.6.7.8.
9.
PERTANIAN,PERKEBUNAN,PETERNAKANKEHUTANAN DAN PERIKANAN.PERTAMBANGAN DAN PENGGALIANINDUSTRI DAN PENGOLAHANLISTRIK,GAS & AIR MINUMBANGUNANPERDAGANGAN,HOTEL DAN RESTORANPENGANKUTAN DAN KOMUNIKASIKEUANGAN,PERSEWAAN DAN JASAPERUSAHAANJASA-JASA
344.551,31
24.206,751.287.585,29
38.437,36875.532,59
1.340.519,58681.365,19156.486,47
536.425,58
390.833,80
28.720,971.714.302,67
46.199,38952.523,73
1.749.009,62808.979,57209.109,24
640.189,16
434.367,42
37.441,402.149.127,26
53.724,851.107.799,152.157.948,76
950.482,59261.204,30
751.177,08
PDRB GRDP 5.285.110,12 6.539.868,14 7.903.272,80SUMBER :BADAN PUSAT STATISTIK KOTA DUMAI
Tabel 3PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA DUMAI
TAMPA MIGAS ATAS DASAR HARGA BERLAKU 2000 MENURUT LAPANGAN USAHA(000.000.RUPIAH) TAHUN 2009-2011
NO LAPANGAN USAHAIndustrial Origin 2009 *) 2010 **) 2011 ***)
1 2 5 6
1.
2.3.4.5.6.7.8.9.
PERTANIAN,PERKEBUNAN,PETERNAKAN,KEHUTANANDAN PERIKANAN.PERTAMBANGAN DAN PENGGALIANINDUSTRI DAN PENGOLAHANLISTRIK,GAS & AIR MINUMBANGUNANPERDAGANGAN,HOTEL DAN RESTORANPENGANKUTAN DAN KOMUNIKASIKEUANGAN,PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAANJASA-JASA
141.352,59
11.142,9596.882,7612.891,48
334.354,24556.766,48411.601,9840.499,45
315.624,84
146.403,98
12.132,90104.995,5813.365,77
362.499,67610.088,17447.914,7443.953,97
345.221,14
150.542,58
14.776,40112.882,7814.282,81
390.289,15665.056,56488.746,7347.783,79
375.607,65
PDRB GRDP 1.921.116,77 2.086.575,92 2.259.968,46SUMBER :BADAN PUSAT STATISTIK KOTA DUMA
Tabel 4PDRB PER KAPITA DAN PENDAPATAN REGIONAL PER KAPITA
(RUPIAH),2007 - 2011
NO TAHUN PER KAPITA PDRBPER KAPITAPENDAPATANREGIONAL
1 2 3 4
I.
II.
ATAS DASAR HARGA BERLAKU200720082009 *)2010**)2011***)
ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000200720082009 *)2010**)2011***)
14.384.008,6718,662,304.2921,466.473,2825.767.497,3930.053.209,44
7.073.408,297,483,407.557,803.697,368.221.242,148.593.820,21
13.156.442,2917,187,884.9619,714.846,6923.679.145,4027.812.123,89
6.453.464,806,738,798.816,919.094,007.166.586,337.490.497,51
Catatan/Note : *) = Angka Perbaikan**)= Angka Sementara***)=Angka Sangat Sementara
SUMBER :BADAN PUSAT STATISTIK KOTA DUMAI
PEMKO DUMAI
ILPPD 20125
b) Potensi Unggulan Daerah
Secara geografis Kota Dumai terletak pada posisi yang strategis dan memiliki
potensi unggulan antara lain:
Kota Dumai berhadapan langsung dengan Selat Rupat dan Selat Malaka, berada
pada jalur perhubungan laut terpadat sehingga menjadi salah satu pelabuhan
Samudera yang paling strategis dan potensi untuk kegiatan ekspor dan import.
Kota Dumai terletak ditengah-tengah intensitas jalur penghubung darat yang
menghubungkan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat serta
penghubung untuk daerah Riau Daratan, disamping itu juga sebagai
penghubung laut yang berdekatan dengan Negara tetangga Malaysia khususnya
Malaka, Negeri Sembilan dan Singapura, maka Kota Dumai sangat layak
menjadi pusat perdagangan, yang menjadi issue actual , Dumai dicanangkan
menjadi Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Zone).
Berkaitan dengan berbagai hal tersebut diatas Kota Dumai dalam memainkan
peranannya kedepan, telah mempersiapkan antara lain ;
Transportasi Darat
Untuk kelancaran transpotasi darat guna mendukung intensitas arus barang dan
orang yang cukup tinggi, maka Pemerintah Kota Dumai telah menyiapkan
Terminal Penumpang di Jalan Kelakap Tujuh seluas 7 ha dan Terminal Barang
di Bukit Jin Jalan Kelurahan Bukit Datuk seluas 6 ha.
Transportasi Laut
Kota Dumai sebagai pintu gerbang daerah Timur Sumatera, pelabuhan yang ada
tidak hanya melanyani tujuan domistik, tetapi juga ke negara tetangga Malaysia
dan Singapura, Untuk melanyani pelayaran tersebut telah tersedia antara lain;
Pelabuhan umum Pelindo yang sudah dikenal Internasional dengan
kedalaman 11 Mtr, dapat mengakomodasi kapal dengan bobot 20-30 ribu dwt
dan dapat melakukan bongkar muat barang umum sebesar 5,6 juta ton/thn
dan cpo 4 juta ton/tahun serta keluar-masuk kapal 1 tahun sebanyak 2500
kapal.
Pelabuhan Caltex/chevron untuk mengangkut minyak mentah dan BBM
dengan kedalaman 16 Mtr, dengan bobot 60-70 dwt
Pelabuhan Pertamina untuk mengangkut minyak mentah dan BBM dengan
kedalaman kolam pelabuhan 16 Mtr, dapat mengakodasi kapal bobot 60 dwt
Dari kedua pelabuhan tersebut terdapat kapal yang keluar masuk sebanyak
4.847 Kalap pertahun.
Pelabuhan Kawasan Industri Dumai mengangkut minyak nabati dan pupuk
NPK dengan kedalaman kolam 14 Mtr, dapat mengakomodasi kapal 50 dwt
PEMKO DUMAI
ILPPD 20126
Transportasi Udara
Untuk transportasi udara, Kota Dumai memiliki Bandar udara Pinang Kampai,
yang dapat menampung pesawat Fokker 28 dan Fokker 100, dengan panjang
landasan 1.800 Mtr dan lebar 30 Mtr, serta akan dikembangkan menjadi 2.250
Mtr X 45 Mtr. Pelayaran transportsi udara dilayani oleh PT. Pelita Air Service
untuk rute Dumai-Jakarta PP, dan RAL, Dumai-Batam.
Kawasan Industri
Kota Dumai juga memiliki lima potensi keunggulan kawasan industri yang
strategis yaitu kawasan Industri Pelintung, Kawasan Industri Lubuk Gaung,
Kawasan Industri Dock yard, Kawasan Industri Bukit Kapur dan Kawasan
Industri Dumai Bukit Timah. Salah satu Kawasan Industri ini telah menjadi
kawasan industri yang paling pesat kemajuannya di Provinsi Riau yakni
Kawasan Industri Pelintung. Dikawasan Industri ini telah di bangun satu dermaga
ekspor dengan tiga kapal Tanker sekali standar, dan telah memulai
memproduksi pupuk NPK yang diyakini telah menjadi pabrik pupuk NPK terbesar
di Asia Tenggara.
Disamping itu, Kota Dumai memiliki sarana penunjang perdagangan dan sarana
ekonomi Kota, yaitu pasar tradisional yang moderen yakni Pasar Pulau Payung.
Dikota Dumai juga sudah dibangun pusat perbelanjaan modern yaitu Pusat
Perbelanjaan Ramayana yang diharapkan dapat menarik minat masyarakat domestic
yang berasal dari wilayah hinterland Kota Dumai yang kaya seperti Duri, Bagan Siapi-
api, Bagan Batu, Bengkalis, Bukit Batu dan Rupat untuk datang berbelanja di Kota
Dumai.
PEMKO DUMAI
ILPPD 20127
BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
Rencana Strategis Pembangunan Kota Dumai disusun dalam dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2011
2015, telah dilegalitaskan dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 25 Tahun 2011.
Dokumen RPJMD tersebut merupakan dokumen bersifat taktis strategis untuk periode lima
tahun yang menjabarkan strategi pembangunan yang akan dijalankan oleh Pemerintah Kota
Dumai dalam rangka mengoptimalisasikan pemanfaatan dan pengembangan berbagai
potensi dan sumber daya yang tersedia di Kota Dumai.
Dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2011-2015 dijabarkan pernyataan Visi, Misi,
dan Program Kepala Daerah serta memuat Strategi Pembangunan Daerah, Arah Kebijakan
Keuangan Daerah, Arah Kebijakan Pembangunan Menurut Fungsinya, serta Program
Pembangunan Daerah, sehingga RPJMD menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Dumai
dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahunnya.
RPJMD juga menjadi acuan resmi bagi Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD)
dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Renstra-SKPD memuat visi, misi,
tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai
dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan bersifat indikatif. Dengan
berpedoman pada Renstra-SKPD dan mengacu pada RKPD, serta setiap SKPD menyusun
dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) sebagai bahan
penyusunan RAPBD.
A. Visi Dan Misi Pembangunan Kota Dumai
Visi pembangunan Kota Dumai yang hendak diwujudkan pada tahun 2015.
Pernyataan Visi tersebut memiliki makna:
Pengertian Kota Dumai sebagai Pusat Pelayanan Ekonomi merupakan Dumai sebagai
Kota Pengantin merupakan pilar penting dalam mendukung pembangunan Kota
Dumai, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:
Pe : Pelabuhan, Ngan : Perdagangan , T: Tourism dan In: Industri
Terwujudnya Kota Dumai Sebagai Pusat Pelayanan Kepelabuhanan,Perdagangan, Tourism dan Industri (PENGANTIN) yang BerbudayaMelayu dan Agamis Menuju Dumai Sejahtera, Harmonis, Aman dan
Tertib (SEHAT) di Kawasan Pantai Timur Sumatera Tahun 2015
PEMKO DUMAI
ILPPD 20128
Juga mempunyai maksud sebagai Penggerak kemajuan ekonomi, artinya yang
menggerakkan atau membangkitakan upaya dalam mencapai tingkat peradaban dan
tata kehidupan perekonomian ke arah yang lebih baik.
Di Kawasan Pantai Timur Sumatera artinya daerah yang mempunyai karakter wilayah
pesisir sumatera terletak di jalur pelayaran dan perdagangan internasional.
Budaya Melayu artinya berpikiran dan berakal budi resam melayu.
Dumai SEHAT Tahun 2015 yang akan wujudkan, yaitu :
Se-Sejahtera, Mencerminkan suatu kehidupan yang sejahtera adanya Kemajuandan Pemerataan Pembangunan serta Peningkatan Sosial Ekomoni dan Daya Beli
Masyarakat.
HHarmonis, Mencerminkan Kebineikaan kehidupan bermasyarakat yangheterogen tanpa memandang kesukuan, budaya dan agama, Guyup Rukun,
Tolong-menolong, Bahu-membahu bersatu membangun Kota Dumai baik dalam
kehidupan bermasyarakat, dunia usaha dan struktur pemerintahan semua
mendapat hak dan peluang yang sama.
AAman, Mencerminkan kehidupan yang tentram bebas dari kejahatan,kreminalitas, dan peredaran Obat-obatan terlarang ( Ayem Tentrem Kerto Toto
Raharjo ).
T-Tertib, Mencerminkan tata pemerintahan yang baik , Supremasi Hukum (Rule of
Law), serta terciptanya Kota Dumai yang Bersih, Apik dan Indah.
Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kota Dumai di atas, berdasarkan
komitmen pembangunan jangka menengah Kota Dumai, ditetapkan Misi Pembangunan
Kota Dumai sebagai berikut :
Pertama : Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi serta memperkuatstruktur perekonomian kerakyatan berbasis kepelabuhan,perdagangan, turism, dan industri
Kedua : Mewujudkan Dumai sebagai pusat pelayanan yang bermutu padasektor jasa dan publik.
Ketiga : Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumberdaya manusiayang tangguh dan profesional melalui pendidikan, pelatihan,kesehatan dan kesempatan kerja yang dilandasi keimanan danketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
Keempat : Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang meratadan berkeadilan
Kelima : Meningkatkan kualitas dan proporsional serta etos kerja aparaturpemerintah guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih
Keenam : Mengembangkan dan menempatkan budaya melayu sebagai jatidiri Kota Dumai serta sebagai perekat budaya daerah lainnya diKota Dumai serta menyaring masuknya budaya asing yang tidaksesuai dengan kaidah dan nilai budaya melayu.
PEMKO DUMAI
ILPPD 20129
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
Dalam RPJMD Kota Dumai dinyatakan mengenai tujuan dan sasaran yang ingin
dicapai. Namun demikian untuk lebih memberikan fokus pada pelaksanaan program
maupun kegiatan pembangunan sehingga diharapkan dapat menjamin pencapaian visi
Kota Dumai, maka dirumuskan tujuan dan sasaran strategis dalam setiap penyusunan
dokumen rencana kinerja tahunan.
Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada akhir periode Renstra,
sementara sasaran merupakan pentahapan pencapaian tujuan secara tahunan.
Untuk mewujudkan upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Dumai
menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Pemerintah Kota Dumai pada
masa 5 (Lima) tahun mendatang, sebagai berikut :
1) Misi Pertama mempunyai tujuan sebagai berikut:
1. Memperbesar realisasi investasi, dengan sasaran antara lain:
a. Pengelolaan kawasan industri dan percepatan terwujudnya kawasan ekonomi
khusus (KEK) dan klaster industri hilir kelapa sawit.
b. Mengembangkan sistem pelayanan perizinan.
2. Memperbesar Pendapatan Asli Daerah, dengan sasaran antara lain:
a. Pendapatan Daerah.
b. PAD Pasar.
c. Target PAD.
3. Pemberdayaan dan penguatan ekonomi kerakyatan, dengan sasaran:
a. Produksi perikanan budidaya sebesar 1.103 ton.
b. Teknologi dan pengolahan hasil perikanan sejumlah 10 kelompok.
c. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir sejumlah 220 KK.
d. Produksi perikanan tangkap sebesar 912 ton.
e. Populasi ternak ruminansia sebesar 16.000 ekor.
f. Stabilitas harga, ketersediaan kebutuhan bahan pokok masyarakat.
g. Industri kecil menengah
h. Produksi pertanian
i. Kesejahteraan petani
4. Memperbesar segmen pasar produksi tempatan, dengan sasaran sebagai
berikut:
a. Ekspor non migas
b. Kemitraan antara IKM dengan Usaha Besar
c. Kualitas Produksi industri kecil dan kerajinan
d. Terminal agrobisnis
5. Memperbesar peran UKM-Koperasi, dalam struktur perekonomian daerah,
dengan sasaran sebagai berikut :
a. Pengembangan manajemen pembangunan partisifatif masyarakat.
PEMKO DUMAI
ILPPD 201210
b. Meningkatkan jumlah koperasi berkualitas
c. Tersedianya sarana dan prasarana permodalan disetiap kecamatan dan
kelurahan
2) Misi Kedua mempunyai tujuan sebagai berikut :1. Kesetaraan Gender, dengan sasaran antara lain :
a. Terwujudnya pemahaman masyarakat tentang konsep gender
b. Tercapainya peran dan posisi perempuan dibidang politik dan jabatan publik
2. Memperbesar sikap kesertaan, kepedulian masyarakat, dan dunia usaha dalam
percepatan pembangunan, dengan sasaran antara lain :
a. Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam memberikan data pembangunan
b. Menigkatnya akurasi data yang diperoleh
c. Terpenuhnya tahapan-tahapan pengelolaan data.
d. Meningkatnya kualitas pelayanan penyediaan informasi
e. Menigkatnya partisipasi masyarkat yang inovatif, kreatif dan aspiratif
3. Memperbesar ruang kesertaan masyarakat dalam perumusan kebijakan, dengan
sasaran antara lain:
a. Terlaksananya diskusi antara kepala daerah dengan anggota ormas
b. Pelaksanaan diskusi peningkatan wawasan kebangsaan Walikota dengan
Tomas, Toda, dan Towa
4. Memberikan kepastian hukum, berkeadilan, terbuka dalam memberikan
pelayanan,dengan sasaran antara lain :
a. Peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat
b. Terlaksana tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil
c. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat pesisir sebesar 80%
5. Mengelola sumberdaya dengan perinsip efektif dan efesien, bertangung jawab,
dengan sasaran antara lain :
a. Terintegrasi data/informasi Pemko Dumai
3) Misi Ketiga, mempunyai tujuan sebagai berikut :
1. Mempertinggi derajat kualitas pendidikan dasar dan menengah, dengan sasaran
antara lain :
a. Meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar
b. Meningkatnya pemenuhan standar pelayanan minimal
c. Meningkatnya kualitas pembelajaran di sekolah
d. Meningkatnya kualifikasi pendidik
e. Meningkatnya hasil pembelajaran
f. Meningkatnya kualitas pengelolaan pendidikan
g. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan
pendidikan menengah
PEMKO DUMAI
ILPPD 201211
h. Meningkatnya kualitas pengelolan lembaga pendidikan
2. Menumbuh kembangkan minat dan bakat anak didik pada IPTEK, dengan
sasaran antara lain :
a. Tersedianya bahan-bahan bacaan yang berkualitas
b. Tercovernya pelayanan melalui perpustakaan keliling di kelurahan-kelurahan
c. Meningkatnya jumlah kunjungan kepustakaan
3. Menyelaraskan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja dengan pasar kerja,
dengan sasaran antara lain:
a. Membangunan dan meningkatkan pusat pendidikan informal seperti balai
latihan kerja (BLK) dan pusat pelatihan keterampilan dengan meningkatkan
kemampuan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan yang difokuskan
di setiap kecamatan
4) Misi Keempat, Mempunyai tujuan antara lain :1. Menumbuh Kembangkan Budaya hidup bersih, dengan sasaran:
a. Tersedianya lingkungan perumahan dan pemukiman yang bersih dan sehat.
2. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dengan sasaran:
a. Tersedianya sarana pencegah abrasi.
b. Tersedianya sarana dan prasarana rehabilitasi/pemeliharaan turap/
talud/bronjong.
c. Tersedianya jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.
d. Tersedianya sarana dan prasaranaa rehabilitasi/ pemeliharaan pintu air.
e. Tersedianya pembersihan selokan dan normalisasi/pengerukan sungai/ kali.
f. Tersedianya rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai.
g. Kualitas hutan dan lahan.
3. Memperbesar kepedulian masyarakat terhadap pelestarian lingkungan, dengan
sasaran antara lain :
a. Keikutsertaan masyarakat dalam pelestarian hutan.
5) Misi Kelima, mempunyai tujuan antara lain:1. Mengelola Sumber daya dengan perinsip efektif dan efesiensi, serta
bertanggungjawab, dengan sasaran antara lain:
a. Meningkatkan kompetensi pejabat/ PNS pengelola administrasi kepegawaian.
b. Terwujudnya pembinaan dan pengembangan karir PNS.
c. Meningkatnya efektifitas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian
kepegawaian.
d. Meningkatnya disiplin PNS sesuai peraturan perundang-perundangan yang
berlaku.
e. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan di bidang pengadaan,
kepangkatan, pelayanan pensiun PNS serta kedudukan kepegawaian.
f. Terbangunnya database kepegawaian yang lengkap, akurat dan terkini.
PEMKO DUMAI
ILPPD 201212
g. Pengusulan peningkatan kompetensi sumberdaya aparatur sejumlah 52
orang PNS menjadi 62 orang dan pendistribusian 62 orang Non PNS menjadi
90 orang.
2. Memperbesar ruang kesertaan masyarakat dalam perumusan kebijakan, dengan
sasaran antara lain:
a. Peningkatan kualitas kinerja LPMK dan RT.
b. Peningkatan kualitas kinerja RT se-kota Dumai.
3. Memberikan kepastian hukum, berkeadilan, terbuka dalam memberikan
pelayanan, dengan sasaran antara lain:
a. Pelayanan terpadu satu pintu yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti
dan terjangkau.
b. Pengetahuan dan kemampuan petugas pelayanan.
6) Misi Keenam, Mempunyai tujuan antara lain:1. Membumikan nilai budaya melayu, dengan sasaran antara lain:
a. Meningkatkan jati diri masyarakat
2. Mengembangkan keragaman budaya, dengan sasaran antara lain:
a. Meningkatkan rasa kebersamaan antar etnis (suku) dalam bentuk ragam
budaya.
c) Strategi Dan Arah Kebijakan Daerah
I. Strategi Pembangunan Daerah
Guna mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang pada dasarnya ingin
menjadikan Kota Dumai sebagai Kota Jasa dan Industri, maka ditetapkan Strategi
Pembangunan Daerah Kota Dumai untuk kurun waktu 2011-2015 yang diharapkan dapat
mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sekaligus
meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik serta sejalan dengan misi
pembangunan dan pencapaian visi daerah.
Sebelum ditetapkannya strategi pembangunan daerah, maka terlebih dahulu
dilakukan analisa-analisa terhadap berbagai aspek yang ada yang berkaitan dengan
fungsi pemerintah selaku penyelenggara kegiatan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan yang disebut sebagai Analisis Lingkungan Strategis. Adapun aspek-
aspek yang dianalis meliputi :
Fungsi Pelayanan Umum ;
Fungsi Ketertiban dan Ketenteraman ;
Fungsi Ekonomi ;
Fungsi Lingkungan Hidup ;
Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum ;
Fungsi Kesehatan ;
Fungsi Pariwisata dan Budaya ;
PEMKO DUMAI
ILPPD 201213
Fungsi Pendidikan ; dan
Fungsi Perlindungan Sosial
Analisis Lingkungan Strategis terdiri dari Analisis Lingkungan Internal danAnalisis Lingkungan Eksternal. Melalui Analisis Lingkungan Internal dapat diketahui
tentang Kekuatan (Strength) dan Kelemahan (Weaknesses) yang dimiliki Kota Dumai.
Sedangkan melalui Analisis lingkungan Eksternal dapat diketahui pula tentang Peluang
(Opportunities) yang dapat manfaatkan serta tantangan (Threats) yang harus dan akan
dihadapi.
Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal diatas, maka diperlukan
strategi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan
berkesinambungan sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik serta
sejalan dengan misi pembangunan dan pencapaian visi daerah. Adapun kebijakan dan
strategi pembangunan yang ditempuh dalam kurun waktu 2011-2015 adalah 5 (lima)
Sehat yaitu :
1. Sehat Masyarakat Mewujudkan Dumai Sehat 2015 dengan Memberikan
Pelayanan Kesehatan Gratis dan Berkualitas untuk Semua Masyarakat Dumai.
Konsep pelayanan kesehatan yang dimaksud disini bukan hanya pelayanan Kuratif
& Rehabilitatif (Pengobatan & Perawatan) namun sehat secara komprehensif, yaitu
Kuratif, Rehabilitatif, Preventif dan Promotif.
2. Sehat Pendidikan Mewujudkan Dumai Cerdas 2015 dengan memberikan
Pendidikan gratis dan bermutu sampai dengan SMA untuk semua lapisan
masyarakat Dumai.
3. Sehat Ekonomi dan Investasi Menciptakan iklim investasi yang kondusif,
mengurangi jumlah pengangguran, mengurangi jumlah penduduk miskin dan
meningkatan pendapatan perkapita pada tahun 2015 dengan Memperkokoh
strutur ekomoni, Mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Kota Dumai sehingga
dalam 5 tahun kedepan diatas pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk percepatan
pembangunan ekonomi masyarakat yang kita beri nama GERBANG EMAS
Gerakan Pembangunan Percepatan Ekonomi Masyarakat Dumai 2015.4. Sehat Infratstruktur dan Lingkungan Mewujudkan Dumai Kota Pengantin yang
Berseri 2015 Infrastuktur sebagai sektor pendukung utama menjadikan Dumai
Kota Pelabuhan, Perdagangan, Tourism dan Industri dengan Menerapkankaidah -kaidah pembangunan berkelanjutan (sustainability), Menerapkan
Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Pembangunan Berwawasan
Kesehatan.
5. Sehat Pemerintahan Mewujudkan Dumai menjadi Daerah Percontohan
Pelaksanaan Prinsip prinsip pemerintahan yang bersih dan berwibawa DumaiGood Govermence 2015 untuk percepatan memajukan kinerja pembangunanKota Dumai dengan , diperlukan Reformasi Birokrasi, dengan tujuan untuk
menciptakan birokrasi yang efektif, efisien, transparan, akuntable dan
PEMKO DUMAI
ILPPD 201214
partisipatif, terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa bebas dariKKN.
II. Arah Kebijakan Daerah
Strategi Pembangunan Daerah sebagaimana disebutkan diatas dijabarkan
dalam arah kebijakan-kebijakan dan program-program pembangunan. Adapun Arah
Kebijakan Pembangunan Kota Dumai Tahun 2011-2015 yang dijabarkan setiap misi
sebagai berikut :
Misi Pertama: Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi serta memperkuatstruktur perekonomian kerakyatan berbasis kepelabuhan,perdagangan, turism, dan industri.
Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain
:
1. Urusan Pemberdayaan Perempuan.
Meningkatkan pembinaan kelompok UP2K dalam mewujudkan keluarga sejahtera.
2. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Terampil dan mandiri dalam
pengelolaan usaha ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya local
b. pemantapan kelembagaan serta pengembangan partisipasi dan keswadaya
masyarakat
c. meningkatkan peran fasilitasi permodalan bagi pelaku usaha ekonomi kerakyatan
d. menjamin ketersediaan pasar bagi produk lokal dan memperluas akses
pemasaran produk unggulan
3. Urusan Penanaman Modal Daerah (Investasi)
Peningkatan iklim investasi yang kondusif Peningkatan promosi dan kerjasama
investasi
4. Urusan Pemerintahan Umum
a. Penyediaan dan pengembangan jaringan informasi
b. Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah
c. Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi
d. Pengembangan Sistim Laporan Keuangan
e. Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak dan Wajib
f. Retribusi
5. Urusan Pertanian
a. Peningkatan produksi pertanian
b. Peningkatan kesejahteraan petani
c. Optimalisasi Terminal Agribisnis
6. Urusan Kelautan dan Perikanan
a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi budidaya perikanan
PEMKO DUMAI
ILPPD 201215
b. Kajian Pengembangan pengolahan hasil perikanan
c. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
d. Pengembangan pembinaan dan alat tangkap
e. Pemberian bantuan pembinaan, bibit , IB dan modal kepada peternak
7. Urusan Perdagangan
a. Peningkatan kalancaran distribusi dan penyaluran bahan pokok masyarakat dan
bahan penting lainnya
b. Peningkatan jumlah komoditi, Volume dan nilai eksport
c. Pengembangan pembangunan sarana dan prasarana pasar
d. Optimalisasi potensi PAD
e. Peningkatan lapangan usaha pada segmen Industri Kecil dan Menengah (IKM)
dan Usaha Dagang Kecil Menengah (UDKM)
f. Peningkatan pengawasan dan pengamanan barang beredar
g. Kebersihan dan ketertiban di lingkungan pasar
8. Urusan Industri
a. Mendorong Pengembangan kemitraan antara industry kecil menengah dengan
usaha besar dengan pola sistim bapak angkat dan program CSR
b. Peningkatan daya saing produk IKM dan industri
c. kerajinan yang bercirikan seni budaya daerah termasuk industri kreaktif.
9. Kehutanan
Optimalisasi PAD dari pajak sarang burung walet
Misi Kedua : Mewujudkan Dumai Sebagai Pusat Pelayanan Yang BermutuPada Sektor Jasa Dan Publik
Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain:
1. Urusan Tata Ruang
Meningkatkan pelayanan aparatur di dinas tata kota, Kebersihan dan pertamanan
kota dumai
2. Urusan Perhubungan
Diklat dan orientasi perhubungan bagi setiap insan
3. Urusan lingkungan hidup
Terbentuknya tim satgas dan masyarakat peduli api
4. Urusan Kependudukan Dan Catatan Sipil
a. Pengembangan system administrasi kependudukan
b. Melaksanakan pemekaran kelurahan
c. Melaksanakan fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung proses
pemekaran daerah
d. Fasilitasi penyusunan rupa-rupa bumi (Geodesi)
e. Pengembangan system administrasi kependudukan
f. Peningkatan pelayanan administrasi catatan sipil
PEMKO DUMAI
ILPPD 201216
g. Peningkatan kerjasama lintas sektoral
h. Meningkatkan sarana dan prasarana kependudukan dan pencatatan sipil
i. Meningkatkan akses pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil bagi
masyarakat kota dumai
j. Peningkatan sumber daya manusia
k. Pengembangan standar operasional prosedur dan standar pelayanan
kependudukan dan pencatatan sipil
l. Regulasi dan sosialisasi tentang kependudukan dan pencatatan sipil
5. Urusan Pemerintahan Umum
a. Penyusunan buku monografi Kota Dumai
b. Pelaksanaan diskusi peningkatan wawasan kebangsaan Walikota dengan Parpol
Dan Ormas
c. Pelaksanaan diskusi peningkatan wawasan kebangsaan walikota dengan Ormas,
Toda Dan Towa
d. Fasilitas percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah
e. Peningkatan jumlah izin yang diterbitkan
6. Urusan Kesbangpolinmas
Melaksanakan pelayanan penertiban terhadap warga masyarakat, aparatur atau
badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran Perda
7. Urusan Kesehatan
a. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam peredaran obat-obatan terlarang
dan peningkatan pengawasan pengobatan dan perbekalan kesehatan.
b. Standarisasi dan pengembangan pelayanan kesehatan
c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam peredaran obat-obatan terlarang
dan peningkatan pengawasan pengobatan dan perbekalan kesehatan.
d. Standarisasi dan pengembangan pelayanan kesehatan
8. Urusan KB
a. Meningkatkan Pembinaan dan Pelayanan Program KB pada seluruh masyarakat
b. Meningkatkan Sistem informasi KB
9. Urusan Pemberdayaan Perempuan
a. Meningkatkan system informasi Bagi Perempuan dan anak
b. Pembinaan Organisasi Perempuan
c. Pembinaan dan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
d. Pembinaan dan penilaian BKP, BKR, BKL dan PIK Remaja dan Mahasiswa
e. Meningkatkan Pembinaan kelompok UP2K dalam mesujudkan keluarga sejahtera
10.Urusan Sosial
a. Meningkatnya jangkuan dan pemerataan pelayanan rehabilitasi sosial penyandang
cacat
b. Meningkatkan koordinasi intra dan inter sektoral, antar berbagai instansi
oemerintah terkait
PEMKO DUMAI
ILPPD 201217
c. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penanggulanagan korban bencana
alam
d. Penetapan kebijakan teknis dan standart pemberdayaan sosial tagana
e. Meningkatkan pelestarian, nilai-nilai kesetiakawanan sosial.
f. Meningkatkan kualitas kinerja karang taruna
g. Penguatan organisasi profesi pekerjaan sosial dalam pembangunan kesejahteraan
sosial
h. Pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha sosial ekonomi sejenis lainnya
i. Penyedian sarana dan prasarana panti sosial
11.Urusan Kesbang Polinmas
Penyebarluasan informasi tentang potensi bencana
12.Urusan Komunikasi dan informasi
Mengintegritaskan Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi Antar SKPD
13.Urusan Perdagangan
Peningkatan kenyamanan di lingkungan pasar
Misi Ketiga : Meningkatkan Sumberdaya Manusia Yang Tangguh,Profesional
Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain:
1. Urusan Pendidikan
a. Meningkatnya partisipasi pendidikan pra sekolah
b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan pendidikan
dasar sembilan tahun
c. Meningkatnya kualifikasi pendidik
d. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan pendidikan
menengah
e. Meningkatnya jumlah kunjungan ke Perpustakaan
2. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Kelompok BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja) dan PIK
Remaja/Mahasiswa
3. Urusan Sosial
a. Terbinanya anak Penyandang cacat. dan anak terlantar dalam meningkatkan
Kemandirian
b. Terbinanya Anak Nakal dan Tuna Susila.
4. Urusan Transmigrasi
Seperti Balai Latihan Kerja/BLK dan pusat pelatihan keterampilan dengan
meningkatkan kemampuan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan yang
difokuskan disetiap kecamatan
PEMKO DUMAI
ILPPD 201218
Misi Keempat : Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang meratadan berkeadilan
Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain:
1. Urusan Pekerjaan Umum
a. Meningkatkan pembangunan transportasi dengan prioritas pada upaya
peningkatan sarana dan prasarana untuk ketertiban dan kelancaran arus lalu
lintas terutama pada pusat pemukiman perdangan kawasan terisolir dengan
memperhatikan faktor keselamatan
b. Pengendalian dan penanggulangan prasarana infrastruktur dan lingkungan
c. Meningkatkan kualitas infrastruktur
d. Meningkatkan pembangunan jaringan irigasi dan rawa
e. Meningkatnya pengembangan sarana dan prasarana aparatur pemerintah
f. Menata, Meningkatkan jaringan sarana dan prasarana fasilitas perkotaan dan
lingkungan permukiman
g. Tersedianya sarana dan prasarana air bersih
h. Prasarana fasilitas perkotaan dan lingkungan permukiman
i. Meningkatnya pengembangan sarana dan prasarana aparatur pemerintah
2. Urusan Penataan Ruang
a. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan ruang (RDTRK), Regulasi
perizinan pemanfaatan ruang
b. Peningkatan Pengawasan Perizinan
c. Peningkatan penataan, pemeliharaan taman dan ruang terbuka hijau
d. Menyediakan sarana penerangan jalan Umum SKUTM, SKUTR pada wilayah
yang belum terjangkau jaringan PLN
e. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan
f. Peningkatan sarana prasarana tempat pemakaman umum TPU
3. Urusan Lingkungan Hidup
a. Rehabilitasi pantai, penanaman kembali mangrove
b. Penyusunan buku status lingkungan hidup kota dumai
c. Pengawasan Pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
d. Penyediaan saran dan prasarana laboratorium pengujian/pemantauan
pencemaran
e. Penyusunan dokumen UKL/UPL bagi kelengkapan perizinan
4. Urusan Kehutanan
a. Rehabilitasi hutan dan lahan
b. Perlindungan dan pengamanan hutan dan lahan
Misi Kelima: Meningkatkan kualitas dan proporsional serta etos kerja aparaturpemerintah guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih
Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain:
PEMKO DUMAI
ILPPD 201219
1. Perencanaan Pembangunan
a. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah,
tahunan dan pelaporan
b. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang tepat sasaran
2. Kebudayaan
a. Peningkatan kecintaan masyarakat terhadap budaya, pariwisata
b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan nilai budaya dan
pariwisata
c. Mengembangkan objek wisata andalan
3. Kesbang-polinmas
Melaksanakan Penanganan kasus pada wilayah pemerintah di daerahnya
4. Pemerintahan UMUM
a. Merancang dan melaksanakan pola hubungan antar kecamatan, kelurahan, serta
masyarakat dengan melakukan kegiatan-kegiatan terutama di bidang keagamaan,
sosial, ekonomi dan keamanan lingkungan
b. Terlaksananya informasi Pemilu Kada
c. Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan berkas Administrasi Bantuan Keuangan
kepada Parpol yang dapat kursi di DPRD
d. Mengadakan Bimbingan Teknis pembuatan Pertanggung jawaban Bantuan
Keuangan kepada Pengurus Parpol yang dapat kursi di DPRD
e. Meningkatnya Bimbingan Teknis Bagi Aparatur Kecamatan Dan Kelurahan
f. Pengembangan karir dalam hal pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset
daerah
g. Pengembangan Sistim Laporan Keuangan
h. Peningkatan Sistem Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
i. Optimalisasi pelayanan
j. Meningkatkan kualitas Pemeriksaan reguler, Kasus/ khusus dan pengaduan
masyarakat
k. Mengoptimalkan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai
l. Monitoring tindak lanjut hasil temuan aparat pengawasan
m. Inventarisasi dan meneliti/ menilai Laporan
n. Evaluasi pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004
5. Kepegawaian dan Diklat
a. Pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur Pemerintah Kota Dumai
yang professional berbasis kompetensi
b. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian berbasis sistem
informasi manajemen kepegawaian
c. Merencana, menyusun dan mendistribusikan sumberdaya Aparatur
d. Merencana, menyusun Sumber daya asset SKPD
6. Komunikasi dan Informatika
PEMKO DUMAI
ILPPD 201220
a. Mengintegrasikan perangkat teknologi informasi dan komunikasi antar SKPD
b. Menghimpun dan mengelola arsip daerah dari seluruh SKPD
7. Kelautan dan Perikanan
Melaksanakan Pembinaan LPMK dan RT se - Kota Dumai
Misi Keenam : Mengembangkan dan daerah lainnya di Kota Dumai sertamenyaring masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengankaidah dan nilai
Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain:
1. Kebudayaan
a. Peningkatan kecintaan masyarakat terhadap budaya, pariwisata
b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan nilai budaya dan
pariwisata
c. Meningkatkan pelestarian dan kepedulian pada situs dan cagar budaya.
d. Mengembangkan objek wisata andalan
2. Pemuda dan Olah raga
a. Meningkatkan jati diri masyarakat
b. Meningkatkan rasa kebersamaan antar etnis (suku) dalam bentuk ragam budaya
c. Meningkatkan kunjungan wisata domestik maupun manca Negara
d. Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan
e. Meningkatkan prestasi di berbagai cabang olahraga
d) Prioritas Daerah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai merupakan kumpulan
rencana kerja seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari 14 Dinas, 2
Sekretariat, Inspektorat, 4 badan, 5 Kantor dan 7 SKPD Kecamatan yang terbagi dalam 2
urusan, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah tersebut memuat Rencana Kerangka Ekonomi
Daerah, Kebijakan Umum APBD Tahun 2012, Rencana Kerja dan Pendanaannya baik yang
dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.
Untuk Tahun Anggaran 2012 Prioritas Pembangunan Daerah Kota Dumai adalah
sebagai berikut :
1. Pengembangan Infrastruktur Wilayah sebagai Pusat Pelayanan PENGANTIN
Implementasi dari kebijakan tersebut dijabarkan dalam 21 program utama yaitu :
1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2. Program Pembangunan Jalan dan jembatan
3. Program Pembangunan Saluran Drainese / Gorong-gorong
4. Program Pengembangan Wilayah Strategis cepat tumbuh
PEMKO DUMAI
ILPPD 201221
5. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
6. Program Pengembangan Perumahan
7. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
8. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
9. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
10. Program Pengembangan dan Pembinaan Bidang Ketenagalistrikan
11. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman
12. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman
13. Program Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
14. Program Penyusunan norma, standar dan kriteria pemanfaatan ruang
15. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
16. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
17. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
18. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana perhubungan
19. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
20. Program Penataan Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan
Tanah
21. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
2. Peningkatan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah
Implementasi dari kebijakan tersebut dijabarkan dalam 50 program utama yaitu :
1. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
2. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
3. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
4. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
6. Program Fasilitas Pindah/Purna tugas PNS
7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
8. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
9. Program Pendidikan Kedinasan
10. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
11. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
12. Program peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
13. Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah
14. Program Penataan Peraturan Perundang Undangan
15. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
16. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
17. Penataan Peraturan Perundang-undangan
PEMKO DUMAI
ILPPD 201222
18. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
19. Program Perencanaan tata ruang
20. Program Pengembangan Data / informasi
21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
22. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
23. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
24. Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
25. Program Peningkatan LPMK Dan RT se Kota Dumai
26. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
27. Program Kinerja Lembaga LPMK dan RT
28. Program Mengintensifikasikan penanganan pengaduan Masyarakat
29. Program Pengembangan Pengawasan Kebangsaan
30. Program Peningkatan Kinerja Lembaga LPMK dan RT
31. Program Mengintensifikasikan penanganan pengaduan Masyarakat
32. Program Penataan Administrasi Kependudukan
33. Program Peningkatan Kapsitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
34. Program pemeliharaan kantrantib dan pecegahan tindak kriminal
35. Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan
36. Program peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan
37. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit masyarakat
38. Program Pendidikan Politik dan Masyarakat
39. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Ka. Daerah/ Wkl.Ka.Daerah
40. Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-hari Besar Nasional
41. Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah daerah
42. Program Peningkatan Kapsitas Lembaga Perwakilan rakyat Daerah
43. Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan Dan kelurahan se-Kota Dumai
44. Program Penataan daerah otonomi baru
45. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
46. Program Penataan Peraturan Perundang Undangan
47. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
48. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan terpadu
49. Program Perbaikan sistem Administrasi Kearsipan
50. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah
3. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Sumber Daya Manusia YangUnggul
Implementasi dari kebijakan tersebut dijabarkan dalam 22 program utama yaitu :
1. Program Pendidikan Anak usia Dini (PAUD)
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
3. Program Pendidikan Menengah
4. Program Peningkatan Mutu Pendidikan Mutu Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan
PEMKO DUMAI
ILPPD 201223
5. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
6. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
7. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
8. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
9. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
10. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
11. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
12. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
13. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
14. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
15. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan di RSUD Kota Dumai
16. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
17. Program Pendidikan Non Formal
18. Program Pendidikan Luar Biasa
19. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
20. Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
21. Program Keluarga Berencana
22. Program Pelayanan Kontrasepsi
4. Menyelaraskan dan Menyepadankan Kemampuan dan Ketrampilan Angkatan Kerjadengan Pasar Kerja
Implementasi dari kebijakan tersebut dijabarkan dalam 11 program utama yaitu :
1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas
2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
3. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
4. Program peningkatan dan kerjasama investasi
5. Program pembinaan anak terlantar
6. Program Pelatihan dasar bagi kader (pekerja sosial masyarakat) PSM
7. Program Pengiriman dan Bantuan Sosial Klien
8. Program Transmigrasi Lokal
9. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Peternakan
10. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
11. Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani
5. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Ekonomi Kerakyatan, MendukungPasar Produk Tempatan
Implementasi dari kebijakan tersebut dijabarkan dalam 24 program utama yaitu :
1. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
2. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
3. Program Pengembangan perikanan tangkap
4. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Peternakan
PEMKO DUMAI
ILPPD 201224
5. Program peningkatan Produksi Hasil Peternakan
6. Program Pengembangan budidaya perikanan
7. Program Optimalisasi pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
8. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
Menengah
9. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi usaha Mikro Kecil
Menengah
10. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif
11. Program Peningkatan Efesiensi perdagangan dalam negeri
12. Program pembinaan Pedagang kaki lima dan asongan
13. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
14. Program Pembinaan Peda gang Kakilima dan Asongan
15. Program Pengembangan Industri Kecil Menengah
16. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)
17. Program Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk
pertanian
18. Program Peningkatan produksi Pertanian/ Perkebunan
19. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
20. Program Pengembangan dan Pembinaan Badan-Badan Usaha Milik Daerah
21. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
22. Program Pengembangan Kemitraan
23. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
24. Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial
6. Harmonisasi Ekonomi dan Ekologi.
Implementasi dari kebijakan tersebut dijabarkan dalam 24 program utama yaitu :
1. Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup
2. Program Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat
darurat dan kejadian luar biasa
3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
4. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
5. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
6. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
7. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
8. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
9. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
10. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
PEMKO DUMAI
ILPPD 201225
BAB IIIURUSAN DESENTRALISASI
A. Ringkasan Urusan Desentralisasi
Penyelenggaraan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kota
Dumai Tahun 2012 dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang
sudah ditetapkan pada hakekatnya adalah merupakan bagian dari penyelenggaraan
urusan Desentralisasi yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah yang meliputi
Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.
Berdasarkan pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, bahwa Urusan Pemerintahan yang
menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah terdiri atas Urusan Wajib dan Urusan
Pilihan. Urusan Wajib meliputi ;
Pendidikan ;
Kesehatan ;
Lingkungan hidup ;
Pekerjaan umum ;
Penataan ruang ;
Perencanaan pembangunan ;
Perumahan ;
Kepemudaan dan olah raga ;
Penanaman modal ;
Koperasi dan usaha kecil dan menengah ;
Kependudukan dan catatan sipil ;
Ketenagakerjaan ;
Ketahanan pangan ;
Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
Keluarga berencana dan keluarga sejahtera ;
Perhubungan ;
Komunikasi dan informatika ;
Pertanahan ;
Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri ;
Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat
daerah, kepegawaian, dan persandian ;
Pemberdayaan masyarakat dan desa ;
Sosial ;
Kebudayaan ;
PEMKO DUMAI
ILPPD 201226
statistik ;
Kearsipan ; dan
Perpustakaan.
Sedangkan Urusan Pilihan meliputi ;
Kelautan dan perikanan ;
Pertanian ;
Kehutanan ;
Energi dan sumber daya mineral ;
Pariwisata ;
Industri ;
Perdagangan ; dan
Ketransmigrasian.
Pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud berdasarkan kriteria
ekstemalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keselarasan hubungan
antara tingkatan dan susunan pemerintah.
Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan tersebut diatas dalam
penyusunan dan pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Dumai
Tahun Anggaran 2012 menggunakan dasar hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri
(Permendagri) Nomor. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
Maka berdasarkan peraturan tersebut penyelenggaraan urusan pemerintah daerah
berdasarkan klasifikasi urusan wajib dan urusan pilihan secara ringkas dapat dilihat
sebagai berikut :
PEMKO DUMAI
ILPPD 201227
1. Anggaran, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Wajib
No Urusan WajibBelanja TidakLangsung(RP.juta)
Belanja Langsung Total Belanja(Rp.Juta)
Realisasi Belanja(Rp.Juta)
Persentasi(%)
Nama SKPDPelaksanaBelanja Pegawai Belanja Barang& Jasa Belanja Modal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Pendidikan 210.953.713.000 21.964.177.755 17.729.806.294 18.502.970.483 269.150.667.532 257.000.908.825 95,49 Dinas Pendidikan
2 Kesehatan30.827.266.297,5 5.327.561.975 10.287.034.827 5.550.919.700 51.992.782.800 48.975.552.292 94,20 1. DinasKesehatan
20.087.767.500 21.878.056.471 33.649.529.856 9.332.285.207 84.947.639.034 52.504.913.599,11 61,80 2. RSUD
3 Lingkungan Hidup1.380.947.500 535.918.000 1.595.926.590 263.299.396 3.776.091.486 3.573.883.279 94,64
Kantor LingkunganHidup
- 4.352.934.100 1.553.098.275 4.234.021.565 10.140.053.940 9.879.165.725 97,42Dinas Tata Kota
- 30.000.000 16.425.000 - 46.425.000 45.160.000 97,28 Distanbunhut
4 Pekerjaan Umum 7.358.203.300 5.545.733.560 27.852.150.534 107.516.012.536 140.913.896.630 130.251.599.066,90 92,43 Dinas PU
5 Tata Ruang- 224.200.000 495.441.000 - 719.641.000 569.680.900 79,16 Bappeda
- 434.784.850 6.254.839.090 2.249.102.555 8.938.726.495 7.217.924.485 80,74 Dinas Tata Kota
6 PerencanaanPembangunan 3.292.811.500 2.881.740.940 4.715.815.624 1.494.834.416 12.385.202.480 10.828.834.035 89,15Bappeda
7 Perumahan- 259.650.000 694.117.810 3.252.500.000 4.206.267.810 4.067.221.230 96,69 Dinas PU
- 307.843.200 415.900.255 448.000.000 1.171.743.455 1.159.356.435 98,94 Dinas Tata Kota
8 Kepemudaan &Olahraga - 800.670.000 1.593.808.675 190.362.500 2.584.841.265 2.398.502.450 92,79 Disbudparpora
9 Penanaman Modal - 56.900.000 732.998.300 72.000.000 861.898.300 647.242.000 BPT & PM
10 Koperasi & UKM 2.618.166.000 604.250.000 1.866.030.850 189.475.000 5.277.921.850 5.097.882.456 96,59
Dinas Koperasi,UKM &PemberdayaanMasyarakat
Total Belanja UrusanWajib Tabel ini
276.518.875.098 65.204.420.851 109.452.922.980 153.295.783.358 604.472.002.287 534.217.826.778 88,4%
PEMKO DUMAI
ILPPD 201228
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Saldo Tabel Sebelumnya 276.518.875.098 65.204.420.851 109.452.922.980 153.295.783.358 604.472.002.287 534.217.826.778 88,4%
11 Kependudukan &Catatan sipil 2.428.751.500 1.340.221.800 3.400.123.950 977.908.250 8.147.005.500 7.287.977.015 89,45DinasKependudukan &Capil
12 Ketenaga kerjaan 3.460.596.500 1.089.391.600 2.013.336.600 1.532.575.000 8.095.899.700 7.692.041.800 95,01Dinas TenagaKerja &Transmigrasi
13 Ketahanan Pangan 487.302.500 195.250.000 736.302.900 4.060.500 1.422.915.900 1.375.278.250 96,65Dinas Pertanian,Perkebunan &Kehutanan
14PemberdayaanPerempuan &Perlindungan Anak
- 223.150.000 916.983.220 16.900.000 1.157.033.220 1.086.292.520 93,88Badan KB, PP &PA
15 KB & KS 3.111.609.000 704.162.600 2.123.346.835 406.600.000 6.345.718.435 5.841.870.808 92,03Badan KB, PP &PA
16 Perhubungan 9.434.592.206,5 4.877.586.645 7.975.811.797 8.119.657.550 30.407.648.198,5 20.415.253.728 DinasPerhubungan
17 Komunikasi &Informatika - 24.600.000 124.700.000 106.980.000 256.280.000 213.376.680
KantorPerpustakaan,Arsip & DataElektronik
18 Pertanahan - 121.702.000 630.576.198 45.000.000 797.278.198 678,123,422 85,05 BagianPertanahan
19 Kesbang & Politik 896.749.500 976.700.000 848.814.059 117.814.059 2.839.503.159 2,597,242,926 91,46Kantor KesatuanBangsa, Poltik &Linmas
2.774.124.200 630.148.940 1.423.256.420 815.819.740 5.643.349.300 4.854.328.783 86,02 BPBD
Total Belanja UrusanWajib Tabel ini
299.112.600.504 75.387.334.436 129.646.174.959 165.438.523.998 669.584.633.898 582.984.246.362 87,1%
PEMKO DUMAI
ILPPD 201229
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Saldo Tabel Sebelumnya 299.112.600.504 75.387.334.436 129.646.174.959 165.438.523.998 669.584.633.898 582.984.246.362 87,1%
20 Otonomi Daerah,78.476.867.587,5 15.433.847.560 42.783.337.131 9.152.805.405 145.846.857.683,5 145.846.857.683,50
1. SekretariatDaerah- Pemerintahan
Umum, 3.574.345.045 2.551.018.592 19.335.808.150 2.931.646.600 28.392.818.387 24.411.825.89685,97 2. SekretariatDPRD3.678.057.079,75 869.984.200 2.189.241.200 695.512.100 7.432.194.579,75 6.884.465.574 3. BPT & PM
4.465.884.500 429.700.000 2.691.546.950 109.478.250 7.696.609.700 6.629.300.801 86,13 4. Inspektorat
3.546.176.500 889.097.560 1.253.512.700 607.861.300 6.296.648.060 5.977.128.027 94,93 5. Satpol PP
4.882.146.500 1.152.273.870 1.709.606.850 650.450.010 8.394.477.230 7.503.815.350 89,39 6. Kec. DumaiTimur
4.819.482.500 800.713.760 1.401.131.820 770.510.000 7.791.838.080 6.914.073.297 7 . Kec. DumaiBarat
3.607.051.500 508.990.940 1.440.302.730 449.400.000 6.005.745.170 5,506,149,8058. Kec. Medang
Kampai
4.152.139.500 820.900.960 1.552.408.145 316.725.730 6.842.174.335 6.505.835.05995,19. Kec. Bukit
Kapur
3.154.810.000 993.043.760 1.649.208.400 703.296.900 6.500.359.060 6.306.897.036 10. Kec. Sei.Sembilan
4.296.509.000 864.317.450 1.506.011.407 893.999.093 7.560.836.950 7.100.433.53893,91 11.Kec. DumaiKota
4.244.222.000 909.337.920 1.178.340.100 637.838.200 6.969.738.220 6.482.347.56893 12.Kec. DumaiSelatan- Adm Keuangan
Daerah, 8.665.799.005,75 1.898.940.460 7.073.194.500 2.998.683.200 20.636.617.165,75 17.168.363.32483,19DinasPendapatan
- Kepegawaian,dan Persandian 2.998.739.000 2.690.791.760 8.749.417.040 709.918.960 15.148.866.760 13.832.659.81691,31
BadanKepegawaian &Diklat
- KDH-WKDH 524.300.399 - - - 524.300.399 524.300.399 100 KDH_WKDH- DPRD 8.100.569.924 - - - 8.100.569.924 8.100.569.924100 DPRD
21 PemberdayaanMasyarakat - 406.850.000 680.583.362 - 1.087.433.362 1.059.923.93297,47
Dinas Koperasi,UKM &PemberdayaanMasyarakat
22 Sosial 2.600.103.500 794.850.000 5.704.076.694 650.116.400 9.749.146.594 8.406.577.16986,22 Dinas SosialTotal Belanja UrusanWajib Tabel ini 444.899.804.045 107.401.393.228 230.543.902.138 187.716.766.146 970.561.865.557 862.639.620.756 88,9%
PEMKO DUMAI
ILPPD 201230
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Saldo Tabel Sebelumnya 444.899.804.045 107.401.393.228 230.543.902.138 187.716.766.146 970.561.865.557 862.639.620.756 88,9%
23 Budaya
2.998.787.500 590.130.940 1.842.422.670 424.442.840 5.855.783.950 5.427.333.652
DinasKebudayaan,Pariwisata,Pemuda danOlahraga
24 Statistik Bappeda
25 Kearsipan
1.100.924.500 258.210.000 630.213.250 578.657.250 2.568.005.000 2.410.882.027
KantorPerpustakaan,Arsip & DataElektronik
26 Perpustakaan
- 97.400.000 185.484.000 122.000.000 404 .884.000 378.853.722,65
KantorPerpustakaan,Arsip & DataElektronik
Total Belanja UrusanWajib
448.999.516.045 108.347.134.168 233.202.022.058 188.841.866.236 979.390.538.507,5 870.856.690.157
Catatan : Angka masih Un Audited (belum diaudit BPK) dan bersifat sementara
PEMKO DUMAI
ILPPD 201231
2. Anggaran, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Pilihan
No Urusan Pilihan Belanja TidakLangsung
Belanja Langsung Total Belanja(Rp.Juta)
RealisasiBelanja(Rp.Juta)
Persentasi(%)
Nama SKPDPelaksanaBelanjaPegawai
Belanja Barang& Jasa Belanja Modal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 Kelautan &
Perikanan 4.267.660.320 1.874.809.600 8.039.639.455 2.255.058.500 16.437.167.875 15,926,996,292Dinas PerikananPeternakan &Kelautan
2 Pertanian
4.523.281.780 6.024.092.260 4.500.123.910 3.517.660.000 14.041.876.170 12.696.539.112 90,42
Dinas PertanianPerkbunan &Kehutan
3 Kehutanan
2.023.899.720 829.770.000 827.490.900 88.975.450 3.770.136.070 3.470.502.968 92,05
Dinas PertanianPerkbunan &Kehutan
4 Energi dan SDM3.864.313.000 378.584.600 6.673.727.444 7.359.517.498 18.276.142.542 17.701.105.165 96,85
Dinas Tata KotaKebersihan &Pertaman
5 Pariwisata - 332.050.000 614.331.500 535.818.180 1.482.199.680 1.433.756.000 Dinas BudParPora6 Industri
- 591.500.000 713.343.850 - 1.304.843.850 1.229.564.750 94,23DinasPerindustrian,Perdagangan
7 Perdagangan3.387.524.010 389.687.340 1.464.956.490 452.027.000 5.694.194.840 5,268,884,677 92,53
DinasPerindustrian,Perdagangan
1.067.996.125 1.205.363.830 1.472.486.470 2.028.348.810 5.774.195.235 5.190.546.416 89,89 Kantor PelayananPasar8 Transmigrasi - 130.251.800 274.331.000 100.000.000 504.582.800 501.782.800 99,44 Dis Tenaga Kerja& TransTotal Belanja UrusanPilihan
19.134.674.955 7.049.345.150 24.763.913.519 16.337.405.438 67.285.339.062 42.223.797.211
Catatan : Angka masih Un Audited (belum diaudit BPK) dan bersifat sementara
PEMKO DUMAI
ILPPD 201232
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah
Satuan kerja perangkat daerah Kota Dumai diatur dalam Perda No. 14 Tahun
2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah No.41 Tahun
2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, untuk lebih jelas dapat dilihat sebagai
berikut :
SKPD Kota Dumai NamaJumlahPersonil(PNS)
Keterangan
1 2 3 4Sekretariat Daerah Drs. H. SAID MUSTAFA, M.Si 181 Sekda
Asisten :1. Pemerintahan & Kesra2. Perekonomian & Pembangunan3. Administrasi Umum
HENRA, S.Sos,M.SiSYAMSUDDIN, I, STHENRA, S.Sos,M.Si
Perda No 2Tahun 2011Ttg PerubahanPerda No.14Tahun 2008 ttgOrganisasi danTata KerjaSekretariatDaerah danSekretariatDewanPerwakolanRakyat Daerah
Bagian :1. Adm. Pemerintahan Umum2. Adm. Pembangunan3. Adm. Pertanahan4. Adm. Perekonomian5. Humas & Infokom6. Adm. Kesra7. Hukum & HAM8. Umum9. Organisasi10. Adm. Sumber Daya Alam11. Keuangan12. Pengelolaan Aset
NOVIAR IP Nst, S.Sos, M.SiFAUZY EFRIZAL, S.Sos, M.SiDrs. H. W FACHRYZAL NOOR
DERMAWAN, S.SosPAISAL, SKM.MARSFRIDARSON, SH, M.SiDrs. RIKI DWI WORO, M.SiZULKARNAEN, SH.,MH.BAMBANGHARMANRISTA
Sekretariat DPRD Kota Dumai ASYARI HASAN, SH 40Inspektorat Kota Dumai Ir. DWI ORISYAWAN. PP 43Dinas :1. Dinas Pendidikan2. Dinas Kesehatan3. Dinas Pekerjaan Umum4. Dinas Perhubungan5. Dinas Kependudukan &
Pencatatan Sipil6. Dinas Peternakan, Perikanan &
Kelautan7. Dinas Pendapatan8. Dinas Koperasi, UKM dan
Pemberdayaan Masyarakat9. Dinas Pertanian, Perkebunan &
Kehutanan10. Dinas Tenaga Kerja &
Transmingrasi11. Dinas Sosial12. Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
Pemuda dan Olahraga13. Dinas Tata Kota, Kebersihan &
Pertamanan14. Dinas Perindustrian,
Perdagangan & Investasi
Drs. H. SYAARI, MPH.MARJOKO S, SKM, M.Si
MARWAN, S.SosDrs. H. M. NIZAM, M.Si
Ir. H. SYAFRIZAL, M.Sc
HAMDAN KAMALDrs. MUSTAFA KADIR
SURIYANTO, SP
SYAMSUL BAHRI, SH, M.Si
PAZWIR, S.SosH. ELDAR AFINTA, SH
ZULFA
Drs. H. DJAMALUS
23794789911724
48
7927
83
37
2131
47
34
Perda No.4Tahun 2011 ttgPerubahanPerda No.16Tahun 2008Ttg Organisasidan Tata KerjaDinas Daerah
PEMKO DUMAI
ILPPD 201233
1 2 3 4
Badan :1. Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah2. Badan KB, Pemberdayaan
Perempuan & PerlindunganAnak
3. Badan Kepegawaian & Diklat4. Badan Pelayanan Terpadu &
Penanaman Modal
Drs. JUNAIDI ASNAWI, M.Si
Drs. H. AMIRUDDIN, MM
SEPRANEF SYAMSIR, APHENDRI
33
31
3337
Perda No. 3Tahun 2011 TtgPerubahanPerda No. 15Tahun 2008 ttgOrganisasi &Tata KerjaLembaga TeknisDaerah
Kantor :1. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik
dan Linmas2. Kantor Lingkungan Hidup3. Kantor Satuan Polisi Pamong
Praja4. Kantor Perpustakaan, Arsip dan
Data Elektonik5. Kantor Pelayanan Pasar
SYAHRINALDI, S.Sos, M.Si
BASRI, A.Pi, M.SiAMRIL
HENDRI SANDRA, SE
EDY HENDRY BENNY, BA
9
1955
14
13
Perda No. 3Tahun 2011 TtgPerubahanPerda No. 15Tahun 2008 ttgOrganisasi &Tata KerjaLembagaTeknis Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah 304Kecamatan :1. Kecamatan Dumai Timur2. Kecamatan Dumai Barat3. Kecamatan Bukit Kapur4. Kecamatan Sei. Sembilan5. Kecamatan Medang Kampai6. Kecamatan Dumai Kota7. Kecamatan Dumai Selatan
Drs. FAUZAN, M.SiJURIANTO, S.Sos, M.SiWAN KAMARUDINZULKARNAIN, S.Sos, M.SiDrs. ALMUDASIR, M.SiMUHAMAD TAUFIKM. RIDHA
54495139435349
Perda No.17Tahun 2008 TtgOrganisasi &Tata Kerja Kec.&Lurah
Lembaga Teknis lainnyaBadan Narkotika Kota DumaiBadan Penanggulangan BencanaSekretariat KorpriSekretariat KPU
dr. H. AGUS WIDAYAT 1139610
Perda No.18Tahun 2008
Total 4720
B. Prioritas Urusan Wajib Yang dilaksanakan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai merupakan kumpulan
rencana kerja seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari 14 Dinas, 2
Sekretariat, Inspektorat, 4 badan, 5 Kantor dan 7 SKPD Kecamatan yang terbagi dalam 2
urusan, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah tersebut memuat Rencana Kerangka Ekonomi
Daerah, Kebijakan Umum APBD Tahun 2012, Rencana Kerja dan Pendanaannya baik yang
dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.
Untuk Tahun Anggaran 2012 Prioritas Pembangunan Daerah Kota Dumai adalah
sebagai berikut :
PEMKO DUMAI
ILPPD 201234
1. Pengembangan Infrastruktur Wilayah sebagai Pusat Pelayanan PENGANTIN
2. Peningkatan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah
3. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Sumber Daya Manusia Yang Unggul
4. Menyelaraskan dan Menyepadankan Kemampuan dan Ketrampilan Angkatan Kerja
dengan Pasar Kerja
5. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Ekonomi Kerakyatan, Mendukung Pasar
Produk Tempatan
6. Harmonisasi Ekonomi dan Ekologi
Bertitik tolak dari pemahaman tentang Urusan Wajib yang menjadi kewenangan
Pemerintahan Daerah sebagaimana disebutkan diatas serta dikaitkan dengan Prioritas
Pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Dumai pada tahun 2012
maka dapat disimpulkan bahwa Prioritas Urusan Wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Kota Dumai pada Tahun 2012 adalah sebagai berikut :
1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Lingkungan Hidup.
4. Pekerjaan Umum
5. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
6. Ketenaga Kerjaan dan
7. Otonomi Daerah
Namun demikian tidaklah berarti bahwa urusan wajib lainnya tidak mendapatkan
perhatian dari Pemerintah Kota Dumai. Urusan-Urusan Wajib lain