Upload
others
View
16
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Amiruddin, dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja
Grafindo Persada, Jakarta.
Anning, Paul, Lorna Brazell, Mark Brailsford, Jerry Brito, Matthew J. Cleary, Jillian
Friedman, Stuart Hoegner, Michael Taylor, Ryan J. Straus, Christoph-Nikolaus
Von Unruh, 2015, The Law of Bitcoin, iUniverse, Bloomington-Indiana-Usa.
Bal, Aleksandra Marta, 2015, Handbook of Digital Currency, Elsevier, Amsterdam-
Belanda.
Badrulzaman, Mariam Darus, 1994, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung.
Bappebti, Sistem Transaksi Kontrak Derivatif Sebagai Basis Sistem Perdagangan
Alternatif, Sinergi Visi Utama, Jakarta.
,Tuntunan Praktis Perdagangan Berjangka Investasi, Hedging, & Mekanisme
Transaksi, Departemen Perindustrian dan Perdagangan Bappebti, Jakarta.
Barata, Atep Adya, 2011, Panduan Lengkap Pajak Penghasilan, Visimedia, Jakarta.
Batu, Pantas Lumban, 2014, Pasar Derivatif (Derivative Market), Elex Media
Komputindo, Jakarta.
Bergman, Marcelo, 2009, Tax Evasion & The Rule of Law in Latin America: The
Political Culture of Cheating and Compliance in Argentina and Chile,
Pennsylvania University Press, Pennsylvania State-United States of America.
Brown, C.V., and P.M. Jackson, Public Sector Economics: Third Edition, Basil
Blackwell, Great Britain.
Davies, Glyn, 2002, A History of Money from Ancient Times to the Present Day,
University of Wales Press, Cardiff-Wales.
Devano, Sony, dan Siti Kurnia Rahayu, 2006, Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu,
Kencana, Jakarta.
Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris, Pustaka Fajar, Yogyakarta.
Fuady, Munir, 2014, Konsep Hukum Perdata, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Fung, Ben, Miguel Molico and Gerald Stuber, 2014, Electronic Money and Payments:
Recent Developments and Issues, Bank of Canada, Ontario – Canada.
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP INVESTASICRYPTOCURRENCY DI INDONESIADITINJAU DARIASASKEMUDAHAN ADMINISTRASIDita Karisma Prasetyo, Fadhilatul Hikmah, S.H., LL.M.Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/
186
Gunadi, 2002, Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan, Salemba Empat, Jakarta.
Gusfahmi, 2007, Pajak Menurut Syariah, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Hady, Hamdy, 1997, Valas Untuk Manager (Forex For Managers), Ghalia Indonesia,
Jakarta.
He, Dong, Karl Habermeier, Ross Leckow, Vikram Haksar, Yasmin Almeida, Mikari
Kashima, Nadim Kyriakos-Saad, Hiroko Oura, Tahsin Saadi Sedik, Natalia
Stetsenko, and Concepcion Verdugo-Yepes, 2016, IMF Staff Discussion Note -
Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerations, International Monetary
Fund, Whasington D.C.–United States of America.
Hiariej, Eddy O.S., 2009, Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana,
Erlangga, Jakarta.
Houben, Robby dan Alexander Snyers, 2018, Cryptocurrencies and Blockchain: Legal
Context and Implications for Financial Crime, Money Laundering and tax
evasion, Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies
European Parliament, Brussels-Belgia.
HR, Ridwan, 2014, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta.
Huda, Ni’matul, 2008, UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang, Rajawali Press,
Jakarta.
Hutomo, Y.B. Sigit, 2009, Pajak Penghasilan Konsep dan Aplikasi, Universitas Atma
Jaya, Yogyakarta.
Iden, V. Gilmore, 1914, The Federal Reserve Act of 1913 History and Digest, The
National Bank News, Philadelphia-United States of America.
Ilmar, Aminuddin, 2012, Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN, Kencana,
Jakarta.
Judisseno, Rimsky K., 2004, Perpajakan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
, 2005, Pajak & Strategi Bisnis Suatu Tinjauan Tentang
Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia, Gramedia Pustaka
Utama, Jakarta.
Mannan, Muhammad Abdul, 1997, Teori dan Praktek Ekonomi Islam Terjemahan M.
Nastangin, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta.
Mansury, R., 2002, Pajak Penghasilan Lanjutan Pasca Reformasi 2000, Yayasan
Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan.
Manullang, M., 1993, Pengantar Teori Ekonomi Moneter, Ghalia Indonesia, Jakarta.
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP INVESTASICRYPTOCURRENCY DI INDONESIADITINJAU DARIASASKEMUDAHAN ADMINISTRASIDita Karisma Prasetyo, Fadhilatul Hikmah, S.H., LL.M.Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/
187
Marbun, S. F., 2012, Hukum Administrasi Negara I, FH UII Press, Yogyakarta.
Mertokusumo, Sudikno, 1991, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty,
Yogyakarta.
Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2005, Kebendaan Pada Umumnya, Prenada
Media, Jakarta.
Nubika, Ibrahim, 2018, Bitcoin: Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi
Millenial, Genesis Learning, Yogyakarta.
Rahayu, Siti Kurnia, 2010, Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal, Graha
Ilmu, Yogyakarta.
Shome, Paratasarthi, 1995, Tax Handbook, International Monetary Fund, Whasington
D.C. – United States of America.
Sidharta, B. Arief, 1996, Refleksi Tentang Hukum: Suatu Terjemahan, Citra Aditya
Bakti, Bandung.
Soekanto, Soerjono, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta.
Soemitro, Rochmat, 1974, Pajak dan Pembangunan, Eresco, Jakarta.
Soemitro, Rochmat, dan Dewi Kania Sugiharti, 2010, Asas dan Dasar Perpajakan 1
Edisi Revisi, Refika Aditama, Bandung.
Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, 1981, Hukum Benda, Liberty, Yogyakarta.
Suandy, Erly, 2014, Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta.
, 2016, Hukum Pajak Edisi 7, Salemba Empat, Jakarta.
Subekti, 2003, Pokok Pokok Hukum Perdata Cetakan XXXIII, Intermasa, Jakarta.
Sumarsan, T., 2010, Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap
Berdasarkan Undang-Undang, Indeks, Jakarta.
Sumitro, Ronny Hanintyo, 1985, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia,
Jakarta.
Supramono, dan Theresia Woro, 2010, Perpajakan Indonesia Mekanisme dan
Perhitungan, Andi, Yogyakarta.
Suseno, dan Solikin, 2002, Uang: Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya Dalam
Perekonomian, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank
Indonesia, Jakarta.
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP INVESTASICRYPTOCURRENCY DI INDONESIADITINJAU DARIASASKEMUDAHAN ADMINISTRASIDita Karisma Prasetyo, Fadhilatul Hikmah, S.H., LL.M.Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/
188
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara 1960-104, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2043).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan
Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 rentang Pajak Penghasilan
(Lembaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4893).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka
Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pajak
Penghasilan Atas Penghasilan dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP INVESTASICRYPTOCURRENCY DI INDONESIADITINJAU DARIASASKEMUDAHAN ADMINISTRASIDita Karisma Prasetyo, Fadhilatul Hikmah, S.H., LL.M.Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/
189
Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4983).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pencabutan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas
Penghasilan dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang
Diperdagangkan di Bursa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5220).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 162).
Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik
(Electronic Money) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5925).
Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan
Pemrosesan Transaksi Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5945).
Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi
Finansial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6142).
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 73/PMK.03/2012 Tentang
Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara
Pendaftaran, Pemberian, dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta
Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 525).
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 tentang
Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1973).
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014 tentang
Surat Pemberitahuan (SPT) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1974).
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 79/PMK.01/2015 tentang
Account Representative Pada Kantor Pelayanan Pajak (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 561).
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP INVESTASICRYPTOCURRENCY DI INDONESIADITINJAU DARIASASKEMUDAHAN ADMINISTRASIDita Karisma Prasetyo, Fadhilatul Hikmah, S.H., LL.M.Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/
190
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 tentang
Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 950).
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK. 010/2017 tentang
Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas
Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di
Bidang Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 361).
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 634/KMK.04/1994 tentang
Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Luar Negeri
yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia.
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 248/KMK.04/1995 tentang
Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Pihak-Pihak Yang Melakukan Kerja
sama Dalam Bentuk Perjanjian Bangun Guna Serah ("Built Operate And
Transfer").
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 416/KMK.04/1996 tentang
Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan
Pelayaran Dalam Negeri.
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 417/KMK.04/1996 tentang
Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan
Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri.
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang
Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto
Asset) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1395).
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Republik Indonesia Nomor PER-17/PJ/2015
tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa
Berjangka.
Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak
Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang
Diperdagangkan di Bursa Berjangka.
Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik
Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 63/PUU-XV/2017 perihal
Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP INVESTASICRYPTOCURRENCY DI INDONESIADITINJAU DARIASASKEMUDAHAN ADMINISTRASIDita Karisma Prasetyo, Fadhilatul Hikmah, S.H., LL.M.Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/
191
Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, 12 April 2018.
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22P/HUM/2009 perihal
Pengujian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2009
tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Transaksi Derivatif Berupa
Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa terhadap Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, 09 Desember
2019.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Republik Indonesia Nomor SE - 82/PJ/2011
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011 tentang
Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pajak
Penghasilan Atas Penghasilan dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak
Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa.
Artikel Jurnal
Acuna, Gonzalo Arias dan Andres Sanchez Pullas, “The digital Currency Challenge
for the Regulatory Regime”, Revista Chilena De Derecho Y Tecnologia, Vol. 5,
No. 2, 2016.
Allingham, Michael G., dan Agnar Sandmo, “Income Tax Evasion: A Theoretical
Analysis”, Public Economics, Vol. 1, 1972.
Barber, Andrew, “Bitcoin and The Philosophy of Money: Evaluating the Commodity
Status of Digital Currencies”, Spectra, Vol.4, No.2, 2015.
Böhme, Rainer, Nicolas Christin, Benjamin Edelman, and Tyler Moore, “Bitcoin:
Economics, Technology, and Governance”, Economic Perspective, Vol. 29, No.
2, 2015.
Burleson, “Bitcoin: The Legal Implications of a Novel Currency”, Review Of Banking
& Financial Law, Vol. 33., 2013-2014.
Calvin, Jim, “Adequately Identifying Bitcoin Dispositions for Federal Income Tax
Purposes”, Tax Management Memorandum-Bloomberg BNA, Vol. 58, No. 18,
April 2017.
Fairfield, Joshua A.T., “Virtual Property”, Boston University Law Review, Vol. 85,
No. 35, 2005.
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP INVESTASICRYPTOCURRENCY DI INDONESIADITINJAU DARIASASKEMUDAHAN ADMINISTRASIDita Karisma Prasetyo, Fadhilatul Hikmah, S.H., LL.M.Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/
192
James, Simon and Clinton Alley “Tax Compliance, self assessment and tax
administration” Finance and Management in Public Services, Vol. 2, No. 2,
2004.
Kaplanov, Nikolei M., “Nerdy Money: Bitcoin, the Private Digital Currency, and the
Case Against Its Regulation”, Loyola Consumer Law Revew, Vol. 25, No.1,
2012.
Kirchler, Erich, Erik Hoelzl, Ingrid Wahl , “Enforced Versus Voluntary Tax
Compliance: The Slippery Slope Framework (SSF)”, Economic Psychology,
Vol. 29, No. 2, April 2008.
Liedel, Deidre A., “The Taxation of Bitcoin: How the Irs Views Cryptocurrencies”,
Drake Law Review, Vol. 66.
Ly, Matthew Kien-Meng, “Coining Bitcoins Legal Bits: Examining The Regulatory
Framework for Bitcoin and Virtual Currencies”, Harvard Journal of Law &
Technology, Vol. 27, No. 2, 2014.
Nelmark, David, “Virtual Property: The Challenges of Regulating Intangible,
Exclusionary Property Interests such as Domain Names”, Northwestern Journal
of Technology and Intellectual Property, Vol. 3, No. 1, 2004.
Ponsford, Matthew P., “A Comparative Analysis of Bitcoin and Other Decentralised
Virtual Currencies: Legal Regulation in the People’s Republic of China, Canada,
and the United States”, Hong Kong Journal of Legal Studies, Vol. 9, 2015.
Riahi-Belkaoui, Ahmed, “Relationship between tax compliance internationally and
selected determinants of tax morale”, International Accounting, Auditing and
Taxation, Vol. 13, No. 2, 2004.
Richardson, Grant, “The Relationship Between Culture and Tax Evasion Across
Countries: Additional Evidence and Extensions”, International Accounting,
Auditing and Taxation, Vol. 17, No. 2, 2008.
Siahaan, Maruarar, “Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Negara
Kita: Masalah dan Tantangan”, Konstitusi, Vol.7, No. 4, Agustus 2010.
Sutarno, Heri, “Enkripsi Data Sistem Kriptografi Kunci Publik Menggunakan
Algoritma Diophantine”, Pengajaran Mipa, Vol. 10, No. 2, Desember 2017.
Tampi, Mariske Myeke, “Legal Protection for Bitcoin Investors In Indonesia: To
Move Beyond the Current Exchange System”, Hukum dan Pembangunan, Vol.
47, No. 1, 2017.
Xethalis, Gregory E., Kathleen H. Moriarty, Robert Claassen dan Jenna B. Levy, “An
Introduction to Bitcoin and Blockchain Technology” Kaye Scholer, Februari
2016.
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP INVESTASICRYPTOCURRENCY DI INDONESIADITINJAU DARIASASKEMUDAHAN ADMINISTRASIDita Karisma Prasetyo, Fadhilatul Hikmah, S.H., LL.M.Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/
193
Yohandi, Alex, “Implikasi Yuridis Pengunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat
Pembayaran dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi Antara Indonesia-
Singapura)”, Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 2, 2017.
Hasil Penelitian/Tugas Akhir
Bal, Aleksandra Marta, 2014, Taxation of Virtual Currency, Disertasi, Program Doktor
Fakultas Hukum Universitas Leiden, Belanda.
Brito, Jerry & Andrea Castillo, 2013, Bitcoin a Primer for Policymakers, Hasil
Penelitian, Mercatus Center at George Mason University, United State of
America.
Diasti, Annisa Rahma, 2018, Kedudukan Hukum Bitcoin Sebagai Komoditi dan
Peluang Bitcoin Sebagai Komoditi Dalam Perdagangan Berjangka di
Indonesia, Skripsi, Program sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta.
Fico, Paola, 2016, Virtual Currencies and Blockchains: Potential Impacts on
Financial Market Infrastructures and on Corporate Ownership, Hasil
Penelitian, Melbourne Business School, Australia.
Hileman, Garrick & Michel Rauchs, 2017, Global Cryptocurrency Benchmark Study,
Hasil Penelitian, Cambridge Centre for Alternative Finance, United Kingdom.
Okello, Andrew 2014, Managing Income Tax Compliance through Self-Assessment,
Hasil Penelitian, International Monetary Fund, Whasington D.C. – United States
of America
Palil, Mohd. Rizal 2010, Tax Knowledge and Tax Compliance Determinants in Self
Assessment System in Malaysia, Disertasi, Program Doktoral Department of
Accounting and Finance Birmingham Business School, The University of
Birmingham, Inggris.
Purwanta, Mahendra Adhi, 2012, Analisa Hukum Terhadap Transaksi Atas
Kebendaan Virtual Pada Penyelenggaraan Permainan Online, Tesis, Program
Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
Shadab, Houman B., “Regulating Bitcoin and Block Chain Derivatives”, Hasil
Penelitian, New York Law School, New York-United State of America.
Wiliyanto, Andrie, 2012, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah yang Melakukan
Transaksi dalam Sistem Perdagangan Alternatif di Perusahaan Pialang
Berjangka, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Indonesia, Jawa Barat.
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP INVESTASICRYPTOCURRENCY DI INDONESIADITINJAU DARIASASKEMUDAHAN ADMINISTRASIDita Karisma Prasetyo, Fadhilatul Hikmah, S.H., LL.M.Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/
194
Makalah/Pidato
Rofiqoh, Septi, Wartiyah, Novitasari, Umrotun Rofi’ah, “Makalah Jaringan”,
Makalah, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STIMIK)
Tunas Bangsa, Banjarnegara, 26 November 2010.
Rosdiana, Haula, “Spektrum Teori Perpajakan Untuk Pembangunan Sistem
Perpajakan Indonesia Menuju Persaingan Pajak Global”, Pidato, Pengukuhan
Guru Besar Besar Tetap Bidang Ilmu Kebijakan Pajak pada Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Depok, 12 Juni 2013.
Artikel dalam Antologi dengan Editor
Burns, Lee dan Richard Krever, “Individual Income Tax”, dalam Thuronyi, Victor,
1998, Tax Law Design and Drafting Volume 2, International Monetary Fund,
Whasington D.C.-United States of America.
Heeden, Koenraad van der, “The Pay-As-You-Earn Tax on Wages”, dalam Victor
Thuronyi, 1998, Tax Law Design and Drafting Volume 2, International
Monetary Fund, Whasington D.C. – United States of America.
Thuronyi, Victor, “Presumptive Taxation”, dalam Victor Thuronyi, 1998, Tax Law
Design and Drafting Volume 1, International Monetary Fund, Whasington D.C.
– United States of America.
Umeda, Sayuri, dalam The Law Library of Congress, 2018, Regulation of
Cryptocurrency in Selected Jurisdictions, Global Legal Research Center, United
States of Amerika.
Artikel Majalah Atau Koran
Bappebti, “Pahami Jenis Investasi dan Resikonya”, Perdagangan Berjangka
Komoditi, 2018.
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, “Mekanisme Transaksi Multilateral”,
Transaksi Perdagangan Berjangka, tanpa tanggal terbit.
Kristiaji, B. Bawono, Toni Febriyanto, Yanuar F. Abiyunus, “Memahami
Ke(tidak)Patuhan Pajak”, Inside Tax Media Tren Perpajakan Edisi 14, Maret
2013.
Masujima, Masakazu,“Japan’s Virtual Currency Regulation and its Recent
Developments”, Mori Hamada & Matsumoto, April 2018.
Sinaga, Suhut Tumpal, “Aspek Perpajakan dari Transaksi yang Menggunakan Bitcoin
di Indonesia”, Inside Tax Media Tren Perpajakan Edisi 20, 1 Juni 2014.
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP INVESTASICRYPTOCURRENCY DI INDONESIADITINJAU DARIASASKEMUDAHAN ADMINISTRASIDita Karisma Prasetyo, Fadhilatul Hikmah, S.H., LL.M.Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/
195
INTERNET
Aarsahab, “Kenalkan, Ini 6 Situs Exchanger Bitcoin Terbaik Dan Terpercaya Di
Indonesia”, https://easycryptoinfo.com/exchanger-bitcoin-terpercaya-di-
indonesia/, diakses 21 Februari 2019.
Alpari, “Hard Currency”, https://alpari-finance.com/id/beginner/glossary/hard-
currency/, diakses 9 mei 2019.
Asolo, Bisade, “Decentralized Exchanges Vs. Centralized Exchanges”,
https://www.mycryptopedia.com/decentralized-exchanges-v-centralized-
exchanges/, diakses 15 Mei 2019.
Bank Indonesia, “Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin dan Virtual Currency
Lainnya”, https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-
pers/Pages/SP_160614.aspx, diakses pada tanggal 3 November 2018.
Bank Indonesia, “Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin dan Virtual Currency
Lainnya”, https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-
pers/Pages/SP160614.aspx, diakses 28 Februari 2019.
Commodity Futures Trading Commission, “CFTC Docket No. 15-29 In the Matter of:
Coinflip, Inc., d/b/a Derivabit, and Francisco Riordan”,
https://www.cftc.gov/sites/default/files/idc/groups/public/@lrenforcementactio
ns/documents/legalpleading/enfcoinfliprorder09172015.pdf, diakses 11 Mei
2019.
Crypto, Harian, “Bagaimana Cryptocurrency Bekerja?”,
https://hariancrypto.news.blog/tag/bitcoin/, diakses 16 Mei 2019.
Crypto, Harian, “Bagaimana Cryptocurrency Bekerja?”,
https://hariancrypto.news.blog/tag/bitcoin/, diakses 10 Mei 2019.
Fortney, Luke, “Bitcoin Mining, Explained”,
https://www.investopedia.com/terms/b/bitcoin-mining.asp, diakses tanggal 26
Januari 2016.
Futures, Kontrak Perkasa, “Mekanisme Perdagangan, https://www.kp-
futures.com/index.php/edukasi/mekanisme-perdagangan, diakses 18 Mei 2019.
Ghaffarullah, Ashimul, “5 Situs Trading Bitcoin Indonesia Yang Bisa Anda
Pertimbangkan”, https://easycryptoinfo.com/trading-bitcoin-indonesia/,
diakses 21 Februari 2019.
Indodax, “Apakah Saya Bisa Menambah Limit Untuk Withdraw BTC/Rupiah?”,
https://help.indodax.com/id_ID/apakah-saya-bisa-menambah-limit-untuk-
withdraw-btc/, diakses 12 Juli 2019.
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP INVESTASICRYPTOCURRENCY DI INDONESIADITINJAU DARIASASKEMUDAHAN ADMINISTRASIDita Karisma Prasetyo, Fadhilatul Hikmah, S.H., LL.M.Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/
196
Indodax, “Beli/Jual Bitcoin dan Digital Asset Lainnya”, https://indodax.com/, diakses
15 Mei 2019.
Indodax, “Ketentuan dan Persyaratan Indodax.com”,
https://help.indodax.com/id_ID/terms-and-conditions/, diakses 16 Mei 2019.
Indonesia, Bank, “Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin dan VC Lain
https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaranpers/Pages/SP_160614.aspx,
diakses 3 November 2018.
Internal Revenue Service, “Notice 2014-21”, http://www.irs.gov/pub/irs-drop/n-14-
21.pdf, diakses 11 Mei 2019.
Kadir, Abdul, “Asas dan Dasar Pemungutan Pajak”,
http://abdulkadir.blog.uma.ac.id/wp-content/uploads/sites/362/2018/01/BAB-
II-kapita-selekta-perpajakan.pdf, diakses tanggal 11 Mei 2019.
Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Uang”, https://kbbi.web.id, diakses 28 Februari
2019.
Kontan, “Ini Empat Perusahaan Perantara Jual Beli Kripto di Indonesia”
https://investasi.kontan.co.id/news/ini-empat-perusahaan-perantara-jual-beli-
kripto-di-indonesia, diakses 19 Desember 2018.
Renata, Rio, “Sejarah Bitcoin Indonesia”,
https://www.seputarforex.com/artikel/sejarah-bitcoin-indonesia-280413-38,
diakses pada tanggal 5 Maret 2019.
Setyowati, Desy dan Martha Ruth Thertina, “Ditjen Pajak: Keuntungan Bitcoin Kena
Pajak dan Dilaporkan di SPT”, https://katadata.co.id/berita/2017/12/06/ditjen-
pajak-keuntungan-bitcoin-kena-pajak-dan-dilaporkan-di-spt, diakses tanggal
19 Desember 2018.
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP INVESTASICRYPTOCURRENCY DI INDONESIADITINJAU DARIASASKEMUDAHAN ADMINISTRASIDita Karisma Prasetyo, Fadhilatul Hikmah, S.H., LL.M.Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/