A. Penanaman Modal Asing

1. Pengertian

Investasi merupakan suatu kebutuhan mutlak di dalam pertumbuhan ekonomi.

Apabila suatu negara belum bisa memupuk investasi sendiri. Maka jalan yang ditempuh

adalah dengan meminjam, baik pinjaman dalam negeri ataupun luar negeri dan menarik

investasi asing untuk masuk ke negara tersebut.

Istilah penanaman modal asing berasal dari bahasa inggris yaitu investment.

Penanaman modal asing atau investasi seringkali dipergunakan dalam artian berbeda-

beda. Perbedaan penggunaan istilah investasi terletak pada cakupan dari makna yang

dimaksudkan. Investasi dapat dijelaskan dalam 3 (tiga) pengertian, yaitu (Pandji

Anoraga, 1995 dalam Suhendro, 2005: 9):

a. Suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau surat penyertaan

lainnya.

b. Suatu tindakan membeli barang modal.

c. Pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan pendapatan

di masa yang akan datang.

Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing

pada pasal 1 menyebutkan bahwa: “Pengertian penanaman modal asing di dalam undang-

undang ini hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan

menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang ini dan yang digunakan

untuk menjalankan perusahaan di Indonesia dalam arti bahwa pemilik modal secara

langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut”.

Mengenai peraturan kepemilikan modal asing seperti yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 1970 dapat terjadi sebagai berikut (Suhendro, 2005: 13):

a. Seluruh modal asing, artinya tidak bercampur dengan modal nasional

(pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967).

b. Sebagian modal asing dan sebagian modal nasional (Joint Venture, pasal

23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967).

Jadi yang dimaksud dengan modal asing adalah (Suhendro, 2005: 13):

a. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari

kekayaan devisa Indonesia, atas persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan

perusahaan di Indonesia.

b. Alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan orang asing

dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar negeri ke wilayah Indonesia selama alat-

alat tersebut tidak dibiayai dari devisa Indonesia.

c. Keuntungan perusahaan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1967 boleh ditransfer, namun digunakan untuk membiayai perusahaan di

Indonesia.

Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 pasal 1 ayat 3,

penanaman modal asing diartikan sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan

usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing,

baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan

penanam modal dalam negeri.

Investasi dari luar negeri dapat memiliki beberapa bentuk. Pertama, investasi

asing langsung (Foreign Direct Investment / FDI) yaitu investasi modal yang dimiliki dan

dioperasikan oleh entitas luar negeri. Kedua, investasi portofolio luar negeri (Foreign

Portfolio Investment) yaitu investasi yang dibiayai oleh luar negeri tetapi dioperasikan

oleh warga domestik.

Investasi asing di Indonesia juga dapat dilakukan dalam dua bentuk investasi,

yaitu investasi portofolio dan investasi langsung. Investasi portofolio dilakukan melalui

pasar modal dengan instrumen surat berharga seperti saham dan obligasi. Sedangkan

investasi langsung atau yang lebih dikenal dengan penanaman modal asing langsung

(PMA) merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau

mengakuisisi perusahaan.

Bila dibandingkan dengan investasi portofolio, penanaman modal asing (PMA)

atau Foreign Direct Investment (FDI) lebih banyak mempunyai kelebihan. Selain sifatnya

yang permanen atau jangka panjang, penanaman modal asing memberi andil dalam

teknologi, ketrampilan manajemen dan membuka lapangan kerja baru. Lapangan kerja ini

penting diperhatikan mengingat masalah menyediakan lapangan kerja merupakan

masalah yang cukup berat bagi pemerintah.

Investasi luar negeri ini dapat dimanfaatkan untuk menaikkan pertumbuhan,

walaupun sejumlah keuntungan dari investasi ini kembali kepada investor asing. Namun

investasi akan menaikkan persediaan barang modal yang kemudian menaikkan

produktivitas dan gaji. Investasi luar negeri juga merupakan suatu cara yang bisa

digunakan negara miskin untuk mempelajari teknologi terkini yang telah dikembangkan

dan dipakai negara-negara kaya.

Masuknya investasi langsung sangat diharapkan oleh Indonesia. Perekonomian

Indonesia belum bisa tumbuh tinggi pada tahun ini jika tidak didukung investasi asing.

Posisi Indonesia saat ini sebagai basis produksi dari penanaman modal asing sudah

melemah. Pemerintah harus membangun kembali citra sebagai negara yang aman dan

berprospek baik untuk investasi.

2. Faktor-faktor Penentu Penanaman Modal Asing

Faktor-faktor yang dapat menjadi motivasi bagi investor asing untuk melakukan

penanaman modal asing (FDI) di suatu negara adalah (Nur Hidayah, 2006: 34-35):

a. Access to Mineral / Natural Resources

Orientasi dari penanaman modal asing ini hanyalah untuk memperoleh

sumber daya yang lebih murah dan efisien dimana sumber daya di negara asalnya

sudah tidak lagi mencukupi.

b. Menghindari hambatan tarif

Tarif untuk suatu produk yang akan masuk di suatu negara dapat menghambat

jalur perdagangan dan dapat mengurangi tingkat keuntungan, sehingga mendirikan

perusahaan di negara tersebut merupakan upaya untuk menghindari tarif tersebut.

c. Domestic Market Oriented

Pasar dari negara tuan rumah sangat menjanjikan dan dapat memperoleh

keuntungan yang lebih banyak jika dibandingkan dengan diproduksi di negara

asalnya sendiri.

d. Tingkat upah pekerja yang relatif rendah

Kebanyakan upah di negara maju sudah terlalu tinggi bila dibandingkan

dengan kapital dan berkembangnya produk baru yang lebih intensif modal dan

pengetahuan sehingga alternatif untuk membuka atau mendirikan usaha industrinya di

negara lain menjadi lebih menguntungkan. Terlebih jika negara tujuannya

mempunyai upah tenaga kerja yang lebih murah dari negara asalnya.

3. Manfaat Penanaman Modal Asing

Manfaat yang diharapkan dari penanaman modal asing (FDI) berupa: (1)

penyerapan tenaga kerja, (2) alih teknologi, (3) pelatihan manajerial, dan (4) akses ke

pasar internasional melalui ekspor. Tetapi dalam perkembangannya, kehadiran PMA di

negara berkembang ada yang mendukung dan menentangnya. Berikut adalah manfaat

dari adanya penanaman modal asing, yaitu (Nur Hidayah, 2006: 47-48):

a. Dengan adanya PMA akan memberikan sumbangan positif terhadap

pembangunan nasional di negara penerimanya.

b. PMA berperan dalam mengisi kesenjangan antara target jumlah devisa

yang dibutuhkan dan hasil-hasil akibat devisa dari ekspor ditambah dengan bantuan

luar negeri netto.

c. PMA dapat menambah pendapatan yang diterima oleh pemerintah yang

berasal dari pajak yang dibayarkan oleh perusahaan asing tersebut sehingga

pemerintah memiliki ketersediaan dana finansial untuk membiayai pengeluarannya

atau membiayai proyek-proyek dalam negeri.

d. PMA akan membawa pengetahuan dan teknologi yang canggih dalam

melakukan proses produksinya.

e. Mengurangi tingkat pengangguran di negara tuan rumah bagi

perusahaan asing yang membawa dan melakukan produksi dengan padat karya.

Sementara itu, pendapat yang menentang adanya PMA antara lain disebabkan

oleh (Nur Hidayah, 2006: 48-49):

a. Adanya PMA ini akan memperburuk ketimpangan kesempatan

ekonomis antar daerah dan akan mendorong terjadinya arus urbanisasi antar daerah.

b. Adanya perusahaan asing yang memproduksi barang-barang yang

sebenarnya masih belum sesuai dengan kebutuhan pokok penduduk, maka akan

mendorong perilaku untuk berkonsumsi mewah dan mendorong adanya

demonstration effect di kalangan masyarakat.

c. Sumber-sumber daya negara-negara tuan rumah akan dialokasikan oleh

kegiatan produksi yang dilihat secara sosial tidak menguntungkan sehingga negara

tuan rumah merasa dirugikan dengan adanya peranan perusahaan asing tersebut.

d. Perusahaan-perusahaan asing akan merusak struktur perekonomian

negara tuan rumah, karena dapat menghambat investasi yang dilakukan oleh

usahawan lokal. Hal ini dikarenakan perusahaan asing tersebut telah menguasai

teknologi, jaringan perdagangan, telekomunikasi, keahlian dan ketrampilan dalam

manajemen usahanya.

e. Adanya perusahan asing di negara tuan rumah dapat mempengaruhi

kondisi politik suatu negara.

Mahardhika Gilang RF0111045 / EP '11

A. Penanaman Modal AsingPengertian penanaman modal asing meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut. perusahaan yang dimaksud dalam pasal 1 yang dijalankan untuk seluruhnya atau bagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri harus berbentuk Badan Hukum menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.Untuk mendorong lebih lanjut peningkatan investasi penanaman modal di Indonesia, perlu diciptakan iklim investasi dan usaha yang lebih menarik. Iklim investasi yang positif dapat ditingkatkan melalui upaya-upaya berkesinambungan yang dilakukan oleh para birokrat dan para pelaku ekonomi dilokalitas-lokalitas tempat investasi.Penanaman modal asing sangat berperan penting dalam proses pembangunan ekonomi negara-negara maju dan berkembang. Lalu lintas modal asing antar negara dan antar lokalitas didunia tersebut akan berlalu-lalang mengikuti dinamika perkembangan Perusahaan-perusahaan lintas nasional dan Perusahaan global yang dipermudah dengan globalisasi dan temuan tekhnologi.Bersama-sama dengan investasi domestik dan investasi masyarakat, penanaman modal asing masih merupakan pilihan strategik untuk memanfaatkan momentum kebangkitan perekonomian Indonesia di masa datang.PETA KONSEP:Penanaman Modal asing1. Pengertian Penanaman Modal Asing2. Bentuk Hukum, Kedudukan dan Daerah Berusaha3. Badan Usaha Modal Asing4. TenagaKerja5. Pemakaian Tanah6. Jangka Waktu Penanaman Modal Asing, Hak Transfer dan Repatriasi7. Nasionalisasi dan Kompensasi8. Kerjasama Modal Asing dan Modal Nasional

a. Pengertian Penanaman Modal AsingDalam Undang-undang No. 1 Tahun 1967 ditegaskan bahwa Pengertian penanaman modal asing di dalam Undang-undang ini hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia,

dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut.Pengertian modal asing dalam Undang-undang ini menurut pasal 2 ialah :

1. alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan Pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.2. alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan, yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat terse-but tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia.3. bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan Undang-undang ini diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.Adapun modal asing dalam Undang-undang ini tidak hanya berbentuk valuta asing, tetapi meliputi pula alat-alat perlengkapan tetap yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, penemuan-penemuan milik orang/badan asing yang dipergunakan dalam perusaha¬an di Indonesia dan keuntungan yang boleh ditransfer ke luar negeri tetapi dipergunakan kembali di Indonesia.

b. Bentuk Hukum, Kedudukan dan Daerah BerusahaMenurut pasal 3 UPMA perusahaan yang dimaksud dalam pasal 1 yang dijalankan untuk seluruhnya atau bagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri harus berbentuk Badan Hukum menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.Penanaman modal asing oleh seorang asing, dalam statusnya sebagai orang perseorangan, dapat menimbulkan kesulitan/ketidak tegasan di bidang hukum Internasional. Dengan kewajiban bentuk badan hukum maka dengan derai-kian akan mendapat ketegasan mengenai status hukumnya yaitu badan hukum Indonesia yang tunduk pada hukum Indonesia. Sebagai badan hukum terdapat ketegasan tentang modal y ditanam di Indonesia.Pemerintah menetapkan daerah berusaha perusahaan-perusa-haan modal asing di Indonesia dengan memperhatikan perkembangan ekonomi nasional maupun ekonomi daerah, macam perusahaan. besarnya penanaman modal dan keinginan Ekonomi Nasional dan Daerah (Pasal4). Dengan ketentuan ini maka dapat diusahakan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia dengar,

c. Badan Usaha Modal AsingDalam pasal 5 UPMA disebutkan, bahwa :a) Pemerintah menetapkan perincian bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing menurut urutan prioritas, dan menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penanam-an modal asing dalam tiap-tiap usaha tersebut.

b) Perincian menurut urutan prioritas ditetapkan tiap kali pada waktu Pemerintah menyusun rencana-rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, dengan memperhatikan perkembangan ekonomi serta teknologi.Bidang-bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing secara penguasaan penuh ialah bidang-bidang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak menurut pasal 6 UPMA adalah sebagai berikut :a. pelabuhan-pelabuhanb. produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umumc. telekomunikasid. pelayarane. penerbanganf. air minumg. kereta api umumh. pembangkit tenaga atomi. mass media.

d. TenagaKerja

Menurut pasal 9 UPMA pemilik modal mempunyai wewenang sepenuhnya untuk menentukan direksi perusahaan-perusahaan di mana modalnya ditanam.Kepada pemilik modal asing diperkenankan sepenuhnya menetapkan direksi perusahaannya. Kiranya hal demikian itu sudah sewajarnya karena penanaman modal asing ingin menyerahkan pengurusan modal kepada orang yang dipercayanya. Dalam hal kerjasama antara modal asing dan modal nasional direksi ditetap-kan bersama-sama.Dalam pasal 10 ditegaskan, bahwa perusahaan-perusahaan modal asing wajib memenuhi kebutuhan akan tenaga kerjanya dengan warganegara Indonesia kecuali dalam hal-hal tersebut pada pasal 11. Sedangkan dalam pasal 11 UPMA disebutkan bahwa perusahaan-perusahaan modal asing diizinkan mendatangkan atau menggunakan tenaga-tenaga pimpinan dan tenaga-tenaga ahli warganegara asing bagi jabatan-jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja warga negara Indonesia.Perusahaan-perusahaan modal asing berkewajiban menyeleng-garakan atau menyediakan fasilitas-fasilitas latihan dan pendidikan di dalam atau di luar negeri secara teratur dan terarah bagi warganegara Indonesia dengan tujuan agar berangsur-angsur tenaga-tenaga warga negara asing dapat diganti oleh tenaga-tenaga warga negara Indonesia.

e. Pemakaian TanahDalam pasal 14 UPMA disebutkan, bahwa untuk keperluan perusahaan-perusahaan modal asing dapat diberikan tanah dengan hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Ketentuan pasal 14 ini yang memungkinkan diberikannya tanah kepada perusahaan-perusahaan yang bermodal asing bukan saja dengan hak pakai, tetapi juga dengan hak guna bangunan dan hak guna usaha, merupakan penegasan dari apa yang ditentukan di dalam pasal 55 ayat 2 Undang-undang Pokok Agraria, berhubungan dan pasal 10, 62 dan 64 Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/ 1969.Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pokok Agraria pasal 35, pasal 29 dan pasal 41, maka hak guna bangunan tersebut dapat diberikan dengan jangka waktu paling lama 30 tahun, yang meng-ingat keadaan perusahaan dan bangunannya dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun. Hak guna usaha dapat diberikan dengan jangka waktu paling lama 25 tahun.Kepada perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan macam tanaman yang diusahakannya memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna usaha dengan jangka waktu hak guna usaha tersebut dapat diperpanjang paling lama 25 tahun. Hak pakai diberikan dengan jangka waktu menurut keperluannya, dengan mengingat pembatasan-pembatasan bagi hak guna bangunan dan hak guna usaha tersebut di atas.

f. Jangka Waktu Penanaman Modal Asing, Hak Transfer dan RepatriasiPasal 18 UPMA menegaskan, bahwa dalam setiap izin penanaman modal asing ditentukan jangka waktu berlakunya yang : tidak melebihi 30 (tigapuluh) tahun.Selanjutnya (menurut Penjelasan Pasal 18 UPMA) diadakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :a. Perusahaan Modal Asing harus mengadakan pembukaan ter-sendiri dari modal asingnya;b. Untuk menetapkan besarnya modal asing maka jumlahnya harus dikurangi dengan jumlah-jumlah yang dengan jalan repatriasi telah ditransfer;c. Tiap tahun perusahaan diwajibkan menyampaikan kepada Pemerintah suatu ikhtisar dari modal asingnya.Mengenai hak transfer, dalam pasal 19 UPMA ditetapkan sebagai berikut :1) Kepada perusahaan modal asing diberikan hak transfer dalam valuta asing dari modal atas dasar nilai tukar yang berlaku untuk :a. Keuntungan yang diperoleh modal sesudah dikurangi pajak-pajak dan kewajiban-kewajiban pembayaran lain;b. biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga asing yang dipekerjakan di Indonesia;c. biaya-biaya lain yang ditentukan lebih lanjut;d. penyusutan atas aht-alat perlengkapan tetap;e. kompensasi dalam hal nasionalisasi.2) Pelaksanaan transfer ditentukan lebih lanjut oleh Pemerintah.modal asing. Dirasakan adil apabila perusahaan-perusahaan yang menggunakan modal asing tidak diperbolehkan merepatriasi modalnya mentransfer penyusutan

selama perusahaan-perusahaan itu masih memperoleh kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan pungutan-pungutan lain. Perlu diterangkan bahwa transfer keuntungan modal asing dapat dilakukan juga selama perusahaan itu memperoleh kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan pungutan-pungutan lain.

g. Nasionalisasi dan KompensasiPemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi/pencabutan hak milik secara menyeluruh atas perusahaan-perusahaan modal asing atau tindakan-tindakan yang mengurangi hak menguasai atau mengurus perusahaan yang bersangkutan.kecuali jika dengan Undang-undang dinyatakan kepentingan Negara menghendaki tindakan demikian (Pasal 21).Jika diadakan tindakan seperti tersebut pada pasal 21 maka Pemerintah wajib memberikan kompensasi/gantirugi yang jumlah, macam dan cara pembayarannya disetujui oleh kedua belah pihak sesuai dengan asas-asas hukum internasional yang berlaku. Apabila antara kedua belah pihak tidak terdapat persetujuan mengenai jumlah, macam dan cara pembayaran kompensasi tersebut maka akan diadakan arbitrasi yang putusannya mengikat kedua belah pihak.Untuk menjamin ketenangan bekerja modal asing yang ditanam di Indonesia maka dalam pasal ini ditetapkan bahwa Pemerintah tidak akan melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan modal asing, kecuali jika kepentingan negara menghendakinya. Tindakan demikian itu hanya dapat dilakukan dengan Undang-undang serta dengan pemberian kompensasi menurut prinsip-prinsip Hukum Internasional.

h. Kerjasama Modal Asing dan Modal NasionalUPMA daJam pasal 23 menegaskan, bahwa daJam bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing dapat diadakan kerja-sama antara modal asing dengan modal nasional dengan mengingat ketentuan dalam pasal 3 di atas.Pemerintah menetapkan lebih lanjut bidang-bidang usaha, bentuk-bentuk dan cara-cara kerjasama antara modal asing dan modal nasional dengan memanfaatkan modal dan keahlian asing dalam bidang ekspor serta produksi barang-barang dan jasa-jasa.Pengertian modal nasional dalam Undang-undang ini meliputi modal Pemerintah Pusat dan Daerah, Koperasi dan modal swasta nasional.Adapun keuntungan yang diperoleh perusahaan modal asing sebagai hasil kerjasama antara lain modal asing dan modal nasional tersebut pada pasal 23 setelah dikurangi pajak-pajak serta” kewajiban-kewajiban lain yang harus dibayar di Indonesia, diizinkan untuk ditransfer dalam valuta asli dari modal asing yang bersangkutan seimbang dengan bagian modal asing yang ditanam (Pasal 24).

B. Penanaman Modal Dalam Negeri

· Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah perseorangan warga Negara Indonesia , badan usaha Indonesia , Negara Republik Indonesia , atau daerah yang melakukan penanaman modal diwilayah Negara Republik Indonesia.· Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha diwilayah Negara RepublikIndonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

C.   LATAR BELAKANG, PENGERTIAN, DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN

· Hal-hal yang melatarbelakangi didorongnya PMDNo Penyelenggaraan pembangunan ekonomi nasional adalah untuk mempertinggi kemakmuran rakyat, modal merupakan factor yang sangat penting dan menentukano Perlu diselenggarakan pemupukan dan pemanfaatan modal dalam negeri dengan cara rehabilitasi pembaharuan, perluasan , pemnbangunan dalam bidang produksi barang dan jasao Perlu diciptakan iklim yang baik, dan ditetapkan ketentuan-ketentuan yang mendorong investor dalam negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesiao Dibukanya bidang-bidang usaha yang diperuntukan bagi sector swastao Pembangunan ekonomi selayaknya disandarkan pada kemampuan rakyat Indonesia sendirio Untuk memanfaatkan modal dalam negeri yang dimiliki oleh orang asingo Penanaman modal (investment), penanaman uang aatau modal dalam suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dari usaha tsb. Investasi sebagai wahana dimana dana ditempatkan dengan harapan untuk dapat memelihara atau menaikkan nilai atau memberikan hasil yang positifo Pasal 1 angka 2 UUPM meneyebutkan bahwa PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara RI yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negerio Sedangkan yang dimaksud dengan penanam modal dalam negeri adalah perseorangan WNI, badan usaha Indonesia, Negara RI, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara RI (Pasal 1 angka 5 UUPM)o Bidang usaha yang dapat menjadi garapan PMDN adalah semua bidang usaha yang ada di Indonesiao Namun ada bidang-bidang yang perlu dipelopori oleh pemerintah dan wajib dilaksanakan oleh pemerintah . midal: yang berkaitan dengan rahasia dan pertahanan Negarao PMDN di luar bidang-bidang tersebut dapat diselenggarakan oleh swasta nasional. Midsal : perikanan,perkebunan, pertanian, telekomunikasi, jasa umum, perdaganagan umum

o PMDN dapat merupakan sinergi bisnis antara modal Negara dan modal swasta nasional. Misal: di bidang telekomunikasi,perkebunan2. Factor-faktor yang mempengaruhi PMDN· Potensi dan karakteristik suatu daerah· Budaya masyarakat· Pemanfaatan era otonomi daerah secara proposional· Peta politik daerah dan nasional· Kecermatan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan local dan peraturan daerah yang menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia bisnis dan investasi3. Syarat-syarat PMDN· Permodalan: menggunakan modal yang merupakan kekayaan masyarakat Indonesia (Ps 1:1 UU No. 6/1968) baik langsung maupun tidak langsung· Pelaku Investasi : Negara dan swastaPihak swasta dapat terdiri dari orang dan atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia· Bidang usaha : semua bidang yang terbuka bagi swasta, yang dibina, dipelopori atau dirintis oleh pemerintah· Perizinan dan perpajakan : memenuhi perizinan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Antara lain : izin usaha, lokasi, pertanahan, perairan, eksplorasi, hak-hak khusus, dll· Batas waktu berusaha : merujuk kepada peraturan dan kebijakan masing-masing daerah· Tenaga kerja: wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia, kecuali apabila jabatan-jabatan tertentu belum dapat diisi dengan tenaga bangsa Indonesia. Mematuhi ketentuan UU ketenagakerjaan (merupakan hak dari karyawan)4. Tata Cara PMDN· Keppres No. 29/2004 ttg penyelenggaraan penanam modal dalam rangka PMA dan PMDN melalui system pelayanan satu atap.o Meningkatkan efektivitas dalam menarik investor, maka perlu menyederhanakan system pelayanan penyelenggaraan penanaman modal dengan metode pelayanan satu atap.o Diundangkan peraturan perundang-undnagan yang berkaitan dengan otonomi daerah, maka perlu ada kejelasan prosedur pelayanan PMA dan PMDN· BKPM. Instansi pemerintah yang menangani kegiatan penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN· Pelayanan persetujuan, perizinan, fasilitas penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN dilaksanakan oleh BKPM berdasarkan pelimpahan kewenagan dari Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Dept yang membina bidang-bidang usaha investasi ybs melalui pelayanan satu atap

· Gubernur/bupati/walikota sesuai kewenangannya dapat melimpahkan kewenangan pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal kepada BKPM melalui system pelayanan satu atap;· Kepala BKPM dalam melaksanakan system pelayanan satu atap berkoordinasi dengan instansi yang membina bidang usaha penanaman modal· Segala penerimaan yang timbul dari pemberian pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal oleh BKPM diserahkan kepada isntansi yang membidangi usaha penanaman modal.