Upload
hadang
View
240
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
REPUBLIK INDONESIA
Jakarta 15 Maret 2017
Disampaikan oleh:
MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
Rapat Koordinasi Nasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2017
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
4
UU No.7/Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial
KONFLIK SOSIAL
Perseteruan dan/atau benturan fisik dengankekerasan antara dua kelompok masyarakat ataulebih yang berlangsung dalam waktu tertentu danberdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanandan disintegrasi sosial sehingga mengganggustabilitas nasional dan menghambat pembangunannasional
REPUBLIK INDONESIA
5
UU No.7/Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial
KONFLIK SOSIALPenanganan Konflik
Serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan
terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat,
maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup:
1. Pencegahan konflik
2. Penghentian konflik, dan
3. Pemulihan pascakonflik.
REPUBLIK INDONESIA
7
6
4
6
9 61140
119118
30
5045
5647
38
534740
27
51
67
172427
374034
222824
6 7 3
8
6172
6980
40
270
195
259 262
194
252
9 1312
176162
132
8 126
566876
165183
174
19
27
39
12
25
39
32
13
26
23
43
20
0 06
47
101
165
5665
149
77
113
145
55
54
73
162124
8 9 14
112
146160
98110
186
23
79
59 230
306
197
Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Konflik Massal Selama Setahun yang Lalu Menurut Provinsi Tahun 2008, 2011, dan 2014
Sumber: Diolah dari Podes 2008, Podes 2011, dan Podes 2014, BPS
REPUBLIK INDONESIA
9
KERANGKA KERJA PEMETAAN DAN
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI INDONESIA
Distorsi Kebijakan Publik dan
Patologi Birokrasi
KesenjanganEkonomi dan
PerebutanSDA
Masalah adat,
kebudayaan & Identitas
(SARA)
Distorsi dalam
penerapan legal justice
KERANGKA KERJA PEMETAAN DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI INDONESIA
Sumber: (Modifikasi)1. LIPI: Kerangka Kerja Pencegahan Konflik Sosial di Indonesia:
Strategi dan Tindakan Penanganan Isu Konflik, Juli 2014 2. RKP 2017
REPUBLIK INDONESIA
10
KERANGKA KERJA PEMETAAN DAN
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI INDONESIA
Distorsi Kebijakan Publik dan
Patologi Birokrasi
KesenjanganEkonomi dan
PerebutanSDA
Masalah adat,
kebudayaan & Identitas
(SARA)
Distorsi dalam
penerapan legal justice
Sumber: (Modifikasi)1. LIPI: Kerangka Kerja Pencegahan Konflik Sosial di Indonesia:
Strategi dan Tindakan Penanganan Isu Konflik, Juli 2014 2. RKP 2017
1. Penegakan hukumberkualitas
2. Penyuluhan Hukum3. Diklat Pemahaman
Konstitusi
1. Pusat Pendidikan WawasanKebangsaan (PPWK)
2. Tim Terpadu PenangananKonflik Sosial
1. Penciptaan lapangan kerja dankeahlian tenaga kerja
2. Pengembangan Kewirausahaan3. Peningkatan Pertumbuhan
Ekonomi dan penurunan inflasi4. Perkuatan perekonomian
perdesaan
1. Pelaksanaan Road Map ReformasiBirokrasi 2015-2019
2. Penguatan Lembaga Demokrasi
KERANGKA KERJA PEMETAAN DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
12
Penguatan struktur politik dan pengokohan kedaulatan NKRI berdasarkan Pancasila
Perbaikan peran negara dan masyarakat melalui penguatan kapasitas OMS dan Parpol
Pemantapan pelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan titik berat pada prinsip-prinsip toleransi, non diskriminasi dan kemitraan
Perwujudan konsolidasi demokrasi pada semua bidang kehidupan sosial politik, berupa tegaknya supremasi hukum dan HAM
RPJMN
2020-2025
RPJMN
2015-2019
RPJMN
2010-2014
Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum :
memantapkan kelembagaan demokrasi yang kokoh; memperkuat peran
masyarakat sipil; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam
mengomunikasikan kepentingan masyarakat
UU No. 17 Tahun 2007 tentang
RPJPN 2005-2025
RPJMN
2005-2009
Tahapan Dan Prioritas RPJPN 2005 - 2025 : Bidang Politik
REPUBLIK INDONESIA
Sasaran RKP 2017
Terkait Penanggulangan Konflik
13
Indikator 2014 Baseline
2015 2016 2017 Sasaran Akhir
RPJMN 2019
Konsolidasi Demokrasi dan Efektifitas Diplomasi
Indeks Demokrasi Indonesia 63,72 73,04 74,00 74,30 75,00
Berkurangnya Jumlah Konflik Berlatar Belakang Isu SARA
n.a <5 <5 <5 <5
Persentase Peningkatan Daya TangkalMasyarakat dari Pengaruh Radikal Teroris
n.A 20% 30% 40% 60%
RKP 2017Prioritas Nasional: Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi
REPUBLIK INDONESIA
Upaya Lain yang dilakukan Bappenas terkaitPenanganan Konflik Sosial:
1. Dokumen Strategi Nasional Wawasan Kebangsaan
2. Roadmap Peningkatan Kualitas Demokrasi
(Indeks Demokrasi Indonesia)
15