• Home

  • Documents

  • hukumkerjasama.uns.ac.id · penataan kembali dan perubahan nomenklatur Struktur Organisasi dan Tata...
11

hukumkerjasama.uns.ac.id · penataan kembali dan perubahan nomenklatur Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Usaha UNS; bahwa untuk mengoptimalisasi tugas dan fungsi

  • Upload
    others

  • View
    17

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: hukumkerjasama.uns.ac.id · penataan kembali dan perubahan nomenklatur Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Usaha UNS; bahwa untuk mengoptimalisasi tugas dan fungsi
Page 2: hukumkerjasama.uns.ac.id · penataan kembali dan perubahan nomenklatur Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Usaha UNS; bahwa untuk mengoptimalisasi tugas dan fungsi
Page 3: hukumkerjasama.uns.ac.id · penataan kembali dan perubahan nomenklatur Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Usaha UNS; bahwa untuk mengoptimalisasi tugas dan fungsi
Page 4: hukumkerjasama.uns.ac.id · penataan kembali dan perubahan nomenklatur Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Usaha UNS; bahwa untuk mengoptimalisasi tugas dan fungsi
Page 5: hukumkerjasama.uns.ac.id · penataan kembali dan perubahan nomenklatur Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Usaha UNS; bahwa untuk mengoptimalisasi tugas dan fungsi
Page 6: hukumkerjasama.uns.ac.id · penataan kembali dan perubahan nomenklatur Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Usaha UNS; bahwa untuk mengoptimalisasi tugas dan fungsi
Page 7: hukumkerjasama.uns.ac.id · penataan kembali dan perubahan nomenklatur Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Usaha UNS; bahwa untuk mengoptimalisasi tugas dan fungsi
Page 8: hukumkerjasama.uns.ac.id · penataan kembali dan perubahan nomenklatur Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Usaha UNS; bahwa untuk mengoptimalisasi tugas dan fungsi
Page 9: hukumkerjasama.uns.ac.id · penataan kembali dan perubahan nomenklatur Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Usaha UNS; bahwa untuk mengoptimalisasi tugas dan fungsi
Page 10: hukumkerjasama.uns.ac.id · penataan kembali dan perubahan nomenklatur Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Usaha UNS; bahwa untuk mengoptimalisasi tugas dan fungsi
Page 11: hukumkerjasama.uns.ac.id · penataan kembali dan perubahan nomenklatur Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Usaha UNS; bahwa untuk mengoptimalisasi tugas dan fungsi

hukumkerjasama.uns.ac.id...Prof. Dr. JAMAL WIWOHO, s.H., M.Hum. NIP 19611108 198702 1 001 Menetapkan KESATU KEDUA KETIGA KEEMPAT Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : Para

hukumkerjasama.uns.ac.id...Prof. Dr. JAMAL WIWOHO, s.H., M.Hum. NIP 19611108 198702 1 001 Menetapkan KESATU KEDUA KETIGA KEEMPAT Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : Para

Documents
hukumkerjasama.uns.ac.id ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Surakarta pada tanggal 06 REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS

hukumkerjasama.uns.ac.id ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Surakarta pada tanggal 06 REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS

Documents
hukumkerjasama.uns.ac.id · Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234): Undang-Undang

hukumkerjasama.uns.ac.id · Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234): Undang-Undang

Documents
hukumkerjasama.uns.ac.id...Biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dibebankan pada anggaran DIPA BLU ... Divisi Humas & Kerjasama

hukumkerjasama.uns.ac.id...Biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dibebankan pada anggaran DIPA BLU ... Divisi Humas & Kerjasama

Documents
hukumkerjasama.uns.ac.id (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462); Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 73 Tahun 2017 tentang Organisasi dan

hukumkerjasama.uns.ac.id (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462); Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 73 Tahun 2017 tentang Organisasi dan

Documents
POLITIK HUKUM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI PADA SUMUR … 8 JRV 4.2 WATER.pdfatau KUD untuk ikut mengusahakan sumur tua menjadi sebuah harapan baru untuk dapat mengoptimalisasi produksi

POLITIK HUKUM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI PADA SUMUR … 8 JRV 4.2 WATER.pdfatau KUD untuk ikut mengusahakan sumur tua menjadi sebuah harapan baru untuk dapat mengoptimalisasi produksi

Documents
FSM dapat Mengoptimalisasi sitem terpasang · BOD 2. Cost 3. SDM 4. ... PROSEDUR KEADAAN DARURAT ... Tanggo a Darurat Pjntu Ruangan . HYDRAN GEDU [FAN . a Simum . CERT . Konsultasi

FSM dapat Mengoptimalisasi sitem terpasang · BOD 2. Cost 3. SDM 4. ... PROSEDUR KEADAAN DARURAT ... Tanggo a Darurat Pjntu Ruangan . HYDRAN GEDU [FAN . a Simum . CERT . Konsultasi

Documents
TUGAS AKHIR - eprints.uns.ac.id · Mengoptimalisasi data agar data – data tersebut dapat diolah secara efisien serta sebagai bahan pertimbangan dalam mengembangkan dan memajukan

TUGAS AKHIR - eprints.uns.ac.id · Mengoptimalisasi data agar data – data tersebut dapat diolah secara efisien serta sebagai bahan pertimbangan dalam mengembangkan dan memajukan

Documents
hukumkerjasama.uns.ac.id bahwa berdasarkan Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Sebelas Maret Nomor 85/UN27.21/KP/2020 tertanggal 29April 2020 tentang

hukumkerjasama.uns.ac.id bahwa berdasarkan Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Sebelas Maret Nomor 85/UN27.21/KP/2020 tertanggal 29April 2020 tentang

Documents
Jurnal aplikasi sistem persamaan linear aljabar max-plus dalam mengoptimalisasi waktu produksi bakpia pathok 25

Jurnal aplikasi sistem persamaan linear aljabar max-plus dalam mengoptimalisasi waktu produksi bakpia pathok 25

Documents
Mengoptimalisasi Provinsi Jawa Timur Upaya Dinas Perkebunan

Mengoptimalisasi Provinsi Jawa Timur Upaya Dinas Perkebunan

Documents
hukumkerjasama.uns.ac.id Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan

hukumkerjasama.uns.ac.id Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan

Documents
hukumkerjasama.uns.ac.id...Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran ... Memberikan update "Wawasan" karier alumni Fakultas Pertanian di dunia kerja kepada mahasiswa;

hukumkerjasama.uns.ac.id...Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran ... Memberikan update "Wawasan" karier alumni Fakultas Pertanian di dunia kerja kepada mahasiswa;

Documents
hukumkerjasama.uns.ac.id bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan keputus Rektor. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem

hukumkerjasama.uns.ac.id bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan keputus Rektor. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem

Documents
hukumkerjasama.uns.ac.id · SIKEU SIMAK BMN SIATAP e-OFFICE SIPSMART CDC SIBEA TRACER LEGALISIR B2B WCU SIREN BANGGA KARYAKU NEWSROOM KORAN sso PROFIL PORTAL BLOG EIS DESKRIPSI Sistem

hukumkerjasama.uns.ac.id · SIKEU SIMAK BMN SIATAP e-OFFICE SIPSMART CDC SIBEA TRACER LEGALISIR B2B WCU SIREN BANGGA KARYAKU NEWSROOM KORAN sso PROFIL PORTAL BLOG EIS DESKRIPSI Sistem

Documents
hukumkerjasama.uns.ac.id · 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 15. 16. 18. 19. 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara

hukumkerjasama.uns.ac.id · 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 15. 16. 18. 19. 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara

Documents
hukumkerjasama.uns.ac.id...78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ... Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun

hukumkerjasama.uns.ac.id...78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ... Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun

Documents
hukumkerjasama.uns.ac.id...a. Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret; b. Nor-nor 381M Tahun 2003 tentang Pengangkatan Dr. dr. H. MUCH. SYAMSULHADI,

hukumkerjasama.uns.ac.id...a. Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret; b. Nor-nor 381M Tahun 2003 tentang Pengangkatan Dr. dr. H. MUCH. SYAMSULHADI,

Documents
hukumkerjasama.uns.ac.id · KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS SEBELAS MARET Jalan Ir. Sutami No. 36A Kentingan Surakarta 57126 Telepon (0271) 646994,

hukumkerjasama.uns.ac.id · KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS SEBELAS MARET Jalan Ir. Sutami No. 36A Kentingan Surakarta 57126 Telepon (0271) 646994,

Documents
hukumkerjasama.uns.ac.id...Menetapkan Kesatu Kedua Ketiga 8. 10. 11. 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 73 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja

hukumkerjasama.uns.ac.id...Menetapkan Kesatu Kedua Ketiga 8. 10. 11. 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 73 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Documents
hukumkerjasama.uns.ac.id belajar, bekerja kepada para mahasiswa tentang penerapan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan ilmu sosial kepada masyarakat di luar kampus melalui

hukumkerjasama.uns.ac.id belajar, bekerja kepada para mahasiswa tentang penerapan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan ilmu sosial kepada masyarakat di luar kampus melalui

Documents
PRESENTASI PERUSAHAANowena.fr/Owena Presentasi Perusahaan.pdf · internal anda melalui audit pada proses, closing files dan pernyataan keuangan anda. Kami menstandarisasi dan mengoptimalisasi

PRESENTASI PERUSAHAANowena.fr/Owena Presentasi Perusahaan.pdf · internal anda melalui audit pada proses, closing files dan pernyataan keuangan anda. Kami menstandarisasi dan mengoptimalisasi

Documents
hukumkerjasama.uns.ac.id · Pasal 8 (1) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. (2) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua Peraturan Rektor sebelumnya

hukumkerjasama.uns.ac.id · Pasal 8 (1) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. (2) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua Peraturan Rektor sebelumnya

Documents
hukumkerjasama.uns.ac.id · KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SEBELAS IMARET Jalan Ir. Sutami 36 A Kentingan Surakarta 57126 Telp. : 646994, 636895, Fax. 646655 Laman

hukumkerjasama.uns.ac.id · KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SEBELAS IMARET Jalan Ir. Sutami 36 A Kentingan Surakarta 57126 Telp. : 646994, 636895, Fax. 646655 Laman

Documents
hukumkerjasama.uns.ac.id...Penyakit Auto Immune Usus Besar Pengaruh Perubahan Kadar Estradiol Dalam Darah Terhadap Progresifitas Kanker Payudara REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET, TTD

hukumkerjasama.uns.ac.id...Penyakit Auto Immune Usus Besar Pengaruh Perubahan Kadar Estradiol Dalam Darah Terhadap Progresifitas Kanker Payudara REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET, TTD

Documents
Islam Dan KesehatanaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaIslam Dan KesehatanaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaIslam Dan KesehatanaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaIslam Dan KesehatanaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaIslam Dan KesehatanaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaIslam

Islam Dan KesehatanaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaIslam Dan KesehatanaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaIslam Dan KesehatanaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaIslam Dan KesehatanaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaIslam Dan KesehatanaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaIslam

Documents
hukumkerjasama.uns.ac.id · Penggelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 ... 135/M/Kp/IV/2015 tetang pengangkatan Prof. Dr. Ravik ... / AK

hukumkerjasama.uns.ac.id · Penggelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 ... 135/M/Kp/IV/2015 tetang pengangkatan Prof. Dr. Ravik ... / AK

Documents
hukumkerjasama.uns.ac.id mendasarkan bcban kerja dan fomasi yang terscdia, (3) Persyaratan untuk pcnepngkatan Pcgawai Ilonorcr Easil selcksi administrasi, ujüau arau wawancara yang

hukumkerjasama.uns.ac.id mendasarkan bcban kerja dan fomasi yang terscdia, (3) Persyaratan untuk pcnepngkatan Pcgawai Ilonorcr Easil selcksi administrasi, ujüau arau wawancara yang

Documents
hukumkerjasama.uns.ac.id · KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS SEBELAS MARET Jl. Ir. Sutami No. 36 A Kentingan Surakarta 57126 Tel . 646994 636895 Fax

hukumkerjasama.uns.ac.id · KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS SEBELAS MARET Jl. Ir. Sutami No. 36 A Kentingan Surakarta 57126 Tel . 646994 636895 Fax

Documents
hukumkerjasama.uns.ac.id...Direksi Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret, maka perlu segera dilakukan penataan dan perubahan terhadap susunan Direksi dan struktur organisasi dan tata

hukumkerjasama.uns.ac.id...Direksi Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret, maka perlu segera dilakukan penataan dan perubahan terhadap susunan Direksi dan struktur organisasi dan tata

Documents