Upload
erie-sadewo
View
175
Download
2
Embed Size (px)
DESCRIPTION
tujuan 1
Citation preview
Tujuan 1.Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan
Target 1A: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari USD 1 (PPP) per hari dalam kurun waktu 1990-2015
IndikatorAcuan Dasar
(Nasional)
Kondisi Saat ini
Target MDGs 2015(Nasional) Status Sumber
1.1aPersentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan
15,10%(1990)
6,69%(2013) 7,55
BPS, Susenas
1.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan
2,70(1990)
0,82(2013)
Berkurang BPS, Susenas
Status : ● Sudah Tercapai►Akan Tercapai▼Perlu Perhatian Khusus
Perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Karimun memperlihatkan adanya
perubahan yang cukup signifikan seiring dengan berjalannya pembangunan. Data
menunjukkan bahwa selama sembilan tahun terakhir, jumlah penduduk miskin di Kabupaten
Karimun telah mengalami penurunan dari 19.000 jiwa pada tahun 2005 menjadi 14.800 jiwa
pada tahun 2013. Dengan demikian selama hampir satu dasawarsa terakhir telah terjadi
penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 4.200 jiwa. Hal ini cukup menggembirakan,
mengingat dalam periode yang sama, jumlah penduduk Kabupaten Karimun mengalami
peningkatan mencapai lebih 21 ribu jiwa atau sebesar 10 persen.
Gambar 2.1Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Di Kabupaten Karimun Tahun 2005-2013
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130
2
4
6
8
10
0
5
10
15
20
25
19.0 17.5
18.8 20.9 20.5
15.4 13.2 13.9 14.8
% miskin pddk miskin (000)Berdasarkan gambar 2.1 terlihat bahwa perkembangan angka kemiskinan Kabupaten
Karimun mengalami fluktuasi seiring dengan gejolak perekonomian yang terjadi. Pada tahun
2005, angka kemiskinan Kabupaten Karimun sebesar 9,49 persen, sementara pada tahun
2013 nilainya turun menjadi 6,69 persen. Artinya selama Sembilan tahun, telah terjadi
penurunan sebesar 2,8 persen atau rata-rata sebesar 0,31 persen per tahun. Selama
periode tersebut angka kemiskinan terrendah dicapai pada tahun 2011 sebesar 5,93 persen.
Meskipun nilainya menunjukkan penurunan, namun terlihat bahwa pada periode
2005-2013, angka kemiskinan Kabupaten Karimun sempat beberapa kali mengalami
peningkatan. Misalnya pada tahun 2007-2008 serta 2012-2013, kenaikan angka kemiskinan
terjadi seiring dengan melemahnya perekonomian secara global. Selain itu, salah satu faktor
utama yang menyebabkan terjadinya peningkatan angka kemiskinan adalah kenaikan harga
BBM yang terjadi pada 2008 dan 2013. Hal ini dapat dipahami mengingat kenaikan harga
BBM tersebut berimbas pada peningkatan inflasi.
Tingkat inflasi yang cukup tinggi menurunkan daya beli masyarakat. Ketika harga-
harga meningkat, masyarakat akan memberikan respon dengan mengurangi jumlah
pengeluaran untuk konsumsi berbagai kebutuhan pokok. Hal inilah yang kemudian akan
ditangkap sebagai meningkatnya jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan.
Jenis kemiskinan seperti ini digolongkan sebagai kemiskinan sementara, yaitu kemiskinan
yang terjadi karena gejolak dalam perekonomian.
Kenaikan maupun penurunan jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis
kemiskinan. Sesuai konsep yang digunakan, penduduk miskin merupakan penduduk yang
memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan. Selama
periode 2005-2013, tingkat inflasi rata-rata sebesar 5,30 persen, sementara perubahan rata-
rata garis kemiskinan di Kabupaten karimun sebesar 7,42 persen setiap tahun.
Gambar 2.2Perkembangan Inflasi, Perubahan Garis Kemiskinan, dan Perubahan Angka Kemiskinan
Kabupaten Karimun 2006-2013
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130
5
10
15
20
25
30
35
40
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
-1.14
0.340.650000000000
001
-0.5 -1.63 -1.28
0.44 0.32
% perub miskin % perub GK inflasi
Diperlukan adanya suatu kehati-hatian dalam mendefinisikan garis kemiskinan.
Karena tidak jarang nilai garis kemiskinan yang telah ditetapkan menjadi suatu kontroversi.
Kita mungkin ragu-ragu jika dikatakan bahwa seseorang dapat hidup layak dengan
pengeluaran sebesar Rp. 288.856,- per bulan, atau Rp. 9.628,- per hari. Namun jika suatu
rumah tangga yang terdiri empat orang; ayah, ibu, dan dua orang anak, maka total
pengeluaran rumah tangga tersebut menjadi Rp. 1.155.424,-. Dan dengan nilai pengeluaran
tersebut per bulan, tentu kita akan setuju bahwa mereka bisa hidup dengan layak karena
nilainya sudah berada diatas UMR Kabupaten Karimun.
Selain garis kemiskinan, dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat
kedalaman dan keparahan dari kemiskinan itu sendiri. Selain harus mampu memperkecil
jumlah penduduk miskin, keberhasilan kebijakan pengentasan kemiskinan juga harus diukur
dari seberapa besar perubahan yang terjadi pada tingkat kedalaman dan keparahan dari
kemiskinan.
Gambar 2.3.Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan
Di Kabupaten Karimun Tahun 2005-2013
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130
0.5
1
1.5
2
2.5
3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
109.498.350000000000
018.69
9.348.84
7.21
5.936.37
6.68803085448301
% miskinP1P2
Tingkat kedalam kemiskinan yang digambarkan oleh angka Indeks Kedalaman
Kemiskinan (P1) menunjukkan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing
penduduk miskin terhadap batas kemiskinan, di mana semakin tinggi nilai indeks ini maka
semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis
kemiskinan, atau dengan kata lain semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan
menunjukkan kehidupan ekonomi penduduk miskin semakin terpuruk. Sedangkan angka
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran
pengeluaran diantara penduduk miskin itu sendiri, dan dapat juga digunakan untuk
mengetahui intensitas kemiskinan. Semakin tinggi angka indeks ini maka sebaran
pengeluaran diantara penduduk miskin itu semakin timpang dan sebaliknya.
Pada periode 2005-2013, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menunjukkan
kecenderungan semakin membaik. Hal ini terlihat dari nilai indeks pada periode 2005-2013
yang mengalami penurunan sebesar 0,20 poin per tahun. Pada tahun 2005 nilai indeks P1
mencapai 2,62, sementara pada tahun 2013 nilainya mengalami penurunan hampir 75
persen menjadi 0,83. Walaupun sempat mengalami kenaikan pada tahun 2008 dan 2010-
2011 dan 2013, namun secara umum nilai indeks menunjukkan tren yang menurun setiap
tahunnya. Ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung
mendekati garis kemiskinan. Atau dengan kata lain, tingkat kemiskinan masyarakat
Kabupaten Karimun tidak cukup dalam.
Sementara itu perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada periode
tersebut juga menunjukkan kecenderungan yang serupa dengan P1. Hal ini terlihat dari nilai
indeks P2 pada periode 2005-2013 yang mengalami penurunan sebesar 0,09 poin per tahun.
Pada tahun 2005 nilai indeks P1 mencapai 1,01, sementara pada tahun 2013 nilainya
mengalami penurunan hampir 84 persen menjadi 0,16. Walaupun sempat mengalami
kenaikan pada tahun 2008, namun secara umum nilai indeks menunjukkan tren yang
menurun setiap tahunnya. Ini menunjukkan bahwa disparitas pengeluaran antar penduduk
miskin tidak terlalu besar sehingga memiliki peluang yang baik untuk melewati garis
kemiskinan. Atau dengan kata lain, tingkat kemiskinan masyarakat Kabupaten Karimun
tidak cukup parah.
Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan di
Kabupaten karimun tersebut di dukung oleh pencapaian gini rasio tahun 2013 yang
mencapai 0,27 poin. Walaupun sempat mengalami kenaikan menjadi 0,32 poin pada tahun
2011, namun pada tahun 2013 nilainya kembali mengalami penurunan menjadi 0,27 poin.
Hal ini cukup menarik mengingat bahwa pada tahun 2011 Kabupaten Karimun mengalami
pencapaian angka kemiskinan paling rendah sepanjang sejarah.Artinya, penurunan angka
kemiskinan justru diikuti dengan meningkatnya kesenjangan antar penduduk.Sementara itu
ketika angka kemiskinan meningkat pada tahun 2012 dan 2013 tingkat kesenjangan justru
lebih rendah. Kurva lorenz yang menggambarkan tingkat ketimpangan pedapatan antar
penduduk Kabupaten Karimun dapat dilihat pada Gambar 2.4.
Gambar 2.4.Perbandingan Kurva Lorenz Kabupaten Karimun Tahun 2011 dan 2013
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1000
10
20
30
40
50
60
70
80
90
1002011
Kumulatif Penduduk (%)
Kum
ulati
f Pen
dapa
tan
(%)
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1000
10
20
30
40
50
60
70
80
90
1002013
Kumulatif Penduduk (%)
Kum
ulati
f Pen
dapa
tan
(%)
Secara umum nilai gini rasio Kabupaten Karimun mengalami gejala yang semakin
meningkat.Hal ini terkonfirmasi oleh penurunan indikator ketimpangan pendapatan versi
Bank Dunia (WB). Indikator tersebut menunjukkan bahwa setelah sempat meningkat pada
tahun 2008 dan 2009, nilai pendapatan yang diterima oleh kelompok 40 persen penduduk
dengan penghasilan terrendah justru menunjukkan tren yang semakin menurun. Pada tahun
2007 nilai pendapatan yang diterima oleh kelompok tersebut mencapai 23,57, sementara
pada tahun 2013 nilainya justru menurun menjadi 22,13 persen (Gambar 2.5).
Gambar 2.5.Perkembangan Indikator Ketimpangan Bank Dunia (WB) dan Rasio Gini Kabupaten Karimun
Tahun 2007-2013
2007 2008 2009 2010 2011 2012 201321.00
21.50
22.00
22.50
23.00
23.50
24.00
24.50
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.26
0.21
0.25 0.26
0.32
0.28 0.27
ketimpangan WB (%) gini rasio
Secara relatif, pada tingkat regional terlihat bahwa jumlah penduduk miskin di
Kabupaten Karimun cukup tinggi. Pada periode 2011-2013, besaran angka kemiskinan
Kabupaten Karimun merupakan nomor tiga tertinggi setelah Kabupaten Lingga dan Kota
Tanjungpinang. Padahal jika ditinjau berdasarkan nilai garis kemiskinan, posisi Kabupaten
Karimun berada pada nomer tiga terbawah setelah Kabupaten Natuna dan Anambas.Pada
tahun 2012 angka kemiskinan Kabupaten Karimun berada dibawah Provinsi Kepri, namun
pada tahun berikutnya, nilainya justru berada diatas Provinsi Kepri. Hal ini disebabkan
karena pada saat wilayah lainnya mengalami penurunan angka kemiskinan, Kabupaten
Karimun bersama-sama dengan Kabupaten Anambas justru mengalami hal yang sebaliknya.
Tabel 2.1Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Karimun
dengan Kabupaten/Kota lain Tahun 2011-2013 (%)
Kabupaten/ Kota
2011 (Sept) 2012 (Sept) 2013 (Sept)
Jml Pddk Miskin (000)
% PddkMiskin
GK(Rp/Kap/
Bulan)
Jml Pddk Miskin (000)
% Pddk
Miskin
GK (Rp/Kap/bulan)
Jml Pddk Miskin (000)
% PddkMiskin
GK (Rp/Kap/bulan)
Karimun 13,7 5,93 269.423 13,9 6,37 274.080 14,8 6,69 288.856
Bintan 9,3 6,04 286.007 9,3 6,29 290.994 9,3 6,23 298.916
Natuna 3,0 4,06 253.491 3,1 4,25 258.596 2,7 3,78 264.855
Lingga 12,1 12,98 326.239 12,4 14,15 331.881 12,3 14,03 338.049
Anambas 1,6 3,95 255.867 1,6 4,17 260.523 1,8 4,47 268.570
Batam 61,8 6,11 443.164 62,4 5,89 461.850 57,5 5,20 482.567
Tanjungpinang 21,1 10,52 487.633 21,5 11,03 496.184 20,6 10,40 506.647
Kep. Riau 122,5 6,79 353.379 124,2 6,83 363.450 119,1 6,35 398.903
Sumber: BPS Kab. Karimun
Berbagai indikator tersebut menunjukkan bahwa pencapaian kebijakan pengentasan
kemiskinan di Kabupaten Karimun telah mampu melewati target MDGs sebesar 7,5 persen.
Target tersebut bahkan telah dapat dicapai pada tahun 2010.Namun demikian kebijakan
dan program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan selama ini dapat
dikatakan masih belum cukup efektif. Hal itu dapat ditinjau dari dua sebab. Pertama,
konsumsi golongan pengeluaran rendah kurang mampu mengikuti perubahan harga,
sehingga angka kemiskinan mengalami fluktuasi. Kedua, ketimpangan pendapatan antar
penduduk dibawah garis kemiskinan relatif stagnan selama beberapa tahun terakhir,
menunjukkan bahwa angka kemiskinan Kabupaten Karimun saat ini telah termasuk kedalam
kategori hardcore atau sangat sulit untuk diturunkan. Dengan demikian kedepannya laju
penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Karimun akan semakin melambat, dan
bukan tidak mungkin kembali meningkat.
Target 1B: Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda
IndikatorAcuan Dasar
(Nasional)
Kondisi Saat ini
Target MDGs 2015
(Nasional)
Status Sumber
1.4 Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja
3,52%(1990)
1,72%(2013)
-
BPS, Sakernas
1.5Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun Keatas
65,00%(1990)
59,18%(2013) -
1.7
Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas & keluarga terhadap total kesempatan kerja
71,00%(1990)
34,30%(2013)
Menurun
Status : ● Sudah Tercapai►Akan Tercapai▼Perlu Perhatian Khusus
Salah satu strategi dalam mengentaskan kemiskinan adalah melalui penyediaan
kesempatan kerja yang layak bagi masyarakat.Pernyataan tersebut berangkat dari asumsi
bahwa melaluikegiatan bekerja, penduduk miskin dapat memperoleh penghasilan yang
layak untuk dapat keluar dari jerat kemiskinan. Oleh karena itulah situasi kekurangan
kesempatan kerja produktif biasanya akan dibarengi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi.
Namun hal yang berkebalikan justru terjadi di Kabupaten Karimun.Beberapa kali kenaikan
angka kemiskinan yang terjadi tahun 2008, 2012, dan 2013 justru terjadi ketika angka
pengangguran mengalami penurunan (Gambar 2.6).Artinya tingkat kemiskinan di
Kabupaten Karimun lebih didominasi oleh kenaikan harga.
Gambar 2.6.Perkembangan Tingkat Inflasi, Pengangguran, Laju Pertumbuhan Ekonomi, dan Angka
Kemiskinan Kabupaten Karimun Tahun 2005-2013
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130
2
4
6
8
10
12
14
16
18
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
inflasiTPT% miskinLPE
Jika ditinjau menurut kegiatan seminggu yang lalu, maka jumlah penduduk laki-laki
berusia 15 tahun keatas yang bekerja mencapai 79,14 persen dari total. Sementara pada
penduduk perempuan, jumlahnya hanya sebesar 38,27 persen dari total. Dengan demikian,
secara keseluruhan rasio kesempatan kerja pada penduduk Kabupaten Karimun berumur 15
tahun keatas adalah sebesar 59,18 persen. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan
kondisi awal secara nasional tahun 1990 yang mencapai 65 persen. Dengan demikian akan
diperlukan kerja keras dan kebijakan yang lebih baik lagi untuk dapat mencapai target
peningkatan rasio kesempatan kerja pada MDGs. Apalagi jika mempertimbangkan disparitas
rasio kesempatan kerja antara penduduk laki-laki dan perempuan yang dirasakan masih
timpang.
Tabel 2.2Distribusi Kegiatan Utama Penduduk Kabupaten Karimun Usia 15 Tahun Keatas Selama
Seminggu Yang Lalu Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013
Kegiatan Utama Laki-LakiPerempua
n
Laki-laki+Perempua
nBekerja 79,14 38,27 59,18Mencari Pekerjaan/Mempersiapkan usaha
2,81 3,72 3,25
Sekolah 11,75 9,28 10,55Mengurus RT 0,63 46,52 23,04Lainnya 5,67 2,21 3,98Jumlah 100 100 100
Sumber: BPS Kab. Karimun
Jika ditinjau menurut aktivitas perekonomian, hampir 80 persen tenaga kerja di
Kabupaten Karimun terserap hanya pada empat jenis lapangan usaha. Selama tiga tahun
terakhir, terlihat bahwa tidak terdapat perubahan yang signifikan dalam hal distribusi
kecuali pada sektor pertanian. Penyerapan tenaga kerja terbesar terjadi pada sektor
pertanian, dimana 24,47 persen penduduk bekerja pada sektor ini. Tiga sektor lain yang
juga menyerap tenaga kerja paling besar adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran,
jasa-jasa, serta konstruksi. Namun demikian, ternyata laju pertumbuhan PDRB per tenaga
kerja yang terbentuk pada keempat sektor tersebut masih belum memuaskan.
Sektor konstruksi menghasilkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang tertinggi,
namun demikian, laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja (LPPTK) yang terbentuk paling
rendah diantara seluruh sektor. Situasi yang berkebalikan, justru terjadi pada sektor
pertanian. Meskipun memiliki LPE paling rendah, namun sektor ini menghasilkan LPPTK
tertinggi kedua, dibawah sektor jasa perusahaan. Sementara itu sektor jasa menghasilkan
LPE dan LPPTK paling rendah diantara seluruh sektor ekonomi.Pada tahun 2013 Kabupaten
Karimun mencatatkan LPE sebesar 7,14 persen, sedangkan yang LPPTK terbentuk hanya
sebesar 1,70 persen. Pencapaian ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi nasional
pada tahun 1990 sebesar 3,52 persen. Oleh karena itu diperlukan perhatian khusus pada
indikator ini agar tujuan MDGs dapat tercapai.
Tabel 2.3Distribusi Jumlah Penduduk Kabupaten Karimun Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut
Lapangan Usaha Tahun 2011-2013
Lapangan Usaha 2011 2012 2013
Pertanian 29.31 30.12 24.47 Pertambangan & Penggalian 3.47 3.35 4.05 Industri Pengolahan 4.87 7.78 8.39 Listrik, Gas, dan Air 1.25 1.19 1.35Konstruksi 10.27 10.40 14.06 Perdagangan, Hotel &Restoran 23.51 20.89 22.10 Pengangkutan & Komunikasi 5.43 5.70 5.27 Keuangan dan Persewaan 1.77 2.52 1.36 Jasa-jasa 20.13 18.05 18.95Jumlah 100.00 100.00 100.00
Sumber: BPS Kab. Karimun
Gambar 2.7.Sebaran Laju Pertumbuhan PDB Per Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten
Karimun Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 (%)
Pertanian
Pertambangan
IndustriLGA
Konstruksi
PHR
Transkom
Jasa Perush
Jasa
LPE Karimun
Pert PDRB per TK Karimun
Selain dapat dilihat melalui lapangan usaha yang digeluti, kualitas pekerjaan
masyarakat dapat juga ditinjau melalui status dalam kegiatan usahanya. Status usaha
secara garis besar dapat digolongkan menjadi dua jenis yaitu penduduk yang bekerja pada
sector formal dan sector informal. Pekerja sector informal adalah meraka yang memiliki
status usaha berusaha sendiri, pekerja bebas, dan pekerja keluarga. Sementara pekerja
sector formal adalah mereka yang berstatus usaha berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak
dibayar, berusaha dibantu buruh tetap, dan sebagai buruh atau pegawai.
Penduduk yang bekerja pada sector formal, dianggap lebih memiliki jaminan
kepastian dalam bekerja dibandingkan dengan penduduk yang bekerja pada sector informal.
Data tahun 2013 menunjukkan bahwa jumlahpenduduk yang bekerja pada sector informal,
yaitu mereka yang berusaha sendiri, mencapai 34,30 persen. Jika dipisahkan menurut jenis
kelamin, diketahui bahwa kesempatan kerja penduduk laki-laki pada sector informal
mencapai 30,33 persen. Sementara kesmepatan kerja penduduk perempuan pada sector
informal perempuan mencapai 42,98 persen. Hal ini ditengarai merupakan dampak dari
pengaruh budaya patrineal dimana laki-laki sebagai penanggungjawab kebutuhan rumah
tangga.
Tabel 2.4Distribusi Jumlah Penduduk Kabupaten Karimun Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut
Status Usaha dan Jenis Kelamin Tahun 2013
Status UsahaJenis Kelamin Laki-laki+
Perempuan
Laki-laki PerempuanBerusaha sendiri 16.24 15.45 15.99
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar
7.64 1.02 5.56
Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar 4.11 3.07 3.78Buruh/karyawan/pegawai 57.92 52.92 56.35Pekerja bebas di pertanian 4.62 3.65 4.32Pekerja bebas di non pertanian 6.19 4.38 5.62Pekerja keluarga/tak dibayar 3.28 19.50 8.37
Jumlah 100.00 100.00 100.00Sumber: BPS Kab. Karimun
Jika dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Kepulauan Riau, jumlah pekerja
sektor informal di Kabupaten Karimun terakhir terus menunjukkan penurunan. Pada tahun
2013 jumlah pekerja sektor informal di Kabupaten Karimun mengalami penurunan sebesar
5,30 persen dibandingkan dengan tahun 2011. Kondisi ini berbanding terbalik dengan
Kabupaten Bintan atau natuna, yang selama tiga tahun terakhir selalu mengalami
peningkatan jumlah pekerja sektor informal. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya
penciptaan lapangan kerja yang dilakukan pemerintah telah menunjukkan hasil yang cukup
baik untuk mencapai sasaran MDGs.
Tabel 2.5Perkembangan Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja dan Status Usaha Pada
Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2013
Kabupaten/Kota 2011 2012 2013
Bekerja Sektor Informal
Bekerja Sektor Informal
Bekerja Sektor Informal
Karimun 61.54 39.60 55.62 34.89 59.18 34,30Bintan 62.08 22.87 57.02 29.02 57.26 35.41Natuna 62.29 47.73 62.08 37.05 61.86 49.87Lingga 61.73 53.16 59.83 55.07 56.17 51.68Kep. Anambas 61.91 42.50 55.50 38.02 53.22 41.18Batam 63.04 15.84 66.24 20.25 na naTanjung Pinang 59.29 21.74 60.06 20.57 58.29 20.52Sumber: BPS Kab. Karimun
Target 1c. Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015
IndikatorAcuan Dasar
(Nasional
Kondisi Saat ini
Target MDGs 2015
(Nasional)
Status Sumber
1.8 Prevalensi Balita dengan berat badan rendah/kekurangan gizi
31,00%(1989)
4,78%(2013)
15,50%Dinas
Kesehatan
1.8a Prevalensi Balita gizi buruk 7,20%(1989)
0,09%(2013)
3,60%
1.8b Prevalensi Balita kurang gizi 23,80%(1989)
4,69%(2013)
11,90%
1.9
Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum
BPS, Susenas- 1.400 Kkal/kapita/hari 17,00%
(1990)24,58%(2013)
8,50%
- 2.000 Kkal/kapita/hari 64,21%(1990)
76,77%(2013)
35,32%
Status : ● Sudah Tercapai►Akan Tercapai▼Perlu Perhatian Khusus
Gambaran nyata dari tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diketahui melalui nilai
konsumsi makanan penduduk.Berdasarkan tabel 2.6.diketahui bahwa pada tahun 2013,
jumlah penduduk Kabupaten Karimun yang mengkonsumsi makanan senilai kurang dari
1400 kalori mencapai 24,58 persen. Sementara jumlah penduduk dengan konsumsi
makanan senilai kurang dari 2000 kalori mencapai 76,77 persen.Padahal jumlah kalori yang
dibutuhkan oleh manusia untuk dapat beraktivitas secara normal setiap harinya mencapai
2100 kalori. Adanya kekurangan kalori dalam jangka pendek akan menyebabkan kegiatan
sehari-hari menjadi kurang optimal. Sementara dalam jangka panjang, hal ini akan
menyebabkan gangguan pada kesehatan.
Tabel 2.6Perbandingan Rata-Rata Konsumsi Makanan Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Kep. Riau
Tahun 2011-2013 (%)
Kabupaten/ 2011 (Sept) 2012 (Sept) 2013 (Sept)
Kota
Konsumsi Penduduk Dibawah 1400 kkal
Konsumsi Penduduk Dibawah 2000 kkal
Konsumsi Penduduk Dibawah 1400 kkal
Konsumsi Penduduk Dibawah 2000 kkal
Konsumsi Penduduk Dibawah 1400 kkal
Konsumsi Penduduk Dibawah 2000 kkal
Karimun 27.19 76.80 27.03 78.81 24.58 76.77
Bintan 10.29 41.70 14.44 57.13 19.60 67.24
Natuna 14.19 57.12 13.54 54.10 11.97 52.92
Lingga 8.77 42.59 13.53 55.02 14.83 53.22
Anambas 10.79 52.03 18.84 60.32 17.71 59.88
Batam 23.30 68.86 23.16 67.51 18.77 64.62
Tanjungpinang 25.89 69.81 33.27 70.83 27.89 74.06
Rata-rata 17.20 58.41 20.54 63.39 19.33 64.10
Meskipun mengalami kecenderungan untuk semakin menurun dibandingkan tahun
2011 dan 2012, namun angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Provinsi
Kepulauan Riau sebesar 19,33 dan 64,10 persen. Bahkan pencapaian ini merupakan yang
tertinggi kedua di seluruh Provinsi Kepulauan Riau, dibawah Kota Tanjungpinang. Selain
cukup mengkhawatirkan, pencapaian tersebut juga masih sangat jauh dari target MDGs
tahun 2015 sebesar 8,5 persen untuk penduduk dengan konsumsi kurang dari 1400 kalori,
dan 35,32 persen untuk penduduk dengan konsumsi kurang dari 2000 kalori.
Jika kalori diperlukan untuk menunjang aktivitas sehari-hari, maka gizi dibutuhkan
untuk dapat memastikan tubuh dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.Oleh karena
itulah pemenuhan kecukupan gizi sangat penting, terutama bagi balita dan anak-
anak.Kondisi status gizi balita di Kabupaten Karimun pada tahun 2013 menunjukkan adanya
penurunan kualitas gizi. Dari 16.852 balita yang ditimbang, diketemukan Kasus gizi buruk
sebanyak 20 kasus. Angka ini mengalami peningkatan sebanyak empat kasus dibandingkan
tahun 2012. Akibatnya, prevalensi jumlah balita yang mengalami gizi buruk pada tahun
2013 mengalami peningkatan dari 0,07 persen menjadi 0,09 persen. Meskipun meningkat
namun pencapaian indikator prevalensi gizi buruk di Kabupaten Karimun telah jauh
melampaui target MDGs sebesar 3,6 persen.
Jika pada indikator prevalensi gizi buruk terjadi peningkatan jumlah kasus, maka
pada indikator prevalensi gizi kurang justru terjadi hal yang sebaliknya. Jumlah kasus balita
dengan gizi kurang di Kabupaten Karimun tahun 2013 mencapai 999, atau mengalami
penurunan sebanyak 75 kasus dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Tabel 2.7).
Akibatnya, nilai indikator prevalensi gizi kurang pada periode tersebut juga mengalami
penurunan dari 5,08 persen menjadi 4,69 persen. Pencapaian ini telah melampaui target
MDGs sebesar 11,90 persen.
Tabel 2.7Data Tentang Status Gizi Balita Per Puskesmas Kecamatan
Di Kabupaten Karimun Tahun 2012-2013
No Puskesmas Jumlah Balita Ditimbang
Status Gizi
Kurang Buruk
2012 2013 2012 2013 2012 2013
1 Tanjung Balai 2,169 3,636 195 223 1 6
2 Meral 3,674 4,267 228 221 0 1
3 Tebing 1,849 1,779 139 74 1 1
4 Buru 652 712 44 32 0 4
5 Tanjung Batu 1,720 2,095 170 112 8 4
6 Tanjung Berlian 867 1,460 66 70 1 2
7 Kundur Barat 1,078 1,602 88 30 3 0
8 Moro 1,038 970 22 129 0 1
9 Durai 361 331 122 108 2 1
Jumlah 13.408 16.852 1.074 999 16 20Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun
Jumlah kasus gizi buruk dan gizi kurang yang terbanyak di Kabupaten Karimun pada
tahun 2013 tercatat berada di Puskesmas Tanjungbalai. Hal ini dapat dipahami mengingat
Kedua Kecamatan yang menaungi puskesmas tersebut memiliki jumlah penduduk yang
terbanyak dan merupakan salah satu tempat rujukan. Namun jika memperhatikan
Kecamatan durai yang penduduknya paling sedikit ternyata juga memiliki kasus balita gizi
buruk sebesar 10,81 persen dari total. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian bagi pemerintah
mengingat kecamatan tersebut merupakan salah satu wilayah terjauh dari ibukota
kabupaten.