BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar BelakangCita cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 ( selanjutnya disingkat UUD RI 1945 ) adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan melalui berbagai upaya kesehatan dalam rangkaian pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu yang didukung oleh suatu sistem kesehatan nasional. Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajad kesehatan yang setinggi tingginya. Salah satu upaya untuk mewujudkannya dapat dilakukan melalui pemenuhan salah satu hak dasar warga negara, yaitu hak atas pelayanan dan perlindungan kesehatan secara adil dan merata sesuai dengan amanat Pancasila sila 5 sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Pengakuan dan jaminan terhadap pemenuhan hak dasar atas pelayanan kesehatan telah dicantumkan dalam pasal 28 H ayat 1 UUD 1945 amandemen yang berbunyi : Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hal ini dipertegas lagi pada bagian Batang Tubuh UUD 1945 khususnya pasal 28 A tentang hak hidup dan lebih khusus lagi pasal 28 H tentang hak memperoleh pelayanan kesehatan bagi setiap warga Republik Indonesia.

Akhir akhir ini masalah Hak Asasi Manusia ( HAM ) menjadi topik utama pembahasan diseluruh penjuru dunia, demikian halnya dalam dunia kedokteran. Gencarnya arus globalisasi dibidang informasi telah menjadi satu kebutuhan utama, bahkan informasi saat ini merupakan hak dari seorang warga negara. Dalam dunia kedokteran masa kini, informasi merupakan hak asasi pasien karena berdasarkan informasi itulah pasien dapat mengambil keputusan tentang suatu tindakan medis yang dilakukan terhadap dirinya. Di pihak lain, memberikan informasi secara benar kepada pasien, merupakan kewajiban pokok seorang dokter yang sedang menjalankan profesinya. Selain berkaitan dengan masalah hukum, informasi ini juga berkaitan dengan masalah etika, moral serta norma- norma yang berlaku dalam masyarakat.

Bila diperhatikan dengan cermat, ternyata sebagian besar perselisihan yang timbul antara dokter dan pasiennya ( dalam bentuk tuntutan hukum ) adalah akibat informasi ini. Dahulu hubungan dokter dengan pasiennya lebih bersifat Paternalistik, yaitu pasien taat dan menurut saja kepada dokternya tanpa bertanya lagi. Pada masa kini hubungan yang demikian sudah tidak mendapat tempat lagi karena masyarakat sudah semakin sadar akan hak haknya untuk menentukan nasibnya sendiri ( the right of self determination ). Banyak informasi kedokteran praktis yang dahulunya merupakan monopoli kalangan kedokteran, sekarang telah diketahui dan dipahami oleh masyarakat luas. Jadi pasien berhak mengetahui apa yang hendak dilakukan dokter terhadap dirinya, karena ia tahu bahwa sema akibat yang timbul dari tindakan medis oleh dokter pada hakekatnya ditanggung sepenuhnya oleh pasien sendiri.

Berdasarkan hasil pengamatan selama residensi dikamar operasi RS X :

1. Sering terjadi operasi tanpa pemberian informasi terlebih dahulu 2. Pasien atau keluarga tidak mengetahui informasi apa saja yang harus disampaikan oleh dokter

3. Kurangnya kepatuhan dokter untuk memberikan informasi yang benar kepada pasien1.2. Rumusan Masalah 1. Sejauh mana kepatuhan dokter RS X memberikan informasi medis kepada pasien dalam rangka tindakan operasi ?

2. Sejauh mana pasien memahami informasi medis yang diberikan oleh dokter ?

3. Sejauh mana managemen RS X mengatur tata cara pemberian informasi medis ? 1.3. Tujuan Penelitian Tujuan khusus

1. Untuk mengetahui kepatuhan dokter dalam pemberian informasi medis kepada pasien sebelum tindakan operasi dilakukan. Tujuan umum

1. Untuk mengetahui sampai dimana informasi medis dipahami pasien.

2. Untuk mengetahui peranan menegemen dalam pengaturan pemberian informasi medis kepada pasien sebelum tindakan operasi. 1.4. Manfaat Penelitian 1. Bagi Rumah Sakit

a. Mengetahui tingkat kepatuhan dokter dalam pelaksanaan pemberian informasi medis kepada pasien sebelum persetujuan tindakan kedokteran dilakukan.

b. Untuk mengetahui apakah informasi yang diberikan dokter sudah sesuai dengan yang seharusnya.

c. Rumah sakit dapat menyusun kebijakan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan. 2. Bagi Penelitian

Melatih peneliti untuk melakukan penelitian sesuai prosedur yang diinginkan. Menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan dan juga memberikan kontribusi secara langsung untuk rumah sakit melalui penelitian ini.