Pendahuluan 1. Dasar Penyusunan Buku Statistik …bkd.megadata.co/download/Artikel_18_Bab_I_-_VI_Buku_Statistik_20… · Jadi sama sekali bukan sebagai tulisan ilmiah akademis. Adapun

1

B a b I

Pendahuluan 1. Dasar

Penyusunan Buku Statistik Kepegawaian ini didasarkan pada : - Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-

SKPD) Tahun Anggaran 2017 No. 040/DPA-SKPD/BPKAD-2017 Tanggal 25 Januari 2017;

- Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No. 800/3771/BKD Tanggal 28 September 2017 Tentang Pemutakhiran Data PNS;

- Surat Kepala BKD Provinsi Sulawesi Tengah No. 800/5742/BKD Tanggal 10 Oktober 2017 Tentang Pemutakhiran Data PNS;

- Surat Kepala BKD Provinsi Sulawesi Tengah No. 800/5690/BKD Tanggal 27 September 2017 Tentang Permintaan Data PNS;

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penerbitan Buku ini : - Menjadi sarana pendokumentasian data dan informasi terkait kondisi

kepegawaian di Sulawesi Tengah. - Menjadi media alternatif dalam menyebarluaskan data dan informasi terkait

kondisi kepegawaian di Sulawesi Tengah. - Mendukung proses pengambilan keputusan dalam bidang manajemen

kepegawaian daerah di Sulawesi Tengah. - Menjadi pendorong bagi instansi/unit kerja untuk membiasakan diri

mendokumentasikan data dan informasi. Tujuan dari penerbitan Buku ini : - Diperolehnya gambaran secara detail data dan angka dari kondisi

kepegawaian di Sulawesi Tengah. - Tersusunnya analisis sederhana berbasis perspektif umum terhadap data

yang ada dan bisa menjadi bahan penataan dan pengelolaan kepegawaian. - Sebagai pemenuhan dari Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun

2017 pada Sub Bidang Informasi Kepegawaian BKD Prov. Sulteng.

3. Ruang Lingkup Buku ini menyajikan data dan informasi terkait data keadaan kepegawaian di

Sulawesi Tengah dalam bentuk tabel angka dan grafik. Tidak hanya PNS di lingkup Prov. Sulteng tapi juga keadaan PNS di Kab/Kota Se Sulteng. Selain itu juga disajikan realisasi kegiatan dari layanan kepegawaian yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Prov. Sulteng.

Data dan Informasi yang disampaikan adalah data PNS Prov. Sulteng per

Oktober 2017. Untuk data PNS Kab/Kota, adalah menggunakan data PNS di kisaran periode September dan Oktober 2017. Namun demikian, terdapat 2 Kabupaten yang hingga Buku ini naik cetak, tidak memasukkan data PNS

2

dilingkungannya. Olehnya untuk 2 kabupaten tersebut masih menggunakan data pada edisi sebelumnya, April 2017.

Data yang disajikan dalam Buku ini, sebagian dipaparkan secara terpilah

berdasarkan jenis kelamin. Ini sebagai respon atas kebijakan nasional tentang Pengarusutamaan Gender (PUG).

Database SIMPEG, selaku kontributor utama atas data yang ditampilkan pada

Buku ini, sebenarnya mampu memberikan data yang lebih detail dan beragam. Namun demi menghindari bias interpretasi, maka data yang cenderung sensitif dan bernuansa SARA, seperti agama, status perkawinan, asal/kelahiran, dan lainnya tidak disajikan.

4. Sistimatika Penyusunan Buku Buku ini disusun dalam format sederhana sebagaimana umumnya buku yang

dimaksudkan sebagai kemasan atas sejumlah data, dalam hal ini data kepegawaian, untuk menjadi media informasi bagi pihak yang berkepentingan. Jadi sama sekali bukan sebagai tulisan ilmiah akademis. Adapun selanjutnya data atau kandungan informasi dari Buku ini dirujuk bagi suatu kajian atau tulisan ilmiah akademis sepenuhnya menjadi tanggungjawab peneliti atau penulis bersangkutan.

Terdiri atas 5 bab, diawali Bab I Pendahuluan hingga Bab V Penutup. Sumber

data penyusunan buku ini adalah dari kegiatan Pemutakhiran Data PNS. Baik dengan berkunjung ke OPD lingkup Prov. Sulteng maupun ke BKD Kab/Kota se Sulteng. Serta diperkaya dengan data pada SIMPEG yang ada di BKD Prov. Sulteng dan SAPK BKN.

Bab II, khusus memaparkan keadaan pegawai lingkup Prov. Sulteng. Mulai

dari sisi jumlah pegawai, pergerakan jumlah pegawai beberapa tahun terakhir, pegawai per jenis kelamin hingga data pegawai berdasarkan pangkat/golru, pendidikan, jabatan, dan status kepegawaian.

Bab III, akan menguraikan realisasi dari layanan kepegawaian yang dikelola

oleh BKD Prov. Sulteng. Dipilah dalam beberapa sub bab sesuai jumlah bidang teknis dan layanan kepegawaian dalam BKD.

Bab IV akan menggambarkan keadaan pegawai di Kab/Kota se Sulteng. Data

tersebut antara lain : data jumlah pegawai per golru, perpendidikan, formasi jabatan struktural, data jabatan fungsional dan penjatuhan hukuman disiplin PNS.

Kesemuanya dilengkapi dengan narasi singkat sebagai analisa atas

fenomena yang terjadi dikaitkan dengan hal-hal umum yang berkorelasi seperti jumlah penduduk, dan kondisi sosial politik lokal.

Bab V sebagai penutup berisikan kesimpulan dan saran.

3

B a b II

Pegawai Negeri Sipil (PNS) Provinsi Sulawesi Tengah

1. Umum

Bab II ini akan memaparkan data atau profil dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Prov. Sulteng). Data yang disampaikan adalah hasil olahan dari beberapa sumber data pegawai yakni dari sistim aplikasi kepegawaian yang ada di BKD Prov. Sulteng (SIMPEG) dan sistim aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK) BKN.

Data tersebut kemudian disandingkan dan disinkronisasi dengan data yang

diperoleh dari organisasi perangkat daerah (OPD) Prov. Sulteng. Perolehan data dari OPD tersebut melalui kegiatan pemutakhiran data pegawai yang dilakukan sepanjang Oktober dan Nopember 2017.

Profil kepegawaian termasuk data yang sangat dinamis. Data dan angka yang

didapatkan terkait profil kepegawaian pada kurun waktu tertentu akan dengan segera berubah dalam waktu yang pendek. Mengingat proses mutasi kepegawaian juga berlangsung secara cepat dan terus menerus.

Dinamisasi profil kepegawaian juga dipengaruhi oleh kesiapan pengelola

kepegawaian OPD dan aparatur bersangkutan untuk tertib administrasi. Utamanya administrasi segala perubahan kondisi kepegawaiannya, seperti pindah instansi, perubahan pangkat, perubahan pendidikan, perubahan jabatan, dan lain sebagainya. Idealnya setiap perubahan kondisi kepegawaian kita, para aparatur, diinformasikan dengan pihak pengelola kepegawaian OPD bersangkutan. Sehingga setiap perubahan bisa segera diketahui dan terdata.

Olehnya , kiranya dapat dimaklumi jika data yang tersajikan pada Buku ini,

terkadang berselisih dengan realita di lapangan. Namun melalui kegiatan pemutakhiran data pegawai pada Oktober 2017, dapat meningkatkan validitas data dan profil pegawai Prov. Sulteng yang diuraikan tersebut.

2. PNS Provinsi Sulawesi Tengah

Kurun waktu 5 tahun terakhir ini, (2013 – 2017) jumlah PNS di Prov. Sulteng meningkat sangat tajam. Setiap tahun terjadi pertumbuhan jumlah pegawai. Puncaknya terjadi pada 1 Oktober 2016. Saat itu, berdasar UU. No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, beberapa urusan yang menjadi kewenangan Kab/Kota dialihkan ke Provinsi.

Urusan yang dialihkan dan secara kuat mempengaruhi profil pegawai Prov.

Sulteng adalah pengelolaan pendidikan menengah (SMA/SMK). Tidak saja urusan, tetapi juga dengan personil (Guru dan Tenaga Administrasi) dan materil (Tanah Bangunan dan Peralatannya). Kondisi inilah yang menjadikan jumlah pegawai Prov. Sulteng membludak hingga mencapai 12.881 PNS.

4

Berikut rincian jumlah pegawai Prov. Sulteng selama 5 tahun terakhir :

TAHUN JUMLAH PNS

TOTAL SELISIH %

2013 6.403 0 0

2014 6.620 217 3.39%

2015 7.015 395 5.97%

2016 7.147 132 1.88%

2017 12.881 5.734 80.23%

RATA-RATA TAHUNAN 1.295.6

Tabel diatas mengkonfirmasi dampak dari pemberlakuan UU. No. 23/2014

tentang Pemda terhadap Provinsi. Pegawai Prov. Sulteng meningkat tajam hingga 80%. Dari sebelumnya yang hanya bertumbuh dikisaran 2% - 6%.

Melalui grafik berikut pertumbuhan pegawai yang signifikan tersebut bisa

terlihat jelas :

Mutasi masuk Prov. Sulteng memang tidak semata-mata karena pengalihan

urusan sebagaimana amanat UU. 23/2014 tersebut. Tapi juga karena mutasi regular lainnya. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian.

Sebagaimana diketahui, sejak 2015, Gubernur Longki Djanggola, menelurkan

kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada seluruh PNS lingkup Prov. Sulteng. Walau masih terbilang minim, tapi membantu kesejahteraan pegawai. Boleh jadi, ini salah satu pemikat PNS untuk hijrah ke Prov. Sulteng.

Diperlukan kebijakan yang rasional dan formal terkait mutasi pegawai masuk

ke Prov. Sulteng. Agar pembiayaan untuk sektor belanja pegawai tidak semakin tinggi dan memberatkan keuangan daerah. Karena pemerintah dituntut untuk mengalokasikan pembiayaan kepada sektor publik (belanja langsung) yang semestinya lebih besar dibanding belanja tidak langsung (belanja pegawai).

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

2013

2014

2015

2016

2017

5

3. Profil PNS Provinsi Sulawesi Tengah Berikut ini ditampilkan profil dari PNS Prov. Sulteng yang mencapai 12.881

orang tersebut. Profil yang ditampilkan antara lain : PNS perjenis kelamin, PNS pergolongan ruang, PNS perpendidikan, PNS perjabatan, dan keadaan jabatan struktural. Beberapa diantaranya terpilah berdasarkan jenis kelamin.

3.1. Profil PNS Berdasar Jenis Kelamin

PNS Prov. Sulteng pada 2017 yang berjumlah 12.881 orang, terdiri atas 6.522 Pria dan 6.359 Wanita. Komposisi ini berbanding 51% dan 49%. Berikut detail PNS Prov. Sulteng per jenis kelamin sejak 2013 :

TAHUN PNS PROV. SULTENG PERJENIS KELAMIN

PRIA % WANITA % JUMLAH

2013 3.560 56% 2.843 44% 6.403

2014 3.638 55% 2.982 45% 6.620

2015 3.802 54% 3.213 46% 7.015

2016 3.827 54% 3.320 46% 7.147

2017 6.522 51% 6.359 49% 12.881

Data diatas jika digrafikkan akan terlihat seperti berikut :

Tabel dan grafik diatas memperlihatkan bahwa komposisi antara PNS

Pria dan PNS Wanita menuju persentase berimbang. Sejak 2013, jumlah PNS Pria terus menurun sedang PNS Wanita makin mendekati jumlah PNS Pria.

Fenomena ini sudah terjadi sejak 2013 dan bukan nanti terjadi saat

pengalihan urusan sesuai amanat UU. 23/2014 tentang Pemda. Dengan begitu dapat diasumsikan bahwa pada setiap pertumbuhan pegawai, baik melalui mutasi masuk Prov. Sulteng ataupun pengangkatan pegawai baru melalui formasi umum, khusus maupun tenaga honorer, para kaum hawa yang lebih dominan ketimbang kaum adam.

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2013 2014 2015 2016 2017

Pria Pria Pria Pria

Pria

Wanita WanitaWanita Wanita

Wanita

6

3.2. Profil PNS Berdasar Pangkat dan Golongan Ruang

Berikut ini ditampilkan tabel data PNS Prov. Sulteng berdasar golongan ruang :

NO. GOLRU

PNS

JENIS KELAMIN JUMLAH

PRIA % WANITA %

1 I/a 20 1 0 0% 20

2 I/b 18 78% 5 22% 23

3 I/c 63 74% 22 26% 85

4 I/d 12 86% 2 14% 14

5 II/a 457 60% 310 40% 767

6 II/b 296 69% 133 31% 429

7 II/c 495 65% 272 35% 767

8 II/d 168 46% 194 54% 362

9 III/a 718 46% 850 54% 1.568

10 III/b 1.255 45% 1.545 55% 2.800

11 III/c 830 43% 1.119 57% 1.949

12 III/d 815 49% 832 51% 1.647

13 IV/a 1.043 56% 828 44% 1.871

14 IV/b 271 55% 218 45% 489

15 IV/c 28 58% 20 42% 48

16 IV/d 33 79% 9 21% 42

17 IV/e 0 0 0 0 0

TOTAL 6.522 51% 6.359 49% 12.881

Sejatinya, rezim pangkat dan golongan ruang PNS berangsur

ditinggalkan. Ditandai oleh UU. No. 5/2014 tentang ASN dan PP. 11/2017 tentang Manajemen PNS yang sudah tidak lagi memasukkan dan membahas tentang pangkat dan golongan ruang sebagai bagian dari pembinaan dan pengembangan karier PNS.

Dua regulasi utama kepegawaian nasional tersebut lebih

mengedepankan Jabatan atas pelaksanaan suatu tugas dan fungsi pegawai sebagai titian karier pegawai. Perlakuannya pun menitikberatkan pada sistim karier yang terbuka dan kompetitif.

Pangkat dan golongan ruang digunakan sekedar untuk

mengklasifikasikan nominal kompensasi gaji yang diterima atau menjadi hak pegawai bersangkutan. Jadi konteksnya saat ini adalah sebagai formula perhitungan pembiayaan pegawai.

7

Tabel data PNS pergolongan ruang diatas jika dikompres berdasar golongan ruang I – IV akan terlihat sebagai berikut :

NO. GOLRU

PNS


PRIA % WANITA %

1 I 113 80% 29 20% 142

2 II 1.416 61% 909 39% 2.325

3 III 3.618 45% 4.346 55% 7.964

4 IV 1.375 56% 1.075 44% 2.450

TOTAL 6.522 51% 6.359 49% 12.881

Data diatas memperlihatkan bahwa PNS Prov. Sulteng tertumpuk

pada golongan ruang III. Kemudian, PNS golongan ruang II dan IV jumlahnya cukup berimbang. Di sisi gender, tumpukan golongan ruang III, sebagai golongan ruang terbanyak dibanding golongan ruang lainnya, justru didominasi oleh PNS Wanita.

Besarnya jumlah PNS Wanita bergolongan III ketimbang PNS Pria

tersebut, seakan mengkonfirmasi kuatnya dugaan jika dalam proses pengangkatan pegawai (formasi CPNS) para kaum wanita lebih unggul. Karena pengangkatan pegawai (CPNS) 3 tahun terakhir mengutamakan golongan ruang III.

Mayoritasnya PNS Prov. Sulteng bergolongan ruang III jelas terlihat

melalui grafik berikut ini :

3.3. Profil PNS Berdasar Pendidikan Profil PNS Prov. Sulteng berdasar pendidikan ini ditampilkan dalam

dua versi. Pertama, berdasarkan jenjang pendidikan mulai tingkat SD sampai program doctoral (S3). Kemudian versi kedua dalam klasifikasi pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Pendidikan dasar, SD – SMP, sesuai kebijakan pemerintah waib belajar 9 tahun. Pendidikan menengah, SMA – Diploma III. Dan pendidikan tinggi, mulai S1/DIV – S3.

1422325

7964

2450

I II III IV

8

Data PNS Prov. Sulteng berdasar jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :

NO. JENJANG

PENDIDIKAN

JENIS KELAMIN PNS JUMLAH %

PRIA % WANITA %

1 SD 58 91% 6 9% 64 0.5%

2 SMP 74 69% 34 31% 108 0.8%

3 SMA/SMK 1737 65% 952 35% 2.689 20.9%

4 D.I 17 38% 28 62% 45 0.3%

5 D.II 17 46% 20 54% 37 0.3%

6 D.III 214 27% 586 73% 800 6.2%

7 SI / D.IV 3.428 46% 4.013 54% 7.441 57.8%

8 S2 947 57% 715 43% 1.662 12.9%

9 S3 30 86% 5 14% 35 0.3%

TOTAL 6.522 51% 6.359 49% 12.881 100%

Merujuk tabel diatas, ditunjukkan bahwa PNS Prov. Sulteng mayoritas

berpendidikan Sarjana, SMA/SMK kemudian disusul S2 dan Diploma III. Walau masih didominasi PNS Pria, kegairahan PNS Wanita dalam berpendidikan sangat terlihat. Dari 9 jenjang pendidikan, penerus cita-cita Kartini ini, unggul di 4 jenjang pendidikan, Diploma I – Sarjana.

Pada jenjang S3, PNS Wanita masih sangat minim. Disinyalir, urusan

domestik sebagai Ibu Rumah Tangga, cukup membuat para PNS Wanita berpikir untuk melanjutkan ke jenjang ini. Ini terkait dengan kondisi perguruan tinggi lokal (PTN dan PTS) belum memberi banyak pilihan S3. Sehingga untuk program ini harus ke PTN/PTS di luar daerah.

Data diatas jika diringkas berdasar klasifikasi pendidikan akan

terkelompok sebagai berikut :

NO. KLASIFIKASI PENDIDIKAN

JENIS KELAMIN JUMLAH %

PRIA % WANITA %

1 DASAR 132 77% 40 23% 172 1.3%

2 MENENGAH 1.985 56% 1.586 44% 3.571 27.7%

3 TINGGI 4.405 48% 4.733 52% 9.138 70.9%

TOTAL 6.522 51% 6.359 49% 12.881 100%

Tabel diatas memperlihatkan informasi yang melegakan. Karena

ternyata klasifikasi pendidikan PNS Prov. Sulteng mayoritas sudah berpendidikan tinggi (S1/DIV – S3). Ini berbeda dengan PNS di Kab/Kota di Sulteng yang masih didominasi PNS berpendidikan menengah (SMA/SMK – Diploma III).

9

Walau masih perlu riset mendalam, terkait dengan kinerja dan kompetensi para PNS berpendidikan tinggi. Setidaknya, sebagai kategori pendidikan yang lebih mengarah kepada analisa dan problem solving, maka Prov. Sulteng tidak akan pernah kehabisan kader pemimpin di masa datang. Dan untuk saat ini, layanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan lingkup Prov. Sulteng, bisa dipastikan berada pada aparatur yang memiliki basis pendidikan diatas rata-rata.

Melalui grafis berikut ditunjukkan bahwa PNS Prov. Sulteng paling

banyak berpendidikan tinggi :

3.4. Profil Jabatan Struktural (Eselon) Istilah jabatan struktural saat ini sudah mulai ditinggalkan. Regulasi

kepegawaian terbaru, UU. No. 5/2014 tentang ASN dan PP. 11/2017 tentang Manajemen PNS hanya mengenal 3 jabatan bagi ASN. Yaitu jabatan pimpinan tinggi (JPT), jabatan administrasi (JA) dan jabatan fungsional (JF).

Sebutan jabatan struktural/eselonisasi dimaksudkan untuk

memudahkan pengenalan kategori suatu jabatan, khususnya JPT dan JA. JPT adalah kategori untuk mereka yang menduduki jabatan eselon I dan II. JA administrator untuk pejabat eselon III dan JA pengawas sebutan bagi pejabat eselon IV. Selain itu, eselonisasi digunakan sebagai dasar pengenaan nilai tunjangan jabatan.

Jabatan struktural (JPT, Administrator dan Pengawas) lingkup Prov.

Sulteng sudah disesuaikan mengikuti PP. 18/2016 tentang Perangkat Daerah. Peresmian semua jabatan itu dilakukan melalui pelantikan yang dilakukan secara massal dan serentak langsung oleh Gubernur Longki Djanggola pada Jumat, 6 Januari 2017.

Terdapat 1.169 kotak jabatan struktural di Prov. Sulteng. Rincian

eselonisasi dari semua jabatan tersebut adalah sebagaimana tabel berikut ini :

172

3571

9138

DASAR MENENGAH TINGGI

10

NO. ESELON FORMASI JABATAN

FORMASI TERISI

LOWONG KETERANGAN

1 I.b 1 1 0 JPT Madya (Sekprov)

2 II.a 43 39 4 JPT Pratama

(Kadis/Kaban/Sekwan/Asisten/Staf Ahli/Kasatpol PP)

3 II.b 10 6 4 JPT Pratama

(Karo/Direktur RSUD Undata)

4 III.a 211 211 0

Administrator (Sekretaris/Kabid/Kabag/Wadir

RSUD Undata/Direktur RSD Madani)

5 III.b 90 89 1 Administrator

(Kepala UPT/Kabag di RSUD Undata)

6 IV.a 814 803 11 Pengawas

(Kasubid/Kasubag/KTU/Kasie)

TOTAL 1.169 1.149 20

Data diatas akan terus bergeser seiring dengan jadwal pensiun dari

pejabat bersangkutan. Adapun 8 formasi JPT Pratama yang kosong adalah : Kepala Dinas Kesehatan, Inspektur Inspektorat, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Staf Ahli Gubernur Bidang SDM dan Pengembangan Kawasan dan Wilayah, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Organisasi, Kepala Biro Umum dan Kepala Biro Administrasi Perekonomian.

Komposisi jabatan diatas terkesan ideal. Mengerucut membentuk

piramida dengan jabatan pengawas sebagai dasar struktur dan JPT Madya (Sekprov) yang menjadi puncak karier kepegawaian daerah. Profil Pendidikan Pejabat Struktural (Eselon)

Berikut ini diuraikan profil pendidikan dari 1.149 pejabat eselon lingkup Prov. Sulteng :

NO. JENJANG

PENDIDIKAN ESS. I

(JPT Madya) ESS. II

(JPT Pratama) ESS. III

(Administrator) ESS. IV

(Pengawas) JUMLAH

1 SMA/SMK 0 0 1 9 10

2 D I - D III 0 0 1 8 9

3 S1 / D IV 0 3 79 391 473

4 S 2 1 33 206 388 628

5 S 3 0 9 13 7 29

TOTAL 1 45 300 803 1.149

Pendidikan pejabat administrator dan pengawas Prov. Sulteng

bervariasi mulai dari tingkat SMA/SMK hingga S3. Pada jabatan pengawas, pejabat berpendidikan Sarjana/S1 lebih dominan. Sedang pada jabatan administrator, secara mayoritas pejabatnya berpendidikan Magister/S2.

11

Kepala organisasi perangkat daerah (OPD) atau JPT Pratama Prov.

Sulteng tidak ada yang berpendidikan SMA/SMK dan Diploma. Semuanya berpendidikan S1 – S3. Sebagian besar adalah berpendidikan magister/S2.

Cukup menarik bahwa terdapat 29 pejabat yang berpendidikan S3.

Dikomparasi dengan jumlah pegawai Prov. Sulteng yang berpendidikan S3 mencapai angka 35, maka sebagian besar PNS Prov. Sulteng yang berpendidikan S3, mendapat kepercayaan Gubernur untuk menjalankan amanah sebagai pejabat struktural. Tentu ini akan memotivasi para pegawai untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.

Profil Jenis Kelamin Pejabat Struktural (Eselon)

Jenis kelamin pejabat JPT, Administrator dan Pengawas di Prov. Sulteng terdistribusi sebagaimana tabel berikut ini :

NO. ESELON

JABATAN

PEJABAT ESELON

PRIA

PEJABAT ESELON WANITA

JUMLAH

1 I 1 0 1

2 II 37 8 45

3 III 205 95 300

4 IV 466 337 803

TOTAL 709 440 1.149

% 62% 38% 100%

Hegemoni pria dalam ranah ini memang belum bisa dielakkan. Tapi

besaran 38% (lebih dari sepertiga) pejabat adalah kaum wanita sudah terbilang moderat. Ini memberi sinyal bahwa semuanya mendapat kesempatan untuk mengembangkan karier tanpa dihalangi oleh kondisi gender sekalipun. Semuanya bergantung pada kompetensi dan kinerja pegawai bersangkutan.

Profil Kepesertaan Diklat PIM Pejabat Struktural (Eselon)

Diklat PIM adalah diklat penjenjangan yang diikuti oleh pejabat struktural (eselon). Idealnya, sebelum didudukkan dalam jabatan, seorang PNS dididik dulu melalui diklat PIM. Ternyata di lingkup Prov. Sulteng masih ada pejabat yang sudah menjabat tetapi belum mengikuti diklat PIM.

Penyelenggaraan diklat PIM memang tidak bisa dilaksanakan

sembarangan. Selain pelaksananya harus badan diklat yang terakreditasi juga diperlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Karena itu bisa dimaklumi jika masih ada pejabat yang belum mengikuti diklat PIM.

Berikut data jumlah pejabat eselon yang belum mengikuti diklat PIM

lingkup Prov. Sulteng :

12

NO. ESELON

JABATAN PIM

I PIM

II PIM III

PIM IV

JUMLAH

1 I 1 0 0 0 1

2 II

8 0 0 8

3 III

110 0 110

4 IV

451 451

TOTAL 1 8 110 451 570

Data diatas menunjukkan bahwa setengah dari pejabat eselon yang

eksisting saat ini (1.149) belum mengikuti diklat PIM. Perlu segera dilakukan penganggaran pelaksanaan diklat PIM di Prov. Sulteng. Utamanya untuk diklat PIM IV dan III. Untuk diklat PIM I dan II, karena jumlah yang minim, bisa diikutkan pada diklat PIM yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat.

3.5. Profil Jabatan Fungsional

Jika pada bagian atas telah diuraikan keadaan jabatan struktural -JPT dan JA (administrator dan pengawas)- Prov. Sulteng, maka pada bagian ini dipaparkan keadaan jabatan fungsional di Prov. Sulteng.

Melalui kegiatan pemutakhiran data pegawai selama Oktober –

Nopember 2017 lalu, diperoleh informasi jika pejabat fungsional lingkup Prov. Sulteng mencapai jumlah 6.502 pegawai. Pejabat fungsional ini tersebar dalam 4 bidang tugas dan fungsi, pendidikan, kesehatan, pertanian dan kehutanan, dan administrasi pemerintahan.

Profil Jabatan Fungsional Bidang Pendidikan

Jabatan fungsional bidang pendidikan terdiri atas 2 jabatan, Guru dan Pengawas. Semuanya berjenjang ahli. Sebelumnya jumlah guru di Prov. Sulteng minim sekali. Hanya yang bekerja pada sekolah yang dibina oleh Prov. Sulteng (TK – SMA Madani dan SMANOR Tadulako). Pemberlakuan UU. 23/2014 tentang Pemda yang mengamanatkan pengelolaan SMA/SMK dialihkan ke Provinsi pada 1 Oktober 2016, jumlah tenaga pendidik (Guru) di Prov. Sulteng pun menjadi seperti dibawah ini.

NO

NAMA JABATAN

FUNGSIONAL

JENJANG JABATAN & JENIS KELAMIN

TOTAL KETERANGAN

(INSTANSI)

AHLI TERAMPIL

P W JMLH AHLI

P W JMLH

TERAMPIL

1 GURU 2298 2744 5042 0 0 0 5042 DINAS DIKBUD

2 PENGAWAS 94 22 116 0 0 0 116 DINAS DIKBUD

T O T A L 2.392 2.766 5.158 0 0 0 5.158

13

Profil Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan Jabatan fungsional bidang kesehatan di Prov. Sulteng terdiri atas 16

nama jabatan. Berjenjang ahli dan terampil. Fungsional perawat menjadi jabatan yang dominan di bidang ini. Dimaklumi karena tugas dan fungsi jabatannya yang strategis dalam menangani dan merawat pasien.

Berikut detail kondisi jabatan fungsional bidang kesehatan :

NO NAMA JABATAN

FUNGSIONAL


TOTAL KETERANGAN (INSTANSI)

AHLI TERAMPIL

P W JMLH AHLI

P W JMLH

TERAMPIL

1 ADMINISTRATOR KESEHATAN

14 24 38 0 0 0 38 DINKES (21 ORANG), RSUD MADANI (4 ORANG), RSUD UNDATA (13 ORANG)

2 APOTEKER 10 18 28 9 38 47 75 RSUD UNDATA (45 ORANG), RSUD MADANI (30 ORANG)

3 BIDAN 0 24 24 0 119 119 143 RSUD UNDATA (108 ORANG), RSUD MADANI (35 ORANG)

4 DOKTER 32 63 95 0 0 0 95 DINKES (1 ORANG), RSUD UNDATA ( 67 ORANG ), RSUD MADANI (27 ORANG)

5 ELEKTROMEDIS 0 1 1 1 1 2 3 RSUD UNDATA (1 ORANG), RSUD MADANI (2 ORANG)

6 EPIDEMIOLOG KESEHATAN

4 7 11 0 0 0 11 DINKES (8 ORANG), RSUD MADANI (1 ORANG), RSUD UNDATA ( 2 ORANG)

7 FISIOTERAPI 3 2 5 1 8 9 14 RSUD MADANI ( 2 ORANG), RSUD MADANI (12 ORANG)

8 NUTRISIONIS 1 16 17 2 15 17 34 RSUD UNDATA (21 ORANG), RSUD MADANI (13 ORANG)

9 OKUPASI TERAPIS 0 0 0 0 1 1 1 RSUD UNDATA

10 PENYULUH KESEHATAN

6 7 13 2 5 7 20 DINKES (10 ORANG), RSUD UNDATA (2 ORANG), RSUD MADANI (8 ORANG)

11 PERAWAT 40 98 138 99 213 312 450 RSUD UNDATA (323 ORANG), RSUD MADANI (127 ORANG)

12 PEREKAM MEDIS 0 0 0 2 2 4 4 RSUD UNDATA ( 3 ORANG), RSUD MADANI ( 1 ORANG)

13 PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN

2 5 7 6 18 24 31 DINKES (12 ORANG), RSUD UNDATA ( 15 ORANG ), RSUD MADANI (4 ORANG)

14 PSIKOLOG 2 5 7 0 0 0 7 RSUD UNDATA (4 ORANG), RSUD MADANI (3 ORANG)

15 RADIOGRAFER 0 1 1 6 4 10 11 RSUD UNDATA ( 8 ORANG), RSUD MADANI (3 ORANG)

16 SANITARIAN 3 9 12 7 15 22 34 DINKES (7 ORANG), RSUD UNDATA ( 27 ORANG )

T O T A L 117 280 397 135 439 574 971

14

Jabatan fungsional bidang ini perlu mendapat penguatan baik dari sisi

kuantitas maupun kualitas. Pertumbuhan ekonomi yang semakin baik juga dibarengi dengan perubahan gaya hidup yang terkadang justru mengabaikan kesehatan. Olehnya perlu antisipasi perekrutan tenaga bidang kesehatan. Baik tenaga yang diarahkan untuk upaya pencegahan (promosi/penyuluh kesehatan), pengobatan dan perawatan medis, maupun pemeliharaan dan rehabilitasi pasca medis.

Profil Jabatan Fungsional Bidang Pertanian dan Kehutanan

Berikut ini data jabatan fungsional bidang pertanian dan kehutanan :

NO NAMA JABATAN

FUNGSIONAL


TOTAL KETERANGAN (INSTANSI)

AHLI TERAMPIL

P W JMLH AHLI

P W JMLH

TERAMPIL

1 ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN

1 0 1 2 0 2 3 DINAS TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA

2 MEDIK VETERINER 1 1 2 0 0 0 2 DINAS PERKEBUNAN & PETERNAKAN

3 PENGAWAS BENIH TANAMAN

8 3 11 12 13 25 36

DINAS PERKEBUNAN & PETERNAKAN (5 ORANG), DINAS TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA (31 ORANG)

4 PENGAWAS BIBIT TERNAK

3 0 3 6 0 6 9 DINAS PERKEBUNAN & PETERNAKAN

5 PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN

3 0 3 0 0 0 3 DINAS TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA

6 PENGAWAS MUTU PAKAN

0 0 0 3 0 3 3 DINAS PERKEBUNAN & PETERNAKAN

7

PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN

6 1 7 52 8 60 67

DINAS TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA (62 ORANG), DINAS PERKEBUNAN & PETERNAKAN (5 ORANG)

8 PENYULUH KEHUTANAN

30 17 47 9 1 10 57 DISHUT

9 PENYULUH PERIKANAN

2 2 4 0 0 0 4 DISKANLUT

10 PENYULUH PERTANIAN

8 3 11 1 4 5 16

DINAS TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA (8 ORANG), DINAS PERKEBUNAN & PETERNAKAN (8 ORANG)

11 POLISI KEHUTANAN 14 0 14 17 0 17 31 DISHUT

T O T A L 76 27 103 102 26 128 231

Tabel diatas cukup memprihatinkan. Sektor pertanian dan kehutanan

yang terbukti melimpah di Sulawesi Tengah ternyata, secara fungsional, hanya ditangani oleh segelintir orang. Bahkan untuk polisi kehutanan sangat

15

sedikit sekali dibanding dengan luas hutan yang dimiliki. Realita ini tentu perlu mendapat perhatian para pengambil kebijakan daerah. Profil Jabatan Fungsional Bidang Administrasi Pembangunan dan Pemerintahan

Jabatan fungsional pada bidang ini, melaksanakan tugas dan fungsi jabatan yang bersifat supporting. Menyiapkan analisa dan mendukung proses pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pemerintahan. Olehnya, jabatan pada rumpun ini bervariasi sesuai lingkup penugasannya.

Profil jabatan fungsional bidang ini adalah sebagai berikut :

NO NAMA JABATAN

FUNGSIONAL


TOTAL KETERANGAN (INSTANSI) AHLI TERAMPIL

P W JMLH AHLI

P W JMLH

TERAMPIL

1 ANALIS KEPEGAWAIAN 0 2 2 1 0 1 3 BKD ( 1 ORANG), DINKES ( 1 ORANG), RSUD UNDATA (1 ORANG)

2 ANALIS KETAHANAN PANGAN

2 0 2 0 0 0 2 DINAS PANGAN

3 ARSIPARIS 1 2 3 4 2 6 9 DINAS NAKERTRANS ( 1 0RANG ), DPAP ( 8 0RANG )

4 AUDITOR 11 15 26 0 0 0 26 INSPEKTORAT

5 INSTRUKTUR 8 1 9 10 1 11 20 DINAS NAKERTRANS

6 P2UPD 2 1 3 0 0 0 3 INSPEKTORAT

7 PENELITI 1 0 1 0 0 0 1 BPPID

8 PENGANTAR KERJA 1 1 2 1 0 1 3 DINAS NAKERTRANS

9 PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

1 2 3 0 0 0 3 DINAS NAKERTRANS

10 PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT


11 PENGUJI MUTU BARANG 1 1 2 0 4 4 6 DISPERINDAG

12 PENYULUH PERINDAG 3 1 4 0 1 1 5 DISPERINDAG

13 PERANTARA HUB INDUSTRIAL


14 PRANATA KOMPUTER 0 2 2 0 3 3 5 DINKES (3 ORANG), RSUD UNDATA ( 2 ORANG )

15 PUSTAKAWAN 0 4 4 5 11 16 20 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PROVINSI (DPAP)

16 STATISTISI 0 1 1 1 0 1 2 DISPERINDAG ( 1 ORANG ), DINKES ( 1 ORANG)

17 WIDYAISWARA 16 15 31 0 0 0 31 BPSDM ( 20 ORANG), DINKES ( 5 ORANG), DINAS TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA ( 6 ORANG )

T O T A L 49 49 98 22 22 44 142

Dari sisi jumlah, untuk menyatakan sudah sesuai atau masih kurang

tentu perlu analisa komprehensif menggunakan pendekatan analisa beban kerja. Namun perlu diketahui, untuk tugas dan fungsi dari jabatan fungsional diatas, masih dimungkinkan untuk dikerjakan bersama-sama dengan

16

pejabat pelaksana. Olehnya penguatan dari sisi kuantitas masih bisa dikesampingkan. Tapi untuk kualitas tetap harus mendapat perhatian.

Rekapitulasi Jabatan Fungsional Prov. Sulteng

Berdasar uraian profil jabatan fungsional berdasar bidang penugasan diatas, berikut rekapitulasi jabatan fungsional PNS Prov. Sulteng :

NO BIDANG JABATAN

FUNGSIONAL


TOTAL AHLI TERAMPIL

P W JMLH AHLI

P W JMLH

TERAMPIL

1 PENDIDIKAN 2.392 2.766 5.158 0 0 0 5.158

2 KESEHATAN 117 280 397 135 439 574 971

3 PERTANIAN DAN KEHUTANAN

76 27 103 102 26 128 231

4 ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PEMERINTAHAN

49 49 98 22 22 44 142

T O T A L 2.634 3.122 5.756 259 487 746 6.502

Data diatas menunjukkan bahwa pejabat fungsional bidang

pendidikan lebih mendominasi. Ini adalah kondisi yang lumrah. Pejabat fungsional pendidikan khususnya Guru tersebar di seluruh pelosok Sulawesi Tengah. Mereka adalah para Guru yang bekerja di SMA/SMK di wilayah Kabupaten/Kota.

Berbeda dengan 3 jabatan fungsional lainnya, yang lebih banyak

terpusat di Ibukota Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu. Seperti jabatan fungsional kesehatan, karena layanan kesehatan yang dimiliki oleh Prov. Sulteng barulah 2 unit layanan. Yaitu RSUD Undata Palu dan RSD Madani Palu.

4. Profil Pegawai Berdasar Jabatan ASN

Diketahuinya profil atau keadaan dari JPT, JA (Administrator dan Pengawas) dan JF melalui uraian diatas maka profil pegawai Prov. Sulteng sesuai Jabatan dalam UU. ASN dapat pula ditampilkan, sebagaimana tabel dibawah ini :

NO. JABATAN ASN PRIA % WANITA % JUMLAH

1 JABATAN PIMPINAN

TINGGI

MADYA 1 100% 0 0% 1 46

2 PRATAMA 37 82% 8 18% 45

3 JABATAN

ADMINISTRASI

ADMINISTRATOR 205 68% 95 32% 300

6.333 4 PENGAWAS 466 58% 337 42% 803

5 PELAKSANA 2.920 56% 2310 44% 5.230

6 JABATAN FUNGSIONAL

AHLI 2.634 46% 3122 54% 5.756 6.502

7 TERAMPIL 259 35% 487 65% 746

TOTAL 6.522 51% 6.359 49% 12.881 12.881

17

Data pada tabel diatas terkesan ideal dan menunjukkan upaya penataan

pembinaan dan pengembangan karier pegawai di Prov. Sulteng berjalan baik. Ini terlihat dari jumlah pegawai non fungsional dan structural (pelaksana) yang lebih sedikit.

Jadi sebagian besar pegawai Prov. Sulteng bekerja pada tugas dan jabatan

sesuai kualifikasi bidang yang dikuasai atau pendidikan dan keahlian yang dimilikinya. Baik pada jabatan fungsional, jabatan pimpinan atau jabatan administrasi. Pejabat pelaksana, yang lebih sedikit, berperan sebagai pendukung dalam proses teknis administrasi layanan atau pada pekerjaan yang bersifat analisa kebijakan dan penyusunan dokumen.

Kondisi ini tentu akan berpengaruh positif pada kualitas layanan

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Provinsi Sulawesi Tengah. Semoga penataan dan pengelolaan kepegawaian di Provinsi Sulawesi Tengah semakin baik dan berdampak positif bagi kemaslahatan masyarakat Sulawesi Tengah.

5. Profil Status Kepegawaian

Penutup dari bab II ini, berikut ditampilkan data keadaan pegawai berdasar status kepegawaian. Status kepegawaian yang dimaksudkan disini adalah, pegawai yang masih berstatus CPNS dan sudah diangkat sebagai PNS.

Tentu dan pasti, mayoritas pegawai Prov. Sulteng sudah berstatus PNS.

Namun masih terdapat pula pegawai yang berstatus CPNS. Yaitu pegawai yang diangkat pada akhir 2016 melalui formasi lulusan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) Kementerian Perhubungan Tahun 2016 sebanyak 8 orang (TMT 1 desember 2016). Dan 43 pegawai yang diangkat pada Agustus 2017 (TMT 1 Agustus 2017) melalui formasi Guru Garis Depan (GGD) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dengan demikian konfigurasi dari pegawai berdasar status kepegawaian

adalah seperti berikut :

NO. STATUS KEPEGAWAIAN JENIS KELAMIN

TOTAL PRIA % WANITA %

1 PNS 6.492 50.60% 6.338 49.40% 12.830

2 CPNS 30 58.82% 21 41.18% 51

TOTAL 6.522 50.63% 6.359 49.37% 12.881

Terhadap pegawai yang masih berstatus CPNS tersebut perlu segera

didiklatprajabatankan. Karena regulasi kepegawaian terbaru mensyaratkan masa percobaan CPNS hanyalah selama 1 tahun.

18

B a b III

Layanan Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

1. Umum

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Tengah adalah instansi teknis yang mengelola manajemen kepegawaian daerah lingkup Provinsi Sulawesi Tengah (Prov. Sulteng). Badan ini, berdasarkan PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, yang efektif diberlakukan pada 6 Januari 2017 lalu (pelantikan pejabat JPT dan Administrasi), termasuk OPD bertipe B. Struktur organisasi tipe B ini, BKD terdiri atas 1 sekretariat dan 3 unit kerja/bidang teknis, serta dilengkapi dengan 1 Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Penilaian Kompetensi Pegawai.

Ketiga unit kerja/bidang teknis dalam BKD adalah Bidang Pengembangan dan

Pembinaan Pegawai, Bidang Mutasi dan Bidang Pengadaan, Penghargaan dan Informasi Kepegawaian. Selanjutnya pada ketiga unit teknis ini masing-masing memiliki 3 sub teknis untuk melaksanakan tugas pelayanan manajemen kepegawaian.

Pada bab ini akan diketengahkan beberapa realisasi layanan dari masing-

masing bidang teknis tersebut.

2. Layanan Bidang Mutasi Bidang Mutasi BKD Prov. Sulteng, terdiri atas 3 sub teknis (sub bidang) yakni

Sub Bidang Kepangkatan, Sub Bidang Pindah Wilayah Kerja dan Sub Bidang Pensiun.

Bidang ini menangani urusan kepegawaian seperti : proses dan penerbitan

SK Pangkat, penerbitan SK Kenaikan Gaji Berkala, penerbitan SK Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), penerbitan SK/Rekomendasi Pindah Wilayah Kerja dan proses Pemberhentian Pegawai (pensiun). Selain itu secara berkala, bidang ini menangani pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijasah (PI). Dengan urusan demikian, tidak heran, bidang ini termasuk populer di kalangan pegawai.

Cakupan kerja Bidang ini, tidak hanya sebatas pegawai lingkup Provinsi

Sulawesi Tengah. Untuk layanan seperti kepangkatan, pindah wilayah kerja dan pensiun serta pelaksanaan Ujian PI, bidang ini (sesuai kewenangan yang diatur oleh peraturan yang ada) juga harus mengelola dan memberikan layanan kepada pegawai dari Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tengah.

2.1. Penerbitan SK Pangkat

Secara regular dan bersifat nasional, layanan pangkat dilakukan 2 kali dalam setahun, yakni pada periode April dan Oktober. Layanan ini belum bersifat mandiri apalagi otonom, masih terkoneksi dan sangat bergantung dengan proses layanan pada Badan Kepegawaian Negara (BKN), baik BKN

19

Kanreg IV di Makassar maupun BKN Pusat. Penerbitan SK Pangkat baru dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dan penetapan oleh pihak BKN.

Interaksi dengan pihak BKN dalam layanan ini cukup tertolong

dengan digunakannya aplikasi SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian). Berikut ini data layanan kepangkatan untuk Periode Oktober 2017 oleh Bidang Mutasi (per Kab/Kota) :

NO. INSTANSI IV/C ke

Atas

IV/B ke

Bawah JUMLAH

1 PROVINSI SULAWESI TENGAH 19 896 915

2 KAB. BANGGAI 2 108 110

3 KAB. BANGGAI KEPULAUAN 3 51 54

4 KAB. BANGGAI LAUT 3 34 37

5 KAB. BUOL 3 19 22

6 KAB. DONGGALA 3 72 75

7 KAB. MOROWALI 4 66 70

8 KAB. MOROWALI UTARA 1 73 74

9 KAB. PARIGI MOUTONG 3 109 112

10 KAB. POSO 6 97 103

11 KAB. SIGI 4 72 76

12 KAB. TOJO UNA-UNA 4 43 47

13 KAB. TOLI-TOLI 0 38 38

14 KOTA PALU 6 105 111

TOTAL 61 1783 1844

Jika data diatas diringkas dalam tabel rekap proses pangkat Prov.

Sulteng dan Kab/Kota akan nampak seperti berikut :

NO. INSTANSI IV/C ke

Atas

IV/B ke

Bawah JUMLAH

1 PROVINSI SULAWESI TENGAH 19 896 915

2 KABUPATEN / KOTA SE SULTENG 42 887 929

TOTAL 61 1783 1844

Sebagaimana disampaikan diawal, layanan kepangkatan Bidang

Mutasi juga menangani proses SK Pangkat pegawai Kab/Kota. Sesuai regulasi yang ada, pangkat golongan ruang IV/a dan IV/b, para PNS Kab/Kota diproses oleh Provinsi.

20

Jadi sesuai tabel diatas, untuk periode Oktober 2017, jumlah layanan proses pangkat PNS dari Kab/Kota melebihi jumlah proses layanan kepangkatan bagi PNS Prov. Sulteng (dari Golru I/a – IV/b). Dengan kata lain, pada periode Oktober 2017, Bidang Mutasi BKD Sulteng sangat intens berhubungan dengan pegawai atau pengelola kepegawaian Kab/Kota.

Kondisi diatas adalah sebagai konsekwensi dari dialihkannya

beberapa urusan ke Provinsi sebagai implementasi UU. 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Utamanya urusan pendidikan menengah (Guru SMA/SMK).

2.2. Penerbitan SK Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Secara berkala, sesuai aturan yang ada, PNS mendapat kenaikan

penghasilan berupa penyesuaian gaji. Umumnya penyesuaian dilakukan setiap dua tahun. Nominal penyesuaiannya memang tidak begitu signifikan, tapi cukup menolong para pegawai mengingat tidak adanya kebijakan nasional terkait kenaikan gaji PNS sejak 2015 lalu.

Realisasi layanan penerbitan SK KGB sepanjang 2017 adalah seperti

berikut ini :

NO. GOLONGAN

RUANG JUMLAH

1 I 66

2 II 400

3 III 1100

4 IV 1500

TOTAL 3066

Angka realisasi layanan diatas terkesan fantastis, namun wajar

adanya mengingat jumlah pegawai Prov. Sulteng yang mencapai 12ribuan. Jika dirata-ratakan sepanjang 10 bulan ini, maka setiap bulan ada layanan KGB sebanyak 300an SK atau setiap hari kerja terbit 1 SK KGB.

Dikaitkan dengan cakupan kerja Bidang ini yang juga melayani

kepangkatan PNS Kab/Kota yang tidak sedikit. Dan penanganan proses kepangkatan menuntut ketelitian dan konsentrasi tinggi dari jumlah personil pengelola yang terbatas. Maka sejak dipimpin oleh Bpk. Zubair, S.Sos, M.Si, selaku Kepala BKD, diinisiasi untuk mendorong proses dan penerbitan SK KGB pada golongan ruang tertentu, dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pegawai bersangkutan.

Pendekatan ini tentunya akan mengurangi volume proses KGB. Dengannya diharapkan, kualitas proses layanan kepangkatan akan semakin baik. Pengelola akan semakin fokus dan teliti yang akan meminimalisir tingkat kesalahan naskah SK Kenaikan Pangkat.

21

2.3. Layanan Pindah Wilayah Kerja Tabel dibawah ini adalah data realisasi penerbitan SK atau

rekomendasi pindah wilayah kerja yang dilaksanakan oleh Bidang Mutasi sepanjang 2017 ini.

NO. JENIS

PINDAH WILAYAH KERJA JUMLAH

1 PINDAH MASUK PROVINSI 125

2 PINDAH KELUAR PROVINSI 63

3 PINDAH ANTAR KAB / KOTA 245

4 PINDAH DARI / KE KEMENTERIAN

60

5 PINDAH ANTAR SKPD 99

TOTAL 592

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa BKD Sulteng dominan

memproses pindah wilayah kerja antar Kab/Kota dalam Prov. Sulteng. Terlepas dari hal logis yang melatari dan kelengkapan berkas persyaratan, mengingat kewenangan yang dimilikinya, Prov. Sulteng perlu melakukan evaluasi dan selektif terhadap perpindahan PNS antar Kab/Kota tersebut. Utamanya pada jabatan tertentu yang berdampak pada layanan dasar publik seperti PNS fungsional bidang kesehatan dan pendidikan.

Pindah wilayah kerja yang juga cukup tinggi adalah PNS yang pindah

bekerja ke Provinsi Sulawesi Tengah. Diduga, ini berkaitan dengan adanya kebijakan selama 3 tahun terakhir. Sejak 2015 Pemprov Sulteng memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada pegawai Prov. Sulteng, dan nilainya terus meningkat. Walau pemberiannya selektif, ketat dan berdasarkan kinerja pegawai bersangkutan tapi dirasakan mampu meningkatkan motivasi kerja pegawai. Dan diakui juga sangat membantu meningkatkan kesejahteraan pegawai.

2.4. Layanan Proses Pensiun Pegawai Pensiun pegawai yang diproses sampai dengan Oktober 2017 ini

tampak sebagaimana data pada tabel di bawah ini. BKD Prov. Sulteng dalam proses layanan ini hanyalah sebagai fasilitator untuk mengusulkan dan menyampaikan dokumen berkas pensiun. Terkecuali untuk Pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS) atau Pensiun Dini yang ditetapkan langsung oleh Gubernur, penetapan SK Pensiun regular diproses oleh pemerintah pusat melalui BKN. Bahkan pendistribusian SK Pensiun juga dilakukan langsung oleh pihak Pusat dengan mengirimkannya kepada alamat pensiunan bersangkutan.

Pengusulan atau proses pemberkasan pensiun sudah bisa dilakukan 6 bulan atau bahkan 1 tahun lebih awal dari jatuh tempo pensiun. Selain memberi waktu yang panjang untuk proses yang lebih teliti juga agar tidak terjadi kekosongan waktu penerimaan penghasilan pensiunan. Jadi saat memasuki pensiun juga sudah langsung menerima gaji pensiunan.

22

Berikut tabel data usul pensiun yang diproses 10 buan terakhir :

NO. BULAN GOLONGAN RUANG

JUMLAH I II III IV

1 JANUARI 0 1 17 11 29

2 FEBRUARI 0 1 5 3 9

3 MARET 0 2 10 9 21

4 APRIL 0 3 16 7 26

5 MEI 0 2 9 9 20

6 JUNI 0 0 13 7 20

7 JULI 0 1 15 7 23

8 AGUSTUS 0 0 19 14 33

9 SEPTEMBER 0 0 14 6 20

10 OKTOBER 0 0 13 5 18

TOTAL 0 10 131 78 219

Data diatas, yang memperlihatkan mayoritas pegawai pensiun adalah

bergolongan ruang III, mengkonfirmasi bahwa struktur pegawai Prov. Sulteng memang dominan di golongan ruang III dan berpendidikan SMA – Sarjana, sebagaimana dipaparkan pada Bab II.

2.5. Pengangkatan PNS Proses pengangkatan para CPNS (80%) menjadi PNS (100%)

dilakukan oleh Bidang Mutasi. Proses pengangkatan PNS langsung dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di Daerah tanpa rekomendasi atau penetapan terlebih dulu dari BKN.

Kecuali, misalnya karena diklat prajabatan bagi CPNS terlambat

dilaksanakan, sehingga masa percobaan CPNS bersangkutan berdurasi lebih dari 2 tahun sejak diangkat, maka pengangkatan sebagai PNS harus mendapat rekomendasi dari BKN.

Berikut ini tabel data SK Pengangkatan PNS yang diterbitkan oleh

Bidang Mutasi selama Tahun 2017 :

23

NO. GOLONGAN JENIS KELAMIN

JUMLAH KETERANGAN (Pendidikan) PRIA WANITA

1 I/A 7 0 7 SD

3 I/C 19 5 24 SMP/ST/MTs

5 II/A 160 116 276 SMA/SMK/MA

7 II/C 1 6 7 DIPLOMA

9 III/A 47 48 95 SARJANA

TOTAL 234 175 409

Data pengangkatan PNS di atas, menunjukkan bahwa SK PNS yang

diterbitkan didominasi oleh pegawai dengan pangkat Pengatur Muda (II/a). CPNS yang diangkat sebagai PNS tersebut sebagian besar adalah CPNS yang diangkat dari formasi tenaga honorer (TMT 1 April 2016).

3. Layanan Pengembangan dan Pembinaan Pegawai

Bidang selanjutnya di lingkup BKD Prov. Sulteng adalah Bidang Pengembangan dan Pembinaan Pegawai. Juga terdiri atas 3 sub teknis (sub bidang) yakni Sub Bidang Jabatan Struktural, Sub Bidang Jabatan Fungsional dan Sub Bidang Disiplin Pegawai.

Bidang ini khusus menangani urusan kepegawaian seperti : proses dan

penerbitan SK Izin Belajar, Tugas Belajar, fasilitasi penerimaan Praja IPDN, penerbitan SK Jabatan Fungsional, penerbitan dokumen jabatan struktural (JPT dan JA), penjatuhan hukuman disiplin pegawai dan pemberian izin perceraian pegawai,. Selain itu secara berkala, bidang ini menangani pelaksanaan Ujian Dinas, fasilitasi pengisian jabatan struktural (Rapat Baperjakat), fasilitasi banding pegawai atas kasus hukuman disiplin pegawai.

Bidang ini, sebagaimana Bidang Mutasi, pada layanan tertentu tidak hanya

sebatas melayani pegawai internal lingkup Provinsi Sulawesi Tengah. Tapi juga kepada Pemkab/Pemkot. Seperti pada proses pelaksanaan ujian dinas serta pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama (Sekkab/Sekkot). 3.1. Penerbitan Surat Izin Belajar

Motivasi para pegawai untuk mengembangkan diri dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi saat ini relative semakin baik. Ini dibuktikan dengan semakin banyaknya surat izin belajar yang diterbitkan oleh Bidang Pengembangan dan Pembinaan Pegawai. Jika pada 2016 sebanyak 121 Surat Izin Belajar maka pada 2017 mencapai 264 Izin Belajar.

Situasi ini, boleh jadi dipengaruhi oleh alternatif pendidikan tinggi yang

semakin beragam di Kota Palu dengan biaya yang juga cenderung terjangkau atau lebih efisien ketimbang harus ke luar Palu. Selain itu, kemungkinan dilatari juga oleh adanya kebijakan pemberian tambahan

24

penghasilan bagi pegawai (TPP) Prov. Sulteng memungkinkan para pegawai memiliki dana untuk melanjutkan pendidikan secara swadana.

Berikut data Izin Belajar yang diterbitkan selama 2017 :

NO. KATEGORI PENDIDIKAN


P W

1 Pendidikan Non Sarjana (Diploma) 1 10 11

2 S1 / D IV (Sarjana) 13 39 52

3 S2 / Master (Pasca Sarjana) 30 32 62

4 S3 / Doktor 3 4 7

5 Dokter Spesialis 47 85 132

TOTAL 94 170 264

Data diatas memperlihatkan bahwa para kaum hawa lebih termotivasi

untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Mereka dominan di semua jenjang pendidikan. Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa animo untuk ke jenjang S3 masih sangat minim. Biaya yang masih cukup besar boleh jadi sebagai halangnya selain mungkin adanya persepsi belum ada kepastian karier sekalipun memiliki ijasah doktoral.

Perlu dipertimbangkan untuk menelurkan kebijakan yang berpihak

kepada PNS yang telah menggondol doktoral. Bisa berupa kepastian karier atau pemberian kompensasi TPP yang bersifat khusus.

3.2. PNS Tugas Belajar Pengembangan pegawai juga dilakukan melalui dukungan APBD

dalam bentuk kebijakan tugas belajar. Diberikan kepada pegawai yang melanjutkan pendidikan pada jenjang atau program studi yang belum tersedia di Kota Palu. Atau prodi yang keilmuannya bersifat khusus dan dibutuhkan dalam proses kepemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Berikut data penugasan pegawai melalui tugas belajar yang saat ini

berlangsung pada perguruan tinggi di dalam maupun di luar negeri.

25

NO. KATEGORI PENDIDIKAN

PERGURUAN TINGGI

JUMLAH DALAM NEGERI

LUAR NEGERI

P W P W

1 Pendidikan Non Sarjana (Diploma) 0 0 1 0 1

2 S1 / D IV (Sarjana) 62 6 0 0 68

3 S2 / Master (Pasca Sarjana) 12 10 0 0 22

4 S3 / Doktor 3 2 0 0 5

5 Dokter Spesialis 4 7 0 0 11

TOTAL 81 25 1 0 107

Tabel diatas menginformasikan bahwa mayoritas tugas belajar

pegawai berlangsung pada perguruan tinggi di dalam negeri. Juga memperlihatkan keunikan karena ternyata tujuan melanjutkan pendidikan para PNS tugas belajar didominasi oleh jenjang pendidikan S1 (sarjana).

Setidaknya ini menjadi signal bagi pengelola perguruan tinggi lokal

utamanya PTN untuk mengantisipasi dengan lebih melengkapi program studi yang dikelolanya.

3.3. Praja IPDN Terkait dengan perekrutan mahasiswa pada Institut Pemerintahan

Dalam Negeri (IPDN) atau sering disebut dengan Praja IPDN, peran daerah melalui BKD, hanyalah sebagai fasilitator proses pelaksanaan seleksi. Proses seleksi dilakukan langsung oleh Pusat (IPDN) dan sepenuhnya menggunakan sistem CAT (computer assisted test). Peluang intervensi BKD atau daerah untuk meloloskan pihak tertentu sama sekali tidak ada.

Pola tersebut sudah berlangsung sejak 2014. Pola perekrutan ini

ternyata tidak menyurutkan animo masyarakat untuk memasuki pendidikan tinggi ilmu kepamongprajaan tersebut. Hanya pada 2016, Praja IPDN dari Provinsi Sulawesi Tengah terbilang minim. Berikut data Praja IPDN Provinsi Sulawesi Tengah 5 Tahun terakhir.

NO. TAHUN

PRAJA IPDN

JUMLAH PRAJA PRIA

PRAJA WANITA

1 2013 15 12 27

2 2014 19 10 29

3 2015 20 11 31

4 2016 9 5 14

5 2017 22 9 31

TOTAL 85 47 132

26

Data diatas menunjukkan bahwa Praja IPDN Provinsi Sulawesi Tengah didominasi oleh Pria. Boleh jadi ini terkait dengan kondisi bahwa pendidikan ini menuntut kesiapan fisik.

3.4. Penerbitan Izin Cerai PNS

Perceraian adalah suatu yang halal tapi dibenci. Karenanya perceraian para pegawai juga mendapat perhatian serius dan prosesnya dilakukan secara teliti dan hati-hati. Berikut data proses izin cerai selama 3 tahun terakhir :

NO. TAHUN JUMLAH

IZIN CERAI

1 2015 23

2 2016 19

3 2017 19

TOTAL 61

Data diatas memperlihatkan izin cerai yang dikeluarkan oleh BKD

Sulteng cenderung stabil. Harapannya penerbitan izin cerai semakin berkurang bahkan -walau musykil- hilang sama sekali.

3.5. Penjatuhan Hukuman Disiplin Berikut ini ditampilkan data penjatuhan hukuman disiplin pegawai oleh

BKD Prov. Sulteng pada 2016 dan 2017 berdasarkan tingkat hukuman disiplin :

NO. TINGKAT HUKUMAN DISIPLIN 2016 2017

JUMLAH P W JMLH P W JMLH

1 Hukuman Disiplin Ringan 0 0 0 0 0 0 0

2 Hukuman Disiplin Sedang 0 2 2 0 0 0 2

3 Hukuman Disiplin Berat 9 1 10 5 3 8 18

TOTAL 9 3 12 5 3 8 20

Sebagaimana penerbitan izin cerai pegawai, penjatuhan hukuman

disiplin pegawai juga adalah layanan manajemen kepegawaian yang diharapkan semakin berurang atau hilang sama sekali.

Tabel penjatuhan hukuman disiplin diatas memperlihatkan bahwa

tidak ada hukuman disiplin ringan yang diterbitkan. Ini dimaklumi karena hukuman disiplin tingkat ini menjadi ranah atasan langsung pegawai dan pejabat yang berwenang membina kepegawaian di organisasi perangkat daerah (OPD) pegawai bersangkutan.

27

Hukuman disiplin sedang dan berat, yang pengelolaannya dilakukan di BKD, pada 2 tahun terakhir tampak menurun. Bahkan untuk hukuman disiplin sedang, pada 2017 tidak ada. Diharapkan pada masa akan datang, tidak ada lagi pegawai yang dikenai hukuman disiplin.

3.6. Ujian Dinas 2017 Ujian dinas dilakukan untuk perpindahan golongan ruang (golru)

pegawai. Terdiri atas 2 jenis, ujian dinas tingkat I untuk perpindahan dari golru II (II/d) ke golru III (III/a) dan ujian dinas tingkat II untuk perpindahan dari golru III (III/d) ke golru IV (IV/a).

Kegiatan ujian dinas oleh BKD Prov. Sulteng dilakukan pada 2015 dan

2017. Di 2016, kegiatan ini tidak dilaksanakan. Berikut data kepesertaan ujian dinas 2 tahun tersebut :

NO. TAHUN PESERTA UJIAN

JUMLAH P W

1 2015 173 89 262

2 2016 0 0 0

3 2017 96 39 135

TOTAL 269 128 397

Data diatas menginformasikan bahwa jumlah peserta ujian dinas

pada 2017 lebih sedikit dibanding pada 2015. Dan pegawai pria lebih banyak yang mengikuti ujian dinas ketimbang pegawai wanita.

4. Layanan Pengadaan, Penghargaan dan Informasi Kepegawaian

Bidang Pengadaan, Penghargaan dan Informasi Kepegawaian merupakan bidang teknis ketiga di BKD Prov. Sulteng. Terdiri atas 3 sub bidang teknis, yakni Sub Bidang Pengadaan, Sub Bidang Penghargaan dan Sub Bidang Informasi Kepegawaian.

Cakupan tugas dari bidang ini antara lain melaksanakan kegiatan pengadaan

pegawai (mulai dari proses rekrutmen sampai dengan pengangkatan CPNS), penerbitan Surat Cuti, fasilitasi penerbitan Kartu Identitas Pegawai (Karpeg, Karsi dan Karsu), fasilitasi pemberian tanda jasa Satyalencana Karyasatya, persemayaman pegawai/pensiun wafat, pengelolaan/pengarsipan data pegawai secara fisik dan elektronik, fasilitasi perbaikan data profil pegawai dan penyediaan informasi kepegawaian secara manual ataupun elektronik.

28

4.1. Pengadaan Pegawai Kegiatan pengadaan pegawai sangat bergantung pada kebijakan

pemerintah pusat. Kebijakan pengadaan pegawai, khususnya proses seleksi dilaksanakan secara nasional oleh Pusat melalui Panitia Seleksi Nasional (Panselnas). Instansi Pusat dan Daerah (Prov/Kab/Kota) hanya menjadi fasilitator pelaksanaan seleksi yang kesemuanya menggunakan sistem CAT. Dan mengangkat mereka yang lolos seleksi dan telah memenuhi syarat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Pengadaan pegawai secara nasional untuk instansi daerah masih

dalam kebijakan moratorium atau penundaan. Pada 2016 dan 2017 dilakukan seleksi pengadaan pegawai tapi hanya khusus untuk instansi pusat dan daerah tertentu (Prov. Papua dan Prov. Kalimantan Utara).

Lingkup Prov. Sulteng, seleksi pengadaan pegawai dilaksanakan

terakhir pada 2014. Pada 2016 dan 2017, Prov. Sulteng melaksanakan pengadaan pegawai berupa pengangkatan CPNS dari hasil seleksi yang dilakukan oleh Pusat/Panselnas. Berikut data pengadaan (pengangkatan CPNS) pada 2 tahun tersebut :

No. Nama Formasi

Golongan Ruang Jumlah Keterangan

II III

1 Lulusan STTD

Kemenhub 5 3 8

TMT 1 Desember 2016

2 Guru Garis Depan

(GGD) Kemendikbud

0 43 43 TMT 1 Agustus

2017

Total 5 46 51

Kesemua CPNS tersebut belum mengikuti diklat prajabatan sebagai

salah satu syarat untuk diangkat sebagai PNS. Olehnya perlu segera dipertimbangkan untuk melaksanakan diklat prajabatan. Utamanya kepada CPNS lulusan STTD Kemenhub, karena masa orientasi jabatan untuk CPNS kini hanya selama 1 tahun (UU. ASN 5/2014).

4.2. Cuti Pegawai

Pegawai mendapat hak untuk cuti. Terdapat 6 jenis cuti yang bisa digunakan oleh pegawai baik untuk rehat sejenak dari rutinitas, persalinan dan perawatan, hingga untuk melakukan aktivitas tertentu yang memerlukan waktu panjang seperti ibadah haji/umroh atau proses pengobatan dan perawatan penyakit yang diderita.

Regulasi terbaru terkait cuti adalah pada PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Beleid itu cukup memberi angin segar bagi pemerhati cuti. Sebelumnya, cuti tahunan yang berjumlah 12 hari terpotong oleh adanya cuti bersama pada libur perayaan hari keagamaan (lebaran dan natal). Tapi kini cuti bersama tidak memotong hak cuti tahunan pegawai.

29

Berikut rekapitulasi data cuti yang dikeluarkan sampai dengan Oktober 2017 ini :

NO. KATEGORI CUTI GOLONGAN RUANG

JUMLAH I II III IV

1 CUTI TAHUNAN 0 15 42 23 80

2 CUTI ALASAN PENTING 0 6 10 19 35

3 CUTI SAKIT 0 2 1 5 8

4 CUTI BERSALIN 0 4 8 0 12

5 CUTI BESAR 0 0 4 24 28

6 CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA 0 0 0 0 0

TOTAL 0 27 65 71 163

Rekap data cuti di atas menunjukkan bahwa cuti tahunan adalah jenis

cuti yang dominan diajukan oleh pegawai.

4.3. Fasilitasi Penerbitan Kartu Identitas Pegawai Kepada setiap pegawai diberikan kartu identitas pegawai. Tentunya

setelah memenuhi syarat yang ditetapkan. Kartu identitas pegawai antara lain Kartu Pegawai (Karpeg), Kartu Istri (Karsi) dan Kartu Suami (Karsu).

Karpeg diberikan kepada pegawai bersangkutan. Karsi dan Karsu

diberikan kepada istri atau suami dari pegawai bersangkutan. Kartu tersebut diberikan hanya kepada pegawai yang sudah berstatus PNS. CPNS belum bisa mengurus dan mendapatkan kartu demikian.

Berikut rekap data fasilitasi penerbitan kartu identitas pegawai selama

3 tahun terakhir (2017 sampai dengan Oktober) :

NO. TAHUN JENIS KARTU

JUMLAH KARPEG KARSI KARSU

1 2015 50 139 130 319

2 2016 440 152 119 711

3 2017 167 64 37 268

TOTAL 657 355 286 1298

Untuk diketahui, penerbitan kartu identitas pegawai tersebut

dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). BKD hanyalah sebagai fasilitator atau pengusul penerbitan kartu tersebut kepada BKN.

Data diatas memperlihatkan bahwa fasilitasi penerbitan kartu identitas

pegawai paling banyak terjadi di Tahun 2016. Tahun 2017, juga akan mengalami peningkatan, karena saat buku ini naik cetak, sedang dalam proses pengusulan dan penerbitan oleh BKN sekitar 250an usul kartu identitas pegawai.

30

4.4. Penghargaan Tanda Jasa Terhadap pegawai yang memenuhi syarat diganjar penghargaan

berupa tanda jasa satyalencana karyasatya. Tanda jasa ini diberikan untuk pegawai yang telah mengabdi selama 10, 20 dan 30 tahun.

Pemberian dan penyematan tanda jasa lingkup Prov. Sulteng

dilakukan minimal 2 kali setahun. Yakni pada HUT Prov. Sulteng setiap tanggal 13 April dan HUT Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus.

BKD dalam hal ini juga berperan sebagai fasilitator, dengan mengusul

pegawai yang memenuhi syarat menerima tanda jasa kepada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Merekalah selanjutnya yang memproses dan menetapkan pegawai yang diberikan tanda jasa.

Berikut ditampilkan data tanda jasa yang diberikan kepada pegawai

sepanjang 2017 :

NO. KATEGORI

TANDA JASA


P W

1 30 TAHUN 38 21 59

2 20 TAHUN 51 42 93

3 10 TAHUN 24 21 45

TOTAL 113 84 197

Diperlihatkan melalui tabel diatas bahwa tanda jasa yang terbanyak

diberikan adalah tanda jasa satyalencana 20 tahun. Dan walau masih didominasi Pria, pada tanda jasa 10 tahun komposisi pegawai pria dan wanita penerima tanda jasa cukup berimbang.

Perlu dipikirkan mekanisme layanan pemberian tanda jasa kepada

pegawai berjalan otomatis. Sepanjang telah memenuhi syarat dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai atau kasus lainnya, kiranya pegawai bersangkutan menerima tanda jasa tanpa pernah mengajukan berkas. Semua persyaratan disiapkan oleh BKD. Pola ini tentu akan memberi dampak psikologis positif bagi semangat dan kinerja pegawai.

4.5. Persemayaman

Bentuk penghargaan lain yang diberikan kepada pegawai adalah upacara persemayaman sipil bagi pegawai yang meninggal dunia. Perlakuan ini juga diberikan kepada pensiunan PNS (maksimal 10 tahun pensiun) yang wafat.

Prosesi ini sejatinya adalah bagian dari layanan yang diberikan oleh

organisasi korps pegawai negeri sipil (Korpri). PP 18/2016 tentang perangkat daerah sudah tidak mengakomodir urusan kekorprian diwadahi

31

dalam suatu OPD. Karena itu urusan kekorprian -termasuk persemayaman- dibebankan kepada BKD. Khususnya pada Sub Bidang Penghargaan.

Persemayaman adalah upacara sipil pelepasan jenazah

pegawai/pensiun wafat. Dilaksanakan bersama dengan tim lintas sektoral seperti Satpol PP (upacara), Biro Humas dan Protokol (sambutan pelepasan oleh pimpinan), BKD (penyiapan daftar riwayat hidup singkat, pelaksana protokoler acara, santunan duka dan penyediaan mobil jenasah) dan berkoordinasi dengan OPD bersangkutan.

Berikut ini data persemayaman yang dilaksanakan sepanjang Tahun

2017 :

NO. PERSEMAYAMAN JUMLAH

1 PNS 39

2 PENSIUNAN 30

TOTAL 69

Data diatas memperlihatkan bila persemayaman justru lebih banyak

dilaksanakan terhadap PNS yang wafat ketimbang Pensiunan. Terlepas dari maut yang menjadi hak prerogatif Tuhan YME, fenomena ini menuntut kita sekalian senantiasa menjaga kesehatan dan mengatur pola hidup yang lebih sehat dan seimbang.

4.6. Fasilitasi Perbaikan Data/Profil Pegawai

Fasilitasi perbaikan data/profil pegawai dilakukan pada Sistim Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) yang dimiliki dan dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Perbaikan data ini perlu dilakukan utamanya terhadap data atau profil pegawai yang tidak sesuai dengan kondisi atau data pada dokumen formal yang dimilikinya. Layanan kepegawaian kepada pegawai bersangkutan akan terkendala jika tidak dilakukan perbaikan.

Peran ini adalah salah satu tugas dan fungsi dari Sub Bidang

Informasi Kepegawaian. Dalam pelaksanaannya, hanya beberapa item perbaikan data yang menjadi kewenangan Sub Bidang INKA,. Ini seperti perbaikan data pribadi (alamat, keluarga, NIK), perubahan jabatan dan hal lainnya yang tidak substansif. Untuk perbaikan NIP (nama, tanggal dan tahun lahir, dan pengangkatan CPNS), pendidikan, dan hal lain yang fundamental mempengaruhi status kepegawaian seorang PNS, harus dilakukan di BKN.

Olehnya, Subbid INKA umumnya hanya memfasilitasi perbaikan

data/profil pegawai ke BKN, baik ke BKN Kanreg IV di Makassar atau langsung ke BKN Pusat di Jakarta. Penanganan yang lebih banyak dilakukan di BKN dan perbaikannya hanya nampak pada aplikasi kepegawaian maka realisasinya belum dapat ditampilkan.

32

5. UPT Penilaian Kompetensi Pegawai Pemberlakuan PP. 18/2016 tentang Perangkat Daerah, yang dilingkup Prov.

Sulteng efektif pada 6 Januari 2017, memunculkan unit pelaksana teknis badan (UPTB) Penilaian Kompetensi Pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulteng.

UPT ini berperan dalam melakukan pengujian dan penilaian kompetensi

pegawai. Hasil dari proses ini sangat penting bagi pembinaan dan pengembangan karier pegawai bersangkutan. Dan bagi organisasi, akan mendapatkan aparatur yang berkompeten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Yang pada akhirnya bermuara pada membaiknya kualitas pelaksanaan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

UPT ini terdiri atas 1 Kepala UPT (Administrator/Es. III.b) dan 3 Pengawas/Es.

IV.a (KTU, Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Kepala Seksi Pengujian dan Penilaian).

Walau terbilang muda, UPT ini cukup dikenal dan sudah bekerja dengan

efektif. Beberapa Kab/Kota di Sulteng dan OPD Prov. Sulteng sudah menggunakan UPT Penilaian Kompetensi Pegawai BKD Prov. Sulteng untuk melakukan pemetaan kompetensi aparaturnya.

Bahkan di Bulan Nopember kemarin, UPT tersebut berhasil mengumpulkan

Bupati/Walikota Se Sulteng dan menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Gubernur Longki Djanggola. MoU tentang penggunaan layanan UPT Penilaian Kompetensi Pegawai Prov. Sulteng dalam melakukan pengujian dan penilaian kompetensi aparatur di Kab/Kota.

33

B a b IV

Pegawai Negeri Sipil Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah

1. Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tengah

Saat ini Provinsi Sulawesi Tengah terdiri atas 12 Kabupaten dan 1 Kota. Awalnya, saat pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah melalui UU No. 13 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964, yang selanjutnya menjadi HUT Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tengah hanya terdiri atas 4 Kabupaten. Yakni Kabupaten Donggala, Kabupaten Buol Toli Toli, Kabupaten Poso dan Kabupaten Banggai.

Berikut Ini daftar Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah :

NO. NAMA KABUPATEN/KOTA IBUKOTA

KAB/KOTA KETERANGAN

1 KABUPATEN BANGGAI LUWUK -

2 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN SALAKAN PEMEKARAN KAB. BANGGAI

3 KABUPATEN BANGGAI LAUT BANGGAI PEMEKARAN KAB. BANGKEP

4 KABUPATEN BUOL LIPUNOTO PEMEKARAN KAB. BUOL TOLI TOLI

5 KABUPATEN DONGGALA BANAWA -

6 KABUPATEN MOROWALI BUNGKU PEMEKARAN KAB. POSO

7 KABUPATEN MOROWALI UTARA KOLONODALE PEMEKARAN KAB. MOROWALI

8 KABUPATEN PARIGI MOUTONG PARIGI PEMEKARAN KAB. DONGGALA

9 KABUPATEN POSO POSO KOTA -

10 KABUPATEN SIGI BORA PEMEKARAN KAB. DONGGALA

11 KABUPATEN TOJO UNA-UNA AMPANA PEMEKARAN KAB. POSO

12 KABUPATEN TOLI-TOLI BAOLAN -

13 KOTA PALU PALU PEMEKARAN KAB. DONGGALA

(DIRINTIS DARI KOTA ADMINISTRATIF PALU)

Secara umum metamorfosis administrasi kewilayahan Provinsi Sulawesi

Tengah (Prov. Sulteng) dapat dikelompokkan sebagai berikut : a. Tahap I Orde Lama & Orde Baru (Thn 1964 – 1970an awal) : Sulteng terdiri

atas 4 Kabupaten (Donggala, Poso, Buol Toli Toli dan Banggai) b. Tahap II Orde Baru (Thn 1970an akhir – 1998) : Dirintis pembentukan Kota

Administratif Palu sebagai pemekaran dari Kab. Donggala hingga terbentuk Kota Palu. Era ini, Sulteng terdiri atas 4 Kab dan 1 Kota.

c. Tahap III Orde Reformasi/Pemekaran I (Thn 1998 – 2009) : Pada era ini banyak daerah dimekarkan di Indonesia. Di Sulteng terbentuk Kab. Morowali, Kab. Buol, Kab Banggai Kepulauan, Kab. Parigi Moutong dan Kab. Tojo Una Una. Sulteng terdiri atas 9 Kab dan 1 Kota.

34

d. Tahap IV Pemekaran II (Thn 2010 – sekarang) : Pada periode ini, terbentuk Kab. Sigi, Kab. Morowali Utara dan Kab. Banggai Laut. Sulteng pun berformasi 12 Kab dan 1 Kota, sebagaimana saat ini.

Tabel dan uraian diatas menunjukkan bahwa Kabupaten Donggala adalah

daerah yang menelurkan banyak daerah otonom baru (DOB). 2 Kabupaten dan 1 Kota, yakni Kota Palu, Kab. Parigi Moutong dan Kab. Sigi. Kemudian terdapat 2 DOB yang dalam waktu tidak lama sudah memekarkan diri. Ke 2 Kabupaten itu adalah Kab. Morowali yang membentuk Kab. Morowali Utara dan Kab. Bangkep yang menghasilkan Kab. Banggai Laut..

Mendasarkan pada luas wilayah Sulawesi Tengah yang mencapai 61.841,29

KM Persegi serta pertumbuhan penduduk yang mencapai 1,57%/tahun (BPS Sulteng, 2017), diperkirakan DOB masih akan terbentuk dimasa datang. Semoga pembentukan DOB tersebut (Kab/Kota) bermanfaat bagi masyarakat.

2. Profil Kewilayahan Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tengah

Berikut ini ditampilkan profil administrasi kewilayahan dari Kab/Kota di Sulawesi Tengah yang bersumber dari BPS Sulteng Tahun 2017.

NO. NAMA KABUPATEN/KOTA JUMLAH

KECAMATAN JUMLAH

KELURAHAN JUMLAH

DESA

LUAS WILAYAH

(KM Persegi)

1 KABUPATEN BANGGAI 23 46 291 9.672.7

2 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN 12 3 141 2.488.79

3 KABUPATEN BANGGAI LAUT 7 3 63 725.67

4 KABUPATEN BUOL 11 7 108 4.043.57

5 KABUPATEN DONGGALA 16 9 158 4.275.08

6 KABUPATEN MOROWALI 9 7 126 3.037.04

7 KABUPATEN MOROWALI UTARA 10 3 122 10.004.28

8 KABUPATEN PARIGI MOUTONG 23 5 278 5.089.91

9 KABUPATEN POSO 19 28 142 7.112.25

10 KABUPATEN SIGI 15 0 176 5.196.02

11 KABUPATEN TOJO UNA UNA 12 12 134 5.721.15

12 KABUPATEN TOLI TOLI 10 6 103 4.079.77

13 KOTA PALU 8 46 0 395.06

T O T A L (SULAWESI TENGAH) 175 175 1842 61841.29

Data diatas menunjukkan bahwa Kecamatan terbanyak ada di Kab. Banggai

dan tersedikit di Kab. Banggai Laut. Kemudian Kab. Bangkep, Banggai Laut dan Morowali Utara memiliki Kelurahan terminim dan Kelurahan terbanyak ada di Kab. Banggai. Yang unik, Kab. Sigi sama sekali belum memiliki Kelurahan. Desa banyak terdapat di Kab. Parigi Moutong dan sebagai Ibukota Provinsi, di Kota Palu sudah tidak terdapat Desa.

35

Pada sisi luas wilayah, Kab. Morowali Utara adalah daerah terluas di Sulteng. Sedang Kota Palu menjadi daerah terkecil. Yang perlu dicermati, yakni adanya daerah Kabupaten yang lebih luas dari daerah induknya. Seperti Kab. Morowali Utara lebih luas dibanding Kab. Morowali kemudian Kab. Parigi Moutong dan Kab. Sigi lebih luas dari Kab. Donggala

Dimasa depan, hal ini perlu menjadi perhatian. Jangan sampai semangat berDOB justru melemahkan bahkan mematikan daerah induknya.

3. Data Kependudukan Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tengah Bersumber dari data yang dirilis oleh BPS Sulteng Tahun 2017, penduduk

Sulteng mencapai 2.921.715 Jiwa tersebar di 12 Kabupaten dan 1 Kota. Berikut data penduduk dipilah per jenis kelamin :

NO. NAMA KABUPATEN/KOTA PENDUDUK

JUMLAH PRIA WANITA

1 KABUPATEN BANGGAI 183.299 176.723 360.022

2 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN 58.606 57.405 116.011

3 KABUPATEN BANGGAI LAUT 35.690 35.196 70.886

4 KABUPATEN BUOL 77.913 74.383 152.296

5 KABUPATEN DONGGALA 151.517 144.863 296.380

6 KABUPATEN MOROWALI 58.890 56.309 115.199

7 KABUPATEN MOROWALI UTARA 62.816 57.506 120.322

8 KABUPATEN PARIGI MOUTONG 238.772 227.111 465.883

9 KABUPATEN POSO 124.588 116.224 240.812

10 KABUPATEN SIGI 119.217 112.957 232.174

11 KABUPATEN TOJO UNA UNA 76.315 72.899 149.214

12 KABUPATEN TOLI TOLI 116.512 111.984 228.496

13 KOTA PALU 188.017 186.003 374.020

T O T A L (SULAWESI TENGAH) 1.492.152,0 1.429.563,0 2.921.715,0

PERSENTASE 51,07% 48,93% 100,00%

Data diatas menunjukkan bahwa penduduk Sulteng terbanyak berdomisili di

Kab. Parigi Moutong dan tersedikit bermukim di Kab. Banggai Laut. Juga diinformasikan bahwa jika penduduk Sulteng tersebut dirata-ratakan ke 13 Kab/Kota maka setiap Kab/Kota berpenduduk 224.747 Jiwa. Dasar itu, maka terdapat 7 daerah yang berpenduduk diatas rata-rata dan 6 daerah yang dibawah rata-rata.

Walau tetap didominasi oleh pria, komposisi penduduk pria dan wanita di

Sulteng, secara total, terlihat cukup berimbang. Perbedaan yang sangat tipis, antara penduduk pria dan wanita, terjadi di Kab. Banggai Laut. Sedang selisih yang sangat jauh terjadi di Kab. Parigi Moutong.

36

4. Profil Kepegawaian Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tengah Pengelolaan kepegawaian daerah di era reformasi saat ini memberi

kewenangan sepenuhnya kepada daerah setempat, baik Kabupaten, Kota maupun Provinsi. Karenanya, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di daerah saat ini dipegang langsung oleh kepala daerah bersangkutan. Yakni Bupati, Walikota dan Gubernur.

Walau tidak sepenuhnya, namun sebagian besar pengelolaan dan pembinaan

manajemen kepegawaian berada di daerah Kab/Kota. Peran provinsi kini hanya terbatas dibidang mutasi pegawai seperti pangkat IV/a dan IV/b, pensiun gol IV/a dan IV/b, pindah wilayah kerja antar kab/kota atau keluar provinsi dan hal lainnya yang bersifat rekomendasi.

Oleh karenanya penyajian data profil pegawai Kab/Kota ini adalah bersumber

atau didapatkan langsung dari Kab/Kota dengan melakukan kunjungan kerja ke BKD Kab/Kota bersangkutan. BKD Prov. Sulteng tidak dalam posisi mengelola data/profil keadaan pegawai Kab/Kota.

Berikut ini ditampilkan profil keadaan pegawai Kab/Kota di Sulawesi Tengah.

Profil atau keadaan pegawai yang dipaparkan adalah jumlah pegawai di Kab/Kota yang dipilah perjenis kelamin, profil pegawai berdasarkan golongan ruang (I - IV), profil pegawai berdasarkan jenjang pendidikan, profil jabatan struktural (eselon) dan profil pemangku jabatan struktural per jenis kelamin.

4.1. Profil Pegawai Kab/Kota Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten/Kota se Sulteng mencapai 65.971 orang. Ini terdiri atas 29.678 pria (45%) dan 36.293 (55%). Dengan demikian, pada Kab/Kota di Sulteng, PNS wanita lebih banyak dari PNS pria.

Secara terinci informasi diatas dapat dilihat pada tabel data jumlah

PNS di Kab/Kota Se Sulteng per jenis kelamin berikut ini :

NO. NAMA KABUPATEN / KOTA

PEGAWAI NEGERI SIPIL JUMLAH

PRIA WANITA



3 KABUPATEN BANGGAI LAUT 845 855 1.700

4 KABUPATEN BUOL 1.906 2.116 4.022





9 KABUPATEN POSO 3.119 4.092 7.211

10 KABUPATEN SIGI 2.454 3.219 5.673

37

11 KABUPATEN TOJO UNA-UNA 1.911 2.454 4.365

12 KABUPATEN TOLI-TOLI 2.520 2.933 5.453

13 KOTA PALU 2.325 4.409 6.734

T O T A L 29.678 36.293 65.971

Tabel diatas mengkonfirmasi bahwa PNS wanita mayoritas ketimbang

PNS pria terjadi di 12 Kab/Kota. Hanya di Kab. Banggai Kepulauan (Bangkep), PNS pria lebih banyak ketimbang PNS wanita. Dominasi wanita ini, boleh jadi, dikarenakan Kab/Kota memiliki sarana kesehatan dan pendidikan yang banyak karena harus melayani masyarakat hingga ke pelosok daerah. Dan pada sektor ini (perawat, bidan, guru TK/SD/SMP) para wanita memang lebih berperan.

Selanjutnya, Kab. Banggai adalah daerah di Sulteng yang memiliki

pegawai terbanyak. Sedang Kab. Banggai Laut memiliki pegawai tersedikit. Dikomparasi dengan profil administrasi kewilayahan Kab/Kota diatas, maka banyaknya pegawai Kab. Banggai dan minimnya pegawai Kab. Banggai Laut adalah hal yang normal dan wajar. Karena memang Kecamatan dan Kelurahan terbanyak ada di Kab. Banggai dan tersedikit ada di kab. Banggai Laut.

Menyandingkan antara data jumlah penduduk dan data jumlah

pegawai di Sulawesi Tengah untuk mengetahui tingkat kejangkauan pegawai dalam melayani masyarakat, maka gambarannya akan terlihat seperti pada tabel berikut :

NO. NAMA INSTANSI JUMLAH

PENDUDUK JUMLAH

PNS CAKUPAN LAYANAN

1 PROVINSI SULAWESI TENGAH 0 12.881 0



4 KABUPATEN BANGGAI LAUT 70.886 1.700 41.70

5 KABUPATEN BUOL 152.296 4.022 37.87





10 KABUPATEN POSO 240.812 7.211 33.40

11 KABUPATEN SIGI 232.174 5.673 40.93

12 KABUPATEN TOJO UNA-UNA 149.214 4.365 34.18

13 KABUPATEN TOLI-TOLI 228.496 5.453 41.90

14 KOTA PALU 374.020 6.734 55.54

T O T A L (SULAWESI TENGAH) 2.921.715 78.852 37.05

38

Dengan jumlah PNS Daerah yang mencapai 78.852 orang dan jumlah penduduk sebanyak 2.921.715 jiwa maka persentase pegawai terhadap jumlah penduduk mencapai 2,7%. Angka ini masih dibawah angka ideal 3% dari total penduduk (presentasi Ketua KASN di Hotel Mercure Palu, Nopember 2017). Jika melihat ini maka masih dimungkinkan bagi daerah Sulawesi Tengah untuk menambah pegawai.

Komparasi jumlah PNS terhadap jumlah penduduk tersebut juga

menunjukkan tingkat daya jangkau pelayanan publik rata-rata Sulteng adalah 37,05. Yakni setiap PNS minimal melayani 37 masyarakat. Melalui pendekatan ini, terlihat 4 daerah (Bangkep, Morowali, Poso dan Tojo Una Una) masih dibawah rata-rata Sulteng. Daya cakupan layanan tertinggi adalah Kab. Parigi Moutong dimana setiap pegawainya harus mampu melayani 68 masyarakat.

Pada masa datang, diharapkan daya jangkau pegawai dalam

memberi pelayanan semakin bertambah dan persentase jumlah pegawai terhadap jumlah penduduk bisa mencapai angka yang ideal sesuai kemampuan keuangan daerah.

4.2. Profil Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang

Berikut ini ditampilkan keadaan pegawai di Kab/Kota berdasarkan golongan ruang (golru I – IV). Secara umum, sebagian besar pegawai Kab/Kota bergolongan II dan III. Golongan I tetap ada namun jumlahnya sudah sangat sedikit dibanding golongan lainnya. Pegawai golongan IV relative sedikit dibanding golongan II dan III karena pegawai golongan ini adalah mereka yang menduduki jabatan struktural dan fungsional tingkat ahli madya (umumnya guru dan dokter/tenaga kesehatan).

Lebih lengkapnya informasi profil pegawai di Kab/Kota berdasarkan

golongan ruang adalah sebagaimana tabel dibawah ini.

NO. NAMA KABUPATEN / KOTA GOLONGAN RUANG

JUMLAH I II III IV

1 KABUPATEN BANGGAI 88 2.151 4.147 1.780 8.166

2 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN 55 1.036 1.685 476 3.252

3 KABUPATEN BANGGAI LAUT 7 433 1.006 254 1.700

4 KABUPATEN BUOL 34 1.144 2.280 564 4.022

5 KABUPATEN DONGGALA 45 1.626 2.879 1.243 5.793

6 KABUPATEN MOROWALI 120 1.559 1.618 521 3.818

7 KABUPATEN MOROWALI UTARA 27 935 1.488 571 3.021

8 KABUPATEN PARIGI MOUTONG 73 2.154 3.329 1.207 6.763

9 KABUPATEN POSO 134 2.446 3.453 1.178 7.211

10 KABUPATEN SIGI 64 1.628 2.966 1.015 5.673

11 KABUPATEN TOJO UNA-UNA 69 1.427 2.307 562 4.365

39

12 KABUPATEN TOLI-TOLI 101 1.542 3.051 759 5.453

13 KOTA PALU 83 1.504 3.535 1.612 6.734

T O T A L 900 19.585 33.744 11.742 65.971

Data diatas menunjukkan bahwa pegawai golongan I & II terbanyak

ada di Kab. Poso sedang Kab. Banggai menjadi daerah dengan jumlah pegawai yang bergolongan III dan IV terbanyak. Selanjutnya Kab.Banggai Laut mengingat jumlah pegawainya tersedikit menjadi daerah dengan pegawai bergolongan I – IV terminim di Sulawesi Tengah.

4.3. Profil Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Profil pegawai di Kab/Kota berdasarkan pendidikan secara terperinci sesuai jenjang pendidikan adalah sebagaimana tabel di bawah ini. Pada tabel tersebut nampak bahwa pendidikan sebagian besar pegawai Kab/Kota adalah Sarjana dan SMA sederajat. Kemudian ditunjukkan bahwa masih sangat minimnya pegawai yang berpendidikan S3 atau bergelar doktor.

Hal lain yang juga disayangkan, ternyata masih ada pegawai yang

berpendidikan SD. Bahkan yang lebih miris adalah keadaan pegawai di Kota Palu. Di ibukota Provinsi Sulteng tersebut, dengan segala kelengkapan fasilitas pendidikan yang ada, ternyata di Kota Palu belum ada pegawainya yang berpendidikan S3.

Kondisi tersebut (masih adanya pegawai berpendidikan SD dan

minimnya pegawai berpendidikan S3) menuntut Kab/Kota harus menyusun kebijakan untuk memotivasi pegawainya agar bisa dan mau melanjutkan pendidikannya. Harus diakui bahwa keberhasilan pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan antara lain ditunjang oleh kualifikasi pendidikan para aparatur pelaksana pelayanan itu sendiri.


PENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

JUMLAH SD

SMP/ST/ MTs

SMA /SMK/MA

DI s/d DIII

DIV & S1

S2 S3

1 KABUPATEN BANGGAI 39 94 2.535 1.500 3.813 185 0 8.166

2 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN 11 59 1.010 632 1.462 77 1 3.252

3 KABUPATEN BANGGAI LAUT 1 10 321 416 903 49 0 1.700

4 KABUPATEN BUOL 7 50 1.221 1.174 1.508 61 1 4.022

5 KABUPATEN DONGGALA 19 44 1.702 1.143 2.670 213 2 5.793

6 KABUPATEN MOROWALI 8 123 1.599 608 1.406 74 0 3.818

7 KABUPATEN MOROWALI UTARA 4 17 1.556 303 1.058 83 0 3.021

8 KABUPATEN PARIGI MOUTONG 44 56 2.216 1.164 3.136 145 2 6.763

9 KABUPATEN POSO 16 121 3.004 1.148 2.729 190 3 7.211

10 KABUPATEN SIGI 20 131 1.964 1.110 2.272 174 2 5.673

11 KABUPATEN TOJO UNA-UNA 23 74 1.156 1.192 1.817 103 0 4.365

40

12 KABUPATEN TOLI-TOLI 22 96 1.549 1.304 2.382 97 3 5.453

13 KOTA PALU 37 76 1.806 1.270 3.201 344 0 6.734

T O T A L 251 951 21.639 12.964 28.357 1.795 14 65.971

Selanjutnya jika data diatas dikepras sesuai kategori pendidikan

(dasar, menengah dan tinggi) akan terlihat seperti tabel dibawah ini.


KATEGORI PENDIDIKAN

JUMLAH DASAR MENENGAH TINGGI

(SD - SMP) (SMA - DIPLOMA) (S1 - S3)

1 KABUPATEN BANGGAI 133 4.035 3.998 8.166

2 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN 70 1.642 1.540 3.252


4 KABUPATEN BUOL 57 2.395 1.570 4.022

5 KABUPATEN DONGGALA 63 2.845 2.885 5.793

6 KABUPATEN MOROWALI 131 2.207 1.480 3.818

7 KABUPATEN MOROWALI UTARA 21 1.859 1.141 3.021

8 KABUPATEN PARIGI MOUTONG 100 3.380 3.283 6.763

9 KABUPATEN POSO 137 4.152 2.922 7.211

10 KABUPATEN SIGI 151 3.074 2.448 5.673

11 KABUPATEN TOJO UNA-UNA 97 2.348 1.920 4.365

12 KABUPATEN TOLI-TOLI 118 2.853 2.482 5.453

13 KOTA PALU 113 3.076 3.545 6.734

T O T A L 1.202 34.603 30.166 65.971

Mengacu tabel data pegawai Kab/Kota berdasar kategori pendidikan

diatas, maka terlihat pegawai masih dominan pada kategori pendidikan menengah.

Diasumsikan bahwa pendidikan menengah (SMA – Diploma)

merupakan pendidikan vokasi yang lebih berkutat pada tataran praktis atau pelaksana teknis pekerjaan yang bersifat menerima instruksi pimpinan atau berdasar panduan yang disiapkan. Dengan begitu, dapat dikatakan, sebagian besar pegawai Kab/Kota di Sulteng masih cenderung pasif, menunggu perintah dan minim terobosan. Belum berorientasi pada analisa dan upaya inisiatif pemecahan masalah sebagaimana umumnya yang bisa diperlihatkan oleh pegawai yang berpendidikan tinggi.

Walau demikian, keberadaan pegawai demikian senantiasa

diperlukan. Utamanya pada sektor layanan yang membutuhkan penanganan teknis secara langsung dilapangan dan bersifat dukungan. Seperti pelayanan kesehatan, kebencanaan, ketertiban umum, pengamat jaringan dan konstruksi, dan administrasi perkantoran.

41

4.4. Profil Jabatan Struktural Berlakunya UU. No. 5/2017 tentang ASN maka jabatan struktural

sudah tidak dikenal lagi. Dalam UU tersebut dikemukakan bahwa jabatan ASN terdiri atas Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Jabatan Administrasi (JA) dan Jabatan Fungsional (JF).

Namun dalam prakteknya, untuk memudahkan pengenalan kategori

suatu jabatan, pendekatan jabatan struktural/eselonisasi masih digunakan. JPT adalah mereka yang menduduki jabatan eselon I dan II sedang JA bagi eselon III (administrator) dan IV (pengawas). Eselon I bagi instansi daerah hanya terdapat di Provinsi, yakni Sekretaris Provinsi (Sekprov). Berikut data jabatan struktural yang eksiting di Kab/Kota se Sulawesi Tengah.


JABATAN STRUKTURAL (PER ESELON) TOTAL

I II III IV

1 KABUPATEN BANGGAI 0 31 207 830 1.068

2 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN 0 25 152 405 582

3 KABUPATEN BANGGAI LAUT 0 26 106 221 353

4 KABUPATEN BUOL 0 33 177 549 759

5 KABUPATEN DONGGALA 0 38 183 643 864

6 KABUPATEN MOROWALI 0 35 168 393 596

7 KABUPATEN MOROWALI UTARA 0 27 130 357 514

8 KABUPATEN PARIGI MOUTONG 0 40 211 604 855

9 KABUPATEN POSO 0 36 185 724 945

10 KABUPATEN SIGI 0 36 169 511 716

11 KABUPATEN TOJO UNA-UNA 0 30 166 471 667

12 KABUPATEN TOLI-TOLI 0 41 187 648 876

13 KOTA PALU 0 37 164 708 909

T O T A L 0 435 2.205 7.064 9.704

Paparan data diatas mempelihatkan bila Kab. Banggai memiliki

jabatan struktural terbanyak. Dan Kab. Banggai Laut menjadi daerah yang memiliki jabatan struktural terminim. Ini adalah kondisi yang lumrah adanya ketika data tersebut disandingkan dengan profil administrasi kewilayahan dari Kab. Banggai dan Kab. Banggai Laut.

4.5. Profil Pejabat Struktural Berdasarkan Jenis Kelamin Tabel dibawah ini adalah data pejabat struktural berdasarkan jenis

kelamin.


PEJABAT STRUKTURAL JUMLAH

PRIA WANITA

1 KABUPATEN BANGGAI 677 391 1.068

42

2 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN 384 198 582

3 KABUPATEN BANGGAI LAUT 214 139 353

4 KABUPATEN BUOL 492 267 759

5 KABUPATEN DONGGALA 547 317 864

6 KABUPATEN MOROWALI 378 218 596

7 KABUPATEN MOROWALI UTARA 309 205 514

8 KABUPATEN PARIGI MOUTONG 554 301 855

9 KABUPATEN POSO 567 378 945

10 KABUPATEN SIGI 483 233 716

11 KABUPATEN TOJO UNA-UNA 423 244 667

12 KABUPATEN TOLI-TOLI 590 286 876

13 KOTA PALU 530 379 909

T O T A L 6.148 3.556 9.704

PERSENTASE 63% 37% 100%

Melalui data diatas diperlihatkan bahwa PNS wanita mendapat

kesempatan yang sama untuk mengembangkan karier dan menunjukkan kemampuannya dalam mengarahkan dan mengendalikan organisasi. Mulai dari level terbawah (sub unit kerja) hingga mengepalai organisasi perangkat daerah.

Walau masih tetap didominasi pria, komposisi pejabat pria dan wanita

di Kab/Kota Se Sulteng terlihat cukup moderat, karena mencapai lebih dari sepertiga. Bahkan terdapat 4 daerah yang komposisinya pejabat wanitanya mencapai 40% (Banggai Laut, Morowali Utara, Poso dan Palu). Diharapkan pada masa akan datang, komposisi pejabat pria dan wanita semakin seimbang.

5. Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai

Fenomena tindakan indisipliner pegawai masih saja terjadi dikalangan pegawai. Tidak saja di Provinsi Sulawesi Tengah tapi juga terjadi di Kabupaten/Kota. Prilaku negatif ini memang tidak akan pernah hilang karena pegawai juga seorang manusia biasa. Namun upaya untuk mencegah dan meminimalisir tindakan tidak disiplin pegawai perlu terus digencarkan.

Data berikut ini menggambarkan kebijakan penjatuhan hukuman disiplin yang

dikenakan kepada pegawai di Kabupaten/Kota sepanjang Tahun 2017.

43

NO. NAMA KABUPATEN/KOTA

TINGKAT HUKUMAN PER JENIS KELAMIN JUMLAH

HUKUMAN DISIPLIN RINGAN DISIPLIN SEDANG DISIPLIN BERAT

P W JMLH P W JMLH P W JMLH

1 KABUPATEN BANGGAI 9 4 13 1 2 3 8 1 9 25

2 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN 1 0 1 2 1 3 3 0 3 7

3 KABUPATEN BANGGAI LAUT 2 1 3 15 13 28 3 0 3 34

4 KABUPATEN BUOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 KABUPATEN DONGGALA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 KABUPATEN MOROWALI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 KABUPATEN MOROWALI UTARA 11 4 15 36 12 48 2 0 2 65

8 KABUPATEN PARIGI MOUTONG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 KABUPATEN POSO 2 0 2 0 0 0 1 0 1 3

10 KABUPATEN SIGI 0 0 0 0 0 0 5 1 6 6

11 KABUPATEN TOJO UNA UNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 KABUPATEN TOLI TOLI 0 0 0 0 2 2 8 2 10 12

13 KOTA PALU 61 17 78 0 0 0 0 0 0 78

T O T A L 86 26 112 54 30 84 30 4 34 230

Tabel diatas menunjukkan dari 13 Kab/Kota, hanya 8 daerah yang

menjatuhkan hukuman disiplin kepada pegawainya pada tahun 2017. 5 daerah masih nirpinalti. Untuk hukuman disiplin ringan, dijatuhkan kepada pegawai di 6 Kab/Kota. Kota Palu tercatat paling banyak menjatuhkan hukuman disiplin ringan ini. Sebagai hukuman yang ditangani oleh atasan langsung pegawai bersangkutan di OPD masing-masing, ini mengesankan bahwa kontrol atasan langsung terhadap perilaku pegawainya berjalan secara ketat.

Hukuman disiplin sedang dikenakan kepada pegawai di 5 Kabupaten.

Kabupaten dengan hukuman disiplin sedang terbanyak adalah Morowali Utara. Untuk hukuman disiplin berat terjadi di 7 Kabupaten. Kabupaten Toli Toli menjadi daerah yang banyak menjatuhkan hukuman disiplin berat ini.

Perlu diperhatikan pula, bahwa dari 8 daerah yang menjatuhkan hukuman

disiplin, 2 daerah dengan jumlah penjatuhan hukuman disiplin terbanyak adalah daerah pemekaran. Kab. Morowali Utara dan Kab. Banggai Laut. Lebih unik lagi, Kedelapan daerah yang menjatuhkan hukuman disiplin tersebut adalah daerah yang baru saja melaksanakan pilkada serentak pada 2015 dan 2017 lalu. Semoga penjatuhan hukuman disiplin itu murni akibat indisipliner pegawai bersangkutan. Bukan karena motif politik balas dendam.

6. Profil Jabatan Fungsional

Sebagaimana telah disampaikan diatas, bahwa jabatan dalam ASN hanyalah Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi (Administrator/Es. III, Pengawas/Es. IV dan Pelaksana/Fungsional Umum) dan Jabatan Fungsional (PNS yang pembinaan dan pengembangan kariernya secara mandiri melalui pengumpulan angka kredit).

44

Jika diatas telah dipaparkan keadaan JPT dan JA (kecuali pelaksana) melalui profil jabatan struktural, berikut ini keadaan pegawai Kab/Kota di Sulteng yang menduduki jabatan fungsional. Disayangkan tidak semua Kab/Kota yang menyampaikan data pegawai berdasar jabatan fungsional ini.

NO. BIDANG JABATAN FUNGSIONAL

KABUPATEN / KOTA

JUMLAH BANGGAI

BANGGAI KEPULAUAN

BANGGAI LAUT

MOROWALI UTARA

PARIGI MOUTONG

POSO SIGI TOLI TOLI

PALU

1

Kesehatan

Dokter 73 5 7 16 32 21 13 16 97 280

2 Bidan 320 39 9 125 215 150 159 113 237 1367

3 Perawat 444 180 97 124 371 341 200 406 410 2573

4 Penyuluh Kesehatan 10 0 9 0 7 18 10 10 3 67

Sub Total Kesehatan 847 224 122 265 625 530 382 545 747 4287

5 Pendidikan

Guru 3391 1180 618 1207 2390 2576 2187 1593 2780 17922

6 Pengawas Sekolah 34 30 22 29 32 20 47 43 34 291

Sub Total Pendidikan 3425 1210 640 1236 2422 2596 2234 1636 2814 18213

7

Pertanian dan

Kehutanan

Penyuluh Perikanan 2 4 0 0 1 0 0 2 10 19

8 Penyuluh Pertanian 106 47 23 0 49 0 122 53 42 442

9 Penyuluh Peternakan 6 0 0 0 0 0 0 0 3 9

10 Penyuluh Kehutanan 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14

11 Medik Veteriner 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2

12 Pengawas Mutu Hasil Pertanian

0 0 0 0 1 0 0 0 2 3

Sub Total Pertanian 114 51 23 0 51 16 122 55 57 489

13

Lainnya

Auditor 5 8 12 0 10 8 8 5 12 68

14 P2UPD 8 0 0 0 6 0 6 10 6 36

15 Pustakawan 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4

16 Analis Kepegawaian 0 0 0 0 1 0 0 2 3 6

17 Penguji Kendaraan Bermotor 0 0 0 0 5 3 0 0 1 9

18 Instruktur 0 0 0 0 0 2 0 3 0 5

Sub Total Lainnya 13 8 12 0 22 13 14 22 24 128

TOTAL 4.399 1493 797 1.501 3.120 3.155 2.752 2.258 3642 23.117

Data diatas menunjukkan masih diperlukan penguatan terhadap kuantitas

pejabat fungsional di Kab/Kota. Contohnya pada layanan kesehatan. Pekerjaan tersebut bersifat sangat khusus dan harus dikerjakan oleh pegawai atau orang yang berkualifikasi tenaga kesehatan. Begitu pula pada layanan pendidikan.

Jabatan fungsional dokter adalah satu hal yang perlu diseriusi. Dokter di

Bangkep dan Balut terbilang minim. Bahwa transportasi laut dari dan ke Banggai, yang mempunyai banyak dokter, sudah lancar, tidak bisa dijadikan alasan. Pelayanan kesehatan adalah hak dasar publik yang harus menjadi perhatian utama pemerintah. Kiranya ini diperhatikan pemangku kepentingan.

45

7. Keadaan Jabatan Pelaksana Diketahuinya profil atau keadaan dari JPT, JA (Administrator dan Pengawas)

dan JF melalui uraian diatas maka dapat pula diestimasi JA (Pelaksana) pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. Tentunya hanya pada Kab/Kota yang memasukkan data pejabat fungsionalnya.

Sebagai penutup bab ini, berikut keadaan pegawai Kab/Kota berdasarkan

jabatan :

NO. NAMA KABUPATEN/KOTA

JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL

(JPT, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS)

JUMLAH PEJABAT

FUNGSIONAL

JUMLAH PEJABAT

PELAKSANA

JUMLAH PEGAWAI

1 KABUPATEN BANGGAI 1.068 4.399 2.699 8.166

2 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN 582 1.493 1.177 3.252


4 KABUPATEN MOROWALI UTARA 514 1.501 1.006 3.021

5 KABUPATEN PARIGI MOUTONG 855 3.120 2.788 6.763

6 KABUPATEN POSO 945 3.155 3.111 7.211

7 KABUPATEN SIGI 716 2.752 2.205 5.673

8 KABUPATEN TOLI-TOLI 876 2.258 2.319 5.453

9 KOTA PALU 909 3.842 1.983 6.734

T O T A L 6.818 23.317 17.838 47.973

Data diatas cukup mengejutkan. Secara umum, jabatan pelaksana di

Kab/Kota lebih sedikit dibanding jabatan fungsional. Hanya di Kab. Toli Toli jumlah pelaksana lebih banyak dari fungsional. Ini memberi kesan jika pengaturan dan pembinaan pegawai di daerah sudah semakin baik.

Pegawai Kab/Kota diatas bekerja pada tugas dan jabatan sesuai kualifikasi

bidang yang dikuasai atau pendidikan dan keahlian yang dimilikinya. Pejabat pelaksana, yang lebih sedikit, berperan sebagai pendukung dalam proses teknis administrasi layanan atau pada pekerjaan yang bersifat analisa kebijakan dan penyusunan dokumen.

Kondisi ini tentu akan berpengaruh positif pada kualitas layanan

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah Kab/Kota secara khusus maupun Provinsi Sulawesi Tengah pada umumnya. Semoga penataan dan pengelolaan kepegawaian di Sulawesi Tengah semakin baik dan berdampak positif bagi kemaslahatan masyarakat Sulawesi Tengah.

46

B a b V

Penutup

1. Kesimpulan Kesimpulan umum yang dapat dikemukakan mengacu pada data dan

informasi dari Buku Statistik Kepegawaian Edisi Oktober 2017 ini adalah sebagai berikut : 1) Jumlah pegawai Prov. Sulteng saat ini mencapai 12.881 PNS. Angka ini

meningkat tajam dari tahun sebelumnya (2016) yang hanya sejumlah 7.147 pegawai. Kenaikan itu adalah dampak dari pemberlakuan UU. No. 23/2014 tentang Pemda.

2) Mayoritas PNS Pemda Sulteng adalah para pria (51%). Dominasi ini cenderung menurun sedangkan populasi PNS Wanita menunjukkan trend meningkat setiap tahunnya.

3) Aparatur Prov. Sulteng bertumpuk pada jenjang golongan ruang III (penata), mencapai 62%. Dan didalam golongan III tersebut, Golru III/b yang mendominasi. Fakta ini menjadikan Prov. Sulteng tidak akan kekurangan kader birokrat masa depan. Uniknya, pada golongan III tersebut, sebagian besar adalah PNS Wanita.

4) Aparatur Prov. Sulteng hanya sebagian kecil saja yang masih berpendidikan dasar/SD – SMP (1.3%). Yang mendominasi adalah PNS berpendidikan tinggi/Sarjana – Pasca Sarjana (71%).

5) Berdasar jenis jabatan sesuai UU. ASN, PNS Prov. Sulteng sebagian besar adalah pejabat fungsional. Mencapai 50.47% atau sejumlah 6.502 pegawai.

6) Pegawai yang masih berstatus CPNS sebanyak 51 orang. Dan 8 diantaranya akan jatuh tempo 1 tahun pada Desember 2017 ini (Formasi Lulusan STTD Kemenhub 2016, TMT 1 Des 2016). Sementara regulasi kepegawaian terbaru hanya memberi waktu 1 tahun sebagai masa percobaan. Olehnya perlu disiapkan diklat prajabatan minimal 2 kelas untuk mendiklatkan para CPNS tersebut.

7) Terdapat 1.169 kotak jabatan struktural di Prov. Sulteng. Yang terisi mencapai 1.149 jabatan dan jabatan yang lowong 20 jabatan. Sekitar 38% atau 440 kotak jabatan yang terisi dipangku oleh PNS Wanita.

8) Jabatan fungsional pegawai Prov. Sulteng mencapai 49 nama jabatan. Baru sepertiga dari jabatan fungsional yang sudah ditetapkan Pusat (144). Jabatan fungsional di Prov. Sulteng dapat dikelompokkan dalam 4 bidang, Pendidikan (2 JF), Kesehatan (16 JF), Pertanian dan Kehutanan (11 JF) dan Administrasi Pembangunan dan Pemerintahan (17 JF).

9) Fasilitasi proses dan penerbitan SK Kenaikan Pangkat PNS oleh BKD Prov. Sulteng justru didominasi oleh kenaikan pangkat pegawai dari Kab/Kota.

10) SK Penyesuaian Gaji Berkala yang diproses sebagian besar adalah untuk PNS bergolongan ruang III.

11) Kebijakan bagi PNS untuk pindah masuk ke Prov. Sulteng relatif longgar. PNS Prov. Sulteng keluar hanya 63 tapi PNS masuk mencapai 125.

12) Sepanjang 2017 ini terproses 219 usul pensiun pegawai.

47

13) Pengangkatan CPNS menjadi PNS sepanjang 2017 ini mencapai 409 pegawai. Mayoritas adalah PNS golongan II.

14) Animo pegawai melanjutkan studi secara mandiri semakin baik. Terbukti spade 2017 diterbitkan Surat Izin Belajar sebanyak 264. Dan yang dominan adalah pegawai wanita.

15) Prov. Sulteng melalui BKD Prov. Sulteng tetap dipercaya sebagai fasilitator perekrutan atau penerimaan Praja IPDN.

16) Sebanyak 19 izin cerai PNS diterbitkan oleh Sub Bidang Disiplin. 17) Masih tetap ada PNS yang berprilaku indisipliner. Pada 2017, sebanyak 8

pegawai dijatuhi hukuman disiplin berat. 18) Sebanyak 397 peserta ujian dinas yang dilakukan di Tahun 2017. 19) Tidak ada pengadaan pegawai yang dilaksanakan oleh Prov. Sulteng.

Bahkan sudah selama 3 tahun terakhir ini , sejak 2015. Ketambahan pegawai (51) hanya melalui formasi pusat. Formasi Lulusan STTD Kemenhub (8 orang) dan Formasi GGD Kemendikbud (43).

20) Sampai Oktober 2017 telah diterbitkan Surat Cuti untuk 163 pegawai. Mayoritas adalah cuti tahunan.

21) Fasilitasi penerbitan kartu identitas pegawai selalu dilaksanakan. 2017 difasilitasi penerbitan sebanyak 268 kartu identitas pegawai (Karpeg, Karsi dan Karsu). Sebagian besar adalah Karpeg.

22) Fasilitasi penghargaan tanda jasa Satyalencana Karyasatya pada 2017 sebanyak 197. Tanda jasa 20 tahun menjadi yang dominan.

23) Sudah 69 upacara persemayaman kepada pegawai/pensiun wafat yang dilakukan sepanjang 2017. Sebagian besar justru pegawai aktif.

24) Jumlah PNS Kab/Kota di Sulteng mencapai 78.586 orang. Didominasi oleh PNS Wanita (55%). Umumnya bergolongan III (51%). Sayangnya, rata-rata pendidikan pegawai Kab/Kota tersebut masih pada jenjang pendidikan Menengah (SMA/SMK – D III). Pada jenjang pendidikan tinggi, PNS Kab/Kota berpendidikan S3/Doktoral masih sangat minim. Bahkan 6 Pemda sama sekali belum memiliki PNS yang bergelar Doktor.

25) Banggai merupakan Kab/Kota yang memiliki jabatan struktural terbanyak di Sulteng. Sedang tersedikit memiliki jabatan struktural adalah Banggai Laut. Banggai berkondisi demikian karena memiliki administrasi kewilayahan (Kecamatan, Kelurahan dan Desa) yang juga terbanyak di Sulteng.

26) Secara umum pejabat struktural di Kab/Kota memang masih didominasi oleh PNS Pria. PNS Wanita hanya 37%. Tapi pada 4 daerah yakni Banggai Laut, Morowali Utara, Poso dan Palu, pejabat struktural wanita mencapai 40%.

27) Kab. Morowali Utara dan Kab. Banggai Laut, adalah daerah yang cukup intens dalam menjatuhkan hukuman disiplin kepada pegawainya.

28) Masih diperlukan penguatan terhadap kuantitas dan variasi jabatan fungsional di Kab/Kota. Utamanya pada layanan kesehatan, dalam hal ini fungsional dokter masih terbilang minim dengan jumlah penduduk yang semakin banyak. Juga jabatan fungsional lainnya yang bisa menstimulus pembangunan ekonomi daerah (pertanian dan kehutanan).

29) Jumlah PNS dan dikaitkan dengan jumlah penduduk Sulteng saat ini sebanyak 2.921.715 jiwa maka seorang PNS -selaku pelayan publik- setidaknya melayani 37 masyarakat. Atas asumsi itu, PNS Kab. Parigi

48

Moutong menjadi aparatur yang memiliki jangkauan pelayanan yang terbesar (68). Sedangkan PNS Kab. Poso sebagai pegawai yang terkecil dalam menjangkau masyarakat (33).

30) Berdasar jabatan dalam ASN (JPT, JA dan JF), sebaran pegawai Kab/Kota di Sulteng terdistribusi cukup ideal.

2. Saran

Adapun saran yang bisa dikemukakan dan perlu dipertimbangkan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan manajemen kepegawaian daerah di masa datang, antara lain : 1) Adanya kecenderungan jumlah PNS Wanita semakin meningkat maka

kebijakan yang ramah gender (khususnya pada wanita) perlu dipertimbangkan untuk diterapkan. Keberadaan ruang menyusui, pembatasan area merokok (bahaya bagi ibu hamil) atau hal lainnya adalah contoh kebijakan yang bisa diberlakukan.

2) Dorongan kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan perlu diperbesar. Utamanya ke jenjang S3, baik di dalam maupun di luar negeri. Kerjasama Pemda dengan lembaga/instansi, penyelenggara pendidikan atau penyedia beasiswa, hendaknya dibangun dan dikonkritkan secara nyata.

3) Kab/Kota perlu merangsang pegawainya untuk berminat melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi. Selain agar komposisi pegawai berpendidikan tinggi bisa lebih besar. Dengan kembali bersekolah bisa sebagai sarana untuk menambah wawasan dan membangun jaringan baru. Tentunya akan bisa dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai aparatur saat kembali bekerja.

4) Pembinaan dan pengawasan Provinsi terhadap Kab/Kota, khususnya dalam pembentukan formasi jabatan struktural perlu diintesifkan. Mengingat hal ini berdampak pada kemampuan keuangan daerah dalam pembangunan.

5) Pembinaan dan pengawasan Provinsi juga diperlukan pada segmen penjatuhan hukuman disiplin pegawai oleh Kab/Kota. Fakta bahwa Kab/Kota yang gencar menjatuhkan hukuman disiplin pegawai adalah daerah yang baru saja melaksanakan Pilkada, tentu perlu diperhatikan. Jangan sampai ini dilakukan bermotifkan balas dendam dan tidak melalui prosedur yang baku.

6) Segera dialokasikan anggaran pelaksanaan diklat prajabatan sebanyak 2 kelas. Agar para CPNS yang ada saat ini bisa menjadi PNS tepat waktu.

7) Pendokumentasian data dan informasi seperti penyusunan Buku semacam ini perlu diteruskan.

Documents

Pendahuluan 1. Dasar Penyusunan Buku Statistik …bkd.megadata.co/download/Artikel_18_Bab_I_-_VI_Buku_Statistik_20… · Jadi sama sekali bukan sebagai tulisan ilmiah akademis. Adapun