Upload
burhan-hamdani
View
217
Download
2
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Pendahuluan Kebijakan Pertambangan
Citation preview
Nama : Burhan Hamdani
NPM : 10070113024
Mata Kuliah : Kebijakan Pertambangan
Potensi/sumberdaya industri pertambangan di
Indonesia :
Sebaran mineral logam relative tersebar di seluruh
wilayah karena Indonesia merupakan wilayah
dengan potensi mineralisasi tinggi mengingat
Indonesia berada pada lingkungan tektonik “Rim
of Fire” (Busur Volkanik). Berdasarkan Direktorat
Sumberdaya Mineral di Provinsi Jawa Barat
terdapat sebaran mineral logam (Au, Pb) di daerah
Pongkor, Cikondang.
Sebaran mineral industri berdasarkan Direktorat
Sumberdaya Mineral di Provinsi Jawa Barat
terdapat 34 macam mineral industri.
Berdasarkan peta cekungan batubara di
Indonesia, terhitung cadangan batubara sebanyak
28 milyar ton. Dan terdapat sumberdaya gambut
sejumlah 34,7 juta m3.
Berdasarkan peta sumberdaya mineral radioaktif
di Indonesia sampai dengan tahun 2004
sumberdaya mineral radioaktif tersebar di 22
daerah seluruh Indonesia.
Berdasarkan peta sebaran potensi dan cekungan
minyak bumi dan gas di Indonesia, terdapat 4
milyar barel minyak bumi, dan 104 TSCF-60
cekungan gas.
Berdasarakan Peta lokasi sebaran panas bumi di
Indonesia terdapat cadangan sebesar 27.000
MWe. Serta terdapat cekungan air bawah tanah.
Potensi energi dan sumberdaya mineral tersebut
perlu di inventarisasi, dieksploitasi secara GMP
(Good Mining Practice) dan berkelanjutan melalui
diversifikasi dan konservasi berwawasan
lingkungan bagi sebesar-besar kesejahteraan,
kecerdasan dan kedamaian raakyat.
Good Mining Practice
Hukum/perizinan
Perencanaan pertambangan komprehensif
Penerapan teknologi pertambangan
berdasarkan standar teknis dengan efektif dan
efisien
Jaminan keselamatan pertambangan
Konservasi bahan galian, mengendalikan dan
memelihara fungsi lingkungan, menghasilkan
nilai tambah
Mengakomodasi kemauan dan partisipasi, serta
meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Menciptakan pembangunan berkelanjutan
Kebijakan – kebijakan yang mengatur tentang
pertambangan mineral dan batubara :
UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3
Kebijakan nasional tentang kekayaan alam
UU No 4 Tahun 2009 Minerba
Kebijakan tentang pertambangan Mineral dan
Batubara
Kebijakan pelaksanaan UU No. 4 Tahun 2009
PP No. 22 Tahun 2010, PP No. 55 Tahun 2010
PP No. 23 Tahun 2010, PP No. 78 Tahun 2010
Tahapan kegiatan dalam rangka penelitian,
pengelolaan dan pengusahaan sumberdaya :
Izin Usaha Pertambangan (IUP)
Penyelidikan umum
Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi
Eksplorasi
Studi kelayakan
Konstruksi
Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi
Penambangan
Pengolahan dan pemurnian
Pengangkutan dan penjualan
Kegiatan pascatambang