Pendahuluan Budgeting

7/26/2019 Pendahuluan Budgeting

1/11

PENDAHULUAN

Pada dasarnya alokasi barang dan jasa dalam suatu masyarakat dapat

dilakukan paling tidak melalui dua mekanisme, yaitu pertama, melaluimekanisme pasar (market mechanism), dan kedua melalui mekanisme

birokrasi (bureaucratic mechanism). Dengan sejumlah kondisi yang

disyaratkan, mekanisme pasar dianggap sebagai mekanisme yang dapat

mendorong pemakaian sumber daya yang efisien (Musgrave & Musgrave,

19!", (#ro$n dan %akson, 19'". amun kegagalan pasar (market failures)

terjadi juga dalam mengalokasikan sejumlah barang dan jasa. Penyebabnya

adalah kaena adanya public goodsbeserta eksternalitinya. %enis barang

dan jasa inilah, beserta sejumlah mixed goodsyang didistribusikan melalui

mekanisme birokrasi.

Mekanisme birokrasi dalam perkembangannya menjadi mekanisme

yang sangat penting, )arena besarannya semakin meningkat yang ditujukan

dalam porsinya dibanding dengan Produk Domestik #ruto. Mekanisme

birokrasi itu sendiri mempunyai instrumen yang disebut sistem penganggaran

yang berfungsi sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya dalam

bentuk barang dan jasa yang ada ke dalam masyarakat. *esuai dengan

perkembangan sistem administrasi publik itu sendiri dan tuntutan masyarakat

dalam konteks sistem sosial dan politik tertentu, berkembang pula sistem

penganggaran daerah.

Budgetatau anggaran dalam pengertian umum diartikan sebagai suatu

renana kerja untuk suatu periode yang akan datang yang telah dinilai

dengan uang. )ata budget yang digunakan di +nggris sendiri merupakan

serapan dari istilah bahasa Peranis yaitu bougeatau bougetteyang berarti

tas di pinggang yang terbuat dari kulit, yang kemudian di +nggris kata

budgetini berkembang artinya menjadi tempat surat yang terbuat dari kulit,

khususnya tas tersebut dipergunakan oleh Menteri )euangan untuk

menyimpan suratsurat anggaran. *ementara di negeri #elanda, anggaran

disebut begrooting, yang berasal dari bahasa #elanda kuno yakni groten

yang berarti memperkirakan.


2/11

Di +ndonesia sendiri, pada a$al mulanya (pada jaman -india#elanda"

seara resmi digunakan istilah begrooting untuk menyatakan pengertian

anggaran. amun sejak Proklamasi tanggal 1 /gustus 19!0, istilah

Anggaran Pendapatan dan Belanjadipakai seara resmi dalam pasal 23

ayat 1 44D 19!0, dan di dalam perkembangan selanjutnya ditambahkan kata

egara untuk melengkapinya sehingga menjadi Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara.

PENGERTIAN ANGGARAN

Perenanaan dan anggaran mempunyai posisi yang penting. /nggaran

mengungkapkan apa yang dilakukan di masa mendatang. /nggaran dapat

diinterpretasikan sebagai paket pernyataan perkiraan penerimaan dan

pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode

mendatang. Di dalam tampilannya, anggaran selalu menyertakan data

penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di masa lalu. Dan menurut Mulyadi

(25516!", /nggaran merupakan suatu renana kerja yang dinyatakan

seara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan

ukuran yang lain yang menakup jangka $aktu satu tahun.

)ebanyakan sektor publik melakukan pembedaan krusial antara

tambahan modal dan penerimaan, serta tambahan pendapatan dan

pengeluaran. Dampaknya adalah pemisahan penyusunan anggaran tahunan

dan anggaran modal tahunan. %enis anggaran sektor publik adalah6

1 /nggaran egara dan Daerah /P#7/P#D (Budget of State)

2 8enana )egiatan dan /nggaran Perusahaan (8)/P", yaitu anggaran

usaha setiap #4M7#4MD serta badan hukum publik atau gabungan

publiks$asta.

JENIS-JENIS ANGGARAN


3/11

1. Line Item Budgeting

Line Item Budgetingadalah penyusunan anggaran yang didasarkan pada dan

darimana dana berasal (pospos penerimaan" dan untuk apa dana tersebut

digunakan (pospos pengeluaran". %enis anggaran ini relatif dianggap paling

tua dan banyak mengandung kelemahan atau sering pula disebut traditional

budgeting. alaupun tak dapat disangkal, line item budgeting sangat

populer penggunaannya karena dianggap mudah untuk dilaksanakan.

2. Incremental Budgeting

Incremental Budgetingadalah sistem anggaran belanja dan pendapatan yang

memungkinkan revisi selama tahun berjalan, sekaligus sebagai dasar

penentuan usulan anggaran periode tahun yang akan datang. /ngka di pos

pengeluaran merupakan perubahan (kenaikan" dari angka periodesebelumnya. Permasalahan yang harus diputuskan bersama adalah metode

kenaikan7penurunan (incremental)dari angka anggaran tahun sebelumnya.

:ogika sistem anggaran ini adalah bah$a seluruh kegiatan yang dilaksanakan

merupakan kelanjutan kegiatan dari tahun sebelumnya.

3. Planning Programming Budgeting Sistem

Planning Programming Budgeting Sistemadalah suatu proses perenanaan,

pembuatan program, dan penganggaran yang terkait dalam suatu sistem

sebagai kesatuan yang bulat dan tidak terpisahpisah, dan didalamnya

terkandung identifikasi tujuan organisasi atas permasalahan yang mungkin

timbul. Proses pengorganisasian, pengkoordinasian, dan penga$asan

terhadap semua kegiatan sangat diperlukan selain pertimbangan atas

implikasi keputusan terhadap berbagai kegiatan di masa yang akan datang.


4/11

4. Zero Based Budgeting (BB!

Zero Based Budgetingmerupakan sistem anggaran yang didasarkan padaperkiraan kegiatan, bukan pada apa yang telah dilakukan di masa lalu. *etiap

kegiatan akan dievaluasi seara terpisah. +ni berarti berbagai program

dikembangkan dalam visi tahun yang bersangkutan. ;iga langkah

penyusunan " adalah suatu kerangka strategi

kebijakan tentang anggaran belanja untuk departemen dan lembaga

pemerintah non departemen. )erangka ini memberikan tanggung ja$ab yang

lebih besar kepada departemen untuk penetapan lokasi dan sumber dana

pembangunan.


5/11

PRINSIP-PRINSIP PENGANGGARAN

1. De$%&rat's mengandung makna bah$a anggaran negara (di

pemerintahan Pusat maupun di pemerintahan Daerah", baik yang berkaitan

dengan pendapatan maupun yang berkaitan dengan pengeluaran, harus

ditetapkan melalui suatu proses yang mengikutsertakan sebanyak mungkin

unsur masyarakat selain harus dibahas dan mendapatkan persetujuan dari

lembaga per$akilan rakyat.

2. Ad'l, berarti bah$a anggaran negara haruslah diarahkan seara

optimum bagi kepentingan orang banyak dan seara proporsional,

dialokasikan bagi semua kelompok dalam masyarakt sesuai dengan

kebutuhannya.

3. Transparan, yaitu proses perenanaan, pelaksanaan serta

pertanggung ja$aban anggaran negara harus diketahui tidak saja oleh $akil

rakyat, tetapi juga oleh masyarakat umum.

!. Ber$%ral T'ngg', berarti pengelolaan keuangan negara harus

berpegang kepada peraturan perundangan yang berlaku, dan juga senantiasa

mengau pada etika dan moral yang tinggi.

0. Ber)at'-)at', berarti pengelolaan anggaran negara harus dilakukan

seara berhatihati, karena jumlah sumber daya yang terbatas dan mahal

harganya. -al ini semakin terasa penting jika dikaitkan dengan unsur hutang

negara.

'. A&*nta+el, berarti bah$a pengelolaan keuangan negara haruslah

dapat dipertanggung ja$abkan setiap saat seara intern maupun ekstern

kepada rakyat.


6/11

PE"BAHASAN

Penganggaran berbasis kinerja berfokus pada efisiensi

penyelenggaraan suatu aktivitas pelayanan publik. ?fisiensi yang dimaksud disini adalah perbandingan antara output (kegiatan" dengan input (anggaran".

)arena berorientasi output, biaya yang dianggarkan munul karena adanya

renana pelaksanaan suatu kegiatan yang relevan dengan penapaian

tujuan.

/spek perenanaan memiliki peranan yang penting bagi suatu

kementerian7lembaga. Diyakini, kinerja suatu organisasi yang menggunakan

perenanaan strategik akan jauh melampaui organisasi lain yang tidak

menggunakan perenanaan strategik. -al ini sejalan dengan syarat

penerapan anggaran berbasis kinerja, yaitu adanya hubungan antara renana

strategis, renana operasional, dan renana anggaran. Dengan

melaksanakan perenanaan strategis seara benar, para eksekutif dapat

meningkatkan kemampuan pejabat terasnya dalam mengevaluasi, memilih,

dan mengimplementasikan berbagai pendekatan alternatif untuk membiayai

dan memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakatnya.

Praktik proses penganggaran di lemabagalembaga pemerintahan saat

ini, meskipun seara legal telah menerapkan performane budgetting, namun

seara ruhnya masih sangat kental dengan sistem anggaran tradisional,

karena kebanyakan anggaran dibuat dengan muatan yang bersifat kirakira

dan enderung incrementalyang lebih berorientasi pada selesainya kegiatan

dan pertanggungja$aban keuangan dan kurang memperhatikan nilai tambah

(added $alue", kesesuaian dengan tujuan renana strategis yang ingin diapai

(efektivitas".

Pelaksanaan anggaran berbasis kinerja pada dasarnya diterapkan

untuk mengatasi kelemahankelemahan yang ada pada sistem penganggaran

sebelumnya. -al ini merupakan proses penyempurnaan manajemen

keuangan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan

akuntabilitas pelayanan publik serta efektivitas pelaksanaan suatu kebijakanatau program. +ndikasi keberhasilan penerapan anggaran berbasis kinerja


7/11

adalah terjadinya peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan rakyat

(social #elfare", kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan,

pemerataan, serta adanya hubungan yang serasi antara pemerintah pusat

dan daerah.

)eadaan tersebut hanya akan terapai jika sektor publik dikelola

dengan menerapkan konsep $alue for mone%, yaitu ekonomis, efektif, dan

efisien.

+dealnya, seluruh anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen

pelaksanaan anggaran dapat diserap seara maksimal, apalagi dengan

penerapan anggaran berbasis kinerja. @agalnya penyerapan anggaran

seara maksimal dapat diartikan sebagai gagalnya pelaksanaan program

program pelayanan publik.

%ika ditinjau seara makro ekonomi, maka gagalnya penyerapan

anggaran seara maksimal dapat memberi implikasi bah$a pemerintah telah

gagal memberikan pelayanan publik sesuai targetnya, sehingga akan

memberi sentimen negatif bagi investor, terutama investor asing karena

mereka akan ragu terhadap faktor keamanan, kepastian hukum, birokrasi

yang berbelitbelit, pungutan liar, masalah perburuhan, infrastruktur

penunjang, dan banyak faktor lainnya. *ingkat kata, maka pertumbuhan

ekonomi tidak akan terapai sesuai target pemerintah sendiri, dan imbasnya

pemerintah tidak mampu mengatasi pengangguran dan kemiskinan serta

berbagai masalah lainnya.

:alu, apakah terapainya penyerapan anggaran seara maksimal

sudah berarti bah$a pemerintah telah berhasil dalam menyediakan

pelayanan publikA

4ntuk menja$ab pertanyaan tersebut, harus kita tinjau ulang

bagaimana sebenarnya proses penyusunan anggaran berbasis kinerja yang

dimaksud.

/nggaran berbasis kinerja merupakan sistem perenanaan,

penganggaran, dan evaluasi yang menekankan pada keterkaitan antara


8/11

anggaran dengan hasil yang diinginkan. Penerapan penganggaran kinerja

harus dimulai dengan perenanaan kinerja, baik pada level nasional

(pemerintah" maupun level instansi (kementerian7lembaga", yang berisi

komitmen tentang kinerja yang akan dihasilkan, dan dijabarkan dalam

programprogram dan kegiatankegiatan yang akan dilaksanakan. :alu,

kebutuhan anggaran untuk melaksanakan programprogram tersebut

dijabarkan dalam format 8)/)7:, yang selanjutnya dibahas dengan otoritas

anggaran ()ementerian )euangan, #appenas, dan DP8". 8)/)7: dari

keseluruhan kementerian7lembaga menjadi bahan penyusunan 8/P#

Pemerintah.

/pa saja sebenarnya faktor penghambat penerapan anggaran

berbasis kinerja di +ndonesiaA #erikut kami jabarkan menjadi ! faktor utama,

antara lain 6

a. >aktor budaya;idak dapat dipungkiri, salah satu momok yang menjadi barrier

dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja adalah budaya

pemotongan anggaran, dimana tiaptiap kementerian7lembaga tidak

akan mendapatkan anggaran sesuai dengan yang mereka ajukan.-al ini antara lain dipengaruhi oleh keenderungan memakai

anggaran tahun sebelumnya sebagai auan dalam penyusunan

anggaran dan keterbatasan kemampuan dalam pembahasan

dengan otoritas anggaran.#udaya pemotongan anggaran atas usulan anggaran yang

diajukan, menimbulkan budaya baru yaitu menaikkan jumlah

anggaran dan target yang diusulkan dengan harapan jika anggaran

tersebut dipotong, masih akan menukupi untuk melaksanakan

programprogram dengan target a$al.Bang kemudian terjadi juga adalah adanya pemotongan

anggaran seara signifikan di pospos yang sejatinya merupakan

program andalan, namun pospos anggaran di luar program

andalan tidak mendapat potongan anggaran yang signifikan.b. >aktor politik

)eharusan dalam penyusunan anggaran untuk pembahasan

dengan DP8, membuat peran DP8 begitu signifikan dalam proses


9/11

penyusunan anggaran. Masalah yang kemudian terjadi adalah

belum banyaknya anggota de$an yang concerndengan anggaran

kinerja dan nilai tambah atas suatu program atau kegiatan yang

diajukan.*elain itu, faktor politis bah$a anggota de$an merupakan

per$akilan partai politik, seringkali menyebabkan alokasi anggaran

terdistorsi dan tidak efektif dalam memeahkan permasalahan di

masyarakat.De$asa ini, preferensi anggaran legislatif lebih ondong pada

alokasi belanja modal daripada belanja untuk pelayanan sosial,

yang notabene merupakan realisasi atas self&interestmereka.


10/11

. >aktor akuntansi biayaMasalah lain yang harus segera dipeahkan adalah bah$a

hingga kini di pemerintahan pusat maupun daerah tidak ada

*tandar Pelayanan Minimum (*PM" yang dapat digunakan sebagaidasar menetapkan target outome minimum. Padahal, konsep

teoretis sistem penganggaran berbasis kinerja mengharuskan

keberadaan *PM, dan juga sebuah /nalisis *tandar #iaya (/*#".

)alaupun ada *PM itu pun baru untuk beberapa departemen.#elum lagi masalah keberadaan /*#. )iranya belum ada

satupun unit kerja pemerintahan yang saat ini telah memiliki /*#

baku. +ni beralasan, karena salah satu dasar penyusunan /*#

adalah keberadaan suatu sistem akuntansi yang baik. *aat ini,

praktik akuntansi pemerintah pusat dan daerah masih dalam tahap

pengembangan, sehingga masih diragukan apakah data akuntansi

yang dihasilkan bisa digunakan untuk menyusun standar biaya

untuk kegiatankegiatan pemerintahan. +ni berbeda dengan praktik

yang ada di sektor privat atau s$asta, di mana penetapan harga

standar bisa dihitung dari data masa lalu yang dihasilkan oleh

sistem akuntansi yang ada setelah disesuaikan dengan unsur lain.d. >aktor inovasi bukan sebagai budaya kerja

*ebagai aparatur pemerintah, memang adanya aturan resmi

dalam pelayanan publik menjadi auan utama dalam melaksanakan

fungsinya. *elain itu, faktor birokrasi dan risk attitude yang lebih

memilih untuk menghindari risiko pelayanan, merupakan faktor

faktor yang menyebabkan kurangnya inovasi di sektor publik.)urangnya inovasi tersebut, berimbas pula pada praktik

penyusunan anggaran dimana penyusunan anggaran Cmeskipun

telah menganut penganggaran berbasis kinerja, selalu

menggunakan anggaran tahun sebelumnya dalam menyusun

usulan anggaran./kan sangat jarang kita temui usulan anggaran yang bersifat

inovatif dan atau dengan jumlah anggaran yang lebih keil dari

tahun sebelumnya.


11/11

*etelah menermati faktorfaktor tersebut, kami memberikan beberapa

usulan perbaikan dalam penerapan anggaran berbasis kinerja di +ndonesia,

antara lain6

1. ;erkait dengan perenanaan kinerja, otoritas keuangan yaitu)ementerian )euangan, #appenas, dan )ementerian7:embaga

perlu merestrukturisasi dan memetakan program dan kegiatan

dalam 8)P, 8enja, dan 8)/)7: sehingga pendefinisian program

lebih menerminkan outome pemerintah yang dapat dinikmati oleh

masyarakat.2. Dalam rangka mendukung proses penyusunan anggaran,

)ementerian )euangan perlu merevisi standar biaya umum agar

lebih berorientasi pada output7outome, dengan studi7penelitian

yang baik.3. Dalam pembahasan dan alokasi anggaran, sebaiknya DP8

menggunakan data kinerja sebagai auan, dan menetapkan target

dengan standar yang sama dan realistis agar dapat mengukur dan

membandingkan kinerja satu dengan yang lain antara

kementerian7lembaga. *elain itu, fokus dalam mementingkan

kepentingan pelayanan publik di atas kepentingan politik juga harusdiutamakan, sehingga tidak lagi terjadi distorsi anggaran.

4. Menanamkan budaya kinerja di dalam institusi pemerintahan, baik

dalam bentuk corporate $aluemaupun dalam hal apresiasi kinerja,

sehingga di masa depan pelayanan publik akan menjadi lebih baik.

Documents

Pendahuluan Budgeting