Pendahuluan · evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di SKPD ... protokol, kearsipan ... melaksanakan administrasi penerimaan,

Lakip DPU BantulTahun 2016

1

BAB 1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang

demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian

dan pelaporan kinerja pemerintah daerah merupakan bagian

kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan

publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.Untuk itu,

pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang

lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam

pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan

kinerja pemerintah daerah.

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul disusun berdasarkan amanat

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara

transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul.

Penyusunan Laporan Kinerja untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah

ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini

dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Bantul. Laporan Kinerja menjadi dokumen laporan kinerja tahunan

yangberisi pertanggungjawaban kinerja SKPD dalam mencapai tujuan/sasaran strategis

SKPD. Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Bab I Pendahuluan

Berisi :

1. Latar Belakang

2. Maksud dan

Tujuan

3. Aspek Strategis

4. Tugas, Fungsi dan

Struktur

Organisasi

5. Sitematika

Penulisan


2

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja disebutkan bahwa Kepala SKPD

menyusun Laporan Kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja disampaikan Bupati

paling lambat dua bulan setelah anggaran berakhir.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul Tahun

2016 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD

selama kurun waktu satu tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Penyusunan Laporan Kinerja juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan

kinerja SKPD.

Tujuan penyusunan LKj sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders

demi perbaikan kinerja SKPD. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang

tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan

program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses

evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di SKPD

untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.3 Aspek Strategis

1. Meningkatkan pelayanan di sektor transportasi, sub sektor Prasarana Jalan di

Kabupaten Bantul

2. Meningkatkan pelayanan di sektor Perumahan dan Permukiman serta pengembangan

wilayah secara terpadu di Kabupaten Bantul

3. Mendukung peningkatan pelayanan masyarakat pada sektor Kesehatan, Pendidikan,

Perdagangan dan Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah di Kabupaten Bantul

4. Melaksanakan penyusunan pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan tata ruang dan

bangunan

5. Memberikan pelayanan yang optimal dalam hal peningkatan derajat kesehatan

masyarakat melalui pelayanan sampah, tinja, taman dan permakaman

6. Menyiapkan data dan informasi dibidang jasa konstruksi

7. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang jasa konstruksi

8. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan PDRB dengan berbagai upaya,

antara lain:

a. Membangun prasarana dan sarana di Bidang Jalan dan Cipta Karya untuk

mewujudkan peningkatan pelayanan masyarakat.

b. Intensifikasi dan ekstensifikasi penggalian sumber pendapatan daerah secara efektif

dan efisien sesuai dengan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul

melalui operasional UPT Kebersihan dan Pertamanan, pelayanan pemberian

rekomendasi IMB, sewa motor walls danpenyedotan kakus serta pendapatan lain-

lain yang sah.

c. Pengelolaan dan pemeliharaan prasarana sarana umum daerah yang sudah dimiliki.


3

1.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintah di bidang pekerjaan umum, perumahan,

dan penataan ruang terdapat urusan yang akan dilaksanakan daerah, dekonsentrasi dan

tugas-pembantuan dari pemerintah pusat untuk kegiatan yang bersifat fisik, khususnya

untuk bidang cipta karya, bidang jalan, dan bidang penataan ruang, perumahan.

Sebagaimana telah digariskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah

Kabupaten/Kota sebagaimana telah diatur sebagai berikut:

1) Urusan perumahan merupakan urusan wajib pemerintah daerah terdiri dari sub bidang

pembiayaan, perumahan formal, perumahan swadaya, pengembangan kawasan dan

pembinaan hukum, peraturan perundang-undangan dan pertanahan.Urusan wajib

melekat pada urusan dalam skala kabupaten/kota;

2) Urusan penataan ruang, merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang terdiri darisub

bidang pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan. Urusan wajib melekat

pada urusan dalam skala kabupaten/kota;

3) Urusan pekerjaan umum, merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang terdiri dari

sub bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya (perkotaan dan perdesaan, air

minum, air limbah, persampahan, drainase, permukiman, bangunan gedung dan

lingkungan) dan jasa konstruksi;

Tugas Pokok dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul adalah melaksanakan tugas

dan fungsi bidang Pekerjaan Umum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diatas Dinas Pekerjaan Umum mempunyai

fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum;

b. Penyelenggaran urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pekerjaan Umum;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Pekerjaan Umum

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsi.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada

dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.Struktur

Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016 mengacu pada

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan

Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupten Bantul dan Peraturan Bupati

Bantul No. 65 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Bantul, Peraturan Bupati Bantul No. 78 Tahun 2008 Tentang Pebentukan

Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul, Peraturan Bupati

Bantul No. 42 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul No. 78 Tahun

2008 Tentang Pebentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Bantul, dan Peratuan Bupati Bantul No. 50 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan


4

Bupati Bantul No. 65 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Bantulyang terdiri dari:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas:

a. memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Bantul sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya.

b. Sekretaris

a. menyusun rencana kegiatan;

b. menyiapkan bahan kerja;

c. merumuskan kebijakan teknis dalam menentukan sasaran kegiatan sekretariat;

d. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data rencana anggaran dan belanja

kegiatan dari masing-masing unt kerja;

e. mengkoordinasikan bidang-bidang dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas

dinas;

f. menyelenggarakan urusan umum, surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga,

urusan hukum, kepegawaian, gaji pegawai, monitoring dan pelaporan, tata naskah

dinas, organisasi dan tatalaksana;

g. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum, administrasi

kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, serta perpustakaan dinas;

h. menyelenggarakan kebutuhan naskah dinas yang diperlukan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

i. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau

tindakan yang diambil dibidang tugasnya;

j. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan

permasalahan dibidang tugasnya;

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya, dan

l. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas

Adapun tugas pokok dan fungsi Sekretaris dibantu:

a. Sub Bagian Umum

1. menyusun rencana kegiatan;

2. menyiapkan bahan kerja;

3. menyiapkan dan memfasilitasi urusan hukum yang berkaitan dengan

pelaksanaankegiatan dinas;

4. menyelenggarakan tata naskah dinas, humas, protokol, kearsipan, kepustakaan,

surat-menyurat, dan alat tulis unit kerja;

5. mengelola kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja serta lingkungan

dinas;


5

6. menyimpan, memelihara, mengelola, dan mendistribusikan barang kebutuhan

dinas;

7. memelihara kendaraan dinas;

8. melaksanakan administrasi perjalanan dinas bagi pejabat dan staf dinas yang

akan melakukan perjalanan dinas;

9. menyiapkan perlengkapan rapat dan tamu dinas;

10. menghimpun, menelaah, dan mendokumentasikan peraturan perundang-

undangan dibidang kepegawaian;

11. menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pegawai sesuai dengan

peraturan perundang-undangan;

12. menyiapkan bahan dan memproses usulan mutasi kepegawaian;

13. melaksanakan administrassi dan kearsipan data pegawai;

14. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau


15. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan


16. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya, dan

17. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

b. Sub Bagian Program.



3. menghimpun, menelaah, menganalisa, mengklasifikasi dan mendokumentasikan

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan program dan kegiatan

dinas;

4. merencanakan dan menyelenggarakan penelitian dalam rangka pengembangan

program kegiatan dinas;

5. mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan barang

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan dan penganggaran;

7. mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program;

8. menyusun petunjuk pelaksanaan dan teknis program;

9. menyiapkan data dan informasi dibidang jasa konstruksi;

10. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang jasa

konstruksi;





13. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;

14. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas;

15. Menyiapkan data dan informasi dibidang jasa konstruksi;dan

16. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang jasa

konstruksi;


6

c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.



3. melaksanakan penatausahaan dan pembayaran gaji pegawai sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. melaksanakan penatausahaan keuangan dengan sistem akuntansi pemerintah

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. mengkoordinasikan penyusunan DPA-SKPD;

6. menerima dan menyetorkan pendapatan yang berasal dari retribusi berdasarkan


7. melaksanakan administrasi penerimaan, penyetoran dan pelaporan pajak sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. melaksanakan inventarisasi, verifikasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran dan

bimbingan teknis pelaksanaan anggaran kepada pengelola keuangan atau

pengadministrasi keuangan;

9. menyusun laoran pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sesuai ketentuan


10. melaksanaakan penatausahaan keuangan dan barang tugas pembantuan;

11. mengkoordinasikan penyusunan laporan triwulan dan akhir tahun pelaksanaan

dana tugas pembantuan;

12. melaksanakan administrasi, inventarisasi, dan laporan pertanggungjawaban

pengelolaan aset;

13. mengusulkan penghapusan barang milik negara;





17. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan


c. Bidang Jalan

Bidang Jalan mempunyai tugas:



c. membuat usulan pedoman operasional dan penetapan status jalan kabupaten dan

jalan desa;

d. menyusun perencanaan jaringan jalan antara jalan kabupaten dan jalan desa;

e. mengusulkan bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan latihan para aparatur

penyelenggara jalan kabupaten dan jalan desa;

f. memberikan rekomendasi pemberian ijin, dispensasi, dan pertimbangan pemanfaatan

ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan;

g. melaksanakan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten dan jalan

desa;


7

h. melaksanakan perencanaan teknis, mengusulkan pengadaan lahan, serta

melaksanakan konstruksi jalan kabupaten dan jalan desa;

i. melaksanakan pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan desa;

j. mengusulkan pemberian rekomendasi pengoperasian jalan kabupaten dan jalan desa;

k. melaksanakan pengembangan dan pengolahan managemen pemeliharaan jalan

kabupaten dan jalan desa;

l. melaksanakan evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa;

m. melaksanakan pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten

dan jalan desa;

n. melaksanakan pengadaan dokumen jalan kabupaten dan jalan desa;

o. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan


p. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau


q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya, dan

r. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Adapun bidang jalan di bagi menjadi 3 seksi antara lain :

a. Seksi Pemeliharaan Jalan.



3. menyusun rencana teknis, dan rencana anggaran biaya pemeliharaan rutin dan

pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan desa;

4. melaksanakan survey dan penelitian kondisi jalan kabupaten dan jalan desa;

5. menyusun usulan kegiatan pemeliharan jalan kabupaten dan jalan desa;

6. melaksanakan kegiatan jalan kabupaten dan jalan desa;

7. memasang perlengkapan jalan kabupaten yang berkaitan langsung dengan

penggunaan jalan kabupaten dan jalan desa;

8. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan jalan kabupaten dan jalan

desa;

9. melaksanakan pengadaan legerjalan dokumen aset jalan, gambar terlaksana dan

dokumen laik fungsi jalan kabupaten dan jalan desa;

10. menyusun rencana pedoman operasional jalan kabupaten dan jalan desa;

11. melaksanakan pemberian rekomendasi penerbitan, dispensasi dan pertimbangan

pemanfaatan ruang manfaat jalan dan daerah pengawasan jalan;

12. melaksanakan teknologi terapan pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan desa;

13. melaksanakan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan manajemen

pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan desa;

14. melaksanakan bimbingan teknis pemeliharaan jalan kepada masyarakat;







8


b. Seksi Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan.



3. membuat usulan, pedoman operasional rehabilitasi dan peningkatan jalan

kabupaten dan jalan desa;

4. mengusulkan bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan latihan para aparatur

penyelnggara jalan kabupaten dan jalan desa;

5. memberikan rekomendasi pemberian ijin, dispensasi, dan pertimbangan

pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan

jalan;

6. melaksanakan perencanaan teknis, mengusulkan pengadaan lahan, serta

melaksanakan konstruksi rehabilitasi dan peningkatan jalan kabupaten dan jalan

desa;

7. melaksanakan evaluasi kinerja rehabilitasi dan peningkatan jalan kabupaten dan

jalan desa;

8. melaksanakan pengadaan dokumen rehabilitasi dan peningkatan jalan kabupaten

dan jalan desa;







c. Seksi Pembangunan Jalan.


2. menyiapkan bahan kerja

3. membuat usulan, pedoman operasional pembangunan jalan kabupaten dan jalan

desa;

4. menyiapkan usulan penetapan status jalan kabupaten dan jalana desa;

5. mengusulkan bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan latihan parea

aparatur penyelnggaraan pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa;

6. memberikan rekomendasi pemberian ijin, dispensasi, dan pertimbangan

pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan

jalan;

7. mengusulkan rencana jaringan jalan;

8. melaksanakan perencanaan teknis pembangunan jalan, mengusulkan pengadaan

lahan, serta melaksanakan konstruksi pembangunan jalan kabupaten dan jalan

desa;

9. memproses penyerahan dan pengambilalihan ruas jalan khusus untuk menjadi

jalan umum;

10. melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa;


9

11. mengumpulkan,menyusun, menganalisa dan menyajikan data ruas-ruas jalan

rawan bencana banjir dan tanah longsor;

12. melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa;

13. melaksanakan penaggulangan kerusakan jalan kabupaten dan jalan desa akibat

bencana antara lain perbaikan darurat;

14. melaksanakan pengadaan dokumen pembangunan jalan kabupaten dan jalan

desa;

15. melaksanakan pemeliharaan dan inventarisasi alat-alat berat;







d. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas :



c. melaksanakan penyusunan rencana teknis dan program pelaksanaan pekerjaan

dibidang ciptakarya;

d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan dibidang

ciptakarya;

e. melaksanakan pengaturan dan bimbingan teknis pembangunan perumahan prasarana

dan sarana lingkungan pemukinan;

f. melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap pembangunan, pemeliharaan

dan pemanfaatan gedung;

g. melaksanaan pembangunan, pemeliharaan, pengelolaaan prasarana dan sarana

pembuangan air limbah, drainase, pelayanan kebersihan lingkungan pada daerah

perkotaaan dan perdesaaan;

h. melaksanakan pengelolaan gedung-gedung pemerintah, rumah dinas dan rumah

jabatan;

i. menyiapkan kebijakan dan strategi pembangunan bidang cipta karya;

j. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan

permasalahan sesuai bidang tugasnya;

k. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau

tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan

m. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Bidang Cipta Karya terdiri dari :

a. Seksi Bangunan dan Gedung.



10


3. menyiapkan dokumen pelaksanaan;

4. melaksanakan perencanaan program kegiatan dan anggaran biaya di bidang

bangunan gedung.

5. melaksanakan perencanaan, bantuan teknis, pengendalian dan pengawasan,

inventarisasi aset dan pembuatan leger, pemeliharaan bangunan gedung

pemerintah dan gedung umum lainnya;

6. melaksanakan perencanaan dan pembangunan bangunan gedung tahan gempa;

7. melaksanakan penanganan akibat bencana alam;






11. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas

b. Seksi Perumahan dan Pemukiman.



3. menyiapkan dokumen pelaksanaan;


perumahan dan permukiman;

5. melaksanakan perencanaan pengendalian dan pengawasan, pembangunan dan

sarana prasarana permukiman dan lingkungan meliputi jalan lingkungan, sarana

lingkungan dan perumahan lainnya;

6. menyiapkan kebijakan dan strategis pembangunan perumahan dan pemukiman;

7. melaksanakan pembinaan dan pengaturan perumahan dan pemukiman;


9. melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan perumahan dan permukiman tahan

gempa.







c. Seksi Sanitasi.



3. menyiapkan dokumen pelaksanaan


penyehatan lingkungan;


11

5. melaksanakan pengendalian dan pengawasan, bantuan teknis, serta

melaksanakan kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana

dan prasarana di bidang penyehatan lingkungan yang meliputi pengelolaan

prasarana dan sarana pembuangan air limbah, drainase, pelayanan kebersihan

lingkungan, persampahan, di perkotaan maupun di perdesaaan;

6. menyiapkan kebijakan dan strategi pembangunan bidang penyehatan lingkungan

dan drainase lingkungan;








e. Bidang Tata Ruang

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas:



c. menyusun secara rinci tata ruang kabupaten;

d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian tata ruang dan bangunan;

e. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan


f. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau


g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan

h. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Bidang Tata Ruang terdiri dari :

a. Seksi Penyusunan Tata Ruang.



3. menyusun rencana kerja dan rencana anggaran biaya seksi tata ruang;

4. melaksanakan penyusunan rencana detail kabupaten dan tata ruang kawasan

strategis;

5. melaksanakan penataan, pengendalian dan pengawasan tata ruang;

6. menyiapkan rekomendasi aspek tata ruang danijin lokasi pembangunan;

7. menyusun peraturan Zonasi;

8. mengusulkan peninjauan kembali rencana tata ruang kabupaten dan kawasan;

9. melaksanakan sosialisasi rencana tata ruang; menginventarisasi,

mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang

tugasnya;


12







b. Seksi Pemanfaatan Tata Ruang.



3. menyiapkan rekomendasi ijin dan larangan mendirikan bangunan;

4. menelaah dan mengesahkan site plan;







c. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang.



3. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang dan

bangunan;

4. melaksanakan proses pemberian sanksi bagi para pelanggar;

5. melaksanakan penataan, pengendalian dan pengawasan tata ruang;






9. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas

f. UPT Kebersihan, Pertamanan, Persampahan, dan Pemakaman

Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis akan diatur dalam Peraturan Bupati tentang

pembentukan Unit Telaksana Teknis.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :

a. menyusun rencana dan program kegiatan sesuai bidangnya;

b. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sesuai bidangnya;

c. melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai bidangnya dalam rangka memperoleh angka

kredit sesuai peraturan dan pedoman yang berlaku;


13

d. memberikan saran-saran atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah-

langkah yang diambil sesuai bidangnya; dan

e. menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan.

Untuk lebuh jelasnya dapat dilihat pada bagan dibawah ini :


14

Tabel 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul

UPT

Seksi Rehabilitasi dan

Peningkatan Jalan

Seksi Perumahan dan

Permukiman

Seksi Pemanfaatan Tata

Ruang

Seksi

Pembangunan JalanSeksi Sanitasi

Seksi Pengendalian dan

Pengawasan Tata Ruang

BIDANG JALAN BIDANG CIPTA KARYA BIDANG TATA RUANG

Seksi

Pemeliharaan Jalan

Seksi Gedung dan

Bangunan

Seksi Penyusunan Tata

Ruang

Sub Bagian

Keuangan

dan Aset

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

Kelompok Jabatan

FungsionalSub Bagian

Umum

Sub Bagian

Program

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perlu adanya dukungan dana,

sarana dan prasarana yang memadai. Pada tahun anggaran 2016 dukungan dana masih

belum sesuai dengan kebutuhan yang diusulkan sehingga untuk tahun anggaran yang akan

datang perlu adanya kebijakan yang dapat menindaklanjuti pemenuhan kebutuhan tersebut,

dengan demikian dapat diwujudkan peningkatan pelayanan masyarakat secara optimal.


15

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul

disusun sebagai berikut:

BAB 1 : Pendahuluan

Memuat tentang latar belakang, maksud dan tujuan, aspek strategis, tugas

fungsi dan struktur organisasi, dan sistematika penulisan

BAB 2 : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Memuat tentang rencana strategis, rencana kinerja dan perjanjian kinerja

BAB 3 : Akuntabilitas Kinerja

Memuat tentang pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis kinerja, dan

akuntabilitas keuangan.

BAB 4 : Penutup

LAMPIRAN


16

BAB 2 Perencanaan dan

Perjanjian Kinerja

2.1 Rencana Strategis

Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Bantul Tahun 2016-2021 adalah suatu proses yang berorientasi

pada hasil yang ingin dicapai dan dilaksanakan oleh Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul selama kurun waktu satu

sampai dengan lima tahun yaitu tahun 2016-2021, dengan

memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau

yang mungkin timbul.

Perencanaan Strategis (RENSTRA) ini dimaksudkan untuk

memberikan landasan kebijakan operasional bagi Dinasdalam

melaksanakan tugas sehari-hari, baik program dan kegiatan sesuai dengan peran, tugas

pokok dan fungsi serta tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul.

Disamping itu juga dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan pelaksanaan, sehingga

dapat dicapai hasil yang optimal secara selaras, serasi dan seimbang, dengan demikian

semua potensi yang ada dapat didayagunakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai

tujuan.

a. Visi Organisasi

Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa

depan. Kondisi yang dicita-citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang di akhir

periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan.Usaha-usaha

pembangunan yang dilaksanakan, umumnya berorientasi untuk memperbaiki tingkat hidup

(level of living) masyarakat. Sehingga perubahan paradigma pembangunan yang muncul

adalah lebih banyak menaruh perhatian untuk memerangi kemiskinan, kebodohan,

ketidakadilan, rasa ketidakterlindungi, rasa terpinggirkan dan dipinggirkan, rasa terkucil dan

dikucilkan, mengatasi ketidakadilan lingkungan, baik terhadap sumberdaya alam, tata ruang,

maupun permukiman.

Pembangunan infrastrukur pekerjaan umum diselenggarakan dalam rangka mencapai visi

pembangunan Kabupaten Bantul yang akan dicapai selama lima tahun mendatang yaitu:

Bab 2

Perencanaandan

Perjanjian Kinerja

Berisi :

1. Rencana Strategis

2. Strategi dan

Kebijakan

3. Program da

Kegiatan

4. Rencana Kinerja

5. Penetapan Kinerja


17

“Bantul Projotamansari Sejahtera, Demokratis, dan Agamis”

Bertolak dari pemahaman di atas, serta dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan perkembangan lingkungan strategis, maka perlu

diwujudkan suatu kondisi dinamis masyarakat yang maju namun tetap menjunjung tinggi

nilai-nilai budaya yang adiluhung, sehingga dirumuskan Visi Pembangunan Kabupaten

Bantul yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2016-2021), Visi tersebut

merupakan sebuah gambaran yang akan diwujudkan oleh Dinas PU, dimana infrastruktur

pekerjaan umum dan permukiman yang terbangun telah memenuhi kualifikasi teknis sesuai

perkembangan dan kemajuan teknologi serta beroperasi secara optimal seiring dengan

tuntutan kualitas kehidupan masyarakat.

“Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Masyarakat Melalui Pelaksanaan

Pembangunan Prasarana Bidang Jalan, Cipta Karya dan Penataan Ruang di

Kabupaten Bantul”

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa dengan mewujudkan peningkatan pelayanan

kepada masyarakat Bantul, Dinas Pekerjaan Umum harus melaksanakan program

pembangunan prasarana di bidang jalan dan cipta karya dan penataan ruang secara

berkesinambungan sesuai dengan perencanaan strategis selama 5 tahun.

b. Misi Organisasi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan Visi.

Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Untuk

mewujudkan Visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul tersebut, disusun Misi

Organisasi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan di sektor transportasi, sub sektor Prasarana Jalan di

Kabupaten Bantul

2. Meningkatkan pelayanan di sektor Perumahan dan Permukiman serta pengembangan

wilayah secara terpadu di Kabupaten Bantul

3. Mendukung peningkatan pelayanan masyarakat pada sektor Kesehatan, Pendidikan,

Perdagangan dan Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah di Kabupaten Bantul

4. Melaksanakan penyusunan pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan tata ruang dan

bangunan

5. Memberikan pelayanan yang optimal dalam hal peningkatan derajat kesehatan

masyarakat melalui pelayanan sampah, tinja, taman dan permakaman

6. Menyiapkan data dan informasi dibidang jasa konstruksi;

7. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang jasa konstruksi;


18

c. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat

prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang

selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan tatanan kinerja SKPD selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai

visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah

yang dihadapi.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur,

spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima)

tahun ke depan. Perumusan sasaran akan memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan

fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait

dengan indikator kinerja.

Dengan mengacu Visi, Misi maka ditetapkan tujuan dan sasaran Organisasi.

Tujuan Organisasi

1. Meningkatkan kondisi prasarana jalan dan jembatan kabupaten;

2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana permukiman;

3. Meningkatkan penataan kawasan kota dan daerah sesuai dengan rencana tata ruang

wilayah Kabupaten Bantul;

4. Meningkatkan kualitas tenaga kerja terampil di bidangjasa konstruksi di Kabupaten

Bantul;

5. Meningkatkan kualitas penanganan persampahan di Kabupaten Bantul.

Sasaran Organisasi

Untuk dapat mencapai tujuan program tersebut diatas diperlukan penetapan Sasaran

pembangunan yang terukur dan realistis. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam

menetapkan Sasaran Pembangunan antara lain adalah permasalahan mendesak yang harus

segera diatasi, aspirasi yang berkembang di masyarakat melalui jaring aspirasi masyarakat,

Musrenbang dikaitkan dengan potensi kemampuan Daerah dengan mempertimbangkan

kemampuan pendanaan yang ada.

Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Meningkatnya sarana dan prasarana publik.

2. Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni

3. Meningkatnya pelayanan pada sarana dan prasarana permukiman serta kesehatan

lingkungan masyarakat.

4. Meningkatnya keteraturan tata ruang daerah

5. Meningkatnya kualitas dan kinerja jasa kosntruksi di Kabupaten Bantul

Apabila dilihat dari misi Kabupaten Bantul, maka misi ketiga dan keempat adalah misi yang

harus diemban Dinas Pekerjaan Umum.Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.


19

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran untuk mendukung misi kabupaten Bantul

Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Misi 3 :

Meningkatkan

kesejahteraan rakyat

melalui peningkatan

kualitas pertumbuhan

ekonomi,

Meningkatkan

kondisi prasarana

Jalan dan Jembatan

Kabupaten

Meningkatnya kualitas

sarana dan prasarana

publik

Persentase Jalan Kabupaten dalam

Kondisi Mantap

Persentase Gedung Pemerintah

Kondisi Baik

Meningkatkan

kualitas sarana dan

prasarana

permukiman

Meningkatnya pelayanan

dasar pada masyarakat

Persentase Kawasan kumuh

perkotaan yang tertangani

Misi 4 :

Meningkatkan

kewaspadaan terhadap

risiko bencana dengan

memperhatikan penataan

ruang dan pelestarian

lingkungan

Meningkatkan

penataan kawasan

kota dan daerah

sesuai dengan

rencana tata ruang

wilayah Kabupaten

Bantul

Meningkatnya

pemanfaatan ruang

sesuai aturan

Persentase dokumen tata ruang

yang sudah diperdakan

Cakupan pengendalian tata ruang

2.2 Strategi dan Kebijakan

Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara atau pola

yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi,

misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola

untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Kebijakan pada dasarnya adalah arah atau tindakan yang diambil dan ditetapkan oleh Dinas

Pekerjaan Umum untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan

ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan

keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan kebijakan

sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek

pembangunan tahun 2016-2021.

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang,

sebagaimana dihasilkan sesuai dengan table di bawah ini

Tabel 2.2 Strategi dan kebijakan dalam mencapai misi Dinas Pekerjaan Umum

Visi : “Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Masyarakat Melalui Pelaksanaan Pembangunan

Prasarana Bidang Jalan, Cipta Karya dan Penataan Ruang di Kabupaten Bantul”

Misi 1 : Meningkatkan pelayanan disektor transportasi, sub sektor Prasarana Jalan di Kabupaten Bantul.

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Meningkatkan kondisi

prasarana Jalan dan

Jembatan Kabupaten

Meningkatnya Sarana

dan Prasarana Publik

Penyelenggaraan jalan

kabupaten dalam kondisi

baik

Mempertahankan kinerja

pelayanan prasarana jalan yang

telah terbangun


20

Misi 2 : Meningkatkan pelayanan disektor Perumahan dan Permukiman serta pengembangan wilayah secara

terpadu di Kabupaten Bantul

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Meningkatkan kualitas


permukiman

Menurunnya jumlah

rumah tidak layak

huni

Peningkatan kualitas

perumahan dan

lingkungan permukiman

Meningkatkan sarana dan

prasarana daerah untuk

meningkatkan pelayanan publik

yang berkesinambungan

Meningkatnya

pelayanan pada


permukiman serta

kesehatan lingkungan

masyarakat

Peningkatan ketersediaan

infrastruktur air limbah

Meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam

pembangunan dan pengelolaan

air limbah

Peningkatan ketersediaan

infrastruktur air bersih

Meningkatkan peranserta

seluruh pemangku

kepentingan dalam upaya

mencapai sasaran

pembangunan air minum

Misi 3 : Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang dan penyusunan rencana tata ruang

kawasan

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatkan penataan

kawasan kota dan

daerah sesuai dengan

rencana tata ruang

wilayah Kabupaten

Bantul

Berkembangnya kawasan

strategis di Kabupaten

Bantul

Penyusunan rencana

tata ruang pada

kawasan strategis

kabupaten

Mempercepat penyelesaian

peraturan

perundangundangan

penataan ruang

Misi 4: Memberikan pelayanan yang optimal dalam hal peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui

pelayanan sampah, tinja, taman dan permakaman

Meningkatkan pelayana

di bidang sanitasi demi

meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat

Meningkatnya derajat

kesehatan masyarakat

Peningkatan pelayanan

sampat, tinja, dan

permakaman

Menambah kapasitas

pelayanan public dibidang

pengangkutan sampah,

pemyedotan tinja, dan

penyediaan areal

permakaman

Misi 5: Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang jasa konstruksi;

Meningkatnya kualitas

dan kinerjadi bidang

jasa konstruksi

Iklim jasa konstruksi

yang sehat dan baik

Pembinaan, pegawasan,

dan pengendalian di

bidang jasa konstruksi

Meningkatkan kapasitas

pelaku jasa konstruksi

melalui pelatihan dan

pengawasan dalam

kegiatan jasa konstruksi

2.3 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan maka Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Bantul mengajukan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun

anggaran 2016 sebagai berikut:


21

a. Pendapatan

Tabel 2.3 Rencana pendapatan Dinas Pekerjaan Umum

No

Uraian

Target Pendapatan

1.

2.

3.

4.

5.

Restribusi Jasa Umum

- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

- Retribusi Penyedotan Kakus

- Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

- Rusunawa Tambak

- Sewa Motor Walls

Retribusi Perijinan Tertentu

- Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan

Lain-Lain Pendapatan AsliDaerah

- Fasilitas Sosial/Umum

Sewa Hunian

Rekening Listrik

Rekening Air

Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah

- Pendapatan sewa tanah, bangunan, dan peralatan AMP

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

682.882.250,00

16.750.000,00

65.988.000,00

132.900.000,00

40.000.000,00

2.300.000.000,00

598.050.000,00

153.090.000,00

74.350.000,00

1.025.000.000,00

J u m l a h =

Rp

5.089.010.250,00

b. Belanja

1. Program dan kegiatan bidang Aparatur Daerah

Program Kegiatan Bidang Aparatur Daerah diperlukan untuk melaksanakan tugas

pokok dan Fungsi Dinas, sehingga dapat mewujudkan pelayanan masyarakat yang

handal.Adapun Kegiatan Bidang Aparatur Daerah tersebut meliputi:

Tabel 2.4 Program dan Kegiatan Tahun 2016

Program Kegiatan

1. Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan

Telepon

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kend.

Dinas/Operasional

4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.

5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.

6. Penyediaan Alat Tulis Kantor.

7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor.

9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan.

11. Penyediaan Makanan dan Minuman

12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah.


22

13. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

2. Peningkatan Disiplin

Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

3. Perencanaan

Pembangunan

1. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)

Peningkatan Peningkatan Kapasitas Dinas Pekerjaan Umum

Program Kegiatan

1. Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1. Pembangunan Gedung Kantor

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

5. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

2. Peningkatan Kapasitas

Sumberdaya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

2. Program Kegiatan Bidang Jalan

Program Kegiatan

1. Pembangunan Jalan dan

Jembatan

1. Pembangunan Jembatan

2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

dan Jembatan


2. Rehabilitasi/Peningkatan Jalan

3. Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong-gorong

1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-

gorong

3. Program Kegiatan Bidang Cipta Karya

Program Kegiatan

1. Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Air Minum dan Air

Limbah

1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah

2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air

Minum

2. Pembangunan Infrastruktur

Pedesaan

1. Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan.

2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Pasar Pedesaan

3. Pengembangan Perumahan 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Susun Sehat

Sederhana

4. Pengelolaan Areal Pemakaman 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman

5. Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

1. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan

Saran Daerah

2. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan

Persampahan

3. Kerjasama Pengelolaan Sampah Antar Daerah

6. Pengelolaan Ruang Terbuka

Hijau

1. Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau


23

4. Program Kegiatan Bidang Tata Ruang

Program Kegiatan

1. Perencanaan Tata Ruang 1. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah

2. Pengendalian Pemanfaatan

Ruang

1. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

2.4 Rencana Kinerja Tahun 2016

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis tahun 2016-2021, disusun suatu

Rencana Kinerja (Performance Plan) setiap tahunnya. Rencana Kinerja ini merupakan

penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan yang

menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat

sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses

pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode pelaksanaan.


24

Tabel 2.5 Rencana kerja tahun 2016

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

1 Meningkatnya kualitas

sarana dan prasarana publik

Persentase jalan kabupaten dalam

kondisi mantap

% 84,05

Persentase gedung pemerintah

kondisi baik

% 80

2 Meningkatnya pelayanan

dasar pada masyarakat

Persentase kawasam kumuh

perkotaan yang tertangani

% 60

3 Meningkatnya pemanfaatan

ruang sesuai aturan

Persentase dokumen tata ruang

yang sudah diperdakan

% 72

Cakupan pengendalian tata ruang % 82

2.5 Penetapan Kinerja Tahun 2016

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diubah dengan Permen PAN-RB Nomor 53

Tahun 2014 maka setiap SKPD wajib menyusun Perjanjian Kinerja. Dokumen Perjanjian

Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian

kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan

pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dalam hal ini SKPD Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Bantul menyusun penetapan kinerja setelah menerima dokumen pelaksanaan

anggaran (DPA) dan ditandatangani oleh Bupati Bantul dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Bantul.

Dokumen Penetapan Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang

mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan

anggaran. Dokumen ini bermanfaat untuk memantau dan mengendalikan pencapaian

kinerja, laporan capaian realisasi kinerja, dan menilai keberhasilan organisasi.

Formulir Penetapan Kinerja SKPD Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2016setelah anggaran

perubahan dapat dilihat pada tabel berikut:


25

Tabel 2.6 Penetapan kinerja tahun 2016

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANTUL

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik

Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap

84,05%

Persentase Gedung Pemerintah Kondisi Baik 80%

2 Meningkatnya pelayanan dasar pada masyarakat

Persentase Kawasan kumuh perkotaan yang tertangani

60%

3 Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai aturan

Persentase dokumen tata ruang yang sudah diperdakan

72%

Cakupan pengendalian tata ruang 82%

No Program Anggaran Keterangan

1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 4.050.000.000 APBD

2) Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong gorong

800.000.000 APBD

3) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

67.902.482.000 APBD

4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9.500.000.000 APBD

5) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

9.317.748.456 APBD

6) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 38.422.868.944 APBD

7) Program Pengembangan Perumahan 1.575.040.000 APBD

8) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

2.750.000.000 APBD

9) Program Perencanaan Tata Ruang 837.700.000 APBD 10) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 79.920.000 APBD

11) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 1.600.000.000 APBD

Jumlah 136.835.759.400,00


26

BAB 3 Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja

mengandaikanbahwa fokus dari pembangunan bukan hanya

sekedar melaksanakan program/kegiatan yang

sudahdirencanakan.Esensi dari manajemen pembangunan

berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan,

di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah

alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik

pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governancedi

mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akanmenunjukkan

sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telahmemenuhi

tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan

hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban

program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja

pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pijakan yang dipergunakandalam sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan PK

dan Pelaporan AKIP. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang

dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan

skala nilai peringkat kinerja dikutip esakip.bantulkab.go.id yang mengacu pada

Permendagri Nomor 54 tahun 2010 yang juga dipakai dalam penyusunan LKj ini

Tabel 3.1Skala Nilai Peringkat Kinerja

No Interval Nilai

Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Kode

1 90,1 lebih Sangat Tinggi

2 75,1 s/d 90 Tinggi

3 65,1 s/d 75 Sedang

4 50,1 s/d 65 Rendah

5 0 s/d 50 Sangat Rendah

Bab 3 Akuntabilitas

Kinerja Berisi :

1. Capaian Indikator

Kinerja

2. Evaluasi dan

Analisis Kinerja

3. Capaian Indikator

Kinerja Lainnya

4. Akuntabilitas

Keuangan


27

3.1 Capaian Indikator Kinerja 2016

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukandengan

membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaianyang

diuraikan dalam tabel 3.2 selanjutnyaakan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul tahun 2016. Pencapaian IKU Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Bantul tahun 2016 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Pencapaian Indikator Kinerja DPU Tahun 2016

No Indikator Capaian

2015

2016 Target Akhir

RPJMD (2015)

Capaian s/d 2015 Terhadap 2015 (%) Target Realisasi

% Realisasi

1 Persentase Jalan

Kabupaten dalam

Kondisi Mantap

86,62% 84,65% 82,79% 97,80% 85,98% 96,29%

2 Persentase Gedung

Pemerintah Kondisi

Baik

- 80% 80% 100% 84% 95,24%

3 Persentase Kawasan

kumuh perkotaan

yang tertangani

14,66% 60% 50,13% 83,55% 100% 50,13%

4 Persentase dokumen

tata ruang yang sudah

diperdakan

- 72% 60% 83,33% 80% 75,00%

5 Cakupan

pengendalian tata

ruang

- 82% 82% 100% 90% 91,11%

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 5indikator kinerja sasaran Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Bantul tahun 2016 menunjukkan bahwa semua indikator dikategorikan sangat

tinggi dengan rata-rata tingkat capaian 92,94% (mengacu pada Permendagri no. 54/2010).

Dan apabila capaian indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul

diinterpretasikan dengan skala ordinal (Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003) maka

dikategorikan “sangat berhasil”.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Bagian ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan

capaian kinerja secara umum sebagaimana sudah diuraikan dalam sub bab sebelumnya.

Penyajian untuk sub bab ini akan disajikan per sasaran strategis. Beberapa sasaran strategis

yang terkait digabungkan menjadi satu dalam analisis ini.


28

1. Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Publik

Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap

Pada tahun 2016 jumlahjalan kabupaten dalam kondisi mantap adalah 477,400 km (78,558

%) dari 607,700 km sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Kondisi Jalan Kabupaten Bantul per 31 Desember 2016

KONDISI JALAN KABUPATEN SESUAI PERBUP NOMOR 315 TAHUN 2015 EDISI : DESEMBER 2016

NO JENIS

PEMUKAAN PANJANG

(KM)

KONDISI MANTAP KONDISI TIDAK MANTAP

BAIK % SEDANG % JUMLAH % RUSAK % RUSAK

BRT % JUMLAH %

(KM) (KM) (KM) (KM) (KM) (KM)

1 Aspal 572.880

327.540

57.174

146.740

25.614

474.280

82.789

86.980

15.183

11.620

2.028

98.600

17.211

2 Batu/Kerikil 19.800 -

-

3.120

15.758

3.120

15.758

10.010

50.556

6.670

33.687

16.680

84.242

3 Tanah 15.020 -

-

-

-

-

-

15.020

100.000

-

-

15.020

100.000

JUMLAH 607.700 327.540 53.898 149.860 24.660 477.400 78.558 112.010 18.432 18.290 3.010 130.300 21.442

Capaian di atas merupakan kinerja dari program :

a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, dengan kegiatan :

Pembanngunan Jembatan.

Kegiatan ini meliputi :

- Rehabilitasi Jembatan Giriloyo

- Rehabilitasi Jembatan Tamantirto

- Rehabilitasi Jembatan Ngablak

b. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dengan kegiatan :


Untuk menjaga kondisi jalan kabupaten agar tetap mantap dan baik maka pada

tahun 2016 ini DPU malaksanakan pemeliharaan jalan sepanjang 125.39km yang

terbagi menjadi 56 ruas jalan dan pemeliharaan tiga jembatan (Jembatan

Kalibayem, Jembatan Kaliurang Sedayu, dan Jembatan Kedungjati) Perbaikan

dilakukan baik terhadap kondisi permukaan jalan maupun badan jalan sesuai

dengan skala prioritas dengan memperhatikan tingkat kerusakan.

2. Peningkatan/Pemeliharaan Jalan

Untuk meningkatkan kondisi jalan kabupaten yang telah rusak parah dan

meningkatkan kondisi permukaan dari yang masih tanah/kerikil menjadi jalan

beraspal maka DPU pada tahun 2016 ini telah meningkatkan jalan sepanjang 27,23

km atau 15 ruas. Sehingga dari kegiatan tersebut di atas menjadikan jalan

Kabupaten beraspal kondisi mantap pada akhir Tahun 2016 sudah mencapai

474,280km atau sebesar 82,789.%.


29

c. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong gorong dengan kegiatan:

Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Kegiatan ini meliputi rehabilitasi/pemeliharaan jaringan drainase/gorong-gorong dan talud

sungai/jalan agar saluran drainase/gorong-gorong serat talud yang melintasi jalan kabupaten

Bantul dalam kondisi yang baik. Pada tahun 2016 ini DPU melaksanakan empat kegiatan,

pembangunan talud Ngestiharjo Kasihan, talud Banguntapan, talud Imogiri, Talud

Bambanglipuro, dan penggantian drainase jalan di Kecamatan Pleret.

Persentase Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik

Pada tahun 2016 persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik adalah 80%. Capaian

inisesuai dengan target yang telah dicanangkan di awal tahun. Kondisi ini tercapai berkat

kinerja dari Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Pembangunan Gedung Kantor. Kantor-

kantor yang direnovasi adalah:

- Rehab Kantor BLK Transmigrasi

- Penataan Landscape Perkantoran Baru

- Rehab. Kecamatan Bantul

- Rehab. Kecamatan Sanden

- Rehab. Kecamatan Imogiri

- Rehab. Kecamatan Sewon

- Rehab. Gudang dan Arsip DPU Bantul

- Pemb./Rehab Ruang Pelayanan dan Pintu Masuk Kejaksaan Negeri Bantul

Dengan terpeliharanya gedung-gedung perkantoraan ini diharapkan pelayanan kepada

masyarakat akan semakin baik.

2. Sasaran 2 : Meningkatnya Pelayanan Dasar kepada Masyarakat

Persentase Kawasan Kumuh Perkotaan yang Tertangani

Kebutuhan rumah yang terus meningkat tiap tahun khususnya di wilayah perkotaan yang

jumlah penduduknya relatif banyak dan padat, sempitnya lahan dan dan mahalnya harga

tanah di di wilayah perkotaan mendorong munculnya permukiman kumuh. Lokasi Kawasan

Permukiman Kumuh ditetapkan pada tahun 2014 dengan SK Bupati No. 364 Tahun 2014

tentang Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bantul, sebanyak 19 lokasi

dengan luas 27,29 Ha.Pada tahun 2016 luas kawasan kumuh yang tertangani adalah 13,68

Ha atau sebesar50,13%. Capaian ini terlaksana melalui program:


30

Tabel 3.3 awasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bantul

NO NAMA LOKASI LUAS (Ha) LINGKUP ADMINISTRATIF

TINGKATAN KELURAHAN /DESA

KECAMATAN /DISTRIK

LUAS (Ha)

1 Gandekan 0,20 Bantul Bantul 0,20 Sedang

2 Deresan 1,94 Ringinharjo Bantul 1,94 Sedang

3 Mandingan 0,57 Ringinharjo Bantul 0,57 Ringan

4 Soropaten 0,71 Ringinharjo Bantul 0,71 Sedang

5 Karangmojo 1,68 Trirenggo Bantul 1,68 Sedang

6 Kweden 0,93 Trirenggo Bantul 0,93 Sedang

7 Jaranan 0,34 Banguntapan Banguntapan 0,34 Sedang

8 Jomblang 3,60 Banguntapan Banguntapan 3,60 Sedang

9 Blado 3,18 Potorono Banguntapan 3,18 Sedang

10 Semoyan 0,94 Singosaren Banguntapan 0,94 Sedang

11 Dladan 0,55 Tamanan Banguntapan 0,55 Sedang

12 Ngewotan 0,77 Ngestiharjo Kasihan 0,77 Sedang

13 Gonjen 0,75 Tamantirto Kasihan 0,75 Ringan

14 Kalipakis 0,34 Tirtonirmolo Kasihan 0,34 Sedang

15 Salakan 2,43 Bangunharjo Sewon 2,43 Sedang

16 Glugo 2,83 Panggungharjo Sewon 2,83 Sedang

17 Cepit 2,04 Pendowoharjo Sewon 2,04 Sedang

18 Pacetan 2,08 Pendowoharjo Sewon 2,08 Sedang

19 Pendowo 1,41 Pendowoharjo Sewon 1,41 Sedang

Sumber: Bappeda, 2016

a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dengan

kegiatan:

1. Penyediaan Prasarana dan Saran Air Limbah

Untuk menyediakan sarana dan prasarana pembuangan air limbah yang memadai

sebagai salah satu kebutuhan masyarakat untuk mejaga kesehatan, DPU Bantul pada

tahun 2016 telah melaksanakan pembangunan drainase sepanjang 1,08 km di

kecamatan Bantul, Sewon, Sanden Kretek, dan Pandak. Disamping itu DPU jga

membangun 450 sambungan rumah air limbah komunal di kecamatan Sewon

Kasihan dan Banguntapan. Dua unit drainase saluran air hujan di kecamatan Kasihan

dan Piyungan.Dan terakhir membangun 32 unit tangki septik individual di

kecamatan Bantul.

2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum

Pada tahun 2016 ini DPU Bantul telah melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan

pemeliharaan sarana dan prasarana air minum yang merupakan salah satu kebutuhan

utama warga. Enam unit SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) di kecamatan

Piyungan limaunit dan satu unit di kecamatan Bantul.


31

b. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

1. Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan

Pada tahun 2016 dibangun sepanjang28,64 km pekerjaan jalan poros desa yang

tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten Bantul.Dengan terbangunnya jalan poros

desa ini diharapkan transportasi pedesaan semakin lancar untuk mendistribusikan

produk-produk unggulan di masing-masing desa.

2. Pembangunan Pasar Pedesaan

Pasar pedesaan merupakan pusat kegiatan ekonomi terdekat bagi masyarakat,

karenanya ketersediaan pasar pedesaan merupakan hal yang penting bagi

pertumbuhan ekonomi masyarakat di pedesaan. Pada tahun 2016 telah

dibangun/direhabilitasi yaitu:

a. Pembangunan Pasar Ngipik Tahap II

b. Pembangunan Showroom Sedayu (OVOP)

c. Rehabilitasi Pasar Angkruksari

d. Rehab. Pasar Pleret

e. Pembangunan Pasar Hewan Pandak

c. Program Pengembangan Perumahan

Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Susun Sehat Sederhana

Pada tahun 2016 kegiatan difokuskan pada pemeliharaan rusunawa yang telah

dibangun dan penyusunan UKL Rumah Tidak Layak Huni sebanyak dua paket, serta

penyusunan DED (Detailed Engineering Design) Kawasan Kumuh sebanyak dua

paket.

Tabel 3.3 Tabel Data Rusunawa di Kabupaten Bantul

No

Rusunawa Lokasi

Twin

Block Kapasitas

1 Projotamansari I (2009)

Panggungharjo, Sewon, Bantul

2 TB 196

2 Projotamansari II (2010)

Tambak, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul

1 TB 98

3 Projotamansari III (2013)

Banguntapan, Bantul 2 TB 196

4 Projotamansari IV

2015

Tamanan Banguntapan

2 Blok 170

d. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Dengan terbitnya Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan

Sampah mengamanatkan tentang hak dan kewajiban masyarakat serta wewenang


32

pemerintah, pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan publik dalam bidang

pengelolaan sampah. Pengaturan hukum pengelolaan sampah didasarkan

asaskeadilan,asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan

asas nilai ekonomi.Skenario pengelolaan persampahan ramah lingkungan didasarkan

pada pendekatan 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) pada skala rumah tangga, selanjutnya

pada skala kawasan dikembangkan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu

(TPST).Pengelolaan sampah pada skala regional telah dilakukan dengan sistem sanitary

landfill pada TPA Piyungan di Bantul.

Dari aspek lingkungan, yang perlu mendapatkan perhatian adalah masalah bau dan

pencemaran air. Masalah bau sudah dapat diatasi dengan cara penimbunan dengan tanah

secara teratur, sedangkan pencegahan pencemaran air telah dilakukan dengan

pembangunan instalasi pengolahan lindi/lechate, sehingga aman untuk dapat dibuang/

diresapkan.Sejauh ini penanganan sampah di TPA Piyungan sudah cukup baik,

meskipun tehnologi yang digunakan masih controlled landfill mengingat biaya dan

keterbatasan areal TPA.

Capaian kinerja ini didukung dengan program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan, dengan kegiatan:

1. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan

Kegiatan ini adalahoperasional penanganan sampah, meliputi honorarium PTT,

pemeliharaan alat alat tak bermesin,dan penyediaan alat bantu kebersihan.

2. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan yang meliputi

pengadaan kontainer, mesin potong rumput, pembangunan depo sampah dan

perlatan pendukung operasional lainnya.

3. Kerjasama Pengelolaan Sampah Antar Daerah

Kegiatan Ini merupakan kerjasama antara tiga kabupaten/kota (kartamantul) dalam

rangka penanganan sampah secara terpadu di wilayah yogyakarta dengan sisitem

controll land fill (urug dengan tanah) yang berlokasi di Piyungan Bantul. Adapun

dana operasional berasal dari sharing tiga kabupaten/kota

3. Sasaran 3 : Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Sesuai Aturan

Persentase Dokumen Tata Ruang yang Sudah Diperdakan

Dokumen tata ruang berupa RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kawasan) dan Peraturan

Zonasi di 17 kecamatan di Kabupaten Bantul adalah sebuah kebutuhan yang penting bagi

keteraturan dan kesesuaian dalam pemanfaatan ruang di daerah. Adanya RDTRK dan

Peraturan Zonasi akan membuat arah pengembangunan di Kabupaten Bantul menjadi

terarah dan sinergis.RDTRK merupakan rencana yang menetapkan blok pada kawasan

fungsional sebagai penjabaran kegiatan kedalam wujud ruang yang memperhatikan

keterkaitan antar kegiatan dalam kawasan fungsional tersebut agar tercipta lingkungan yang

harmonis antara kegiatan utama dan kegiatan penunjang dalam kawasan fungsional tersebut.


33

Sampai dengan tahun 2016 telah diraperdakan RDTRK sebanyak 9 kawasan dari 15

kawasan di Kabupaten Bantul atau sebanyak 60%. Capaian ini terlaksana melalui program:

a. Program Perencanaan Tata Ruang

Berwujud kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah yang pada tahun 2016

berupa penyusunan RDTRK dan Peraturan Zonasi Kecamatan Jetis dan Pundong,

penyusunan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) kecamatan Jetis dan Pundong,

Raperda tentang RDTRK dan Peraturan Zonasi kecamatan Sedayu, Pajangan, Imogiri,

Pleret, dan Pandak.

Cakupan Pengendalian Tata Ruang

Pengendalian tata ruang merupakan fungsi penegakan aturan atas peraturan tata ruang yang

sudah dituangkan dalam RDTR dan Peraturan Zonasi. Pengendalian tata ruang berfungsi

sebagai alat pengendali pengembangan kota, menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan

rencana tata ruang, menjamian agar pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaatan

ruang yang telah sesuai dengan rencana tata ruang, meminimalkan penggunaan lahan yang

tidak sesuai dengan rencana tata ruang,mencegah dampak pembangunan yang merugikan

dan melindungi kepentingan umum.

Cakupan pengendalian tata ruang yang telah dicapai adalah 14 kecamatan dari 17 kecamatan

yang ada di Kabupaten Bantul atau sebesar 82%


34

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul selama tahun anggaran 2016 memperoleh sumber dana

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tertuang dalam Dokumen

Pelaksanaan Anggaran dan Perubahannya (DPA/DPAP) tahun 2016 dengan rencana dan

realisasi anggaran sebagai berikut :

1. Pendapatan

Secara menyeluruh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul dapat memberikan kontribusi

PAD Rp. 5.375.939.739,00 dari target Pendapatan Rp 5.089.010.250,00 (105,64% dari

target yang dibebankan), terdiri dari :

a. Retribusi Daerah, meliputi :

Retribusi Jasa Umum

Terdapattigajenispendapatan dari retribusi ini, yaitu retribusi pelayanan

persampahan/kebersihan, retribusi penyedotan kakus, dan retribusi pengolahan limbah

cair.Pada Tahun Anggaran 2016retribusi jasa umum dapat memberikan kontribusi PAD

sebesar Rp.859.962.704,00 dari target pendapatan Rp.765.620.250,00 (112,32% dari

target yang direncanakan).


Yaitu retribusi dari jasa usaha pemakaian kekayaan daerah dalam hal ini adalah sewa

Rusunawa Tambak dan sewa motor walls.Pada Tahun Anggaran 2016retribusi inidapat

memberikan kontribusi PAD sebesar Rp.191.969.500,00 dari target pendapatan

Rp.172.900.000,00 (111,03% dari target yang direncanakan).


Yaitu retribusi dari pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan.Pada Tahun Anggaran

2016retribusi jasa usaha dapat memberikan kontribusi PAD sebesar

Rp.2.495.436.335,00 dari target pendapatan Rp.2.300.000.000,00(108,50% dari target

yang direncanakan).

b. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, meliputi :

Hasil penjualan asset daerah yang tak terpisahkan yang terdiri dari, fasilitas sosial,

fasilitas umum dan pendapatan dari sewa tanah, bangunan dan peralatan AMP.Pada

Tahun Anggaran 2016 dapat memberikan kontribusi PAD sebesar Rp.1.828.571.200,00

dari target pendapatan Rp.1.850.490.000,00(98,82% dari target yang direncanakan).

Selengkapnya dapat dilihat tabel di bawah ini:


35

Tabel 3.4 Realisasi Pendapatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2016

No

Uraian

Target

Realisasi

Persentase

1.

2.

3.

4.

Restribusi Jasa Umum

- Retribusi Pelayanan

Persampahan/Kebersihan

- Retribusi Penyedotan Kakus

- Reribusi Pengolahan Limbah Cair


- Retribusi Rusunawa Tambak

- Sewa Motor Walls


- Retribusi Ijin Mendirikan

Bangunan

Lain-Lain Pendapatan Asli Yang Sah

- Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

- Sewa Hunian

- Rekening Listrik Rusunawa

- Rekening Air Rusunawa

- Pendapatan dari Sewa Tanah,

Bangunan dan Peralatan AMP

682.882.250,00

16.750.000,00

65.988.000,00

132.900.000,00

40.000.000,00

2.300.000.000,00

598.050.000,00

153.090.000,00

74.350.000,00

1.025.000.000,00

758.223.204,00

18.257.500,00

83.482.000,00

139.129.500,00

52.840.000,00

2.495436.335,00

451.397.500,00

209.947.000,00

142.226.700,00

1.025.000.000,00

111,03%

109,00%

126,51%

104,69%

132,10%

108.50%

75,48%

137,14%

191,29%

100%

J u m l a h = 5.089.010.250,00 5.375.939.739,00 130,28%

2. Anggaran dan Realisasi APBD

Kegiatan yang dilaksanakan dengan sumber dana APBD pada tahun anggaran 2016,

realisasi penyerapannya adalah sebesar Rp.150.415.799.599,-atau 92,07% dari jumlah

anggaran sebesar Rp. 163.364.240.900,-baik belanja langsung maupun tidak langsung

dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Realisasi anggaran Belanja Pegawai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016

sebesar Rp. 9.298.461.275,-atau mencapai 96,78%dari anggaran Belanja Pegawai yang

telah ditetapkan sebesar Rp. 9.607.675.500,-

b. Belanja Barang dan Jasa

Anggaran Belanja Barang dan Jasa sampai dengan akhir tahun anggaran 2016

terealisasi sebesar Rp.11.158.115.818,-atau mencapai 89,28 % dari anggaran Belanja

Barang dan Jasa yang telah ditetapkan sebesar Rp.12.498.569.456,-Realisasi anggaran

Belanja Barang dan Jasa tersebut merupakan bagian dari realisasi anggaran Belanja

Langsung


36

c. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud

yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.Nilai aset tetap dalam belanja

modal yaitu sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait

dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015, anggaran Belanja Modal pada Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul terealisasi sebesar Rp.128.258.947.971,-atau

mencapai 91,92% dari anggaran Belanja Modal yang telah ditetapkan sebesar Rp.

139.528.470.944,-.

d. Surplus/(Defisit)

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode

pelaporan, sedangkan defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja

selama satu periode pelaporan.Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja

selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit. Untuk Tahun

Anggaran 2016 setelah anggaran perubahan, dari pos pendapatan terealisasi Rp.

5.375.939.739,- dan realisasi belanja Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Bantul sebesar

Rp.150.415.799.599,- sehingga defisit (Rp. 145.039.859.860,-).

Perincian realisasi penggunaan dana dapat dilihat pada lampiran ikhtisar kinerja keuangan

2016 dan Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan akhir Desember 2016.


37

BAB 4 Penutup

Sebagai bagian penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2016, disimpulkan bahwa

secara umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul telah

memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas

sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak limaindikator sasaran

Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bantul Tahun

2016-2021.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan

gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi

pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang

mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai

dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap lima indikator kinerja sasaran Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Bantul tahun 2016 tersebut menunjukkan bahwa seluruhnya

dikategorikan sangat tinggi dengan tingkat capaian lebih dari 90,1% (mengacu pada

Permendagri no. 54/2010).

Hal ini dapat dilihat secara umum dari hasilpencapaian kinerja tersebut dengan

menghasilkan adanya:

1. Peningkatan Kinerja Aparatur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul.

2. Peningkatan Jalan AspalKabupaten Kondisi Mantap pada akhir Desember 2016

3. Tersusunnya RDTR dengan zonasi kecamatansesuai dengan amanat undang undang.

4. Kesehatan lingkungan semakin baik dengan penanganan limbah komunal.

5. Meningkatnya pasokan air bersih di daerah-daerah rawan air bersih.

6. Meningkatnya sarana dan prasarana pasar tradisional yang lebih baik.

7. Penanganan sampah lebih baik.

Dalam pencapaian kinerja tersebut terdapat hambatan dan masalah. Adapun hambatan dan

masalah yang ada adalah:

Bab 4 Berisi :

Kesimpulan dari Hasil

Penyusunan Laporan

KinerjaInstansi

Pemerintah

(LKj) Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten

Bantul Tahun 2016


38

1. Belum seluruhnya jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi mantap, sesuai dengan

kapasitas jalan kabupaten.

2. Belum sepenuhnya masyarakat mendapatkan akses terhadap air minum yang layak

3. Belum optimalnya peran kabupaten/kota dalam menyadarkan masyarakat tentang

pengelolaan air limbah yang benar

4. Belum optimalnya sarana dan prasarana dasar pendukung aksebilitas masyarakat miskin

di perkotaan dan perdesaan, dikarenakan keterbatasan anggaran Daerah,

5. Belum sepenuhnya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul menjadi acuan

dalam penyusunan program-program pembangunan dan panduan bagi masyarakat untuk

memanfaatkan ruang yang sesuai rencana tata ruang

Harapan kami, semoga Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten BantulTahun

Anggaran 2016ini dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Bantul dalam

rangka menyusun Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran2016.

Bantul

Kepala Dinas

Ir. HERU SUHADI, MT

NIP.19581229 199303 1 002


39

LAMPIRAN

Documents

Pendahuluan · evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di SKPD ... protokol, kearsipan ... melaksanakan administrasi penerimaan,