Upload
others
View
7
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
PENDANAAN ALTERNATIF UNTUK MENDUKUNG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH
INDONESIAN ENVIRONMENT FUND
Jakarta, Juni 2021
1. BISNIS PROSES IEF/BPDLH
2. PROGRAM PRIORITAS
3. INITIAL FUND & SKEMA PENYALURAN
Outline
2
BISNIS PROSES IEF/BPDLH
Penandatanganan Paris Agreement pada acara High-
level Signature Ceremony for the Paris Agreement
yang digelar di Markas Besar PBB, New York - Amerika
Serikat (22 April 2016).
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pada saat
penyelenggaraan COP21/CMP11 di Paris - Perancis
(30 Nov-12 Des 2015).
• Sustainable Development Goals
• Paris Agreement
• Konvensi CBD
• CITES
• Target resduce marine plastic litter
dan debries
• International Treaty on Plant
Genetic Resources for Food and
Agriculture
• Konvensi Basel
• Konvensi Montreal
• Konvensi Minamata
Nationally Determined Contribution
encouraging the coordination of support from, inter alia, public and private, bilateral and multilateral sources,…. (Paris Agreement)
Agenda Pembangunan 6 :
membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahananbencana dan perubahan iklim
RPJMN2020 -2024
Menurunkan emisi GRK 29% sampai dengan 41 % di tahun2030
Komitment Global UntukLingkungan Hidup
Nasional
LATAR BELAKANG
BENEFICIARIES & DEBTOR• Government institutions
at the National and Sub-National levels;
• civil society organizations;
• Private sector;• research / education
institutions;• community groups• individual
Pro
po
sal/
Fi
nan
cin
g/
Car
bo
n
What is Trustee ? • IMF
The trustee has the legal title but not the
right to benefit; and the beneficiaries
have equitable ownership, which brings
the right to benefits, but control can only
be exercised through the trustee
• OECD
Skema legal, dimana trustee menyimpan
asset atas nama pihak lain yang akan
menerima manfaat atas asset yang
dititipkan
• (Pasal 37 huruf a UU 8/ 1995)
…bukan merupakan bagian dari
kekayaan Perusahaan Efek, dalam hal
Perusahaan Efek yang bersangkutan
pailit atau dilikuidasi
• Pasal 7 (1) Perpres 77 / 2019)
… Pengelolaan dana lingkungan hidup
dilakukan melalui kontrak/perjanjian.
BAGAIMANA DANA DIKELOLA
PROFESSIONAL PROFESSIONAL PROFESSIONAL PROFESSIONAL PROFESSIONAL
swasta
Pooling Fund
Bencana
PROGRAM PRIORITAS
Sesuai dengan PMK Nomor
124/PMK.05/2020 tentang Tata Cara
Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup
13 PROGRAM PRIORITAS1. Pengendalian Perubahan Iklim
(Termasuk program REDD+)
2. Pengelolaan hutan berkelanjutan
(sustainable forest management)
(termasuk kerangka REDD+)
3. Pengendalian kebakaran hutan
dan lahan serta pemulihan lahan
gambut (termasuk kerangka
REDD+)
4. Perhutanan sosial dan kemitraan
lingkungan (termasuk kerangka
REDD+)
5. Kegiatan rehabilitasi hutan dan
lahan serta kegiatan pendukung
lainnya (termasuk kerangka REDD+)
6. Konservasi keanekaragaman
hayati dan ekosistem (termasuk
kerangka REDD+)
7. Pengendalian pencemaran dan/
atau kerusakan lingkungan
(termasuk kerangka REDD+)
8. Peningkatan daya saing industri
berbasis sumber daya alam
9. Pengolahan limbah padat, cair,
dan bahan berbahaya beracun
10. Penggunaan bahan dan
teknologi ramah lingkungan serta
rendah karbon
11. Peningkatan penerapan efisiensi
energi, energi baru terbarukan, dan
konservasi energinan sosial dan
kemitraan lingkungan
12. Penurunan gangguan, ancaman,
dan pelanggaran hukum bidang
lingkungan hidup dan kehutanan
13. Kegiatan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup
lainnya
CO2
1 Fundraising activities Disbursement3
MemberiRekomendasi Teknis
MenilaiKelayakanProposal (sebagaibagian dariTim Teknis PenyaluranDana
Bersama Monitoring & EvaluasiProyekMenerimalaporanpelaksanaa
Memberiarahanstrategis sbganggotaKomrah
Memberikan informasiprogram dan kebutuhan pendanaan
Memberi pengarahanprogram scra teknis
Sebagai timNegosiasi
Menentukanprogram-program yang didanai
PERAN K/L
PROSES BISNIS
Bagaimana program yang dapat dibiayai IEF dibangun?
ArahanProgram
(dicantumkan RSB)
Strategi Pendanaan
Screening Awal
Proposal
PenilaianProposal
Pendanaan
Monev & Laporan
2Planning
ProposalDokumen Program
Negosiasi
INITIAL FUND & SKEMA PENYALURAN
Initial Fund Dana LH yang dikelola
Green Climate Fund (GCF)- Performance-Based
Payment -
USD103 juta (2021-2023)
i. Merupakan dana piloting untuk pembayaran berbasis kinerja atas program REDD+ii. Funding Proposal Indonesia atas penurunan emisi GRK 2014-2016 disetujui Agustus 2020 senilai USD 103,8
juta.iii. Project Document (Prodoc) sebagai tindak lanjut disetujuinya RBP telah selesai disusuniv. Elemen kegiatan pada project document: penguatan enabling condition, performance-based payment, dan project
managementv. Rencana Penyaluran pertama Awal 2021 dengan focus pendanaan untuk penguatan enabling environment
REDD+ Norway- Result-Based Payment -
USD560 juta* (2021-2030)
i. Merupakan dana pembayaran berbasis kinerja atas program REDD+ii. Nilai pembayaran yang disetujui Norway atas pengurangan emisi gas rumah kaca tahun 2016-2017 USD 56 jutaiii. Sedang dlm proses pembahasan perjanjian pembayaraniv. Rencana Penyaluran pertama pada awal 2021 melalui rekening Bank Kustodian (Bank BNI) yg telah ditunjuk
pada bulan Desember 2020
Forest Carbon Partnership Facility (FCPF)
USD110 juta (2021, 2023, 2025)
i. Merupakan dana pembayaran berbasis kinerja atas program REDD+ dengan lokus Prov. Kalimantan Timurii. Target penurunan emisi yang akan dibayarkan WB terdairi dari 3 periode:
• 2019 –2020 sebesar 5 juta TonCO2e senilai USD 25 juta.• 2021 –2022 sebesar 8 juta TonCO2e senilai USD 40 juta.• 2023 –2024 sebesar 9 juta TonCO2e senilai USD 45 juta.
iii. Telah ditandatangani Emission Reduction Payment Agreement (ERPA) FCPF-CF (Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund) pada tgl 27 November 2020 antara Pemerintah RI dg International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) as Trustee of Tranche A and B of The Carbon Fund of The Forest Carbon Partnership Facility (FCPF).
iv. Saat ini sedang dalam proses finalisasi Benefit Sharing Plan oleh BPDLH, KLHK, dan Pemprov Kaltim
REDD+
BioCarbon Fund (BCF)
USD60 juta (2023-2025)
i. Merupakan dana pembayaran berbasis kinerja atas program REDD+ dengan lokus Prov. Jambi
ii. Target penurunan emisi yang akan dibayarkan WB tahun 2020-2025 sebesar USD 60 juta atau 12 juta ton CO2e :
iii. Sedang disusun Benefit Sharing Plan oleh KLHK, BPDLH dan Provinsi Jambi
iv. Belum menandatangani Emission Reduction Payment Agreement (ERPA) Bio -CF (Bio -Carbon Fund)
USD2 juta (2021-2024) World Bank
i. Institutional capacity building dalam pengelolaan dana LH
ii. Fokus dukungan: pengembangan MIS, safeguard, Monitoring and Aevaluation Framework dengan nilai USD 2,1 juta
iii. Masih dalam menunggu persetujuan WB
Ford Foundation
USD1 juta (2021)
i. Nilai komitmen USD 1 juta dengan focus kegiatan berbasis masyarakat (al. perhutanan social, mangrove)ii. Saat ini sedang dalam tahap penyusunan proposal kepada Ford Foundation dengan target penyelesaian Juli
2021iii. Proses persetujuan proposal dan klarifikasi memerlukan waktu 3-5 bulan
Initial Fund Dana LH yang dikelola
REDD+
Initial Fund Dana LH yang dikelola
i. Dana yang ditujukan untuk reboisasi (on-farmPembangunan Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman
Rakyat, wanatani, pembibitan dan pemeliharaan tanaman kehutanan, tunda tebang tanaman kehutanan dan
off-farm: pengelolaan hasil hutan dan pinjaman sarana produksi)
ii. Beneficiaries: kelompok masyarakat, koperasi, private sector, atau pemegang ijin usaha
iii. Disalurkan dalam bentuk pinjaman
REBOISASI
Mekanisme Penyaluran Dana REDD+
13
13
BPDLH
Lembaga
Perantara
Penerima
Manfaat
Syarat Program yang dapat
diajukan:
1. Terdaftar dalam SRN
2. Mendapat Rekomendasi
Kementerian terkait dan
memiliki rencana
implementasi kerangka
pengaman kegiatan
Tim
Penilai
Proposal
Persyaratan
Administrasi
Ketersediaan
dana
Persyaratan
Teknis
Proposal
Kesesuaian
Program
Kelayakan
Usulan
Pendanaan
Rekomendasi
proposal yang
layak didanai ke
Dirut BPDLH
Persyaratan Adm :
1. Surat permohonan
2. Salinan Akta Notaris Lembaga/surat keterangan
lainnya
3. Proposal Permohonan dengan rincian RAB dan
rencana distribusi manfaat
4. Rekomendasi Teknis dari kementerian/Lembaga
Negara /Pemda
5. Nomor Registrasi SRN
6. Salinan SOP keuangan Lembaga
7. Pernyataan komitmen antikorupsi & antiterorisme
Tambahan untuk Lembaga perantara :
10. Salinan NPWP
11. Salinan SOP keuangan
Persyaratan kelayakan pendanaan :
1. ketersediaan dokumen kelengkapan RAB kegiatan;
2. kesesuaian antara jumlah pendanaan yang
diusulkan dengan alokasi yang tersedia;
3. kesesuaian antara usulan pendanaan pada setiap
komponen kegiatan dengan standar yang ditetapkan
dalam peraturan perundangan; dan
4. kesesuaian SOP pengelolaan keuangan lembaga
dengan standar umum yang diterima publik
Keputusan
oleh Dirut
BPDLH
Kriteria Program yang dapat
didanai:
1. Program/kegiatan yang
mendukung implementasi
REDD+
2. Program dan/atau kegiatan
berbasis kinerja
1. Masyarakat hukum adat
2. Kelompok masy yang
terdaftar di pemerintahan
3. Lembaga pemerintah
4. Lembaga non pemerintah
5. Badan usaha
6. Lembaga
Pendidikan/penelitian
• Kapasitas kelembagaan
• Kepasitas pengelolaan keuangan
• Kapasitas pengelolaan program
• Kapasitas pelaksanaan
safeguard
• Memiliki kemampuan
penerusan hibah
• Direktorat terkait
BPDLH
• K/L
• Profesional/ahli
• Lembaga non
pemerintah, atau
• institusi
pendidikan
Persyaratan teknis:
1. Kelengkapan informasi (deskripsi kegiatan, analisis
masalah, logical framework, target group, monev, dll)
2. Rencana implementasi safeguard
3. Pengalaman mengelola kegiatan untuk LP
Kontrak
BPDLH &
LP/
Penerima
manfaat
0-8%/th
0-9%/th
Lembaga PenyalurBank, Lembaga Keuangan Non Bank, Badan
Hukum yang dapat menyalurkan dana
1-4%/th
Debitur
Debitur
Langsung
Investasi LingkunganLangsung
Usaha Kehutanan
0-8%/th
Mekanisme Penyaluran Dana Reboisasi
KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
TERIMA KASIH
LAMPIRAN
- Assessment oleh Independent Assesor
UNDP - GCF
NORWAY
By using assessment methode: Harmonized Approach to Cash Transfers
(HACT) Framework to assess risk rating of management risk of LH Fund Agency
(BPDLH)
Assessment Result -- Low Risk scale: low,
24-31 Maret 2020
Low Risk i. Implementing Partnerii. Fixed Assets & Inventoryiii. Financial Reporting & Monitoring
Moderate Risk i. Programme Managementii. Accounting Policies & Proceduresiii. Organizational Structure & Staffingiv. Procurement Contract Administration
Key Controls of “Moderate Risk”
Assess BPDLH against international fund management
standards
10 Aug 2020 – 4 Dec 2020
Assessment Result -- Moderate Risk scale: low, MODERATE, high
Assessment Topics
BPDLH’s strategy vision, investment plan, theory of change, results framework, etc.
Governance decision making structure, roles, technical capacities, stakeholder consultations, etc.
Programmes priorities, eligibility criteria, selection procedures, monitoring and evaluation, etc.
Fiduciary functions financial controls, accountability, and risk management
Cross-cutting E&S safeguards, gender and human rights, participation of indigenous and forest dependent communities, etc.