Upload
others
View
21
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
KPK KOMISI PEMBERANT ASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA
Untuk Keadilan
Pendapat Tanggapan Penlmhlt UmlUll Terhadap Keberatan (Eksepsi)
Tim Penasehat Hllkllm
nlam PerkaraAtas Nama Terdakwa
Jr Eddie Widiono Snwondho MSc
~
J~ Septeniber 2011
UNTUK KEADILAN
Pendapat I Tanggapan Penuntut Umum Terhadap Keberatan (Eksepsi) Tim Penasehat Hukum Terdakwa Dalam Perkara An Terdakwa
Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSc
Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim
Yang Terhonnat Sdr Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum
Terima kasih kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang telah memberikan
kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat I tanggapan atas keberatan (eksepsi)
yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum pada persidangan terdahulu
Perlu kami tegaskan bahwa ketentuan tentang materi pokok keberatan (eksepsi) telah
diatur secara limitatif di dalam pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana yaitu
Dalam hal Terdakwa atau Penasihat Hukufl mengajukan keberatan bahwa Pengadilan
tidak benvenang mengadili perkaranva atau dakwaan tidak dapat diterima atau 8111
dakwaan harus dibatalkan maka seteltIlr diberi kesempatan kepada Penuntut Umum
untuk menyatakan pendapatnya Hakim mempertimbangkan keberatan terse but untuk
selanjutnya mengambil keputusan
Dari ketentuan tersebut dapat dimengerti bahwa materi pokok keberatan (eksepsi) telah
ditentukan hanya meliputi 3 (tiga) hal yaitu tentang
a kewenangan Pengadilan dalam mengadili perkara
b dakwaan tidak dapat diterima
c surat dakwaan harus dibatalkan
Dengan mempedomani ketentuan tersebut maka apabila di dalam Nota Keberatan
berisikan hal-hal lain diluar dari 3 (tiga) hal sebagaimana tersebut diatas maka kami Penuntut
Umum tidak perlu menanggapinya dan selayaknya menolak atau mengenyampingkan
keberatan (eksepsi) yang seperti itu
Pendapatbanahan Penuntul Umum dalam Perkara lr EDDIE WIDlONO SUWONDHO MSC
2
Selanjutnya terlebih dahulu kami perlu menyampaikan bantahan atas pemyataan Tim
Penasihat Hukum halaman 6 Nota Keberatan yang menyatakan suatu fakta tak terbantahkan
bahwa eksepsi atau keberatan dari Penasihat hukum dalam perkara dihadapan pengadilan
tindak pidana korupsi selalu ditolak oleh pengadilan Penolakan karen a eksepsi sudah masuk
dalam pokok perkara atau karena adanya argumen lain Pemyataan tersebut adalah
berlebihan dan menyesatkan karena secara tendensius Tim Penasihat Hulrum beranggapan
apabila pengajuan keberatan yang tidak berdasar ditolak oleh Majelis Hakim seolah-olah telah
berpihak kepada Penuntut Umum Adalah hak terdakwa baik langsung atau melalui Tim
Penasihat Hukum untuk membela diri dengan cara mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap
surat dakwaan Penuntut Umum Namun seyogyanya dalam pengajuan keberatan (eksepsi)
tersebut Terdakwa atau Tim Penasihat Hukum memahami dengan benar alasan-alasan yang
diperkenankan dalam pasal156 ayat (1) KUHAP diatas
Bahwa apabila dalam Nota Keberatan tersebut Tim Penasihat Hukum secara
premature menyampaikan hal-hal yang menyangkut materi pokok perkara maka hal ini
menunjukkanbahwa Tim Penasihat Hukum tidak memahami tugasnya dalam memberikan
advokasi terkait dengan hak-hak Terdakwa untuk menyampaikan Nota Keberatan Demikian
pula halnya jika Nota Keberatan yang diajukan hanya berisi hal-hal yang sifatnya membangun
opini bahwa Terdakwa tidak bersalah sebelum perkara pokoknya diperiksa menunjukkan
bahwa Tim Penasihat Hukum tidak memahami ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP tersebut
dan seolah-olah Tim Penasihat Hukum ingin mendahului kewenangan Majelis Hakim dalam
memutus perkara aquo Nota Keberatan yang menyangkut materi pokok perkara dan
pernyataan-pernyataan yang bersifat opini adalah di luar materi eksepsi yang diperkenankan
dalam KUHAP dan sudah seharusnya ditolak atau dikesampingkan
Terlepas dari perbedaan pandangan antara Tim Penasihat Hulrum dengan Penuntut
Umum hendaklah kita dapat menempatkan diri sesuai dengan tugas dan kewenangan masingshy
masing sekaligus menghargai kedudukan Majelis Hakim Yang Mulia yang oleh undangshy
undang diberi kewenangan untuk menilai perbedaan-perbedaan tersebut untuk kemudian
dijadikan pertimbangan dalam putusannya
Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim
Yang Terhormat Sdr Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum
Merujuk pada sistematikan Nota Keberatan yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum
pada persidangan perkara aquo maka dapat simpulkan bahwa uraian pada bagian
Pendapatlbtmtahan Penuntut Umum dalam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
I
3
Pendahuluan tidak perIu kami tanggapi karena hanya merupakan pengantar dari Nota
Keberatan aquo sedangkan pada Bab II dan III akan kami tanggapi sepanjang masih dalam
lingkup materi keberatan (eksepsi) sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP
tersebut diatas
Adapun materi keberatan yang dimuat dalam Bab II yaitu tentang Dakwaan Tidak
Dapat Diterima dengan alasan sebagai berikut
1 Penuntut Umum melanggar Undang-Undang
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 9 sid 11 pada pokoknya
mengemukakan
Bahwa dalam surat perintah penahanan Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam
Sprint Han-3824072011 tanggal 21 Juli 2011 digunakan istilah terdakwa bukan
tersangka padahal sesuai ketentuan KUHAP penyebutan oleh Undang-Undang beralih
dari sebutan tersangka menjadi terdakwa ketika proses perkara sudah sampai pada
penentuan persidangan sebagaimana dinyatakan dalam pasal145 ayat (1) KUHAP
Bahwa penggunaan istilah terdakwa dalam SURA T PERINT AH PENAHANAN
tersebut adalah melanggar ketentuan undang-undang sehingga surat dakwaan cacat
hukum dan dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima
2 Surat Perjanjian Kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI antara PT PLN
Disjaya dengan PT Netway adalah perjanjian yang sah
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 11 sid 14 pada pokoknya
mengemukakan
Bahwa tindakan terdakwa memberikan kuasa kepada Fahmi Mochtar harus dilihat
dalam kedudukan administrative terdakwa sebagai Direktur Utama PT PLN (Persero)
sebagaimana diminta oleh Fahmi Mochtar sebagai OM PT PLN Disjaya dan
Tangerang Meskipun sebenarnya ada atau tidak ada Surat Kuasa penandatanganan
petjanjian antara PT PLN Disjaya dan PT Netway Utama tidak akan terhalang Dalam
arti keberadaan Surat Kuasa tersebut bukanlah sesuatu yang menentukan tetjadinya
penandatanganan petjanjian
Bahwa keberadaan petjanjian kerjasama outsourcing Roll Out CIS RISI antara PLN
Disjaya dengan PT Netway Utama Nomor PLN Disjaya 122PJ0611DIV2004 dan
Nomor PT Netway Utama Nomor 800INetIPJRlIV2004 inilah sebenarnya yang
menjadi pemicu atau trigger adanya perkara ini
Pendapatlbantahan Penuntut Umum dalam Perlcara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
4
Oleh karena dalam Surat Dakwaan tidak ada dikatakan bahwa perjanjian tersebut batal
demi hukum atau tidak sab karena dibuat secara melawan hukum atau karena dibuat
dengan menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan Maka perjanjian tersebut adalah perjanjian yang sah
dan Il1engikat PLN Disjaya dengan PT Netway Utama maka Surat Dakwaan Penuntut
Umum tersebut sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima
3 Perbuatan orang lain seolah-olah perbuatan terdakwa
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 14 sid 21 pada pokoknya
mengemukakan
Bahwa fakta-fakta yang dinyatakan dalam Surat Dakwaan menunjukkan besamya
peran dari Sunggu Anwar Aritonang (Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan PT
PLN (Persero) mulai dari saat perundingan awal hingga negosiasi ulang menjelang
penanda tanganan kontrak oleh Fahmi Mochtar
Dengan tidak dijadikannya Sunggu Anwar Aritonang sebagai salah seorang tersangka
yang bersama-sama dengan Ir Eddie Widiono Suwondho MSc Margo Santoso dan
Fahmi Mochtar maka telah terjadi manipulasi berupa pengurangan terdakwa dalam
kasus ini Penyusunan dakwaan yang didasarkan pada fakta-fakta yang diroanipulasi
sebagaimana dimaksud mengakibatkan dakwaan tidak dapat diterima
4 Pelanggaran azas legalitas
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 21 sId 24 pada pokoknya
mengemukakan
Bahwa dalam Laporan Kejadian Tindak Pidana korupsi Nomor LKTPKshy
24IKPKl122009 tanggal 28 Desember 2009 memang dinyatakan adanya kerugian
Negara sebesar Rp 45 Milyar tetapi secara pasti dapat dikatakan bahwa penghitungan
kerugian Negara tersebut tidak dilakukan sesuai dengan pertimbangan putusan
Mahkamah Konstitusi No 0031PUU-IV2006 tanggal25 Juti 2006
Bahwa pada saat diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SprinDikshy
10011112010 tanggal 23 Februari 2010 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor
SprinDik-1401IIIII201O tanggal 11 Maret 2010 yang antara berisi Dalam
pelaksanaan penyidikan dibantu oleh Tim Auditor kerugian Negara belum dihitung
oleh Ahli karena penghitungan kerugian Negara baru selesai pada tanggal16 Februari
2011 sesuai dengan Surat Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan Nomor SR-176D6022011 Artinya ketika Eddie Widiono Suwondho
Pendapatlbantahan Penuntut Umum dalam Perkara I EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
5
ditetapkan sebagai tersangka belum ada kerugian Negara yang dihitung berdasarkan
penghitungan yang dilakukan Ahli Dengan demikian saat penetapan Eddie Widiono
Suwondho sebagai tersangka belum ada perbuatan pidana yang dilakukan
Dalam Surat Dakwaan juga dinyatakan bahwa terdakwa menerima pemberian uang
berdasarkan business Plan 2005middot2007 PT Netway UtamaPernyataan tersebut hanya
berdasarkan asumsi dan tidak akurat karena mengandung ketidak benaran
Bahwa oleh karena itu dakwaan telah melanggar asas legalitas sehingga dakwaan
tersebrlt hams dinyatakan tidak dapat diterima
5 Surat dakwaan disusun sebagai perbuatan berlanjut tetapi pasal 64 tidak
dicantumkan dalam surat dakwaan
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 24 sid 31 pada pokoknya
mengemukakan
Bahwa dari fakta-fakta yang ada terdapat rangkaian cerita yang digambarkan diatas
secara jelas dan terang benderang menunjukan adanya perbuatan berlanjut dalam surat
dakwaan namun tidak adanya penyebutan pasal 64 KUHAP sehingga surat dakwaan
telah disusun dengan tidak cermat
Surat dakwaan yang meletakkan terdakwa dalam posisi sentral pemberi perintah dan
penanggung jawab mengabaikan pembagian tugas antar dire~i sesuai ketentuan SI bull SefOlin ~
RUPS dan sifat tanggungjawab kolegial dari Direksi (s0aQiri2 dan bersama-sama)
Penyusunan surat dakwaan yang menyatakan bahwa semua tindakan Margo Santoso
dan Fahmi Mochtar berda~kaA peri~~ dari Terdakwa tetapi pada saat yang
bersamaan kedua orang tersebut dinyatakan sebagai orang yang bersama-sama
mel~anerbuatan pidana menunjukkan adanya ambigu dan ketidakterangan dalam
surat dakwaan yang disusun Penuntut Umum
6 Dakwaan primair bukan merupakan peraturan perundangundangan
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 31 sid 38 pada pokoknya
mengemukakan
Bahwa baik secara teoritis maupun Yuridis dapat disimpulkan Anggaran Dasar PT
PLN (Persero) Tahun 1998 yang dimuat dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal
12 Mei 1998 Nomor 38 Surat Keputusan (SK) Direksi PT PLN (persero) Nomor
038Kl920DIRJI998 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di PT PLN (Persero) SK
Direksi PT PLN (Persero) Nomor 138KlOlODIRJ2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan Outsourcing Pelayanan Pelanggan SK Direksi PT PLN (Persero)
Pendapatlxmtoltan PDlWltut U_ doam Pekara I EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
6
Nomor No 118KlOIOIDIRI2004 tentang Penataan Outsourcing Di Lingkungan PT
PLN (Persero) dan SK Direksi PT PLN (Persero) Nomor IOOKlOIOIDIRI2004
tentang Pengadaan BaranglJasa di PT PLN (Persero) jo SK Direksi PT PLN
(Persero) Nomor 200KlOIOIDIRI2004 tentang Penjelasan Pedoman Pengadaan
BaranglJasa di Lingkungan PT PLN (persero) yang dijadikan dasar dakwaan
primair oleh Penuntut Umum bukan merupakan peraturan perundang-undangan
7 Keuangan PT PLN (persero) sebagai BUMN bukan merupakan keuangan negara
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 38 sId 42 pada pokoknya
mengemukakan
Bahwa pendapat Penuntut Umum keuangan PT PLN (Persero) merupakan bagian dari
keuangan negara adalah hal yang keliru dan tidak dapat dibenarkan baik secara teoritis
maupun yuridis Sebab secara Yuridis menurut UU perseroan terbatas (PT) bagi
BUMN berlaku ketentuan PTHal ini sejalan dengan Fatwa Mahkamah Armg
menyatakan asset BUMN bukanlah asset negara tetapi asset dari badan h~ itu
sendiri
8 Penghitungan kerugian negara tidak dllakukan pihak yang berwenang
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 42 sid 49 pada pokoknya
mengemukakan
Bahwa menurut ketentuan UU NoIS tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasaJ 13 dan UU NoIS tahun 2006 pasal 8
ayat (3) disebutkan Badan yang berwenang melaporkan adanya indikasi kerugian
negaraldaerah danatau unsur pidana lainnya adalah BPK jadi bukan BPKP
Bahwa oleh karena penghitungan keuangan negara tidak dilakukan oleh lembaga
yang berwenang maka hasil penghitungannya tidak layak dipergunakan sebagai dasar
dakwaan sebingga dakwaan harus dinyatakan tidak dapat diterima
9 Laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana
kompil aam pelllactaall outlouremg roD out eUltome IIlformattoll l)Item Il
induk sis tern informasi (CIS-RISI) pada PT PLN (persero) Distribusi Jakarta Raya
dan Tangerang tahun 2004 - 2006 sangat bertentangan dengan laporan keuangan
dan konsolidasi PT Perusahaan Iistrik negara (persero) No20BAuditama
VGAlOS2006 tanggal31 Mei 2006 oleh Badan Pemeriksa Keuangan
7
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 49 sid 51 pada pokoknya
mengemukakan
- Bahwa yang harus dijadikan dasar untuk menentukan adanya kerugian negara adalah
hasH audit BPIlt bukan audit BPKP Dalam laporan keuangan dan konsolidasi PT
Perusahaan Listrik Negara (Persero) No20BAuditama VGAl052006 tanggal 31
Mei 2006 oleh Badan Pemeriksan Keuangan Republik Indonesia BPK tidak pemah
berpendapat adanya kerugian negara dalam pelaksanaan pekerjaan roll out customer
information service system rencana induk sistem informasi pada PLN Disjaya BPK
berpendapat bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut belum optimal dan lebih bayar
sebesar Rp53096 M (hal 48-49) BPK juga tidak pernah berpendapat perlunya
dilakukan audit investigasi terhadap pelaksanaan pekeIjaan dimaksud karena memang
tidak diketemukan adanya kerugian negara
Bahwa secara jelas dan tegas laporan BPKP tentang proyek roll out CIS RISI yang
menyatakan terdapat adanya kelebihan bayar Rp4618903733659- sehingga
menimbulkan kerugian negara sejumlah dimaksud adalah sangat bertentangan dengan
laporan BPK Dakwaan yang menggunakan dasar penghitungan yang dibuat BPKP
yang notabene tidak memiliki kewenangan untuk menghitung adanya kerugian negara
yang bertentangan dengan laporan resmi BPK adalah dakwaan yang tidak sah dan
karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima
10 Unsur penyertaan (deelneming) yang tidakjelas
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya- halaman 51 sid 59 pada pokoknya
mengemukakan
- Bahwa dalam surat dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak jelas
kedudukan Ir Eddie Widiono Suwondho Msc Margo Santoso dan Fahmi Mochtar
sebagai orang yang melakukan perbuatan dan sekaligus menyuruh melakukan
perbuatan atau turut serta melakukan sebagaimana dimaksud oleh pasal 55 ayat (1)
ke-l KUHP Sehingga tidak ada perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Margo
Santoso dan Fahmi Mochtar
11 Pemeriksaan saksi yang tidak berhubungan dengan perkara ini
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 59 sid 62 pada pokoknya
mengemukakan
- Bahwa adanya keterangan saksi an Lindasari Hendayani dan an Murtaqi Syamsudin
dimana keterangan kedua saksi tersebut secara pasti tidak ada kaitannya dengan
PendapatlbQlltahQII Penuntut Umum daJam Pelcara I EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
8
perkara yang didakwakan kepada terdakwa Keterangan kedua saksi ini tidak termasuk
dalam keterangan saksi yang dimaksud oleh pasal 1 ayat (26) dan ayat (27) Meskipun
keterangan - keterangan kedua saksi ini mengenai hal yang ia dengar sendiri dan
dialami sendiri oleh saksi tetapi apa yang didengar dan dial ami oleh kedua saksi ini
tidak ada hubungannya dengan perkara terdakwa Dengan demikian sepatutnya kalau
disimpulkan bahwa dakwaan terhadap terdakwa ini adalah dakwaan yang tidak dapat
diterima
Bahwa oleh karena materi keberatan dalam Bab II ini adalah mengenai Dakwaan
Tidak Dapat Diterima maka sebelum kami menguraikan pendapat I tanggapan atas keberatan
beserta alasan-alasan yang dimuat dalam Nota Keberatan tersebut diatas terlebih dahulu perlu
kami uraikan tentang apa yang dimaksud dengan Dakwaan Tidak Dapat Diterima
Bahwa dakwaan tidak dapat diterima adalah salah satu alasan keberatan
sebagaimana ditentukan dalam pasal156 ayat (1) KUHAP Namun demikian KUHAP tidak
memberi penjelasan lebih lanajut tentang apa yang dimaksud dengan dakwaan tidak dapat
diterima dan bilamana pengajuan suatu keberatan dengan alasan yang demikian itu dapat
dikabulkan oleh Majelis Hakim Oleh karena KUHAP tidak memberikan penjelasan tentang
hal tersebut maka perlu dicari penjelasannya dati sumber hukum lain diantaranya melalui
doktrin yang telah dianut dan diakui dalam praktek peradilan
Bahwa terkait dengan hal tersebut PAF Lamintang dalam bukunya KUHAP dengan
Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan llmu Pengetahuan Hukum Pidana
halaman 358-360 memberi penjelasan sebagai benkut
eksepsi yang mengatakan dakwaan tidak dapat diterima sebagaimana yang
dimaksud dalam rumusan pasal 156 ayat (1) KUHAP itu dapat dikemukakan oleh
Terdakwa atau oleh Penasihat Hukumnya apabia dakwaan yang telah dibuat oleh
Penuntut Umum itu ada hubungannya dengan ketidakwenangan dari Penuntut Umum
untuk melakukan penuntutan terhadap terdakwa
Tidak berwenangnya Penuntut Umum melakukan penuntutan terhadap terdakwa seperti
dimaksudkan di atas itu dapat berkenaan antara lain
a tidak adanya pengaduan dari orang yang berwenang mengadu menurut undangshy
undang mengenai terjadi suatu delik aduan seperti yang antara lain telah diatur
dalam pasal-pasaZ 284 ayat (2) 287 ayat (2) 293 ayat (2) 319 320 ayat (2) 321
ayat (3) 332 ayat (2) 335 ayat (2) 367 ayat (2) dan 369 ayat (2) KUHP
PendapatlbD1tahD1 Penuntul Umum daam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
9
b tidak sahnya pengaduan yang telah dipakai sebagai dasar oleh Penuntut Umum
untuk melakukan penuntutan terhadap Terdakwa karena bertentangan dengan
ketentuan-ketentuan seperti yang diatur dalam pasal-pasal 72 73 dan 74 KUHP
c tidak sahnya penuntutan dan Penuntut Umum karena pengaduan yang dipakai
sebagai dasar untuk melakukan penuntutan telah dicabut kembali oleh pengadu
sesuai dengan haknya yang diatur dalam pasal 75 KUHP
d tidak sahnya penuntutan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa karena adanya
dasar-dasar yang meniadakan penuntutan antara lain seperti yang diatur dalam
1 Bab kesatu KUHP yakni dalam pasal 2 - pasal 5 dan pasal 7 - pasal 9
KUHP yang mengatur masalah ruang lingkup berlakunya undang-undang
pidana Indonesia
2 Bab kelima KUHP yakni dalam pasa 61 dan 62 KUHP yang menentukan
bahwa penerbit dan pencetak tidak dapat dituntut apabia pada barang
cetakan yang bersangkutan dicantumkan nama dan alamatnya serta pelaku
atau orang yang telah menyuruh mencetak diketahui atau diberitahukan
setelah mendapat teguran tentang kelalaiannya
3 Bab kedelapan KUHP yakni dalam pasal 82 KUHP yang mengatur batalnya
hak untuk melakukan penuntutan karena adanya penyelesaian di luaT proses
peradilan (afdoening buiten process) dalam pasal 76 KUHP yang mengatur
asas nebis in idem dengan menentukan bahwa tidak seorang pun dapat
dituntut untuk kedua kalinya apabila perbuatannya telah mendapat putusan
dari hakim Indonesia yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap
pasal 77 KUHP yang menentukan bahwa hak untuk melakukan penuntutan
menjadi hapus karena meninggalnya terdakwa dan pasal 78 KUHP yang
menentukan bahwa hak untuk melakukan penuntutan itu gugur karena
kedaluwarsa atau karena lewat waktu
Dengan memperhatikan doktrin tersebut di atas maka kami berpendapat bahwa
keberatan yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum dengan alasan dakwaan tidak dapat
diterima sebagaimana dikemukakan pada Bab II Nota Keberatannya tersebut menWljtikkan
bahwa Tim Penasihat Hukum tidak memahami dengan benar tentang materi pengajuan
keberatan yang diatur dalam pasall56 ayat (1) KUHAP Dalam hal ini Tim Penasihat Hukum
tampaknya tidak dapat memilah hal-hal mana saja yang dapat dijadikan alasan pengajuan
keberatan sehingga terkesan bahwa Tim Penasihat Hukum bempaya Wltuk menarik materi
pokok perkara sebagai materi pengajuan keberatan Tentunya pengajuan keberatan yang
demikian itu hamslah ditolak atau dikesampingkan karena tidak memenuhi alasan yuridis
Pendapatlbantahan Pmuntut Umum dalam Perklua Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
10
sehingga pada prinsipnya tidak perlu kami tanggapi lebih Ian jut Namun demikian kami perlu
menyampaikan bantahan terhadap
1 Keberatan tentang Penuntut Umum melanggar Undang-Undang el
- Bahwa pencantuman kata terdakwa dalam Surat Perintah p~u tidaklah dapat
diartikan sebagai perbuatan melanggar undang-undang mengingat KUHAP tidak
memberikan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis mengenai format Surat Perintah
Penahanan dimaksud
Bahwa format Surat Perintah Penahanan merupakan Tata Laksana Administrasi
Pelimpahanmiddot Perkara ke Pengadilan yang merupakan bagian dari tugas pokok
Kejaksaan dalam bidang penuntutan sehingga dalam pelaksanaannya mempedomani
Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia (Kepja) Jalpoundsamiddot A~g ~ No5181A1JAl1112001 tanggal 01 Nopember 2001 tentang perubahan Kepja NoKepshy
132JAl1111994 tanggal 07 Nopember 1994 yang sampai hari ini masih berlaku di
seluruh Indonesia (vide halaman 238 dan 239 tentang Format SURAT PERINTAH i
PENAHANANIPENGALIHAN JENIS PENAHANAN (TINGKAT
PENUNTUTANraquo
Bahwa di dalam Kepja tersebut juga dicantumkan tabel petunjuk I cara pengisian
Format Surat Perintah Penahanan (vide halaman 240) yang mana salah satu dasar
hukum pengisian format Surat Perintah Penahanan tersebut adalah pasal 21 KUHAP
yang menyebutkan
Ayat (1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap
seorang tersangka atau terdakwa dst
Ayat (2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau
penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan
surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan
identitas tersangka atau terdakwa dengan menyebutkan alasan
penahanan dst
Bahwa apabila bunyi pasal 21 KUHAP khususnya ayat (2) tersebut dipahami dengan
seksama maka dapat dimengerti bahwa dalam proses penyidikan penyidik
berwenang melakukan tindakan penahanan terhadap tersangka sedangkan dalam
proses penuntutan penuntut umum berwenang melakukan tindakan penahanan
terhadap terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan Dengan
demikian setelah penyidik melimpahkan tersangka berikut berkas perkara dan barang
bukti kepada Penuntut Umum maka proses penanganan perkara memasuki tahap
penuntutan Dalam proses penunutan ini sesuai dengan bunyi pasal 21 ayat (2)
PendapatlbantahQll Penuntut U1IIIU7I dalam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
11
KUHAP tersebut berwenang melakukan penahanan terhadap terdakwa dengan
memberikan surat perintah penahanan Oleh karena itu pencantuman kata terdakwa
dalam surat perintah penahanan yang diberikan oleh Penuntut Umum KPK sudah tepat l
dan tidak melanggar ketentuan undang-undang sehingga tidak benar tuduhan Tim
Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa Penuntut Umum pada KPK melakukan
perbuatan melanggar undang-undang karena mencantumkan kata terdakwa dalam
Surat Perintah Penahanan yang berpedoman pada Kepja tentang Administrasi Perkara
Tindak Pidana tersebut
2 Keberatan tentang Surat Perjanjian Kerjasama Outsourcing Roll Ott CIS RISI
antara PT PLN Disjaya dengan PT Netway adalah perjanjian yang sah
Bahwa surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum adalah didasarkan pada
keterangan 123 orang saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi
keterangan ahli surat-surat dan barang-barang bukti yang telah disita oleh penyidik
yang merupakan hasil penyidikan sebagaimana tercantum dalam berkas perkara
Nomor BP-2372011 tanggal19 Juli 2011
Dari hasil penyidikan ditemukan bukti-bukti yang kuat tentang adanya dugaan tindak
pidana korupsi yang dilakukan terdakwa terkait perbuatan terdakwa dalam pengadaan
Outsourcing Roll Out CIS - RISI (Customer Information System - Rencana Induk
Sistem Informasi) di PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang yang sumber dananya
berasal dari Pos Pengolahan Data dan Teknologi Informasi pada Anggaran PLN
(APLN) Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2006 termasuk bukti adanya Surat
Perjanjian Kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI antara PT PLN Disjaya dengan
PTNetway
Bahwa berdasarkan hasil penyidikan diperoleh kesimpulan bahwa penandatangan
surat perjanjian tersebut adalah terkait dengan rangkaian perbuatan terdakwa dalam
mewujudkan tindak pidana korupsi yang disangkakan kepadanya adanya sehingga
penandatangan surat perjanjian yang dianggap sebagai perbuatan hukum yang sah
secara perdata tidaklah serta merta menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa
secara pidana Oleh karena pembuktian aspek pidana atas perbuatan terdakwa yang
didakwakan tersebut termasuk materi pokok perkara sehingga keberatan yang
demikian haruslah dikesampingkan atau ditolak
Sebagai bahan pertimbangan dibawah ini akan disampaikan Yurispudensi yang
menegaskan bahwa sekalipun seandainya berdasarkan penilaian Hakim perbuatan
terdakwa merupakan masalah perdata bukan berarti serta merta menghilangkan sifat
melawan hukumnya perbuatan pidana terdakwa sebagaimana pertimbangan Putusan
Pendapatlbantahan Penll1ltut Umum dalam Perkma Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
12
MA No lKKr1957 tanggal 8-5-1957 (vide Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah
Agung Republik Indonesia Cetakan Kedua Mahkamah Agung RI 1993 Hal 57)
yang menyatakan
Walaupun dalam suatu perkara terdapat dasar-dasar untuk memajukan gugatan terhadap terdakwa yang OOpat merupakan perkara perdata akan tetapi ini tidak berarti bahwa penuntut kasasi tidak dapat dituntut karena ia melakukan suatu tindak pidana dengan demikian perbuatan-perbuatan yang dilakukan dapat merupakan baik perkara piOOna maupun perkara perdata tersendiri
3 Keberatan tentang Perbuatan orang lain seolah-olah perbuatan terdakwa
Bahwa adanya fakta tentang perbuatan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana
korupsi yang didakwakan kepada terdakwa dan orang lain tersebut belum ditetapkan
sebagai tersangka tidak berarti perkara atas nama terdakwa aquo tidak dapat diperiksa
di persidangan karena dalam Yurisprudensi MARl tanggal22 Nopember 1969 No7
KKr1969 dalam perkara atas nama 1 Robinson Pinem 2 OJ Oamanik 3 Pangulu
Siahaan menegaskan bahwa keberatan yang diajukan penuntut kasasi bahwa dalam
perkara in pelaku utamanya tiOOk diadili tidak dapat diterima karena untuk
memeriksa perkara terdakwa pengadilan tidak perlu menunggu diajukannya terlebih
dahulu pelaku Utama dalam perkara itu
Bahkan dalam perkembangan proses persidangan perkara aquo apabila ditemukan
peran-peran pihak lainnya maka tidak menutup kemungkinan ditetapkannya tersangka
barn 01eh karena itu pernyataan Tim Penasihat Hukum tentang terjadi manipulasi
berupa pengurangan terdakwa dan wpang pilih dalam menentukan tersangka adalah
pemyataan tendensius yang menyesatkan Oengan demikian keberatan tentang tidak
ditetapkannya orang lain dalam kaitan dengan peranan mewujudkan tindak pidana
yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan ruang lingkup eksepsi dan harus
dikesampingkan
4 Keberatan tentang Pelanggaran azas legalitas
Bahwa pernyataan Tim Penasihat Hukum tentang penetapan Eddie Widiono
Suwondho sebagai tersangka belum ada kerugian Negara yang dihitung berdasarkan
penghitungan yang dilakukan Ahli sehingga dianggap melanggar asas legalitas adalah
menunjukkan bahwa Tim Penasihat Hukum tidak memaham~ dengan benar
pengertian asas legalitas itu sendiri
- Asas legalitas lazim disebut dengan terminologi principle of legality
legaliteitbeginsel non-retroaktif de la legalite atau ex post facto laws
Ketentuan asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum
Pendapatlbantahan Penuntut Umum dalam Perkara lr EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
13
Pidana (KUHP) Indonesia yang berbunyi Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selaro
dari kekuatan ketentuan undang-undang pidana yang mendabuluinya PAF
Lamintang dan C Djisman Samosir merumuskan dengan terminologi sebagai
Tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan pi dana
menurut undang-undang yang telah diadakan Iebih dulu Mill Harnzah
menterjemahkan dengan terminologi Tiada suatu perbuatan (feit) yang dapat
dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang
mendabuluinya Dari terjemaban terminologi tersebut dapat dipabami babwa
pefumusan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung makna asas lex
temporls delicti artinya undang-undang yang berlaku adalah undang-undang yang ada
pada saat delik terjadi atau disebut juga asas nonretroaktir yang melarang
pembedakuan surut suatu undang-undang pidana dan sanksi pi dana (nonretroactive
application ofcriminal laws and criminal sanctions) n
Berdasarkan uraian tentang pengertian asas legalitas diatas dihubungkan dengan surat
dakwaan penuntut umum maka dapat disimpulkan bahwa penetapan terdakwa sebagai
tersangka dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor SprinDik-l001III2010 tanggal
23 Februari 2010 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor SprinDik-1401lTIII201O
tanggalll Maret 2010 tidak melanggar asas legalitas karena
bull Undang-undang memberi kewenangan kepada penyidik untuk menetapkan
seseorang sebagai tersangka dengan dengan bukti permulaan yang cukup
bull Bahwa dengan bukti permulaan yang cukup tersebut penyidik meyakini adanya
perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa terkait pengadaan
Outsourcing Roll Out CIS - RISI (Customer Information System - Rencana Induk
Sistem Informasi) di PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang yang sumber
dananya berasal dari Pos Pengolaban Data dan Teknologi Informasi pada
Anggaran PLN (APLN) Tabun 2004 sampai dengan Tabun 2006 sehingga
penyidik menetapkan terdakwa sebagai tersangka dengan sangkaan melanggar
ketentuan pasal 2 ayat (I) UU Nomor 31 Tabun 1999 jo UU Nomor 20 Tabun
2001
bull Babwa ketentuan pi dana yang dijadikan dasar penetapan terdakwa sebagai
tersangka tersebut sudab ada sebelum tindak pidana korupsi yang disangkakan itu
terjadi
Babwa Tim Penasihat Hukum telab keliru memabami makna asas legalitas dan
terkesan berupaya mengaburkan substansi surat dakwaan dengan cara mengkaitkan
mekanisme penetapan tersangka dengan pembuktian unsur kerugian negara yang salah
Pendapatlbantahan Perllllttut Umum dafam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
14
satu alat buktinya adalah surat berupa Laporan Hasil Penghitungan Kerugian
Keuangan Negara yang dibuat oleh Ahli dari BPKP Bahkan kekeliruan itu semakin
nyata ketika Tim Penasihat Hukum mengutip pertimbangan dalam alinea pertama
halaman 72 putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 003IPUU-IV2006 tanggal 25
Juli 2006 kemudian memberikan kesimpulan bahwa seolah-olah penetapan tersangka
belum dapat dilakukan jika haSil penghitungan kerugian negara belum dituangkan
dalam suatu laporan Kesimpulan yang demikian adalah menyesatkan karena tidak
demikian maksud dari pertimbangan putusan MK tersebut
bull Bahwa pertimbangan dalam putusan MK sebagaimana tercantum pada halaman 70
sampai dengan 73 adalah menyangkut kata dapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK
yang pengertiannya dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (l) bahwa dengan
penambahan kata dapat tersebut menjadikan tindak pi dana korupsi dalam Pasal 2
ayat (1) a quo menjadi rumusan de1ik formil sehingga apakah dengan pengertian
tersebut frasa dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang
diartikan baik kerugian yang nyata (actual loss) maupun hanya yang bersifat potensial
atau berupa kemungkinan kerugian (potential loss) merupakan unsur yang tidak periu
dibuktikan atau harns dibuktikan Menurut pendapat MK sebagaimana dalam
pertimbangan putusan aquo unsur kerugian negara harns dibuktikan dan harns dapat
dihitung meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi Kesimpulan
demikian harns ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya Faktor kerugian baik
secara nyata atau berupa kemungkinan dilihat sebagai hal yang memberatkan atau
meringankan dalam penjatuhan pid~ seb~gaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal
4 bahwa pengembalian kerugian negara hanya dapat dipandang sebagai faktor yang
meringankan Oleh karenanya persoalan kata dapat dalam Pasal 2middot ayat (1) UU
PTPK lebih merupakan persoalan pelaksanaan dalam praktik ole~ aparat penegak
hukum dan bukan menyangkut konstitusionalitas norma
Dari uraian diatas jelas terlihat bahwa pertimbangan putusan MK tidak mengkaitkan
adanya suatu keharusan bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka harus
terlebih dahulu adanya penyampaian Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan
Negara oleh Ahli kepada penyidik
- Bahwa dalam penetapan terdakwa sebagai tersangka secara substantif penyidik telah
meyakini adanya unsur kerugian negara karena sejak awal Ahli dari BPKP yang
dimintakan bantuannya telah melakukan proses penghitungan kerugian negara
sehingga persoalan penyampaian laporan tersebut hanyalah persoalan teknis dan untuk
mendukung alat bukti berupa surat yang akan digunakan dalam proses pembuktian di
persidangan Tim Penasihat Hukum telah mengakui adanya pencantuman kerugian
PendapatlbQfltahQfl PenWltllt Umum dalam Perwa 17 EDDIE WIDONO SUWONDHO MSC
15
negara sebesar Rp 45 Milyar dalam Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi yang
mana pencantuman jumlah kerugian negara bukanlah hasil rekaan penyidik melainkan
hasil pekerjaan audit yang dilakukan oleh AhU Oleh karena itu keberatan yang
diajukan oleh Tim Penasihat Hukum mengenai hal ini adalah keberatan yang
mengada-ada dan sudah seharusnya dikesampingkan dan tidak perlu dipertimoangkan
oleh Majelis Hakim
Bahwa Tim Penasihat Hukum dalam bagian keberatan ini juga mempersoalkan
tentang isi Surat Dakwaan yang menyatakan bahwa terdakwa menerima pemberian
uang berdasarkan business Plan 2005-2007 PT Netway Utama adalah hanya
berdasarkan asumsi dan tidak akurat karena mengandung ketidak benaran Bahwa
oleh karena itu dakwaan telah melanggar asas legalitas sehingga dakwaan tersebut
hams dinyatakan tidak dapat diterima Keberatan yang demikian ini adalah
menyangkut penilaian terhadap fakta yang tentunya perlu dibuktikan di persidangan
Oleh karena itu tidak benar jika uraian fakta tentang penerimaan uang oleh terdakwa
dianggap sebagai melanggar asas legalitas
5 Keberatan tentang Surat dakwaan disusun sebagai perbuatan berlanjut tetapi pasal
64 tidak dicantumkan dalam surat dakwaan
Bahwa sesuai Jurisprodensi MA No156 KlKrl1963 tanggal 28 April 1964 soal
perbuatan lanjutan atau voortgezette handeling itu hanyalah mengenai soal
penjatuhan hukuman (straftoematig) dan tidak mengenai pembebasan dari tuntutan
Berdasarkan yurisprudensi tersebut_~apat ditarik kesimpulan bahwa pencantuman
pasal 64 KUHP dalam surat dakwaan bukan merupakan alasan pengajuan keberatan
(eksepsi) melainkan termasuk lingkup penilaian fakta dalam proses pembuktian terkait
dengan pemberatan dalam penjatuhan hukuma~leh karena itu keberatan tersebut
harnslah dikesampingkan
6 Keberatan tentang Dakwaan primair bukan merupakan peraturan perundangshy
undangan
Bahwa sesuai dengan Pasal 56 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Semua Keputusan Presiden
Keputusan Menteri Keputusan Gubernur Keputusan Bupatilwalikota atau keputusan
pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 yang sifatnya mengatur yang
sudah ada sebelum UU ini berlaku hams dibaca peraturan sepanjang tidak
bertentangan dengan UU ini
Pendapatlbantahan Penuntut Umum daJam Perkara Ir EDDIE WIDONO SUWONDHO MSC
16
- Bahwa ketentuan pengadaan barang dan jasa di PT PLN dalam bentuk SK Direksi
PT PLN tidaklah berdiri sendiri akan tetapi peraturan tersebut lahir sebagai tunman
dari UU Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri sebagaimana tercantwn di
dalam konsideran SK Direksi tersebut yang mana pengaturan SK Direksi tersebut
dimaksud sebagai petunjuk teknis dalam pengadaan barang dan jasa di PT PLN
(Persero)
Bahwa pasal3 UU No19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan Terhadap BUMN berlaku Undang-Undang ini anggaran dasar dan ketentuan
peraturan perundang-undangan lainnya
- Bahwa dengan demikian Anggaran Dasar PT PLN (Persero) Tahun 1998 yang dimuat
dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 12 Mei 1998 Nomor 38 Surat Keputusan
(SK) Direksi PT PLN (Persero) Nomor 038KJ9201DIRI1998 tentang Pengadaan
Barang dan Jasa di PT PLN (Persero) SK Direksi PT PLN (Persero) Nomor
138KJOI01DIRI2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Outsourcing Pelayanan
Pelanggan SK Direksi PT PLN (Persero) Nomor No 118KJOI0IDIRI2004 tentang
Penataan Outsourcing Di Lingkungan PT PLN (Persero) dan SK Direksi PT PLN
(Persero) Nomor 1 OOKJO 1OIDIRI2004 tentang Pengadaan BarangJasa di PT PLN
(Persero) jo SK Direksi PT PLN (Persero) Nomor 200KJOIOIDIRI2004 tentang
Penjelasan Pedoman Pengadaan BarangJasa di Lingkungan PT PLN (Persero)
adalah termasuk dalam katagori peraturan perundang-undangan Dengan demikian
keberatan tentang hal ini haruslah dikesampingkan
7 Keberatan tentang Keuangan PT PLN (Persero) sebagai BUMN bukan merupakan
keuangan Negara kami tanggapi sebagai berikut
- Bahwa keberatan tersebut adalah materi pokok perkara dan bukan termasuk dalam
ruang lingkup materi yang dapat diajukan sebagai keberatan (eksepsi) sebagaimana
yang diatur dalam Pasal156 (I) KUHAP dan seharusnya dikesampingkan
Bahwa namun demikian kami perlu tegaskan bahwa pendapat Tim Penasihat Hukum
yang menyatakan keuangan PLN bukan keuangan Negara adalah pendapat yang
keliru Sebab di dalam penjelasan atas UU Tipikor dengan tegas dinyatakan bahwa
keuangan negara yang dimaksud dalam UU Tipikor adalah seluruh kekayaan negara
dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya
segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena
berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban BUMNIBUMD
yayasan badan hukum dan perusahaan yang menyewakan modal negara atau
Pendaputbantahan Penuntut Umum dalam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
17
perusahaan yang menyertalean modal pihale ketiga berdasarkan perjanjian dengan
Negara
Bahwa penjelasan tersebut sejalan pula dengan ketentuan UU No 17 Tahun 2003
Pasall angka 1 yang memberikan pengertian keuangan Negara adalah semua hale dan
kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa
uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan
pelalesanaan hale dan kewajiban tersebut Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2
ditegaskan bahwa Keuangan Negara meliputi kekayaan Negarakekayaan daerah yang
dikelola sendiri atau oleh pihale lain berupa uang surat berharga piutang barang serta
hale-hale lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan
pada perusahaan Negaraperusahaan daerah
Bahwa kekuasaan atas pengelolaan keuangan Negara digunakan untuk mencapai
tujuan bemegara sehingga setiap tahun disusun APBN dan APBD Salah satu
penggunaan dana APBNAPBD adalah dalam bentuk penyertaan modal Negara pada
Persero danatau Perum serta Perseroan Terbatas tainnya yang digolongkan sebagai
Kekayaan Negara yang dipisahkan
Bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya
dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan
Negara yang dipisahkan (Pasal 1 angka 1 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN)
Artinya bahwa secara langsung maupun tidak langsung dapat dikatakan bahwa dalam
operasionalnya BUMN tetapi menggunalean APBN Malesud dan tujuan pendician
BUMN adalah untuk menyelenggaralean kemanfaatan umum berupa penyediaan
barang danatau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup
orang banyale
8 Keberatan tentang Penghitungan kerugian negara tidak dilakukan pihak yang
berwenang dan
9 Tentang pemyataan Laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas
dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan outsourcing roll out customer
information system rencana induk sistem informasi (CIS-RISI) pada PT PLN
(persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang tahun 2004 - 2006 sangat
bertentangan dengan laporan keuangan dan konsolldasi PT Perusahaan Iistrlk
negara (persero) No20BAuditama VGAlOS2006 tanggal31 Mel 2006 oleh Badan
Pemeriksa Keuangan
Pendapatbantahan Pelluntut Umum dalam PerluJra Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
18
Bahwa keberatan tentang kewenangan Ahli BPKP dalam menghitung kerugian
keuangan Negara (Point 8) dan ada tidaknya kerugian keuangan Negara (point 9)
diatas bukan merupakan materi eksepsi melainkan tennasuk penilaian fakta yang akan
dibuktikan di persidangan
10 Keberatan tentang Unsur penyertaan (deeJneJDing) yang tidakjelas
Bahwa dalam rumusan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP diatur tiga bentuR penyertaan
yaitu sebagai yang melakukan menyuruh melakukan dan turut serta melakukan
Dalam Surat Dakwaan baik rumusan unsur delik pada Dakwaan Primair maupun pada
Dakwaan SUbSi~ir Penuntut Umum telah menguraikan dengan jelas kualitas penyertaan
tersebut yaitu ~ Terdakwa baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan atau turut
serta melakukan dengan Saksi Margo Santoso Fahmi Mochtar dan Gani Abdul Gani dan
uraian faktanya telah dikonstruksikan secara cennat jelas dan lengkap baik dalam dakwaan
primair maupun subsidiair
Bahwa untuk mengetahui kualitas Terdakwa dalam penyertaan tersebut apakah sebagai orang
yang melakukan atau turut serta melakukan tentulah harus dibuktikan dalam persidangan
Dengan demikian keberatan tentang hal ini bukan merupakan lingkup materi eksepsi
melainkan sudah memasuki materi pokok perkara yang akan dibuktikan dalam persidangan
selanjutnya
11 Keberatan tentang Pemeriksaan saksi yang tidak berhubungan dengan perkara ini
Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Pennasalahan dan penerapan
KUHAP hal 274 menjelaskan ~~at hukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang
bebas tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak
menentukan sama sekali tidak mengikat hakim Hakim bebas untuk menilai
kesempurnaan dan kebenarannya Tergantung pada penilaian Hakim untuk
menganggapnya sempurna atau tidak Tidak ada keharusan bagi Hakim untuk
menerima kebenaran setiap keterangan saksi Hakim bebas menilai kekuatan atau
kebenaran yang melekat pada keterangan itu dan dapat menerima II atau
menyingkirkannya Lain halnya jika Undang-Undang sendiri telah menentukan
bahwa alat bukti kesaksian mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mementukan Jika seandainya Undang-Undang menentukan demikian Hakim tidak
boleh menilai kekuatan pembuktiannya Hakim secara bulat harus terikat untuk
mempergunakannya dalam putusan tidak lagi berwenang untuk menilainya secara
bebas i Bahwa keberatan mengenai adanya keterangan duCdari 123 orang saksi dalam berkas
perkara yang menurut pendapat Tim Penasihat Hukum tidak reI evan dengan
Pendapatbantahan Penlllltlit Umum dalam Perlalra Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
19
pembuktian perbuatan terdakwa bukan merupakan lingkup eksepsi melainkan i
termasuk kewenangan hakim dalam melakukan penilaian terhadap keterangan saksishy
saksi apabila dihadirkan untuk memberikan keterangan di persidangan Penuntut
Umum tidak terikat untuk menghadirkan keseluruhan saksi yang dicantumkan dalam
berkas perkara tersebut dalam proses pembuktian Penuntut Umum memiliki
kewenangan untuk menghadirkan sebagian saksi jika telah yakin bahwa dakwaan
yang diajukan telah dapat dibuktikan Penilaian terhadap kualitas saksi dan
kepentingan untuk menghadirkannya di persidangan sebagai alat bukti saksi bukan
merupakan 1ingkup eksepsi
Berdasarkan uraian diatas maka kami berpendapat bahwa keberatan yang diajukan o1eh
Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Bab II tersebut adalah tidak
beralasan sehingga sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau dikesampingkan
Bahwa selanjutnya dalam Bab III Nota Keberatan Tim Penasihat Hukum telah
mengajukan materi keberatan tentang Surat Dakwaan Harus Dibatalkan dengan alasan
sebagai berikut
1 Surat dakwaan tidak jelas
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 62 sid 65 pada pokoknya
mengemukakan sebagai berikut
Perumusan surat dakwaan yang disusun o1eh Penuntut Umum secara subsidiairitas
tersebut tidak tepat karena perbua~ yang didakwakan terhadap terdakwa adalah
perbuatan yang berbeda dan masing-masing berdiri sendiri yaitu perbuatan yang
bersifat melawan hukum disatu pihak sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU Tipikor
dan perbuatan yang bersifat menyalahgunakan wewenang dilain pihak sebagaimana
diatur dalam pasal 3 UU Tipikor oleh karena itu lebih tepat dakwaan kepada terdakwa
disusun secara a1ternatif Dengan demikian surat dakwaan yang disusun secara
subsidiairitas tersebut adalah tidak je1as sehingga harus dibatalkan
2 Dakwaan disusun tidak cermat menyebutkan waktu (tempus delicti) tindak pidana
itu dilakukan
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 65 sid 66 pOOa pokoknya
mengemukakan sebagai berikut
Bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak cermat menyebutkan waktu
tempus delicti tindak pidana itu dilakukan hal ini terlihat dalam dakwaan subsidiair
halam 14 baris ke-13 sid 14 pada hari dan tang gal yang tidak dapat ditentukan
h1lll11PQllbrmUlllrm PIIU1llJlt u_dlll_ Pwlll EDDIE WIDIONO SUWONDHO MaC
20
lagi antara bulan September 2000 sampai dengan bulan Mei 2006 atau setidakshy
tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 sampai dengan tahun 2006
Sementara dalam dakwaan Subsidiair halaman 15 alenia terakhir terdakwa selaku
Direktur Pemasaran dan Distribusi (Dirsar) PT PLNyang menjabat sejak tahun 1998
telah mengetahui bahwa PT PLN Disjaya dan Tangerang telah bekerjasama dengan
Politeknik ITB Bandung sejak tahun 1994 dts Sehingga dari rumusan waktu
(tempus delicti) tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan
terbukti sangat tidak cennat karena disatu sisi menyebutkan antara bulan September
2000 sampai dengan bulan Mei 2006 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain
dalam tahun 2000 sampai sejak tahun 1998 telah mengetahui sehingga dengan
demikian dakwaan tidak jelas dan lengkap menyebutkan waktu (tempus delicti) tindak
pidana dilakukan
3 Fakta dakwaan disusun secara manipulatif
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 66 sid 102 pada pokoknya
mengemukakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara manipulatif bukan
hanya sekedar bennaksud menghilangkan peran orang tertentu seperti Sunggu Anwar
Aritonang tetapi juga dilakukan dengan memanipulasi fakta dalam uraian perbuatan yang
dilakukan terdakwa dimana uraian fakta tidak jelas sumbernya hanya berasumsi dan
didasari pada kebohongan dengan demikian dakwaan yang disusun secara manipulatif
mengakibatkan dakwaan dibatalkan
Berdasarkan uraian materi keberatan beserta alasan-alasan yang dimuat dalam Bab III
Nota Keberatan tersebut diatas maka sebelum kami menguraikan pendapat I tanggapan atas
keberatan beserta alasan-alasan yang dimuat dalam Bah III Nota Keberatan tersebut terlebih
dahulu perlu kami uraikan tentang pengertian Surat Dakwaan harus dibatalkan scrbagaimana
dimaksud dalam Pasal143 ayat (3) KUHAP
Berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHAP dinyatakan bahwa surat dakwaan yang tidallt
memenuhl ketentuan salah satu unsur syarat-syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yaitu dimana dakwaan tidak terang dan tidak cermat
merumusk~ unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan maka surat dakwaan yang demikian
adalah harus dibatalkan Menurut M Yahya Harahap dalam bukunya betjudul i Pembahasan
Permasalahan dan Penerapan KUHAP jilid II cetakan ke-III Penerbit Pustakan Kartini
halaman 663-664 pada intinya menyatakan bahwa mengenai alasan keberatan surat
dakwaan batal bukan dakwaannya yang dinyatakan tidak dapat diterima akan tetapi yang
harus dibatalkan adalah surat dakwaan yaitu dimana surat dakwaan tidak memenuhi
Pendaparlbantahan Penuntut Umum dalQll) Perlcara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
21
syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal143 ayat (2) hurufa KUHAP dan syarat
materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal143 ayat (2) hurufb KUHAP
Berdasarkan pengertian Surat Dakwaan harus dibatalkan maka karni berpendapat
bahwa surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP dan syarat materiil sebagaimana dif~ud dalam
Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP sehingga cukup beralasan untuk dijadikan dasar oleh
Majelis dalarn memeriksa mengadili dan memutus perkara aquo Narnun demikian karni akan
memberikan pendapat tanggapan terhadap materi keberatan pada Bab III dalam Nota
Keberatan yaitu
1 Keberatan tentang Surat dakwaan tidak jelas
Bahwa perumusan bentuk surat dakwaan secara subsidiairitas sudah tepat dan tidak
tepat jika dirumuskan dalam bentuk dakwaan altematif Perbedaan mendasar antara
keduanya adalah dakwaan altematif ditunjukkan dengan perbedaan uraian fakta yang
dilakukan oleh Terdakwa dalam perbuatan yang didakwakan satu dengan lainnya
yang ditandai dengan penyebutan dakwaan ke-satu ke-dua dan seterusnya dan dalam
pembuktiannya hakim boleh memilih salah satunya Sedangkan dakwaan subsidaritas
ditunjukkan dengan uraian fakta yang sarna yang dilakukan oleh Terdakwa dalam
perbuatan yang didakwakan satu dengan lainnya yang ditandai dengan penyebutan
dakwaan primer subsider lebih subsider dan seterusnya akan tetapi Penuntut Umum
merasa tidak yakin kualifikasi mana (pasal yang mana) yang akan terbukti di depan
persidangan sehingga dalam penyusooan surat dakwaan berdasarkan tingkatanlgradasi
berat ringannya ancaman pidana pada masing-masing tindak pidana Oleh karena itu
hakim dalarn pembuktiannya hams membuktikan dakwaan primer terlebih dahulu
yang apabila tidak terbukti maka dakwaan subsiderlah yang harus dibuktikan
demikian seterusnya
Bahwa seandainya prinsip penyusunan bentuk dakwaan tersebut dihmggar oleh
penuntut umum maka hal itu bukanlah termasuk melanggar pasal 143 ayat (2)
KUHAP dan mengkualifikasi surat dakwaan kabur (obscur libel) Sebab
berdasarkan azas pasal 4 ayat (2) UU No14 tahun 1970 PerOOilan sederhana cepat
dan biaya ringan (asas ini pOOa saat sekarang dianut secara luas disemua negara
dengan rumusannya informal procedure and can be put in motion quickJy)
pelanggaran atau kekeliruan dimaksud dapat dianggap sebagai kesalahan pengetikan
(clerical error) atau kesalahan prosedur (Procedural error) yang dapat diluruskan
dengan jalan Hakim dalam persidangan mengubah susunan surat dakwaan sesuai
dengan prinsip yang digariskan atau dapat dilakukan dengan cara mencatat dalarn
PendapatlbantGhan Penuntut Umum daam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
22
Berlta Acara serta menjelaskan dalam pertimbangan (vide M Yahya Harahap dalam
bukunya pembahasan pennasalahan dan penerapan KUHAP Penyidikan dan
penuntutan edisi 2 hal 448)
Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas dapat dipahami bahwa Penuntut Umwn
dengan kewenangannya mempunyai kebebasan merumuskan sendiri bagaimana
bentuk dari surat dakwaan dengan berpedoman pada hasil pemeriksaan penyidikan
Dengan demikian tidak benar jika bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara
subsidaritas dalam perkara aquo dijadikan alasan bahwa dakwaan tidak jelas dan surat
dakwaan harus dibatalkan Oleh karenanya alasan tersebut hams dikesampingkan
2 Keberatan tentang Dakwaan disusun tidak cermat menyebutkan waktu (tempus
delicti) tindak pidana itu dilakukan
Bahwa pencantuman waktu (tempus delicti) tindak pidana yang dilakukan terdakwa
dalam surat dakwaan dengan menyebutkan antara bulan September 2000 sampai
dengan bulan Mei 2006 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun
2000 sampai sudah cennat Hal ini telah ditegaskan dalam putusan Hoge Raad
tanggal 18 Juni 1928 menyatakan penyebutan (penulisan) dalam surat dakwaan
bahwa mereka terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut kira-kira tahun 1920 sid
1926 adalah cukup dalam menyatakan waktu JI
Bahwa pencantuman kalimat terdakwa sejak tahun 1998 telah mengetahui bahwa PT
PLN Disjaya dan Tangerang telah bekerjasama dengan Politeknik Bandung sejak
tahun 1994 dalam konstruksi feit ~lahmenunjukkan adanya pengetahlan terdakwa
tentang waktu sesuatu peristiwa bukan waktu terdakwa melakukan tindak pidana
sehingga tidaklah dapat dijadikan alasan bahwa dakwaan tidak jelas dan lengkap
menyebutkan waktu (tempus delicti) tindak pidana dilakukan Dengan demikian
keberatan yang demikian tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan dakwaan
tidak cermat dan surat dakwaan harus dibatalkan sehingga alasan tersebut harus
dikesampingkan
3 Keberatan tentang Fakta dakwaan disusun secara manipulatif sebagaimana
diuraikan pada item 1 sId 35
Bahwa setelah kami mencennati keseluruhan materi keberatan I eksepsi yang
diuraikan pada halaman 66 sid 102 yang terdiri dari 35 item maka kami berpendapat
bahwa Tim Penasihat Hukum secara prematur telah melakukan penilai fakta tanpa
melalui proses pembuktian Tim Penasihat Hukum dan dengan mengambil alih
kewenangan hakim telah mengadili sendiri fakta yang terdapat dalam surat dakwaan
Pendapatlbantahan Petllllltut Umum dalam Perk4ra Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
23
sebagai fakta yang disusun secara manipulatif tidak jelas sumbernya hanya
berasumsi serta didasari pada kebohongan
Bahwa oleh karena materi keberatan yang demikian merupakan penilaian fakta yang
harus dibuktikan di persidangan maka kami berpendapat alasan-alasan yang
dikemukakan tersebut tidak berdasar dan harus ditolak
Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim
Yang Terhormat Sdr Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum
Berdasarkan seluruh uraian pendapat I tanggapan yang telah kami kemukakan diatas
maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara
ini untuk
1 Menolak seluruh keberatan (eksepsi) yang diajukan Tim Penasihat Hukum T erdakwa
2 Menyatakan surat dakwaan Nomor Dak-19240812011 tanggal 03 Agustus 2011 telah
memenuhi syarat formal dan syarat materiil Wltuk dijadikan sebagai dasar memeriksa mengadili
dan memutus perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Ir EDDIE WIDIONO
SUWONDHO MSc
3 Menetapkan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan
Demikian pendapat I tanggapan atas materi keberatan (eksepsi) Tim Penasehat Hukum
Terdakwa kami bacakan dan ajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini Rabu tanggal 7 September 2011
PENUNTUT UMUM PADA KPK
~~
MUHIBUDDIN SH MH
AFNI C~A SH MH
Pendapatlbantahan Penuntut Umum daam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
UNTUK KEADILAN
Pendapat I Tanggapan Penuntut Umum Terhadap Keberatan (Eksepsi) Tim Penasehat Hukum Terdakwa Dalam Perkara An Terdakwa
Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSc
Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim
Yang Terhonnat Sdr Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum
Terima kasih kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang telah memberikan
kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat I tanggapan atas keberatan (eksepsi)
yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum pada persidangan terdahulu
Perlu kami tegaskan bahwa ketentuan tentang materi pokok keberatan (eksepsi) telah
diatur secara limitatif di dalam pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana yaitu
Dalam hal Terdakwa atau Penasihat Hukufl mengajukan keberatan bahwa Pengadilan
tidak benvenang mengadili perkaranva atau dakwaan tidak dapat diterima atau 8111
dakwaan harus dibatalkan maka seteltIlr diberi kesempatan kepada Penuntut Umum
untuk menyatakan pendapatnya Hakim mempertimbangkan keberatan terse but untuk
selanjutnya mengambil keputusan
Dari ketentuan tersebut dapat dimengerti bahwa materi pokok keberatan (eksepsi) telah
ditentukan hanya meliputi 3 (tiga) hal yaitu tentang
a kewenangan Pengadilan dalam mengadili perkara
b dakwaan tidak dapat diterima
c surat dakwaan harus dibatalkan
Dengan mempedomani ketentuan tersebut maka apabila di dalam Nota Keberatan
berisikan hal-hal lain diluar dari 3 (tiga) hal sebagaimana tersebut diatas maka kami Penuntut
Umum tidak perlu menanggapinya dan selayaknya menolak atau mengenyampingkan
keberatan (eksepsi) yang seperti itu
Pendapatbanahan Penuntul Umum dalam Perkara lr EDDIE WIDlONO SUWONDHO MSC
2
Selanjutnya terlebih dahulu kami perlu menyampaikan bantahan atas pemyataan Tim
Penasihat Hukum halaman 6 Nota Keberatan yang menyatakan suatu fakta tak terbantahkan
bahwa eksepsi atau keberatan dari Penasihat hukum dalam perkara dihadapan pengadilan
tindak pidana korupsi selalu ditolak oleh pengadilan Penolakan karen a eksepsi sudah masuk
dalam pokok perkara atau karena adanya argumen lain Pemyataan tersebut adalah
berlebihan dan menyesatkan karena secara tendensius Tim Penasihat Hulrum beranggapan
apabila pengajuan keberatan yang tidak berdasar ditolak oleh Majelis Hakim seolah-olah telah
berpihak kepada Penuntut Umum Adalah hak terdakwa baik langsung atau melalui Tim
Penasihat Hukum untuk membela diri dengan cara mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap
surat dakwaan Penuntut Umum Namun seyogyanya dalam pengajuan keberatan (eksepsi)
tersebut Terdakwa atau Tim Penasihat Hukum memahami dengan benar alasan-alasan yang
diperkenankan dalam pasal156 ayat (1) KUHAP diatas
Bahwa apabila dalam Nota Keberatan tersebut Tim Penasihat Hukum secara
premature menyampaikan hal-hal yang menyangkut materi pokok perkara maka hal ini
menunjukkanbahwa Tim Penasihat Hukum tidak memahami tugasnya dalam memberikan
advokasi terkait dengan hak-hak Terdakwa untuk menyampaikan Nota Keberatan Demikian
pula halnya jika Nota Keberatan yang diajukan hanya berisi hal-hal yang sifatnya membangun
opini bahwa Terdakwa tidak bersalah sebelum perkara pokoknya diperiksa menunjukkan
bahwa Tim Penasihat Hukum tidak memahami ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP tersebut
dan seolah-olah Tim Penasihat Hukum ingin mendahului kewenangan Majelis Hakim dalam
memutus perkara aquo Nota Keberatan yang menyangkut materi pokok perkara dan
pernyataan-pernyataan yang bersifat opini adalah di luar materi eksepsi yang diperkenankan
dalam KUHAP dan sudah seharusnya ditolak atau dikesampingkan
Terlepas dari perbedaan pandangan antara Tim Penasihat Hulrum dengan Penuntut
Umum hendaklah kita dapat menempatkan diri sesuai dengan tugas dan kewenangan masingshy
masing sekaligus menghargai kedudukan Majelis Hakim Yang Mulia yang oleh undangshy
undang diberi kewenangan untuk menilai perbedaan-perbedaan tersebut untuk kemudian
dijadikan pertimbangan dalam putusannya
Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim
Yang Terhormat Sdr Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum
Merujuk pada sistematikan Nota Keberatan yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum
pada persidangan perkara aquo maka dapat simpulkan bahwa uraian pada bagian
Pendapatlbtmtahan Penuntut Umum dalam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
I
3
Pendahuluan tidak perIu kami tanggapi karena hanya merupakan pengantar dari Nota
Keberatan aquo sedangkan pada Bab II dan III akan kami tanggapi sepanjang masih dalam
lingkup materi keberatan (eksepsi) sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP
tersebut diatas
Adapun materi keberatan yang dimuat dalam Bab II yaitu tentang Dakwaan Tidak
Dapat Diterima dengan alasan sebagai berikut
1 Penuntut Umum melanggar Undang-Undang
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 9 sid 11 pada pokoknya
mengemukakan
Bahwa dalam surat perintah penahanan Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam
Sprint Han-3824072011 tanggal 21 Juli 2011 digunakan istilah terdakwa bukan
tersangka padahal sesuai ketentuan KUHAP penyebutan oleh Undang-Undang beralih
dari sebutan tersangka menjadi terdakwa ketika proses perkara sudah sampai pada
penentuan persidangan sebagaimana dinyatakan dalam pasal145 ayat (1) KUHAP
Bahwa penggunaan istilah terdakwa dalam SURA T PERINT AH PENAHANAN
tersebut adalah melanggar ketentuan undang-undang sehingga surat dakwaan cacat
hukum dan dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima
2 Surat Perjanjian Kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI antara PT PLN
Disjaya dengan PT Netway adalah perjanjian yang sah
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 11 sid 14 pada pokoknya
mengemukakan
Bahwa tindakan terdakwa memberikan kuasa kepada Fahmi Mochtar harus dilihat
dalam kedudukan administrative terdakwa sebagai Direktur Utama PT PLN (Persero)
sebagaimana diminta oleh Fahmi Mochtar sebagai OM PT PLN Disjaya dan
Tangerang Meskipun sebenarnya ada atau tidak ada Surat Kuasa penandatanganan
petjanjian antara PT PLN Disjaya dan PT Netway Utama tidak akan terhalang Dalam
arti keberadaan Surat Kuasa tersebut bukanlah sesuatu yang menentukan tetjadinya
penandatanganan petjanjian
Bahwa keberadaan petjanjian kerjasama outsourcing Roll Out CIS RISI antara PLN
Disjaya dengan PT Netway Utama Nomor PLN Disjaya 122PJ0611DIV2004 dan
Nomor PT Netway Utama Nomor 800INetIPJRlIV2004 inilah sebenarnya yang
menjadi pemicu atau trigger adanya perkara ini
Pendapatlbantahan Penuntut Umum dalam Perlcara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
4
Oleh karena dalam Surat Dakwaan tidak ada dikatakan bahwa perjanjian tersebut batal
demi hukum atau tidak sab karena dibuat secara melawan hukum atau karena dibuat
dengan menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan Maka perjanjian tersebut adalah perjanjian yang sah
dan Il1engikat PLN Disjaya dengan PT Netway Utama maka Surat Dakwaan Penuntut
Umum tersebut sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima
3 Perbuatan orang lain seolah-olah perbuatan terdakwa
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 14 sid 21 pada pokoknya
mengemukakan
Bahwa fakta-fakta yang dinyatakan dalam Surat Dakwaan menunjukkan besamya
peran dari Sunggu Anwar Aritonang (Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan PT
PLN (Persero) mulai dari saat perundingan awal hingga negosiasi ulang menjelang
penanda tanganan kontrak oleh Fahmi Mochtar
Dengan tidak dijadikannya Sunggu Anwar Aritonang sebagai salah seorang tersangka
yang bersama-sama dengan Ir Eddie Widiono Suwondho MSc Margo Santoso dan
Fahmi Mochtar maka telah terjadi manipulasi berupa pengurangan terdakwa dalam
kasus ini Penyusunan dakwaan yang didasarkan pada fakta-fakta yang diroanipulasi
sebagaimana dimaksud mengakibatkan dakwaan tidak dapat diterima
4 Pelanggaran azas legalitas
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 21 sId 24 pada pokoknya
mengemukakan
Bahwa dalam Laporan Kejadian Tindak Pidana korupsi Nomor LKTPKshy
24IKPKl122009 tanggal 28 Desember 2009 memang dinyatakan adanya kerugian
Negara sebesar Rp 45 Milyar tetapi secara pasti dapat dikatakan bahwa penghitungan
kerugian Negara tersebut tidak dilakukan sesuai dengan pertimbangan putusan
Mahkamah Konstitusi No 0031PUU-IV2006 tanggal25 Juti 2006
Bahwa pada saat diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SprinDikshy
10011112010 tanggal 23 Februari 2010 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor
SprinDik-1401IIIII201O tanggal 11 Maret 2010 yang antara berisi Dalam
pelaksanaan penyidikan dibantu oleh Tim Auditor kerugian Negara belum dihitung
oleh Ahli karena penghitungan kerugian Negara baru selesai pada tanggal16 Februari
2011 sesuai dengan Surat Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan Nomor SR-176D6022011 Artinya ketika Eddie Widiono Suwondho
Pendapatlbantahan Penuntut Umum dalam Perkara I EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
5
ditetapkan sebagai tersangka belum ada kerugian Negara yang dihitung berdasarkan
penghitungan yang dilakukan Ahli Dengan demikian saat penetapan Eddie Widiono
Suwondho sebagai tersangka belum ada perbuatan pidana yang dilakukan
Dalam Surat Dakwaan juga dinyatakan bahwa terdakwa menerima pemberian uang
berdasarkan business Plan 2005middot2007 PT Netway UtamaPernyataan tersebut hanya
berdasarkan asumsi dan tidak akurat karena mengandung ketidak benaran
Bahwa oleh karena itu dakwaan telah melanggar asas legalitas sehingga dakwaan
tersebrlt hams dinyatakan tidak dapat diterima
5 Surat dakwaan disusun sebagai perbuatan berlanjut tetapi pasal 64 tidak
dicantumkan dalam surat dakwaan
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 24 sid 31 pada pokoknya
mengemukakan
Bahwa dari fakta-fakta yang ada terdapat rangkaian cerita yang digambarkan diatas
secara jelas dan terang benderang menunjukan adanya perbuatan berlanjut dalam surat
dakwaan namun tidak adanya penyebutan pasal 64 KUHAP sehingga surat dakwaan
telah disusun dengan tidak cermat
Surat dakwaan yang meletakkan terdakwa dalam posisi sentral pemberi perintah dan
penanggung jawab mengabaikan pembagian tugas antar dire~i sesuai ketentuan SI bull SefOlin ~
RUPS dan sifat tanggungjawab kolegial dari Direksi (s0aQiri2 dan bersama-sama)
Penyusunan surat dakwaan yang menyatakan bahwa semua tindakan Margo Santoso
dan Fahmi Mochtar berda~kaA peri~~ dari Terdakwa tetapi pada saat yang
bersamaan kedua orang tersebut dinyatakan sebagai orang yang bersama-sama
mel~anerbuatan pidana menunjukkan adanya ambigu dan ketidakterangan dalam
surat dakwaan yang disusun Penuntut Umum
6 Dakwaan primair bukan merupakan peraturan perundangundangan
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 31 sid 38 pada pokoknya
mengemukakan
Bahwa baik secara teoritis maupun Yuridis dapat disimpulkan Anggaran Dasar PT
PLN (Persero) Tahun 1998 yang dimuat dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal
12 Mei 1998 Nomor 38 Surat Keputusan (SK) Direksi PT PLN (persero) Nomor
038Kl920DIRJI998 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di PT PLN (Persero) SK
Direksi PT PLN (Persero) Nomor 138KlOlODIRJ2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan Outsourcing Pelayanan Pelanggan SK Direksi PT PLN (Persero)
Pendapatlxmtoltan PDlWltut U_ doam Pekara I EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
6
Nomor No 118KlOIOIDIRI2004 tentang Penataan Outsourcing Di Lingkungan PT
PLN (Persero) dan SK Direksi PT PLN (Persero) Nomor IOOKlOIOIDIRI2004
tentang Pengadaan BaranglJasa di PT PLN (Persero) jo SK Direksi PT PLN
(Persero) Nomor 200KlOIOIDIRI2004 tentang Penjelasan Pedoman Pengadaan
BaranglJasa di Lingkungan PT PLN (persero) yang dijadikan dasar dakwaan
primair oleh Penuntut Umum bukan merupakan peraturan perundang-undangan
7 Keuangan PT PLN (persero) sebagai BUMN bukan merupakan keuangan negara
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 38 sId 42 pada pokoknya
mengemukakan
Bahwa pendapat Penuntut Umum keuangan PT PLN (Persero) merupakan bagian dari
keuangan negara adalah hal yang keliru dan tidak dapat dibenarkan baik secara teoritis
maupun yuridis Sebab secara Yuridis menurut UU perseroan terbatas (PT) bagi
BUMN berlaku ketentuan PTHal ini sejalan dengan Fatwa Mahkamah Armg
menyatakan asset BUMN bukanlah asset negara tetapi asset dari badan h~ itu
sendiri
8 Penghitungan kerugian negara tidak dllakukan pihak yang berwenang
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 42 sid 49 pada pokoknya
mengemukakan
Bahwa menurut ketentuan UU NoIS tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasaJ 13 dan UU NoIS tahun 2006 pasal 8
ayat (3) disebutkan Badan yang berwenang melaporkan adanya indikasi kerugian
negaraldaerah danatau unsur pidana lainnya adalah BPK jadi bukan BPKP
Bahwa oleh karena penghitungan keuangan negara tidak dilakukan oleh lembaga
yang berwenang maka hasil penghitungannya tidak layak dipergunakan sebagai dasar
dakwaan sebingga dakwaan harus dinyatakan tidak dapat diterima
9 Laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana
kompil aam pelllactaall outlouremg roD out eUltome IIlformattoll l)Item Il
induk sis tern informasi (CIS-RISI) pada PT PLN (persero) Distribusi Jakarta Raya
dan Tangerang tahun 2004 - 2006 sangat bertentangan dengan laporan keuangan
dan konsolidasi PT Perusahaan Iistrik negara (persero) No20BAuditama
VGAlOS2006 tanggal31 Mei 2006 oleh Badan Pemeriksa Keuangan
7
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 49 sid 51 pada pokoknya
mengemukakan
- Bahwa yang harus dijadikan dasar untuk menentukan adanya kerugian negara adalah
hasH audit BPIlt bukan audit BPKP Dalam laporan keuangan dan konsolidasi PT
Perusahaan Listrik Negara (Persero) No20BAuditama VGAl052006 tanggal 31
Mei 2006 oleh Badan Pemeriksan Keuangan Republik Indonesia BPK tidak pemah
berpendapat adanya kerugian negara dalam pelaksanaan pekerjaan roll out customer
information service system rencana induk sistem informasi pada PLN Disjaya BPK
berpendapat bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut belum optimal dan lebih bayar
sebesar Rp53096 M (hal 48-49) BPK juga tidak pernah berpendapat perlunya
dilakukan audit investigasi terhadap pelaksanaan pekeIjaan dimaksud karena memang
tidak diketemukan adanya kerugian negara
Bahwa secara jelas dan tegas laporan BPKP tentang proyek roll out CIS RISI yang
menyatakan terdapat adanya kelebihan bayar Rp4618903733659- sehingga
menimbulkan kerugian negara sejumlah dimaksud adalah sangat bertentangan dengan
laporan BPK Dakwaan yang menggunakan dasar penghitungan yang dibuat BPKP
yang notabene tidak memiliki kewenangan untuk menghitung adanya kerugian negara
yang bertentangan dengan laporan resmi BPK adalah dakwaan yang tidak sah dan
karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima
10 Unsur penyertaan (deelneming) yang tidakjelas
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya- halaman 51 sid 59 pada pokoknya
mengemukakan
- Bahwa dalam surat dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak jelas
kedudukan Ir Eddie Widiono Suwondho Msc Margo Santoso dan Fahmi Mochtar
sebagai orang yang melakukan perbuatan dan sekaligus menyuruh melakukan
perbuatan atau turut serta melakukan sebagaimana dimaksud oleh pasal 55 ayat (1)
ke-l KUHP Sehingga tidak ada perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Margo
Santoso dan Fahmi Mochtar
11 Pemeriksaan saksi yang tidak berhubungan dengan perkara ini
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 59 sid 62 pada pokoknya
mengemukakan
- Bahwa adanya keterangan saksi an Lindasari Hendayani dan an Murtaqi Syamsudin
dimana keterangan kedua saksi tersebut secara pasti tidak ada kaitannya dengan
PendapatlbQlltahQII Penuntut Umum daJam Pelcara I EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
8
perkara yang didakwakan kepada terdakwa Keterangan kedua saksi ini tidak termasuk
dalam keterangan saksi yang dimaksud oleh pasal 1 ayat (26) dan ayat (27) Meskipun
keterangan - keterangan kedua saksi ini mengenai hal yang ia dengar sendiri dan
dialami sendiri oleh saksi tetapi apa yang didengar dan dial ami oleh kedua saksi ini
tidak ada hubungannya dengan perkara terdakwa Dengan demikian sepatutnya kalau
disimpulkan bahwa dakwaan terhadap terdakwa ini adalah dakwaan yang tidak dapat
diterima
Bahwa oleh karena materi keberatan dalam Bab II ini adalah mengenai Dakwaan
Tidak Dapat Diterima maka sebelum kami menguraikan pendapat I tanggapan atas keberatan
beserta alasan-alasan yang dimuat dalam Nota Keberatan tersebut diatas terlebih dahulu perlu
kami uraikan tentang apa yang dimaksud dengan Dakwaan Tidak Dapat Diterima
Bahwa dakwaan tidak dapat diterima adalah salah satu alasan keberatan
sebagaimana ditentukan dalam pasal156 ayat (1) KUHAP Namun demikian KUHAP tidak
memberi penjelasan lebih lanajut tentang apa yang dimaksud dengan dakwaan tidak dapat
diterima dan bilamana pengajuan suatu keberatan dengan alasan yang demikian itu dapat
dikabulkan oleh Majelis Hakim Oleh karena KUHAP tidak memberikan penjelasan tentang
hal tersebut maka perlu dicari penjelasannya dati sumber hukum lain diantaranya melalui
doktrin yang telah dianut dan diakui dalam praktek peradilan
Bahwa terkait dengan hal tersebut PAF Lamintang dalam bukunya KUHAP dengan
Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan llmu Pengetahuan Hukum Pidana
halaman 358-360 memberi penjelasan sebagai benkut
eksepsi yang mengatakan dakwaan tidak dapat diterima sebagaimana yang
dimaksud dalam rumusan pasal 156 ayat (1) KUHAP itu dapat dikemukakan oleh
Terdakwa atau oleh Penasihat Hukumnya apabia dakwaan yang telah dibuat oleh
Penuntut Umum itu ada hubungannya dengan ketidakwenangan dari Penuntut Umum
untuk melakukan penuntutan terhadap terdakwa
Tidak berwenangnya Penuntut Umum melakukan penuntutan terhadap terdakwa seperti
dimaksudkan di atas itu dapat berkenaan antara lain
a tidak adanya pengaduan dari orang yang berwenang mengadu menurut undangshy
undang mengenai terjadi suatu delik aduan seperti yang antara lain telah diatur
dalam pasal-pasaZ 284 ayat (2) 287 ayat (2) 293 ayat (2) 319 320 ayat (2) 321
ayat (3) 332 ayat (2) 335 ayat (2) 367 ayat (2) dan 369 ayat (2) KUHP
PendapatlbD1tahD1 Penuntul Umum daam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
9
b tidak sahnya pengaduan yang telah dipakai sebagai dasar oleh Penuntut Umum
untuk melakukan penuntutan terhadap Terdakwa karena bertentangan dengan
ketentuan-ketentuan seperti yang diatur dalam pasal-pasal 72 73 dan 74 KUHP
c tidak sahnya penuntutan dan Penuntut Umum karena pengaduan yang dipakai
sebagai dasar untuk melakukan penuntutan telah dicabut kembali oleh pengadu
sesuai dengan haknya yang diatur dalam pasal 75 KUHP
d tidak sahnya penuntutan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa karena adanya
dasar-dasar yang meniadakan penuntutan antara lain seperti yang diatur dalam
1 Bab kesatu KUHP yakni dalam pasal 2 - pasal 5 dan pasal 7 - pasal 9
KUHP yang mengatur masalah ruang lingkup berlakunya undang-undang
pidana Indonesia
2 Bab kelima KUHP yakni dalam pasa 61 dan 62 KUHP yang menentukan
bahwa penerbit dan pencetak tidak dapat dituntut apabia pada barang
cetakan yang bersangkutan dicantumkan nama dan alamatnya serta pelaku
atau orang yang telah menyuruh mencetak diketahui atau diberitahukan
setelah mendapat teguran tentang kelalaiannya
3 Bab kedelapan KUHP yakni dalam pasal 82 KUHP yang mengatur batalnya
hak untuk melakukan penuntutan karena adanya penyelesaian di luaT proses
peradilan (afdoening buiten process) dalam pasal 76 KUHP yang mengatur
asas nebis in idem dengan menentukan bahwa tidak seorang pun dapat
dituntut untuk kedua kalinya apabila perbuatannya telah mendapat putusan
dari hakim Indonesia yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap
pasal 77 KUHP yang menentukan bahwa hak untuk melakukan penuntutan
menjadi hapus karena meninggalnya terdakwa dan pasal 78 KUHP yang
menentukan bahwa hak untuk melakukan penuntutan itu gugur karena
kedaluwarsa atau karena lewat waktu
Dengan memperhatikan doktrin tersebut di atas maka kami berpendapat bahwa
keberatan yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum dengan alasan dakwaan tidak dapat
diterima sebagaimana dikemukakan pada Bab II Nota Keberatannya tersebut menWljtikkan
bahwa Tim Penasihat Hukum tidak memahami dengan benar tentang materi pengajuan
keberatan yang diatur dalam pasall56 ayat (1) KUHAP Dalam hal ini Tim Penasihat Hukum
tampaknya tidak dapat memilah hal-hal mana saja yang dapat dijadikan alasan pengajuan
keberatan sehingga terkesan bahwa Tim Penasihat Hukum bempaya Wltuk menarik materi
pokok perkara sebagai materi pengajuan keberatan Tentunya pengajuan keberatan yang
demikian itu hamslah ditolak atau dikesampingkan karena tidak memenuhi alasan yuridis
Pendapatlbantahan Pmuntut Umum dalam Perklua Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
10
sehingga pada prinsipnya tidak perlu kami tanggapi lebih Ian jut Namun demikian kami perlu
menyampaikan bantahan terhadap
1 Keberatan tentang Penuntut Umum melanggar Undang-Undang el
- Bahwa pencantuman kata terdakwa dalam Surat Perintah p~u tidaklah dapat
diartikan sebagai perbuatan melanggar undang-undang mengingat KUHAP tidak
memberikan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis mengenai format Surat Perintah
Penahanan dimaksud
Bahwa format Surat Perintah Penahanan merupakan Tata Laksana Administrasi
Pelimpahanmiddot Perkara ke Pengadilan yang merupakan bagian dari tugas pokok
Kejaksaan dalam bidang penuntutan sehingga dalam pelaksanaannya mempedomani
Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia (Kepja) Jalpoundsamiddot A~g ~ No5181A1JAl1112001 tanggal 01 Nopember 2001 tentang perubahan Kepja NoKepshy
132JAl1111994 tanggal 07 Nopember 1994 yang sampai hari ini masih berlaku di
seluruh Indonesia (vide halaman 238 dan 239 tentang Format SURAT PERINTAH i
PENAHANANIPENGALIHAN JENIS PENAHANAN (TINGKAT
PENUNTUTANraquo
Bahwa di dalam Kepja tersebut juga dicantumkan tabel petunjuk I cara pengisian
Format Surat Perintah Penahanan (vide halaman 240) yang mana salah satu dasar
hukum pengisian format Surat Perintah Penahanan tersebut adalah pasal 21 KUHAP
yang menyebutkan
Ayat (1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap
seorang tersangka atau terdakwa dst
Ayat (2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau
penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan
surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan
identitas tersangka atau terdakwa dengan menyebutkan alasan
penahanan dst
Bahwa apabila bunyi pasal 21 KUHAP khususnya ayat (2) tersebut dipahami dengan
seksama maka dapat dimengerti bahwa dalam proses penyidikan penyidik
berwenang melakukan tindakan penahanan terhadap tersangka sedangkan dalam
proses penuntutan penuntut umum berwenang melakukan tindakan penahanan
terhadap terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan Dengan
demikian setelah penyidik melimpahkan tersangka berikut berkas perkara dan barang
bukti kepada Penuntut Umum maka proses penanganan perkara memasuki tahap
penuntutan Dalam proses penunutan ini sesuai dengan bunyi pasal 21 ayat (2)
PendapatlbantahQll Penuntut U1IIIU7I dalam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
11
KUHAP tersebut berwenang melakukan penahanan terhadap terdakwa dengan
memberikan surat perintah penahanan Oleh karena itu pencantuman kata terdakwa
dalam surat perintah penahanan yang diberikan oleh Penuntut Umum KPK sudah tepat l
dan tidak melanggar ketentuan undang-undang sehingga tidak benar tuduhan Tim
Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa Penuntut Umum pada KPK melakukan
perbuatan melanggar undang-undang karena mencantumkan kata terdakwa dalam
Surat Perintah Penahanan yang berpedoman pada Kepja tentang Administrasi Perkara
Tindak Pidana tersebut
2 Keberatan tentang Surat Perjanjian Kerjasama Outsourcing Roll Ott CIS RISI
antara PT PLN Disjaya dengan PT Netway adalah perjanjian yang sah
Bahwa surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum adalah didasarkan pada
keterangan 123 orang saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi
keterangan ahli surat-surat dan barang-barang bukti yang telah disita oleh penyidik
yang merupakan hasil penyidikan sebagaimana tercantum dalam berkas perkara
Nomor BP-2372011 tanggal19 Juli 2011
Dari hasil penyidikan ditemukan bukti-bukti yang kuat tentang adanya dugaan tindak
pidana korupsi yang dilakukan terdakwa terkait perbuatan terdakwa dalam pengadaan
Outsourcing Roll Out CIS - RISI (Customer Information System - Rencana Induk
Sistem Informasi) di PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang yang sumber dananya
berasal dari Pos Pengolahan Data dan Teknologi Informasi pada Anggaran PLN
(APLN) Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2006 termasuk bukti adanya Surat
Perjanjian Kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI antara PT PLN Disjaya dengan
PTNetway
Bahwa berdasarkan hasil penyidikan diperoleh kesimpulan bahwa penandatangan
surat perjanjian tersebut adalah terkait dengan rangkaian perbuatan terdakwa dalam
mewujudkan tindak pidana korupsi yang disangkakan kepadanya adanya sehingga
penandatangan surat perjanjian yang dianggap sebagai perbuatan hukum yang sah
secara perdata tidaklah serta merta menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa
secara pidana Oleh karena pembuktian aspek pidana atas perbuatan terdakwa yang
didakwakan tersebut termasuk materi pokok perkara sehingga keberatan yang
demikian haruslah dikesampingkan atau ditolak
Sebagai bahan pertimbangan dibawah ini akan disampaikan Yurispudensi yang
menegaskan bahwa sekalipun seandainya berdasarkan penilaian Hakim perbuatan
terdakwa merupakan masalah perdata bukan berarti serta merta menghilangkan sifat
melawan hukumnya perbuatan pidana terdakwa sebagaimana pertimbangan Putusan
Pendapatlbantahan Penll1ltut Umum dalam Perkma Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
12
MA No lKKr1957 tanggal 8-5-1957 (vide Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah
Agung Republik Indonesia Cetakan Kedua Mahkamah Agung RI 1993 Hal 57)
yang menyatakan
Walaupun dalam suatu perkara terdapat dasar-dasar untuk memajukan gugatan terhadap terdakwa yang OOpat merupakan perkara perdata akan tetapi ini tidak berarti bahwa penuntut kasasi tidak dapat dituntut karena ia melakukan suatu tindak pidana dengan demikian perbuatan-perbuatan yang dilakukan dapat merupakan baik perkara piOOna maupun perkara perdata tersendiri
3 Keberatan tentang Perbuatan orang lain seolah-olah perbuatan terdakwa
Bahwa adanya fakta tentang perbuatan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana
korupsi yang didakwakan kepada terdakwa dan orang lain tersebut belum ditetapkan
sebagai tersangka tidak berarti perkara atas nama terdakwa aquo tidak dapat diperiksa
di persidangan karena dalam Yurisprudensi MARl tanggal22 Nopember 1969 No7
KKr1969 dalam perkara atas nama 1 Robinson Pinem 2 OJ Oamanik 3 Pangulu
Siahaan menegaskan bahwa keberatan yang diajukan penuntut kasasi bahwa dalam
perkara in pelaku utamanya tiOOk diadili tidak dapat diterima karena untuk
memeriksa perkara terdakwa pengadilan tidak perlu menunggu diajukannya terlebih
dahulu pelaku Utama dalam perkara itu
Bahkan dalam perkembangan proses persidangan perkara aquo apabila ditemukan
peran-peran pihak lainnya maka tidak menutup kemungkinan ditetapkannya tersangka
barn 01eh karena itu pernyataan Tim Penasihat Hukum tentang terjadi manipulasi
berupa pengurangan terdakwa dan wpang pilih dalam menentukan tersangka adalah
pemyataan tendensius yang menyesatkan Oengan demikian keberatan tentang tidak
ditetapkannya orang lain dalam kaitan dengan peranan mewujudkan tindak pidana
yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan ruang lingkup eksepsi dan harus
dikesampingkan
4 Keberatan tentang Pelanggaran azas legalitas
Bahwa pernyataan Tim Penasihat Hukum tentang penetapan Eddie Widiono
Suwondho sebagai tersangka belum ada kerugian Negara yang dihitung berdasarkan
penghitungan yang dilakukan Ahli sehingga dianggap melanggar asas legalitas adalah
menunjukkan bahwa Tim Penasihat Hukum tidak memaham~ dengan benar
pengertian asas legalitas itu sendiri
- Asas legalitas lazim disebut dengan terminologi principle of legality
legaliteitbeginsel non-retroaktif de la legalite atau ex post facto laws
Ketentuan asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum
Pendapatlbantahan Penuntut Umum dalam Perkara lr EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
13
Pidana (KUHP) Indonesia yang berbunyi Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selaro
dari kekuatan ketentuan undang-undang pidana yang mendabuluinya PAF
Lamintang dan C Djisman Samosir merumuskan dengan terminologi sebagai
Tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan pi dana
menurut undang-undang yang telah diadakan Iebih dulu Mill Harnzah
menterjemahkan dengan terminologi Tiada suatu perbuatan (feit) yang dapat
dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang
mendabuluinya Dari terjemaban terminologi tersebut dapat dipabami babwa
pefumusan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung makna asas lex
temporls delicti artinya undang-undang yang berlaku adalah undang-undang yang ada
pada saat delik terjadi atau disebut juga asas nonretroaktir yang melarang
pembedakuan surut suatu undang-undang pidana dan sanksi pi dana (nonretroactive
application ofcriminal laws and criminal sanctions) n
Berdasarkan uraian tentang pengertian asas legalitas diatas dihubungkan dengan surat
dakwaan penuntut umum maka dapat disimpulkan bahwa penetapan terdakwa sebagai
tersangka dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor SprinDik-l001III2010 tanggal
23 Februari 2010 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor SprinDik-1401lTIII201O
tanggalll Maret 2010 tidak melanggar asas legalitas karena
bull Undang-undang memberi kewenangan kepada penyidik untuk menetapkan
seseorang sebagai tersangka dengan dengan bukti permulaan yang cukup
bull Bahwa dengan bukti permulaan yang cukup tersebut penyidik meyakini adanya
perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa terkait pengadaan
Outsourcing Roll Out CIS - RISI (Customer Information System - Rencana Induk
Sistem Informasi) di PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang yang sumber
dananya berasal dari Pos Pengolaban Data dan Teknologi Informasi pada
Anggaran PLN (APLN) Tabun 2004 sampai dengan Tabun 2006 sehingga
penyidik menetapkan terdakwa sebagai tersangka dengan sangkaan melanggar
ketentuan pasal 2 ayat (I) UU Nomor 31 Tabun 1999 jo UU Nomor 20 Tabun
2001
bull Babwa ketentuan pi dana yang dijadikan dasar penetapan terdakwa sebagai
tersangka tersebut sudab ada sebelum tindak pidana korupsi yang disangkakan itu
terjadi
Babwa Tim Penasihat Hukum telab keliru memabami makna asas legalitas dan
terkesan berupaya mengaburkan substansi surat dakwaan dengan cara mengkaitkan
mekanisme penetapan tersangka dengan pembuktian unsur kerugian negara yang salah
Pendapatlbantahan Perllllttut Umum dafam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
14
satu alat buktinya adalah surat berupa Laporan Hasil Penghitungan Kerugian
Keuangan Negara yang dibuat oleh Ahli dari BPKP Bahkan kekeliruan itu semakin
nyata ketika Tim Penasihat Hukum mengutip pertimbangan dalam alinea pertama
halaman 72 putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 003IPUU-IV2006 tanggal 25
Juli 2006 kemudian memberikan kesimpulan bahwa seolah-olah penetapan tersangka
belum dapat dilakukan jika haSil penghitungan kerugian negara belum dituangkan
dalam suatu laporan Kesimpulan yang demikian adalah menyesatkan karena tidak
demikian maksud dari pertimbangan putusan MK tersebut
bull Bahwa pertimbangan dalam putusan MK sebagaimana tercantum pada halaman 70
sampai dengan 73 adalah menyangkut kata dapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK
yang pengertiannya dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (l) bahwa dengan
penambahan kata dapat tersebut menjadikan tindak pi dana korupsi dalam Pasal 2
ayat (1) a quo menjadi rumusan de1ik formil sehingga apakah dengan pengertian
tersebut frasa dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang
diartikan baik kerugian yang nyata (actual loss) maupun hanya yang bersifat potensial
atau berupa kemungkinan kerugian (potential loss) merupakan unsur yang tidak periu
dibuktikan atau harns dibuktikan Menurut pendapat MK sebagaimana dalam
pertimbangan putusan aquo unsur kerugian negara harns dibuktikan dan harns dapat
dihitung meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi Kesimpulan
demikian harns ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya Faktor kerugian baik
secara nyata atau berupa kemungkinan dilihat sebagai hal yang memberatkan atau
meringankan dalam penjatuhan pid~ seb~gaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal
4 bahwa pengembalian kerugian negara hanya dapat dipandang sebagai faktor yang
meringankan Oleh karenanya persoalan kata dapat dalam Pasal 2middot ayat (1) UU
PTPK lebih merupakan persoalan pelaksanaan dalam praktik ole~ aparat penegak
hukum dan bukan menyangkut konstitusionalitas norma
Dari uraian diatas jelas terlihat bahwa pertimbangan putusan MK tidak mengkaitkan
adanya suatu keharusan bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka harus
terlebih dahulu adanya penyampaian Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan
Negara oleh Ahli kepada penyidik
- Bahwa dalam penetapan terdakwa sebagai tersangka secara substantif penyidik telah
meyakini adanya unsur kerugian negara karena sejak awal Ahli dari BPKP yang
dimintakan bantuannya telah melakukan proses penghitungan kerugian negara
sehingga persoalan penyampaian laporan tersebut hanyalah persoalan teknis dan untuk
mendukung alat bukti berupa surat yang akan digunakan dalam proses pembuktian di
persidangan Tim Penasihat Hukum telah mengakui adanya pencantuman kerugian
PendapatlbQfltahQfl PenWltllt Umum dalam Perwa 17 EDDIE WIDONO SUWONDHO MSC
15
negara sebesar Rp 45 Milyar dalam Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi yang
mana pencantuman jumlah kerugian negara bukanlah hasil rekaan penyidik melainkan
hasil pekerjaan audit yang dilakukan oleh AhU Oleh karena itu keberatan yang
diajukan oleh Tim Penasihat Hukum mengenai hal ini adalah keberatan yang
mengada-ada dan sudah seharusnya dikesampingkan dan tidak perlu dipertimoangkan
oleh Majelis Hakim
Bahwa Tim Penasihat Hukum dalam bagian keberatan ini juga mempersoalkan
tentang isi Surat Dakwaan yang menyatakan bahwa terdakwa menerima pemberian
uang berdasarkan business Plan 2005-2007 PT Netway Utama adalah hanya
berdasarkan asumsi dan tidak akurat karena mengandung ketidak benaran Bahwa
oleh karena itu dakwaan telah melanggar asas legalitas sehingga dakwaan tersebut
hams dinyatakan tidak dapat diterima Keberatan yang demikian ini adalah
menyangkut penilaian terhadap fakta yang tentunya perlu dibuktikan di persidangan
Oleh karena itu tidak benar jika uraian fakta tentang penerimaan uang oleh terdakwa
dianggap sebagai melanggar asas legalitas
5 Keberatan tentang Surat dakwaan disusun sebagai perbuatan berlanjut tetapi pasal
64 tidak dicantumkan dalam surat dakwaan
Bahwa sesuai Jurisprodensi MA No156 KlKrl1963 tanggal 28 April 1964 soal
perbuatan lanjutan atau voortgezette handeling itu hanyalah mengenai soal
penjatuhan hukuman (straftoematig) dan tidak mengenai pembebasan dari tuntutan
Berdasarkan yurisprudensi tersebut_~apat ditarik kesimpulan bahwa pencantuman
pasal 64 KUHP dalam surat dakwaan bukan merupakan alasan pengajuan keberatan
(eksepsi) melainkan termasuk lingkup penilaian fakta dalam proses pembuktian terkait
dengan pemberatan dalam penjatuhan hukuma~leh karena itu keberatan tersebut
harnslah dikesampingkan
6 Keberatan tentang Dakwaan primair bukan merupakan peraturan perundangshy
undangan
Bahwa sesuai dengan Pasal 56 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Semua Keputusan Presiden
Keputusan Menteri Keputusan Gubernur Keputusan Bupatilwalikota atau keputusan
pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 yang sifatnya mengatur yang
sudah ada sebelum UU ini berlaku hams dibaca peraturan sepanjang tidak
bertentangan dengan UU ini
Pendapatlbantahan Penuntut Umum daJam Perkara Ir EDDIE WIDONO SUWONDHO MSC
16
- Bahwa ketentuan pengadaan barang dan jasa di PT PLN dalam bentuk SK Direksi
PT PLN tidaklah berdiri sendiri akan tetapi peraturan tersebut lahir sebagai tunman
dari UU Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri sebagaimana tercantwn di
dalam konsideran SK Direksi tersebut yang mana pengaturan SK Direksi tersebut
dimaksud sebagai petunjuk teknis dalam pengadaan barang dan jasa di PT PLN
(Persero)
Bahwa pasal3 UU No19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan Terhadap BUMN berlaku Undang-Undang ini anggaran dasar dan ketentuan
peraturan perundang-undangan lainnya
- Bahwa dengan demikian Anggaran Dasar PT PLN (Persero) Tahun 1998 yang dimuat
dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 12 Mei 1998 Nomor 38 Surat Keputusan
(SK) Direksi PT PLN (Persero) Nomor 038KJ9201DIRI1998 tentang Pengadaan
Barang dan Jasa di PT PLN (Persero) SK Direksi PT PLN (Persero) Nomor
138KJOI01DIRI2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Outsourcing Pelayanan
Pelanggan SK Direksi PT PLN (Persero) Nomor No 118KJOI0IDIRI2004 tentang
Penataan Outsourcing Di Lingkungan PT PLN (Persero) dan SK Direksi PT PLN
(Persero) Nomor 1 OOKJO 1OIDIRI2004 tentang Pengadaan BarangJasa di PT PLN
(Persero) jo SK Direksi PT PLN (Persero) Nomor 200KJOIOIDIRI2004 tentang
Penjelasan Pedoman Pengadaan BarangJasa di Lingkungan PT PLN (Persero)
adalah termasuk dalam katagori peraturan perundang-undangan Dengan demikian
keberatan tentang hal ini haruslah dikesampingkan
7 Keberatan tentang Keuangan PT PLN (Persero) sebagai BUMN bukan merupakan
keuangan Negara kami tanggapi sebagai berikut
- Bahwa keberatan tersebut adalah materi pokok perkara dan bukan termasuk dalam
ruang lingkup materi yang dapat diajukan sebagai keberatan (eksepsi) sebagaimana
yang diatur dalam Pasal156 (I) KUHAP dan seharusnya dikesampingkan
Bahwa namun demikian kami perlu tegaskan bahwa pendapat Tim Penasihat Hukum
yang menyatakan keuangan PLN bukan keuangan Negara adalah pendapat yang
keliru Sebab di dalam penjelasan atas UU Tipikor dengan tegas dinyatakan bahwa
keuangan negara yang dimaksud dalam UU Tipikor adalah seluruh kekayaan negara
dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya
segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena
berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban BUMNIBUMD
yayasan badan hukum dan perusahaan yang menyewakan modal negara atau
Pendaputbantahan Penuntut Umum dalam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
17
perusahaan yang menyertalean modal pihale ketiga berdasarkan perjanjian dengan
Negara
Bahwa penjelasan tersebut sejalan pula dengan ketentuan UU No 17 Tahun 2003
Pasall angka 1 yang memberikan pengertian keuangan Negara adalah semua hale dan
kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa
uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan
pelalesanaan hale dan kewajiban tersebut Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2
ditegaskan bahwa Keuangan Negara meliputi kekayaan Negarakekayaan daerah yang
dikelola sendiri atau oleh pihale lain berupa uang surat berharga piutang barang serta
hale-hale lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan
pada perusahaan Negaraperusahaan daerah
Bahwa kekuasaan atas pengelolaan keuangan Negara digunakan untuk mencapai
tujuan bemegara sehingga setiap tahun disusun APBN dan APBD Salah satu
penggunaan dana APBNAPBD adalah dalam bentuk penyertaan modal Negara pada
Persero danatau Perum serta Perseroan Terbatas tainnya yang digolongkan sebagai
Kekayaan Negara yang dipisahkan
Bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya
dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan
Negara yang dipisahkan (Pasal 1 angka 1 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN)
Artinya bahwa secara langsung maupun tidak langsung dapat dikatakan bahwa dalam
operasionalnya BUMN tetapi menggunalean APBN Malesud dan tujuan pendician
BUMN adalah untuk menyelenggaralean kemanfaatan umum berupa penyediaan
barang danatau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup
orang banyale
8 Keberatan tentang Penghitungan kerugian negara tidak dilakukan pihak yang
berwenang dan
9 Tentang pemyataan Laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas
dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan outsourcing roll out customer
information system rencana induk sistem informasi (CIS-RISI) pada PT PLN
(persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang tahun 2004 - 2006 sangat
bertentangan dengan laporan keuangan dan konsolldasi PT Perusahaan Iistrlk
negara (persero) No20BAuditama VGAlOS2006 tanggal31 Mel 2006 oleh Badan
Pemeriksa Keuangan
Pendapatbantahan Pelluntut Umum dalam PerluJra Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
18
Bahwa keberatan tentang kewenangan Ahli BPKP dalam menghitung kerugian
keuangan Negara (Point 8) dan ada tidaknya kerugian keuangan Negara (point 9)
diatas bukan merupakan materi eksepsi melainkan tennasuk penilaian fakta yang akan
dibuktikan di persidangan
10 Keberatan tentang Unsur penyertaan (deeJneJDing) yang tidakjelas
Bahwa dalam rumusan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP diatur tiga bentuR penyertaan
yaitu sebagai yang melakukan menyuruh melakukan dan turut serta melakukan
Dalam Surat Dakwaan baik rumusan unsur delik pada Dakwaan Primair maupun pada
Dakwaan SUbSi~ir Penuntut Umum telah menguraikan dengan jelas kualitas penyertaan
tersebut yaitu ~ Terdakwa baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan atau turut
serta melakukan dengan Saksi Margo Santoso Fahmi Mochtar dan Gani Abdul Gani dan
uraian faktanya telah dikonstruksikan secara cennat jelas dan lengkap baik dalam dakwaan
primair maupun subsidiair
Bahwa untuk mengetahui kualitas Terdakwa dalam penyertaan tersebut apakah sebagai orang
yang melakukan atau turut serta melakukan tentulah harus dibuktikan dalam persidangan
Dengan demikian keberatan tentang hal ini bukan merupakan lingkup materi eksepsi
melainkan sudah memasuki materi pokok perkara yang akan dibuktikan dalam persidangan
selanjutnya
11 Keberatan tentang Pemeriksaan saksi yang tidak berhubungan dengan perkara ini
Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Pennasalahan dan penerapan
KUHAP hal 274 menjelaskan ~~at hukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang
bebas tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak
menentukan sama sekali tidak mengikat hakim Hakim bebas untuk menilai
kesempurnaan dan kebenarannya Tergantung pada penilaian Hakim untuk
menganggapnya sempurna atau tidak Tidak ada keharusan bagi Hakim untuk
menerima kebenaran setiap keterangan saksi Hakim bebas menilai kekuatan atau
kebenaran yang melekat pada keterangan itu dan dapat menerima II atau
menyingkirkannya Lain halnya jika Undang-Undang sendiri telah menentukan
bahwa alat bukti kesaksian mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mementukan Jika seandainya Undang-Undang menentukan demikian Hakim tidak
boleh menilai kekuatan pembuktiannya Hakim secara bulat harus terikat untuk
mempergunakannya dalam putusan tidak lagi berwenang untuk menilainya secara
bebas i Bahwa keberatan mengenai adanya keterangan duCdari 123 orang saksi dalam berkas
perkara yang menurut pendapat Tim Penasihat Hukum tidak reI evan dengan
Pendapatbantahan Penlllltlit Umum dalam Perlalra Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
19
pembuktian perbuatan terdakwa bukan merupakan lingkup eksepsi melainkan i
termasuk kewenangan hakim dalam melakukan penilaian terhadap keterangan saksishy
saksi apabila dihadirkan untuk memberikan keterangan di persidangan Penuntut
Umum tidak terikat untuk menghadirkan keseluruhan saksi yang dicantumkan dalam
berkas perkara tersebut dalam proses pembuktian Penuntut Umum memiliki
kewenangan untuk menghadirkan sebagian saksi jika telah yakin bahwa dakwaan
yang diajukan telah dapat dibuktikan Penilaian terhadap kualitas saksi dan
kepentingan untuk menghadirkannya di persidangan sebagai alat bukti saksi bukan
merupakan 1ingkup eksepsi
Berdasarkan uraian diatas maka kami berpendapat bahwa keberatan yang diajukan o1eh
Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Bab II tersebut adalah tidak
beralasan sehingga sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau dikesampingkan
Bahwa selanjutnya dalam Bab III Nota Keberatan Tim Penasihat Hukum telah
mengajukan materi keberatan tentang Surat Dakwaan Harus Dibatalkan dengan alasan
sebagai berikut
1 Surat dakwaan tidak jelas
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 62 sid 65 pada pokoknya
mengemukakan sebagai berikut
Perumusan surat dakwaan yang disusun o1eh Penuntut Umum secara subsidiairitas
tersebut tidak tepat karena perbua~ yang didakwakan terhadap terdakwa adalah
perbuatan yang berbeda dan masing-masing berdiri sendiri yaitu perbuatan yang
bersifat melawan hukum disatu pihak sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU Tipikor
dan perbuatan yang bersifat menyalahgunakan wewenang dilain pihak sebagaimana
diatur dalam pasal 3 UU Tipikor oleh karena itu lebih tepat dakwaan kepada terdakwa
disusun secara a1ternatif Dengan demikian surat dakwaan yang disusun secara
subsidiairitas tersebut adalah tidak je1as sehingga harus dibatalkan
2 Dakwaan disusun tidak cermat menyebutkan waktu (tempus delicti) tindak pidana
itu dilakukan
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 65 sid 66 pOOa pokoknya
mengemukakan sebagai berikut
Bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak cermat menyebutkan waktu
tempus delicti tindak pidana itu dilakukan hal ini terlihat dalam dakwaan subsidiair
halam 14 baris ke-13 sid 14 pada hari dan tang gal yang tidak dapat ditentukan
h1lll11PQllbrmUlllrm PIIU1llJlt u_dlll_ Pwlll EDDIE WIDIONO SUWONDHO MaC
20
lagi antara bulan September 2000 sampai dengan bulan Mei 2006 atau setidakshy
tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 sampai dengan tahun 2006
Sementara dalam dakwaan Subsidiair halaman 15 alenia terakhir terdakwa selaku
Direktur Pemasaran dan Distribusi (Dirsar) PT PLNyang menjabat sejak tahun 1998
telah mengetahui bahwa PT PLN Disjaya dan Tangerang telah bekerjasama dengan
Politeknik ITB Bandung sejak tahun 1994 dts Sehingga dari rumusan waktu
(tempus delicti) tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan
terbukti sangat tidak cennat karena disatu sisi menyebutkan antara bulan September
2000 sampai dengan bulan Mei 2006 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain
dalam tahun 2000 sampai sejak tahun 1998 telah mengetahui sehingga dengan
demikian dakwaan tidak jelas dan lengkap menyebutkan waktu (tempus delicti) tindak
pidana dilakukan
3 Fakta dakwaan disusun secara manipulatif
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 66 sid 102 pada pokoknya
mengemukakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara manipulatif bukan
hanya sekedar bennaksud menghilangkan peran orang tertentu seperti Sunggu Anwar
Aritonang tetapi juga dilakukan dengan memanipulasi fakta dalam uraian perbuatan yang
dilakukan terdakwa dimana uraian fakta tidak jelas sumbernya hanya berasumsi dan
didasari pada kebohongan dengan demikian dakwaan yang disusun secara manipulatif
mengakibatkan dakwaan dibatalkan
Berdasarkan uraian materi keberatan beserta alasan-alasan yang dimuat dalam Bab III
Nota Keberatan tersebut diatas maka sebelum kami menguraikan pendapat I tanggapan atas
keberatan beserta alasan-alasan yang dimuat dalam Bah III Nota Keberatan tersebut terlebih
dahulu perlu kami uraikan tentang pengertian Surat Dakwaan harus dibatalkan scrbagaimana
dimaksud dalam Pasal143 ayat (3) KUHAP
Berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHAP dinyatakan bahwa surat dakwaan yang tidallt
memenuhl ketentuan salah satu unsur syarat-syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yaitu dimana dakwaan tidak terang dan tidak cermat
merumusk~ unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan maka surat dakwaan yang demikian
adalah harus dibatalkan Menurut M Yahya Harahap dalam bukunya betjudul i Pembahasan
Permasalahan dan Penerapan KUHAP jilid II cetakan ke-III Penerbit Pustakan Kartini
halaman 663-664 pada intinya menyatakan bahwa mengenai alasan keberatan surat
dakwaan batal bukan dakwaannya yang dinyatakan tidak dapat diterima akan tetapi yang
harus dibatalkan adalah surat dakwaan yaitu dimana surat dakwaan tidak memenuhi
Pendaparlbantahan Penuntut Umum dalQll) Perlcara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
21
syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal143 ayat (2) hurufa KUHAP dan syarat
materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal143 ayat (2) hurufb KUHAP
Berdasarkan pengertian Surat Dakwaan harus dibatalkan maka karni berpendapat
bahwa surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP dan syarat materiil sebagaimana dif~ud dalam
Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP sehingga cukup beralasan untuk dijadikan dasar oleh
Majelis dalarn memeriksa mengadili dan memutus perkara aquo Narnun demikian karni akan
memberikan pendapat tanggapan terhadap materi keberatan pada Bab III dalam Nota
Keberatan yaitu
1 Keberatan tentang Surat dakwaan tidak jelas
Bahwa perumusan bentuk surat dakwaan secara subsidiairitas sudah tepat dan tidak
tepat jika dirumuskan dalam bentuk dakwaan altematif Perbedaan mendasar antara
keduanya adalah dakwaan altematif ditunjukkan dengan perbedaan uraian fakta yang
dilakukan oleh Terdakwa dalam perbuatan yang didakwakan satu dengan lainnya
yang ditandai dengan penyebutan dakwaan ke-satu ke-dua dan seterusnya dan dalam
pembuktiannya hakim boleh memilih salah satunya Sedangkan dakwaan subsidaritas
ditunjukkan dengan uraian fakta yang sarna yang dilakukan oleh Terdakwa dalam
perbuatan yang didakwakan satu dengan lainnya yang ditandai dengan penyebutan
dakwaan primer subsider lebih subsider dan seterusnya akan tetapi Penuntut Umum
merasa tidak yakin kualifikasi mana (pasal yang mana) yang akan terbukti di depan
persidangan sehingga dalam penyusooan surat dakwaan berdasarkan tingkatanlgradasi
berat ringannya ancaman pidana pada masing-masing tindak pidana Oleh karena itu
hakim dalarn pembuktiannya hams membuktikan dakwaan primer terlebih dahulu
yang apabila tidak terbukti maka dakwaan subsiderlah yang harus dibuktikan
demikian seterusnya
Bahwa seandainya prinsip penyusunan bentuk dakwaan tersebut dihmggar oleh
penuntut umum maka hal itu bukanlah termasuk melanggar pasal 143 ayat (2)
KUHAP dan mengkualifikasi surat dakwaan kabur (obscur libel) Sebab
berdasarkan azas pasal 4 ayat (2) UU No14 tahun 1970 PerOOilan sederhana cepat
dan biaya ringan (asas ini pOOa saat sekarang dianut secara luas disemua negara
dengan rumusannya informal procedure and can be put in motion quickJy)
pelanggaran atau kekeliruan dimaksud dapat dianggap sebagai kesalahan pengetikan
(clerical error) atau kesalahan prosedur (Procedural error) yang dapat diluruskan
dengan jalan Hakim dalam persidangan mengubah susunan surat dakwaan sesuai
dengan prinsip yang digariskan atau dapat dilakukan dengan cara mencatat dalarn
PendapatlbantGhan Penuntut Umum daam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
22
Berlta Acara serta menjelaskan dalam pertimbangan (vide M Yahya Harahap dalam
bukunya pembahasan pennasalahan dan penerapan KUHAP Penyidikan dan
penuntutan edisi 2 hal 448)
Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas dapat dipahami bahwa Penuntut Umwn
dengan kewenangannya mempunyai kebebasan merumuskan sendiri bagaimana
bentuk dari surat dakwaan dengan berpedoman pada hasil pemeriksaan penyidikan
Dengan demikian tidak benar jika bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara
subsidaritas dalam perkara aquo dijadikan alasan bahwa dakwaan tidak jelas dan surat
dakwaan harus dibatalkan Oleh karenanya alasan tersebut hams dikesampingkan
2 Keberatan tentang Dakwaan disusun tidak cermat menyebutkan waktu (tempus
delicti) tindak pidana itu dilakukan
Bahwa pencantuman waktu (tempus delicti) tindak pidana yang dilakukan terdakwa
dalam surat dakwaan dengan menyebutkan antara bulan September 2000 sampai
dengan bulan Mei 2006 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun
2000 sampai sudah cennat Hal ini telah ditegaskan dalam putusan Hoge Raad
tanggal 18 Juni 1928 menyatakan penyebutan (penulisan) dalam surat dakwaan
bahwa mereka terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut kira-kira tahun 1920 sid
1926 adalah cukup dalam menyatakan waktu JI
Bahwa pencantuman kalimat terdakwa sejak tahun 1998 telah mengetahui bahwa PT
PLN Disjaya dan Tangerang telah bekerjasama dengan Politeknik Bandung sejak
tahun 1994 dalam konstruksi feit ~lahmenunjukkan adanya pengetahlan terdakwa
tentang waktu sesuatu peristiwa bukan waktu terdakwa melakukan tindak pidana
sehingga tidaklah dapat dijadikan alasan bahwa dakwaan tidak jelas dan lengkap
menyebutkan waktu (tempus delicti) tindak pidana dilakukan Dengan demikian
keberatan yang demikian tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan dakwaan
tidak cermat dan surat dakwaan harus dibatalkan sehingga alasan tersebut harus
dikesampingkan
3 Keberatan tentang Fakta dakwaan disusun secara manipulatif sebagaimana
diuraikan pada item 1 sId 35
Bahwa setelah kami mencennati keseluruhan materi keberatan I eksepsi yang
diuraikan pada halaman 66 sid 102 yang terdiri dari 35 item maka kami berpendapat
bahwa Tim Penasihat Hukum secara prematur telah melakukan penilai fakta tanpa
melalui proses pembuktian Tim Penasihat Hukum dan dengan mengambil alih
kewenangan hakim telah mengadili sendiri fakta yang terdapat dalam surat dakwaan
Pendapatlbantahan Petllllltut Umum dalam Perk4ra Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
23
sebagai fakta yang disusun secara manipulatif tidak jelas sumbernya hanya
berasumsi serta didasari pada kebohongan
Bahwa oleh karena materi keberatan yang demikian merupakan penilaian fakta yang
harus dibuktikan di persidangan maka kami berpendapat alasan-alasan yang
dikemukakan tersebut tidak berdasar dan harus ditolak
Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim
Yang Terhormat Sdr Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum
Berdasarkan seluruh uraian pendapat I tanggapan yang telah kami kemukakan diatas
maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara
ini untuk
1 Menolak seluruh keberatan (eksepsi) yang diajukan Tim Penasihat Hukum T erdakwa
2 Menyatakan surat dakwaan Nomor Dak-19240812011 tanggal 03 Agustus 2011 telah
memenuhi syarat formal dan syarat materiil Wltuk dijadikan sebagai dasar memeriksa mengadili
dan memutus perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Ir EDDIE WIDIONO
SUWONDHO MSc
3 Menetapkan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan
Demikian pendapat I tanggapan atas materi keberatan (eksepsi) Tim Penasehat Hukum
Terdakwa kami bacakan dan ajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini Rabu tanggal 7 September 2011
PENUNTUT UMUM PADA KPK
~~
MUHIBUDDIN SH MH
AFNI C~A SH MH
Pendapatlbantahan Penuntut Umum daam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
2
Selanjutnya terlebih dahulu kami perlu menyampaikan bantahan atas pemyataan Tim
Penasihat Hukum halaman 6 Nota Keberatan yang menyatakan suatu fakta tak terbantahkan
bahwa eksepsi atau keberatan dari Penasihat hukum dalam perkara dihadapan pengadilan
tindak pidana korupsi selalu ditolak oleh pengadilan Penolakan karen a eksepsi sudah masuk
dalam pokok perkara atau karena adanya argumen lain Pemyataan tersebut adalah
berlebihan dan menyesatkan karena secara tendensius Tim Penasihat Hulrum beranggapan
apabila pengajuan keberatan yang tidak berdasar ditolak oleh Majelis Hakim seolah-olah telah
berpihak kepada Penuntut Umum Adalah hak terdakwa baik langsung atau melalui Tim
Penasihat Hukum untuk membela diri dengan cara mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap
surat dakwaan Penuntut Umum Namun seyogyanya dalam pengajuan keberatan (eksepsi)
tersebut Terdakwa atau Tim Penasihat Hukum memahami dengan benar alasan-alasan yang
diperkenankan dalam pasal156 ayat (1) KUHAP diatas
Bahwa apabila dalam Nota Keberatan tersebut Tim Penasihat Hukum secara
premature menyampaikan hal-hal yang menyangkut materi pokok perkara maka hal ini
menunjukkanbahwa Tim Penasihat Hukum tidak memahami tugasnya dalam memberikan
advokasi terkait dengan hak-hak Terdakwa untuk menyampaikan Nota Keberatan Demikian
pula halnya jika Nota Keberatan yang diajukan hanya berisi hal-hal yang sifatnya membangun
opini bahwa Terdakwa tidak bersalah sebelum perkara pokoknya diperiksa menunjukkan
bahwa Tim Penasihat Hukum tidak memahami ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP tersebut
dan seolah-olah Tim Penasihat Hukum ingin mendahului kewenangan Majelis Hakim dalam
memutus perkara aquo Nota Keberatan yang menyangkut materi pokok perkara dan
pernyataan-pernyataan yang bersifat opini adalah di luar materi eksepsi yang diperkenankan
dalam KUHAP dan sudah seharusnya ditolak atau dikesampingkan
Terlepas dari perbedaan pandangan antara Tim Penasihat Hulrum dengan Penuntut
Umum hendaklah kita dapat menempatkan diri sesuai dengan tugas dan kewenangan masingshy
masing sekaligus menghargai kedudukan Majelis Hakim Yang Mulia yang oleh undangshy
undang diberi kewenangan untuk menilai perbedaan-perbedaan tersebut untuk kemudian
dijadikan pertimbangan dalam putusannya
Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim
Yang Terhormat Sdr Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum
Merujuk pada sistematikan Nota Keberatan yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum
pada persidangan perkara aquo maka dapat simpulkan bahwa uraian pada bagian
Pendapatlbtmtahan Penuntut Umum dalam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
I
3
Pendahuluan tidak perIu kami tanggapi karena hanya merupakan pengantar dari Nota
Keberatan aquo sedangkan pada Bab II dan III akan kami tanggapi sepanjang masih dalam
lingkup materi keberatan (eksepsi) sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP
tersebut diatas
Adapun materi keberatan yang dimuat dalam Bab II yaitu tentang Dakwaan Tidak
Dapat Diterima dengan alasan sebagai berikut
1 Penuntut Umum melanggar Undang-Undang
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 9 sid 11 pada pokoknya
mengemukakan
Bahwa dalam surat perintah penahanan Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam
Sprint Han-3824072011 tanggal 21 Juli 2011 digunakan istilah terdakwa bukan
tersangka padahal sesuai ketentuan KUHAP penyebutan oleh Undang-Undang beralih
dari sebutan tersangka menjadi terdakwa ketika proses perkara sudah sampai pada
penentuan persidangan sebagaimana dinyatakan dalam pasal145 ayat (1) KUHAP
Bahwa penggunaan istilah terdakwa dalam SURA T PERINT AH PENAHANAN
tersebut adalah melanggar ketentuan undang-undang sehingga surat dakwaan cacat
hukum dan dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima
2 Surat Perjanjian Kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI antara PT PLN
Disjaya dengan PT Netway adalah perjanjian yang sah
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 11 sid 14 pada pokoknya
mengemukakan
Bahwa tindakan terdakwa memberikan kuasa kepada Fahmi Mochtar harus dilihat
dalam kedudukan administrative terdakwa sebagai Direktur Utama PT PLN (Persero)
sebagaimana diminta oleh Fahmi Mochtar sebagai OM PT PLN Disjaya dan
Tangerang Meskipun sebenarnya ada atau tidak ada Surat Kuasa penandatanganan
petjanjian antara PT PLN Disjaya dan PT Netway Utama tidak akan terhalang Dalam
arti keberadaan Surat Kuasa tersebut bukanlah sesuatu yang menentukan tetjadinya
penandatanganan petjanjian
Bahwa keberadaan petjanjian kerjasama outsourcing Roll Out CIS RISI antara PLN
Disjaya dengan PT Netway Utama Nomor PLN Disjaya 122PJ0611DIV2004 dan
Nomor PT Netway Utama Nomor 800INetIPJRlIV2004 inilah sebenarnya yang
menjadi pemicu atau trigger adanya perkara ini
Pendapatlbantahan Penuntut Umum dalam Perlcara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
4
Oleh karena dalam Surat Dakwaan tidak ada dikatakan bahwa perjanjian tersebut batal
demi hukum atau tidak sab karena dibuat secara melawan hukum atau karena dibuat
dengan menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan Maka perjanjian tersebut adalah perjanjian yang sah
dan Il1engikat PLN Disjaya dengan PT Netway Utama maka Surat Dakwaan Penuntut
Umum tersebut sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima
3 Perbuatan orang lain seolah-olah perbuatan terdakwa
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 14 sid 21 pada pokoknya
mengemukakan
Bahwa fakta-fakta yang dinyatakan dalam Surat Dakwaan menunjukkan besamya
peran dari Sunggu Anwar Aritonang (Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan PT
PLN (Persero) mulai dari saat perundingan awal hingga negosiasi ulang menjelang
penanda tanganan kontrak oleh Fahmi Mochtar
Dengan tidak dijadikannya Sunggu Anwar Aritonang sebagai salah seorang tersangka
yang bersama-sama dengan Ir Eddie Widiono Suwondho MSc Margo Santoso dan
Fahmi Mochtar maka telah terjadi manipulasi berupa pengurangan terdakwa dalam
kasus ini Penyusunan dakwaan yang didasarkan pada fakta-fakta yang diroanipulasi
sebagaimana dimaksud mengakibatkan dakwaan tidak dapat diterima
4 Pelanggaran azas legalitas
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 21 sId 24 pada pokoknya
mengemukakan
Bahwa dalam Laporan Kejadian Tindak Pidana korupsi Nomor LKTPKshy
24IKPKl122009 tanggal 28 Desember 2009 memang dinyatakan adanya kerugian
Negara sebesar Rp 45 Milyar tetapi secara pasti dapat dikatakan bahwa penghitungan
kerugian Negara tersebut tidak dilakukan sesuai dengan pertimbangan putusan
Mahkamah Konstitusi No 0031PUU-IV2006 tanggal25 Juti 2006
Bahwa pada saat diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SprinDikshy
10011112010 tanggal 23 Februari 2010 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor
SprinDik-1401IIIII201O tanggal 11 Maret 2010 yang antara berisi Dalam
pelaksanaan penyidikan dibantu oleh Tim Auditor kerugian Negara belum dihitung
oleh Ahli karena penghitungan kerugian Negara baru selesai pada tanggal16 Februari
2011 sesuai dengan Surat Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan Nomor SR-176D6022011 Artinya ketika Eddie Widiono Suwondho
Pendapatlbantahan Penuntut Umum dalam Perkara I EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
5
ditetapkan sebagai tersangka belum ada kerugian Negara yang dihitung berdasarkan
penghitungan yang dilakukan Ahli Dengan demikian saat penetapan Eddie Widiono
Suwondho sebagai tersangka belum ada perbuatan pidana yang dilakukan
Dalam Surat Dakwaan juga dinyatakan bahwa terdakwa menerima pemberian uang
berdasarkan business Plan 2005middot2007 PT Netway UtamaPernyataan tersebut hanya
berdasarkan asumsi dan tidak akurat karena mengandung ketidak benaran
Bahwa oleh karena itu dakwaan telah melanggar asas legalitas sehingga dakwaan
tersebrlt hams dinyatakan tidak dapat diterima
5 Surat dakwaan disusun sebagai perbuatan berlanjut tetapi pasal 64 tidak
dicantumkan dalam surat dakwaan
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 24 sid 31 pada pokoknya
mengemukakan
Bahwa dari fakta-fakta yang ada terdapat rangkaian cerita yang digambarkan diatas
secara jelas dan terang benderang menunjukan adanya perbuatan berlanjut dalam surat
dakwaan namun tidak adanya penyebutan pasal 64 KUHAP sehingga surat dakwaan
telah disusun dengan tidak cermat
Surat dakwaan yang meletakkan terdakwa dalam posisi sentral pemberi perintah dan
penanggung jawab mengabaikan pembagian tugas antar dire~i sesuai ketentuan SI bull SefOlin ~
RUPS dan sifat tanggungjawab kolegial dari Direksi (s0aQiri2 dan bersama-sama)
Penyusunan surat dakwaan yang menyatakan bahwa semua tindakan Margo Santoso
dan Fahmi Mochtar berda~kaA peri~~ dari Terdakwa tetapi pada saat yang
bersamaan kedua orang tersebut dinyatakan sebagai orang yang bersama-sama
mel~anerbuatan pidana menunjukkan adanya ambigu dan ketidakterangan dalam
surat dakwaan yang disusun Penuntut Umum
6 Dakwaan primair bukan merupakan peraturan perundangundangan
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 31 sid 38 pada pokoknya
mengemukakan
Bahwa baik secara teoritis maupun Yuridis dapat disimpulkan Anggaran Dasar PT
PLN (Persero) Tahun 1998 yang dimuat dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal
12 Mei 1998 Nomor 38 Surat Keputusan (SK) Direksi PT PLN (persero) Nomor
038Kl920DIRJI998 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di PT PLN (Persero) SK
Direksi PT PLN (Persero) Nomor 138KlOlODIRJ2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan Outsourcing Pelayanan Pelanggan SK Direksi PT PLN (Persero)
Pendapatlxmtoltan PDlWltut U_ doam Pekara I EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
6
Nomor No 118KlOIOIDIRI2004 tentang Penataan Outsourcing Di Lingkungan PT
PLN (Persero) dan SK Direksi PT PLN (Persero) Nomor IOOKlOIOIDIRI2004
tentang Pengadaan BaranglJasa di PT PLN (Persero) jo SK Direksi PT PLN
(Persero) Nomor 200KlOIOIDIRI2004 tentang Penjelasan Pedoman Pengadaan
BaranglJasa di Lingkungan PT PLN (persero) yang dijadikan dasar dakwaan
primair oleh Penuntut Umum bukan merupakan peraturan perundang-undangan
7 Keuangan PT PLN (persero) sebagai BUMN bukan merupakan keuangan negara
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 38 sId 42 pada pokoknya
mengemukakan
Bahwa pendapat Penuntut Umum keuangan PT PLN (Persero) merupakan bagian dari
keuangan negara adalah hal yang keliru dan tidak dapat dibenarkan baik secara teoritis
maupun yuridis Sebab secara Yuridis menurut UU perseroan terbatas (PT) bagi
BUMN berlaku ketentuan PTHal ini sejalan dengan Fatwa Mahkamah Armg
menyatakan asset BUMN bukanlah asset negara tetapi asset dari badan h~ itu
sendiri
8 Penghitungan kerugian negara tidak dllakukan pihak yang berwenang
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 42 sid 49 pada pokoknya
mengemukakan
Bahwa menurut ketentuan UU NoIS tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasaJ 13 dan UU NoIS tahun 2006 pasal 8
ayat (3) disebutkan Badan yang berwenang melaporkan adanya indikasi kerugian
negaraldaerah danatau unsur pidana lainnya adalah BPK jadi bukan BPKP
Bahwa oleh karena penghitungan keuangan negara tidak dilakukan oleh lembaga
yang berwenang maka hasil penghitungannya tidak layak dipergunakan sebagai dasar
dakwaan sebingga dakwaan harus dinyatakan tidak dapat diterima
9 Laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana
kompil aam pelllactaall outlouremg roD out eUltome IIlformattoll l)Item Il
induk sis tern informasi (CIS-RISI) pada PT PLN (persero) Distribusi Jakarta Raya
dan Tangerang tahun 2004 - 2006 sangat bertentangan dengan laporan keuangan
dan konsolidasi PT Perusahaan Iistrik negara (persero) No20BAuditama
VGAlOS2006 tanggal31 Mei 2006 oleh Badan Pemeriksa Keuangan
7
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 49 sid 51 pada pokoknya
mengemukakan
- Bahwa yang harus dijadikan dasar untuk menentukan adanya kerugian negara adalah
hasH audit BPIlt bukan audit BPKP Dalam laporan keuangan dan konsolidasi PT
Perusahaan Listrik Negara (Persero) No20BAuditama VGAl052006 tanggal 31
Mei 2006 oleh Badan Pemeriksan Keuangan Republik Indonesia BPK tidak pemah
berpendapat adanya kerugian negara dalam pelaksanaan pekerjaan roll out customer
information service system rencana induk sistem informasi pada PLN Disjaya BPK
berpendapat bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut belum optimal dan lebih bayar
sebesar Rp53096 M (hal 48-49) BPK juga tidak pernah berpendapat perlunya
dilakukan audit investigasi terhadap pelaksanaan pekeIjaan dimaksud karena memang
tidak diketemukan adanya kerugian negara
Bahwa secara jelas dan tegas laporan BPKP tentang proyek roll out CIS RISI yang
menyatakan terdapat adanya kelebihan bayar Rp4618903733659- sehingga
menimbulkan kerugian negara sejumlah dimaksud adalah sangat bertentangan dengan
laporan BPK Dakwaan yang menggunakan dasar penghitungan yang dibuat BPKP
yang notabene tidak memiliki kewenangan untuk menghitung adanya kerugian negara
yang bertentangan dengan laporan resmi BPK adalah dakwaan yang tidak sah dan
karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima
10 Unsur penyertaan (deelneming) yang tidakjelas
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya- halaman 51 sid 59 pada pokoknya
mengemukakan
- Bahwa dalam surat dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak jelas
kedudukan Ir Eddie Widiono Suwondho Msc Margo Santoso dan Fahmi Mochtar
sebagai orang yang melakukan perbuatan dan sekaligus menyuruh melakukan
perbuatan atau turut serta melakukan sebagaimana dimaksud oleh pasal 55 ayat (1)
ke-l KUHP Sehingga tidak ada perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Margo
Santoso dan Fahmi Mochtar
11 Pemeriksaan saksi yang tidak berhubungan dengan perkara ini
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 59 sid 62 pada pokoknya
mengemukakan
- Bahwa adanya keterangan saksi an Lindasari Hendayani dan an Murtaqi Syamsudin
dimana keterangan kedua saksi tersebut secara pasti tidak ada kaitannya dengan
PendapatlbQlltahQII Penuntut Umum daJam Pelcara I EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
8
perkara yang didakwakan kepada terdakwa Keterangan kedua saksi ini tidak termasuk
dalam keterangan saksi yang dimaksud oleh pasal 1 ayat (26) dan ayat (27) Meskipun
keterangan - keterangan kedua saksi ini mengenai hal yang ia dengar sendiri dan
dialami sendiri oleh saksi tetapi apa yang didengar dan dial ami oleh kedua saksi ini
tidak ada hubungannya dengan perkara terdakwa Dengan demikian sepatutnya kalau
disimpulkan bahwa dakwaan terhadap terdakwa ini adalah dakwaan yang tidak dapat
diterima
Bahwa oleh karena materi keberatan dalam Bab II ini adalah mengenai Dakwaan
Tidak Dapat Diterima maka sebelum kami menguraikan pendapat I tanggapan atas keberatan
beserta alasan-alasan yang dimuat dalam Nota Keberatan tersebut diatas terlebih dahulu perlu
kami uraikan tentang apa yang dimaksud dengan Dakwaan Tidak Dapat Diterima
Bahwa dakwaan tidak dapat diterima adalah salah satu alasan keberatan
sebagaimana ditentukan dalam pasal156 ayat (1) KUHAP Namun demikian KUHAP tidak
memberi penjelasan lebih lanajut tentang apa yang dimaksud dengan dakwaan tidak dapat
diterima dan bilamana pengajuan suatu keberatan dengan alasan yang demikian itu dapat
dikabulkan oleh Majelis Hakim Oleh karena KUHAP tidak memberikan penjelasan tentang
hal tersebut maka perlu dicari penjelasannya dati sumber hukum lain diantaranya melalui
doktrin yang telah dianut dan diakui dalam praktek peradilan
Bahwa terkait dengan hal tersebut PAF Lamintang dalam bukunya KUHAP dengan
Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan llmu Pengetahuan Hukum Pidana
halaman 358-360 memberi penjelasan sebagai benkut
eksepsi yang mengatakan dakwaan tidak dapat diterima sebagaimana yang
dimaksud dalam rumusan pasal 156 ayat (1) KUHAP itu dapat dikemukakan oleh
Terdakwa atau oleh Penasihat Hukumnya apabia dakwaan yang telah dibuat oleh
Penuntut Umum itu ada hubungannya dengan ketidakwenangan dari Penuntut Umum
untuk melakukan penuntutan terhadap terdakwa
Tidak berwenangnya Penuntut Umum melakukan penuntutan terhadap terdakwa seperti
dimaksudkan di atas itu dapat berkenaan antara lain
a tidak adanya pengaduan dari orang yang berwenang mengadu menurut undangshy
undang mengenai terjadi suatu delik aduan seperti yang antara lain telah diatur
dalam pasal-pasaZ 284 ayat (2) 287 ayat (2) 293 ayat (2) 319 320 ayat (2) 321
ayat (3) 332 ayat (2) 335 ayat (2) 367 ayat (2) dan 369 ayat (2) KUHP
PendapatlbD1tahD1 Penuntul Umum daam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
9
b tidak sahnya pengaduan yang telah dipakai sebagai dasar oleh Penuntut Umum
untuk melakukan penuntutan terhadap Terdakwa karena bertentangan dengan
ketentuan-ketentuan seperti yang diatur dalam pasal-pasal 72 73 dan 74 KUHP
c tidak sahnya penuntutan dan Penuntut Umum karena pengaduan yang dipakai
sebagai dasar untuk melakukan penuntutan telah dicabut kembali oleh pengadu
sesuai dengan haknya yang diatur dalam pasal 75 KUHP
d tidak sahnya penuntutan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa karena adanya
dasar-dasar yang meniadakan penuntutan antara lain seperti yang diatur dalam
1 Bab kesatu KUHP yakni dalam pasal 2 - pasal 5 dan pasal 7 - pasal 9
KUHP yang mengatur masalah ruang lingkup berlakunya undang-undang
pidana Indonesia
2 Bab kelima KUHP yakni dalam pasa 61 dan 62 KUHP yang menentukan
bahwa penerbit dan pencetak tidak dapat dituntut apabia pada barang
cetakan yang bersangkutan dicantumkan nama dan alamatnya serta pelaku
atau orang yang telah menyuruh mencetak diketahui atau diberitahukan
setelah mendapat teguran tentang kelalaiannya
3 Bab kedelapan KUHP yakni dalam pasal 82 KUHP yang mengatur batalnya
hak untuk melakukan penuntutan karena adanya penyelesaian di luaT proses
peradilan (afdoening buiten process) dalam pasal 76 KUHP yang mengatur
asas nebis in idem dengan menentukan bahwa tidak seorang pun dapat
dituntut untuk kedua kalinya apabila perbuatannya telah mendapat putusan
dari hakim Indonesia yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap
pasal 77 KUHP yang menentukan bahwa hak untuk melakukan penuntutan
menjadi hapus karena meninggalnya terdakwa dan pasal 78 KUHP yang
menentukan bahwa hak untuk melakukan penuntutan itu gugur karena
kedaluwarsa atau karena lewat waktu
Dengan memperhatikan doktrin tersebut di atas maka kami berpendapat bahwa
keberatan yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum dengan alasan dakwaan tidak dapat
diterima sebagaimana dikemukakan pada Bab II Nota Keberatannya tersebut menWljtikkan
bahwa Tim Penasihat Hukum tidak memahami dengan benar tentang materi pengajuan
keberatan yang diatur dalam pasall56 ayat (1) KUHAP Dalam hal ini Tim Penasihat Hukum
tampaknya tidak dapat memilah hal-hal mana saja yang dapat dijadikan alasan pengajuan
keberatan sehingga terkesan bahwa Tim Penasihat Hukum bempaya Wltuk menarik materi
pokok perkara sebagai materi pengajuan keberatan Tentunya pengajuan keberatan yang
demikian itu hamslah ditolak atau dikesampingkan karena tidak memenuhi alasan yuridis
Pendapatlbantahan Pmuntut Umum dalam Perklua Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
10
sehingga pada prinsipnya tidak perlu kami tanggapi lebih Ian jut Namun demikian kami perlu
menyampaikan bantahan terhadap
1 Keberatan tentang Penuntut Umum melanggar Undang-Undang el
- Bahwa pencantuman kata terdakwa dalam Surat Perintah p~u tidaklah dapat
diartikan sebagai perbuatan melanggar undang-undang mengingat KUHAP tidak
memberikan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis mengenai format Surat Perintah
Penahanan dimaksud
Bahwa format Surat Perintah Penahanan merupakan Tata Laksana Administrasi
Pelimpahanmiddot Perkara ke Pengadilan yang merupakan bagian dari tugas pokok
Kejaksaan dalam bidang penuntutan sehingga dalam pelaksanaannya mempedomani
Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia (Kepja) Jalpoundsamiddot A~g ~ No5181A1JAl1112001 tanggal 01 Nopember 2001 tentang perubahan Kepja NoKepshy
132JAl1111994 tanggal 07 Nopember 1994 yang sampai hari ini masih berlaku di
seluruh Indonesia (vide halaman 238 dan 239 tentang Format SURAT PERINTAH i
PENAHANANIPENGALIHAN JENIS PENAHANAN (TINGKAT
PENUNTUTANraquo
Bahwa di dalam Kepja tersebut juga dicantumkan tabel petunjuk I cara pengisian
Format Surat Perintah Penahanan (vide halaman 240) yang mana salah satu dasar
hukum pengisian format Surat Perintah Penahanan tersebut adalah pasal 21 KUHAP
yang menyebutkan
Ayat (1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap
seorang tersangka atau terdakwa dst
Ayat (2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau
penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan
surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan
identitas tersangka atau terdakwa dengan menyebutkan alasan
penahanan dst
Bahwa apabila bunyi pasal 21 KUHAP khususnya ayat (2) tersebut dipahami dengan
seksama maka dapat dimengerti bahwa dalam proses penyidikan penyidik
berwenang melakukan tindakan penahanan terhadap tersangka sedangkan dalam
proses penuntutan penuntut umum berwenang melakukan tindakan penahanan
terhadap terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan Dengan
demikian setelah penyidik melimpahkan tersangka berikut berkas perkara dan barang
bukti kepada Penuntut Umum maka proses penanganan perkara memasuki tahap
penuntutan Dalam proses penunutan ini sesuai dengan bunyi pasal 21 ayat (2)
PendapatlbantahQll Penuntut U1IIIU7I dalam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
11
KUHAP tersebut berwenang melakukan penahanan terhadap terdakwa dengan
memberikan surat perintah penahanan Oleh karena itu pencantuman kata terdakwa
dalam surat perintah penahanan yang diberikan oleh Penuntut Umum KPK sudah tepat l
dan tidak melanggar ketentuan undang-undang sehingga tidak benar tuduhan Tim
Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa Penuntut Umum pada KPK melakukan
perbuatan melanggar undang-undang karena mencantumkan kata terdakwa dalam
Surat Perintah Penahanan yang berpedoman pada Kepja tentang Administrasi Perkara
Tindak Pidana tersebut
2 Keberatan tentang Surat Perjanjian Kerjasama Outsourcing Roll Ott CIS RISI
antara PT PLN Disjaya dengan PT Netway adalah perjanjian yang sah
Bahwa surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum adalah didasarkan pada
keterangan 123 orang saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi
keterangan ahli surat-surat dan barang-barang bukti yang telah disita oleh penyidik
yang merupakan hasil penyidikan sebagaimana tercantum dalam berkas perkara
Nomor BP-2372011 tanggal19 Juli 2011
Dari hasil penyidikan ditemukan bukti-bukti yang kuat tentang adanya dugaan tindak
pidana korupsi yang dilakukan terdakwa terkait perbuatan terdakwa dalam pengadaan
Outsourcing Roll Out CIS - RISI (Customer Information System - Rencana Induk
Sistem Informasi) di PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang yang sumber dananya
berasal dari Pos Pengolahan Data dan Teknologi Informasi pada Anggaran PLN
(APLN) Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2006 termasuk bukti adanya Surat
Perjanjian Kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI antara PT PLN Disjaya dengan
PTNetway
Bahwa berdasarkan hasil penyidikan diperoleh kesimpulan bahwa penandatangan
surat perjanjian tersebut adalah terkait dengan rangkaian perbuatan terdakwa dalam
mewujudkan tindak pidana korupsi yang disangkakan kepadanya adanya sehingga
penandatangan surat perjanjian yang dianggap sebagai perbuatan hukum yang sah
secara perdata tidaklah serta merta menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa
secara pidana Oleh karena pembuktian aspek pidana atas perbuatan terdakwa yang
didakwakan tersebut termasuk materi pokok perkara sehingga keberatan yang
demikian haruslah dikesampingkan atau ditolak
Sebagai bahan pertimbangan dibawah ini akan disampaikan Yurispudensi yang
menegaskan bahwa sekalipun seandainya berdasarkan penilaian Hakim perbuatan
terdakwa merupakan masalah perdata bukan berarti serta merta menghilangkan sifat
melawan hukumnya perbuatan pidana terdakwa sebagaimana pertimbangan Putusan
Pendapatlbantahan Penll1ltut Umum dalam Perkma Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
12
MA No lKKr1957 tanggal 8-5-1957 (vide Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah
Agung Republik Indonesia Cetakan Kedua Mahkamah Agung RI 1993 Hal 57)
yang menyatakan
Walaupun dalam suatu perkara terdapat dasar-dasar untuk memajukan gugatan terhadap terdakwa yang OOpat merupakan perkara perdata akan tetapi ini tidak berarti bahwa penuntut kasasi tidak dapat dituntut karena ia melakukan suatu tindak pidana dengan demikian perbuatan-perbuatan yang dilakukan dapat merupakan baik perkara piOOna maupun perkara perdata tersendiri
3 Keberatan tentang Perbuatan orang lain seolah-olah perbuatan terdakwa
Bahwa adanya fakta tentang perbuatan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana
korupsi yang didakwakan kepada terdakwa dan orang lain tersebut belum ditetapkan
sebagai tersangka tidak berarti perkara atas nama terdakwa aquo tidak dapat diperiksa
di persidangan karena dalam Yurisprudensi MARl tanggal22 Nopember 1969 No7
KKr1969 dalam perkara atas nama 1 Robinson Pinem 2 OJ Oamanik 3 Pangulu
Siahaan menegaskan bahwa keberatan yang diajukan penuntut kasasi bahwa dalam
perkara in pelaku utamanya tiOOk diadili tidak dapat diterima karena untuk
memeriksa perkara terdakwa pengadilan tidak perlu menunggu diajukannya terlebih
dahulu pelaku Utama dalam perkara itu
Bahkan dalam perkembangan proses persidangan perkara aquo apabila ditemukan
peran-peran pihak lainnya maka tidak menutup kemungkinan ditetapkannya tersangka
barn 01eh karena itu pernyataan Tim Penasihat Hukum tentang terjadi manipulasi
berupa pengurangan terdakwa dan wpang pilih dalam menentukan tersangka adalah
pemyataan tendensius yang menyesatkan Oengan demikian keberatan tentang tidak
ditetapkannya orang lain dalam kaitan dengan peranan mewujudkan tindak pidana
yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan ruang lingkup eksepsi dan harus
dikesampingkan
4 Keberatan tentang Pelanggaran azas legalitas
Bahwa pernyataan Tim Penasihat Hukum tentang penetapan Eddie Widiono
Suwondho sebagai tersangka belum ada kerugian Negara yang dihitung berdasarkan
penghitungan yang dilakukan Ahli sehingga dianggap melanggar asas legalitas adalah
menunjukkan bahwa Tim Penasihat Hukum tidak memaham~ dengan benar
pengertian asas legalitas itu sendiri
- Asas legalitas lazim disebut dengan terminologi principle of legality
legaliteitbeginsel non-retroaktif de la legalite atau ex post facto laws
Ketentuan asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum
Pendapatlbantahan Penuntut Umum dalam Perkara lr EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
13
Pidana (KUHP) Indonesia yang berbunyi Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selaro
dari kekuatan ketentuan undang-undang pidana yang mendabuluinya PAF
Lamintang dan C Djisman Samosir merumuskan dengan terminologi sebagai
Tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan pi dana
menurut undang-undang yang telah diadakan Iebih dulu Mill Harnzah
menterjemahkan dengan terminologi Tiada suatu perbuatan (feit) yang dapat
dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang
mendabuluinya Dari terjemaban terminologi tersebut dapat dipabami babwa
pefumusan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung makna asas lex
temporls delicti artinya undang-undang yang berlaku adalah undang-undang yang ada
pada saat delik terjadi atau disebut juga asas nonretroaktir yang melarang
pembedakuan surut suatu undang-undang pidana dan sanksi pi dana (nonretroactive
application ofcriminal laws and criminal sanctions) n
Berdasarkan uraian tentang pengertian asas legalitas diatas dihubungkan dengan surat
dakwaan penuntut umum maka dapat disimpulkan bahwa penetapan terdakwa sebagai
tersangka dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor SprinDik-l001III2010 tanggal
23 Februari 2010 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor SprinDik-1401lTIII201O
tanggalll Maret 2010 tidak melanggar asas legalitas karena
bull Undang-undang memberi kewenangan kepada penyidik untuk menetapkan
seseorang sebagai tersangka dengan dengan bukti permulaan yang cukup
bull Bahwa dengan bukti permulaan yang cukup tersebut penyidik meyakini adanya
perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa terkait pengadaan
Outsourcing Roll Out CIS - RISI (Customer Information System - Rencana Induk
Sistem Informasi) di PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang yang sumber
dananya berasal dari Pos Pengolaban Data dan Teknologi Informasi pada
Anggaran PLN (APLN) Tabun 2004 sampai dengan Tabun 2006 sehingga
penyidik menetapkan terdakwa sebagai tersangka dengan sangkaan melanggar
ketentuan pasal 2 ayat (I) UU Nomor 31 Tabun 1999 jo UU Nomor 20 Tabun
2001
bull Babwa ketentuan pi dana yang dijadikan dasar penetapan terdakwa sebagai
tersangka tersebut sudab ada sebelum tindak pidana korupsi yang disangkakan itu
terjadi
Babwa Tim Penasihat Hukum telab keliru memabami makna asas legalitas dan
terkesan berupaya mengaburkan substansi surat dakwaan dengan cara mengkaitkan
mekanisme penetapan tersangka dengan pembuktian unsur kerugian negara yang salah
Pendapatlbantahan Perllllttut Umum dafam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
14
satu alat buktinya adalah surat berupa Laporan Hasil Penghitungan Kerugian
Keuangan Negara yang dibuat oleh Ahli dari BPKP Bahkan kekeliruan itu semakin
nyata ketika Tim Penasihat Hukum mengutip pertimbangan dalam alinea pertama
halaman 72 putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 003IPUU-IV2006 tanggal 25
Juli 2006 kemudian memberikan kesimpulan bahwa seolah-olah penetapan tersangka
belum dapat dilakukan jika haSil penghitungan kerugian negara belum dituangkan
dalam suatu laporan Kesimpulan yang demikian adalah menyesatkan karena tidak
demikian maksud dari pertimbangan putusan MK tersebut
bull Bahwa pertimbangan dalam putusan MK sebagaimana tercantum pada halaman 70
sampai dengan 73 adalah menyangkut kata dapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK
yang pengertiannya dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (l) bahwa dengan
penambahan kata dapat tersebut menjadikan tindak pi dana korupsi dalam Pasal 2
ayat (1) a quo menjadi rumusan de1ik formil sehingga apakah dengan pengertian
tersebut frasa dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang
diartikan baik kerugian yang nyata (actual loss) maupun hanya yang bersifat potensial
atau berupa kemungkinan kerugian (potential loss) merupakan unsur yang tidak periu
dibuktikan atau harns dibuktikan Menurut pendapat MK sebagaimana dalam
pertimbangan putusan aquo unsur kerugian negara harns dibuktikan dan harns dapat
dihitung meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi Kesimpulan
demikian harns ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya Faktor kerugian baik
secara nyata atau berupa kemungkinan dilihat sebagai hal yang memberatkan atau
meringankan dalam penjatuhan pid~ seb~gaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal
4 bahwa pengembalian kerugian negara hanya dapat dipandang sebagai faktor yang
meringankan Oleh karenanya persoalan kata dapat dalam Pasal 2middot ayat (1) UU
PTPK lebih merupakan persoalan pelaksanaan dalam praktik ole~ aparat penegak
hukum dan bukan menyangkut konstitusionalitas norma
Dari uraian diatas jelas terlihat bahwa pertimbangan putusan MK tidak mengkaitkan
adanya suatu keharusan bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka harus
terlebih dahulu adanya penyampaian Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan
Negara oleh Ahli kepada penyidik
- Bahwa dalam penetapan terdakwa sebagai tersangka secara substantif penyidik telah
meyakini adanya unsur kerugian negara karena sejak awal Ahli dari BPKP yang
dimintakan bantuannya telah melakukan proses penghitungan kerugian negara
sehingga persoalan penyampaian laporan tersebut hanyalah persoalan teknis dan untuk
mendukung alat bukti berupa surat yang akan digunakan dalam proses pembuktian di
persidangan Tim Penasihat Hukum telah mengakui adanya pencantuman kerugian
PendapatlbQfltahQfl PenWltllt Umum dalam Perwa 17 EDDIE WIDONO SUWONDHO MSC
15
negara sebesar Rp 45 Milyar dalam Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi yang
mana pencantuman jumlah kerugian negara bukanlah hasil rekaan penyidik melainkan
hasil pekerjaan audit yang dilakukan oleh AhU Oleh karena itu keberatan yang
diajukan oleh Tim Penasihat Hukum mengenai hal ini adalah keberatan yang
mengada-ada dan sudah seharusnya dikesampingkan dan tidak perlu dipertimoangkan
oleh Majelis Hakim
Bahwa Tim Penasihat Hukum dalam bagian keberatan ini juga mempersoalkan
tentang isi Surat Dakwaan yang menyatakan bahwa terdakwa menerima pemberian
uang berdasarkan business Plan 2005-2007 PT Netway Utama adalah hanya
berdasarkan asumsi dan tidak akurat karena mengandung ketidak benaran Bahwa
oleh karena itu dakwaan telah melanggar asas legalitas sehingga dakwaan tersebut
hams dinyatakan tidak dapat diterima Keberatan yang demikian ini adalah
menyangkut penilaian terhadap fakta yang tentunya perlu dibuktikan di persidangan
Oleh karena itu tidak benar jika uraian fakta tentang penerimaan uang oleh terdakwa
dianggap sebagai melanggar asas legalitas
5 Keberatan tentang Surat dakwaan disusun sebagai perbuatan berlanjut tetapi pasal
64 tidak dicantumkan dalam surat dakwaan
Bahwa sesuai Jurisprodensi MA No156 KlKrl1963 tanggal 28 April 1964 soal
perbuatan lanjutan atau voortgezette handeling itu hanyalah mengenai soal
penjatuhan hukuman (straftoematig) dan tidak mengenai pembebasan dari tuntutan
Berdasarkan yurisprudensi tersebut_~apat ditarik kesimpulan bahwa pencantuman
pasal 64 KUHP dalam surat dakwaan bukan merupakan alasan pengajuan keberatan
(eksepsi) melainkan termasuk lingkup penilaian fakta dalam proses pembuktian terkait
dengan pemberatan dalam penjatuhan hukuma~leh karena itu keberatan tersebut
harnslah dikesampingkan
6 Keberatan tentang Dakwaan primair bukan merupakan peraturan perundangshy
undangan
Bahwa sesuai dengan Pasal 56 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Semua Keputusan Presiden
Keputusan Menteri Keputusan Gubernur Keputusan Bupatilwalikota atau keputusan
pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 yang sifatnya mengatur yang
sudah ada sebelum UU ini berlaku hams dibaca peraturan sepanjang tidak
bertentangan dengan UU ini
Pendapatlbantahan Penuntut Umum daJam Perkara Ir EDDIE WIDONO SUWONDHO MSC
16
- Bahwa ketentuan pengadaan barang dan jasa di PT PLN dalam bentuk SK Direksi
PT PLN tidaklah berdiri sendiri akan tetapi peraturan tersebut lahir sebagai tunman
dari UU Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri sebagaimana tercantwn di
dalam konsideran SK Direksi tersebut yang mana pengaturan SK Direksi tersebut
dimaksud sebagai petunjuk teknis dalam pengadaan barang dan jasa di PT PLN
(Persero)
Bahwa pasal3 UU No19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan Terhadap BUMN berlaku Undang-Undang ini anggaran dasar dan ketentuan
peraturan perundang-undangan lainnya
- Bahwa dengan demikian Anggaran Dasar PT PLN (Persero) Tahun 1998 yang dimuat
dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 12 Mei 1998 Nomor 38 Surat Keputusan
(SK) Direksi PT PLN (Persero) Nomor 038KJ9201DIRI1998 tentang Pengadaan
Barang dan Jasa di PT PLN (Persero) SK Direksi PT PLN (Persero) Nomor
138KJOI01DIRI2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Outsourcing Pelayanan
Pelanggan SK Direksi PT PLN (Persero) Nomor No 118KJOI0IDIRI2004 tentang
Penataan Outsourcing Di Lingkungan PT PLN (Persero) dan SK Direksi PT PLN
(Persero) Nomor 1 OOKJO 1OIDIRI2004 tentang Pengadaan BarangJasa di PT PLN
(Persero) jo SK Direksi PT PLN (Persero) Nomor 200KJOIOIDIRI2004 tentang
Penjelasan Pedoman Pengadaan BarangJasa di Lingkungan PT PLN (Persero)
adalah termasuk dalam katagori peraturan perundang-undangan Dengan demikian
keberatan tentang hal ini haruslah dikesampingkan
7 Keberatan tentang Keuangan PT PLN (Persero) sebagai BUMN bukan merupakan
keuangan Negara kami tanggapi sebagai berikut
- Bahwa keberatan tersebut adalah materi pokok perkara dan bukan termasuk dalam
ruang lingkup materi yang dapat diajukan sebagai keberatan (eksepsi) sebagaimana
yang diatur dalam Pasal156 (I) KUHAP dan seharusnya dikesampingkan
Bahwa namun demikian kami perlu tegaskan bahwa pendapat Tim Penasihat Hukum
yang menyatakan keuangan PLN bukan keuangan Negara adalah pendapat yang
keliru Sebab di dalam penjelasan atas UU Tipikor dengan tegas dinyatakan bahwa
keuangan negara yang dimaksud dalam UU Tipikor adalah seluruh kekayaan negara
dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya
segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena
berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban BUMNIBUMD
yayasan badan hukum dan perusahaan yang menyewakan modal negara atau
Pendaputbantahan Penuntut Umum dalam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
17
perusahaan yang menyertalean modal pihale ketiga berdasarkan perjanjian dengan
Negara
Bahwa penjelasan tersebut sejalan pula dengan ketentuan UU No 17 Tahun 2003
Pasall angka 1 yang memberikan pengertian keuangan Negara adalah semua hale dan
kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa
uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan
pelalesanaan hale dan kewajiban tersebut Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2
ditegaskan bahwa Keuangan Negara meliputi kekayaan Negarakekayaan daerah yang
dikelola sendiri atau oleh pihale lain berupa uang surat berharga piutang barang serta
hale-hale lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan
pada perusahaan Negaraperusahaan daerah
Bahwa kekuasaan atas pengelolaan keuangan Negara digunakan untuk mencapai
tujuan bemegara sehingga setiap tahun disusun APBN dan APBD Salah satu
penggunaan dana APBNAPBD adalah dalam bentuk penyertaan modal Negara pada
Persero danatau Perum serta Perseroan Terbatas tainnya yang digolongkan sebagai
Kekayaan Negara yang dipisahkan
Bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya
dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan
Negara yang dipisahkan (Pasal 1 angka 1 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN)
Artinya bahwa secara langsung maupun tidak langsung dapat dikatakan bahwa dalam
operasionalnya BUMN tetapi menggunalean APBN Malesud dan tujuan pendician
BUMN adalah untuk menyelenggaralean kemanfaatan umum berupa penyediaan
barang danatau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup
orang banyale
8 Keberatan tentang Penghitungan kerugian negara tidak dilakukan pihak yang
berwenang dan
9 Tentang pemyataan Laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas
dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan outsourcing roll out customer
information system rencana induk sistem informasi (CIS-RISI) pada PT PLN
(persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang tahun 2004 - 2006 sangat
bertentangan dengan laporan keuangan dan konsolldasi PT Perusahaan Iistrlk
negara (persero) No20BAuditama VGAlOS2006 tanggal31 Mel 2006 oleh Badan
Pemeriksa Keuangan
Pendapatbantahan Pelluntut Umum dalam PerluJra Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
18
Bahwa keberatan tentang kewenangan Ahli BPKP dalam menghitung kerugian
keuangan Negara (Point 8) dan ada tidaknya kerugian keuangan Negara (point 9)
diatas bukan merupakan materi eksepsi melainkan tennasuk penilaian fakta yang akan
dibuktikan di persidangan
10 Keberatan tentang Unsur penyertaan (deeJneJDing) yang tidakjelas
Bahwa dalam rumusan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP diatur tiga bentuR penyertaan
yaitu sebagai yang melakukan menyuruh melakukan dan turut serta melakukan
Dalam Surat Dakwaan baik rumusan unsur delik pada Dakwaan Primair maupun pada
Dakwaan SUbSi~ir Penuntut Umum telah menguraikan dengan jelas kualitas penyertaan
tersebut yaitu ~ Terdakwa baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan atau turut
serta melakukan dengan Saksi Margo Santoso Fahmi Mochtar dan Gani Abdul Gani dan
uraian faktanya telah dikonstruksikan secara cennat jelas dan lengkap baik dalam dakwaan
primair maupun subsidiair
Bahwa untuk mengetahui kualitas Terdakwa dalam penyertaan tersebut apakah sebagai orang
yang melakukan atau turut serta melakukan tentulah harus dibuktikan dalam persidangan
Dengan demikian keberatan tentang hal ini bukan merupakan lingkup materi eksepsi
melainkan sudah memasuki materi pokok perkara yang akan dibuktikan dalam persidangan
selanjutnya
11 Keberatan tentang Pemeriksaan saksi yang tidak berhubungan dengan perkara ini
Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Pennasalahan dan penerapan
KUHAP hal 274 menjelaskan ~~at hukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang
bebas tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak
menentukan sama sekali tidak mengikat hakim Hakim bebas untuk menilai
kesempurnaan dan kebenarannya Tergantung pada penilaian Hakim untuk
menganggapnya sempurna atau tidak Tidak ada keharusan bagi Hakim untuk
menerima kebenaran setiap keterangan saksi Hakim bebas menilai kekuatan atau
kebenaran yang melekat pada keterangan itu dan dapat menerima II atau
menyingkirkannya Lain halnya jika Undang-Undang sendiri telah menentukan
bahwa alat bukti kesaksian mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mementukan Jika seandainya Undang-Undang menentukan demikian Hakim tidak
boleh menilai kekuatan pembuktiannya Hakim secara bulat harus terikat untuk
mempergunakannya dalam putusan tidak lagi berwenang untuk menilainya secara
bebas i Bahwa keberatan mengenai adanya keterangan duCdari 123 orang saksi dalam berkas
perkara yang menurut pendapat Tim Penasihat Hukum tidak reI evan dengan
Pendapatbantahan Penlllltlit Umum dalam Perlalra Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
19
pembuktian perbuatan terdakwa bukan merupakan lingkup eksepsi melainkan i
termasuk kewenangan hakim dalam melakukan penilaian terhadap keterangan saksishy
saksi apabila dihadirkan untuk memberikan keterangan di persidangan Penuntut
Umum tidak terikat untuk menghadirkan keseluruhan saksi yang dicantumkan dalam
berkas perkara tersebut dalam proses pembuktian Penuntut Umum memiliki
kewenangan untuk menghadirkan sebagian saksi jika telah yakin bahwa dakwaan
yang diajukan telah dapat dibuktikan Penilaian terhadap kualitas saksi dan
kepentingan untuk menghadirkannya di persidangan sebagai alat bukti saksi bukan
merupakan 1ingkup eksepsi
Berdasarkan uraian diatas maka kami berpendapat bahwa keberatan yang diajukan o1eh
Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Bab II tersebut adalah tidak
beralasan sehingga sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau dikesampingkan
Bahwa selanjutnya dalam Bab III Nota Keberatan Tim Penasihat Hukum telah
mengajukan materi keberatan tentang Surat Dakwaan Harus Dibatalkan dengan alasan
sebagai berikut
1 Surat dakwaan tidak jelas
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 62 sid 65 pada pokoknya
mengemukakan sebagai berikut
Perumusan surat dakwaan yang disusun o1eh Penuntut Umum secara subsidiairitas
tersebut tidak tepat karena perbua~ yang didakwakan terhadap terdakwa adalah
perbuatan yang berbeda dan masing-masing berdiri sendiri yaitu perbuatan yang
bersifat melawan hukum disatu pihak sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU Tipikor
dan perbuatan yang bersifat menyalahgunakan wewenang dilain pihak sebagaimana
diatur dalam pasal 3 UU Tipikor oleh karena itu lebih tepat dakwaan kepada terdakwa
disusun secara a1ternatif Dengan demikian surat dakwaan yang disusun secara
subsidiairitas tersebut adalah tidak je1as sehingga harus dibatalkan
2 Dakwaan disusun tidak cermat menyebutkan waktu (tempus delicti) tindak pidana
itu dilakukan
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 65 sid 66 pOOa pokoknya
mengemukakan sebagai berikut
Bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak cermat menyebutkan waktu
tempus delicti tindak pidana itu dilakukan hal ini terlihat dalam dakwaan subsidiair
halam 14 baris ke-13 sid 14 pada hari dan tang gal yang tidak dapat ditentukan
h1lll11PQllbrmUlllrm PIIU1llJlt u_dlll_ Pwlll EDDIE WIDIONO SUWONDHO MaC
20
lagi antara bulan September 2000 sampai dengan bulan Mei 2006 atau setidakshy
tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 sampai dengan tahun 2006
Sementara dalam dakwaan Subsidiair halaman 15 alenia terakhir terdakwa selaku
Direktur Pemasaran dan Distribusi (Dirsar) PT PLNyang menjabat sejak tahun 1998
telah mengetahui bahwa PT PLN Disjaya dan Tangerang telah bekerjasama dengan
Politeknik ITB Bandung sejak tahun 1994 dts Sehingga dari rumusan waktu
(tempus delicti) tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan
terbukti sangat tidak cennat karena disatu sisi menyebutkan antara bulan September
2000 sampai dengan bulan Mei 2006 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain
dalam tahun 2000 sampai sejak tahun 1998 telah mengetahui sehingga dengan
demikian dakwaan tidak jelas dan lengkap menyebutkan waktu (tempus delicti) tindak
pidana dilakukan
3 Fakta dakwaan disusun secara manipulatif
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 66 sid 102 pada pokoknya
mengemukakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara manipulatif bukan
hanya sekedar bennaksud menghilangkan peran orang tertentu seperti Sunggu Anwar
Aritonang tetapi juga dilakukan dengan memanipulasi fakta dalam uraian perbuatan yang
dilakukan terdakwa dimana uraian fakta tidak jelas sumbernya hanya berasumsi dan
didasari pada kebohongan dengan demikian dakwaan yang disusun secara manipulatif
mengakibatkan dakwaan dibatalkan
Berdasarkan uraian materi keberatan beserta alasan-alasan yang dimuat dalam Bab III
Nota Keberatan tersebut diatas maka sebelum kami menguraikan pendapat I tanggapan atas
keberatan beserta alasan-alasan yang dimuat dalam Bah III Nota Keberatan tersebut terlebih
dahulu perlu kami uraikan tentang pengertian Surat Dakwaan harus dibatalkan scrbagaimana
dimaksud dalam Pasal143 ayat (3) KUHAP
Berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHAP dinyatakan bahwa surat dakwaan yang tidallt
memenuhl ketentuan salah satu unsur syarat-syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yaitu dimana dakwaan tidak terang dan tidak cermat
merumusk~ unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan maka surat dakwaan yang demikian
adalah harus dibatalkan Menurut M Yahya Harahap dalam bukunya betjudul i Pembahasan
Permasalahan dan Penerapan KUHAP jilid II cetakan ke-III Penerbit Pustakan Kartini
halaman 663-664 pada intinya menyatakan bahwa mengenai alasan keberatan surat
dakwaan batal bukan dakwaannya yang dinyatakan tidak dapat diterima akan tetapi yang
harus dibatalkan adalah surat dakwaan yaitu dimana surat dakwaan tidak memenuhi
Pendaparlbantahan Penuntut Umum dalQll) Perlcara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
21
syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal143 ayat (2) hurufa KUHAP dan syarat
materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal143 ayat (2) hurufb KUHAP
Berdasarkan pengertian Surat Dakwaan harus dibatalkan maka karni berpendapat
bahwa surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP dan syarat materiil sebagaimana dif~ud dalam
Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP sehingga cukup beralasan untuk dijadikan dasar oleh
Majelis dalarn memeriksa mengadili dan memutus perkara aquo Narnun demikian karni akan
memberikan pendapat tanggapan terhadap materi keberatan pada Bab III dalam Nota
Keberatan yaitu
1 Keberatan tentang Surat dakwaan tidak jelas
Bahwa perumusan bentuk surat dakwaan secara subsidiairitas sudah tepat dan tidak
tepat jika dirumuskan dalam bentuk dakwaan altematif Perbedaan mendasar antara
keduanya adalah dakwaan altematif ditunjukkan dengan perbedaan uraian fakta yang
dilakukan oleh Terdakwa dalam perbuatan yang didakwakan satu dengan lainnya
yang ditandai dengan penyebutan dakwaan ke-satu ke-dua dan seterusnya dan dalam
pembuktiannya hakim boleh memilih salah satunya Sedangkan dakwaan subsidaritas
ditunjukkan dengan uraian fakta yang sarna yang dilakukan oleh Terdakwa dalam
perbuatan yang didakwakan satu dengan lainnya yang ditandai dengan penyebutan
dakwaan primer subsider lebih subsider dan seterusnya akan tetapi Penuntut Umum
merasa tidak yakin kualifikasi mana (pasal yang mana) yang akan terbukti di depan
persidangan sehingga dalam penyusooan surat dakwaan berdasarkan tingkatanlgradasi
berat ringannya ancaman pidana pada masing-masing tindak pidana Oleh karena itu
hakim dalarn pembuktiannya hams membuktikan dakwaan primer terlebih dahulu
yang apabila tidak terbukti maka dakwaan subsiderlah yang harus dibuktikan
demikian seterusnya
Bahwa seandainya prinsip penyusunan bentuk dakwaan tersebut dihmggar oleh
penuntut umum maka hal itu bukanlah termasuk melanggar pasal 143 ayat (2)
KUHAP dan mengkualifikasi surat dakwaan kabur (obscur libel) Sebab
berdasarkan azas pasal 4 ayat (2) UU No14 tahun 1970 PerOOilan sederhana cepat
dan biaya ringan (asas ini pOOa saat sekarang dianut secara luas disemua negara
dengan rumusannya informal procedure and can be put in motion quickJy)
pelanggaran atau kekeliruan dimaksud dapat dianggap sebagai kesalahan pengetikan
(clerical error) atau kesalahan prosedur (Procedural error) yang dapat diluruskan
dengan jalan Hakim dalam persidangan mengubah susunan surat dakwaan sesuai
dengan prinsip yang digariskan atau dapat dilakukan dengan cara mencatat dalarn
PendapatlbantGhan Penuntut Umum daam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
22
Berlta Acara serta menjelaskan dalam pertimbangan (vide M Yahya Harahap dalam
bukunya pembahasan pennasalahan dan penerapan KUHAP Penyidikan dan
penuntutan edisi 2 hal 448)
Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas dapat dipahami bahwa Penuntut Umwn
dengan kewenangannya mempunyai kebebasan merumuskan sendiri bagaimana
bentuk dari surat dakwaan dengan berpedoman pada hasil pemeriksaan penyidikan
Dengan demikian tidak benar jika bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara
subsidaritas dalam perkara aquo dijadikan alasan bahwa dakwaan tidak jelas dan surat
dakwaan harus dibatalkan Oleh karenanya alasan tersebut hams dikesampingkan
2 Keberatan tentang Dakwaan disusun tidak cermat menyebutkan waktu (tempus
delicti) tindak pidana itu dilakukan
Bahwa pencantuman waktu (tempus delicti) tindak pidana yang dilakukan terdakwa
dalam surat dakwaan dengan menyebutkan antara bulan September 2000 sampai
dengan bulan Mei 2006 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun
2000 sampai sudah cennat Hal ini telah ditegaskan dalam putusan Hoge Raad
tanggal 18 Juni 1928 menyatakan penyebutan (penulisan) dalam surat dakwaan
bahwa mereka terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut kira-kira tahun 1920 sid
1926 adalah cukup dalam menyatakan waktu JI
Bahwa pencantuman kalimat terdakwa sejak tahun 1998 telah mengetahui bahwa PT
PLN Disjaya dan Tangerang telah bekerjasama dengan Politeknik Bandung sejak
tahun 1994 dalam konstruksi feit ~lahmenunjukkan adanya pengetahlan terdakwa
tentang waktu sesuatu peristiwa bukan waktu terdakwa melakukan tindak pidana
sehingga tidaklah dapat dijadikan alasan bahwa dakwaan tidak jelas dan lengkap
menyebutkan waktu (tempus delicti) tindak pidana dilakukan Dengan demikian
keberatan yang demikian tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan dakwaan
tidak cermat dan surat dakwaan harus dibatalkan sehingga alasan tersebut harus
dikesampingkan
3 Keberatan tentang Fakta dakwaan disusun secara manipulatif sebagaimana
diuraikan pada item 1 sId 35
Bahwa setelah kami mencennati keseluruhan materi keberatan I eksepsi yang
diuraikan pada halaman 66 sid 102 yang terdiri dari 35 item maka kami berpendapat
bahwa Tim Penasihat Hukum secara prematur telah melakukan penilai fakta tanpa
melalui proses pembuktian Tim Penasihat Hukum dan dengan mengambil alih
kewenangan hakim telah mengadili sendiri fakta yang terdapat dalam surat dakwaan
Pendapatlbantahan Petllllltut Umum dalam Perk4ra Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
23
sebagai fakta yang disusun secara manipulatif tidak jelas sumbernya hanya
berasumsi serta didasari pada kebohongan
Bahwa oleh karena materi keberatan yang demikian merupakan penilaian fakta yang
harus dibuktikan di persidangan maka kami berpendapat alasan-alasan yang
dikemukakan tersebut tidak berdasar dan harus ditolak
Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim
Yang Terhormat Sdr Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum
Berdasarkan seluruh uraian pendapat I tanggapan yang telah kami kemukakan diatas
maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara
ini untuk
1 Menolak seluruh keberatan (eksepsi) yang diajukan Tim Penasihat Hukum T erdakwa
2 Menyatakan surat dakwaan Nomor Dak-19240812011 tanggal 03 Agustus 2011 telah
memenuhi syarat formal dan syarat materiil Wltuk dijadikan sebagai dasar memeriksa mengadili
dan memutus perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Ir EDDIE WIDIONO
SUWONDHO MSc
3 Menetapkan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan
Demikian pendapat I tanggapan atas materi keberatan (eksepsi) Tim Penasehat Hukum
Terdakwa kami bacakan dan ajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini Rabu tanggal 7 September 2011
PENUNTUT UMUM PADA KPK
~~
MUHIBUDDIN SH MH
AFNI C~A SH MH
Pendapatlbantahan Penuntut Umum daam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
3
Pendahuluan tidak perIu kami tanggapi karena hanya merupakan pengantar dari Nota
Keberatan aquo sedangkan pada Bab II dan III akan kami tanggapi sepanjang masih dalam
lingkup materi keberatan (eksepsi) sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP
tersebut diatas
Adapun materi keberatan yang dimuat dalam Bab II yaitu tentang Dakwaan Tidak
Dapat Diterima dengan alasan sebagai berikut
1 Penuntut Umum melanggar Undang-Undang
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 9 sid 11 pada pokoknya
mengemukakan
Bahwa dalam surat perintah penahanan Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam
Sprint Han-3824072011 tanggal 21 Juli 2011 digunakan istilah terdakwa bukan
tersangka padahal sesuai ketentuan KUHAP penyebutan oleh Undang-Undang beralih
dari sebutan tersangka menjadi terdakwa ketika proses perkara sudah sampai pada
penentuan persidangan sebagaimana dinyatakan dalam pasal145 ayat (1) KUHAP
Bahwa penggunaan istilah terdakwa dalam SURA T PERINT AH PENAHANAN
tersebut adalah melanggar ketentuan undang-undang sehingga surat dakwaan cacat
hukum dan dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima
2 Surat Perjanjian Kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI antara PT PLN
Disjaya dengan PT Netway adalah perjanjian yang sah
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 11 sid 14 pada pokoknya
mengemukakan
Bahwa tindakan terdakwa memberikan kuasa kepada Fahmi Mochtar harus dilihat
dalam kedudukan administrative terdakwa sebagai Direktur Utama PT PLN (Persero)
sebagaimana diminta oleh Fahmi Mochtar sebagai OM PT PLN Disjaya dan
Tangerang Meskipun sebenarnya ada atau tidak ada Surat Kuasa penandatanganan
petjanjian antara PT PLN Disjaya dan PT Netway Utama tidak akan terhalang Dalam
arti keberadaan Surat Kuasa tersebut bukanlah sesuatu yang menentukan tetjadinya
penandatanganan petjanjian
Bahwa keberadaan petjanjian kerjasama outsourcing Roll Out CIS RISI antara PLN
Disjaya dengan PT Netway Utama Nomor PLN Disjaya 122PJ0611DIV2004 dan
Nomor PT Netway Utama Nomor 800INetIPJRlIV2004 inilah sebenarnya yang
menjadi pemicu atau trigger adanya perkara ini
Pendapatlbantahan Penuntut Umum dalam Perlcara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
4
Oleh karena dalam Surat Dakwaan tidak ada dikatakan bahwa perjanjian tersebut batal
demi hukum atau tidak sab karena dibuat secara melawan hukum atau karena dibuat
dengan menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan Maka perjanjian tersebut adalah perjanjian yang sah
dan Il1engikat PLN Disjaya dengan PT Netway Utama maka Surat Dakwaan Penuntut
Umum tersebut sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima
3 Perbuatan orang lain seolah-olah perbuatan terdakwa
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 14 sid 21 pada pokoknya
mengemukakan
Bahwa fakta-fakta yang dinyatakan dalam Surat Dakwaan menunjukkan besamya
peran dari Sunggu Anwar Aritonang (Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan PT
PLN (Persero) mulai dari saat perundingan awal hingga negosiasi ulang menjelang
penanda tanganan kontrak oleh Fahmi Mochtar
Dengan tidak dijadikannya Sunggu Anwar Aritonang sebagai salah seorang tersangka
yang bersama-sama dengan Ir Eddie Widiono Suwondho MSc Margo Santoso dan
Fahmi Mochtar maka telah terjadi manipulasi berupa pengurangan terdakwa dalam
kasus ini Penyusunan dakwaan yang didasarkan pada fakta-fakta yang diroanipulasi
sebagaimana dimaksud mengakibatkan dakwaan tidak dapat diterima
4 Pelanggaran azas legalitas
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 21 sId 24 pada pokoknya
mengemukakan
Bahwa dalam Laporan Kejadian Tindak Pidana korupsi Nomor LKTPKshy
24IKPKl122009 tanggal 28 Desember 2009 memang dinyatakan adanya kerugian
Negara sebesar Rp 45 Milyar tetapi secara pasti dapat dikatakan bahwa penghitungan
kerugian Negara tersebut tidak dilakukan sesuai dengan pertimbangan putusan
Mahkamah Konstitusi No 0031PUU-IV2006 tanggal25 Juti 2006
Bahwa pada saat diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SprinDikshy
10011112010 tanggal 23 Februari 2010 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor
SprinDik-1401IIIII201O tanggal 11 Maret 2010 yang antara berisi Dalam
pelaksanaan penyidikan dibantu oleh Tim Auditor kerugian Negara belum dihitung
oleh Ahli karena penghitungan kerugian Negara baru selesai pada tanggal16 Februari
2011 sesuai dengan Surat Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan Nomor SR-176D6022011 Artinya ketika Eddie Widiono Suwondho
Pendapatlbantahan Penuntut Umum dalam Perkara I EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
5
ditetapkan sebagai tersangka belum ada kerugian Negara yang dihitung berdasarkan
penghitungan yang dilakukan Ahli Dengan demikian saat penetapan Eddie Widiono
Suwondho sebagai tersangka belum ada perbuatan pidana yang dilakukan
Dalam Surat Dakwaan juga dinyatakan bahwa terdakwa menerima pemberian uang
berdasarkan business Plan 2005middot2007 PT Netway UtamaPernyataan tersebut hanya
berdasarkan asumsi dan tidak akurat karena mengandung ketidak benaran
Bahwa oleh karena itu dakwaan telah melanggar asas legalitas sehingga dakwaan
tersebrlt hams dinyatakan tidak dapat diterima
5 Surat dakwaan disusun sebagai perbuatan berlanjut tetapi pasal 64 tidak
dicantumkan dalam surat dakwaan
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 24 sid 31 pada pokoknya
mengemukakan
Bahwa dari fakta-fakta yang ada terdapat rangkaian cerita yang digambarkan diatas
secara jelas dan terang benderang menunjukan adanya perbuatan berlanjut dalam surat
dakwaan namun tidak adanya penyebutan pasal 64 KUHAP sehingga surat dakwaan
telah disusun dengan tidak cermat
Surat dakwaan yang meletakkan terdakwa dalam posisi sentral pemberi perintah dan
penanggung jawab mengabaikan pembagian tugas antar dire~i sesuai ketentuan SI bull SefOlin ~
RUPS dan sifat tanggungjawab kolegial dari Direksi (s0aQiri2 dan bersama-sama)
Penyusunan surat dakwaan yang menyatakan bahwa semua tindakan Margo Santoso
dan Fahmi Mochtar berda~kaA peri~~ dari Terdakwa tetapi pada saat yang
bersamaan kedua orang tersebut dinyatakan sebagai orang yang bersama-sama
mel~anerbuatan pidana menunjukkan adanya ambigu dan ketidakterangan dalam
surat dakwaan yang disusun Penuntut Umum
6 Dakwaan primair bukan merupakan peraturan perundangundangan
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 31 sid 38 pada pokoknya
mengemukakan
Bahwa baik secara teoritis maupun Yuridis dapat disimpulkan Anggaran Dasar PT
PLN (Persero) Tahun 1998 yang dimuat dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal
12 Mei 1998 Nomor 38 Surat Keputusan (SK) Direksi PT PLN (persero) Nomor
038Kl920DIRJI998 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di PT PLN (Persero) SK
Direksi PT PLN (Persero) Nomor 138KlOlODIRJ2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan Outsourcing Pelayanan Pelanggan SK Direksi PT PLN (Persero)
Pendapatlxmtoltan PDlWltut U_ doam Pekara I EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
6
Nomor No 118KlOIOIDIRI2004 tentang Penataan Outsourcing Di Lingkungan PT
PLN (Persero) dan SK Direksi PT PLN (Persero) Nomor IOOKlOIOIDIRI2004
tentang Pengadaan BaranglJasa di PT PLN (Persero) jo SK Direksi PT PLN
(Persero) Nomor 200KlOIOIDIRI2004 tentang Penjelasan Pedoman Pengadaan
BaranglJasa di Lingkungan PT PLN (persero) yang dijadikan dasar dakwaan
primair oleh Penuntut Umum bukan merupakan peraturan perundang-undangan
7 Keuangan PT PLN (persero) sebagai BUMN bukan merupakan keuangan negara
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 38 sId 42 pada pokoknya
mengemukakan
Bahwa pendapat Penuntut Umum keuangan PT PLN (Persero) merupakan bagian dari
keuangan negara adalah hal yang keliru dan tidak dapat dibenarkan baik secara teoritis
maupun yuridis Sebab secara Yuridis menurut UU perseroan terbatas (PT) bagi
BUMN berlaku ketentuan PTHal ini sejalan dengan Fatwa Mahkamah Armg
menyatakan asset BUMN bukanlah asset negara tetapi asset dari badan h~ itu
sendiri
8 Penghitungan kerugian negara tidak dllakukan pihak yang berwenang
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 42 sid 49 pada pokoknya
mengemukakan
Bahwa menurut ketentuan UU NoIS tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasaJ 13 dan UU NoIS tahun 2006 pasal 8
ayat (3) disebutkan Badan yang berwenang melaporkan adanya indikasi kerugian
negaraldaerah danatau unsur pidana lainnya adalah BPK jadi bukan BPKP
Bahwa oleh karena penghitungan keuangan negara tidak dilakukan oleh lembaga
yang berwenang maka hasil penghitungannya tidak layak dipergunakan sebagai dasar
dakwaan sebingga dakwaan harus dinyatakan tidak dapat diterima
9 Laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana
kompil aam pelllactaall outlouremg roD out eUltome IIlformattoll l)Item Il
induk sis tern informasi (CIS-RISI) pada PT PLN (persero) Distribusi Jakarta Raya
dan Tangerang tahun 2004 - 2006 sangat bertentangan dengan laporan keuangan
dan konsolidasi PT Perusahaan Iistrik negara (persero) No20BAuditama
VGAlOS2006 tanggal31 Mei 2006 oleh Badan Pemeriksa Keuangan
7
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 49 sid 51 pada pokoknya
mengemukakan
- Bahwa yang harus dijadikan dasar untuk menentukan adanya kerugian negara adalah
hasH audit BPIlt bukan audit BPKP Dalam laporan keuangan dan konsolidasi PT
Perusahaan Listrik Negara (Persero) No20BAuditama VGAl052006 tanggal 31
Mei 2006 oleh Badan Pemeriksan Keuangan Republik Indonesia BPK tidak pemah
berpendapat adanya kerugian negara dalam pelaksanaan pekerjaan roll out customer
information service system rencana induk sistem informasi pada PLN Disjaya BPK
berpendapat bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut belum optimal dan lebih bayar
sebesar Rp53096 M (hal 48-49) BPK juga tidak pernah berpendapat perlunya
dilakukan audit investigasi terhadap pelaksanaan pekeIjaan dimaksud karena memang
tidak diketemukan adanya kerugian negara
Bahwa secara jelas dan tegas laporan BPKP tentang proyek roll out CIS RISI yang
menyatakan terdapat adanya kelebihan bayar Rp4618903733659- sehingga
menimbulkan kerugian negara sejumlah dimaksud adalah sangat bertentangan dengan
laporan BPK Dakwaan yang menggunakan dasar penghitungan yang dibuat BPKP
yang notabene tidak memiliki kewenangan untuk menghitung adanya kerugian negara
yang bertentangan dengan laporan resmi BPK adalah dakwaan yang tidak sah dan
karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima
10 Unsur penyertaan (deelneming) yang tidakjelas
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya- halaman 51 sid 59 pada pokoknya
mengemukakan
- Bahwa dalam surat dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak jelas
kedudukan Ir Eddie Widiono Suwondho Msc Margo Santoso dan Fahmi Mochtar
sebagai orang yang melakukan perbuatan dan sekaligus menyuruh melakukan
perbuatan atau turut serta melakukan sebagaimana dimaksud oleh pasal 55 ayat (1)
ke-l KUHP Sehingga tidak ada perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Margo
Santoso dan Fahmi Mochtar
11 Pemeriksaan saksi yang tidak berhubungan dengan perkara ini
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 59 sid 62 pada pokoknya
mengemukakan
- Bahwa adanya keterangan saksi an Lindasari Hendayani dan an Murtaqi Syamsudin
dimana keterangan kedua saksi tersebut secara pasti tidak ada kaitannya dengan
PendapatlbQlltahQII Penuntut Umum daJam Pelcara I EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
8
perkara yang didakwakan kepada terdakwa Keterangan kedua saksi ini tidak termasuk
dalam keterangan saksi yang dimaksud oleh pasal 1 ayat (26) dan ayat (27) Meskipun
keterangan - keterangan kedua saksi ini mengenai hal yang ia dengar sendiri dan
dialami sendiri oleh saksi tetapi apa yang didengar dan dial ami oleh kedua saksi ini
tidak ada hubungannya dengan perkara terdakwa Dengan demikian sepatutnya kalau
disimpulkan bahwa dakwaan terhadap terdakwa ini adalah dakwaan yang tidak dapat
diterima
Bahwa oleh karena materi keberatan dalam Bab II ini adalah mengenai Dakwaan
Tidak Dapat Diterima maka sebelum kami menguraikan pendapat I tanggapan atas keberatan
beserta alasan-alasan yang dimuat dalam Nota Keberatan tersebut diatas terlebih dahulu perlu
kami uraikan tentang apa yang dimaksud dengan Dakwaan Tidak Dapat Diterima
Bahwa dakwaan tidak dapat diterima adalah salah satu alasan keberatan
sebagaimana ditentukan dalam pasal156 ayat (1) KUHAP Namun demikian KUHAP tidak
memberi penjelasan lebih lanajut tentang apa yang dimaksud dengan dakwaan tidak dapat
diterima dan bilamana pengajuan suatu keberatan dengan alasan yang demikian itu dapat
dikabulkan oleh Majelis Hakim Oleh karena KUHAP tidak memberikan penjelasan tentang
hal tersebut maka perlu dicari penjelasannya dati sumber hukum lain diantaranya melalui
doktrin yang telah dianut dan diakui dalam praktek peradilan
Bahwa terkait dengan hal tersebut PAF Lamintang dalam bukunya KUHAP dengan
Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan llmu Pengetahuan Hukum Pidana
halaman 358-360 memberi penjelasan sebagai benkut
eksepsi yang mengatakan dakwaan tidak dapat diterima sebagaimana yang
dimaksud dalam rumusan pasal 156 ayat (1) KUHAP itu dapat dikemukakan oleh
Terdakwa atau oleh Penasihat Hukumnya apabia dakwaan yang telah dibuat oleh
Penuntut Umum itu ada hubungannya dengan ketidakwenangan dari Penuntut Umum
untuk melakukan penuntutan terhadap terdakwa
Tidak berwenangnya Penuntut Umum melakukan penuntutan terhadap terdakwa seperti
dimaksudkan di atas itu dapat berkenaan antara lain
a tidak adanya pengaduan dari orang yang berwenang mengadu menurut undangshy
undang mengenai terjadi suatu delik aduan seperti yang antara lain telah diatur
dalam pasal-pasaZ 284 ayat (2) 287 ayat (2) 293 ayat (2) 319 320 ayat (2) 321
ayat (3) 332 ayat (2) 335 ayat (2) 367 ayat (2) dan 369 ayat (2) KUHP
PendapatlbD1tahD1 Penuntul Umum daam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
9
b tidak sahnya pengaduan yang telah dipakai sebagai dasar oleh Penuntut Umum
untuk melakukan penuntutan terhadap Terdakwa karena bertentangan dengan
ketentuan-ketentuan seperti yang diatur dalam pasal-pasal 72 73 dan 74 KUHP
c tidak sahnya penuntutan dan Penuntut Umum karena pengaduan yang dipakai
sebagai dasar untuk melakukan penuntutan telah dicabut kembali oleh pengadu
sesuai dengan haknya yang diatur dalam pasal 75 KUHP
d tidak sahnya penuntutan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa karena adanya
dasar-dasar yang meniadakan penuntutan antara lain seperti yang diatur dalam
1 Bab kesatu KUHP yakni dalam pasal 2 - pasal 5 dan pasal 7 - pasal 9
KUHP yang mengatur masalah ruang lingkup berlakunya undang-undang
pidana Indonesia
2 Bab kelima KUHP yakni dalam pasa 61 dan 62 KUHP yang menentukan
bahwa penerbit dan pencetak tidak dapat dituntut apabia pada barang
cetakan yang bersangkutan dicantumkan nama dan alamatnya serta pelaku
atau orang yang telah menyuruh mencetak diketahui atau diberitahukan
setelah mendapat teguran tentang kelalaiannya
3 Bab kedelapan KUHP yakni dalam pasal 82 KUHP yang mengatur batalnya
hak untuk melakukan penuntutan karena adanya penyelesaian di luaT proses
peradilan (afdoening buiten process) dalam pasal 76 KUHP yang mengatur
asas nebis in idem dengan menentukan bahwa tidak seorang pun dapat
dituntut untuk kedua kalinya apabila perbuatannya telah mendapat putusan
dari hakim Indonesia yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap
pasal 77 KUHP yang menentukan bahwa hak untuk melakukan penuntutan
menjadi hapus karena meninggalnya terdakwa dan pasal 78 KUHP yang
menentukan bahwa hak untuk melakukan penuntutan itu gugur karena
kedaluwarsa atau karena lewat waktu
Dengan memperhatikan doktrin tersebut di atas maka kami berpendapat bahwa
keberatan yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum dengan alasan dakwaan tidak dapat
diterima sebagaimana dikemukakan pada Bab II Nota Keberatannya tersebut menWljtikkan
bahwa Tim Penasihat Hukum tidak memahami dengan benar tentang materi pengajuan
keberatan yang diatur dalam pasall56 ayat (1) KUHAP Dalam hal ini Tim Penasihat Hukum
tampaknya tidak dapat memilah hal-hal mana saja yang dapat dijadikan alasan pengajuan
keberatan sehingga terkesan bahwa Tim Penasihat Hukum bempaya Wltuk menarik materi
pokok perkara sebagai materi pengajuan keberatan Tentunya pengajuan keberatan yang
demikian itu hamslah ditolak atau dikesampingkan karena tidak memenuhi alasan yuridis
Pendapatlbantahan Pmuntut Umum dalam Perklua Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
10
sehingga pada prinsipnya tidak perlu kami tanggapi lebih Ian jut Namun demikian kami perlu
menyampaikan bantahan terhadap
1 Keberatan tentang Penuntut Umum melanggar Undang-Undang el
- Bahwa pencantuman kata terdakwa dalam Surat Perintah p~u tidaklah dapat
diartikan sebagai perbuatan melanggar undang-undang mengingat KUHAP tidak
memberikan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis mengenai format Surat Perintah
Penahanan dimaksud
Bahwa format Surat Perintah Penahanan merupakan Tata Laksana Administrasi
Pelimpahanmiddot Perkara ke Pengadilan yang merupakan bagian dari tugas pokok
Kejaksaan dalam bidang penuntutan sehingga dalam pelaksanaannya mempedomani
Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia (Kepja) Jalpoundsamiddot A~g ~ No5181A1JAl1112001 tanggal 01 Nopember 2001 tentang perubahan Kepja NoKepshy
132JAl1111994 tanggal 07 Nopember 1994 yang sampai hari ini masih berlaku di
seluruh Indonesia (vide halaman 238 dan 239 tentang Format SURAT PERINTAH i
PENAHANANIPENGALIHAN JENIS PENAHANAN (TINGKAT
PENUNTUTANraquo
Bahwa di dalam Kepja tersebut juga dicantumkan tabel petunjuk I cara pengisian
Format Surat Perintah Penahanan (vide halaman 240) yang mana salah satu dasar
hukum pengisian format Surat Perintah Penahanan tersebut adalah pasal 21 KUHAP
yang menyebutkan
Ayat (1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap
seorang tersangka atau terdakwa dst
Ayat (2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau
penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan
surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan
identitas tersangka atau terdakwa dengan menyebutkan alasan
penahanan dst
Bahwa apabila bunyi pasal 21 KUHAP khususnya ayat (2) tersebut dipahami dengan
seksama maka dapat dimengerti bahwa dalam proses penyidikan penyidik
berwenang melakukan tindakan penahanan terhadap tersangka sedangkan dalam
proses penuntutan penuntut umum berwenang melakukan tindakan penahanan
terhadap terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan Dengan
demikian setelah penyidik melimpahkan tersangka berikut berkas perkara dan barang
bukti kepada Penuntut Umum maka proses penanganan perkara memasuki tahap
penuntutan Dalam proses penunutan ini sesuai dengan bunyi pasal 21 ayat (2)
PendapatlbantahQll Penuntut U1IIIU7I dalam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
11
KUHAP tersebut berwenang melakukan penahanan terhadap terdakwa dengan
memberikan surat perintah penahanan Oleh karena itu pencantuman kata terdakwa
dalam surat perintah penahanan yang diberikan oleh Penuntut Umum KPK sudah tepat l
dan tidak melanggar ketentuan undang-undang sehingga tidak benar tuduhan Tim
Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa Penuntut Umum pada KPK melakukan
perbuatan melanggar undang-undang karena mencantumkan kata terdakwa dalam
Surat Perintah Penahanan yang berpedoman pada Kepja tentang Administrasi Perkara
Tindak Pidana tersebut
2 Keberatan tentang Surat Perjanjian Kerjasama Outsourcing Roll Ott CIS RISI
antara PT PLN Disjaya dengan PT Netway adalah perjanjian yang sah
Bahwa surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum adalah didasarkan pada
keterangan 123 orang saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi
keterangan ahli surat-surat dan barang-barang bukti yang telah disita oleh penyidik
yang merupakan hasil penyidikan sebagaimana tercantum dalam berkas perkara
Nomor BP-2372011 tanggal19 Juli 2011
Dari hasil penyidikan ditemukan bukti-bukti yang kuat tentang adanya dugaan tindak
pidana korupsi yang dilakukan terdakwa terkait perbuatan terdakwa dalam pengadaan
Outsourcing Roll Out CIS - RISI (Customer Information System - Rencana Induk
Sistem Informasi) di PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang yang sumber dananya
berasal dari Pos Pengolahan Data dan Teknologi Informasi pada Anggaran PLN
(APLN) Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2006 termasuk bukti adanya Surat
Perjanjian Kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI antara PT PLN Disjaya dengan
PTNetway
Bahwa berdasarkan hasil penyidikan diperoleh kesimpulan bahwa penandatangan
surat perjanjian tersebut adalah terkait dengan rangkaian perbuatan terdakwa dalam
mewujudkan tindak pidana korupsi yang disangkakan kepadanya adanya sehingga
penandatangan surat perjanjian yang dianggap sebagai perbuatan hukum yang sah
secara perdata tidaklah serta merta menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa
secara pidana Oleh karena pembuktian aspek pidana atas perbuatan terdakwa yang
didakwakan tersebut termasuk materi pokok perkara sehingga keberatan yang
demikian haruslah dikesampingkan atau ditolak
Sebagai bahan pertimbangan dibawah ini akan disampaikan Yurispudensi yang
menegaskan bahwa sekalipun seandainya berdasarkan penilaian Hakim perbuatan
terdakwa merupakan masalah perdata bukan berarti serta merta menghilangkan sifat
melawan hukumnya perbuatan pidana terdakwa sebagaimana pertimbangan Putusan
Pendapatlbantahan Penll1ltut Umum dalam Perkma Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
12
MA No lKKr1957 tanggal 8-5-1957 (vide Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah
Agung Republik Indonesia Cetakan Kedua Mahkamah Agung RI 1993 Hal 57)
yang menyatakan
Walaupun dalam suatu perkara terdapat dasar-dasar untuk memajukan gugatan terhadap terdakwa yang OOpat merupakan perkara perdata akan tetapi ini tidak berarti bahwa penuntut kasasi tidak dapat dituntut karena ia melakukan suatu tindak pidana dengan demikian perbuatan-perbuatan yang dilakukan dapat merupakan baik perkara piOOna maupun perkara perdata tersendiri
3 Keberatan tentang Perbuatan orang lain seolah-olah perbuatan terdakwa
Bahwa adanya fakta tentang perbuatan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana
korupsi yang didakwakan kepada terdakwa dan orang lain tersebut belum ditetapkan
sebagai tersangka tidak berarti perkara atas nama terdakwa aquo tidak dapat diperiksa
di persidangan karena dalam Yurisprudensi MARl tanggal22 Nopember 1969 No7
KKr1969 dalam perkara atas nama 1 Robinson Pinem 2 OJ Oamanik 3 Pangulu
Siahaan menegaskan bahwa keberatan yang diajukan penuntut kasasi bahwa dalam
perkara in pelaku utamanya tiOOk diadili tidak dapat diterima karena untuk
memeriksa perkara terdakwa pengadilan tidak perlu menunggu diajukannya terlebih
dahulu pelaku Utama dalam perkara itu
Bahkan dalam perkembangan proses persidangan perkara aquo apabila ditemukan
peran-peran pihak lainnya maka tidak menutup kemungkinan ditetapkannya tersangka
barn 01eh karena itu pernyataan Tim Penasihat Hukum tentang terjadi manipulasi
berupa pengurangan terdakwa dan wpang pilih dalam menentukan tersangka adalah
pemyataan tendensius yang menyesatkan Oengan demikian keberatan tentang tidak
ditetapkannya orang lain dalam kaitan dengan peranan mewujudkan tindak pidana
yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan ruang lingkup eksepsi dan harus
dikesampingkan
4 Keberatan tentang Pelanggaran azas legalitas
Bahwa pernyataan Tim Penasihat Hukum tentang penetapan Eddie Widiono
Suwondho sebagai tersangka belum ada kerugian Negara yang dihitung berdasarkan
penghitungan yang dilakukan Ahli sehingga dianggap melanggar asas legalitas adalah
menunjukkan bahwa Tim Penasihat Hukum tidak memaham~ dengan benar
pengertian asas legalitas itu sendiri
- Asas legalitas lazim disebut dengan terminologi principle of legality
legaliteitbeginsel non-retroaktif de la legalite atau ex post facto laws
Ketentuan asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum
Pendapatlbantahan Penuntut Umum dalam Perkara lr EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
13
Pidana (KUHP) Indonesia yang berbunyi Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selaro
dari kekuatan ketentuan undang-undang pidana yang mendabuluinya PAF
Lamintang dan C Djisman Samosir merumuskan dengan terminologi sebagai
Tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan pi dana
menurut undang-undang yang telah diadakan Iebih dulu Mill Harnzah
menterjemahkan dengan terminologi Tiada suatu perbuatan (feit) yang dapat
dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang
mendabuluinya Dari terjemaban terminologi tersebut dapat dipabami babwa
pefumusan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung makna asas lex
temporls delicti artinya undang-undang yang berlaku adalah undang-undang yang ada
pada saat delik terjadi atau disebut juga asas nonretroaktir yang melarang
pembedakuan surut suatu undang-undang pidana dan sanksi pi dana (nonretroactive
application ofcriminal laws and criminal sanctions) n
Berdasarkan uraian tentang pengertian asas legalitas diatas dihubungkan dengan surat
dakwaan penuntut umum maka dapat disimpulkan bahwa penetapan terdakwa sebagai
tersangka dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor SprinDik-l001III2010 tanggal
23 Februari 2010 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor SprinDik-1401lTIII201O
tanggalll Maret 2010 tidak melanggar asas legalitas karena
bull Undang-undang memberi kewenangan kepada penyidik untuk menetapkan
seseorang sebagai tersangka dengan dengan bukti permulaan yang cukup
bull Bahwa dengan bukti permulaan yang cukup tersebut penyidik meyakini adanya
perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa terkait pengadaan
Outsourcing Roll Out CIS - RISI (Customer Information System - Rencana Induk
Sistem Informasi) di PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang yang sumber
dananya berasal dari Pos Pengolaban Data dan Teknologi Informasi pada
Anggaran PLN (APLN) Tabun 2004 sampai dengan Tabun 2006 sehingga
penyidik menetapkan terdakwa sebagai tersangka dengan sangkaan melanggar
ketentuan pasal 2 ayat (I) UU Nomor 31 Tabun 1999 jo UU Nomor 20 Tabun
2001
bull Babwa ketentuan pi dana yang dijadikan dasar penetapan terdakwa sebagai
tersangka tersebut sudab ada sebelum tindak pidana korupsi yang disangkakan itu
terjadi
Babwa Tim Penasihat Hukum telab keliru memabami makna asas legalitas dan
terkesan berupaya mengaburkan substansi surat dakwaan dengan cara mengkaitkan
mekanisme penetapan tersangka dengan pembuktian unsur kerugian negara yang salah
Pendapatlbantahan Perllllttut Umum dafam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
14
satu alat buktinya adalah surat berupa Laporan Hasil Penghitungan Kerugian
Keuangan Negara yang dibuat oleh Ahli dari BPKP Bahkan kekeliruan itu semakin
nyata ketika Tim Penasihat Hukum mengutip pertimbangan dalam alinea pertama
halaman 72 putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 003IPUU-IV2006 tanggal 25
Juli 2006 kemudian memberikan kesimpulan bahwa seolah-olah penetapan tersangka
belum dapat dilakukan jika haSil penghitungan kerugian negara belum dituangkan
dalam suatu laporan Kesimpulan yang demikian adalah menyesatkan karena tidak
demikian maksud dari pertimbangan putusan MK tersebut
bull Bahwa pertimbangan dalam putusan MK sebagaimana tercantum pada halaman 70
sampai dengan 73 adalah menyangkut kata dapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK
yang pengertiannya dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (l) bahwa dengan
penambahan kata dapat tersebut menjadikan tindak pi dana korupsi dalam Pasal 2
ayat (1) a quo menjadi rumusan de1ik formil sehingga apakah dengan pengertian
tersebut frasa dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang
diartikan baik kerugian yang nyata (actual loss) maupun hanya yang bersifat potensial
atau berupa kemungkinan kerugian (potential loss) merupakan unsur yang tidak periu
dibuktikan atau harns dibuktikan Menurut pendapat MK sebagaimana dalam
pertimbangan putusan aquo unsur kerugian negara harns dibuktikan dan harns dapat
dihitung meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi Kesimpulan
demikian harns ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya Faktor kerugian baik
secara nyata atau berupa kemungkinan dilihat sebagai hal yang memberatkan atau
meringankan dalam penjatuhan pid~ seb~gaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal
4 bahwa pengembalian kerugian negara hanya dapat dipandang sebagai faktor yang
meringankan Oleh karenanya persoalan kata dapat dalam Pasal 2middot ayat (1) UU
PTPK lebih merupakan persoalan pelaksanaan dalam praktik ole~ aparat penegak
hukum dan bukan menyangkut konstitusionalitas norma
Dari uraian diatas jelas terlihat bahwa pertimbangan putusan MK tidak mengkaitkan
adanya suatu keharusan bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka harus
terlebih dahulu adanya penyampaian Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan
Negara oleh Ahli kepada penyidik
- Bahwa dalam penetapan terdakwa sebagai tersangka secara substantif penyidik telah
meyakini adanya unsur kerugian negara karena sejak awal Ahli dari BPKP yang
dimintakan bantuannya telah melakukan proses penghitungan kerugian negara
sehingga persoalan penyampaian laporan tersebut hanyalah persoalan teknis dan untuk
mendukung alat bukti berupa surat yang akan digunakan dalam proses pembuktian di
persidangan Tim Penasihat Hukum telah mengakui adanya pencantuman kerugian
PendapatlbQfltahQfl PenWltllt Umum dalam Perwa 17 EDDIE WIDONO SUWONDHO MSC
15
negara sebesar Rp 45 Milyar dalam Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi yang
mana pencantuman jumlah kerugian negara bukanlah hasil rekaan penyidik melainkan
hasil pekerjaan audit yang dilakukan oleh AhU Oleh karena itu keberatan yang
diajukan oleh Tim Penasihat Hukum mengenai hal ini adalah keberatan yang
mengada-ada dan sudah seharusnya dikesampingkan dan tidak perlu dipertimoangkan
oleh Majelis Hakim
Bahwa Tim Penasihat Hukum dalam bagian keberatan ini juga mempersoalkan
tentang isi Surat Dakwaan yang menyatakan bahwa terdakwa menerima pemberian
uang berdasarkan business Plan 2005-2007 PT Netway Utama adalah hanya
berdasarkan asumsi dan tidak akurat karena mengandung ketidak benaran Bahwa
oleh karena itu dakwaan telah melanggar asas legalitas sehingga dakwaan tersebut
hams dinyatakan tidak dapat diterima Keberatan yang demikian ini adalah
menyangkut penilaian terhadap fakta yang tentunya perlu dibuktikan di persidangan
Oleh karena itu tidak benar jika uraian fakta tentang penerimaan uang oleh terdakwa
dianggap sebagai melanggar asas legalitas
5 Keberatan tentang Surat dakwaan disusun sebagai perbuatan berlanjut tetapi pasal
64 tidak dicantumkan dalam surat dakwaan
Bahwa sesuai Jurisprodensi MA No156 KlKrl1963 tanggal 28 April 1964 soal
perbuatan lanjutan atau voortgezette handeling itu hanyalah mengenai soal
penjatuhan hukuman (straftoematig) dan tidak mengenai pembebasan dari tuntutan
Berdasarkan yurisprudensi tersebut_~apat ditarik kesimpulan bahwa pencantuman
pasal 64 KUHP dalam surat dakwaan bukan merupakan alasan pengajuan keberatan
(eksepsi) melainkan termasuk lingkup penilaian fakta dalam proses pembuktian terkait
dengan pemberatan dalam penjatuhan hukuma~leh karena itu keberatan tersebut
harnslah dikesampingkan
6 Keberatan tentang Dakwaan primair bukan merupakan peraturan perundangshy
undangan
Bahwa sesuai dengan Pasal 56 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Semua Keputusan Presiden
Keputusan Menteri Keputusan Gubernur Keputusan Bupatilwalikota atau keputusan
pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 yang sifatnya mengatur yang
sudah ada sebelum UU ini berlaku hams dibaca peraturan sepanjang tidak
bertentangan dengan UU ini
Pendapatlbantahan Penuntut Umum daJam Perkara Ir EDDIE WIDONO SUWONDHO MSC
16
- Bahwa ketentuan pengadaan barang dan jasa di PT PLN dalam bentuk SK Direksi
PT PLN tidaklah berdiri sendiri akan tetapi peraturan tersebut lahir sebagai tunman
dari UU Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri sebagaimana tercantwn di
dalam konsideran SK Direksi tersebut yang mana pengaturan SK Direksi tersebut
dimaksud sebagai petunjuk teknis dalam pengadaan barang dan jasa di PT PLN
(Persero)
Bahwa pasal3 UU No19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan Terhadap BUMN berlaku Undang-Undang ini anggaran dasar dan ketentuan
peraturan perundang-undangan lainnya
- Bahwa dengan demikian Anggaran Dasar PT PLN (Persero) Tahun 1998 yang dimuat
dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 12 Mei 1998 Nomor 38 Surat Keputusan
(SK) Direksi PT PLN (Persero) Nomor 038KJ9201DIRI1998 tentang Pengadaan
Barang dan Jasa di PT PLN (Persero) SK Direksi PT PLN (Persero) Nomor
138KJOI01DIRI2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Outsourcing Pelayanan
Pelanggan SK Direksi PT PLN (Persero) Nomor No 118KJOI0IDIRI2004 tentang
Penataan Outsourcing Di Lingkungan PT PLN (Persero) dan SK Direksi PT PLN
(Persero) Nomor 1 OOKJO 1OIDIRI2004 tentang Pengadaan BarangJasa di PT PLN
(Persero) jo SK Direksi PT PLN (Persero) Nomor 200KJOIOIDIRI2004 tentang
Penjelasan Pedoman Pengadaan BarangJasa di Lingkungan PT PLN (Persero)
adalah termasuk dalam katagori peraturan perundang-undangan Dengan demikian
keberatan tentang hal ini haruslah dikesampingkan
7 Keberatan tentang Keuangan PT PLN (Persero) sebagai BUMN bukan merupakan
keuangan Negara kami tanggapi sebagai berikut
- Bahwa keberatan tersebut adalah materi pokok perkara dan bukan termasuk dalam
ruang lingkup materi yang dapat diajukan sebagai keberatan (eksepsi) sebagaimana
yang diatur dalam Pasal156 (I) KUHAP dan seharusnya dikesampingkan
Bahwa namun demikian kami perlu tegaskan bahwa pendapat Tim Penasihat Hukum
yang menyatakan keuangan PLN bukan keuangan Negara adalah pendapat yang
keliru Sebab di dalam penjelasan atas UU Tipikor dengan tegas dinyatakan bahwa
keuangan negara yang dimaksud dalam UU Tipikor adalah seluruh kekayaan negara
dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya
segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena
berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban BUMNIBUMD
yayasan badan hukum dan perusahaan yang menyewakan modal negara atau
Pendaputbantahan Penuntut Umum dalam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
17
perusahaan yang menyertalean modal pihale ketiga berdasarkan perjanjian dengan
Negara
Bahwa penjelasan tersebut sejalan pula dengan ketentuan UU No 17 Tahun 2003
Pasall angka 1 yang memberikan pengertian keuangan Negara adalah semua hale dan
kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa
uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan
pelalesanaan hale dan kewajiban tersebut Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2
ditegaskan bahwa Keuangan Negara meliputi kekayaan Negarakekayaan daerah yang
dikelola sendiri atau oleh pihale lain berupa uang surat berharga piutang barang serta
hale-hale lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan
pada perusahaan Negaraperusahaan daerah
Bahwa kekuasaan atas pengelolaan keuangan Negara digunakan untuk mencapai
tujuan bemegara sehingga setiap tahun disusun APBN dan APBD Salah satu
penggunaan dana APBNAPBD adalah dalam bentuk penyertaan modal Negara pada
Persero danatau Perum serta Perseroan Terbatas tainnya yang digolongkan sebagai
Kekayaan Negara yang dipisahkan
Bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya
dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan
Negara yang dipisahkan (Pasal 1 angka 1 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN)
Artinya bahwa secara langsung maupun tidak langsung dapat dikatakan bahwa dalam
operasionalnya BUMN tetapi menggunalean APBN Malesud dan tujuan pendician
BUMN adalah untuk menyelenggaralean kemanfaatan umum berupa penyediaan
barang danatau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup
orang banyale
8 Keberatan tentang Penghitungan kerugian negara tidak dilakukan pihak yang
berwenang dan
9 Tentang pemyataan Laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas
dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan outsourcing roll out customer
information system rencana induk sistem informasi (CIS-RISI) pada PT PLN
(persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang tahun 2004 - 2006 sangat
bertentangan dengan laporan keuangan dan konsolldasi PT Perusahaan Iistrlk
negara (persero) No20BAuditama VGAlOS2006 tanggal31 Mel 2006 oleh Badan
Pemeriksa Keuangan
Pendapatbantahan Pelluntut Umum dalam PerluJra Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
18
Bahwa keberatan tentang kewenangan Ahli BPKP dalam menghitung kerugian
keuangan Negara (Point 8) dan ada tidaknya kerugian keuangan Negara (point 9)
diatas bukan merupakan materi eksepsi melainkan tennasuk penilaian fakta yang akan
dibuktikan di persidangan
10 Keberatan tentang Unsur penyertaan (deeJneJDing) yang tidakjelas
Bahwa dalam rumusan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP diatur tiga bentuR penyertaan
yaitu sebagai yang melakukan menyuruh melakukan dan turut serta melakukan
Dalam Surat Dakwaan baik rumusan unsur delik pada Dakwaan Primair maupun pada
Dakwaan SUbSi~ir Penuntut Umum telah menguraikan dengan jelas kualitas penyertaan
tersebut yaitu ~ Terdakwa baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan atau turut
serta melakukan dengan Saksi Margo Santoso Fahmi Mochtar dan Gani Abdul Gani dan
uraian faktanya telah dikonstruksikan secara cennat jelas dan lengkap baik dalam dakwaan
primair maupun subsidiair
Bahwa untuk mengetahui kualitas Terdakwa dalam penyertaan tersebut apakah sebagai orang
yang melakukan atau turut serta melakukan tentulah harus dibuktikan dalam persidangan
Dengan demikian keberatan tentang hal ini bukan merupakan lingkup materi eksepsi
melainkan sudah memasuki materi pokok perkara yang akan dibuktikan dalam persidangan
selanjutnya
11 Keberatan tentang Pemeriksaan saksi yang tidak berhubungan dengan perkara ini
Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Pennasalahan dan penerapan
KUHAP hal 274 menjelaskan ~~at hukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang
bebas tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak
menentukan sama sekali tidak mengikat hakim Hakim bebas untuk menilai
kesempurnaan dan kebenarannya Tergantung pada penilaian Hakim untuk
menganggapnya sempurna atau tidak Tidak ada keharusan bagi Hakim untuk
menerima kebenaran setiap keterangan saksi Hakim bebas menilai kekuatan atau
kebenaran yang melekat pada keterangan itu dan dapat menerima II atau
menyingkirkannya Lain halnya jika Undang-Undang sendiri telah menentukan
bahwa alat bukti kesaksian mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mementukan Jika seandainya Undang-Undang menentukan demikian Hakim tidak
boleh menilai kekuatan pembuktiannya Hakim secara bulat harus terikat untuk
mempergunakannya dalam putusan tidak lagi berwenang untuk menilainya secara
bebas i Bahwa keberatan mengenai adanya keterangan duCdari 123 orang saksi dalam berkas
perkara yang menurut pendapat Tim Penasihat Hukum tidak reI evan dengan
Pendapatbantahan Penlllltlit Umum dalam Perlalra Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
19
pembuktian perbuatan terdakwa bukan merupakan lingkup eksepsi melainkan i
termasuk kewenangan hakim dalam melakukan penilaian terhadap keterangan saksishy
saksi apabila dihadirkan untuk memberikan keterangan di persidangan Penuntut
Umum tidak terikat untuk menghadirkan keseluruhan saksi yang dicantumkan dalam
berkas perkara tersebut dalam proses pembuktian Penuntut Umum memiliki
kewenangan untuk menghadirkan sebagian saksi jika telah yakin bahwa dakwaan
yang diajukan telah dapat dibuktikan Penilaian terhadap kualitas saksi dan
kepentingan untuk menghadirkannya di persidangan sebagai alat bukti saksi bukan
merupakan 1ingkup eksepsi
Berdasarkan uraian diatas maka kami berpendapat bahwa keberatan yang diajukan o1eh
Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Bab II tersebut adalah tidak
beralasan sehingga sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau dikesampingkan
Bahwa selanjutnya dalam Bab III Nota Keberatan Tim Penasihat Hukum telah
mengajukan materi keberatan tentang Surat Dakwaan Harus Dibatalkan dengan alasan
sebagai berikut
1 Surat dakwaan tidak jelas
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 62 sid 65 pada pokoknya
mengemukakan sebagai berikut
Perumusan surat dakwaan yang disusun o1eh Penuntut Umum secara subsidiairitas
tersebut tidak tepat karena perbua~ yang didakwakan terhadap terdakwa adalah
perbuatan yang berbeda dan masing-masing berdiri sendiri yaitu perbuatan yang
bersifat melawan hukum disatu pihak sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU Tipikor
dan perbuatan yang bersifat menyalahgunakan wewenang dilain pihak sebagaimana
diatur dalam pasal 3 UU Tipikor oleh karena itu lebih tepat dakwaan kepada terdakwa
disusun secara a1ternatif Dengan demikian surat dakwaan yang disusun secara
subsidiairitas tersebut adalah tidak je1as sehingga harus dibatalkan
2 Dakwaan disusun tidak cermat menyebutkan waktu (tempus delicti) tindak pidana
itu dilakukan
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 65 sid 66 pOOa pokoknya
mengemukakan sebagai berikut
Bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak cermat menyebutkan waktu
tempus delicti tindak pidana itu dilakukan hal ini terlihat dalam dakwaan subsidiair
halam 14 baris ke-13 sid 14 pada hari dan tang gal yang tidak dapat ditentukan
h1lll11PQllbrmUlllrm PIIU1llJlt u_dlll_ Pwlll EDDIE WIDIONO SUWONDHO MaC
20
lagi antara bulan September 2000 sampai dengan bulan Mei 2006 atau setidakshy
tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 sampai dengan tahun 2006
Sementara dalam dakwaan Subsidiair halaman 15 alenia terakhir terdakwa selaku
Direktur Pemasaran dan Distribusi (Dirsar) PT PLNyang menjabat sejak tahun 1998
telah mengetahui bahwa PT PLN Disjaya dan Tangerang telah bekerjasama dengan
Politeknik ITB Bandung sejak tahun 1994 dts Sehingga dari rumusan waktu
(tempus delicti) tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan
terbukti sangat tidak cennat karena disatu sisi menyebutkan antara bulan September
2000 sampai dengan bulan Mei 2006 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain
dalam tahun 2000 sampai sejak tahun 1998 telah mengetahui sehingga dengan
demikian dakwaan tidak jelas dan lengkap menyebutkan waktu (tempus delicti) tindak
pidana dilakukan
3 Fakta dakwaan disusun secara manipulatif
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 66 sid 102 pada pokoknya
mengemukakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara manipulatif bukan
hanya sekedar bennaksud menghilangkan peran orang tertentu seperti Sunggu Anwar
Aritonang tetapi juga dilakukan dengan memanipulasi fakta dalam uraian perbuatan yang
dilakukan terdakwa dimana uraian fakta tidak jelas sumbernya hanya berasumsi dan
didasari pada kebohongan dengan demikian dakwaan yang disusun secara manipulatif
mengakibatkan dakwaan dibatalkan
Berdasarkan uraian materi keberatan beserta alasan-alasan yang dimuat dalam Bab III
Nota Keberatan tersebut diatas maka sebelum kami menguraikan pendapat I tanggapan atas
keberatan beserta alasan-alasan yang dimuat dalam Bah III Nota Keberatan tersebut terlebih
dahulu perlu kami uraikan tentang pengertian Surat Dakwaan harus dibatalkan scrbagaimana
dimaksud dalam Pasal143 ayat (3) KUHAP
Berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHAP dinyatakan bahwa surat dakwaan yang tidallt
memenuhl ketentuan salah satu unsur syarat-syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yaitu dimana dakwaan tidak terang dan tidak cermat
merumusk~ unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan maka surat dakwaan yang demikian
adalah harus dibatalkan Menurut M Yahya Harahap dalam bukunya betjudul i Pembahasan
Permasalahan dan Penerapan KUHAP jilid II cetakan ke-III Penerbit Pustakan Kartini
halaman 663-664 pada intinya menyatakan bahwa mengenai alasan keberatan surat
dakwaan batal bukan dakwaannya yang dinyatakan tidak dapat diterima akan tetapi yang
harus dibatalkan adalah surat dakwaan yaitu dimana surat dakwaan tidak memenuhi
Pendaparlbantahan Penuntut Umum dalQll) Perlcara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
21
syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal143 ayat (2) hurufa KUHAP dan syarat
materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal143 ayat (2) hurufb KUHAP
Berdasarkan pengertian Surat Dakwaan harus dibatalkan maka karni berpendapat
bahwa surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP dan syarat materiil sebagaimana dif~ud dalam
Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP sehingga cukup beralasan untuk dijadikan dasar oleh
Majelis dalarn memeriksa mengadili dan memutus perkara aquo Narnun demikian karni akan
memberikan pendapat tanggapan terhadap materi keberatan pada Bab III dalam Nota
Keberatan yaitu
1 Keberatan tentang Surat dakwaan tidak jelas
Bahwa perumusan bentuk surat dakwaan secara subsidiairitas sudah tepat dan tidak
tepat jika dirumuskan dalam bentuk dakwaan altematif Perbedaan mendasar antara
keduanya adalah dakwaan altematif ditunjukkan dengan perbedaan uraian fakta yang
dilakukan oleh Terdakwa dalam perbuatan yang didakwakan satu dengan lainnya
yang ditandai dengan penyebutan dakwaan ke-satu ke-dua dan seterusnya dan dalam
pembuktiannya hakim boleh memilih salah satunya Sedangkan dakwaan subsidaritas
ditunjukkan dengan uraian fakta yang sarna yang dilakukan oleh Terdakwa dalam
perbuatan yang didakwakan satu dengan lainnya yang ditandai dengan penyebutan
dakwaan primer subsider lebih subsider dan seterusnya akan tetapi Penuntut Umum
merasa tidak yakin kualifikasi mana (pasal yang mana) yang akan terbukti di depan
persidangan sehingga dalam penyusooan surat dakwaan berdasarkan tingkatanlgradasi
berat ringannya ancaman pidana pada masing-masing tindak pidana Oleh karena itu
hakim dalarn pembuktiannya hams membuktikan dakwaan primer terlebih dahulu
yang apabila tidak terbukti maka dakwaan subsiderlah yang harus dibuktikan
demikian seterusnya
Bahwa seandainya prinsip penyusunan bentuk dakwaan tersebut dihmggar oleh
penuntut umum maka hal itu bukanlah termasuk melanggar pasal 143 ayat (2)
KUHAP dan mengkualifikasi surat dakwaan kabur (obscur libel) Sebab
berdasarkan azas pasal 4 ayat (2) UU No14 tahun 1970 PerOOilan sederhana cepat
dan biaya ringan (asas ini pOOa saat sekarang dianut secara luas disemua negara
dengan rumusannya informal procedure and can be put in motion quickJy)
pelanggaran atau kekeliruan dimaksud dapat dianggap sebagai kesalahan pengetikan
(clerical error) atau kesalahan prosedur (Procedural error) yang dapat diluruskan
dengan jalan Hakim dalam persidangan mengubah susunan surat dakwaan sesuai
dengan prinsip yang digariskan atau dapat dilakukan dengan cara mencatat dalarn
PendapatlbantGhan Penuntut Umum daam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
22
Berlta Acara serta menjelaskan dalam pertimbangan (vide M Yahya Harahap dalam
bukunya pembahasan pennasalahan dan penerapan KUHAP Penyidikan dan
penuntutan edisi 2 hal 448)
Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas dapat dipahami bahwa Penuntut Umwn
dengan kewenangannya mempunyai kebebasan merumuskan sendiri bagaimana
bentuk dari surat dakwaan dengan berpedoman pada hasil pemeriksaan penyidikan
Dengan demikian tidak benar jika bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara
subsidaritas dalam perkara aquo dijadikan alasan bahwa dakwaan tidak jelas dan surat
dakwaan harus dibatalkan Oleh karenanya alasan tersebut hams dikesampingkan
2 Keberatan tentang Dakwaan disusun tidak cermat menyebutkan waktu (tempus
delicti) tindak pidana itu dilakukan
Bahwa pencantuman waktu (tempus delicti) tindak pidana yang dilakukan terdakwa
dalam surat dakwaan dengan menyebutkan antara bulan September 2000 sampai
dengan bulan Mei 2006 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun
2000 sampai sudah cennat Hal ini telah ditegaskan dalam putusan Hoge Raad
tanggal 18 Juni 1928 menyatakan penyebutan (penulisan) dalam surat dakwaan
bahwa mereka terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut kira-kira tahun 1920 sid
1926 adalah cukup dalam menyatakan waktu JI
Bahwa pencantuman kalimat terdakwa sejak tahun 1998 telah mengetahui bahwa PT
PLN Disjaya dan Tangerang telah bekerjasama dengan Politeknik Bandung sejak
tahun 1994 dalam konstruksi feit ~lahmenunjukkan adanya pengetahlan terdakwa
tentang waktu sesuatu peristiwa bukan waktu terdakwa melakukan tindak pidana
sehingga tidaklah dapat dijadikan alasan bahwa dakwaan tidak jelas dan lengkap
menyebutkan waktu (tempus delicti) tindak pidana dilakukan Dengan demikian
keberatan yang demikian tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan dakwaan
tidak cermat dan surat dakwaan harus dibatalkan sehingga alasan tersebut harus
dikesampingkan
3 Keberatan tentang Fakta dakwaan disusun secara manipulatif sebagaimana
diuraikan pada item 1 sId 35
Bahwa setelah kami mencennati keseluruhan materi keberatan I eksepsi yang
diuraikan pada halaman 66 sid 102 yang terdiri dari 35 item maka kami berpendapat
bahwa Tim Penasihat Hukum secara prematur telah melakukan penilai fakta tanpa
melalui proses pembuktian Tim Penasihat Hukum dan dengan mengambil alih
kewenangan hakim telah mengadili sendiri fakta yang terdapat dalam surat dakwaan
Pendapatlbantahan Petllllltut Umum dalam Perk4ra Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
23
sebagai fakta yang disusun secara manipulatif tidak jelas sumbernya hanya
berasumsi serta didasari pada kebohongan
Bahwa oleh karena materi keberatan yang demikian merupakan penilaian fakta yang
harus dibuktikan di persidangan maka kami berpendapat alasan-alasan yang
dikemukakan tersebut tidak berdasar dan harus ditolak
Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim
Yang Terhormat Sdr Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum
Berdasarkan seluruh uraian pendapat I tanggapan yang telah kami kemukakan diatas
maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara
ini untuk
1 Menolak seluruh keberatan (eksepsi) yang diajukan Tim Penasihat Hukum T erdakwa
2 Menyatakan surat dakwaan Nomor Dak-19240812011 tanggal 03 Agustus 2011 telah
memenuhi syarat formal dan syarat materiil Wltuk dijadikan sebagai dasar memeriksa mengadili
dan memutus perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Ir EDDIE WIDIONO
SUWONDHO MSc
3 Menetapkan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan
Demikian pendapat I tanggapan atas materi keberatan (eksepsi) Tim Penasehat Hukum
Terdakwa kami bacakan dan ajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini Rabu tanggal 7 September 2011
PENUNTUT UMUM PADA KPK
~~
MUHIBUDDIN SH MH
AFNI C~A SH MH
Pendapatlbantahan Penuntut Umum daam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
4
Oleh karena dalam Surat Dakwaan tidak ada dikatakan bahwa perjanjian tersebut batal
demi hukum atau tidak sab karena dibuat secara melawan hukum atau karena dibuat
dengan menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan Maka perjanjian tersebut adalah perjanjian yang sah
dan Il1engikat PLN Disjaya dengan PT Netway Utama maka Surat Dakwaan Penuntut
Umum tersebut sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima
3 Perbuatan orang lain seolah-olah perbuatan terdakwa
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 14 sid 21 pada pokoknya
mengemukakan
Bahwa fakta-fakta yang dinyatakan dalam Surat Dakwaan menunjukkan besamya
peran dari Sunggu Anwar Aritonang (Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan PT
PLN (Persero) mulai dari saat perundingan awal hingga negosiasi ulang menjelang
penanda tanganan kontrak oleh Fahmi Mochtar
Dengan tidak dijadikannya Sunggu Anwar Aritonang sebagai salah seorang tersangka
yang bersama-sama dengan Ir Eddie Widiono Suwondho MSc Margo Santoso dan
Fahmi Mochtar maka telah terjadi manipulasi berupa pengurangan terdakwa dalam
kasus ini Penyusunan dakwaan yang didasarkan pada fakta-fakta yang diroanipulasi
sebagaimana dimaksud mengakibatkan dakwaan tidak dapat diterima
4 Pelanggaran azas legalitas
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 21 sId 24 pada pokoknya
mengemukakan
Bahwa dalam Laporan Kejadian Tindak Pidana korupsi Nomor LKTPKshy
24IKPKl122009 tanggal 28 Desember 2009 memang dinyatakan adanya kerugian
Negara sebesar Rp 45 Milyar tetapi secara pasti dapat dikatakan bahwa penghitungan
kerugian Negara tersebut tidak dilakukan sesuai dengan pertimbangan putusan
Mahkamah Konstitusi No 0031PUU-IV2006 tanggal25 Juti 2006
Bahwa pada saat diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SprinDikshy
10011112010 tanggal 23 Februari 2010 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor
SprinDik-1401IIIII201O tanggal 11 Maret 2010 yang antara berisi Dalam
pelaksanaan penyidikan dibantu oleh Tim Auditor kerugian Negara belum dihitung
oleh Ahli karena penghitungan kerugian Negara baru selesai pada tanggal16 Februari
2011 sesuai dengan Surat Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan Nomor SR-176D6022011 Artinya ketika Eddie Widiono Suwondho
Pendapatlbantahan Penuntut Umum dalam Perkara I EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
5
ditetapkan sebagai tersangka belum ada kerugian Negara yang dihitung berdasarkan
penghitungan yang dilakukan Ahli Dengan demikian saat penetapan Eddie Widiono
Suwondho sebagai tersangka belum ada perbuatan pidana yang dilakukan
Dalam Surat Dakwaan juga dinyatakan bahwa terdakwa menerima pemberian uang
berdasarkan business Plan 2005middot2007 PT Netway UtamaPernyataan tersebut hanya
berdasarkan asumsi dan tidak akurat karena mengandung ketidak benaran
Bahwa oleh karena itu dakwaan telah melanggar asas legalitas sehingga dakwaan
tersebrlt hams dinyatakan tidak dapat diterima
5 Surat dakwaan disusun sebagai perbuatan berlanjut tetapi pasal 64 tidak
dicantumkan dalam surat dakwaan
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 24 sid 31 pada pokoknya
mengemukakan
Bahwa dari fakta-fakta yang ada terdapat rangkaian cerita yang digambarkan diatas
secara jelas dan terang benderang menunjukan adanya perbuatan berlanjut dalam surat
dakwaan namun tidak adanya penyebutan pasal 64 KUHAP sehingga surat dakwaan
telah disusun dengan tidak cermat
Surat dakwaan yang meletakkan terdakwa dalam posisi sentral pemberi perintah dan
penanggung jawab mengabaikan pembagian tugas antar dire~i sesuai ketentuan SI bull SefOlin ~
RUPS dan sifat tanggungjawab kolegial dari Direksi (s0aQiri2 dan bersama-sama)
Penyusunan surat dakwaan yang menyatakan bahwa semua tindakan Margo Santoso
dan Fahmi Mochtar berda~kaA peri~~ dari Terdakwa tetapi pada saat yang
bersamaan kedua orang tersebut dinyatakan sebagai orang yang bersama-sama
mel~anerbuatan pidana menunjukkan adanya ambigu dan ketidakterangan dalam
surat dakwaan yang disusun Penuntut Umum
6 Dakwaan primair bukan merupakan peraturan perundangundangan
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 31 sid 38 pada pokoknya
mengemukakan
Bahwa baik secara teoritis maupun Yuridis dapat disimpulkan Anggaran Dasar PT
PLN (Persero) Tahun 1998 yang dimuat dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal
12 Mei 1998 Nomor 38 Surat Keputusan (SK) Direksi PT PLN (persero) Nomor
038Kl920DIRJI998 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di PT PLN (Persero) SK
Direksi PT PLN (Persero) Nomor 138KlOlODIRJ2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan Outsourcing Pelayanan Pelanggan SK Direksi PT PLN (Persero)
Pendapatlxmtoltan PDlWltut U_ doam Pekara I EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
6
Nomor No 118KlOIOIDIRI2004 tentang Penataan Outsourcing Di Lingkungan PT
PLN (Persero) dan SK Direksi PT PLN (Persero) Nomor IOOKlOIOIDIRI2004
tentang Pengadaan BaranglJasa di PT PLN (Persero) jo SK Direksi PT PLN
(Persero) Nomor 200KlOIOIDIRI2004 tentang Penjelasan Pedoman Pengadaan
BaranglJasa di Lingkungan PT PLN (persero) yang dijadikan dasar dakwaan
primair oleh Penuntut Umum bukan merupakan peraturan perundang-undangan
7 Keuangan PT PLN (persero) sebagai BUMN bukan merupakan keuangan negara
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 38 sId 42 pada pokoknya
mengemukakan
Bahwa pendapat Penuntut Umum keuangan PT PLN (Persero) merupakan bagian dari
keuangan negara adalah hal yang keliru dan tidak dapat dibenarkan baik secara teoritis
maupun yuridis Sebab secara Yuridis menurut UU perseroan terbatas (PT) bagi
BUMN berlaku ketentuan PTHal ini sejalan dengan Fatwa Mahkamah Armg
menyatakan asset BUMN bukanlah asset negara tetapi asset dari badan h~ itu
sendiri
8 Penghitungan kerugian negara tidak dllakukan pihak yang berwenang
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 42 sid 49 pada pokoknya
mengemukakan
Bahwa menurut ketentuan UU NoIS tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasaJ 13 dan UU NoIS tahun 2006 pasal 8
ayat (3) disebutkan Badan yang berwenang melaporkan adanya indikasi kerugian
negaraldaerah danatau unsur pidana lainnya adalah BPK jadi bukan BPKP
Bahwa oleh karena penghitungan keuangan negara tidak dilakukan oleh lembaga
yang berwenang maka hasil penghitungannya tidak layak dipergunakan sebagai dasar
dakwaan sebingga dakwaan harus dinyatakan tidak dapat diterima
9 Laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana
kompil aam pelllactaall outlouremg roD out eUltome IIlformattoll l)Item Il
induk sis tern informasi (CIS-RISI) pada PT PLN (persero) Distribusi Jakarta Raya
dan Tangerang tahun 2004 - 2006 sangat bertentangan dengan laporan keuangan
dan konsolidasi PT Perusahaan Iistrik negara (persero) No20BAuditama
VGAlOS2006 tanggal31 Mei 2006 oleh Badan Pemeriksa Keuangan
7
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 49 sid 51 pada pokoknya
mengemukakan
- Bahwa yang harus dijadikan dasar untuk menentukan adanya kerugian negara adalah
hasH audit BPIlt bukan audit BPKP Dalam laporan keuangan dan konsolidasi PT
Perusahaan Listrik Negara (Persero) No20BAuditama VGAl052006 tanggal 31
Mei 2006 oleh Badan Pemeriksan Keuangan Republik Indonesia BPK tidak pemah
berpendapat adanya kerugian negara dalam pelaksanaan pekerjaan roll out customer
information service system rencana induk sistem informasi pada PLN Disjaya BPK
berpendapat bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut belum optimal dan lebih bayar
sebesar Rp53096 M (hal 48-49) BPK juga tidak pernah berpendapat perlunya
dilakukan audit investigasi terhadap pelaksanaan pekeIjaan dimaksud karena memang
tidak diketemukan adanya kerugian negara
Bahwa secara jelas dan tegas laporan BPKP tentang proyek roll out CIS RISI yang
menyatakan terdapat adanya kelebihan bayar Rp4618903733659- sehingga
menimbulkan kerugian negara sejumlah dimaksud adalah sangat bertentangan dengan
laporan BPK Dakwaan yang menggunakan dasar penghitungan yang dibuat BPKP
yang notabene tidak memiliki kewenangan untuk menghitung adanya kerugian negara
yang bertentangan dengan laporan resmi BPK adalah dakwaan yang tidak sah dan
karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima
10 Unsur penyertaan (deelneming) yang tidakjelas
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya- halaman 51 sid 59 pada pokoknya
mengemukakan
- Bahwa dalam surat dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak jelas
kedudukan Ir Eddie Widiono Suwondho Msc Margo Santoso dan Fahmi Mochtar
sebagai orang yang melakukan perbuatan dan sekaligus menyuruh melakukan
perbuatan atau turut serta melakukan sebagaimana dimaksud oleh pasal 55 ayat (1)
ke-l KUHP Sehingga tidak ada perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Margo
Santoso dan Fahmi Mochtar
11 Pemeriksaan saksi yang tidak berhubungan dengan perkara ini
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 59 sid 62 pada pokoknya
mengemukakan
- Bahwa adanya keterangan saksi an Lindasari Hendayani dan an Murtaqi Syamsudin
dimana keterangan kedua saksi tersebut secara pasti tidak ada kaitannya dengan
PendapatlbQlltahQII Penuntut Umum daJam Pelcara I EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
8
perkara yang didakwakan kepada terdakwa Keterangan kedua saksi ini tidak termasuk
dalam keterangan saksi yang dimaksud oleh pasal 1 ayat (26) dan ayat (27) Meskipun
keterangan - keterangan kedua saksi ini mengenai hal yang ia dengar sendiri dan
dialami sendiri oleh saksi tetapi apa yang didengar dan dial ami oleh kedua saksi ini
tidak ada hubungannya dengan perkara terdakwa Dengan demikian sepatutnya kalau
disimpulkan bahwa dakwaan terhadap terdakwa ini adalah dakwaan yang tidak dapat
diterima
Bahwa oleh karena materi keberatan dalam Bab II ini adalah mengenai Dakwaan
Tidak Dapat Diterima maka sebelum kami menguraikan pendapat I tanggapan atas keberatan
beserta alasan-alasan yang dimuat dalam Nota Keberatan tersebut diatas terlebih dahulu perlu
kami uraikan tentang apa yang dimaksud dengan Dakwaan Tidak Dapat Diterima
Bahwa dakwaan tidak dapat diterima adalah salah satu alasan keberatan
sebagaimana ditentukan dalam pasal156 ayat (1) KUHAP Namun demikian KUHAP tidak
memberi penjelasan lebih lanajut tentang apa yang dimaksud dengan dakwaan tidak dapat
diterima dan bilamana pengajuan suatu keberatan dengan alasan yang demikian itu dapat
dikabulkan oleh Majelis Hakim Oleh karena KUHAP tidak memberikan penjelasan tentang
hal tersebut maka perlu dicari penjelasannya dati sumber hukum lain diantaranya melalui
doktrin yang telah dianut dan diakui dalam praktek peradilan
Bahwa terkait dengan hal tersebut PAF Lamintang dalam bukunya KUHAP dengan
Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan llmu Pengetahuan Hukum Pidana
halaman 358-360 memberi penjelasan sebagai benkut
eksepsi yang mengatakan dakwaan tidak dapat diterima sebagaimana yang
dimaksud dalam rumusan pasal 156 ayat (1) KUHAP itu dapat dikemukakan oleh
Terdakwa atau oleh Penasihat Hukumnya apabia dakwaan yang telah dibuat oleh
Penuntut Umum itu ada hubungannya dengan ketidakwenangan dari Penuntut Umum
untuk melakukan penuntutan terhadap terdakwa
Tidak berwenangnya Penuntut Umum melakukan penuntutan terhadap terdakwa seperti
dimaksudkan di atas itu dapat berkenaan antara lain
a tidak adanya pengaduan dari orang yang berwenang mengadu menurut undangshy
undang mengenai terjadi suatu delik aduan seperti yang antara lain telah diatur
dalam pasal-pasaZ 284 ayat (2) 287 ayat (2) 293 ayat (2) 319 320 ayat (2) 321
ayat (3) 332 ayat (2) 335 ayat (2) 367 ayat (2) dan 369 ayat (2) KUHP
PendapatlbD1tahD1 Penuntul Umum daam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
9
b tidak sahnya pengaduan yang telah dipakai sebagai dasar oleh Penuntut Umum
untuk melakukan penuntutan terhadap Terdakwa karena bertentangan dengan
ketentuan-ketentuan seperti yang diatur dalam pasal-pasal 72 73 dan 74 KUHP
c tidak sahnya penuntutan dan Penuntut Umum karena pengaduan yang dipakai
sebagai dasar untuk melakukan penuntutan telah dicabut kembali oleh pengadu
sesuai dengan haknya yang diatur dalam pasal 75 KUHP
d tidak sahnya penuntutan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa karena adanya
dasar-dasar yang meniadakan penuntutan antara lain seperti yang diatur dalam
1 Bab kesatu KUHP yakni dalam pasal 2 - pasal 5 dan pasal 7 - pasal 9
KUHP yang mengatur masalah ruang lingkup berlakunya undang-undang
pidana Indonesia
2 Bab kelima KUHP yakni dalam pasa 61 dan 62 KUHP yang menentukan
bahwa penerbit dan pencetak tidak dapat dituntut apabia pada barang
cetakan yang bersangkutan dicantumkan nama dan alamatnya serta pelaku
atau orang yang telah menyuruh mencetak diketahui atau diberitahukan
setelah mendapat teguran tentang kelalaiannya
3 Bab kedelapan KUHP yakni dalam pasal 82 KUHP yang mengatur batalnya
hak untuk melakukan penuntutan karena adanya penyelesaian di luaT proses
peradilan (afdoening buiten process) dalam pasal 76 KUHP yang mengatur
asas nebis in idem dengan menentukan bahwa tidak seorang pun dapat
dituntut untuk kedua kalinya apabila perbuatannya telah mendapat putusan
dari hakim Indonesia yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap
pasal 77 KUHP yang menentukan bahwa hak untuk melakukan penuntutan
menjadi hapus karena meninggalnya terdakwa dan pasal 78 KUHP yang
menentukan bahwa hak untuk melakukan penuntutan itu gugur karena
kedaluwarsa atau karena lewat waktu
Dengan memperhatikan doktrin tersebut di atas maka kami berpendapat bahwa
keberatan yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum dengan alasan dakwaan tidak dapat
diterima sebagaimana dikemukakan pada Bab II Nota Keberatannya tersebut menWljtikkan
bahwa Tim Penasihat Hukum tidak memahami dengan benar tentang materi pengajuan
keberatan yang diatur dalam pasall56 ayat (1) KUHAP Dalam hal ini Tim Penasihat Hukum
tampaknya tidak dapat memilah hal-hal mana saja yang dapat dijadikan alasan pengajuan
keberatan sehingga terkesan bahwa Tim Penasihat Hukum bempaya Wltuk menarik materi
pokok perkara sebagai materi pengajuan keberatan Tentunya pengajuan keberatan yang
demikian itu hamslah ditolak atau dikesampingkan karena tidak memenuhi alasan yuridis
Pendapatlbantahan Pmuntut Umum dalam Perklua Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
10
sehingga pada prinsipnya tidak perlu kami tanggapi lebih Ian jut Namun demikian kami perlu
menyampaikan bantahan terhadap
1 Keberatan tentang Penuntut Umum melanggar Undang-Undang el
- Bahwa pencantuman kata terdakwa dalam Surat Perintah p~u tidaklah dapat
diartikan sebagai perbuatan melanggar undang-undang mengingat KUHAP tidak
memberikan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis mengenai format Surat Perintah
Penahanan dimaksud
Bahwa format Surat Perintah Penahanan merupakan Tata Laksana Administrasi
Pelimpahanmiddot Perkara ke Pengadilan yang merupakan bagian dari tugas pokok
Kejaksaan dalam bidang penuntutan sehingga dalam pelaksanaannya mempedomani
Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia (Kepja) Jalpoundsamiddot A~g ~ No5181A1JAl1112001 tanggal 01 Nopember 2001 tentang perubahan Kepja NoKepshy
132JAl1111994 tanggal 07 Nopember 1994 yang sampai hari ini masih berlaku di
seluruh Indonesia (vide halaman 238 dan 239 tentang Format SURAT PERINTAH i
PENAHANANIPENGALIHAN JENIS PENAHANAN (TINGKAT
PENUNTUTANraquo
Bahwa di dalam Kepja tersebut juga dicantumkan tabel petunjuk I cara pengisian
Format Surat Perintah Penahanan (vide halaman 240) yang mana salah satu dasar
hukum pengisian format Surat Perintah Penahanan tersebut adalah pasal 21 KUHAP
yang menyebutkan
Ayat (1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap
seorang tersangka atau terdakwa dst
Ayat (2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau
penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan
surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan
identitas tersangka atau terdakwa dengan menyebutkan alasan
penahanan dst
Bahwa apabila bunyi pasal 21 KUHAP khususnya ayat (2) tersebut dipahami dengan
seksama maka dapat dimengerti bahwa dalam proses penyidikan penyidik
berwenang melakukan tindakan penahanan terhadap tersangka sedangkan dalam
proses penuntutan penuntut umum berwenang melakukan tindakan penahanan
terhadap terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan Dengan
demikian setelah penyidik melimpahkan tersangka berikut berkas perkara dan barang
bukti kepada Penuntut Umum maka proses penanganan perkara memasuki tahap
penuntutan Dalam proses penunutan ini sesuai dengan bunyi pasal 21 ayat (2)
PendapatlbantahQll Penuntut U1IIIU7I dalam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
11
KUHAP tersebut berwenang melakukan penahanan terhadap terdakwa dengan
memberikan surat perintah penahanan Oleh karena itu pencantuman kata terdakwa
dalam surat perintah penahanan yang diberikan oleh Penuntut Umum KPK sudah tepat l
dan tidak melanggar ketentuan undang-undang sehingga tidak benar tuduhan Tim
Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa Penuntut Umum pada KPK melakukan
perbuatan melanggar undang-undang karena mencantumkan kata terdakwa dalam
Surat Perintah Penahanan yang berpedoman pada Kepja tentang Administrasi Perkara
Tindak Pidana tersebut
2 Keberatan tentang Surat Perjanjian Kerjasama Outsourcing Roll Ott CIS RISI
antara PT PLN Disjaya dengan PT Netway adalah perjanjian yang sah
Bahwa surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum adalah didasarkan pada
keterangan 123 orang saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi
keterangan ahli surat-surat dan barang-barang bukti yang telah disita oleh penyidik
yang merupakan hasil penyidikan sebagaimana tercantum dalam berkas perkara
Nomor BP-2372011 tanggal19 Juli 2011
Dari hasil penyidikan ditemukan bukti-bukti yang kuat tentang adanya dugaan tindak
pidana korupsi yang dilakukan terdakwa terkait perbuatan terdakwa dalam pengadaan
Outsourcing Roll Out CIS - RISI (Customer Information System - Rencana Induk
Sistem Informasi) di PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang yang sumber dananya
berasal dari Pos Pengolahan Data dan Teknologi Informasi pada Anggaran PLN
(APLN) Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2006 termasuk bukti adanya Surat
Perjanjian Kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI antara PT PLN Disjaya dengan
PTNetway
Bahwa berdasarkan hasil penyidikan diperoleh kesimpulan bahwa penandatangan
surat perjanjian tersebut adalah terkait dengan rangkaian perbuatan terdakwa dalam
mewujudkan tindak pidana korupsi yang disangkakan kepadanya adanya sehingga
penandatangan surat perjanjian yang dianggap sebagai perbuatan hukum yang sah
secara perdata tidaklah serta merta menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa
secara pidana Oleh karena pembuktian aspek pidana atas perbuatan terdakwa yang
didakwakan tersebut termasuk materi pokok perkara sehingga keberatan yang
demikian haruslah dikesampingkan atau ditolak
Sebagai bahan pertimbangan dibawah ini akan disampaikan Yurispudensi yang
menegaskan bahwa sekalipun seandainya berdasarkan penilaian Hakim perbuatan
terdakwa merupakan masalah perdata bukan berarti serta merta menghilangkan sifat
melawan hukumnya perbuatan pidana terdakwa sebagaimana pertimbangan Putusan
Pendapatlbantahan Penll1ltut Umum dalam Perkma Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
12
MA No lKKr1957 tanggal 8-5-1957 (vide Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah
Agung Republik Indonesia Cetakan Kedua Mahkamah Agung RI 1993 Hal 57)
yang menyatakan
Walaupun dalam suatu perkara terdapat dasar-dasar untuk memajukan gugatan terhadap terdakwa yang OOpat merupakan perkara perdata akan tetapi ini tidak berarti bahwa penuntut kasasi tidak dapat dituntut karena ia melakukan suatu tindak pidana dengan demikian perbuatan-perbuatan yang dilakukan dapat merupakan baik perkara piOOna maupun perkara perdata tersendiri
3 Keberatan tentang Perbuatan orang lain seolah-olah perbuatan terdakwa
Bahwa adanya fakta tentang perbuatan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana
korupsi yang didakwakan kepada terdakwa dan orang lain tersebut belum ditetapkan
sebagai tersangka tidak berarti perkara atas nama terdakwa aquo tidak dapat diperiksa
di persidangan karena dalam Yurisprudensi MARl tanggal22 Nopember 1969 No7
KKr1969 dalam perkara atas nama 1 Robinson Pinem 2 OJ Oamanik 3 Pangulu
Siahaan menegaskan bahwa keberatan yang diajukan penuntut kasasi bahwa dalam
perkara in pelaku utamanya tiOOk diadili tidak dapat diterima karena untuk
memeriksa perkara terdakwa pengadilan tidak perlu menunggu diajukannya terlebih
dahulu pelaku Utama dalam perkara itu
Bahkan dalam perkembangan proses persidangan perkara aquo apabila ditemukan
peran-peran pihak lainnya maka tidak menutup kemungkinan ditetapkannya tersangka
barn 01eh karena itu pernyataan Tim Penasihat Hukum tentang terjadi manipulasi
berupa pengurangan terdakwa dan wpang pilih dalam menentukan tersangka adalah
pemyataan tendensius yang menyesatkan Oengan demikian keberatan tentang tidak
ditetapkannya orang lain dalam kaitan dengan peranan mewujudkan tindak pidana
yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan ruang lingkup eksepsi dan harus
dikesampingkan
4 Keberatan tentang Pelanggaran azas legalitas
Bahwa pernyataan Tim Penasihat Hukum tentang penetapan Eddie Widiono
Suwondho sebagai tersangka belum ada kerugian Negara yang dihitung berdasarkan
penghitungan yang dilakukan Ahli sehingga dianggap melanggar asas legalitas adalah
menunjukkan bahwa Tim Penasihat Hukum tidak memaham~ dengan benar
pengertian asas legalitas itu sendiri
- Asas legalitas lazim disebut dengan terminologi principle of legality
legaliteitbeginsel non-retroaktif de la legalite atau ex post facto laws
Ketentuan asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum
Pendapatlbantahan Penuntut Umum dalam Perkara lr EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
13
Pidana (KUHP) Indonesia yang berbunyi Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selaro
dari kekuatan ketentuan undang-undang pidana yang mendabuluinya PAF
Lamintang dan C Djisman Samosir merumuskan dengan terminologi sebagai
Tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan pi dana
menurut undang-undang yang telah diadakan Iebih dulu Mill Harnzah
menterjemahkan dengan terminologi Tiada suatu perbuatan (feit) yang dapat
dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang
mendabuluinya Dari terjemaban terminologi tersebut dapat dipabami babwa
pefumusan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung makna asas lex
temporls delicti artinya undang-undang yang berlaku adalah undang-undang yang ada
pada saat delik terjadi atau disebut juga asas nonretroaktir yang melarang
pembedakuan surut suatu undang-undang pidana dan sanksi pi dana (nonretroactive
application ofcriminal laws and criminal sanctions) n
Berdasarkan uraian tentang pengertian asas legalitas diatas dihubungkan dengan surat
dakwaan penuntut umum maka dapat disimpulkan bahwa penetapan terdakwa sebagai
tersangka dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor SprinDik-l001III2010 tanggal
23 Februari 2010 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor SprinDik-1401lTIII201O
tanggalll Maret 2010 tidak melanggar asas legalitas karena
bull Undang-undang memberi kewenangan kepada penyidik untuk menetapkan
seseorang sebagai tersangka dengan dengan bukti permulaan yang cukup
bull Bahwa dengan bukti permulaan yang cukup tersebut penyidik meyakini adanya
perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa terkait pengadaan
Outsourcing Roll Out CIS - RISI (Customer Information System - Rencana Induk
Sistem Informasi) di PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang yang sumber
dananya berasal dari Pos Pengolaban Data dan Teknologi Informasi pada
Anggaran PLN (APLN) Tabun 2004 sampai dengan Tabun 2006 sehingga
penyidik menetapkan terdakwa sebagai tersangka dengan sangkaan melanggar
ketentuan pasal 2 ayat (I) UU Nomor 31 Tabun 1999 jo UU Nomor 20 Tabun
2001
bull Babwa ketentuan pi dana yang dijadikan dasar penetapan terdakwa sebagai
tersangka tersebut sudab ada sebelum tindak pidana korupsi yang disangkakan itu
terjadi
Babwa Tim Penasihat Hukum telab keliru memabami makna asas legalitas dan
terkesan berupaya mengaburkan substansi surat dakwaan dengan cara mengkaitkan
mekanisme penetapan tersangka dengan pembuktian unsur kerugian negara yang salah
Pendapatlbantahan Perllllttut Umum dafam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
14
satu alat buktinya adalah surat berupa Laporan Hasil Penghitungan Kerugian
Keuangan Negara yang dibuat oleh Ahli dari BPKP Bahkan kekeliruan itu semakin
nyata ketika Tim Penasihat Hukum mengutip pertimbangan dalam alinea pertama
halaman 72 putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 003IPUU-IV2006 tanggal 25
Juli 2006 kemudian memberikan kesimpulan bahwa seolah-olah penetapan tersangka
belum dapat dilakukan jika haSil penghitungan kerugian negara belum dituangkan
dalam suatu laporan Kesimpulan yang demikian adalah menyesatkan karena tidak
demikian maksud dari pertimbangan putusan MK tersebut
bull Bahwa pertimbangan dalam putusan MK sebagaimana tercantum pada halaman 70
sampai dengan 73 adalah menyangkut kata dapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK
yang pengertiannya dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (l) bahwa dengan
penambahan kata dapat tersebut menjadikan tindak pi dana korupsi dalam Pasal 2
ayat (1) a quo menjadi rumusan de1ik formil sehingga apakah dengan pengertian
tersebut frasa dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang
diartikan baik kerugian yang nyata (actual loss) maupun hanya yang bersifat potensial
atau berupa kemungkinan kerugian (potential loss) merupakan unsur yang tidak periu
dibuktikan atau harns dibuktikan Menurut pendapat MK sebagaimana dalam
pertimbangan putusan aquo unsur kerugian negara harns dibuktikan dan harns dapat
dihitung meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi Kesimpulan
demikian harns ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya Faktor kerugian baik
secara nyata atau berupa kemungkinan dilihat sebagai hal yang memberatkan atau
meringankan dalam penjatuhan pid~ seb~gaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal
4 bahwa pengembalian kerugian negara hanya dapat dipandang sebagai faktor yang
meringankan Oleh karenanya persoalan kata dapat dalam Pasal 2middot ayat (1) UU
PTPK lebih merupakan persoalan pelaksanaan dalam praktik ole~ aparat penegak
hukum dan bukan menyangkut konstitusionalitas norma
Dari uraian diatas jelas terlihat bahwa pertimbangan putusan MK tidak mengkaitkan
adanya suatu keharusan bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka harus
terlebih dahulu adanya penyampaian Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan
Negara oleh Ahli kepada penyidik
- Bahwa dalam penetapan terdakwa sebagai tersangka secara substantif penyidik telah
meyakini adanya unsur kerugian negara karena sejak awal Ahli dari BPKP yang
dimintakan bantuannya telah melakukan proses penghitungan kerugian negara
sehingga persoalan penyampaian laporan tersebut hanyalah persoalan teknis dan untuk
mendukung alat bukti berupa surat yang akan digunakan dalam proses pembuktian di
persidangan Tim Penasihat Hukum telah mengakui adanya pencantuman kerugian
PendapatlbQfltahQfl PenWltllt Umum dalam Perwa 17 EDDIE WIDONO SUWONDHO MSC
15
negara sebesar Rp 45 Milyar dalam Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi yang
mana pencantuman jumlah kerugian negara bukanlah hasil rekaan penyidik melainkan
hasil pekerjaan audit yang dilakukan oleh AhU Oleh karena itu keberatan yang
diajukan oleh Tim Penasihat Hukum mengenai hal ini adalah keberatan yang
mengada-ada dan sudah seharusnya dikesampingkan dan tidak perlu dipertimoangkan
oleh Majelis Hakim
Bahwa Tim Penasihat Hukum dalam bagian keberatan ini juga mempersoalkan
tentang isi Surat Dakwaan yang menyatakan bahwa terdakwa menerima pemberian
uang berdasarkan business Plan 2005-2007 PT Netway Utama adalah hanya
berdasarkan asumsi dan tidak akurat karena mengandung ketidak benaran Bahwa
oleh karena itu dakwaan telah melanggar asas legalitas sehingga dakwaan tersebut
hams dinyatakan tidak dapat diterima Keberatan yang demikian ini adalah
menyangkut penilaian terhadap fakta yang tentunya perlu dibuktikan di persidangan
Oleh karena itu tidak benar jika uraian fakta tentang penerimaan uang oleh terdakwa
dianggap sebagai melanggar asas legalitas
5 Keberatan tentang Surat dakwaan disusun sebagai perbuatan berlanjut tetapi pasal
64 tidak dicantumkan dalam surat dakwaan
Bahwa sesuai Jurisprodensi MA No156 KlKrl1963 tanggal 28 April 1964 soal
perbuatan lanjutan atau voortgezette handeling itu hanyalah mengenai soal
penjatuhan hukuman (straftoematig) dan tidak mengenai pembebasan dari tuntutan
Berdasarkan yurisprudensi tersebut_~apat ditarik kesimpulan bahwa pencantuman
pasal 64 KUHP dalam surat dakwaan bukan merupakan alasan pengajuan keberatan
(eksepsi) melainkan termasuk lingkup penilaian fakta dalam proses pembuktian terkait
dengan pemberatan dalam penjatuhan hukuma~leh karena itu keberatan tersebut
harnslah dikesampingkan
6 Keberatan tentang Dakwaan primair bukan merupakan peraturan perundangshy
undangan
Bahwa sesuai dengan Pasal 56 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Semua Keputusan Presiden
Keputusan Menteri Keputusan Gubernur Keputusan Bupatilwalikota atau keputusan
pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 yang sifatnya mengatur yang
sudah ada sebelum UU ini berlaku hams dibaca peraturan sepanjang tidak
bertentangan dengan UU ini
Pendapatlbantahan Penuntut Umum daJam Perkara Ir EDDIE WIDONO SUWONDHO MSC
16
- Bahwa ketentuan pengadaan barang dan jasa di PT PLN dalam bentuk SK Direksi
PT PLN tidaklah berdiri sendiri akan tetapi peraturan tersebut lahir sebagai tunman
dari UU Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri sebagaimana tercantwn di
dalam konsideran SK Direksi tersebut yang mana pengaturan SK Direksi tersebut
dimaksud sebagai petunjuk teknis dalam pengadaan barang dan jasa di PT PLN
(Persero)
Bahwa pasal3 UU No19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan Terhadap BUMN berlaku Undang-Undang ini anggaran dasar dan ketentuan
peraturan perundang-undangan lainnya
- Bahwa dengan demikian Anggaran Dasar PT PLN (Persero) Tahun 1998 yang dimuat
dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 12 Mei 1998 Nomor 38 Surat Keputusan
(SK) Direksi PT PLN (Persero) Nomor 038KJ9201DIRI1998 tentang Pengadaan
Barang dan Jasa di PT PLN (Persero) SK Direksi PT PLN (Persero) Nomor
138KJOI01DIRI2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Outsourcing Pelayanan
Pelanggan SK Direksi PT PLN (Persero) Nomor No 118KJOI0IDIRI2004 tentang
Penataan Outsourcing Di Lingkungan PT PLN (Persero) dan SK Direksi PT PLN
(Persero) Nomor 1 OOKJO 1OIDIRI2004 tentang Pengadaan BarangJasa di PT PLN
(Persero) jo SK Direksi PT PLN (Persero) Nomor 200KJOIOIDIRI2004 tentang
Penjelasan Pedoman Pengadaan BarangJasa di Lingkungan PT PLN (Persero)
adalah termasuk dalam katagori peraturan perundang-undangan Dengan demikian
keberatan tentang hal ini haruslah dikesampingkan
7 Keberatan tentang Keuangan PT PLN (Persero) sebagai BUMN bukan merupakan
keuangan Negara kami tanggapi sebagai berikut
- Bahwa keberatan tersebut adalah materi pokok perkara dan bukan termasuk dalam
ruang lingkup materi yang dapat diajukan sebagai keberatan (eksepsi) sebagaimana
yang diatur dalam Pasal156 (I) KUHAP dan seharusnya dikesampingkan
Bahwa namun demikian kami perlu tegaskan bahwa pendapat Tim Penasihat Hukum
yang menyatakan keuangan PLN bukan keuangan Negara adalah pendapat yang
keliru Sebab di dalam penjelasan atas UU Tipikor dengan tegas dinyatakan bahwa
keuangan negara yang dimaksud dalam UU Tipikor adalah seluruh kekayaan negara
dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya
segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena
berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban BUMNIBUMD
yayasan badan hukum dan perusahaan yang menyewakan modal negara atau
Pendaputbantahan Penuntut Umum dalam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
17
perusahaan yang menyertalean modal pihale ketiga berdasarkan perjanjian dengan
Negara
Bahwa penjelasan tersebut sejalan pula dengan ketentuan UU No 17 Tahun 2003
Pasall angka 1 yang memberikan pengertian keuangan Negara adalah semua hale dan
kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa
uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan
pelalesanaan hale dan kewajiban tersebut Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2
ditegaskan bahwa Keuangan Negara meliputi kekayaan Negarakekayaan daerah yang
dikelola sendiri atau oleh pihale lain berupa uang surat berharga piutang barang serta
hale-hale lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan
pada perusahaan Negaraperusahaan daerah
Bahwa kekuasaan atas pengelolaan keuangan Negara digunakan untuk mencapai
tujuan bemegara sehingga setiap tahun disusun APBN dan APBD Salah satu
penggunaan dana APBNAPBD adalah dalam bentuk penyertaan modal Negara pada
Persero danatau Perum serta Perseroan Terbatas tainnya yang digolongkan sebagai
Kekayaan Negara yang dipisahkan
Bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya
dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan
Negara yang dipisahkan (Pasal 1 angka 1 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN)
Artinya bahwa secara langsung maupun tidak langsung dapat dikatakan bahwa dalam
operasionalnya BUMN tetapi menggunalean APBN Malesud dan tujuan pendician
BUMN adalah untuk menyelenggaralean kemanfaatan umum berupa penyediaan
barang danatau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup
orang banyale
8 Keberatan tentang Penghitungan kerugian negara tidak dilakukan pihak yang
berwenang dan
9 Tentang pemyataan Laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas
dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan outsourcing roll out customer
information system rencana induk sistem informasi (CIS-RISI) pada PT PLN
(persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang tahun 2004 - 2006 sangat
bertentangan dengan laporan keuangan dan konsolldasi PT Perusahaan Iistrlk
negara (persero) No20BAuditama VGAlOS2006 tanggal31 Mel 2006 oleh Badan
Pemeriksa Keuangan
Pendapatbantahan Pelluntut Umum dalam PerluJra Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
18
Bahwa keberatan tentang kewenangan Ahli BPKP dalam menghitung kerugian
keuangan Negara (Point 8) dan ada tidaknya kerugian keuangan Negara (point 9)
diatas bukan merupakan materi eksepsi melainkan tennasuk penilaian fakta yang akan
dibuktikan di persidangan
10 Keberatan tentang Unsur penyertaan (deeJneJDing) yang tidakjelas
Bahwa dalam rumusan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP diatur tiga bentuR penyertaan
yaitu sebagai yang melakukan menyuruh melakukan dan turut serta melakukan
Dalam Surat Dakwaan baik rumusan unsur delik pada Dakwaan Primair maupun pada
Dakwaan SUbSi~ir Penuntut Umum telah menguraikan dengan jelas kualitas penyertaan
tersebut yaitu ~ Terdakwa baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan atau turut
serta melakukan dengan Saksi Margo Santoso Fahmi Mochtar dan Gani Abdul Gani dan
uraian faktanya telah dikonstruksikan secara cennat jelas dan lengkap baik dalam dakwaan
primair maupun subsidiair
Bahwa untuk mengetahui kualitas Terdakwa dalam penyertaan tersebut apakah sebagai orang
yang melakukan atau turut serta melakukan tentulah harus dibuktikan dalam persidangan
Dengan demikian keberatan tentang hal ini bukan merupakan lingkup materi eksepsi
melainkan sudah memasuki materi pokok perkara yang akan dibuktikan dalam persidangan
selanjutnya
11 Keberatan tentang Pemeriksaan saksi yang tidak berhubungan dengan perkara ini
Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Pennasalahan dan penerapan
KUHAP hal 274 menjelaskan ~~at hukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang
bebas tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak
menentukan sama sekali tidak mengikat hakim Hakim bebas untuk menilai
kesempurnaan dan kebenarannya Tergantung pada penilaian Hakim untuk
menganggapnya sempurna atau tidak Tidak ada keharusan bagi Hakim untuk
menerima kebenaran setiap keterangan saksi Hakim bebas menilai kekuatan atau
kebenaran yang melekat pada keterangan itu dan dapat menerima II atau
menyingkirkannya Lain halnya jika Undang-Undang sendiri telah menentukan
bahwa alat bukti kesaksian mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mementukan Jika seandainya Undang-Undang menentukan demikian Hakim tidak
boleh menilai kekuatan pembuktiannya Hakim secara bulat harus terikat untuk
mempergunakannya dalam putusan tidak lagi berwenang untuk menilainya secara
bebas i Bahwa keberatan mengenai adanya keterangan duCdari 123 orang saksi dalam berkas
perkara yang menurut pendapat Tim Penasihat Hukum tidak reI evan dengan
Pendapatbantahan Penlllltlit Umum dalam Perlalra Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
19
pembuktian perbuatan terdakwa bukan merupakan lingkup eksepsi melainkan i
termasuk kewenangan hakim dalam melakukan penilaian terhadap keterangan saksishy
saksi apabila dihadirkan untuk memberikan keterangan di persidangan Penuntut
Umum tidak terikat untuk menghadirkan keseluruhan saksi yang dicantumkan dalam
berkas perkara tersebut dalam proses pembuktian Penuntut Umum memiliki
kewenangan untuk menghadirkan sebagian saksi jika telah yakin bahwa dakwaan
yang diajukan telah dapat dibuktikan Penilaian terhadap kualitas saksi dan
kepentingan untuk menghadirkannya di persidangan sebagai alat bukti saksi bukan
merupakan 1ingkup eksepsi
Berdasarkan uraian diatas maka kami berpendapat bahwa keberatan yang diajukan o1eh
Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Bab II tersebut adalah tidak
beralasan sehingga sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau dikesampingkan
Bahwa selanjutnya dalam Bab III Nota Keberatan Tim Penasihat Hukum telah
mengajukan materi keberatan tentang Surat Dakwaan Harus Dibatalkan dengan alasan
sebagai berikut
1 Surat dakwaan tidak jelas
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 62 sid 65 pada pokoknya
mengemukakan sebagai berikut
Perumusan surat dakwaan yang disusun o1eh Penuntut Umum secara subsidiairitas
tersebut tidak tepat karena perbua~ yang didakwakan terhadap terdakwa adalah
perbuatan yang berbeda dan masing-masing berdiri sendiri yaitu perbuatan yang
bersifat melawan hukum disatu pihak sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU Tipikor
dan perbuatan yang bersifat menyalahgunakan wewenang dilain pihak sebagaimana
diatur dalam pasal 3 UU Tipikor oleh karena itu lebih tepat dakwaan kepada terdakwa
disusun secara a1ternatif Dengan demikian surat dakwaan yang disusun secara
subsidiairitas tersebut adalah tidak je1as sehingga harus dibatalkan
2 Dakwaan disusun tidak cermat menyebutkan waktu (tempus delicti) tindak pidana
itu dilakukan
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 65 sid 66 pOOa pokoknya
mengemukakan sebagai berikut
Bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak cermat menyebutkan waktu
tempus delicti tindak pidana itu dilakukan hal ini terlihat dalam dakwaan subsidiair
halam 14 baris ke-13 sid 14 pada hari dan tang gal yang tidak dapat ditentukan
h1lll11PQllbrmUlllrm PIIU1llJlt u_dlll_ Pwlll EDDIE WIDIONO SUWONDHO MaC
20
lagi antara bulan September 2000 sampai dengan bulan Mei 2006 atau setidakshy
tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 sampai dengan tahun 2006
Sementara dalam dakwaan Subsidiair halaman 15 alenia terakhir terdakwa selaku
Direktur Pemasaran dan Distribusi (Dirsar) PT PLNyang menjabat sejak tahun 1998
telah mengetahui bahwa PT PLN Disjaya dan Tangerang telah bekerjasama dengan
Politeknik ITB Bandung sejak tahun 1994 dts Sehingga dari rumusan waktu
(tempus delicti) tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan
terbukti sangat tidak cennat karena disatu sisi menyebutkan antara bulan September
2000 sampai dengan bulan Mei 2006 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain
dalam tahun 2000 sampai sejak tahun 1998 telah mengetahui sehingga dengan
demikian dakwaan tidak jelas dan lengkap menyebutkan waktu (tempus delicti) tindak
pidana dilakukan
3 Fakta dakwaan disusun secara manipulatif
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 66 sid 102 pada pokoknya
mengemukakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara manipulatif bukan
hanya sekedar bennaksud menghilangkan peran orang tertentu seperti Sunggu Anwar
Aritonang tetapi juga dilakukan dengan memanipulasi fakta dalam uraian perbuatan yang
dilakukan terdakwa dimana uraian fakta tidak jelas sumbernya hanya berasumsi dan
didasari pada kebohongan dengan demikian dakwaan yang disusun secara manipulatif
mengakibatkan dakwaan dibatalkan
Berdasarkan uraian materi keberatan beserta alasan-alasan yang dimuat dalam Bab III
Nota Keberatan tersebut diatas maka sebelum kami menguraikan pendapat I tanggapan atas
keberatan beserta alasan-alasan yang dimuat dalam Bah III Nota Keberatan tersebut terlebih
dahulu perlu kami uraikan tentang pengertian Surat Dakwaan harus dibatalkan scrbagaimana
dimaksud dalam Pasal143 ayat (3) KUHAP
Berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHAP dinyatakan bahwa surat dakwaan yang tidallt
memenuhl ketentuan salah satu unsur syarat-syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yaitu dimana dakwaan tidak terang dan tidak cermat
merumusk~ unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan maka surat dakwaan yang demikian
adalah harus dibatalkan Menurut M Yahya Harahap dalam bukunya betjudul i Pembahasan
Permasalahan dan Penerapan KUHAP jilid II cetakan ke-III Penerbit Pustakan Kartini
halaman 663-664 pada intinya menyatakan bahwa mengenai alasan keberatan surat
dakwaan batal bukan dakwaannya yang dinyatakan tidak dapat diterima akan tetapi yang
harus dibatalkan adalah surat dakwaan yaitu dimana surat dakwaan tidak memenuhi
Pendaparlbantahan Penuntut Umum dalQll) Perlcara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
21
syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal143 ayat (2) hurufa KUHAP dan syarat
materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal143 ayat (2) hurufb KUHAP
Berdasarkan pengertian Surat Dakwaan harus dibatalkan maka karni berpendapat
bahwa surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP dan syarat materiil sebagaimana dif~ud dalam
Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP sehingga cukup beralasan untuk dijadikan dasar oleh
Majelis dalarn memeriksa mengadili dan memutus perkara aquo Narnun demikian karni akan
memberikan pendapat tanggapan terhadap materi keberatan pada Bab III dalam Nota
Keberatan yaitu
1 Keberatan tentang Surat dakwaan tidak jelas
Bahwa perumusan bentuk surat dakwaan secara subsidiairitas sudah tepat dan tidak
tepat jika dirumuskan dalam bentuk dakwaan altematif Perbedaan mendasar antara
keduanya adalah dakwaan altematif ditunjukkan dengan perbedaan uraian fakta yang
dilakukan oleh Terdakwa dalam perbuatan yang didakwakan satu dengan lainnya
yang ditandai dengan penyebutan dakwaan ke-satu ke-dua dan seterusnya dan dalam
pembuktiannya hakim boleh memilih salah satunya Sedangkan dakwaan subsidaritas
ditunjukkan dengan uraian fakta yang sarna yang dilakukan oleh Terdakwa dalam
perbuatan yang didakwakan satu dengan lainnya yang ditandai dengan penyebutan
dakwaan primer subsider lebih subsider dan seterusnya akan tetapi Penuntut Umum
merasa tidak yakin kualifikasi mana (pasal yang mana) yang akan terbukti di depan
persidangan sehingga dalam penyusooan surat dakwaan berdasarkan tingkatanlgradasi
berat ringannya ancaman pidana pada masing-masing tindak pidana Oleh karena itu
hakim dalarn pembuktiannya hams membuktikan dakwaan primer terlebih dahulu
yang apabila tidak terbukti maka dakwaan subsiderlah yang harus dibuktikan
demikian seterusnya
Bahwa seandainya prinsip penyusunan bentuk dakwaan tersebut dihmggar oleh
penuntut umum maka hal itu bukanlah termasuk melanggar pasal 143 ayat (2)
KUHAP dan mengkualifikasi surat dakwaan kabur (obscur libel) Sebab
berdasarkan azas pasal 4 ayat (2) UU No14 tahun 1970 PerOOilan sederhana cepat
dan biaya ringan (asas ini pOOa saat sekarang dianut secara luas disemua negara
dengan rumusannya informal procedure and can be put in motion quickJy)
pelanggaran atau kekeliruan dimaksud dapat dianggap sebagai kesalahan pengetikan
(clerical error) atau kesalahan prosedur (Procedural error) yang dapat diluruskan
dengan jalan Hakim dalam persidangan mengubah susunan surat dakwaan sesuai
dengan prinsip yang digariskan atau dapat dilakukan dengan cara mencatat dalarn
PendapatlbantGhan Penuntut Umum daam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
22
Berlta Acara serta menjelaskan dalam pertimbangan (vide M Yahya Harahap dalam
bukunya pembahasan pennasalahan dan penerapan KUHAP Penyidikan dan
penuntutan edisi 2 hal 448)
Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas dapat dipahami bahwa Penuntut Umwn
dengan kewenangannya mempunyai kebebasan merumuskan sendiri bagaimana
bentuk dari surat dakwaan dengan berpedoman pada hasil pemeriksaan penyidikan
Dengan demikian tidak benar jika bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara
subsidaritas dalam perkara aquo dijadikan alasan bahwa dakwaan tidak jelas dan surat
dakwaan harus dibatalkan Oleh karenanya alasan tersebut hams dikesampingkan
2 Keberatan tentang Dakwaan disusun tidak cermat menyebutkan waktu (tempus
delicti) tindak pidana itu dilakukan
Bahwa pencantuman waktu (tempus delicti) tindak pidana yang dilakukan terdakwa
dalam surat dakwaan dengan menyebutkan antara bulan September 2000 sampai
dengan bulan Mei 2006 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun
2000 sampai sudah cennat Hal ini telah ditegaskan dalam putusan Hoge Raad
tanggal 18 Juni 1928 menyatakan penyebutan (penulisan) dalam surat dakwaan
bahwa mereka terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut kira-kira tahun 1920 sid
1926 adalah cukup dalam menyatakan waktu JI
Bahwa pencantuman kalimat terdakwa sejak tahun 1998 telah mengetahui bahwa PT
PLN Disjaya dan Tangerang telah bekerjasama dengan Politeknik Bandung sejak
tahun 1994 dalam konstruksi feit ~lahmenunjukkan adanya pengetahlan terdakwa
tentang waktu sesuatu peristiwa bukan waktu terdakwa melakukan tindak pidana
sehingga tidaklah dapat dijadikan alasan bahwa dakwaan tidak jelas dan lengkap
menyebutkan waktu (tempus delicti) tindak pidana dilakukan Dengan demikian
keberatan yang demikian tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan dakwaan
tidak cermat dan surat dakwaan harus dibatalkan sehingga alasan tersebut harus
dikesampingkan
3 Keberatan tentang Fakta dakwaan disusun secara manipulatif sebagaimana
diuraikan pada item 1 sId 35
Bahwa setelah kami mencennati keseluruhan materi keberatan I eksepsi yang
diuraikan pada halaman 66 sid 102 yang terdiri dari 35 item maka kami berpendapat
bahwa Tim Penasihat Hukum secara prematur telah melakukan penilai fakta tanpa
melalui proses pembuktian Tim Penasihat Hukum dan dengan mengambil alih
kewenangan hakim telah mengadili sendiri fakta yang terdapat dalam surat dakwaan
Pendapatlbantahan Petllllltut Umum dalam Perk4ra Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
23
sebagai fakta yang disusun secara manipulatif tidak jelas sumbernya hanya
berasumsi serta didasari pada kebohongan
Bahwa oleh karena materi keberatan yang demikian merupakan penilaian fakta yang
harus dibuktikan di persidangan maka kami berpendapat alasan-alasan yang
dikemukakan tersebut tidak berdasar dan harus ditolak
Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim
Yang Terhormat Sdr Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum
Berdasarkan seluruh uraian pendapat I tanggapan yang telah kami kemukakan diatas
maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara
ini untuk
1 Menolak seluruh keberatan (eksepsi) yang diajukan Tim Penasihat Hukum T erdakwa
2 Menyatakan surat dakwaan Nomor Dak-19240812011 tanggal 03 Agustus 2011 telah
memenuhi syarat formal dan syarat materiil Wltuk dijadikan sebagai dasar memeriksa mengadili
dan memutus perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Ir EDDIE WIDIONO
SUWONDHO MSc
3 Menetapkan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan
Demikian pendapat I tanggapan atas materi keberatan (eksepsi) Tim Penasehat Hukum
Terdakwa kami bacakan dan ajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini Rabu tanggal 7 September 2011
PENUNTUT UMUM PADA KPK
~~
MUHIBUDDIN SH MH
AFNI C~A SH MH
Pendapatlbantahan Penuntut Umum daam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
5
ditetapkan sebagai tersangka belum ada kerugian Negara yang dihitung berdasarkan
penghitungan yang dilakukan Ahli Dengan demikian saat penetapan Eddie Widiono
Suwondho sebagai tersangka belum ada perbuatan pidana yang dilakukan
Dalam Surat Dakwaan juga dinyatakan bahwa terdakwa menerima pemberian uang
berdasarkan business Plan 2005middot2007 PT Netway UtamaPernyataan tersebut hanya
berdasarkan asumsi dan tidak akurat karena mengandung ketidak benaran
Bahwa oleh karena itu dakwaan telah melanggar asas legalitas sehingga dakwaan
tersebrlt hams dinyatakan tidak dapat diterima
5 Surat dakwaan disusun sebagai perbuatan berlanjut tetapi pasal 64 tidak
dicantumkan dalam surat dakwaan
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 24 sid 31 pada pokoknya
mengemukakan
Bahwa dari fakta-fakta yang ada terdapat rangkaian cerita yang digambarkan diatas
secara jelas dan terang benderang menunjukan adanya perbuatan berlanjut dalam surat
dakwaan namun tidak adanya penyebutan pasal 64 KUHAP sehingga surat dakwaan
telah disusun dengan tidak cermat
Surat dakwaan yang meletakkan terdakwa dalam posisi sentral pemberi perintah dan
penanggung jawab mengabaikan pembagian tugas antar dire~i sesuai ketentuan SI bull SefOlin ~
RUPS dan sifat tanggungjawab kolegial dari Direksi (s0aQiri2 dan bersama-sama)
Penyusunan surat dakwaan yang menyatakan bahwa semua tindakan Margo Santoso
dan Fahmi Mochtar berda~kaA peri~~ dari Terdakwa tetapi pada saat yang
bersamaan kedua orang tersebut dinyatakan sebagai orang yang bersama-sama
mel~anerbuatan pidana menunjukkan adanya ambigu dan ketidakterangan dalam
surat dakwaan yang disusun Penuntut Umum
6 Dakwaan primair bukan merupakan peraturan perundangundangan
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 31 sid 38 pada pokoknya
mengemukakan
Bahwa baik secara teoritis maupun Yuridis dapat disimpulkan Anggaran Dasar PT
PLN (Persero) Tahun 1998 yang dimuat dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal
12 Mei 1998 Nomor 38 Surat Keputusan (SK) Direksi PT PLN (persero) Nomor
038Kl920DIRJI998 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di PT PLN (Persero) SK
Direksi PT PLN (Persero) Nomor 138KlOlODIRJ2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan Outsourcing Pelayanan Pelanggan SK Direksi PT PLN (Persero)
Pendapatlxmtoltan PDlWltut U_ doam Pekara I EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
6
Nomor No 118KlOIOIDIRI2004 tentang Penataan Outsourcing Di Lingkungan PT
PLN (Persero) dan SK Direksi PT PLN (Persero) Nomor IOOKlOIOIDIRI2004
tentang Pengadaan BaranglJasa di PT PLN (Persero) jo SK Direksi PT PLN
(Persero) Nomor 200KlOIOIDIRI2004 tentang Penjelasan Pedoman Pengadaan
BaranglJasa di Lingkungan PT PLN (persero) yang dijadikan dasar dakwaan
primair oleh Penuntut Umum bukan merupakan peraturan perundang-undangan
7 Keuangan PT PLN (persero) sebagai BUMN bukan merupakan keuangan negara
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 38 sId 42 pada pokoknya
mengemukakan
Bahwa pendapat Penuntut Umum keuangan PT PLN (Persero) merupakan bagian dari
keuangan negara adalah hal yang keliru dan tidak dapat dibenarkan baik secara teoritis
maupun yuridis Sebab secara Yuridis menurut UU perseroan terbatas (PT) bagi
BUMN berlaku ketentuan PTHal ini sejalan dengan Fatwa Mahkamah Armg
menyatakan asset BUMN bukanlah asset negara tetapi asset dari badan h~ itu
sendiri
8 Penghitungan kerugian negara tidak dllakukan pihak yang berwenang
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 42 sid 49 pada pokoknya
mengemukakan
Bahwa menurut ketentuan UU NoIS tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasaJ 13 dan UU NoIS tahun 2006 pasal 8
ayat (3) disebutkan Badan yang berwenang melaporkan adanya indikasi kerugian
negaraldaerah danatau unsur pidana lainnya adalah BPK jadi bukan BPKP
Bahwa oleh karena penghitungan keuangan negara tidak dilakukan oleh lembaga
yang berwenang maka hasil penghitungannya tidak layak dipergunakan sebagai dasar
dakwaan sebingga dakwaan harus dinyatakan tidak dapat diterima
9 Laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana
kompil aam pelllactaall outlouremg roD out eUltome IIlformattoll l)Item Il
induk sis tern informasi (CIS-RISI) pada PT PLN (persero) Distribusi Jakarta Raya
dan Tangerang tahun 2004 - 2006 sangat bertentangan dengan laporan keuangan
dan konsolidasi PT Perusahaan Iistrik negara (persero) No20BAuditama
VGAlOS2006 tanggal31 Mei 2006 oleh Badan Pemeriksa Keuangan
7
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 49 sid 51 pada pokoknya
mengemukakan
- Bahwa yang harus dijadikan dasar untuk menentukan adanya kerugian negara adalah
hasH audit BPIlt bukan audit BPKP Dalam laporan keuangan dan konsolidasi PT
Perusahaan Listrik Negara (Persero) No20BAuditama VGAl052006 tanggal 31
Mei 2006 oleh Badan Pemeriksan Keuangan Republik Indonesia BPK tidak pemah
berpendapat adanya kerugian negara dalam pelaksanaan pekerjaan roll out customer
information service system rencana induk sistem informasi pada PLN Disjaya BPK
berpendapat bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut belum optimal dan lebih bayar
sebesar Rp53096 M (hal 48-49) BPK juga tidak pernah berpendapat perlunya
dilakukan audit investigasi terhadap pelaksanaan pekeIjaan dimaksud karena memang
tidak diketemukan adanya kerugian negara
Bahwa secara jelas dan tegas laporan BPKP tentang proyek roll out CIS RISI yang
menyatakan terdapat adanya kelebihan bayar Rp4618903733659- sehingga
menimbulkan kerugian negara sejumlah dimaksud adalah sangat bertentangan dengan
laporan BPK Dakwaan yang menggunakan dasar penghitungan yang dibuat BPKP
yang notabene tidak memiliki kewenangan untuk menghitung adanya kerugian negara
yang bertentangan dengan laporan resmi BPK adalah dakwaan yang tidak sah dan
karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima
10 Unsur penyertaan (deelneming) yang tidakjelas
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya- halaman 51 sid 59 pada pokoknya
mengemukakan
- Bahwa dalam surat dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak jelas
kedudukan Ir Eddie Widiono Suwondho Msc Margo Santoso dan Fahmi Mochtar
sebagai orang yang melakukan perbuatan dan sekaligus menyuruh melakukan
perbuatan atau turut serta melakukan sebagaimana dimaksud oleh pasal 55 ayat (1)
ke-l KUHP Sehingga tidak ada perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Margo
Santoso dan Fahmi Mochtar
11 Pemeriksaan saksi yang tidak berhubungan dengan perkara ini
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 59 sid 62 pada pokoknya
mengemukakan
- Bahwa adanya keterangan saksi an Lindasari Hendayani dan an Murtaqi Syamsudin
dimana keterangan kedua saksi tersebut secara pasti tidak ada kaitannya dengan
PendapatlbQlltahQII Penuntut Umum daJam Pelcara I EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
8
perkara yang didakwakan kepada terdakwa Keterangan kedua saksi ini tidak termasuk
dalam keterangan saksi yang dimaksud oleh pasal 1 ayat (26) dan ayat (27) Meskipun
keterangan - keterangan kedua saksi ini mengenai hal yang ia dengar sendiri dan
dialami sendiri oleh saksi tetapi apa yang didengar dan dial ami oleh kedua saksi ini
tidak ada hubungannya dengan perkara terdakwa Dengan demikian sepatutnya kalau
disimpulkan bahwa dakwaan terhadap terdakwa ini adalah dakwaan yang tidak dapat
diterima
Bahwa oleh karena materi keberatan dalam Bab II ini adalah mengenai Dakwaan
Tidak Dapat Diterima maka sebelum kami menguraikan pendapat I tanggapan atas keberatan
beserta alasan-alasan yang dimuat dalam Nota Keberatan tersebut diatas terlebih dahulu perlu
kami uraikan tentang apa yang dimaksud dengan Dakwaan Tidak Dapat Diterima
Bahwa dakwaan tidak dapat diterima adalah salah satu alasan keberatan
sebagaimana ditentukan dalam pasal156 ayat (1) KUHAP Namun demikian KUHAP tidak
memberi penjelasan lebih lanajut tentang apa yang dimaksud dengan dakwaan tidak dapat
diterima dan bilamana pengajuan suatu keberatan dengan alasan yang demikian itu dapat
dikabulkan oleh Majelis Hakim Oleh karena KUHAP tidak memberikan penjelasan tentang
hal tersebut maka perlu dicari penjelasannya dati sumber hukum lain diantaranya melalui
doktrin yang telah dianut dan diakui dalam praktek peradilan
Bahwa terkait dengan hal tersebut PAF Lamintang dalam bukunya KUHAP dengan
Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan llmu Pengetahuan Hukum Pidana
halaman 358-360 memberi penjelasan sebagai benkut
eksepsi yang mengatakan dakwaan tidak dapat diterima sebagaimana yang
dimaksud dalam rumusan pasal 156 ayat (1) KUHAP itu dapat dikemukakan oleh
Terdakwa atau oleh Penasihat Hukumnya apabia dakwaan yang telah dibuat oleh
Penuntut Umum itu ada hubungannya dengan ketidakwenangan dari Penuntut Umum
untuk melakukan penuntutan terhadap terdakwa
Tidak berwenangnya Penuntut Umum melakukan penuntutan terhadap terdakwa seperti
dimaksudkan di atas itu dapat berkenaan antara lain
a tidak adanya pengaduan dari orang yang berwenang mengadu menurut undangshy
undang mengenai terjadi suatu delik aduan seperti yang antara lain telah diatur
dalam pasal-pasaZ 284 ayat (2) 287 ayat (2) 293 ayat (2) 319 320 ayat (2) 321
ayat (3) 332 ayat (2) 335 ayat (2) 367 ayat (2) dan 369 ayat (2) KUHP
PendapatlbD1tahD1 Penuntul Umum daam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
9
b tidak sahnya pengaduan yang telah dipakai sebagai dasar oleh Penuntut Umum
untuk melakukan penuntutan terhadap Terdakwa karena bertentangan dengan
ketentuan-ketentuan seperti yang diatur dalam pasal-pasal 72 73 dan 74 KUHP
c tidak sahnya penuntutan dan Penuntut Umum karena pengaduan yang dipakai
sebagai dasar untuk melakukan penuntutan telah dicabut kembali oleh pengadu
sesuai dengan haknya yang diatur dalam pasal 75 KUHP
d tidak sahnya penuntutan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa karena adanya
dasar-dasar yang meniadakan penuntutan antara lain seperti yang diatur dalam
1 Bab kesatu KUHP yakni dalam pasal 2 - pasal 5 dan pasal 7 - pasal 9
KUHP yang mengatur masalah ruang lingkup berlakunya undang-undang
pidana Indonesia
2 Bab kelima KUHP yakni dalam pasa 61 dan 62 KUHP yang menentukan
bahwa penerbit dan pencetak tidak dapat dituntut apabia pada barang
cetakan yang bersangkutan dicantumkan nama dan alamatnya serta pelaku
atau orang yang telah menyuruh mencetak diketahui atau diberitahukan
setelah mendapat teguran tentang kelalaiannya
3 Bab kedelapan KUHP yakni dalam pasal 82 KUHP yang mengatur batalnya
hak untuk melakukan penuntutan karena adanya penyelesaian di luaT proses
peradilan (afdoening buiten process) dalam pasal 76 KUHP yang mengatur
asas nebis in idem dengan menentukan bahwa tidak seorang pun dapat
dituntut untuk kedua kalinya apabila perbuatannya telah mendapat putusan
dari hakim Indonesia yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap
pasal 77 KUHP yang menentukan bahwa hak untuk melakukan penuntutan
menjadi hapus karena meninggalnya terdakwa dan pasal 78 KUHP yang
menentukan bahwa hak untuk melakukan penuntutan itu gugur karena
kedaluwarsa atau karena lewat waktu
Dengan memperhatikan doktrin tersebut di atas maka kami berpendapat bahwa
keberatan yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum dengan alasan dakwaan tidak dapat
diterima sebagaimana dikemukakan pada Bab II Nota Keberatannya tersebut menWljtikkan
bahwa Tim Penasihat Hukum tidak memahami dengan benar tentang materi pengajuan
keberatan yang diatur dalam pasall56 ayat (1) KUHAP Dalam hal ini Tim Penasihat Hukum
tampaknya tidak dapat memilah hal-hal mana saja yang dapat dijadikan alasan pengajuan
keberatan sehingga terkesan bahwa Tim Penasihat Hukum bempaya Wltuk menarik materi
pokok perkara sebagai materi pengajuan keberatan Tentunya pengajuan keberatan yang
demikian itu hamslah ditolak atau dikesampingkan karena tidak memenuhi alasan yuridis
Pendapatlbantahan Pmuntut Umum dalam Perklua Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
10
sehingga pada prinsipnya tidak perlu kami tanggapi lebih Ian jut Namun demikian kami perlu
menyampaikan bantahan terhadap
1 Keberatan tentang Penuntut Umum melanggar Undang-Undang el
- Bahwa pencantuman kata terdakwa dalam Surat Perintah p~u tidaklah dapat
diartikan sebagai perbuatan melanggar undang-undang mengingat KUHAP tidak
memberikan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis mengenai format Surat Perintah
Penahanan dimaksud
Bahwa format Surat Perintah Penahanan merupakan Tata Laksana Administrasi
Pelimpahanmiddot Perkara ke Pengadilan yang merupakan bagian dari tugas pokok
Kejaksaan dalam bidang penuntutan sehingga dalam pelaksanaannya mempedomani
Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia (Kepja) Jalpoundsamiddot A~g ~ No5181A1JAl1112001 tanggal 01 Nopember 2001 tentang perubahan Kepja NoKepshy
132JAl1111994 tanggal 07 Nopember 1994 yang sampai hari ini masih berlaku di
seluruh Indonesia (vide halaman 238 dan 239 tentang Format SURAT PERINTAH i
PENAHANANIPENGALIHAN JENIS PENAHANAN (TINGKAT
PENUNTUTANraquo
Bahwa di dalam Kepja tersebut juga dicantumkan tabel petunjuk I cara pengisian
Format Surat Perintah Penahanan (vide halaman 240) yang mana salah satu dasar
hukum pengisian format Surat Perintah Penahanan tersebut adalah pasal 21 KUHAP
yang menyebutkan
Ayat (1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap
seorang tersangka atau terdakwa dst
Ayat (2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau
penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan
surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan
identitas tersangka atau terdakwa dengan menyebutkan alasan
penahanan dst
Bahwa apabila bunyi pasal 21 KUHAP khususnya ayat (2) tersebut dipahami dengan
seksama maka dapat dimengerti bahwa dalam proses penyidikan penyidik
berwenang melakukan tindakan penahanan terhadap tersangka sedangkan dalam
proses penuntutan penuntut umum berwenang melakukan tindakan penahanan
terhadap terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan Dengan
demikian setelah penyidik melimpahkan tersangka berikut berkas perkara dan barang
bukti kepada Penuntut Umum maka proses penanganan perkara memasuki tahap
penuntutan Dalam proses penunutan ini sesuai dengan bunyi pasal 21 ayat (2)
PendapatlbantahQll Penuntut U1IIIU7I dalam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
11
KUHAP tersebut berwenang melakukan penahanan terhadap terdakwa dengan
memberikan surat perintah penahanan Oleh karena itu pencantuman kata terdakwa
dalam surat perintah penahanan yang diberikan oleh Penuntut Umum KPK sudah tepat l
dan tidak melanggar ketentuan undang-undang sehingga tidak benar tuduhan Tim
Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa Penuntut Umum pada KPK melakukan
perbuatan melanggar undang-undang karena mencantumkan kata terdakwa dalam
Surat Perintah Penahanan yang berpedoman pada Kepja tentang Administrasi Perkara
Tindak Pidana tersebut
2 Keberatan tentang Surat Perjanjian Kerjasama Outsourcing Roll Ott CIS RISI
antara PT PLN Disjaya dengan PT Netway adalah perjanjian yang sah
Bahwa surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum adalah didasarkan pada
keterangan 123 orang saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi
keterangan ahli surat-surat dan barang-barang bukti yang telah disita oleh penyidik
yang merupakan hasil penyidikan sebagaimana tercantum dalam berkas perkara
Nomor BP-2372011 tanggal19 Juli 2011
Dari hasil penyidikan ditemukan bukti-bukti yang kuat tentang adanya dugaan tindak
pidana korupsi yang dilakukan terdakwa terkait perbuatan terdakwa dalam pengadaan
Outsourcing Roll Out CIS - RISI (Customer Information System - Rencana Induk
Sistem Informasi) di PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang yang sumber dananya
berasal dari Pos Pengolahan Data dan Teknologi Informasi pada Anggaran PLN
(APLN) Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2006 termasuk bukti adanya Surat
Perjanjian Kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI antara PT PLN Disjaya dengan
PTNetway
Bahwa berdasarkan hasil penyidikan diperoleh kesimpulan bahwa penandatangan
surat perjanjian tersebut adalah terkait dengan rangkaian perbuatan terdakwa dalam
mewujudkan tindak pidana korupsi yang disangkakan kepadanya adanya sehingga
penandatangan surat perjanjian yang dianggap sebagai perbuatan hukum yang sah
secara perdata tidaklah serta merta menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa
secara pidana Oleh karena pembuktian aspek pidana atas perbuatan terdakwa yang
didakwakan tersebut termasuk materi pokok perkara sehingga keberatan yang
demikian haruslah dikesampingkan atau ditolak
Sebagai bahan pertimbangan dibawah ini akan disampaikan Yurispudensi yang
menegaskan bahwa sekalipun seandainya berdasarkan penilaian Hakim perbuatan
terdakwa merupakan masalah perdata bukan berarti serta merta menghilangkan sifat
melawan hukumnya perbuatan pidana terdakwa sebagaimana pertimbangan Putusan
Pendapatlbantahan Penll1ltut Umum dalam Perkma Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
12
MA No lKKr1957 tanggal 8-5-1957 (vide Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah
Agung Republik Indonesia Cetakan Kedua Mahkamah Agung RI 1993 Hal 57)
yang menyatakan
Walaupun dalam suatu perkara terdapat dasar-dasar untuk memajukan gugatan terhadap terdakwa yang OOpat merupakan perkara perdata akan tetapi ini tidak berarti bahwa penuntut kasasi tidak dapat dituntut karena ia melakukan suatu tindak pidana dengan demikian perbuatan-perbuatan yang dilakukan dapat merupakan baik perkara piOOna maupun perkara perdata tersendiri
3 Keberatan tentang Perbuatan orang lain seolah-olah perbuatan terdakwa
Bahwa adanya fakta tentang perbuatan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana
korupsi yang didakwakan kepada terdakwa dan orang lain tersebut belum ditetapkan
sebagai tersangka tidak berarti perkara atas nama terdakwa aquo tidak dapat diperiksa
di persidangan karena dalam Yurisprudensi MARl tanggal22 Nopember 1969 No7
KKr1969 dalam perkara atas nama 1 Robinson Pinem 2 OJ Oamanik 3 Pangulu
Siahaan menegaskan bahwa keberatan yang diajukan penuntut kasasi bahwa dalam
perkara in pelaku utamanya tiOOk diadili tidak dapat diterima karena untuk
memeriksa perkara terdakwa pengadilan tidak perlu menunggu diajukannya terlebih
dahulu pelaku Utama dalam perkara itu
Bahkan dalam perkembangan proses persidangan perkara aquo apabila ditemukan
peran-peran pihak lainnya maka tidak menutup kemungkinan ditetapkannya tersangka
barn 01eh karena itu pernyataan Tim Penasihat Hukum tentang terjadi manipulasi
berupa pengurangan terdakwa dan wpang pilih dalam menentukan tersangka adalah
pemyataan tendensius yang menyesatkan Oengan demikian keberatan tentang tidak
ditetapkannya orang lain dalam kaitan dengan peranan mewujudkan tindak pidana
yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan ruang lingkup eksepsi dan harus
dikesampingkan
4 Keberatan tentang Pelanggaran azas legalitas
Bahwa pernyataan Tim Penasihat Hukum tentang penetapan Eddie Widiono
Suwondho sebagai tersangka belum ada kerugian Negara yang dihitung berdasarkan
penghitungan yang dilakukan Ahli sehingga dianggap melanggar asas legalitas adalah
menunjukkan bahwa Tim Penasihat Hukum tidak memaham~ dengan benar
pengertian asas legalitas itu sendiri
- Asas legalitas lazim disebut dengan terminologi principle of legality
legaliteitbeginsel non-retroaktif de la legalite atau ex post facto laws
Ketentuan asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum
Pendapatlbantahan Penuntut Umum dalam Perkara lr EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
13
Pidana (KUHP) Indonesia yang berbunyi Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selaro
dari kekuatan ketentuan undang-undang pidana yang mendabuluinya PAF
Lamintang dan C Djisman Samosir merumuskan dengan terminologi sebagai
Tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan pi dana
menurut undang-undang yang telah diadakan Iebih dulu Mill Harnzah
menterjemahkan dengan terminologi Tiada suatu perbuatan (feit) yang dapat
dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang
mendabuluinya Dari terjemaban terminologi tersebut dapat dipabami babwa
pefumusan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung makna asas lex
temporls delicti artinya undang-undang yang berlaku adalah undang-undang yang ada
pada saat delik terjadi atau disebut juga asas nonretroaktir yang melarang
pembedakuan surut suatu undang-undang pidana dan sanksi pi dana (nonretroactive
application ofcriminal laws and criminal sanctions) n
Berdasarkan uraian tentang pengertian asas legalitas diatas dihubungkan dengan surat
dakwaan penuntut umum maka dapat disimpulkan bahwa penetapan terdakwa sebagai
tersangka dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor SprinDik-l001III2010 tanggal
23 Februari 2010 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor SprinDik-1401lTIII201O
tanggalll Maret 2010 tidak melanggar asas legalitas karena
bull Undang-undang memberi kewenangan kepada penyidik untuk menetapkan
seseorang sebagai tersangka dengan dengan bukti permulaan yang cukup
bull Bahwa dengan bukti permulaan yang cukup tersebut penyidik meyakini adanya
perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa terkait pengadaan
Outsourcing Roll Out CIS - RISI (Customer Information System - Rencana Induk
Sistem Informasi) di PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang yang sumber
dananya berasal dari Pos Pengolaban Data dan Teknologi Informasi pada
Anggaran PLN (APLN) Tabun 2004 sampai dengan Tabun 2006 sehingga
penyidik menetapkan terdakwa sebagai tersangka dengan sangkaan melanggar
ketentuan pasal 2 ayat (I) UU Nomor 31 Tabun 1999 jo UU Nomor 20 Tabun
2001
bull Babwa ketentuan pi dana yang dijadikan dasar penetapan terdakwa sebagai
tersangka tersebut sudab ada sebelum tindak pidana korupsi yang disangkakan itu
terjadi
Babwa Tim Penasihat Hukum telab keliru memabami makna asas legalitas dan
terkesan berupaya mengaburkan substansi surat dakwaan dengan cara mengkaitkan
mekanisme penetapan tersangka dengan pembuktian unsur kerugian negara yang salah
Pendapatlbantahan Perllllttut Umum dafam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
14
satu alat buktinya adalah surat berupa Laporan Hasil Penghitungan Kerugian
Keuangan Negara yang dibuat oleh Ahli dari BPKP Bahkan kekeliruan itu semakin
nyata ketika Tim Penasihat Hukum mengutip pertimbangan dalam alinea pertama
halaman 72 putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 003IPUU-IV2006 tanggal 25
Juli 2006 kemudian memberikan kesimpulan bahwa seolah-olah penetapan tersangka
belum dapat dilakukan jika haSil penghitungan kerugian negara belum dituangkan
dalam suatu laporan Kesimpulan yang demikian adalah menyesatkan karena tidak
demikian maksud dari pertimbangan putusan MK tersebut
bull Bahwa pertimbangan dalam putusan MK sebagaimana tercantum pada halaman 70
sampai dengan 73 adalah menyangkut kata dapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK
yang pengertiannya dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (l) bahwa dengan
penambahan kata dapat tersebut menjadikan tindak pi dana korupsi dalam Pasal 2
ayat (1) a quo menjadi rumusan de1ik formil sehingga apakah dengan pengertian
tersebut frasa dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang
diartikan baik kerugian yang nyata (actual loss) maupun hanya yang bersifat potensial
atau berupa kemungkinan kerugian (potential loss) merupakan unsur yang tidak periu
dibuktikan atau harns dibuktikan Menurut pendapat MK sebagaimana dalam
pertimbangan putusan aquo unsur kerugian negara harns dibuktikan dan harns dapat
dihitung meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi Kesimpulan
demikian harns ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya Faktor kerugian baik
secara nyata atau berupa kemungkinan dilihat sebagai hal yang memberatkan atau
meringankan dalam penjatuhan pid~ seb~gaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal
4 bahwa pengembalian kerugian negara hanya dapat dipandang sebagai faktor yang
meringankan Oleh karenanya persoalan kata dapat dalam Pasal 2middot ayat (1) UU
PTPK lebih merupakan persoalan pelaksanaan dalam praktik ole~ aparat penegak
hukum dan bukan menyangkut konstitusionalitas norma
Dari uraian diatas jelas terlihat bahwa pertimbangan putusan MK tidak mengkaitkan
adanya suatu keharusan bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka harus
terlebih dahulu adanya penyampaian Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan
Negara oleh Ahli kepada penyidik
- Bahwa dalam penetapan terdakwa sebagai tersangka secara substantif penyidik telah
meyakini adanya unsur kerugian negara karena sejak awal Ahli dari BPKP yang
dimintakan bantuannya telah melakukan proses penghitungan kerugian negara
sehingga persoalan penyampaian laporan tersebut hanyalah persoalan teknis dan untuk
mendukung alat bukti berupa surat yang akan digunakan dalam proses pembuktian di
persidangan Tim Penasihat Hukum telah mengakui adanya pencantuman kerugian
PendapatlbQfltahQfl PenWltllt Umum dalam Perwa 17 EDDIE WIDONO SUWONDHO MSC
15
negara sebesar Rp 45 Milyar dalam Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi yang
mana pencantuman jumlah kerugian negara bukanlah hasil rekaan penyidik melainkan
hasil pekerjaan audit yang dilakukan oleh AhU Oleh karena itu keberatan yang
diajukan oleh Tim Penasihat Hukum mengenai hal ini adalah keberatan yang
mengada-ada dan sudah seharusnya dikesampingkan dan tidak perlu dipertimoangkan
oleh Majelis Hakim
Bahwa Tim Penasihat Hukum dalam bagian keberatan ini juga mempersoalkan
tentang isi Surat Dakwaan yang menyatakan bahwa terdakwa menerima pemberian
uang berdasarkan business Plan 2005-2007 PT Netway Utama adalah hanya
berdasarkan asumsi dan tidak akurat karena mengandung ketidak benaran Bahwa
oleh karena itu dakwaan telah melanggar asas legalitas sehingga dakwaan tersebut
hams dinyatakan tidak dapat diterima Keberatan yang demikian ini adalah
menyangkut penilaian terhadap fakta yang tentunya perlu dibuktikan di persidangan
Oleh karena itu tidak benar jika uraian fakta tentang penerimaan uang oleh terdakwa
dianggap sebagai melanggar asas legalitas
5 Keberatan tentang Surat dakwaan disusun sebagai perbuatan berlanjut tetapi pasal
64 tidak dicantumkan dalam surat dakwaan
Bahwa sesuai Jurisprodensi MA No156 KlKrl1963 tanggal 28 April 1964 soal
perbuatan lanjutan atau voortgezette handeling itu hanyalah mengenai soal
penjatuhan hukuman (straftoematig) dan tidak mengenai pembebasan dari tuntutan
Berdasarkan yurisprudensi tersebut_~apat ditarik kesimpulan bahwa pencantuman
pasal 64 KUHP dalam surat dakwaan bukan merupakan alasan pengajuan keberatan
(eksepsi) melainkan termasuk lingkup penilaian fakta dalam proses pembuktian terkait
dengan pemberatan dalam penjatuhan hukuma~leh karena itu keberatan tersebut
harnslah dikesampingkan
6 Keberatan tentang Dakwaan primair bukan merupakan peraturan perundangshy
undangan
Bahwa sesuai dengan Pasal 56 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Semua Keputusan Presiden
Keputusan Menteri Keputusan Gubernur Keputusan Bupatilwalikota atau keputusan
pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 yang sifatnya mengatur yang
sudah ada sebelum UU ini berlaku hams dibaca peraturan sepanjang tidak
bertentangan dengan UU ini
Pendapatlbantahan Penuntut Umum daJam Perkara Ir EDDIE WIDONO SUWONDHO MSC
16
- Bahwa ketentuan pengadaan barang dan jasa di PT PLN dalam bentuk SK Direksi
PT PLN tidaklah berdiri sendiri akan tetapi peraturan tersebut lahir sebagai tunman
dari UU Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri sebagaimana tercantwn di
dalam konsideran SK Direksi tersebut yang mana pengaturan SK Direksi tersebut
dimaksud sebagai petunjuk teknis dalam pengadaan barang dan jasa di PT PLN
(Persero)
Bahwa pasal3 UU No19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan Terhadap BUMN berlaku Undang-Undang ini anggaran dasar dan ketentuan
peraturan perundang-undangan lainnya
- Bahwa dengan demikian Anggaran Dasar PT PLN (Persero) Tahun 1998 yang dimuat
dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 12 Mei 1998 Nomor 38 Surat Keputusan
(SK) Direksi PT PLN (Persero) Nomor 038KJ9201DIRI1998 tentang Pengadaan
Barang dan Jasa di PT PLN (Persero) SK Direksi PT PLN (Persero) Nomor
138KJOI01DIRI2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Outsourcing Pelayanan
Pelanggan SK Direksi PT PLN (Persero) Nomor No 118KJOI0IDIRI2004 tentang
Penataan Outsourcing Di Lingkungan PT PLN (Persero) dan SK Direksi PT PLN
(Persero) Nomor 1 OOKJO 1OIDIRI2004 tentang Pengadaan BarangJasa di PT PLN
(Persero) jo SK Direksi PT PLN (Persero) Nomor 200KJOIOIDIRI2004 tentang
Penjelasan Pedoman Pengadaan BarangJasa di Lingkungan PT PLN (Persero)
adalah termasuk dalam katagori peraturan perundang-undangan Dengan demikian
keberatan tentang hal ini haruslah dikesampingkan
7 Keberatan tentang Keuangan PT PLN (Persero) sebagai BUMN bukan merupakan
keuangan Negara kami tanggapi sebagai berikut
- Bahwa keberatan tersebut adalah materi pokok perkara dan bukan termasuk dalam
ruang lingkup materi yang dapat diajukan sebagai keberatan (eksepsi) sebagaimana
yang diatur dalam Pasal156 (I) KUHAP dan seharusnya dikesampingkan
Bahwa namun demikian kami perlu tegaskan bahwa pendapat Tim Penasihat Hukum
yang menyatakan keuangan PLN bukan keuangan Negara adalah pendapat yang
keliru Sebab di dalam penjelasan atas UU Tipikor dengan tegas dinyatakan bahwa
keuangan negara yang dimaksud dalam UU Tipikor adalah seluruh kekayaan negara
dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya
segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena
berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban BUMNIBUMD
yayasan badan hukum dan perusahaan yang menyewakan modal negara atau
Pendaputbantahan Penuntut Umum dalam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
17
perusahaan yang menyertalean modal pihale ketiga berdasarkan perjanjian dengan
Negara
Bahwa penjelasan tersebut sejalan pula dengan ketentuan UU No 17 Tahun 2003
Pasall angka 1 yang memberikan pengertian keuangan Negara adalah semua hale dan
kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa
uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan
pelalesanaan hale dan kewajiban tersebut Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2
ditegaskan bahwa Keuangan Negara meliputi kekayaan Negarakekayaan daerah yang
dikelola sendiri atau oleh pihale lain berupa uang surat berharga piutang barang serta
hale-hale lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan
pada perusahaan Negaraperusahaan daerah
Bahwa kekuasaan atas pengelolaan keuangan Negara digunakan untuk mencapai
tujuan bemegara sehingga setiap tahun disusun APBN dan APBD Salah satu
penggunaan dana APBNAPBD adalah dalam bentuk penyertaan modal Negara pada
Persero danatau Perum serta Perseroan Terbatas tainnya yang digolongkan sebagai
Kekayaan Negara yang dipisahkan
Bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya
dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan
Negara yang dipisahkan (Pasal 1 angka 1 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN)
Artinya bahwa secara langsung maupun tidak langsung dapat dikatakan bahwa dalam
operasionalnya BUMN tetapi menggunalean APBN Malesud dan tujuan pendician
BUMN adalah untuk menyelenggaralean kemanfaatan umum berupa penyediaan
barang danatau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup
orang banyale
8 Keberatan tentang Penghitungan kerugian negara tidak dilakukan pihak yang
berwenang dan
9 Tentang pemyataan Laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas
dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan outsourcing roll out customer
information system rencana induk sistem informasi (CIS-RISI) pada PT PLN
(persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang tahun 2004 - 2006 sangat
bertentangan dengan laporan keuangan dan konsolldasi PT Perusahaan Iistrlk
negara (persero) No20BAuditama VGAlOS2006 tanggal31 Mel 2006 oleh Badan
Pemeriksa Keuangan
Pendapatbantahan Pelluntut Umum dalam PerluJra Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
18
Bahwa keberatan tentang kewenangan Ahli BPKP dalam menghitung kerugian
keuangan Negara (Point 8) dan ada tidaknya kerugian keuangan Negara (point 9)
diatas bukan merupakan materi eksepsi melainkan tennasuk penilaian fakta yang akan
dibuktikan di persidangan
10 Keberatan tentang Unsur penyertaan (deeJneJDing) yang tidakjelas
Bahwa dalam rumusan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP diatur tiga bentuR penyertaan
yaitu sebagai yang melakukan menyuruh melakukan dan turut serta melakukan
Dalam Surat Dakwaan baik rumusan unsur delik pada Dakwaan Primair maupun pada
Dakwaan SUbSi~ir Penuntut Umum telah menguraikan dengan jelas kualitas penyertaan
tersebut yaitu ~ Terdakwa baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan atau turut
serta melakukan dengan Saksi Margo Santoso Fahmi Mochtar dan Gani Abdul Gani dan
uraian faktanya telah dikonstruksikan secara cennat jelas dan lengkap baik dalam dakwaan
primair maupun subsidiair
Bahwa untuk mengetahui kualitas Terdakwa dalam penyertaan tersebut apakah sebagai orang
yang melakukan atau turut serta melakukan tentulah harus dibuktikan dalam persidangan
Dengan demikian keberatan tentang hal ini bukan merupakan lingkup materi eksepsi
melainkan sudah memasuki materi pokok perkara yang akan dibuktikan dalam persidangan
selanjutnya
11 Keberatan tentang Pemeriksaan saksi yang tidak berhubungan dengan perkara ini
Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Pennasalahan dan penerapan
KUHAP hal 274 menjelaskan ~~at hukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang
bebas tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak
menentukan sama sekali tidak mengikat hakim Hakim bebas untuk menilai
kesempurnaan dan kebenarannya Tergantung pada penilaian Hakim untuk
menganggapnya sempurna atau tidak Tidak ada keharusan bagi Hakim untuk
menerima kebenaran setiap keterangan saksi Hakim bebas menilai kekuatan atau
kebenaran yang melekat pada keterangan itu dan dapat menerima II atau
menyingkirkannya Lain halnya jika Undang-Undang sendiri telah menentukan
bahwa alat bukti kesaksian mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mementukan Jika seandainya Undang-Undang menentukan demikian Hakim tidak
boleh menilai kekuatan pembuktiannya Hakim secara bulat harus terikat untuk
mempergunakannya dalam putusan tidak lagi berwenang untuk menilainya secara
bebas i Bahwa keberatan mengenai adanya keterangan duCdari 123 orang saksi dalam berkas
perkara yang menurut pendapat Tim Penasihat Hukum tidak reI evan dengan
Pendapatbantahan Penlllltlit Umum dalam Perlalra Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
19
pembuktian perbuatan terdakwa bukan merupakan lingkup eksepsi melainkan i
termasuk kewenangan hakim dalam melakukan penilaian terhadap keterangan saksishy
saksi apabila dihadirkan untuk memberikan keterangan di persidangan Penuntut
Umum tidak terikat untuk menghadirkan keseluruhan saksi yang dicantumkan dalam
berkas perkara tersebut dalam proses pembuktian Penuntut Umum memiliki
kewenangan untuk menghadirkan sebagian saksi jika telah yakin bahwa dakwaan
yang diajukan telah dapat dibuktikan Penilaian terhadap kualitas saksi dan
kepentingan untuk menghadirkannya di persidangan sebagai alat bukti saksi bukan
merupakan 1ingkup eksepsi
Berdasarkan uraian diatas maka kami berpendapat bahwa keberatan yang diajukan o1eh
Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Bab II tersebut adalah tidak
beralasan sehingga sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau dikesampingkan
Bahwa selanjutnya dalam Bab III Nota Keberatan Tim Penasihat Hukum telah
mengajukan materi keberatan tentang Surat Dakwaan Harus Dibatalkan dengan alasan
sebagai berikut
1 Surat dakwaan tidak jelas
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 62 sid 65 pada pokoknya
mengemukakan sebagai berikut
Perumusan surat dakwaan yang disusun o1eh Penuntut Umum secara subsidiairitas
tersebut tidak tepat karena perbua~ yang didakwakan terhadap terdakwa adalah
perbuatan yang berbeda dan masing-masing berdiri sendiri yaitu perbuatan yang
bersifat melawan hukum disatu pihak sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU Tipikor
dan perbuatan yang bersifat menyalahgunakan wewenang dilain pihak sebagaimana
diatur dalam pasal 3 UU Tipikor oleh karena itu lebih tepat dakwaan kepada terdakwa
disusun secara a1ternatif Dengan demikian surat dakwaan yang disusun secara
subsidiairitas tersebut adalah tidak je1as sehingga harus dibatalkan
2 Dakwaan disusun tidak cermat menyebutkan waktu (tempus delicti) tindak pidana
itu dilakukan
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 65 sid 66 pOOa pokoknya
mengemukakan sebagai berikut
Bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak cermat menyebutkan waktu
tempus delicti tindak pidana itu dilakukan hal ini terlihat dalam dakwaan subsidiair
halam 14 baris ke-13 sid 14 pada hari dan tang gal yang tidak dapat ditentukan
h1lll11PQllbrmUlllrm PIIU1llJlt u_dlll_ Pwlll EDDIE WIDIONO SUWONDHO MaC
20
lagi antara bulan September 2000 sampai dengan bulan Mei 2006 atau setidakshy
tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 sampai dengan tahun 2006
Sementara dalam dakwaan Subsidiair halaman 15 alenia terakhir terdakwa selaku
Direktur Pemasaran dan Distribusi (Dirsar) PT PLNyang menjabat sejak tahun 1998
telah mengetahui bahwa PT PLN Disjaya dan Tangerang telah bekerjasama dengan
Politeknik ITB Bandung sejak tahun 1994 dts Sehingga dari rumusan waktu
(tempus delicti) tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan
terbukti sangat tidak cennat karena disatu sisi menyebutkan antara bulan September
2000 sampai dengan bulan Mei 2006 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain
dalam tahun 2000 sampai sejak tahun 1998 telah mengetahui sehingga dengan
demikian dakwaan tidak jelas dan lengkap menyebutkan waktu (tempus delicti) tindak
pidana dilakukan
3 Fakta dakwaan disusun secara manipulatif
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 66 sid 102 pada pokoknya
mengemukakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara manipulatif bukan
hanya sekedar bennaksud menghilangkan peran orang tertentu seperti Sunggu Anwar
Aritonang tetapi juga dilakukan dengan memanipulasi fakta dalam uraian perbuatan yang
dilakukan terdakwa dimana uraian fakta tidak jelas sumbernya hanya berasumsi dan
didasari pada kebohongan dengan demikian dakwaan yang disusun secara manipulatif
mengakibatkan dakwaan dibatalkan
Berdasarkan uraian materi keberatan beserta alasan-alasan yang dimuat dalam Bab III
Nota Keberatan tersebut diatas maka sebelum kami menguraikan pendapat I tanggapan atas
keberatan beserta alasan-alasan yang dimuat dalam Bah III Nota Keberatan tersebut terlebih
dahulu perlu kami uraikan tentang pengertian Surat Dakwaan harus dibatalkan scrbagaimana
dimaksud dalam Pasal143 ayat (3) KUHAP
Berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHAP dinyatakan bahwa surat dakwaan yang tidallt
memenuhl ketentuan salah satu unsur syarat-syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yaitu dimana dakwaan tidak terang dan tidak cermat
merumusk~ unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan maka surat dakwaan yang demikian
adalah harus dibatalkan Menurut M Yahya Harahap dalam bukunya betjudul i Pembahasan
Permasalahan dan Penerapan KUHAP jilid II cetakan ke-III Penerbit Pustakan Kartini
halaman 663-664 pada intinya menyatakan bahwa mengenai alasan keberatan surat
dakwaan batal bukan dakwaannya yang dinyatakan tidak dapat diterima akan tetapi yang
harus dibatalkan adalah surat dakwaan yaitu dimana surat dakwaan tidak memenuhi
Pendaparlbantahan Penuntut Umum dalQll) Perlcara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
21
syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal143 ayat (2) hurufa KUHAP dan syarat
materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal143 ayat (2) hurufb KUHAP
Berdasarkan pengertian Surat Dakwaan harus dibatalkan maka karni berpendapat
bahwa surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP dan syarat materiil sebagaimana dif~ud dalam
Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP sehingga cukup beralasan untuk dijadikan dasar oleh
Majelis dalarn memeriksa mengadili dan memutus perkara aquo Narnun demikian karni akan
memberikan pendapat tanggapan terhadap materi keberatan pada Bab III dalam Nota
Keberatan yaitu
1 Keberatan tentang Surat dakwaan tidak jelas
Bahwa perumusan bentuk surat dakwaan secara subsidiairitas sudah tepat dan tidak
tepat jika dirumuskan dalam bentuk dakwaan altematif Perbedaan mendasar antara
keduanya adalah dakwaan altematif ditunjukkan dengan perbedaan uraian fakta yang
dilakukan oleh Terdakwa dalam perbuatan yang didakwakan satu dengan lainnya
yang ditandai dengan penyebutan dakwaan ke-satu ke-dua dan seterusnya dan dalam
pembuktiannya hakim boleh memilih salah satunya Sedangkan dakwaan subsidaritas
ditunjukkan dengan uraian fakta yang sarna yang dilakukan oleh Terdakwa dalam
perbuatan yang didakwakan satu dengan lainnya yang ditandai dengan penyebutan
dakwaan primer subsider lebih subsider dan seterusnya akan tetapi Penuntut Umum
merasa tidak yakin kualifikasi mana (pasal yang mana) yang akan terbukti di depan
persidangan sehingga dalam penyusooan surat dakwaan berdasarkan tingkatanlgradasi
berat ringannya ancaman pidana pada masing-masing tindak pidana Oleh karena itu
hakim dalarn pembuktiannya hams membuktikan dakwaan primer terlebih dahulu
yang apabila tidak terbukti maka dakwaan subsiderlah yang harus dibuktikan
demikian seterusnya
Bahwa seandainya prinsip penyusunan bentuk dakwaan tersebut dihmggar oleh
penuntut umum maka hal itu bukanlah termasuk melanggar pasal 143 ayat (2)
KUHAP dan mengkualifikasi surat dakwaan kabur (obscur libel) Sebab
berdasarkan azas pasal 4 ayat (2) UU No14 tahun 1970 PerOOilan sederhana cepat
dan biaya ringan (asas ini pOOa saat sekarang dianut secara luas disemua negara
dengan rumusannya informal procedure and can be put in motion quickJy)
pelanggaran atau kekeliruan dimaksud dapat dianggap sebagai kesalahan pengetikan
(clerical error) atau kesalahan prosedur (Procedural error) yang dapat diluruskan
dengan jalan Hakim dalam persidangan mengubah susunan surat dakwaan sesuai
dengan prinsip yang digariskan atau dapat dilakukan dengan cara mencatat dalarn
PendapatlbantGhan Penuntut Umum daam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
22
Berlta Acara serta menjelaskan dalam pertimbangan (vide M Yahya Harahap dalam
bukunya pembahasan pennasalahan dan penerapan KUHAP Penyidikan dan
penuntutan edisi 2 hal 448)
Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas dapat dipahami bahwa Penuntut Umwn
dengan kewenangannya mempunyai kebebasan merumuskan sendiri bagaimana
bentuk dari surat dakwaan dengan berpedoman pada hasil pemeriksaan penyidikan
Dengan demikian tidak benar jika bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara
subsidaritas dalam perkara aquo dijadikan alasan bahwa dakwaan tidak jelas dan surat
dakwaan harus dibatalkan Oleh karenanya alasan tersebut hams dikesampingkan
2 Keberatan tentang Dakwaan disusun tidak cermat menyebutkan waktu (tempus
delicti) tindak pidana itu dilakukan
Bahwa pencantuman waktu (tempus delicti) tindak pidana yang dilakukan terdakwa
dalam surat dakwaan dengan menyebutkan antara bulan September 2000 sampai
dengan bulan Mei 2006 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun
2000 sampai sudah cennat Hal ini telah ditegaskan dalam putusan Hoge Raad
tanggal 18 Juni 1928 menyatakan penyebutan (penulisan) dalam surat dakwaan
bahwa mereka terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut kira-kira tahun 1920 sid
1926 adalah cukup dalam menyatakan waktu JI
Bahwa pencantuman kalimat terdakwa sejak tahun 1998 telah mengetahui bahwa PT
PLN Disjaya dan Tangerang telah bekerjasama dengan Politeknik Bandung sejak
tahun 1994 dalam konstruksi feit ~lahmenunjukkan adanya pengetahlan terdakwa
tentang waktu sesuatu peristiwa bukan waktu terdakwa melakukan tindak pidana
sehingga tidaklah dapat dijadikan alasan bahwa dakwaan tidak jelas dan lengkap
menyebutkan waktu (tempus delicti) tindak pidana dilakukan Dengan demikian
keberatan yang demikian tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan dakwaan
tidak cermat dan surat dakwaan harus dibatalkan sehingga alasan tersebut harus
dikesampingkan
3 Keberatan tentang Fakta dakwaan disusun secara manipulatif sebagaimana
diuraikan pada item 1 sId 35
Bahwa setelah kami mencennati keseluruhan materi keberatan I eksepsi yang
diuraikan pada halaman 66 sid 102 yang terdiri dari 35 item maka kami berpendapat
bahwa Tim Penasihat Hukum secara prematur telah melakukan penilai fakta tanpa
melalui proses pembuktian Tim Penasihat Hukum dan dengan mengambil alih
kewenangan hakim telah mengadili sendiri fakta yang terdapat dalam surat dakwaan
Pendapatlbantahan Petllllltut Umum dalam Perk4ra Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
23
sebagai fakta yang disusun secara manipulatif tidak jelas sumbernya hanya
berasumsi serta didasari pada kebohongan
Bahwa oleh karena materi keberatan yang demikian merupakan penilaian fakta yang
harus dibuktikan di persidangan maka kami berpendapat alasan-alasan yang
dikemukakan tersebut tidak berdasar dan harus ditolak
Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim
Yang Terhormat Sdr Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum
Berdasarkan seluruh uraian pendapat I tanggapan yang telah kami kemukakan diatas
maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara
ini untuk
1 Menolak seluruh keberatan (eksepsi) yang diajukan Tim Penasihat Hukum T erdakwa
2 Menyatakan surat dakwaan Nomor Dak-19240812011 tanggal 03 Agustus 2011 telah
memenuhi syarat formal dan syarat materiil Wltuk dijadikan sebagai dasar memeriksa mengadili
dan memutus perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Ir EDDIE WIDIONO
SUWONDHO MSc
3 Menetapkan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan
Demikian pendapat I tanggapan atas materi keberatan (eksepsi) Tim Penasehat Hukum
Terdakwa kami bacakan dan ajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini Rabu tanggal 7 September 2011
PENUNTUT UMUM PADA KPK
~~
MUHIBUDDIN SH MH
AFNI C~A SH MH
Pendapatlbantahan Penuntut Umum daam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
6
Nomor No 118KlOIOIDIRI2004 tentang Penataan Outsourcing Di Lingkungan PT
PLN (Persero) dan SK Direksi PT PLN (Persero) Nomor IOOKlOIOIDIRI2004
tentang Pengadaan BaranglJasa di PT PLN (Persero) jo SK Direksi PT PLN
(Persero) Nomor 200KlOIOIDIRI2004 tentang Penjelasan Pedoman Pengadaan
BaranglJasa di Lingkungan PT PLN (persero) yang dijadikan dasar dakwaan
primair oleh Penuntut Umum bukan merupakan peraturan perundang-undangan
7 Keuangan PT PLN (persero) sebagai BUMN bukan merupakan keuangan negara
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 38 sId 42 pada pokoknya
mengemukakan
Bahwa pendapat Penuntut Umum keuangan PT PLN (Persero) merupakan bagian dari
keuangan negara adalah hal yang keliru dan tidak dapat dibenarkan baik secara teoritis
maupun yuridis Sebab secara Yuridis menurut UU perseroan terbatas (PT) bagi
BUMN berlaku ketentuan PTHal ini sejalan dengan Fatwa Mahkamah Armg
menyatakan asset BUMN bukanlah asset negara tetapi asset dari badan h~ itu
sendiri
8 Penghitungan kerugian negara tidak dllakukan pihak yang berwenang
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 42 sid 49 pada pokoknya
mengemukakan
Bahwa menurut ketentuan UU NoIS tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasaJ 13 dan UU NoIS tahun 2006 pasal 8
ayat (3) disebutkan Badan yang berwenang melaporkan adanya indikasi kerugian
negaraldaerah danatau unsur pidana lainnya adalah BPK jadi bukan BPKP
Bahwa oleh karena penghitungan keuangan negara tidak dilakukan oleh lembaga
yang berwenang maka hasil penghitungannya tidak layak dipergunakan sebagai dasar
dakwaan sebingga dakwaan harus dinyatakan tidak dapat diterima
9 Laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana
kompil aam pelllactaall outlouremg roD out eUltome IIlformattoll l)Item Il
induk sis tern informasi (CIS-RISI) pada PT PLN (persero) Distribusi Jakarta Raya
dan Tangerang tahun 2004 - 2006 sangat bertentangan dengan laporan keuangan
dan konsolidasi PT Perusahaan Iistrik negara (persero) No20BAuditama
VGAlOS2006 tanggal31 Mei 2006 oleh Badan Pemeriksa Keuangan
7
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 49 sid 51 pada pokoknya
mengemukakan
- Bahwa yang harus dijadikan dasar untuk menentukan adanya kerugian negara adalah
hasH audit BPIlt bukan audit BPKP Dalam laporan keuangan dan konsolidasi PT
Perusahaan Listrik Negara (Persero) No20BAuditama VGAl052006 tanggal 31
Mei 2006 oleh Badan Pemeriksan Keuangan Republik Indonesia BPK tidak pemah
berpendapat adanya kerugian negara dalam pelaksanaan pekerjaan roll out customer
information service system rencana induk sistem informasi pada PLN Disjaya BPK
berpendapat bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut belum optimal dan lebih bayar
sebesar Rp53096 M (hal 48-49) BPK juga tidak pernah berpendapat perlunya
dilakukan audit investigasi terhadap pelaksanaan pekeIjaan dimaksud karena memang
tidak diketemukan adanya kerugian negara
Bahwa secara jelas dan tegas laporan BPKP tentang proyek roll out CIS RISI yang
menyatakan terdapat adanya kelebihan bayar Rp4618903733659- sehingga
menimbulkan kerugian negara sejumlah dimaksud adalah sangat bertentangan dengan
laporan BPK Dakwaan yang menggunakan dasar penghitungan yang dibuat BPKP
yang notabene tidak memiliki kewenangan untuk menghitung adanya kerugian negara
yang bertentangan dengan laporan resmi BPK adalah dakwaan yang tidak sah dan
karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima
10 Unsur penyertaan (deelneming) yang tidakjelas
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya- halaman 51 sid 59 pada pokoknya
mengemukakan
- Bahwa dalam surat dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak jelas
kedudukan Ir Eddie Widiono Suwondho Msc Margo Santoso dan Fahmi Mochtar
sebagai orang yang melakukan perbuatan dan sekaligus menyuruh melakukan
perbuatan atau turut serta melakukan sebagaimana dimaksud oleh pasal 55 ayat (1)
ke-l KUHP Sehingga tidak ada perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Margo
Santoso dan Fahmi Mochtar
11 Pemeriksaan saksi yang tidak berhubungan dengan perkara ini
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 59 sid 62 pada pokoknya
mengemukakan
- Bahwa adanya keterangan saksi an Lindasari Hendayani dan an Murtaqi Syamsudin
dimana keterangan kedua saksi tersebut secara pasti tidak ada kaitannya dengan
PendapatlbQlltahQII Penuntut Umum daJam Pelcara I EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
8
perkara yang didakwakan kepada terdakwa Keterangan kedua saksi ini tidak termasuk
dalam keterangan saksi yang dimaksud oleh pasal 1 ayat (26) dan ayat (27) Meskipun
keterangan - keterangan kedua saksi ini mengenai hal yang ia dengar sendiri dan
dialami sendiri oleh saksi tetapi apa yang didengar dan dial ami oleh kedua saksi ini
tidak ada hubungannya dengan perkara terdakwa Dengan demikian sepatutnya kalau
disimpulkan bahwa dakwaan terhadap terdakwa ini adalah dakwaan yang tidak dapat
diterima
Bahwa oleh karena materi keberatan dalam Bab II ini adalah mengenai Dakwaan
Tidak Dapat Diterima maka sebelum kami menguraikan pendapat I tanggapan atas keberatan
beserta alasan-alasan yang dimuat dalam Nota Keberatan tersebut diatas terlebih dahulu perlu
kami uraikan tentang apa yang dimaksud dengan Dakwaan Tidak Dapat Diterima
Bahwa dakwaan tidak dapat diterima adalah salah satu alasan keberatan
sebagaimana ditentukan dalam pasal156 ayat (1) KUHAP Namun demikian KUHAP tidak
memberi penjelasan lebih lanajut tentang apa yang dimaksud dengan dakwaan tidak dapat
diterima dan bilamana pengajuan suatu keberatan dengan alasan yang demikian itu dapat
dikabulkan oleh Majelis Hakim Oleh karena KUHAP tidak memberikan penjelasan tentang
hal tersebut maka perlu dicari penjelasannya dati sumber hukum lain diantaranya melalui
doktrin yang telah dianut dan diakui dalam praktek peradilan
Bahwa terkait dengan hal tersebut PAF Lamintang dalam bukunya KUHAP dengan
Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan llmu Pengetahuan Hukum Pidana
halaman 358-360 memberi penjelasan sebagai benkut
eksepsi yang mengatakan dakwaan tidak dapat diterima sebagaimana yang
dimaksud dalam rumusan pasal 156 ayat (1) KUHAP itu dapat dikemukakan oleh
Terdakwa atau oleh Penasihat Hukumnya apabia dakwaan yang telah dibuat oleh
Penuntut Umum itu ada hubungannya dengan ketidakwenangan dari Penuntut Umum
untuk melakukan penuntutan terhadap terdakwa
Tidak berwenangnya Penuntut Umum melakukan penuntutan terhadap terdakwa seperti
dimaksudkan di atas itu dapat berkenaan antara lain
a tidak adanya pengaduan dari orang yang berwenang mengadu menurut undangshy
undang mengenai terjadi suatu delik aduan seperti yang antara lain telah diatur
dalam pasal-pasaZ 284 ayat (2) 287 ayat (2) 293 ayat (2) 319 320 ayat (2) 321
ayat (3) 332 ayat (2) 335 ayat (2) 367 ayat (2) dan 369 ayat (2) KUHP
PendapatlbD1tahD1 Penuntul Umum daam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
9
b tidak sahnya pengaduan yang telah dipakai sebagai dasar oleh Penuntut Umum
untuk melakukan penuntutan terhadap Terdakwa karena bertentangan dengan
ketentuan-ketentuan seperti yang diatur dalam pasal-pasal 72 73 dan 74 KUHP
c tidak sahnya penuntutan dan Penuntut Umum karena pengaduan yang dipakai
sebagai dasar untuk melakukan penuntutan telah dicabut kembali oleh pengadu
sesuai dengan haknya yang diatur dalam pasal 75 KUHP
d tidak sahnya penuntutan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa karena adanya
dasar-dasar yang meniadakan penuntutan antara lain seperti yang diatur dalam
1 Bab kesatu KUHP yakni dalam pasal 2 - pasal 5 dan pasal 7 - pasal 9
KUHP yang mengatur masalah ruang lingkup berlakunya undang-undang
pidana Indonesia
2 Bab kelima KUHP yakni dalam pasa 61 dan 62 KUHP yang menentukan
bahwa penerbit dan pencetak tidak dapat dituntut apabia pada barang
cetakan yang bersangkutan dicantumkan nama dan alamatnya serta pelaku
atau orang yang telah menyuruh mencetak diketahui atau diberitahukan
setelah mendapat teguran tentang kelalaiannya
3 Bab kedelapan KUHP yakni dalam pasal 82 KUHP yang mengatur batalnya
hak untuk melakukan penuntutan karena adanya penyelesaian di luaT proses
peradilan (afdoening buiten process) dalam pasal 76 KUHP yang mengatur
asas nebis in idem dengan menentukan bahwa tidak seorang pun dapat
dituntut untuk kedua kalinya apabila perbuatannya telah mendapat putusan
dari hakim Indonesia yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap
pasal 77 KUHP yang menentukan bahwa hak untuk melakukan penuntutan
menjadi hapus karena meninggalnya terdakwa dan pasal 78 KUHP yang
menentukan bahwa hak untuk melakukan penuntutan itu gugur karena
kedaluwarsa atau karena lewat waktu
Dengan memperhatikan doktrin tersebut di atas maka kami berpendapat bahwa
keberatan yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum dengan alasan dakwaan tidak dapat
diterima sebagaimana dikemukakan pada Bab II Nota Keberatannya tersebut menWljtikkan
bahwa Tim Penasihat Hukum tidak memahami dengan benar tentang materi pengajuan
keberatan yang diatur dalam pasall56 ayat (1) KUHAP Dalam hal ini Tim Penasihat Hukum
tampaknya tidak dapat memilah hal-hal mana saja yang dapat dijadikan alasan pengajuan
keberatan sehingga terkesan bahwa Tim Penasihat Hukum bempaya Wltuk menarik materi
pokok perkara sebagai materi pengajuan keberatan Tentunya pengajuan keberatan yang
demikian itu hamslah ditolak atau dikesampingkan karena tidak memenuhi alasan yuridis
Pendapatlbantahan Pmuntut Umum dalam Perklua Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
10
sehingga pada prinsipnya tidak perlu kami tanggapi lebih Ian jut Namun demikian kami perlu
menyampaikan bantahan terhadap
1 Keberatan tentang Penuntut Umum melanggar Undang-Undang el
- Bahwa pencantuman kata terdakwa dalam Surat Perintah p~u tidaklah dapat
diartikan sebagai perbuatan melanggar undang-undang mengingat KUHAP tidak
memberikan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis mengenai format Surat Perintah
Penahanan dimaksud
Bahwa format Surat Perintah Penahanan merupakan Tata Laksana Administrasi
Pelimpahanmiddot Perkara ke Pengadilan yang merupakan bagian dari tugas pokok
Kejaksaan dalam bidang penuntutan sehingga dalam pelaksanaannya mempedomani
Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia (Kepja) Jalpoundsamiddot A~g ~ No5181A1JAl1112001 tanggal 01 Nopember 2001 tentang perubahan Kepja NoKepshy
132JAl1111994 tanggal 07 Nopember 1994 yang sampai hari ini masih berlaku di
seluruh Indonesia (vide halaman 238 dan 239 tentang Format SURAT PERINTAH i
PENAHANANIPENGALIHAN JENIS PENAHANAN (TINGKAT
PENUNTUTANraquo
Bahwa di dalam Kepja tersebut juga dicantumkan tabel petunjuk I cara pengisian
Format Surat Perintah Penahanan (vide halaman 240) yang mana salah satu dasar
hukum pengisian format Surat Perintah Penahanan tersebut adalah pasal 21 KUHAP
yang menyebutkan
Ayat (1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap
seorang tersangka atau terdakwa dst
Ayat (2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau
penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan
surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan
identitas tersangka atau terdakwa dengan menyebutkan alasan
penahanan dst
Bahwa apabila bunyi pasal 21 KUHAP khususnya ayat (2) tersebut dipahami dengan
seksama maka dapat dimengerti bahwa dalam proses penyidikan penyidik
berwenang melakukan tindakan penahanan terhadap tersangka sedangkan dalam
proses penuntutan penuntut umum berwenang melakukan tindakan penahanan
terhadap terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan Dengan
demikian setelah penyidik melimpahkan tersangka berikut berkas perkara dan barang
bukti kepada Penuntut Umum maka proses penanganan perkara memasuki tahap
penuntutan Dalam proses penunutan ini sesuai dengan bunyi pasal 21 ayat (2)
PendapatlbantahQll Penuntut U1IIIU7I dalam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
11
KUHAP tersebut berwenang melakukan penahanan terhadap terdakwa dengan
memberikan surat perintah penahanan Oleh karena itu pencantuman kata terdakwa
dalam surat perintah penahanan yang diberikan oleh Penuntut Umum KPK sudah tepat l
dan tidak melanggar ketentuan undang-undang sehingga tidak benar tuduhan Tim
Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa Penuntut Umum pada KPK melakukan
perbuatan melanggar undang-undang karena mencantumkan kata terdakwa dalam
Surat Perintah Penahanan yang berpedoman pada Kepja tentang Administrasi Perkara
Tindak Pidana tersebut
2 Keberatan tentang Surat Perjanjian Kerjasama Outsourcing Roll Ott CIS RISI
antara PT PLN Disjaya dengan PT Netway adalah perjanjian yang sah
Bahwa surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum adalah didasarkan pada
keterangan 123 orang saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi
keterangan ahli surat-surat dan barang-barang bukti yang telah disita oleh penyidik
yang merupakan hasil penyidikan sebagaimana tercantum dalam berkas perkara
Nomor BP-2372011 tanggal19 Juli 2011
Dari hasil penyidikan ditemukan bukti-bukti yang kuat tentang adanya dugaan tindak
pidana korupsi yang dilakukan terdakwa terkait perbuatan terdakwa dalam pengadaan
Outsourcing Roll Out CIS - RISI (Customer Information System - Rencana Induk
Sistem Informasi) di PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang yang sumber dananya
berasal dari Pos Pengolahan Data dan Teknologi Informasi pada Anggaran PLN
(APLN) Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2006 termasuk bukti adanya Surat
Perjanjian Kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI antara PT PLN Disjaya dengan
PTNetway
Bahwa berdasarkan hasil penyidikan diperoleh kesimpulan bahwa penandatangan
surat perjanjian tersebut adalah terkait dengan rangkaian perbuatan terdakwa dalam
mewujudkan tindak pidana korupsi yang disangkakan kepadanya adanya sehingga
penandatangan surat perjanjian yang dianggap sebagai perbuatan hukum yang sah
secara perdata tidaklah serta merta menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa
secara pidana Oleh karena pembuktian aspek pidana atas perbuatan terdakwa yang
didakwakan tersebut termasuk materi pokok perkara sehingga keberatan yang
demikian haruslah dikesampingkan atau ditolak
Sebagai bahan pertimbangan dibawah ini akan disampaikan Yurispudensi yang
menegaskan bahwa sekalipun seandainya berdasarkan penilaian Hakim perbuatan
terdakwa merupakan masalah perdata bukan berarti serta merta menghilangkan sifat
melawan hukumnya perbuatan pidana terdakwa sebagaimana pertimbangan Putusan
Pendapatlbantahan Penll1ltut Umum dalam Perkma Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
12
MA No lKKr1957 tanggal 8-5-1957 (vide Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah
Agung Republik Indonesia Cetakan Kedua Mahkamah Agung RI 1993 Hal 57)
yang menyatakan
Walaupun dalam suatu perkara terdapat dasar-dasar untuk memajukan gugatan terhadap terdakwa yang OOpat merupakan perkara perdata akan tetapi ini tidak berarti bahwa penuntut kasasi tidak dapat dituntut karena ia melakukan suatu tindak pidana dengan demikian perbuatan-perbuatan yang dilakukan dapat merupakan baik perkara piOOna maupun perkara perdata tersendiri
3 Keberatan tentang Perbuatan orang lain seolah-olah perbuatan terdakwa
Bahwa adanya fakta tentang perbuatan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana
korupsi yang didakwakan kepada terdakwa dan orang lain tersebut belum ditetapkan
sebagai tersangka tidak berarti perkara atas nama terdakwa aquo tidak dapat diperiksa
di persidangan karena dalam Yurisprudensi MARl tanggal22 Nopember 1969 No7
KKr1969 dalam perkara atas nama 1 Robinson Pinem 2 OJ Oamanik 3 Pangulu
Siahaan menegaskan bahwa keberatan yang diajukan penuntut kasasi bahwa dalam
perkara in pelaku utamanya tiOOk diadili tidak dapat diterima karena untuk
memeriksa perkara terdakwa pengadilan tidak perlu menunggu diajukannya terlebih
dahulu pelaku Utama dalam perkara itu
Bahkan dalam perkembangan proses persidangan perkara aquo apabila ditemukan
peran-peran pihak lainnya maka tidak menutup kemungkinan ditetapkannya tersangka
barn 01eh karena itu pernyataan Tim Penasihat Hukum tentang terjadi manipulasi
berupa pengurangan terdakwa dan wpang pilih dalam menentukan tersangka adalah
pemyataan tendensius yang menyesatkan Oengan demikian keberatan tentang tidak
ditetapkannya orang lain dalam kaitan dengan peranan mewujudkan tindak pidana
yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan ruang lingkup eksepsi dan harus
dikesampingkan
4 Keberatan tentang Pelanggaran azas legalitas
Bahwa pernyataan Tim Penasihat Hukum tentang penetapan Eddie Widiono
Suwondho sebagai tersangka belum ada kerugian Negara yang dihitung berdasarkan
penghitungan yang dilakukan Ahli sehingga dianggap melanggar asas legalitas adalah
menunjukkan bahwa Tim Penasihat Hukum tidak memaham~ dengan benar
pengertian asas legalitas itu sendiri
- Asas legalitas lazim disebut dengan terminologi principle of legality
legaliteitbeginsel non-retroaktif de la legalite atau ex post facto laws
Ketentuan asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum
Pendapatlbantahan Penuntut Umum dalam Perkara lr EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
13
Pidana (KUHP) Indonesia yang berbunyi Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selaro
dari kekuatan ketentuan undang-undang pidana yang mendabuluinya PAF
Lamintang dan C Djisman Samosir merumuskan dengan terminologi sebagai
Tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan pi dana
menurut undang-undang yang telah diadakan Iebih dulu Mill Harnzah
menterjemahkan dengan terminologi Tiada suatu perbuatan (feit) yang dapat
dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang
mendabuluinya Dari terjemaban terminologi tersebut dapat dipabami babwa
pefumusan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung makna asas lex
temporls delicti artinya undang-undang yang berlaku adalah undang-undang yang ada
pada saat delik terjadi atau disebut juga asas nonretroaktir yang melarang
pembedakuan surut suatu undang-undang pidana dan sanksi pi dana (nonretroactive
application ofcriminal laws and criminal sanctions) n
Berdasarkan uraian tentang pengertian asas legalitas diatas dihubungkan dengan surat
dakwaan penuntut umum maka dapat disimpulkan bahwa penetapan terdakwa sebagai
tersangka dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor SprinDik-l001III2010 tanggal
23 Februari 2010 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor SprinDik-1401lTIII201O
tanggalll Maret 2010 tidak melanggar asas legalitas karena
bull Undang-undang memberi kewenangan kepada penyidik untuk menetapkan
seseorang sebagai tersangka dengan dengan bukti permulaan yang cukup
bull Bahwa dengan bukti permulaan yang cukup tersebut penyidik meyakini adanya
perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa terkait pengadaan
Outsourcing Roll Out CIS - RISI (Customer Information System - Rencana Induk
Sistem Informasi) di PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang yang sumber
dananya berasal dari Pos Pengolaban Data dan Teknologi Informasi pada
Anggaran PLN (APLN) Tabun 2004 sampai dengan Tabun 2006 sehingga
penyidik menetapkan terdakwa sebagai tersangka dengan sangkaan melanggar
ketentuan pasal 2 ayat (I) UU Nomor 31 Tabun 1999 jo UU Nomor 20 Tabun
2001
bull Babwa ketentuan pi dana yang dijadikan dasar penetapan terdakwa sebagai
tersangka tersebut sudab ada sebelum tindak pidana korupsi yang disangkakan itu
terjadi
Babwa Tim Penasihat Hukum telab keliru memabami makna asas legalitas dan
terkesan berupaya mengaburkan substansi surat dakwaan dengan cara mengkaitkan
mekanisme penetapan tersangka dengan pembuktian unsur kerugian negara yang salah
Pendapatlbantahan Perllllttut Umum dafam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
14
satu alat buktinya adalah surat berupa Laporan Hasil Penghitungan Kerugian
Keuangan Negara yang dibuat oleh Ahli dari BPKP Bahkan kekeliruan itu semakin
nyata ketika Tim Penasihat Hukum mengutip pertimbangan dalam alinea pertama
halaman 72 putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 003IPUU-IV2006 tanggal 25
Juli 2006 kemudian memberikan kesimpulan bahwa seolah-olah penetapan tersangka
belum dapat dilakukan jika haSil penghitungan kerugian negara belum dituangkan
dalam suatu laporan Kesimpulan yang demikian adalah menyesatkan karena tidak
demikian maksud dari pertimbangan putusan MK tersebut
bull Bahwa pertimbangan dalam putusan MK sebagaimana tercantum pada halaman 70
sampai dengan 73 adalah menyangkut kata dapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK
yang pengertiannya dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (l) bahwa dengan
penambahan kata dapat tersebut menjadikan tindak pi dana korupsi dalam Pasal 2
ayat (1) a quo menjadi rumusan de1ik formil sehingga apakah dengan pengertian
tersebut frasa dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang
diartikan baik kerugian yang nyata (actual loss) maupun hanya yang bersifat potensial
atau berupa kemungkinan kerugian (potential loss) merupakan unsur yang tidak periu
dibuktikan atau harns dibuktikan Menurut pendapat MK sebagaimana dalam
pertimbangan putusan aquo unsur kerugian negara harns dibuktikan dan harns dapat
dihitung meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi Kesimpulan
demikian harns ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya Faktor kerugian baik
secara nyata atau berupa kemungkinan dilihat sebagai hal yang memberatkan atau
meringankan dalam penjatuhan pid~ seb~gaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal
4 bahwa pengembalian kerugian negara hanya dapat dipandang sebagai faktor yang
meringankan Oleh karenanya persoalan kata dapat dalam Pasal 2middot ayat (1) UU
PTPK lebih merupakan persoalan pelaksanaan dalam praktik ole~ aparat penegak
hukum dan bukan menyangkut konstitusionalitas norma
Dari uraian diatas jelas terlihat bahwa pertimbangan putusan MK tidak mengkaitkan
adanya suatu keharusan bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka harus
terlebih dahulu adanya penyampaian Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan
Negara oleh Ahli kepada penyidik
- Bahwa dalam penetapan terdakwa sebagai tersangka secara substantif penyidik telah
meyakini adanya unsur kerugian negara karena sejak awal Ahli dari BPKP yang
dimintakan bantuannya telah melakukan proses penghitungan kerugian negara
sehingga persoalan penyampaian laporan tersebut hanyalah persoalan teknis dan untuk
mendukung alat bukti berupa surat yang akan digunakan dalam proses pembuktian di
persidangan Tim Penasihat Hukum telah mengakui adanya pencantuman kerugian
PendapatlbQfltahQfl PenWltllt Umum dalam Perwa 17 EDDIE WIDONO SUWONDHO MSC
15
negara sebesar Rp 45 Milyar dalam Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi yang
mana pencantuman jumlah kerugian negara bukanlah hasil rekaan penyidik melainkan
hasil pekerjaan audit yang dilakukan oleh AhU Oleh karena itu keberatan yang
diajukan oleh Tim Penasihat Hukum mengenai hal ini adalah keberatan yang
mengada-ada dan sudah seharusnya dikesampingkan dan tidak perlu dipertimoangkan
oleh Majelis Hakim
Bahwa Tim Penasihat Hukum dalam bagian keberatan ini juga mempersoalkan
tentang isi Surat Dakwaan yang menyatakan bahwa terdakwa menerima pemberian
uang berdasarkan business Plan 2005-2007 PT Netway Utama adalah hanya
berdasarkan asumsi dan tidak akurat karena mengandung ketidak benaran Bahwa
oleh karena itu dakwaan telah melanggar asas legalitas sehingga dakwaan tersebut
hams dinyatakan tidak dapat diterima Keberatan yang demikian ini adalah
menyangkut penilaian terhadap fakta yang tentunya perlu dibuktikan di persidangan
Oleh karena itu tidak benar jika uraian fakta tentang penerimaan uang oleh terdakwa
dianggap sebagai melanggar asas legalitas
5 Keberatan tentang Surat dakwaan disusun sebagai perbuatan berlanjut tetapi pasal
64 tidak dicantumkan dalam surat dakwaan
Bahwa sesuai Jurisprodensi MA No156 KlKrl1963 tanggal 28 April 1964 soal
perbuatan lanjutan atau voortgezette handeling itu hanyalah mengenai soal
penjatuhan hukuman (straftoematig) dan tidak mengenai pembebasan dari tuntutan
Berdasarkan yurisprudensi tersebut_~apat ditarik kesimpulan bahwa pencantuman
pasal 64 KUHP dalam surat dakwaan bukan merupakan alasan pengajuan keberatan
(eksepsi) melainkan termasuk lingkup penilaian fakta dalam proses pembuktian terkait
dengan pemberatan dalam penjatuhan hukuma~leh karena itu keberatan tersebut
harnslah dikesampingkan
6 Keberatan tentang Dakwaan primair bukan merupakan peraturan perundangshy
undangan
Bahwa sesuai dengan Pasal 56 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Semua Keputusan Presiden
Keputusan Menteri Keputusan Gubernur Keputusan Bupatilwalikota atau keputusan
pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 yang sifatnya mengatur yang
sudah ada sebelum UU ini berlaku hams dibaca peraturan sepanjang tidak
bertentangan dengan UU ini
Pendapatlbantahan Penuntut Umum daJam Perkara Ir EDDIE WIDONO SUWONDHO MSC
16
- Bahwa ketentuan pengadaan barang dan jasa di PT PLN dalam bentuk SK Direksi
PT PLN tidaklah berdiri sendiri akan tetapi peraturan tersebut lahir sebagai tunman
dari UU Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri sebagaimana tercantwn di
dalam konsideran SK Direksi tersebut yang mana pengaturan SK Direksi tersebut
dimaksud sebagai petunjuk teknis dalam pengadaan barang dan jasa di PT PLN
(Persero)
Bahwa pasal3 UU No19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan Terhadap BUMN berlaku Undang-Undang ini anggaran dasar dan ketentuan
peraturan perundang-undangan lainnya
- Bahwa dengan demikian Anggaran Dasar PT PLN (Persero) Tahun 1998 yang dimuat
dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 12 Mei 1998 Nomor 38 Surat Keputusan
(SK) Direksi PT PLN (Persero) Nomor 038KJ9201DIRI1998 tentang Pengadaan
Barang dan Jasa di PT PLN (Persero) SK Direksi PT PLN (Persero) Nomor
138KJOI01DIRI2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Outsourcing Pelayanan
Pelanggan SK Direksi PT PLN (Persero) Nomor No 118KJOI0IDIRI2004 tentang
Penataan Outsourcing Di Lingkungan PT PLN (Persero) dan SK Direksi PT PLN
(Persero) Nomor 1 OOKJO 1OIDIRI2004 tentang Pengadaan BarangJasa di PT PLN
(Persero) jo SK Direksi PT PLN (Persero) Nomor 200KJOIOIDIRI2004 tentang
Penjelasan Pedoman Pengadaan BarangJasa di Lingkungan PT PLN (Persero)
adalah termasuk dalam katagori peraturan perundang-undangan Dengan demikian
keberatan tentang hal ini haruslah dikesampingkan
7 Keberatan tentang Keuangan PT PLN (Persero) sebagai BUMN bukan merupakan
keuangan Negara kami tanggapi sebagai berikut
- Bahwa keberatan tersebut adalah materi pokok perkara dan bukan termasuk dalam
ruang lingkup materi yang dapat diajukan sebagai keberatan (eksepsi) sebagaimana
yang diatur dalam Pasal156 (I) KUHAP dan seharusnya dikesampingkan
Bahwa namun demikian kami perlu tegaskan bahwa pendapat Tim Penasihat Hukum
yang menyatakan keuangan PLN bukan keuangan Negara adalah pendapat yang
keliru Sebab di dalam penjelasan atas UU Tipikor dengan tegas dinyatakan bahwa
keuangan negara yang dimaksud dalam UU Tipikor adalah seluruh kekayaan negara
dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya
segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena
berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban BUMNIBUMD
yayasan badan hukum dan perusahaan yang menyewakan modal negara atau
Pendaputbantahan Penuntut Umum dalam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
17
perusahaan yang menyertalean modal pihale ketiga berdasarkan perjanjian dengan
Negara
Bahwa penjelasan tersebut sejalan pula dengan ketentuan UU No 17 Tahun 2003
Pasall angka 1 yang memberikan pengertian keuangan Negara adalah semua hale dan
kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa
uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan
pelalesanaan hale dan kewajiban tersebut Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2
ditegaskan bahwa Keuangan Negara meliputi kekayaan Negarakekayaan daerah yang
dikelola sendiri atau oleh pihale lain berupa uang surat berharga piutang barang serta
hale-hale lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan
pada perusahaan Negaraperusahaan daerah
Bahwa kekuasaan atas pengelolaan keuangan Negara digunakan untuk mencapai
tujuan bemegara sehingga setiap tahun disusun APBN dan APBD Salah satu
penggunaan dana APBNAPBD adalah dalam bentuk penyertaan modal Negara pada
Persero danatau Perum serta Perseroan Terbatas tainnya yang digolongkan sebagai
Kekayaan Negara yang dipisahkan
Bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya
dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan
Negara yang dipisahkan (Pasal 1 angka 1 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN)
Artinya bahwa secara langsung maupun tidak langsung dapat dikatakan bahwa dalam
operasionalnya BUMN tetapi menggunalean APBN Malesud dan tujuan pendician
BUMN adalah untuk menyelenggaralean kemanfaatan umum berupa penyediaan
barang danatau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup
orang banyale
8 Keberatan tentang Penghitungan kerugian negara tidak dilakukan pihak yang
berwenang dan
9 Tentang pemyataan Laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas
dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan outsourcing roll out customer
information system rencana induk sistem informasi (CIS-RISI) pada PT PLN
(persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang tahun 2004 - 2006 sangat
bertentangan dengan laporan keuangan dan konsolldasi PT Perusahaan Iistrlk
negara (persero) No20BAuditama VGAlOS2006 tanggal31 Mel 2006 oleh Badan
Pemeriksa Keuangan
Pendapatbantahan Pelluntut Umum dalam PerluJra Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
18
Bahwa keberatan tentang kewenangan Ahli BPKP dalam menghitung kerugian
keuangan Negara (Point 8) dan ada tidaknya kerugian keuangan Negara (point 9)
diatas bukan merupakan materi eksepsi melainkan tennasuk penilaian fakta yang akan
dibuktikan di persidangan
10 Keberatan tentang Unsur penyertaan (deeJneJDing) yang tidakjelas
Bahwa dalam rumusan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP diatur tiga bentuR penyertaan
yaitu sebagai yang melakukan menyuruh melakukan dan turut serta melakukan
Dalam Surat Dakwaan baik rumusan unsur delik pada Dakwaan Primair maupun pada
Dakwaan SUbSi~ir Penuntut Umum telah menguraikan dengan jelas kualitas penyertaan
tersebut yaitu ~ Terdakwa baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan atau turut
serta melakukan dengan Saksi Margo Santoso Fahmi Mochtar dan Gani Abdul Gani dan
uraian faktanya telah dikonstruksikan secara cennat jelas dan lengkap baik dalam dakwaan
primair maupun subsidiair
Bahwa untuk mengetahui kualitas Terdakwa dalam penyertaan tersebut apakah sebagai orang
yang melakukan atau turut serta melakukan tentulah harus dibuktikan dalam persidangan
Dengan demikian keberatan tentang hal ini bukan merupakan lingkup materi eksepsi
melainkan sudah memasuki materi pokok perkara yang akan dibuktikan dalam persidangan
selanjutnya
11 Keberatan tentang Pemeriksaan saksi yang tidak berhubungan dengan perkara ini
Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Pennasalahan dan penerapan
KUHAP hal 274 menjelaskan ~~at hukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang
bebas tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak
menentukan sama sekali tidak mengikat hakim Hakim bebas untuk menilai
kesempurnaan dan kebenarannya Tergantung pada penilaian Hakim untuk
menganggapnya sempurna atau tidak Tidak ada keharusan bagi Hakim untuk
menerima kebenaran setiap keterangan saksi Hakim bebas menilai kekuatan atau
kebenaran yang melekat pada keterangan itu dan dapat menerima II atau
menyingkirkannya Lain halnya jika Undang-Undang sendiri telah menentukan
bahwa alat bukti kesaksian mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mementukan Jika seandainya Undang-Undang menentukan demikian Hakim tidak
boleh menilai kekuatan pembuktiannya Hakim secara bulat harus terikat untuk
mempergunakannya dalam putusan tidak lagi berwenang untuk menilainya secara
bebas i Bahwa keberatan mengenai adanya keterangan duCdari 123 orang saksi dalam berkas
perkara yang menurut pendapat Tim Penasihat Hukum tidak reI evan dengan
Pendapatbantahan Penlllltlit Umum dalam Perlalra Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
19
pembuktian perbuatan terdakwa bukan merupakan lingkup eksepsi melainkan i
termasuk kewenangan hakim dalam melakukan penilaian terhadap keterangan saksishy
saksi apabila dihadirkan untuk memberikan keterangan di persidangan Penuntut
Umum tidak terikat untuk menghadirkan keseluruhan saksi yang dicantumkan dalam
berkas perkara tersebut dalam proses pembuktian Penuntut Umum memiliki
kewenangan untuk menghadirkan sebagian saksi jika telah yakin bahwa dakwaan
yang diajukan telah dapat dibuktikan Penilaian terhadap kualitas saksi dan
kepentingan untuk menghadirkannya di persidangan sebagai alat bukti saksi bukan
merupakan 1ingkup eksepsi
Berdasarkan uraian diatas maka kami berpendapat bahwa keberatan yang diajukan o1eh
Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Bab II tersebut adalah tidak
beralasan sehingga sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau dikesampingkan
Bahwa selanjutnya dalam Bab III Nota Keberatan Tim Penasihat Hukum telah
mengajukan materi keberatan tentang Surat Dakwaan Harus Dibatalkan dengan alasan
sebagai berikut
1 Surat dakwaan tidak jelas
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 62 sid 65 pada pokoknya
mengemukakan sebagai berikut
Perumusan surat dakwaan yang disusun o1eh Penuntut Umum secara subsidiairitas
tersebut tidak tepat karena perbua~ yang didakwakan terhadap terdakwa adalah
perbuatan yang berbeda dan masing-masing berdiri sendiri yaitu perbuatan yang
bersifat melawan hukum disatu pihak sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU Tipikor
dan perbuatan yang bersifat menyalahgunakan wewenang dilain pihak sebagaimana
diatur dalam pasal 3 UU Tipikor oleh karena itu lebih tepat dakwaan kepada terdakwa
disusun secara a1ternatif Dengan demikian surat dakwaan yang disusun secara
subsidiairitas tersebut adalah tidak je1as sehingga harus dibatalkan
2 Dakwaan disusun tidak cermat menyebutkan waktu (tempus delicti) tindak pidana
itu dilakukan
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 65 sid 66 pOOa pokoknya
mengemukakan sebagai berikut
Bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak cermat menyebutkan waktu
tempus delicti tindak pidana itu dilakukan hal ini terlihat dalam dakwaan subsidiair
halam 14 baris ke-13 sid 14 pada hari dan tang gal yang tidak dapat ditentukan
h1lll11PQllbrmUlllrm PIIU1llJlt u_dlll_ Pwlll EDDIE WIDIONO SUWONDHO MaC
20
lagi antara bulan September 2000 sampai dengan bulan Mei 2006 atau setidakshy
tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 sampai dengan tahun 2006
Sementara dalam dakwaan Subsidiair halaman 15 alenia terakhir terdakwa selaku
Direktur Pemasaran dan Distribusi (Dirsar) PT PLNyang menjabat sejak tahun 1998
telah mengetahui bahwa PT PLN Disjaya dan Tangerang telah bekerjasama dengan
Politeknik ITB Bandung sejak tahun 1994 dts Sehingga dari rumusan waktu
(tempus delicti) tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan
terbukti sangat tidak cennat karena disatu sisi menyebutkan antara bulan September
2000 sampai dengan bulan Mei 2006 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain
dalam tahun 2000 sampai sejak tahun 1998 telah mengetahui sehingga dengan
demikian dakwaan tidak jelas dan lengkap menyebutkan waktu (tempus delicti) tindak
pidana dilakukan
3 Fakta dakwaan disusun secara manipulatif
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 66 sid 102 pada pokoknya
mengemukakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara manipulatif bukan
hanya sekedar bennaksud menghilangkan peran orang tertentu seperti Sunggu Anwar
Aritonang tetapi juga dilakukan dengan memanipulasi fakta dalam uraian perbuatan yang
dilakukan terdakwa dimana uraian fakta tidak jelas sumbernya hanya berasumsi dan
didasari pada kebohongan dengan demikian dakwaan yang disusun secara manipulatif
mengakibatkan dakwaan dibatalkan
Berdasarkan uraian materi keberatan beserta alasan-alasan yang dimuat dalam Bab III
Nota Keberatan tersebut diatas maka sebelum kami menguraikan pendapat I tanggapan atas
keberatan beserta alasan-alasan yang dimuat dalam Bah III Nota Keberatan tersebut terlebih
dahulu perlu kami uraikan tentang pengertian Surat Dakwaan harus dibatalkan scrbagaimana
dimaksud dalam Pasal143 ayat (3) KUHAP
Berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHAP dinyatakan bahwa surat dakwaan yang tidallt
memenuhl ketentuan salah satu unsur syarat-syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yaitu dimana dakwaan tidak terang dan tidak cermat
merumusk~ unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan maka surat dakwaan yang demikian
adalah harus dibatalkan Menurut M Yahya Harahap dalam bukunya betjudul i Pembahasan
Permasalahan dan Penerapan KUHAP jilid II cetakan ke-III Penerbit Pustakan Kartini
halaman 663-664 pada intinya menyatakan bahwa mengenai alasan keberatan surat
dakwaan batal bukan dakwaannya yang dinyatakan tidak dapat diterima akan tetapi yang
harus dibatalkan adalah surat dakwaan yaitu dimana surat dakwaan tidak memenuhi
Pendaparlbantahan Penuntut Umum dalQll) Perlcara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
21
syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal143 ayat (2) hurufa KUHAP dan syarat
materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal143 ayat (2) hurufb KUHAP
Berdasarkan pengertian Surat Dakwaan harus dibatalkan maka karni berpendapat
bahwa surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP dan syarat materiil sebagaimana dif~ud dalam
Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP sehingga cukup beralasan untuk dijadikan dasar oleh
Majelis dalarn memeriksa mengadili dan memutus perkara aquo Narnun demikian karni akan
memberikan pendapat tanggapan terhadap materi keberatan pada Bab III dalam Nota
Keberatan yaitu
1 Keberatan tentang Surat dakwaan tidak jelas
Bahwa perumusan bentuk surat dakwaan secara subsidiairitas sudah tepat dan tidak
tepat jika dirumuskan dalam bentuk dakwaan altematif Perbedaan mendasar antara
keduanya adalah dakwaan altematif ditunjukkan dengan perbedaan uraian fakta yang
dilakukan oleh Terdakwa dalam perbuatan yang didakwakan satu dengan lainnya
yang ditandai dengan penyebutan dakwaan ke-satu ke-dua dan seterusnya dan dalam
pembuktiannya hakim boleh memilih salah satunya Sedangkan dakwaan subsidaritas
ditunjukkan dengan uraian fakta yang sarna yang dilakukan oleh Terdakwa dalam
perbuatan yang didakwakan satu dengan lainnya yang ditandai dengan penyebutan
dakwaan primer subsider lebih subsider dan seterusnya akan tetapi Penuntut Umum
merasa tidak yakin kualifikasi mana (pasal yang mana) yang akan terbukti di depan
persidangan sehingga dalam penyusooan surat dakwaan berdasarkan tingkatanlgradasi
berat ringannya ancaman pidana pada masing-masing tindak pidana Oleh karena itu
hakim dalarn pembuktiannya hams membuktikan dakwaan primer terlebih dahulu
yang apabila tidak terbukti maka dakwaan subsiderlah yang harus dibuktikan
demikian seterusnya
Bahwa seandainya prinsip penyusunan bentuk dakwaan tersebut dihmggar oleh
penuntut umum maka hal itu bukanlah termasuk melanggar pasal 143 ayat (2)
KUHAP dan mengkualifikasi surat dakwaan kabur (obscur libel) Sebab
berdasarkan azas pasal 4 ayat (2) UU No14 tahun 1970 PerOOilan sederhana cepat
dan biaya ringan (asas ini pOOa saat sekarang dianut secara luas disemua negara
dengan rumusannya informal procedure and can be put in motion quickJy)
pelanggaran atau kekeliruan dimaksud dapat dianggap sebagai kesalahan pengetikan
(clerical error) atau kesalahan prosedur (Procedural error) yang dapat diluruskan
dengan jalan Hakim dalam persidangan mengubah susunan surat dakwaan sesuai
dengan prinsip yang digariskan atau dapat dilakukan dengan cara mencatat dalarn
PendapatlbantGhan Penuntut Umum daam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
22
Berlta Acara serta menjelaskan dalam pertimbangan (vide M Yahya Harahap dalam
bukunya pembahasan pennasalahan dan penerapan KUHAP Penyidikan dan
penuntutan edisi 2 hal 448)
Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas dapat dipahami bahwa Penuntut Umwn
dengan kewenangannya mempunyai kebebasan merumuskan sendiri bagaimana
bentuk dari surat dakwaan dengan berpedoman pada hasil pemeriksaan penyidikan
Dengan demikian tidak benar jika bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara
subsidaritas dalam perkara aquo dijadikan alasan bahwa dakwaan tidak jelas dan surat
dakwaan harus dibatalkan Oleh karenanya alasan tersebut hams dikesampingkan
2 Keberatan tentang Dakwaan disusun tidak cermat menyebutkan waktu (tempus
delicti) tindak pidana itu dilakukan
Bahwa pencantuman waktu (tempus delicti) tindak pidana yang dilakukan terdakwa
dalam surat dakwaan dengan menyebutkan antara bulan September 2000 sampai
dengan bulan Mei 2006 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun
2000 sampai sudah cennat Hal ini telah ditegaskan dalam putusan Hoge Raad
tanggal 18 Juni 1928 menyatakan penyebutan (penulisan) dalam surat dakwaan
bahwa mereka terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut kira-kira tahun 1920 sid
1926 adalah cukup dalam menyatakan waktu JI
Bahwa pencantuman kalimat terdakwa sejak tahun 1998 telah mengetahui bahwa PT
PLN Disjaya dan Tangerang telah bekerjasama dengan Politeknik Bandung sejak
tahun 1994 dalam konstruksi feit ~lahmenunjukkan adanya pengetahlan terdakwa
tentang waktu sesuatu peristiwa bukan waktu terdakwa melakukan tindak pidana
sehingga tidaklah dapat dijadikan alasan bahwa dakwaan tidak jelas dan lengkap
menyebutkan waktu (tempus delicti) tindak pidana dilakukan Dengan demikian
keberatan yang demikian tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan dakwaan
tidak cermat dan surat dakwaan harus dibatalkan sehingga alasan tersebut harus
dikesampingkan
3 Keberatan tentang Fakta dakwaan disusun secara manipulatif sebagaimana
diuraikan pada item 1 sId 35
Bahwa setelah kami mencennati keseluruhan materi keberatan I eksepsi yang
diuraikan pada halaman 66 sid 102 yang terdiri dari 35 item maka kami berpendapat
bahwa Tim Penasihat Hukum secara prematur telah melakukan penilai fakta tanpa
melalui proses pembuktian Tim Penasihat Hukum dan dengan mengambil alih
kewenangan hakim telah mengadili sendiri fakta yang terdapat dalam surat dakwaan
Pendapatlbantahan Petllllltut Umum dalam Perk4ra Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
23
sebagai fakta yang disusun secara manipulatif tidak jelas sumbernya hanya
berasumsi serta didasari pada kebohongan
Bahwa oleh karena materi keberatan yang demikian merupakan penilaian fakta yang
harus dibuktikan di persidangan maka kami berpendapat alasan-alasan yang
dikemukakan tersebut tidak berdasar dan harus ditolak
Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim
Yang Terhormat Sdr Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum
Berdasarkan seluruh uraian pendapat I tanggapan yang telah kami kemukakan diatas
maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara
ini untuk
1 Menolak seluruh keberatan (eksepsi) yang diajukan Tim Penasihat Hukum T erdakwa
2 Menyatakan surat dakwaan Nomor Dak-19240812011 tanggal 03 Agustus 2011 telah
memenuhi syarat formal dan syarat materiil Wltuk dijadikan sebagai dasar memeriksa mengadili
dan memutus perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Ir EDDIE WIDIONO
SUWONDHO MSc
3 Menetapkan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan
Demikian pendapat I tanggapan atas materi keberatan (eksepsi) Tim Penasehat Hukum
Terdakwa kami bacakan dan ajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini Rabu tanggal 7 September 2011
PENUNTUT UMUM PADA KPK
~~
MUHIBUDDIN SH MH
AFNI C~A SH MH
Pendapatlbantahan Penuntut Umum daam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
7
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 49 sid 51 pada pokoknya
mengemukakan
- Bahwa yang harus dijadikan dasar untuk menentukan adanya kerugian negara adalah
hasH audit BPIlt bukan audit BPKP Dalam laporan keuangan dan konsolidasi PT
Perusahaan Listrik Negara (Persero) No20BAuditama VGAl052006 tanggal 31
Mei 2006 oleh Badan Pemeriksan Keuangan Republik Indonesia BPK tidak pemah
berpendapat adanya kerugian negara dalam pelaksanaan pekerjaan roll out customer
information service system rencana induk sistem informasi pada PLN Disjaya BPK
berpendapat bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut belum optimal dan lebih bayar
sebesar Rp53096 M (hal 48-49) BPK juga tidak pernah berpendapat perlunya
dilakukan audit investigasi terhadap pelaksanaan pekeIjaan dimaksud karena memang
tidak diketemukan adanya kerugian negara
Bahwa secara jelas dan tegas laporan BPKP tentang proyek roll out CIS RISI yang
menyatakan terdapat adanya kelebihan bayar Rp4618903733659- sehingga
menimbulkan kerugian negara sejumlah dimaksud adalah sangat bertentangan dengan
laporan BPK Dakwaan yang menggunakan dasar penghitungan yang dibuat BPKP
yang notabene tidak memiliki kewenangan untuk menghitung adanya kerugian negara
yang bertentangan dengan laporan resmi BPK adalah dakwaan yang tidak sah dan
karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima
10 Unsur penyertaan (deelneming) yang tidakjelas
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya- halaman 51 sid 59 pada pokoknya
mengemukakan
- Bahwa dalam surat dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak jelas
kedudukan Ir Eddie Widiono Suwondho Msc Margo Santoso dan Fahmi Mochtar
sebagai orang yang melakukan perbuatan dan sekaligus menyuruh melakukan
perbuatan atau turut serta melakukan sebagaimana dimaksud oleh pasal 55 ayat (1)
ke-l KUHP Sehingga tidak ada perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Margo
Santoso dan Fahmi Mochtar
11 Pemeriksaan saksi yang tidak berhubungan dengan perkara ini
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 59 sid 62 pada pokoknya
mengemukakan
- Bahwa adanya keterangan saksi an Lindasari Hendayani dan an Murtaqi Syamsudin
dimana keterangan kedua saksi tersebut secara pasti tidak ada kaitannya dengan
PendapatlbQlltahQII Penuntut Umum daJam Pelcara I EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
8
perkara yang didakwakan kepada terdakwa Keterangan kedua saksi ini tidak termasuk
dalam keterangan saksi yang dimaksud oleh pasal 1 ayat (26) dan ayat (27) Meskipun
keterangan - keterangan kedua saksi ini mengenai hal yang ia dengar sendiri dan
dialami sendiri oleh saksi tetapi apa yang didengar dan dial ami oleh kedua saksi ini
tidak ada hubungannya dengan perkara terdakwa Dengan demikian sepatutnya kalau
disimpulkan bahwa dakwaan terhadap terdakwa ini adalah dakwaan yang tidak dapat
diterima
Bahwa oleh karena materi keberatan dalam Bab II ini adalah mengenai Dakwaan
Tidak Dapat Diterima maka sebelum kami menguraikan pendapat I tanggapan atas keberatan
beserta alasan-alasan yang dimuat dalam Nota Keberatan tersebut diatas terlebih dahulu perlu
kami uraikan tentang apa yang dimaksud dengan Dakwaan Tidak Dapat Diterima
Bahwa dakwaan tidak dapat diterima adalah salah satu alasan keberatan
sebagaimana ditentukan dalam pasal156 ayat (1) KUHAP Namun demikian KUHAP tidak
memberi penjelasan lebih lanajut tentang apa yang dimaksud dengan dakwaan tidak dapat
diterima dan bilamana pengajuan suatu keberatan dengan alasan yang demikian itu dapat
dikabulkan oleh Majelis Hakim Oleh karena KUHAP tidak memberikan penjelasan tentang
hal tersebut maka perlu dicari penjelasannya dati sumber hukum lain diantaranya melalui
doktrin yang telah dianut dan diakui dalam praktek peradilan
Bahwa terkait dengan hal tersebut PAF Lamintang dalam bukunya KUHAP dengan
Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan llmu Pengetahuan Hukum Pidana
halaman 358-360 memberi penjelasan sebagai benkut
eksepsi yang mengatakan dakwaan tidak dapat diterima sebagaimana yang
dimaksud dalam rumusan pasal 156 ayat (1) KUHAP itu dapat dikemukakan oleh
Terdakwa atau oleh Penasihat Hukumnya apabia dakwaan yang telah dibuat oleh
Penuntut Umum itu ada hubungannya dengan ketidakwenangan dari Penuntut Umum
untuk melakukan penuntutan terhadap terdakwa
Tidak berwenangnya Penuntut Umum melakukan penuntutan terhadap terdakwa seperti
dimaksudkan di atas itu dapat berkenaan antara lain
a tidak adanya pengaduan dari orang yang berwenang mengadu menurut undangshy
undang mengenai terjadi suatu delik aduan seperti yang antara lain telah diatur
dalam pasal-pasaZ 284 ayat (2) 287 ayat (2) 293 ayat (2) 319 320 ayat (2) 321
ayat (3) 332 ayat (2) 335 ayat (2) 367 ayat (2) dan 369 ayat (2) KUHP
PendapatlbD1tahD1 Penuntul Umum daam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
9
b tidak sahnya pengaduan yang telah dipakai sebagai dasar oleh Penuntut Umum
untuk melakukan penuntutan terhadap Terdakwa karena bertentangan dengan
ketentuan-ketentuan seperti yang diatur dalam pasal-pasal 72 73 dan 74 KUHP
c tidak sahnya penuntutan dan Penuntut Umum karena pengaduan yang dipakai
sebagai dasar untuk melakukan penuntutan telah dicabut kembali oleh pengadu
sesuai dengan haknya yang diatur dalam pasal 75 KUHP
d tidak sahnya penuntutan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa karena adanya
dasar-dasar yang meniadakan penuntutan antara lain seperti yang diatur dalam
1 Bab kesatu KUHP yakni dalam pasal 2 - pasal 5 dan pasal 7 - pasal 9
KUHP yang mengatur masalah ruang lingkup berlakunya undang-undang
pidana Indonesia
2 Bab kelima KUHP yakni dalam pasa 61 dan 62 KUHP yang menentukan
bahwa penerbit dan pencetak tidak dapat dituntut apabia pada barang
cetakan yang bersangkutan dicantumkan nama dan alamatnya serta pelaku
atau orang yang telah menyuruh mencetak diketahui atau diberitahukan
setelah mendapat teguran tentang kelalaiannya
3 Bab kedelapan KUHP yakni dalam pasal 82 KUHP yang mengatur batalnya
hak untuk melakukan penuntutan karena adanya penyelesaian di luaT proses
peradilan (afdoening buiten process) dalam pasal 76 KUHP yang mengatur
asas nebis in idem dengan menentukan bahwa tidak seorang pun dapat
dituntut untuk kedua kalinya apabila perbuatannya telah mendapat putusan
dari hakim Indonesia yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap
pasal 77 KUHP yang menentukan bahwa hak untuk melakukan penuntutan
menjadi hapus karena meninggalnya terdakwa dan pasal 78 KUHP yang
menentukan bahwa hak untuk melakukan penuntutan itu gugur karena
kedaluwarsa atau karena lewat waktu
Dengan memperhatikan doktrin tersebut di atas maka kami berpendapat bahwa
keberatan yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum dengan alasan dakwaan tidak dapat
diterima sebagaimana dikemukakan pada Bab II Nota Keberatannya tersebut menWljtikkan
bahwa Tim Penasihat Hukum tidak memahami dengan benar tentang materi pengajuan
keberatan yang diatur dalam pasall56 ayat (1) KUHAP Dalam hal ini Tim Penasihat Hukum
tampaknya tidak dapat memilah hal-hal mana saja yang dapat dijadikan alasan pengajuan
keberatan sehingga terkesan bahwa Tim Penasihat Hukum bempaya Wltuk menarik materi
pokok perkara sebagai materi pengajuan keberatan Tentunya pengajuan keberatan yang
demikian itu hamslah ditolak atau dikesampingkan karena tidak memenuhi alasan yuridis
Pendapatlbantahan Pmuntut Umum dalam Perklua Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
10
sehingga pada prinsipnya tidak perlu kami tanggapi lebih Ian jut Namun demikian kami perlu
menyampaikan bantahan terhadap
1 Keberatan tentang Penuntut Umum melanggar Undang-Undang el
- Bahwa pencantuman kata terdakwa dalam Surat Perintah p~u tidaklah dapat
diartikan sebagai perbuatan melanggar undang-undang mengingat KUHAP tidak
memberikan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis mengenai format Surat Perintah
Penahanan dimaksud
Bahwa format Surat Perintah Penahanan merupakan Tata Laksana Administrasi
Pelimpahanmiddot Perkara ke Pengadilan yang merupakan bagian dari tugas pokok
Kejaksaan dalam bidang penuntutan sehingga dalam pelaksanaannya mempedomani
Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia (Kepja) Jalpoundsamiddot A~g ~ No5181A1JAl1112001 tanggal 01 Nopember 2001 tentang perubahan Kepja NoKepshy
132JAl1111994 tanggal 07 Nopember 1994 yang sampai hari ini masih berlaku di
seluruh Indonesia (vide halaman 238 dan 239 tentang Format SURAT PERINTAH i
PENAHANANIPENGALIHAN JENIS PENAHANAN (TINGKAT
PENUNTUTANraquo
Bahwa di dalam Kepja tersebut juga dicantumkan tabel petunjuk I cara pengisian
Format Surat Perintah Penahanan (vide halaman 240) yang mana salah satu dasar
hukum pengisian format Surat Perintah Penahanan tersebut adalah pasal 21 KUHAP
yang menyebutkan
Ayat (1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap
seorang tersangka atau terdakwa dst
Ayat (2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau
penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan
surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan
identitas tersangka atau terdakwa dengan menyebutkan alasan
penahanan dst
Bahwa apabila bunyi pasal 21 KUHAP khususnya ayat (2) tersebut dipahami dengan
seksama maka dapat dimengerti bahwa dalam proses penyidikan penyidik
berwenang melakukan tindakan penahanan terhadap tersangka sedangkan dalam
proses penuntutan penuntut umum berwenang melakukan tindakan penahanan
terhadap terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan Dengan
demikian setelah penyidik melimpahkan tersangka berikut berkas perkara dan barang
bukti kepada Penuntut Umum maka proses penanganan perkara memasuki tahap
penuntutan Dalam proses penunutan ini sesuai dengan bunyi pasal 21 ayat (2)
PendapatlbantahQll Penuntut U1IIIU7I dalam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
11
KUHAP tersebut berwenang melakukan penahanan terhadap terdakwa dengan
memberikan surat perintah penahanan Oleh karena itu pencantuman kata terdakwa
dalam surat perintah penahanan yang diberikan oleh Penuntut Umum KPK sudah tepat l
dan tidak melanggar ketentuan undang-undang sehingga tidak benar tuduhan Tim
Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa Penuntut Umum pada KPK melakukan
perbuatan melanggar undang-undang karena mencantumkan kata terdakwa dalam
Surat Perintah Penahanan yang berpedoman pada Kepja tentang Administrasi Perkara
Tindak Pidana tersebut
2 Keberatan tentang Surat Perjanjian Kerjasama Outsourcing Roll Ott CIS RISI
antara PT PLN Disjaya dengan PT Netway adalah perjanjian yang sah
Bahwa surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum adalah didasarkan pada
keterangan 123 orang saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi
keterangan ahli surat-surat dan barang-barang bukti yang telah disita oleh penyidik
yang merupakan hasil penyidikan sebagaimana tercantum dalam berkas perkara
Nomor BP-2372011 tanggal19 Juli 2011
Dari hasil penyidikan ditemukan bukti-bukti yang kuat tentang adanya dugaan tindak
pidana korupsi yang dilakukan terdakwa terkait perbuatan terdakwa dalam pengadaan
Outsourcing Roll Out CIS - RISI (Customer Information System - Rencana Induk
Sistem Informasi) di PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang yang sumber dananya
berasal dari Pos Pengolahan Data dan Teknologi Informasi pada Anggaran PLN
(APLN) Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2006 termasuk bukti adanya Surat
Perjanjian Kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI antara PT PLN Disjaya dengan
PTNetway
Bahwa berdasarkan hasil penyidikan diperoleh kesimpulan bahwa penandatangan
surat perjanjian tersebut adalah terkait dengan rangkaian perbuatan terdakwa dalam
mewujudkan tindak pidana korupsi yang disangkakan kepadanya adanya sehingga
penandatangan surat perjanjian yang dianggap sebagai perbuatan hukum yang sah
secara perdata tidaklah serta merta menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa
secara pidana Oleh karena pembuktian aspek pidana atas perbuatan terdakwa yang
didakwakan tersebut termasuk materi pokok perkara sehingga keberatan yang
demikian haruslah dikesampingkan atau ditolak
Sebagai bahan pertimbangan dibawah ini akan disampaikan Yurispudensi yang
menegaskan bahwa sekalipun seandainya berdasarkan penilaian Hakim perbuatan
terdakwa merupakan masalah perdata bukan berarti serta merta menghilangkan sifat
melawan hukumnya perbuatan pidana terdakwa sebagaimana pertimbangan Putusan
Pendapatlbantahan Penll1ltut Umum dalam Perkma Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
12
MA No lKKr1957 tanggal 8-5-1957 (vide Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah
Agung Republik Indonesia Cetakan Kedua Mahkamah Agung RI 1993 Hal 57)
yang menyatakan
Walaupun dalam suatu perkara terdapat dasar-dasar untuk memajukan gugatan terhadap terdakwa yang OOpat merupakan perkara perdata akan tetapi ini tidak berarti bahwa penuntut kasasi tidak dapat dituntut karena ia melakukan suatu tindak pidana dengan demikian perbuatan-perbuatan yang dilakukan dapat merupakan baik perkara piOOna maupun perkara perdata tersendiri
3 Keberatan tentang Perbuatan orang lain seolah-olah perbuatan terdakwa
Bahwa adanya fakta tentang perbuatan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana
korupsi yang didakwakan kepada terdakwa dan orang lain tersebut belum ditetapkan
sebagai tersangka tidak berarti perkara atas nama terdakwa aquo tidak dapat diperiksa
di persidangan karena dalam Yurisprudensi MARl tanggal22 Nopember 1969 No7
KKr1969 dalam perkara atas nama 1 Robinson Pinem 2 OJ Oamanik 3 Pangulu
Siahaan menegaskan bahwa keberatan yang diajukan penuntut kasasi bahwa dalam
perkara in pelaku utamanya tiOOk diadili tidak dapat diterima karena untuk
memeriksa perkara terdakwa pengadilan tidak perlu menunggu diajukannya terlebih
dahulu pelaku Utama dalam perkara itu
Bahkan dalam perkembangan proses persidangan perkara aquo apabila ditemukan
peran-peran pihak lainnya maka tidak menutup kemungkinan ditetapkannya tersangka
barn 01eh karena itu pernyataan Tim Penasihat Hukum tentang terjadi manipulasi
berupa pengurangan terdakwa dan wpang pilih dalam menentukan tersangka adalah
pemyataan tendensius yang menyesatkan Oengan demikian keberatan tentang tidak
ditetapkannya orang lain dalam kaitan dengan peranan mewujudkan tindak pidana
yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan ruang lingkup eksepsi dan harus
dikesampingkan
4 Keberatan tentang Pelanggaran azas legalitas
Bahwa pernyataan Tim Penasihat Hukum tentang penetapan Eddie Widiono
Suwondho sebagai tersangka belum ada kerugian Negara yang dihitung berdasarkan
penghitungan yang dilakukan Ahli sehingga dianggap melanggar asas legalitas adalah
menunjukkan bahwa Tim Penasihat Hukum tidak memaham~ dengan benar
pengertian asas legalitas itu sendiri
- Asas legalitas lazim disebut dengan terminologi principle of legality
legaliteitbeginsel non-retroaktif de la legalite atau ex post facto laws
Ketentuan asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum
Pendapatlbantahan Penuntut Umum dalam Perkara lr EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
13
Pidana (KUHP) Indonesia yang berbunyi Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selaro
dari kekuatan ketentuan undang-undang pidana yang mendabuluinya PAF
Lamintang dan C Djisman Samosir merumuskan dengan terminologi sebagai
Tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan pi dana
menurut undang-undang yang telah diadakan Iebih dulu Mill Harnzah
menterjemahkan dengan terminologi Tiada suatu perbuatan (feit) yang dapat
dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang
mendabuluinya Dari terjemaban terminologi tersebut dapat dipabami babwa
pefumusan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung makna asas lex
temporls delicti artinya undang-undang yang berlaku adalah undang-undang yang ada
pada saat delik terjadi atau disebut juga asas nonretroaktir yang melarang
pembedakuan surut suatu undang-undang pidana dan sanksi pi dana (nonretroactive
application ofcriminal laws and criminal sanctions) n
Berdasarkan uraian tentang pengertian asas legalitas diatas dihubungkan dengan surat
dakwaan penuntut umum maka dapat disimpulkan bahwa penetapan terdakwa sebagai
tersangka dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor SprinDik-l001III2010 tanggal
23 Februari 2010 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor SprinDik-1401lTIII201O
tanggalll Maret 2010 tidak melanggar asas legalitas karena
bull Undang-undang memberi kewenangan kepada penyidik untuk menetapkan
seseorang sebagai tersangka dengan dengan bukti permulaan yang cukup
bull Bahwa dengan bukti permulaan yang cukup tersebut penyidik meyakini adanya
perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa terkait pengadaan
Outsourcing Roll Out CIS - RISI (Customer Information System - Rencana Induk
Sistem Informasi) di PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang yang sumber
dananya berasal dari Pos Pengolaban Data dan Teknologi Informasi pada
Anggaran PLN (APLN) Tabun 2004 sampai dengan Tabun 2006 sehingga
penyidik menetapkan terdakwa sebagai tersangka dengan sangkaan melanggar
ketentuan pasal 2 ayat (I) UU Nomor 31 Tabun 1999 jo UU Nomor 20 Tabun
2001
bull Babwa ketentuan pi dana yang dijadikan dasar penetapan terdakwa sebagai
tersangka tersebut sudab ada sebelum tindak pidana korupsi yang disangkakan itu
terjadi
Babwa Tim Penasihat Hukum telab keliru memabami makna asas legalitas dan
terkesan berupaya mengaburkan substansi surat dakwaan dengan cara mengkaitkan
mekanisme penetapan tersangka dengan pembuktian unsur kerugian negara yang salah
Pendapatlbantahan Perllllttut Umum dafam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
14
satu alat buktinya adalah surat berupa Laporan Hasil Penghitungan Kerugian
Keuangan Negara yang dibuat oleh Ahli dari BPKP Bahkan kekeliruan itu semakin
nyata ketika Tim Penasihat Hukum mengutip pertimbangan dalam alinea pertama
halaman 72 putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 003IPUU-IV2006 tanggal 25
Juli 2006 kemudian memberikan kesimpulan bahwa seolah-olah penetapan tersangka
belum dapat dilakukan jika haSil penghitungan kerugian negara belum dituangkan
dalam suatu laporan Kesimpulan yang demikian adalah menyesatkan karena tidak
demikian maksud dari pertimbangan putusan MK tersebut
bull Bahwa pertimbangan dalam putusan MK sebagaimana tercantum pada halaman 70
sampai dengan 73 adalah menyangkut kata dapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK
yang pengertiannya dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (l) bahwa dengan
penambahan kata dapat tersebut menjadikan tindak pi dana korupsi dalam Pasal 2
ayat (1) a quo menjadi rumusan de1ik formil sehingga apakah dengan pengertian
tersebut frasa dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang
diartikan baik kerugian yang nyata (actual loss) maupun hanya yang bersifat potensial
atau berupa kemungkinan kerugian (potential loss) merupakan unsur yang tidak periu
dibuktikan atau harns dibuktikan Menurut pendapat MK sebagaimana dalam
pertimbangan putusan aquo unsur kerugian negara harns dibuktikan dan harns dapat
dihitung meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi Kesimpulan
demikian harns ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya Faktor kerugian baik
secara nyata atau berupa kemungkinan dilihat sebagai hal yang memberatkan atau
meringankan dalam penjatuhan pid~ seb~gaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal
4 bahwa pengembalian kerugian negara hanya dapat dipandang sebagai faktor yang
meringankan Oleh karenanya persoalan kata dapat dalam Pasal 2middot ayat (1) UU
PTPK lebih merupakan persoalan pelaksanaan dalam praktik ole~ aparat penegak
hukum dan bukan menyangkut konstitusionalitas norma
Dari uraian diatas jelas terlihat bahwa pertimbangan putusan MK tidak mengkaitkan
adanya suatu keharusan bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka harus
terlebih dahulu adanya penyampaian Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan
Negara oleh Ahli kepada penyidik
- Bahwa dalam penetapan terdakwa sebagai tersangka secara substantif penyidik telah
meyakini adanya unsur kerugian negara karena sejak awal Ahli dari BPKP yang
dimintakan bantuannya telah melakukan proses penghitungan kerugian negara
sehingga persoalan penyampaian laporan tersebut hanyalah persoalan teknis dan untuk
mendukung alat bukti berupa surat yang akan digunakan dalam proses pembuktian di
persidangan Tim Penasihat Hukum telah mengakui adanya pencantuman kerugian
PendapatlbQfltahQfl PenWltllt Umum dalam Perwa 17 EDDIE WIDONO SUWONDHO MSC
15
negara sebesar Rp 45 Milyar dalam Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi yang
mana pencantuman jumlah kerugian negara bukanlah hasil rekaan penyidik melainkan
hasil pekerjaan audit yang dilakukan oleh AhU Oleh karena itu keberatan yang
diajukan oleh Tim Penasihat Hukum mengenai hal ini adalah keberatan yang
mengada-ada dan sudah seharusnya dikesampingkan dan tidak perlu dipertimoangkan
oleh Majelis Hakim
Bahwa Tim Penasihat Hukum dalam bagian keberatan ini juga mempersoalkan
tentang isi Surat Dakwaan yang menyatakan bahwa terdakwa menerima pemberian
uang berdasarkan business Plan 2005-2007 PT Netway Utama adalah hanya
berdasarkan asumsi dan tidak akurat karena mengandung ketidak benaran Bahwa
oleh karena itu dakwaan telah melanggar asas legalitas sehingga dakwaan tersebut
hams dinyatakan tidak dapat diterima Keberatan yang demikian ini adalah
menyangkut penilaian terhadap fakta yang tentunya perlu dibuktikan di persidangan
Oleh karena itu tidak benar jika uraian fakta tentang penerimaan uang oleh terdakwa
dianggap sebagai melanggar asas legalitas
5 Keberatan tentang Surat dakwaan disusun sebagai perbuatan berlanjut tetapi pasal
64 tidak dicantumkan dalam surat dakwaan
Bahwa sesuai Jurisprodensi MA No156 KlKrl1963 tanggal 28 April 1964 soal
perbuatan lanjutan atau voortgezette handeling itu hanyalah mengenai soal
penjatuhan hukuman (straftoematig) dan tidak mengenai pembebasan dari tuntutan
Berdasarkan yurisprudensi tersebut_~apat ditarik kesimpulan bahwa pencantuman
pasal 64 KUHP dalam surat dakwaan bukan merupakan alasan pengajuan keberatan
(eksepsi) melainkan termasuk lingkup penilaian fakta dalam proses pembuktian terkait
dengan pemberatan dalam penjatuhan hukuma~leh karena itu keberatan tersebut
harnslah dikesampingkan
6 Keberatan tentang Dakwaan primair bukan merupakan peraturan perundangshy
undangan
Bahwa sesuai dengan Pasal 56 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Semua Keputusan Presiden
Keputusan Menteri Keputusan Gubernur Keputusan Bupatilwalikota atau keputusan
pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 yang sifatnya mengatur yang
sudah ada sebelum UU ini berlaku hams dibaca peraturan sepanjang tidak
bertentangan dengan UU ini
Pendapatlbantahan Penuntut Umum daJam Perkara Ir EDDIE WIDONO SUWONDHO MSC
16
- Bahwa ketentuan pengadaan barang dan jasa di PT PLN dalam bentuk SK Direksi
PT PLN tidaklah berdiri sendiri akan tetapi peraturan tersebut lahir sebagai tunman
dari UU Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri sebagaimana tercantwn di
dalam konsideran SK Direksi tersebut yang mana pengaturan SK Direksi tersebut
dimaksud sebagai petunjuk teknis dalam pengadaan barang dan jasa di PT PLN
(Persero)
Bahwa pasal3 UU No19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan Terhadap BUMN berlaku Undang-Undang ini anggaran dasar dan ketentuan
peraturan perundang-undangan lainnya
- Bahwa dengan demikian Anggaran Dasar PT PLN (Persero) Tahun 1998 yang dimuat
dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 12 Mei 1998 Nomor 38 Surat Keputusan
(SK) Direksi PT PLN (Persero) Nomor 038KJ9201DIRI1998 tentang Pengadaan
Barang dan Jasa di PT PLN (Persero) SK Direksi PT PLN (Persero) Nomor
138KJOI01DIRI2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Outsourcing Pelayanan
Pelanggan SK Direksi PT PLN (Persero) Nomor No 118KJOI0IDIRI2004 tentang
Penataan Outsourcing Di Lingkungan PT PLN (Persero) dan SK Direksi PT PLN
(Persero) Nomor 1 OOKJO 1OIDIRI2004 tentang Pengadaan BarangJasa di PT PLN
(Persero) jo SK Direksi PT PLN (Persero) Nomor 200KJOIOIDIRI2004 tentang
Penjelasan Pedoman Pengadaan BarangJasa di Lingkungan PT PLN (Persero)
adalah termasuk dalam katagori peraturan perundang-undangan Dengan demikian
keberatan tentang hal ini haruslah dikesampingkan
7 Keberatan tentang Keuangan PT PLN (Persero) sebagai BUMN bukan merupakan
keuangan Negara kami tanggapi sebagai berikut
- Bahwa keberatan tersebut adalah materi pokok perkara dan bukan termasuk dalam
ruang lingkup materi yang dapat diajukan sebagai keberatan (eksepsi) sebagaimana
yang diatur dalam Pasal156 (I) KUHAP dan seharusnya dikesampingkan
Bahwa namun demikian kami perlu tegaskan bahwa pendapat Tim Penasihat Hukum
yang menyatakan keuangan PLN bukan keuangan Negara adalah pendapat yang
keliru Sebab di dalam penjelasan atas UU Tipikor dengan tegas dinyatakan bahwa
keuangan negara yang dimaksud dalam UU Tipikor adalah seluruh kekayaan negara
dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya
segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena
berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban BUMNIBUMD
yayasan badan hukum dan perusahaan yang menyewakan modal negara atau
Pendaputbantahan Penuntut Umum dalam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
17
perusahaan yang menyertalean modal pihale ketiga berdasarkan perjanjian dengan
Negara
Bahwa penjelasan tersebut sejalan pula dengan ketentuan UU No 17 Tahun 2003
Pasall angka 1 yang memberikan pengertian keuangan Negara adalah semua hale dan
kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa
uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan
pelalesanaan hale dan kewajiban tersebut Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2
ditegaskan bahwa Keuangan Negara meliputi kekayaan Negarakekayaan daerah yang
dikelola sendiri atau oleh pihale lain berupa uang surat berharga piutang barang serta
hale-hale lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan
pada perusahaan Negaraperusahaan daerah
Bahwa kekuasaan atas pengelolaan keuangan Negara digunakan untuk mencapai
tujuan bemegara sehingga setiap tahun disusun APBN dan APBD Salah satu
penggunaan dana APBNAPBD adalah dalam bentuk penyertaan modal Negara pada
Persero danatau Perum serta Perseroan Terbatas tainnya yang digolongkan sebagai
Kekayaan Negara yang dipisahkan
Bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya
dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan
Negara yang dipisahkan (Pasal 1 angka 1 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN)
Artinya bahwa secara langsung maupun tidak langsung dapat dikatakan bahwa dalam
operasionalnya BUMN tetapi menggunalean APBN Malesud dan tujuan pendician
BUMN adalah untuk menyelenggaralean kemanfaatan umum berupa penyediaan
barang danatau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup
orang banyale
8 Keberatan tentang Penghitungan kerugian negara tidak dilakukan pihak yang
berwenang dan
9 Tentang pemyataan Laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas
dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan outsourcing roll out customer
information system rencana induk sistem informasi (CIS-RISI) pada PT PLN
(persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang tahun 2004 - 2006 sangat
bertentangan dengan laporan keuangan dan konsolldasi PT Perusahaan Iistrlk
negara (persero) No20BAuditama VGAlOS2006 tanggal31 Mel 2006 oleh Badan
Pemeriksa Keuangan
Pendapatbantahan Pelluntut Umum dalam PerluJra Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
18
Bahwa keberatan tentang kewenangan Ahli BPKP dalam menghitung kerugian
keuangan Negara (Point 8) dan ada tidaknya kerugian keuangan Negara (point 9)
diatas bukan merupakan materi eksepsi melainkan tennasuk penilaian fakta yang akan
dibuktikan di persidangan
10 Keberatan tentang Unsur penyertaan (deeJneJDing) yang tidakjelas
Bahwa dalam rumusan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP diatur tiga bentuR penyertaan
yaitu sebagai yang melakukan menyuruh melakukan dan turut serta melakukan
Dalam Surat Dakwaan baik rumusan unsur delik pada Dakwaan Primair maupun pada
Dakwaan SUbSi~ir Penuntut Umum telah menguraikan dengan jelas kualitas penyertaan
tersebut yaitu ~ Terdakwa baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan atau turut
serta melakukan dengan Saksi Margo Santoso Fahmi Mochtar dan Gani Abdul Gani dan
uraian faktanya telah dikonstruksikan secara cennat jelas dan lengkap baik dalam dakwaan
primair maupun subsidiair
Bahwa untuk mengetahui kualitas Terdakwa dalam penyertaan tersebut apakah sebagai orang
yang melakukan atau turut serta melakukan tentulah harus dibuktikan dalam persidangan
Dengan demikian keberatan tentang hal ini bukan merupakan lingkup materi eksepsi
melainkan sudah memasuki materi pokok perkara yang akan dibuktikan dalam persidangan
selanjutnya
11 Keberatan tentang Pemeriksaan saksi yang tidak berhubungan dengan perkara ini
Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Pennasalahan dan penerapan
KUHAP hal 274 menjelaskan ~~at hukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang
bebas tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak
menentukan sama sekali tidak mengikat hakim Hakim bebas untuk menilai
kesempurnaan dan kebenarannya Tergantung pada penilaian Hakim untuk
menganggapnya sempurna atau tidak Tidak ada keharusan bagi Hakim untuk
menerima kebenaran setiap keterangan saksi Hakim bebas menilai kekuatan atau
kebenaran yang melekat pada keterangan itu dan dapat menerima II atau
menyingkirkannya Lain halnya jika Undang-Undang sendiri telah menentukan
bahwa alat bukti kesaksian mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mementukan Jika seandainya Undang-Undang menentukan demikian Hakim tidak
boleh menilai kekuatan pembuktiannya Hakim secara bulat harus terikat untuk
mempergunakannya dalam putusan tidak lagi berwenang untuk menilainya secara
bebas i Bahwa keberatan mengenai adanya keterangan duCdari 123 orang saksi dalam berkas
perkara yang menurut pendapat Tim Penasihat Hukum tidak reI evan dengan
Pendapatbantahan Penlllltlit Umum dalam Perlalra Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
19
pembuktian perbuatan terdakwa bukan merupakan lingkup eksepsi melainkan i
termasuk kewenangan hakim dalam melakukan penilaian terhadap keterangan saksishy
saksi apabila dihadirkan untuk memberikan keterangan di persidangan Penuntut
Umum tidak terikat untuk menghadirkan keseluruhan saksi yang dicantumkan dalam
berkas perkara tersebut dalam proses pembuktian Penuntut Umum memiliki
kewenangan untuk menghadirkan sebagian saksi jika telah yakin bahwa dakwaan
yang diajukan telah dapat dibuktikan Penilaian terhadap kualitas saksi dan
kepentingan untuk menghadirkannya di persidangan sebagai alat bukti saksi bukan
merupakan 1ingkup eksepsi
Berdasarkan uraian diatas maka kami berpendapat bahwa keberatan yang diajukan o1eh
Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Bab II tersebut adalah tidak
beralasan sehingga sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau dikesampingkan
Bahwa selanjutnya dalam Bab III Nota Keberatan Tim Penasihat Hukum telah
mengajukan materi keberatan tentang Surat Dakwaan Harus Dibatalkan dengan alasan
sebagai berikut
1 Surat dakwaan tidak jelas
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 62 sid 65 pada pokoknya
mengemukakan sebagai berikut
Perumusan surat dakwaan yang disusun o1eh Penuntut Umum secara subsidiairitas
tersebut tidak tepat karena perbua~ yang didakwakan terhadap terdakwa adalah
perbuatan yang berbeda dan masing-masing berdiri sendiri yaitu perbuatan yang
bersifat melawan hukum disatu pihak sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU Tipikor
dan perbuatan yang bersifat menyalahgunakan wewenang dilain pihak sebagaimana
diatur dalam pasal 3 UU Tipikor oleh karena itu lebih tepat dakwaan kepada terdakwa
disusun secara a1ternatif Dengan demikian surat dakwaan yang disusun secara
subsidiairitas tersebut adalah tidak je1as sehingga harus dibatalkan
2 Dakwaan disusun tidak cermat menyebutkan waktu (tempus delicti) tindak pidana
itu dilakukan
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 65 sid 66 pOOa pokoknya
mengemukakan sebagai berikut
Bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak cermat menyebutkan waktu
tempus delicti tindak pidana itu dilakukan hal ini terlihat dalam dakwaan subsidiair
halam 14 baris ke-13 sid 14 pada hari dan tang gal yang tidak dapat ditentukan
h1lll11PQllbrmUlllrm PIIU1llJlt u_dlll_ Pwlll EDDIE WIDIONO SUWONDHO MaC
20
lagi antara bulan September 2000 sampai dengan bulan Mei 2006 atau setidakshy
tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 sampai dengan tahun 2006
Sementara dalam dakwaan Subsidiair halaman 15 alenia terakhir terdakwa selaku
Direktur Pemasaran dan Distribusi (Dirsar) PT PLNyang menjabat sejak tahun 1998
telah mengetahui bahwa PT PLN Disjaya dan Tangerang telah bekerjasama dengan
Politeknik ITB Bandung sejak tahun 1994 dts Sehingga dari rumusan waktu
(tempus delicti) tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan
terbukti sangat tidak cennat karena disatu sisi menyebutkan antara bulan September
2000 sampai dengan bulan Mei 2006 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain
dalam tahun 2000 sampai sejak tahun 1998 telah mengetahui sehingga dengan
demikian dakwaan tidak jelas dan lengkap menyebutkan waktu (tempus delicti) tindak
pidana dilakukan
3 Fakta dakwaan disusun secara manipulatif
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 66 sid 102 pada pokoknya
mengemukakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara manipulatif bukan
hanya sekedar bennaksud menghilangkan peran orang tertentu seperti Sunggu Anwar
Aritonang tetapi juga dilakukan dengan memanipulasi fakta dalam uraian perbuatan yang
dilakukan terdakwa dimana uraian fakta tidak jelas sumbernya hanya berasumsi dan
didasari pada kebohongan dengan demikian dakwaan yang disusun secara manipulatif
mengakibatkan dakwaan dibatalkan
Berdasarkan uraian materi keberatan beserta alasan-alasan yang dimuat dalam Bab III
Nota Keberatan tersebut diatas maka sebelum kami menguraikan pendapat I tanggapan atas
keberatan beserta alasan-alasan yang dimuat dalam Bah III Nota Keberatan tersebut terlebih
dahulu perlu kami uraikan tentang pengertian Surat Dakwaan harus dibatalkan scrbagaimana
dimaksud dalam Pasal143 ayat (3) KUHAP
Berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHAP dinyatakan bahwa surat dakwaan yang tidallt
memenuhl ketentuan salah satu unsur syarat-syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yaitu dimana dakwaan tidak terang dan tidak cermat
merumusk~ unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan maka surat dakwaan yang demikian
adalah harus dibatalkan Menurut M Yahya Harahap dalam bukunya betjudul i Pembahasan
Permasalahan dan Penerapan KUHAP jilid II cetakan ke-III Penerbit Pustakan Kartini
halaman 663-664 pada intinya menyatakan bahwa mengenai alasan keberatan surat
dakwaan batal bukan dakwaannya yang dinyatakan tidak dapat diterima akan tetapi yang
harus dibatalkan adalah surat dakwaan yaitu dimana surat dakwaan tidak memenuhi
Pendaparlbantahan Penuntut Umum dalQll) Perlcara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
21
syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal143 ayat (2) hurufa KUHAP dan syarat
materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal143 ayat (2) hurufb KUHAP
Berdasarkan pengertian Surat Dakwaan harus dibatalkan maka karni berpendapat
bahwa surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP dan syarat materiil sebagaimana dif~ud dalam
Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP sehingga cukup beralasan untuk dijadikan dasar oleh
Majelis dalarn memeriksa mengadili dan memutus perkara aquo Narnun demikian karni akan
memberikan pendapat tanggapan terhadap materi keberatan pada Bab III dalam Nota
Keberatan yaitu
1 Keberatan tentang Surat dakwaan tidak jelas
Bahwa perumusan bentuk surat dakwaan secara subsidiairitas sudah tepat dan tidak
tepat jika dirumuskan dalam bentuk dakwaan altematif Perbedaan mendasar antara
keduanya adalah dakwaan altematif ditunjukkan dengan perbedaan uraian fakta yang
dilakukan oleh Terdakwa dalam perbuatan yang didakwakan satu dengan lainnya
yang ditandai dengan penyebutan dakwaan ke-satu ke-dua dan seterusnya dan dalam
pembuktiannya hakim boleh memilih salah satunya Sedangkan dakwaan subsidaritas
ditunjukkan dengan uraian fakta yang sarna yang dilakukan oleh Terdakwa dalam
perbuatan yang didakwakan satu dengan lainnya yang ditandai dengan penyebutan
dakwaan primer subsider lebih subsider dan seterusnya akan tetapi Penuntut Umum
merasa tidak yakin kualifikasi mana (pasal yang mana) yang akan terbukti di depan
persidangan sehingga dalam penyusooan surat dakwaan berdasarkan tingkatanlgradasi
berat ringannya ancaman pidana pada masing-masing tindak pidana Oleh karena itu
hakim dalarn pembuktiannya hams membuktikan dakwaan primer terlebih dahulu
yang apabila tidak terbukti maka dakwaan subsiderlah yang harus dibuktikan
demikian seterusnya
Bahwa seandainya prinsip penyusunan bentuk dakwaan tersebut dihmggar oleh
penuntut umum maka hal itu bukanlah termasuk melanggar pasal 143 ayat (2)
KUHAP dan mengkualifikasi surat dakwaan kabur (obscur libel) Sebab
berdasarkan azas pasal 4 ayat (2) UU No14 tahun 1970 PerOOilan sederhana cepat
dan biaya ringan (asas ini pOOa saat sekarang dianut secara luas disemua negara
dengan rumusannya informal procedure and can be put in motion quickJy)
pelanggaran atau kekeliruan dimaksud dapat dianggap sebagai kesalahan pengetikan
(clerical error) atau kesalahan prosedur (Procedural error) yang dapat diluruskan
dengan jalan Hakim dalam persidangan mengubah susunan surat dakwaan sesuai
dengan prinsip yang digariskan atau dapat dilakukan dengan cara mencatat dalarn
PendapatlbantGhan Penuntut Umum daam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
22
Berlta Acara serta menjelaskan dalam pertimbangan (vide M Yahya Harahap dalam
bukunya pembahasan pennasalahan dan penerapan KUHAP Penyidikan dan
penuntutan edisi 2 hal 448)
Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas dapat dipahami bahwa Penuntut Umwn
dengan kewenangannya mempunyai kebebasan merumuskan sendiri bagaimana
bentuk dari surat dakwaan dengan berpedoman pada hasil pemeriksaan penyidikan
Dengan demikian tidak benar jika bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara
subsidaritas dalam perkara aquo dijadikan alasan bahwa dakwaan tidak jelas dan surat
dakwaan harus dibatalkan Oleh karenanya alasan tersebut hams dikesampingkan
2 Keberatan tentang Dakwaan disusun tidak cermat menyebutkan waktu (tempus
delicti) tindak pidana itu dilakukan
Bahwa pencantuman waktu (tempus delicti) tindak pidana yang dilakukan terdakwa
dalam surat dakwaan dengan menyebutkan antara bulan September 2000 sampai
dengan bulan Mei 2006 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun
2000 sampai sudah cennat Hal ini telah ditegaskan dalam putusan Hoge Raad
tanggal 18 Juni 1928 menyatakan penyebutan (penulisan) dalam surat dakwaan
bahwa mereka terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut kira-kira tahun 1920 sid
1926 adalah cukup dalam menyatakan waktu JI
Bahwa pencantuman kalimat terdakwa sejak tahun 1998 telah mengetahui bahwa PT
PLN Disjaya dan Tangerang telah bekerjasama dengan Politeknik Bandung sejak
tahun 1994 dalam konstruksi feit ~lahmenunjukkan adanya pengetahlan terdakwa
tentang waktu sesuatu peristiwa bukan waktu terdakwa melakukan tindak pidana
sehingga tidaklah dapat dijadikan alasan bahwa dakwaan tidak jelas dan lengkap
menyebutkan waktu (tempus delicti) tindak pidana dilakukan Dengan demikian
keberatan yang demikian tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan dakwaan
tidak cermat dan surat dakwaan harus dibatalkan sehingga alasan tersebut harus
dikesampingkan
3 Keberatan tentang Fakta dakwaan disusun secara manipulatif sebagaimana
diuraikan pada item 1 sId 35
Bahwa setelah kami mencennati keseluruhan materi keberatan I eksepsi yang
diuraikan pada halaman 66 sid 102 yang terdiri dari 35 item maka kami berpendapat
bahwa Tim Penasihat Hukum secara prematur telah melakukan penilai fakta tanpa
melalui proses pembuktian Tim Penasihat Hukum dan dengan mengambil alih
kewenangan hakim telah mengadili sendiri fakta yang terdapat dalam surat dakwaan
Pendapatlbantahan Petllllltut Umum dalam Perk4ra Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
23
sebagai fakta yang disusun secara manipulatif tidak jelas sumbernya hanya
berasumsi serta didasari pada kebohongan
Bahwa oleh karena materi keberatan yang demikian merupakan penilaian fakta yang
harus dibuktikan di persidangan maka kami berpendapat alasan-alasan yang
dikemukakan tersebut tidak berdasar dan harus ditolak
Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim
Yang Terhormat Sdr Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum
Berdasarkan seluruh uraian pendapat I tanggapan yang telah kami kemukakan diatas
maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara
ini untuk
1 Menolak seluruh keberatan (eksepsi) yang diajukan Tim Penasihat Hukum T erdakwa
2 Menyatakan surat dakwaan Nomor Dak-19240812011 tanggal 03 Agustus 2011 telah
memenuhi syarat formal dan syarat materiil Wltuk dijadikan sebagai dasar memeriksa mengadili
dan memutus perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Ir EDDIE WIDIONO
SUWONDHO MSc
3 Menetapkan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan
Demikian pendapat I tanggapan atas materi keberatan (eksepsi) Tim Penasehat Hukum
Terdakwa kami bacakan dan ajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini Rabu tanggal 7 September 2011
PENUNTUT UMUM PADA KPK
~~
MUHIBUDDIN SH MH
AFNI C~A SH MH
Pendapatlbantahan Penuntut Umum daam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
8
perkara yang didakwakan kepada terdakwa Keterangan kedua saksi ini tidak termasuk
dalam keterangan saksi yang dimaksud oleh pasal 1 ayat (26) dan ayat (27) Meskipun
keterangan - keterangan kedua saksi ini mengenai hal yang ia dengar sendiri dan
dialami sendiri oleh saksi tetapi apa yang didengar dan dial ami oleh kedua saksi ini
tidak ada hubungannya dengan perkara terdakwa Dengan demikian sepatutnya kalau
disimpulkan bahwa dakwaan terhadap terdakwa ini adalah dakwaan yang tidak dapat
diterima
Bahwa oleh karena materi keberatan dalam Bab II ini adalah mengenai Dakwaan
Tidak Dapat Diterima maka sebelum kami menguraikan pendapat I tanggapan atas keberatan
beserta alasan-alasan yang dimuat dalam Nota Keberatan tersebut diatas terlebih dahulu perlu
kami uraikan tentang apa yang dimaksud dengan Dakwaan Tidak Dapat Diterima
Bahwa dakwaan tidak dapat diterima adalah salah satu alasan keberatan
sebagaimana ditentukan dalam pasal156 ayat (1) KUHAP Namun demikian KUHAP tidak
memberi penjelasan lebih lanajut tentang apa yang dimaksud dengan dakwaan tidak dapat
diterima dan bilamana pengajuan suatu keberatan dengan alasan yang demikian itu dapat
dikabulkan oleh Majelis Hakim Oleh karena KUHAP tidak memberikan penjelasan tentang
hal tersebut maka perlu dicari penjelasannya dati sumber hukum lain diantaranya melalui
doktrin yang telah dianut dan diakui dalam praktek peradilan
Bahwa terkait dengan hal tersebut PAF Lamintang dalam bukunya KUHAP dengan
Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan llmu Pengetahuan Hukum Pidana
halaman 358-360 memberi penjelasan sebagai benkut
eksepsi yang mengatakan dakwaan tidak dapat diterima sebagaimana yang
dimaksud dalam rumusan pasal 156 ayat (1) KUHAP itu dapat dikemukakan oleh
Terdakwa atau oleh Penasihat Hukumnya apabia dakwaan yang telah dibuat oleh
Penuntut Umum itu ada hubungannya dengan ketidakwenangan dari Penuntut Umum
untuk melakukan penuntutan terhadap terdakwa
Tidak berwenangnya Penuntut Umum melakukan penuntutan terhadap terdakwa seperti
dimaksudkan di atas itu dapat berkenaan antara lain
a tidak adanya pengaduan dari orang yang berwenang mengadu menurut undangshy
undang mengenai terjadi suatu delik aduan seperti yang antara lain telah diatur
dalam pasal-pasaZ 284 ayat (2) 287 ayat (2) 293 ayat (2) 319 320 ayat (2) 321
ayat (3) 332 ayat (2) 335 ayat (2) 367 ayat (2) dan 369 ayat (2) KUHP
PendapatlbD1tahD1 Penuntul Umum daam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
9
b tidak sahnya pengaduan yang telah dipakai sebagai dasar oleh Penuntut Umum
untuk melakukan penuntutan terhadap Terdakwa karena bertentangan dengan
ketentuan-ketentuan seperti yang diatur dalam pasal-pasal 72 73 dan 74 KUHP
c tidak sahnya penuntutan dan Penuntut Umum karena pengaduan yang dipakai
sebagai dasar untuk melakukan penuntutan telah dicabut kembali oleh pengadu
sesuai dengan haknya yang diatur dalam pasal 75 KUHP
d tidak sahnya penuntutan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa karena adanya
dasar-dasar yang meniadakan penuntutan antara lain seperti yang diatur dalam
1 Bab kesatu KUHP yakni dalam pasal 2 - pasal 5 dan pasal 7 - pasal 9
KUHP yang mengatur masalah ruang lingkup berlakunya undang-undang
pidana Indonesia
2 Bab kelima KUHP yakni dalam pasa 61 dan 62 KUHP yang menentukan
bahwa penerbit dan pencetak tidak dapat dituntut apabia pada barang
cetakan yang bersangkutan dicantumkan nama dan alamatnya serta pelaku
atau orang yang telah menyuruh mencetak diketahui atau diberitahukan
setelah mendapat teguran tentang kelalaiannya
3 Bab kedelapan KUHP yakni dalam pasal 82 KUHP yang mengatur batalnya
hak untuk melakukan penuntutan karena adanya penyelesaian di luaT proses
peradilan (afdoening buiten process) dalam pasal 76 KUHP yang mengatur
asas nebis in idem dengan menentukan bahwa tidak seorang pun dapat
dituntut untuk kedua kalinya apabila perbuatannya telah mendapat putusan
dari hakim Indonesia yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap
pasal 77 KUHP yang menentukan bahwa hak untuk melakukan penuntutan
menjadi hapus karena meninggalnya terdakwa dan pasal 78 KUHP yang
menentukan bahwa hak untuk melakukan penuntutan itu gugur karena
kedaluwarsa atau karena lewat waktu
Dengan memperhatikan doktrin tersebut di atas maka kami berpendapat bahwa
keberatan yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum dengan alasan dakwaan tidak dapat
diterima sebagaimana dikemukakan pada Bab II Nota Keberatannya tersebut menWljtikkan
bahwa Tim Penasihat Hukum tidak memahami dengan benar tentang materi pengajuan
keberatan yang diatur dalam pasall56 ayat (1) KUHAP Dalam hal ini Tim Penasihat Hukum
tampaknya tidak dapat memilah hal-hal mana saja yang dapat dijadikan alasan pengajuan
keberatan sehingga terkesan bahwa Tim Penasihat Hukum bempaya Wltuk menarik materi
pokok perkara sebagai materi pengajuan keberatan Tentunya pengajuan keberatan yang
demikian itu hamslah ditolak atau dikesampingkan karena tidak memenuhi alasan yuridis
Pendapatlbantahan Pmuntut Umum dalam Perklua Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
10
sehingga pada prinsipnya tidak perlu kami tanggapi lebih Ian jut Namun demikian kami perlu
menyampaikan bantahan terhadap
1 Keberatan tentang Penuntut Umum melanggar Undang-Undang el
- Bahwa pencantuman kata terdakwa dalam Surat Perintah p~u tidaklah dapat
diartikan sebagai perbuatan melanggar undang-undang mengingat KUHAP tidak
memberikan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis mengenai format Surat Perintah
Penahanan dimaksud
Bahwa format Surat Perintah Penahanan merupakan Tata Laksana Administrasi
Pelimpahanmiddot Perkara ke Pengadilan yang merupakan bagian dari tugas pokok
Kejaksaan dalam bidang penuntutan sehingga dalam pelaksanaannya mempedomani
Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia (Kepja) Jalpoundsamiddot A~g ~ No5181A1JAl1112001 tanggal 01 Nopember 2001 tentang perubahan Kepja NoKepshy
132JAl1111994 tanggal 07 Nopember 1994 yang sampai hari ini masih berlaku di
seluruh Indonesia (vide halaman 238 dan 239 tentang Format SURAT PERINTAH i
PENAHANANIPENGALIHAN JENIS PENAHANAN (TINGKAT
PENUNTUTANraquo
Bahwa di dalam Kepja tersebut juga dicantumkan tabel petunjuk I cara pengisian
Format Surat Perintah Penahanan (vide halaman 240) yang mana salah satu dasar
hukum pengisian format Surat Perintah Penahanan tersebut adalah pasal 21 KUHAP
yang menyebutkan
Ayat (1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap
seorang tersangka atau terdakwa dst
Ayat (2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau
penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan
surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan
identitas tersangka atau terdakwa dengan menyebutkan alasan
penahanan dst
Bahwa apabila bunyi pasal 21 KUHAP khususnya ayat (2) tersebut dipahami dengan
seksama maka dapat dimengerti bahwa dalam proses penyidikan penyidik
berwenang melakukan tindakan penahanan terhadap tersangka sedangkan dalam
proses penuntutan penuntut umum berwenang melakukan tindakan penahanan
terhadap terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan Dengan
demikian setelah penyidik melimpahkan tersangka berikut berkas perkara dan barang
bukti kepada Penuntut Umum maka proses penanganan perkara memasuki tahap
penuntutan Dalam proses penunutan ini sesuai dengan bunyi pasal 21 ayat (2)
PendapatlbantahQll Penuntut U1IIIU7I dalam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
11
KUHAP tersebut berwenang melakukan penahanan terhadap terdakwa dengan
memberikan surat perintah penahanan Oleh karena itu pencantuman kata terdakwa
dalam surat perintah penahanan yang diberikan oleh Penuntut Umum KPK sudah tepat l
dan tidak melanggar ketentuan undang-undang sehingga tidak benar tuduhan Tim
Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa Penuntut Umum pada KPK melakukan
perbuatan melanggar undang-undang karena mencantumkan kata terdakwa dalam
Surat Perintah Penahanan yang berpedoman pada Kepja tentang Administrasi Perkara
Tindak Pidana tersebut
2 Keberatan tentang Surat Perjanjian Kerjasama Outsourcing Roll Ott CIS RISI
antara PT PLN Disjaya dengan PT Netway adalah perjanjian yang sah
Bahwa surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum adalah didasarkan pada
keterangan 123 orang saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi
keterangan ahli surat-surat dan barang-barang bukti yang telah disita oleh penyidik
yang merupakan hasil penyidikan sebagaimana tercantum dalam berkas perkara
Nomor BP-2372011 tanggal19 Juli 2011
Dari hasil penyidikan ditemukan bukti-bukti yang kuat tentang adanya dugaan tindak
pidana korupsi yang dilakukan terdakwa terkait perbuatan terdakwa dalam pengadaan
Outsourcing Roll Out CIS - RISI (Customer Information System - Rencana Induk
Sistem Informasi) di PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang yang sumber dananya
berasal dari Pos Pengolahan Data dan Teknologi Informasi pada Anggaran PLN
(APLN) Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2006 termasuk bukti adanya Surat
Perjanjian Kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI antara PT PLN Disjaya dengan
PTNetway
Bahwa berdasarkan hasil penyidikan diperoleh kesimpulan bahwa penandatangan
surat perjanjian tersebut adalah terkait dengan rangkaian perbuatan terdakwa dalam
mewujudkan tindak pidana korupsi yang disangkakan kepadanya adanya sehingga
penandatangan surat perjanjian yang dianggap sebagai perbuatan hukum yang sah
secara perdata tidaklah serta merta menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa
secara pidana Oleh karena pembuktian aspek pidana atas perbuatan terdakwa yang
didakwakan tersebut termasuk materi pokok perkara sehingga keberatan yang
demikian haruslah dikesampingkan atau ditolak
Sebagai bahan pertimbangan dibawah ini akan disampaikan Yurispudensi yang
menegaskan bahwa sekalipun seandainya berdasarkan penilaian Hakim perbuatan
terdakwa merupakan masalah perdata bukan berarti serta merta menghilangkan sifat
melawan hukumnya perbuatan pidana terdakwa sebagaimana pertimbangan Putusan
Pendapatlbantahan Penll1ltut Umum dalam Perkma Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
12
MA No lKKr1957 tanggal 8-5-1957 (vide Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah
Agung Republik Indonesia Cetakan Kedua Mahkamah Agung RI 1993 Hal 57)
yang menyatakan
Walaupun dalam suatu perkara terdapat dasar-dasar untuk memajukan gugatan terhadap terdakwa yang OOpat merupakan perkara perdata akan tetapi ini tidak berarti bahwa penuntut kasasi tidak dapat dituntut karena ia melakukan suatu tindak pidana dengan demikian perbuatan-perbuatan yang dilakukan dapat merupakan baik perkara piOOna maupun perkara perdata tersendiri
3 Keberatan tentang Perbuatan orang lain seolah-olah perbuatan terdakwa
Bahwa adanya fakta tentang perbuatan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana
korupsi yang didakwakan kepada terdakwa dan orang lain tersebut belum ditetapkan
sebagai tersangka tidak berarti perkara atas nama terdakwa aquo tidak dapat diperiksa
di persidangan karena dalam Yurisprudensi MARl tanggal22 Nopember 1969 No7
KKr1969 dalam perkara atas nama 1 Robinson Pinem 2 OJ Oamanik 3 Pangulu
Siahaan menegaskan bahwa keberatan yang diajukan penuntut kasasi bahwa dalam
perkara in pelaku utamanya tiOOk diadili tidak dapat diterima karena untuk
memeriksa perkara terdakwa pengadilan tidak perlu menunggu diajukannya terlebih
dahulu pelaku Utama dalam perkara itu
Bahkan dalam perkembangan proses persidangan perkara aquo apabila ditemukan
peran-peran pihak lainnya maka tidak menutup kemungkinan ditetapkannya tersangka
barn 01eh karena itu pernyataan Tim Penasihat Hukum tentang terjadi manipulasi
berupa pengurangan terdakwa dan wpang pilih dalam menentukan tersangka adalah
pemyataan tendensius yang menyesatkan Oengan demikian keberatan tentang tidak
ditetapkannya orang lain dalam kaitan dengan peranan mewujudkan tindak pidana
yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan ruang lingkup eksepsi dan harus
dikesampingkan
4 Keberatan tentang Pelanggaran azas legalitas
Bahwa pernyataan Tim Penasihat Hukum tentang penetapan Eddie Widiono
Suwondho sebagai tersangka belum ada kerugian Negara yang dihitung berdasarkan
penghitungan yang dilakukan Ahli sehingga dianggap melanggar asas legalitas adalah
menunjukkan bahwa Tim Penasihat Hukum tidak memaham~ dengan benar
pengertian asas legalitas itu sendiri
- Asas legalitas lazim disebut dengan terminologi principle of legality
legaliteitbeginsel non-retroaktif de la legalite atau ex post facto laws
Ketentuan asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum
Pendapatlbantahan Penuntut Umum dalam Perkara lr EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
13
Pidana (KUHP) Indonesia yang berbunyi Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selaro
dari kekuatan ketentuan undang-undang pidana yang mendabuluinya PAF
Lamintang dan C Djisman Samosir merumuskan dengan terminologi sebagai
Tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan pi dana
menurut undang-undang yang telah diadakan Iebih dulu Mill Harnzah
menterjemahkan dengan terminologi Tiada suatu perbuatan (feit) yang dapat
dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang
mendabuluinya Dari terjemaban terminologi tersebut dapat dipabami babwa
pefumusan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung makna asas lex
temporls delicti artinya undang-undang yang berlaku adalah undang-undang yang ada
pada saat delik terjadi atau disebut juga asas nonretroaktir yang melarang
pembedakuan surut suatu undang-undang pidana dan sanksi pi dana (nonretroactive
application ofcriminal laws and criminal sanctions) n
Berdasarkan uraian tentang pengertian asas legalitas diatas dihubungkan dengan surat
dakwaan penuntut umum maka dapat disimpulkan bahwa penetapan terdakwa sebagai
tersangka dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor SprinDik-l001III2010 tanggal
23 Februari 2010 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor SprinDik-1401lTIII201O
tanggalll Maret 2010 tidak melanggar asas legalitas karena
bull Undang-undang memberi kewenangan kepada penyidik untuk menetapkan
seseorang sebagai tersangka dengan dengan bukti permulaan yang cukup
bull Bahwa dengan bukti permulaan yang cukup tersebut penyidik meyakini adanya
perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa terkait pengadaan
Outsourcing Roll Out CIS - RISI (Customer Information System - Rencana Induk
Sistem Informasi) di PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang yang sumber
dananya berasal dari Pos Pengolaban Data dan Teknologi Informasi pada
Anggaran PLN (APLN) Tabun 2004 sampai dengan Tabun 2006 sehingga
penyidik menetapkan terdakwa sebagai tersangka dengan sangkaan melanggar
ketentuan pasal 2 ayat (I) UU Nomor 31 Tabun 1999 jo UU Nomor 20 Tabun
2001
bull Babwa ketentuan pi dana yang dijadikan dasar penetapan terdakwa sebagai
tersangka tersebut sudab ada sebelum tindak pidana korupsi yang disangkakan itu
terjadi
Babwa Tim Penasihat Hukum telab keliru memabami makna asas legalitas dan
terkesan berupaya mengaburkan substansi surat dakwaan dengan cara mengkaitkan
mekanisme penetapan tersangka dengan pembuktian unsur kerugian negara yang salah
Pendapatlbantahan Perllllttut Umum dafam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
14
satu alat buktinya adalah surat berupa Laporan Hasil Penghitungan Kerugian
Keuangan Negara yang dibuat oleh Ahli dari BPKP Bahkan kekeliruan itu semakin
nyata ketika Tim Penasihat Hukum mengutip pertimbangan dalam alinea pertama
halaman 72 putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 003IPUU-IV2006 tanggal 25
Juli 2006 kemudian memberikan kesimpulan bahwa seolah-olah penetapan tersangka
belum dapat dilakukan jika haSil penghitungan kerugian negara belum dituangkan
dalam suatu laporan Kesimpulan yang demikian adalah menyesatkan karena tidak
demikian maksud dari pertimbangan putusan MK tersebut
bull Bahwa pertimbangan dalam putusan MK sebagaimana tercantum pada halaman 70
sampai dengan 73 adalah menyangkut kata dapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK
yang pengertiannya dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (l) bahwa dengan
penambahan kata dapat tersebut menjadikan tindak pi dana korupsi dalam Pasal 2
ayat (1) a quo menjadi rumusan de1ik formil sehingga apakah dengan pengertian
tersebut frasa dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang
diartikan baik kerugian yang nyata (actual loss) maupun hanya yang bersifat potensial
atau berupa kemungkinan kerugian (potential loss) merupakan unsur yang tidak periu
dibuktikan atau harns dibuktikan Menurut pendapat MK sebagaimana dalam
pertimbangan putusan aquo unsur kerugian negara harns dibuktikan dan harns dapat
dihitung meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi Kesimpulan
demikian harns ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya Faktor kerugian baik
secara nyata atau berupa kemungkinan dilihat sebagai hal yang memberatkan atau
meringankan dalam penjatuhan pid~ seb~gaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal
4 bahwa pengembalian kerugian negara hanya dapat dipandang sebagai faktor yang
meringankan Oleh karenanya persoalan kata dapat dalam Pasal 2middot ayat (1) UU
PTPK lebih merupakan persoalan pelaksanaan dalam praktik ole~ aparat penegak
hukum dan bukan menyangkut konstitusionalitas norma
Dari uraian diatas jelas terlihat bahwa pertimbangan putusan MK tidak mengkaitkan
adanya suatu keharusan bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka harus
terlebih dahulu adanya penyampaian Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan
Negara oleh Ahli kepada penyidik
- Bahwa dalam penetapan terdakwa sebagai tersangka secara substantif penyidik telah
meyakini adanya unsur kerugian negara karena sejak awal Ahli dari BPKP yang
dimintakan bantuannya telah melakukan proses penghitungan kerugian negara
sehingga persoalan penyampaian laporan tersebut hanyalah persoalan teknis dan untuk
mendukung alat bukti berupa surat yang akan digunakan dalam proses pembuktian di
persidangan Tim Penasihat Hukum telah mengakui adanya pencantuman kerugian
PendapatlbQfltahQfl PenWltllt Umum dalam Perwa 17 EDDIE WIDONO SUWONDHO MSC
15
negara sebesar Rp 45 Milyar dalam Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi yang
mana pencantuman jumlah kerugian negara bukanlah hasil rekaan penyidik melainkan
hasil pekerjaan audit yang dilakukan oleh AhU Oleh karena itu keberatan yang
diajukan oleh Tim Penasihat Hukum mengenai hal ini adalah keberatan yang
mengada-ada dan sudah seharusnya dikesampingkan dan tidak perlu dipertimoangkan
oleh Majelis Hakim
Bahwa Tim Penasihat Hukum dalam bagian keberatan ini juga mempersoalkan
tentang isi Surat Dakwaan yang menyatakan bahwa terdakwa menerima pemberian
uang berdasarkan business Plan 2005-2007 PT Netway Utama adalah hanya
berdasarkan asumsi dan tidak akurat karena mengandung ketidak benaran Bahwa
oleh karena itu dakwaan telah melanggar asas legalitas sehingga dakwaan tersebut
hams dinyatakan tidak dapat diterima Keberatan yang demikian ini adalah
menyangkut penilaian terhadap fakta yang tentunya perlu dibuktikan di persidangan
Oleh karena itu tidak benar jika uraian fakta tentang penerimaan uang oleh terdakwa
dianggap sebagai melanggar asas legalitas
5 Keberatan tentang Surat dakwaan disusun sebagai perbuatan berlanjut tetapi pasal
64 tidak dicantumkan dalam surat dakwaan
Bahwa sesuai Jurisprodensi MA No156 KlKrl1963 tanggal 28 April 1964 soal
perbuatan lanjutan atau voortgezette handeling itu hanyalah mengenai soal
penjatuhan hukuman (straftoematig) dan tidak mengenai pembebasan dari tuntutan
Berdasarkan yurisprudensi tersebut_~apat ditarik kesimpulan bahwa pencantuman
pasal 64 KUHP dalam surat dakwaan bukan merupakan alasan pengajuan keberatan
(eksepsi) melainkan termasuk lingkup penilaian fakta dalam proses pembuktian terkait
dengan pemberatan dalam penjatuhan hukuma~leh karena itu keberatan tersebut
harnslah dikesampingkan
6 Keberatan tentang Dakwaan primair bukan merupakan peraturan perundangshy
undangan
Bahwa sesuai dengan Pasal 56 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Semua Keputusan Presiden
Keputusan Menteri Keputusan Gubernur Keputusan Bupatilwalikota atau keputusan
pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 yang sifatnya mengatur yang
sudah ada sebelum UU ini berlaku hams dibaca peraturan sepanjang tidak
bertentangan dengan UU ini
Pendapatlbantahan Penuntut Umum daJam Perkara Ir EDDIE WIDONO SUWONDHO MSC
16
- Bahwa ketentuan pengadaan barang dan jasa di PT PLN dalam bentuk SK Direksi
PT PLN tidaklah berdiri sendiri akan tetapi peraturan tersebut lahir sebagai tunman
dari UU Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri sebagaimana tercantwn di
dalam konsideran SK Direksi tersebut yang mana pengaturan SK Direksi tersebut
dimaksud sebagai petunjuk teknis dalam pengadaan barang dan jasa di PT PLN
(Persero)
Bahwa pasal3 UU No19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan Terhadap BUMN berlaku Undang-Undang ini anggaran dasar dan ketentuan
peraturan perundang-undangan lainnya
- Bahwa dengan demikian Anggaran Dasar PT PLN (Persero) Tahun 1998 yang dimuat
dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 12 Mei 1998 Nomor 38 Surat Keputusan
(SK) Direksi PT PLN (Persero) Nomor 038KJ9201DIRI1998 tentang Pengadaan
Barang dan Jasa di PT PLN (Persero) SK Direksi PT PLN (Persero) Nomor
138KJOI01DIRI2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Outsourcing Pelayanan
Pelanggan SK Direksi PT PLN (Persero) Nomor No 118KJOI0IDIRI2004 tentang
Penataan Outsourcing Di Lingkungan PT PLN (Persero) dan SK Direksi PT PLN
(Persero) Nomor 1 OOKJO 1OIDIRI2004 tentang Pengadaan BarangJasa di PT PLN
(Persero) jo SK Direksi PT PLN (Persero) Nomor 200KJOIOIDIRI2004 tentang
Penjelasan Pedoman Pengadaan BarangJasa di Lingkungan PT PLN (Persero)
adalah termasuk dalam katagori peraturan perundang-undangan Dengan demikian
keberatan tentang hal ini haruslah dikesampingkan
7 Keberatan tentang Keuangan PT PLN (Persero) sebagai BUMN bukan merupakan
keuangan Negara kami tanggapi sebagai berikut
- Bahwa keberatan tersebut adalah materi pokok perkara dan bukan termasuk dalam
ruang lingkup materi yang dapat diajukan sebagai keberatan (eksepsi) sebagaimana
yang diatur dalam Pasal156 (I) KUHAP dan seharusnya dikesampingkan
Bahwa namun demikian kami perlu tegaskan bahwa pendapat Tim Penasihat Hukum
yang menyatakan keuangan PLN bukan keuangan Negara adalah pendapat yang
keliru Sebab di dalam penjelasan atas UU Tipikor dengan tegas dinyatakan bahwa
keuangan negara yang dimaksud dalam UU Tipikor adalah seluruh kekayaan negara
dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya
segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena
berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban BUMNIBUMD
yayasan badan hukum dan perusahaan yang menyewakan modal negara atau
Pendaputbantahan Penuntut Umum dalam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
17
perusahaan yang menyertalean modal pihale ketiga berdasarkan perjanjian dengan
Negara
Bahwa penjelasan tersebut sejalan pula dengan ketentuan UU No 17 Tahun 2003
Pasall angka 1 yang memberikan pengertian keuangan Negara adalah semua hale dan
kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa
uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan
pelalesanaan hale dan kewajiban tersebut Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2
ditegaskan bahwa Keuangan Negara meliputi kekayaan Negarakekayaan daerah yang
dikelola sendiri atau oleh pihale lain berupa uang surat berharga piutang barang serta
hale-hale lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan
pada perusahaan Negaraperusahaan daerah
Bahwa kekuasaan atas pengelolaan keuangan Negara digunakan untuk mencapai
tujuan bemegara sehingga setiap tahun disusun APBN dan APBD Salah satu
penggunaan dana APBNAPBD adalah dalam bentuk penyertaan modal Negara pada
Persero danatau Perum serta Perseroan Terbatas tainnya yang digolongkan sebagai
Kekayaan Negara yang dipisahkan
Bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya
dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan
Negara yang dipisahkan (Pasal 1 angka 1 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN)
Artinya bahwa secara langsung maupun tidak langsung dapat dikatakan bahwa dalam
operasionalnya BUMN tetapi menggunalean APBN Malesud dan tujuan pendician
BUMN adalah untuk menyelenggaralean kemanfaatan umum berupa penyediaan
barang danatau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup
orang banyale
8 Keberatan tentang Penghitungan kerugian negara tidak dilakukan pihak yang
berwenang dan
9 Tentang pemyataan Laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas
dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan outsourcing roll out customer
information system rencana induk sistem informasi (CIS-RISI) pada PT PLN
(persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang tahun 2004 - 2006 sangat
bertentangan dengan laporan keuangan dan konsolldasi PT Perusahaan Iistrlk
negara (persero) No20BAuditama VGAlOS2006 tanggal31 Mel 2006 oleh Badan
Pemeriksa Keuangan
Pendapatbantahan Pelluntut Umum dalam PerluJra Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
18
Bahwa keberatan tentang kewenangan Ahli BPKP dalam menghitung kerugian
keuangan Negara (Point 8) dan ada tidaknya kerugian keuangan Negara (point 9)
diatas bukan merupakan materi eksepsi melainkan tennasuk penilaian fakta yang akan
dibuktikan di persidangan
10 Keberatan tentang Unsur penyertaan (deeJneJDing) yang tidakjelas
Bahwa dalam rumusan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP diatur tiga bentuR penyertaan
yaitu sebagai yang melakukan menyuruh melakukan dan turut serta melakukan
Dalam Surat Dakwaan baik rumusan unsur delik pada Dakwaan Primair maupun pada
Dakwaan SUbSi~ir Penuntut Umum telah menguraikan dengan jelas kualitas penyertaan
tersebut yaitu ~ Terdakwa baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan atau turut
serta melakukan dengan Saksi Margo Santoso Fahmi Mochtar dan Gani Abdul Gani dan
uraian faktanya telah dikonstruksikan secara cennat jelas dan lengkap baik dalam dakwaan
primair maupun subsidiair
Bahwa untuk mengetahui kualitas Terdakwa dalam penyertaan tersebut apakah sebagai orang
yang melakukan atau turut serta melakukan tentulah harus dibuktikan dalam persidangan
Dengan demikian keberatan tentang hal ini bukan merupakan lingkup materi eksepsi
melainkan sudah memasuki materi pokok perkara yang akan dibuktikan dalam persidangan
selanjutnya
11 Keberatan tentang Pemeriksaan saksi yang tidak berhubungan dengan perkara ini
Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Pennasalahan dan penerapan
KUHAP hal 274 menjelaskan ~~at hukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang
bebas tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak
menentukan sama sekali tidak mengikat hakim Hakim bebas untuk menilai
kesempurnaan dan kebenarannya Tergantung pada penilaian Hakim untuk
menganggapnya sempurna atau tidak Tidak ada keharusan bagi Hakim untuk
menerima kebenaran setiap keterangan saksi Hakim bebas menilai kekuatan atau
kebenaran yang melekat pada keterangan itu dan dapat menerima II atau
menyingkirkannya Lain halnya jika Undang-Undang sendiri telah menentukan
bahwa alat bukti kesaksian mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mementukan Jika seandainya Undang-Undang menentukan demikian Hakim tidak
boleh menilai kekuatan pembuktiannya Hakim secara bulat harus terikat untuk
mempergunakannya dalam putusan tidak lagi berwenang untuk menilainya secara
bebas i Bahwa keberatan mengenai adanya keterangan duCdari 123 orang saksi dalam berkas
perkara yang menurut pendapat Tim Penasihat Hukum tidak reI evan dengan
Pendapatbantahan Penlllltlit Umum dalam Perlalra Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
19
pembuktian perbuatan terdakwa bukan merupakan lingkup eksepsi melainkan i
termasuk kewenangan hakim dalam melakukan penilaian terhadap keterangan saksishy
saksi apabila dihadirkan untuk memberikan keterangan di persidangan Penuntut
Umum tidak terikat untuk menghadirkan keseluruhan saksi yang dicantumkan dalam
berkas perkara tersebut dalam proses pembuktian Penuntut Umum memiliki
kewenangan untuk menghadirkan sebagian saksi jika telah yakin bahwa dakwaan
yang diajukan telah dapat dibuktikan Penilaian terhadap kualitas saksi dan
kepentingan untuk menghadirkannya di persidangan sebagai alat bukti saksi bukan
merupakan 1ingkup eksepsi
Berdasarkan uraian diatas maka kami berpendapat bahwa keberatan yang diajukan o1eh
Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Bab II tersebut adalah tidak
beralasan sehingga sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau dikesampingkan
Bahwa selanjutnya dalam Bab III Nota Keberatan Tim Penasihat Hukum telah
mengajukan materi keberatan tentang Surat Dakwaan Harus Dibatalkan dengan alasan
sebagai berikut
1 Surat dakwaan tidak jelas
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 62 sid 65 pada pokoknya
mengemukakan sebagai berikut
Perumusan surat dakwaan yang disusun o1eh Penuntut Umum secara subsidiairitas
tersebut tidak tepat karena perbua~ yang didakwakan terhadap terdakwa adalah
perbuatan yang berbeda dan masing-masing berdiri sendiri yaitu perbuatan yang
bersifat melawan hukum disatu pihak sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU Tipikor
dan perbuatan yang bersifat menyalahgunakan wewenang dilain pihak sebagaimana
diatur dalam pasal 3 UU Tipikor oleh karena itu lebih tepat dakwaan kepada terdakwa
disusun secara a1ternatif Dengan demikian surat dakwaan yang disusun secara
subsidiairitas tersebut adalah tidak je1as sehingga harus dibatalkan
2 Dakwaan disusun tidak cermat menyebutkan waktu (tempus delicti) tindak pidana
itu dilakukan
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 65 sid 66 pOOa pokoknya
mengemukakan sebagai berikut
Bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak cermat menyebutkan waktu
tempus delicti tindak pidana itu dilakukan hal ini terlihat dalam dakwaan subsidiair
halam 14 baris ke-13 sid 14 pada hari dan tang gal yang tidak dapat ditentukan
h1lll11PQllbrmUlllrm PIIU1llJlt u_dlll_ Pwlll EDDIE WIDIONO SUWONDHO MaC
20
lagi antara bulan September 2000 sampai dengan bulan Mei 2006 atau setidakshy
tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 sampai dengan tahun 2006
Sementara dalam dakwaan Subsidiair halaman 15 alenia terakhir terdakwa selaku
Direktur Pemasaran dan Distribusi (Dirsar) PT PLNyang menjabat sejak tahun 1998
telah mengetahui bahwa PT PLN Disjaya dan Tangerang telah bekerjasama dengan
Politeknik ITB Bandung sejak tahun 1994 dts Sehingga dari rumusan waktu
(tempus delicti) tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan
terbukti sangat tidak cennat karena disatu sisi menyebutkan antara bulan September
2000 sampai dengan bulan Mei 2006 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain
dalam tahun 2000 sampai sejak tahun 1998 telah mengetahui sehingga dengan
demikian dakwaan tidak jelas dan lengkap menyebutkan waktu (tempus delicti) tindak
pidana dilakukan
3 Fakta dakwaan disusun secara manipulatif
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 66 sid 102 pada pokoknya
mengemukakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara manipulatif bukan
hanya sekedar bennaksud menghilangkan peran orang tertentu seperti Sunggu Anwar
Aritonang tetapi juga dilakukan dengan memanipulasi fakta dalam uraian perbuatan yang
dilakukan terdakwa dimana uraian fakta tidak jelas sumbernya hanya berasumsi dan
didasari pada kebohongan dengan demikian dakwaan yang disusun secara manipulatif
mengakibatkan dakwaan dibatalkan
Berdasarkan uraian materi keberatan beserta alasan-alasan yang dimuat dalam Bab III
Nota Keberatan tersebut diatas maka sebelum kami menguraikan pendapat I tanggapan atas
keberatan beserta alasan-alasan yang dimuat dalam Bah III Nota Keberatan tersebut terlebih
dahulu perlu kami uraikan tentang pengertian Surat Dakwaan harus dibatalkan scrbagaimana
dimaksud dalam Pasal143 ayat (3) KUHAP
Berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHAP dinyatakan bahwa surat dakwaan yang tidallt
memenuhl ketentuan salah satu unsur syarat-syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yaitu dimana dakwaan tidak terang dan tidak cermat
merumusk~ unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan maka surat dakwaan yang demikian
adalah harus dibatalkan Menurut M Yahya Harahap dalam bukunya betjudul i Pembahasan
Permasalahan dan Penerapan KUHAP jilid II cetakan ke-III Penerbit Pustakan Kartini
halaman 663-664 pada intinya menyatakan bahwa mengenai alasan keberatan surat
dakwaan batal bukan dakwaannya yang dinyatakan tidak dapat diterima akan tetapi yang
harus dibatalkan adalah surat dakwaan yaitu dimana surat dakwaan tidak memenuhi
Pendaparlbantahan Penuntut Umum dalQll) Perlcara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
21
syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal143 ayat (2) hurufa KUHAP dan syarat
materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal143 ayat (2) hurufb KUHAP
Berdasarkan pengertian Surat Dakwaan harus dibatalkan maka karni berpendapat
bahwa surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP dan syarat materiil sebagaimana dif~ud dalam
Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP sehingga cukup beralasan untuk dijadikan dasar oleh
Majelis dalarn memeriksa mengadili dan memutus perkara aquo Narnun demikian karni akan
memberikan pendapat tanggapan terhadap materi keberatan pada Bab III dalam Nota
Keberatan yaitu
1 Keberatan tentang Surat dakwaan tidak jelas
Bahwa perumusan bentuk surat dakwaan secara subsidiairitas sudah tepat dan tidak
tepat jika dirumuskan dalam bentuk dakwaan altematif Perbedaan mendasar antara
keduanya adalah dakwaan altematif ditunjukkan dengan perbedaan uraian fakta yang
dilakukan oleh Terdakwa dalam perbuatan yang didakwakan satu dengan lainnya
yang ditandai dengan penyebutan dakwaan ke-satu ke-dua dan seterusnya dan dalam
pembuktiannya hakim boleh memilih salah satunya Sedangkan dakwaan subsidaritas
ditunjukkan dengan uraian fakta yang sarna yang dilakukan oleh Terdakwa dalam
perbuatan yang didakwakan satu dengan lainnya yang ditandai dengan penyebutan
dakwaan primer subsider lebih subsider dan seterusnya akan tetapi Penuntut Umum
merasa tidak yakin kualifikasi mana (pasal yang mana) yang akan terbukti di depan
persidangan sehingga dalam penyusooan surat dakwaan berdasarkan tingkatanlgradasi
berat ringannya ancaman pidana pada masing-masing tindak pidana Oleh karena itu
hakim dalarn pembuktiannya hams membuktikan dakwaan primer terlebih dahulu
yang apabila tidak terbukti maka dakwaan subsiderlah yang harus dibuktikan
demikian seterusnya
Bahwa seandainya prinsip penyusunan bentuk dakwaan tersebut dihmggar oleh
penuntut umum maka hal itu bukanlah termasuk melanggar pasal 143 ayat (2)
KUHAP dan mengkualifikasi surat dakwaan kabur (obscur libel) Sebab
berdasarkan azas pasal 4 ayat (2) UU No14 tahun 1970 PerOOilan sederhana cepat
dan biaya ringan (asas ini pOOa saat sekarang dianut secara luas disemua negara
dengan rumusannya informal procedure and can be put in motion quickJy)
pelanggaran atau kekeliruan dimaksud dapat dianggap sebagai kesalahan pengetikan
(clerical error) atau kesalahan prosedur (Procedural error) yang dapat diluruskan
dengan jalan Hakim dalam persidangan mengubah susunan surat dakwaan sesuai
dengan prinsip yang digariskan atau dapat dilakukan dengan cara mencatat dalarn
PendapatlbantGhan Penuntut Umum daam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
22
Berlta Acara serta menjelaskan dalam pertimbangan (vide M Yahya Harahap dalam
bukunya pembahasan pennasalahan dan penerapan KUHAP Penyidikan dan
penuntutan edisi 2 hal 448)
Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas dapat dipahami bahwa Penuntut Umwn
dengan kewenangannya mempunyai kebebasan merumuskan sendiri bagaimana
bentuk dari surat dakwaan dengan berpedoman pada hasil pemeriksaan penyidikan
Dengan demikian tidak benar jika bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara
subsidaritas dalam perkara aquo dijadikan alasan bahwa dakwaan tidak jelas dan surat
dakwaan harus dibatalkan Oleh karenanya alasan tersebut hams dikesampingkan
2 Keberatan tentang Dakwaan disusun tidak cermat menyebutkan waktu (tempus
delicti) tindak pidana itu dilakukan
Bahwa pencantuman waktu (tempus delicti) tindak pidana yang dilakukan terdakwa
dalam surat dakwaan dengan menyebutkan antara bulan September 2000 sampai
dengan bulan Mei 2006 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun
2000 sampai sudah cennat Hal ini telah ditegaskan dalam putusan Hoge Raad
tanggal 18 Juni 1928 menyatakan penyebutan (penulisan) dalam surat dakwaan
bahwa mereka terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut kira-kira tahun 1920 sid
1926 adalah cukup dalam menyatakan waktu JI
Bahwa pencantuman kalimat terdakwa sejak tahun 1998 telah mengetahui bahwa PT
PLN Disjaya dan Tangerang telah bekerjasama dengan Politeknik Bandung sejak
tahun 1994 dalam konstruksi feit ~lahmenunjukkan adanya pengetahlan terdakwa
tentang waktu sesuatu peristiwa bukan waktu terdakwa melakukan tindak pidana
sehingga tidaklah dapat dijadikan alasan bahwa dakwaan tidak jelas dan lengkap
menyebutkan waktu (tempus delicti) tindak pidana dilakukan Dengan demikian
keberatan yang demikian tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan dakwaan
tidak cermat dan surat dakwaan harus dibatalkan sehingga alasan tersebut harus
dikesampingkan
3 Keberatan tentang Fakta dakwaan disusun secara manipulatif sebagaimana
diuraikan pada item 1 sId 35
Bahwa setelah kami mencennati keseluruhan materi keberatan I eksepsi yang
diuraikan pada halaman 66 sid 102 yang terdiri dari 35 item maka kami berpendapat
bahwa Tim Penasihat Hukum secara prematur telah melakukan penilai fakta tanpa
melalui proses pembuktian Tim Penasihat Hukum dan dengan mengambil alih
kewenangan hakim telah mengadili sendiri fakta yang terdapat dalam surat dakwaan
Pendapatlbantahan Petllllltut Umum dalam Perk4ra Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
23
sebagai fakta yang disusun secara manipulatif tidak jelas sumbernya hanya
berasumsi serta didasari pada kebohongan
Bahwa oleh karena materi keberatan yang demikian merupakan penilaian fakta yang
harus dibuktikan di persidangan maka kami berpendapat alasan-alasan yang
dikemukakan tersebut tidak berdasar dan harus ditolak
Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim
Yang Terhormat Sdr Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum
Berdasarkan seluruh uraian pendapat I tanggapan yang telah kami kemukakan diatas
maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara
ini untuk
1 Menolak seluruh keberatan (eksepsi) yang diajukan Tim Penasihat Hukum T erdakwa
2 Menyatakan surat dakwaan Nomor Dak-19240812011 tanggal 03 Agustus 2011 telah
memenuhi syarat formal dan syarat materiil Wltuk dijadikan sebagai dasar memeriksa mengadili
dan memutus perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Ir EDDIE WIDIONO
SUWONDHO MSc
3 Menetapkan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan
Demikian pendapat I tanggapan atas materi keberatan (eksepsi) Tim Penasehat Hukum
Terdakwa kami bacakan dan ajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini Rabu tanggal 7 September 2011
PENUNTUT UMUM PADA KPK
~~
MUHIBUDDIN SH MH
AFNI C~A SH MH
Pendapatlbantahan Penuntut Umum daam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
9
b tidak sahnya pengaduan yang telah dipakai sebagai dasar oleh Penuntut Umum
untuk melakukan penuntutan terhadap Terdakwa karena bertentangan dengan
ketentuan-ketentuan seperti yang diatur dalam pasal-pasal 72 73 dan 74 KUHP
c tidak sahnya penuntutan dan Penuntut Umum karena pengaduan yang dipakai
sebagai dasar untuk melakukan penuntutan telah dicabut kembali oleh pengadu
sesuai dengan haknya yang diatur dalam pasal 75 KUHP
d tidak sahnya penuntutan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa karena adanya
dasar-dasar yang meniadakan penuntutan antara lain seperti yang diatur dalam
1 Bab kesatu KUHP yakni dalam pasal 2 - pasal 5 dan pasal 7 - pasal 9
KUHP yang mengatur masalah ruang lingkup berlakunya undang-undang
pidana Indonesia
2 Bab kelima KUHP yakni dalam pasa 61 dan 62 KUHP yang menentukan
bahwa penerbit dan pencetak tidak dapat dituntut apabia pada barang
cetakan yang bersangkutan dicantumkan nama dan alamatnya serta pelaku
atau orang yang telah menyuruh mencetak diketahui atau diberitahukan
setelah mendapat teguran tentang kelalaiannya
3 Bab kedelapan KUHP yakni dalam pasal 82 KUHP yang mengatur batalnya
hak untuk melakukan penuntutan karena adanya penyelesaian di luaT proses
peradilan (afdoening buiten process) dalam pasal 76 KUHP yang mengatur
asas nebis in idem dengan menentukan bahwa tidak seorang pun dapat
dituntut untuk kedua kalinya apabila perbuatannya telah mendapat putusan
dari hakim Indonesia yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap
pasal 77 KUHP yang menentukan bahwa hak untuk melakukan penuntutan
menjadi hapus karena meninggalnya terdakwa dan pasal 78 KUHP yang
menentukan bahwa hak untuk melakukan penuntutan itu gugur karena
kedaluwarsa atau karena lewat waktu
Dengan memperhatikan doktrin tersebut di atas maka kami berpendapat bahwa
keberatan yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum dengan alasan dakwaan tidak dapat
diterima sebagaimana dikemukakan pada Bab II Nota Keberatannya tersebut menWljtikkan
bahwa Tim Penasihat Hukum tidak memahami dengan benar tentang materi pengajuan
keberatan yang diatur dalam pasall56 ayat (1) KUHAP Dalam hal ini Tim Penasihat Hukum
tampaknya tidak dapat memilah hal-hal mana saja yang dapat dijadikan alasan pengajuan
keberatan sehingga terkesan bahwa Tim Penasihat Hukum bempaya Wltuk menarik materi
pokok perkara sebagai materi pengajuan keberatan Tentunya pengajuan keberatan yang
demikian itu hamslah ditolak atau dikesampingkan karena tidak memenuhi alasan yuridis
Pendapatlbantahan Pmuntut Umum dalam Perklua Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
10
sehingga pada prinsipnya tidak perlu kami tanggapi lebih Ian jut Namun demikian kami perlu
menyampaikan bantahan terhadap
1 Keberatan tentang Penuntut Umum melanggar Undang-Undang el
- Bahwa pencantuman kata terdakwa dalam Surat Perintah p~u tidaklah dapat
diartikan sebagai perbuatan melanggar undang-undang mengingat KUHAP tidak
memberikan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis mengenai format Surat Perintah
Penahanan dimaksud
Bahwa format Surat Perintah Penahanan merupakan Tata Laksana Administrasi
Pelimpahanmiddot Perkara ke Pengadilan yang merupakan bagian dari tugas pokok
Kejaksaan dalam bidang penuntutan sehingga dalam pelaksanaannya mempedomani
Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia (Kepja) Jalpoundsamiddot A~g ~ No5181A1JAl1112001 tanggal 01 Nopember 2001 tentang perubahan Kepja NoKepshy
132JAl1111994 tanggal 07 Nopember 1994 yang sampai hari ini masih berlaku di
seluruh Indonesia (vide halaman 238 dan 239 tentang Format SURAT PERINTAH i
PENAHANANIPENGALIHAN JENIS PENAHANAN (TINGKAT
PENUNTUTANraquo
Bahwa di dalam Kepja tersebut juga dicantumkan tabel petunjuk I cara pengisian
Format Surat Perintah Penahanan (vide halaman 240) yang mana salah satu dasar
hukum pengisian format Surat Perintah Penahanan tersebut adalah pasal 21 KUHAP
yang menyebutkan
Ayat (1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap
seorang tersangka atau terdakwa dst
Ayat (2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau
penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan
surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan
identitas tersangka atau terdakwa dengan menyebutkan alasan
penahanan dst
Bahwa apabila bunyi pasal 21 KUHAP khususnya ayat (2) tersebut dipahami dengan
seksama maka dapat dimengerti bahwa dalam proses penyidikan penyidik
berwenang melakukan tindakan penahanan terhadap tersangka sedangkan dalam
proses penuntutan penuntut umum berwenang melakukan tindakan penahanan
terhadap terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan Dengan
demikian setelah penyidik melimpahkan tersangka berikut berkas perkara dan barang
bukti kepada Penuntut Umum maka proses penanganan perkara memasuki tahap
penuntutan Dalam proses penunutan ini sesuai dengan bunyi pasal 21 ayat (2)
PendapatlbantahQll Penuntut U1IIIU7I dalam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
11
KUHAP tersebut berwenang melakukan penahanan terhadap terdakwa dengan
memberikan surat perintah penahanan Oleh karena itu pencantuman kata terdakwa
dalam surat perintah penahanan yang diberikan oleh Penuntut Umum KPK sudah tepat l
dan tidak melanggar ketentuan undang-undang sehingga tidak benar tuduhan Tim
Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa Penuntut Umum pada KPK melakukan
perbuatan melanggar undang-undang karena mencantumkan kata terdakwa dalam
Surat Perintah Penahanan yang berpedoman pada Kepja tentang Administrasi Perkara
Tindak Pidana tersebut
2 Keberatan tentang Surat Perjanjian Kerjasama Outsourcing Roll Ott CIS RISI
antara PT PLN Disjaya dengan PT Netway adalah perjanjian yang sah
Bahwa surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum adalah didasarkan pada
keterangan 123 orang saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi
keterangan ahli surat-surat dan barang-barang bukti yang telah disita oleh penyidik
yang merupakan hasil penyidikan sebagaimana tercantum dalam berkas perkara
Nomor BP-2372011 tanggal19 Juli 2011
Dari hasil penyidikan ditemukan bukti-bukti yang kuat tentang adanya dugaan tindak
pidana korupsi yang dilakukan terdakwa terkait perbuatan terdakwa dalam pengadaan
Outsourcing Roll Out CIS - RISI (Customer Information System - Rencana Induk
Sistem Informasi) di PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang yang sumber dananya
berasal dari Pos Pengolahan Data dan Teknologi Informasi pada Anggaran PLN
(APLN) Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2006 termasuk bukti adanya Surat
Perjanjian Kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI antara PT PLN Disjaya dengan
PTNetway
Bahwa berdasarkan hasil penyidikan diperoleh kesimpulan bahwa penandatangan
surat perjanjian tersebut adalah terkait dengan rangkaian perbuatan terdakwa dalam
mewujudkan tindak pidana korupsi yang disangkakan kepadanya adanya sehingga
penandatangan surat perjanjian yang dianggap sebagai perbuatan hukum yang sah
secara perdata tidaklah serta merta menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa
secara pidana Oleh karena pembuktian aspek pidana atas perbuatan terdakwa yang
didakwakan tersebut termasuk materi pokok perkara sehingga keberatan yang
demikian haruslah dikesampingkan atau ditolak
Sebagai bahan pertimbangan dibawah ini akan disampaikan Yurispudensi yang
menegaskan bahwa sekalipun seandainya berdasarkan penilaian Hakim perbuatan
terdakwa merupakan masalah perdata bukan berarti serta merta menghilangkan sifat
melawan hukumnya perbuatan pidana terdakwa sebagaimana pertimbangan Putusan
Pendapatlbantahan Penll1ltut Umum dalam Perkma Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
12
MA No lKKr1957 tanggal 8-5-1957 (vide Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah
Agung Republik Indonesia Cetakan Kedua Mahkamah Agung RI 1993 Hal 57)
yang menyatakan
Walaupun dalam suatu perkara terdapat dasar-dasar untuk memajukan gugatan terhadap terdakwa yang OOpat merupakan perkara perdata akan tetapi ini tidak berarti bahwa penuntut kasasi tidak dapat dituntut karena ia melakukan suatu tindak pidana dengan demikian perbuatan-perbuatan yang dilakukan dapat merupakan baik perkara piOOna maupun perkara perdata tersendiri
3 Keberatan tentang Perbuatan orang lain seolah-olah perbuatan terdakwa
Bahwa adanya fakta tentang perbuatan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana
korupsi yang didakwakan kepada terdakwa dan orang lain tersebut belum ditetapkan
sebagai tersangka tidak berarti perkara atas nama terdakwa aquo tidak dapat diperiksa
di persidangan karena dalam Yurisprudensi MARl tanggal22 Nopember 1969 No7
KKr1969 dalam perkara atas nama 1 Robinson Pinem 2 OJ Oamanik 3 Pangulu
Siahaan menegaskan bahwa keberatan yang diajukan penuntut kasasi bahwa dalam
perkara in pelaku utamanya tiOOk diadili tidak dapat diterima karena untuk
memeriksa perkara terdakwa pengadilan tidak perlu menunggu diajukannya terlebih
dahulu pelaku Utama dalam perkara itu
Bahkan dalam perkembangan proses persidangan perkara aquo apabila ditemukan
peran-peran pihak lainnya maka tidak menutup kemungkinan ditetapkannya tersangka
barn 01eh karena itu pernyataan Tim Penasihat Hukum tentang terjadi manipulasi
berupa pengurangan terdakwa dan wpang pilih dalam menentukan tersangka adalah
pemyataan tendensius yang menyesatkan Oengan demikian keberatan tentang tidak
ditetapkannya orang lain dalam kaitan dengan peranan mewujudkan tindak pidana
yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan ruang lingkup eksepsi dan harus
dikesampingkan
4 Keberatan tentang Pelanggaran azas legalitas
Bahwa pernyataan Tim Penasihat Hukum tentang penetapan Eddie Widiono
Suwondho sebagai tersangka belum ada kerugian Negara yang dihitung berdasarkan
penghitungan yang dilakukan Ahli sehingga dianggap melanggar asas legalitas adalah
menunjukkan bahwa Tim Penasihat Hukum tidak memaham~ dengan benar
pengertian asas legalitas itu sendiri
- Asas legalitas lazim disebut dengan terminologi principle of legality
legaliteitbeginsel non-retroaktif de la legalite atau ex post facto laws
Ketentuan asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum
Pendapatlbantahan Penuntut Umum dalam Perkara lr EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
13
Pidana (KUHP) Indonesia yang berbunyi Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selaro
dari kekuatan ketentuan undang-undang pidana yang mendabuluinya PAF
Lamintang dan C Djisman Samosir merumuskan dengan terminologi sebagai
Tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan pi dana
menurut undang-undang yang telah diadakan Iebih dulu Mill Harnzah
menterjemahkan dengan terminologi Tiada suatu perbuatan (feit) yang dapat
dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang
mendabuluinya Dari terjemaban terminologi tersebut dapat dipabami babwa
pefumusan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung makna asas lex
temporls delicti artinya undang-undang yang berlaku adalah undang-undang yang ada
pada saat delik terjadi atau disebut juga asas nonretroaktir yang melarang
pembedakuan surut suatu undang-undang pidana dan sanksi pi dana (nonretroactive
application ofcriminal laws and criminal sanctions) n
Berdasarkan uraian tentang pengertian asas legalitas diatas dihubungkan dengan surat
dakwaan penuntut umum maka dapat disimpulkan bahwa penetapan terdakwa sebagai
tersangka dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor SprinDik-l001III2010 tanggal
23 Februari 2010 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor SprinDik-1401lTIII201O
tanggalll Maret 2010 tidak melanggar asas legalitas karena
bull Undang-undang memberi kewenangan kepada penyidik untuk menetapkan
seseorang sebagai tersangka dengan dengan bukti permulaan yang cukup
bull Bahwa dengan bukti permulaan yang cukup tersebut penyidik meyakini adanya
perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa terkait pengadaan
Outsourcing Roll Out CIS - RISI (Customer Information System - Rencana Induk
Sistem Informasi) di PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang yang sumber
dananya berasal dari Pos Pengolaban Data dan Teknologi Informasi pada
Anggaran PLN (APLN) Tabun 2004 sampai dengan Tabun 2006 sehingga
penyidik menetapkan terdakwa sebagai tersangka dengan sangkaan melanggar
ketentuan pasal 2 ayat (I) UU Nomor 31 Tabun 1999 jo UU Nomor 20 Tabun
2001
bull Babwa ketentuan pi dana yang dijadikan dasar penetapan terdakwa sebagai
tersangka tersebut sudab ada sebelum tindak pidana korupsi yang disangkakan itu
terjadi
Babwa Tim Penasihat Hukum telab keliru memabami makna asas legalitas dan
terkesan berupaya mengaburkan substansi surat dakwaan dengan cara mengkaitkan
mekanisme penetapan tersangka dengan pembuktian unsur kerugian negara yang salah
Pendapatlbantahan Perllllttut Umum dafam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
14
satu alat buktinya adalah surat berupa Laporan Hasil Penghitungan Kerugian
Keuangan Negara yang dibuat oleh Ahli dari BPKP Bahkan kekeliruan itu semakin
nyata ketika Tim Penasihat Hukum mengutip pertimbangan dalam alinea pertama
halaman 72 putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 003IPUU-IV2006 tanggal 25
Juli 2006 kemudian memberikan kesimpulan bahwa seolah-olah penetapan tersangka
belum dapat dilakukan jika haSil penghitungan kerugian negara belum dituangkan
dalam suatu laporan Kesimpulan yang demikian adalah menyesatkan karena tidak
demikian maksud dari pertimbangan putusan MK tersebut
bull Bahwa pertimbangan dalam putusan MK sebagaimana tercantum pada halaman 70
sampai dengan 73 adalah menyangkut kata dapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK
yang pengertiannya dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (l) bahwa dengan
penambahan kata dapat tersebut menjadikan tindak pi dana korupsi dalam Pasal 2
ayat (1) a quo menjadi rumusan de1ik formil sehingga apakah dengan pengertian
tersebut frasa dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang
diartikan baik kerugian yang nyata (actual loss) maupun hanya yang bersifat potensial
atau berupa kemungkinan kerugian (potential loss) merupakan unsur yang tidak periu
dibuktikan atau harns dibuktikan Menurut pendapat MK sebagaimana dalam
pertimbangan putusan aquo unsur kerugian negara harns dibuktikan dan harns dapat
dihitung meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi Kesimpulan
demikian harns ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya Faktor kerugian baik
secara nyata atau berupa kemungkinan dilihat sebagai hal yang memberatkan atau
meringankan dalam penjatuhan pid~ seb~gaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal
4 bahwa pengembalian kerugian negara hanya dapat dipandang sebagai faktor yang
meringankan Oleh karenanya persoalan kata dapat dalam Pasal 2middot ayat (1) UU
PTPK lebih merupakan persoalan pelaksanaan dalam praktik ole~ aparat penegak
hukum dan bukan menyangkut konstitusionalitas norma
Dari uraian diatas jelas terlihat bahwa pertimbangan putusan MK tidak mengkaitkan
adanya suatu keharusan bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka harus
terlebih dahulu adanya penyampaian Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan
Negara oleh Ahli kepada penyidik
- Bahwa dalam penetapan terdakwa sebagai tersangka secara substantif penyidik telah
meyakini adanya unsur kerugian negara karena sejak awal Ahli dari BPKP yang
dimintakan bantuannya telah melakukan proses penghitungan kerugian negara
sehingga persoalan penyampaian laporan tersebut hanyalah persoalan teknis dan untuk
mendukung alat bukti berupa surat yang akan digunakan dalam proses pembuktian di
persidangan Tim Penasihat Hukum telah mengakui adanya pencantuman kerugian
PendapatlbQfltahQfl PenWltllt Umum dalam Perwa 17 EDDIE WIDONO SUWONDHO MSC
15
negara sebesar Rp 45 Milyar dalam Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi yang
mana pencantuman jumlah kerugian negara bukanlah hasil rekaan penyidik melainkan
hasil pekerjaan audit yang dilakukan oleh AhU Oleh karena itu keberatan yang
diajukan oleh Tim Penasihat Hukum mengenai hal ini adalah keberatan yang
mengada-ada dan sudah seharusnya dikesampingkan dan tidak perlu dipertimoangkan
oleh Majelis Hakim
Bahwa Tim Penasihat Hukum dalam bagian keberatan ini juga mempersoalkan
tentang isi Surat Dakwaan yang menyatakan bahwa terdakwa menerima pemberian
uang berdasarkan business Plan 2005-2007 PT Netway Utama adalah hanya
berdasarkan asumsi dan tidak akurat karena mengandung ketidak benaran Bahwa
oleh karena itu dakwaan telah melanggar asas legalitas sehingga dakwaan tersebut
hams dinyatakan tidak dapat diterima Keberatan yang demikian ini adalah
menyangkut penilaian terhadap fakta yang tentunya perlu dibuktikan di persidangan
Oleh karena itu tidak benar jika uraian fakta tentang penerimaan uang oleh terdakwa
dianggap sebagai melanggar asas legalitas
5 Keberatan tentang Surat dakwaan disusun sebagai perbuatan berlanjut tetapi pasal
64 tidak dicantumkan dalam surat dakwaan
Bahwa sesuai Jurisprodensi MA No156 KlKrl1963 tanggal 28 April 1964 soal
perbuatan lanjutan atau voortgezette handeling itu hanyalah mengenai soal
penjatuhan hukuman (straftoematig) dan tidak mengenai pembebasan dari tuntutan
Berdasarkan yurisprudensi tersebut_~apat ditarik kesimpulan bahwa pencantuman
pasal 64 KUHP dalam surat dakwaan bukan merupakan alasan pengajuan keberatan
(eksepsi) melainkan termasuk lingkup penilaian fakta dalam proses pembuktian terkait
dengan pemberatan dalam penjatuhan hukuma~leh karena itu keberatan tersebut
harnslah dikesampingkan
6 Keberatan tentang Dakwaan primair bukan merupakan peraturan perundangshy
undangan
Bahwa sesuai dengan Pasal 56 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Semua Keputusan Presiden
Keputusan Menteri Keputusan Gubernur Keputusan Bupatilwalikota atau keputusan
pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 yang sifatnya mengatur yang
sudah ada sebelum UU ini berlaku hams dibaca peraturan sepanjang tidak
bertentangan dengan UU ini
Pendapatlbantahan Penuntut Umum daJam Perkara Ir EDDIE WIDONO SUWONDHO MSC
16
- Bahwa ketentuan pengadaan barang dan jasa di PT PLN dalam bentuk SK Direksi
PT PLN tidaklah berdiri sendiri akan tetapi peraturan tersebut lahir sebagai tunman
dari UU Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri sebagaimana tercantwn di
dalam konsideran SK Direksi tersebut yang mana pengaturan SK Direksi tersebut
dimaksud sebagai petunjuk teknis dalam pengadaan barang dan jasa di PT PLN
(Persero)
Bahwa pasal3 UU No19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan Terhadap BUMN berlaku Undang-Undang ini anggaran dasar dan ketentuan
peraturan perundang-undangan lainnya
- Bahwa dengan demikian Anggaran Dasar PT PLN (Persero) Tahun 1998 yang dimuat
dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 12 Mei 1998 Nomor 38 Surat Keputusan
(SK) Direksi PT PLN (Persero) Nomor 038KJ9201DIRI1998 tentang Pengadaan
Barang dan Jasa di PT PLN (Persero) SK Direksi PT PLN (Persero) Nomor
138KJOI01DIRI2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Outsourcing Pelayanan
Pelanggan SK Direksi PT PLN (Persero) Nomor No 118KJOI0IDIRI2004 tentang
Penataan Outsourcing Di Lingkungan PT PLN (Persero) dan SK Direksi PT PLN
(Persero) Nomor 1 OOKJO 1OIDIRI2004 tentang Pengadaan BarangJasa di PT PLN
(Persero) jo SK Direksi PT PLN (Persero) Nomor 200KJOIOIDIRI2004 tentang
Penjelasan Pedoman Pengadaan BarangJasa di Lingkungan PT PLN (Persero)
adalah termasuk dalam katagori peraturan perundang-undangan Dengan demikian
keberatan tentang hal ini haruslah dikesampingkan
7 Keberatan tentang Keuangan PT PLN (Persero) sebagai BUMN bukan merupakan
keuangan Negara kami tanggapi sebagai berikut
- Bahwa keberatan tersebut adalah materi pokok perkara dan bukan termasuk dalam
ruang lingkup materi yang dapat diajukan sebagai keberatan (eksepsi) sebagaimana
yang diatur dalam Pasal156 (I) KUHAP dan seharusnya dikesampingkan
Bahwa namun demikian kami perlu tegaskan bahwa pendapat Tim Penasihat Hukum
yang menyatakan keuangan PLN bukan keuangan Negara adalah pendapat yang
keliru Sebab di dalam penjelasan atas UU Tipikor dengan tegas dinyatakan bahwa
keuangan negara yang dimaksud dalam UU Tipikor adalah seluruh kekayaan negara
dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya
segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena
berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban BUMNIBUMD
yayasan badan hukum dan perusahaan yang menyewakan modal negara atau
Pendaputbantahan Penuntut Umum dalam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
17
perusahaan yang menyertalean modal pihale ketiga berdasarkan perjanjian dengan
Negara
Bahwa penjelasan tersebut sejalan pula dengan ketentuan UU No 17 Tahun 2003
Pasall angka 1 yang memberikan pengertian keuangan Negara adalah semua hale dan
kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa
uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan
pelalesanaan hale dan kewajiban tersebut Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2
ditegaskan bahwa Keuangan Negara meliputi kekayaan Negarakekayaan daerah yang
dikelola sendiri atau oleh pihale lain berupa uang surat berharga piutang barang serta
hale-hale lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan
pada perusahaan Negaraperusahaan daerah
Bahwa kekuasaan atas pengelolaan keuangan Negara digunakan untuk mencapai
tujuan bemegara sehingga setiap tahun disusun APBN dan APBD Salah satu
penggunaan dana APBNAPBD adalah dalam bentuk penyertaan modal Negara pada
Persero danatau Perum serta Perseroan Terbatas tainnya yang digolongkan sebagai
Kekayaan Negara yang dipisahkan
Bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya
dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan
Negara yang dipisahkan (Pasal 1 angka 1 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN)
Artinya bahwa secara langsung maupun tidak langsung dapat dikatakan bahwa dalam
operasionalnya BUMN tetapi menggunalean APBN Malesud dan tujuan pendician
BUMN adalah untuk menyelenggaralean kemanfaatan umum berupa penyediaan
barang danatau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup
orang banyale
8 Keberatan tentang Penghitungan kerugian negara tidak dilakukan pihak yang
berwenang dan
9 Tentang pemyataan Laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas
dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan outsourcing roll out customer
information system rencana induk sistem informasi (CIS-RISI) pada PT PLN
(persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang tahun 2004 - 2006 sangat
bertentangan dengan laporan keuangan dan konsolldasi PT Perusahaan Iistrlk
negara (persero) No20BAuditama VGAlOS2006 tanggal31 Mel 2006 oleh Badan
Pemeriksa Keuangan
Pendapatbantahan Pelluntut Umum dalam PerluJra Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
18
Bahwa keberatan tentang kewenangan Ahli BPKP dalam menghitung kerugian
keuangan Negara (Point 8) dan ada tidaknya kerugian keuangan Negara (point 9)
diatas bukan merupakan materi eksepsi melainkan tennasuk penilaian fakta yang akan
dibuktikan di persidangan
10 Keberatan tentang Unsur penyertaan (deeJneJDing) yang tidakjelas
Bahwa dalam rumusan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP diatur tiga bentuR penyertaan
yaitu sebagai yang melakukan menyuruh melakukan dan turut serta melakukan
Dalam Surat Dakwaan baik rumusan unsur delik pada Dakwaan Primair maupun pada
Dakwaan SUbSi~ir Penuntut Umum telah menguraikan dengan jelas kualitas penyertaan
tersebut yaitu ~ Terdakwa baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan atau turut
serta melakukan dengan Saksi Margo Santoso Fahmi Mochtar dan Gani Abdul Gani dan
uraian faktanya telah dikonstruksikan secara cennat jelas dan lengkap baik dalam dakwaan
primair maupun subsidiair
Bahwa untuk mengetahui kualitas Terdakwa dalam penyertaan tersebut apakah sebagai orang
yang melakukan atau turut serta melakukan tentulah harus dibuktikan dalam persidangan
Dengan demikian keberatan tentang hal ini bukan merupakan lingkup materi eksepsi
melainkan sudah memasuki materi pokok perkara yang akan dibuktikan dalam persidangan
selanjutnya
11 Keberatan tentang Pemeriksaan saksi yang tidak berhubungan dengan perkara ini
Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Pennasalahan dan penerapan
KUHAP hal 274 menjelaskan ~~at hukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang
bebas tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak
menentukan sama sekali tidak mengikat hakim Hakim bebas untuk menilai
kesempurnaan dan kebenarannya Tergantung pada penilaian Hakim untuk
menganggapnya sempurna atau tidak Tidak ada keharusan bagi Hakim untuk
menerima kebenaran setiap keterangan saksi Hakim bebas menilai kekuatan atau
kebenaran yang melekat pada keterangan itu dan dapat menerima II atau
menyingkirkannya Lain halnya jika Undang-Undang sendiri telah menentukan
bahwa alat bukti kesaksian mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mementukan Jika seandainya Undang-Undang menentukan demikian Hakim tidak
boleh menilai kekuatan pembuktiannya Hakim secara bulat harus terikat untuk
mempergunakannya dalam putusan tidak lagi berwenang untuk menilainya secara
bebas i Bahwa keberatan mengenai adanya keterangan duCdari 123 orang saksi dalam berkas
perkara yang menurut pendapat Tim Penasihat Hukum tidak reI evan dengan
Pendapatbantahan Penlllltlit Umum dalam Perlalra Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
19
pembuktian perbuatan terdakwa bukan merupakan lingkup eksepsi melainkan i
termasuk kewenangan hakim dalam melakukan penilaian terhadap keterangan saksishy
saksi apabila dihadirkan untuk memberikan keterangan di persidangan Penuntut
Umum tidak terikat untuk menghadirkan keseluruhan saksi yang dicantumkan dalam
berkas perkara tersebut dalam proses pembuktian Penuntut Umum memiliki
kewenangan untuk menghadirkan sebagian saksi jika telah yakin bahwa dakwaan
yang diajukan telah dapat dibuktikan Penilaian terhadap kualitas saksi dan
kepentingan untuk menghadirkannya di persidangan sebagai alat bukti saksi bukan
merupakan 1ingkup eksepsi
Berdasarkan uraian diatas maka kami berpendapat bahwa keberatan yang diajukan o1eh
Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Bab II tersebut adalah tidak
beralasan sehingga sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau dikesampingkan
Bahwa selanjutnya dalam Bab III Nota Keberatan Tim Penasihat Hukum telah
mengajukan materi keberatan tentang Surat Dakwaan Harus Dibatalkan dengan alasan
sebagai berikut
1 Surat dakwaan tidak jelas
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 62 sid 65 pada pokoknya
mengemukakan sebagai berikut
Perumusan surat dakwaan yang disusun o1eh Penuntut Umum secara subsidiairitas
tersebut tidak tepat karena perbua~ yang didakwakan terhadap terdakwa adalah
perbuatan yang berbeda dan masing-masing berdiri sendiri yaitu perbuatan yang
bersifat melawan hukum disatu pihak sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU Tipikor
dan perbuatan yang bersifat menyalahgunakan wewenang dilain pihak sebagaimana
diatur dalam pasal 3 UU Tipikor oleh karena itu lebih tepat dakwaan kepada terdakwa
disusun secara a1ternatif Dengan demikian surat dakwaan yang disusun secara
subsidiairitas tersebut adalah tidak je1as sehingga harus dibatalkan
2 Dakwaan disusun tidak cermat menyebutkan waktu (tempus delicti) tindak pidana
itu dilakukan
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 65 sid 66 pOOa pokoknya
mengemukakan sebagai berikut
Bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak cermat menyebutkan waktu
tempus delicti tindak pidana itu dilakukan hal ini terlihat dalam dakwaan subsidiair
halam 14 baris ke-13 sid 14 pada hari dan tang gal yang tidak dapat ditentukan
h1lll11PQllbrmUlllrm PIIU1llJlt u_dlll_ Pwlll EDDIE WIDIONO SUWONDHO MaC
20
lagi antara bulan September 2000 sampai dengan bulan Mei 2006 atau setidakshy
tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 sampai dengan tahun 2006
Sementara dalam dakwaan Subsidiair halaman 15 alenia terakhir terdakwa selaku
Direktur Pemasaran dan Distribusi (Dirsar) PT PLNyang menjabat sejak tahun 1998
telah mengetahui bahwa PT PLN Disjaya dan Tangerang telah bekerjasama dengan
Politeknik ITB Bandung sejak tahun 1994 dts Sehingga dari rumusan waktu
(tempus delicti) tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan
terbukti sangat tidak cennat karena disatu sisi menyebutkan antara bulan September
2000 sampai dengan bulan Mei 2006 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain
dalam tahun 2000 sampai sejak tahun 1998 telah mengetahui sehingga dengan
demikian dakwaan tidak jelas dan lengkap menyebutkan waktu (tempus delicti) tindak
pidana dilakukan
3 Fakta dakwaan disusun secara manipulatif
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 66 sid 102 pada pokoknya
mengemukakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara manipulatif bukan
hanya sekedar bennaksud menghilangkan peran orang tertentu seperti Sunggu Anwar
Aritonang tetapi juga dilakukan dengan memanipulasi fakta dalam uraian perbuatan yang
dilakukan terdakwa dimana uraian fakta tidak jelas sumbernya hanya berasumsi dan
didasari pada kebohongan dengan demikian dakwaan yang disusun secara manipulatif
mengakibatkan dakwaan dibatalkan
Berdasarkan uraian materi keberatan beserta alasan-alasan yang dimuat dalam Bab III
Nota Keberatan tersebut diatas maka sebelum kami menguraikan pendapat I tanggapan atas
keberatan beserta alasan-alasan yang dimuat dalam Bah III Nota Keberatan tersebut terlebih
dahulu perlu kami uraikan tentang pengertian Surat Dakwaan harus dibatalkan scrbagaimana
dimaksud dalam Pasal143 ayat (3) KUHAP
Berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHAP dinyatakan bahwa surat dakwaan yang tidallt
memenuhl ketentuan salah satu unsur syarat-syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yaitu dimana dakwaan tidak terang dan tidak cermat
merumusk~ unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan maka surat dakwaan yang demikian
adalah harus dibatalkan Menurut M Yahya Harahap dalam bukunya betjudul i Pembahasan
Permasalahan dan Penerapan KUHAP jilid II cetakan ke-III Penerbit Pustakan Kartini
halaman 663-664 pada intinya menyatakan bahwa mengenai alasan keberatan surat
dakwaan batal bukan dakwaannya yang dinyatakan tidak dapat diterima akan tetapi yang
harus dibatalkan adalah surat dakwaan yaitu dimana surat dakwaan tidak memenuhi
Pendaparlbantahan Penuntut Umum dalQll) Perlcara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
21
syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal143 ayat (2) hurufa KUHAP dan syarat
materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal143 ayat (2) hurufb KUHAP
Berdasarkan pengertian Surat Dakwaan harus dibatalkan maka karni berpendapat
bahwa surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP dan syarat materiil sebagaimana dif~ud dalam
Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP sehingga cukup beralasan untuk dijadikan dasar oleh
Majelis dalarn memeriksa mengadili dan memutus perkara aquo Narnun demikian karni akan
memberikan pendapat tanggapan terhadap materi keberatan pada Bab III dalam Nota
Keberatan yaitu
1 Keberatan tentang Surat dakwaan tidak jelas
Bahwa perumusan bentuk surat dakwaan secara subsidiairitas sudah tepat dan tidak
tepat jika dirumuskan dalam bentuk dakwaan altematif Perbedaan mendasar antara
keduanya adalah dakwaan altematif ditunjukkan dengan perbedaan uraian fakta yang
dilakukan oleh Terdakwa dalam perbuatan yang didakwakan satu dengan lainnya
yang ditandai dengan penyebutan dakwaan ke-satu ke-dua dan seterusnya dan dalam
pembuktiannya hakim boleh memilih salah satunya Sedangkan dakwaan subsidaritas
ditunjukkan dengan uraian fakta yang sarna yang dilakukan oleh Terdakwa dalam
perbuatan yang didakwakan satu dengan lainnya yang ditandai dengan penyebutan
dakwaan primer subsider lebih subsider dan seterusnya akan tetapi Penuntut Umum
merasa tidak yakin kualifikasi mana (pasal yang mana) yang akan terbukti di depan
persidangan sehingga dalam penyusooan surat dakwaan berdasarkan tingkatanlgradasi
berat ringannya ancaman pidana pada masing-masing tindak pidana Oleh karena itu
hakim dalarn pembuktiannya hams membuktikan dakwaan primer terlebih dahulu
yang apabila tidak terbukti maka dakwaan subsiderlah yang harus dibuktikan
demikian seterusnya
Bahwa seandainya prinsip penyusunan bentuk dakwaan tersebut dihmggar oleh
penuntut umum maka hal itu bukanlah termasuk melanggar pasal 143 ayat (2)
KUHAP dan mengkualifikasi surat dakwaan kabur (obscur libel) Sebab
berdasarkan azas pasal 4 ayat (2) UU No14 tahun 1970 PerOOilan sederhana cepat
dan biaya ringan (asas ini pOOa saat sekarang dianut secara luas disemua negara
dengan rumusannya informal procedure and can be put in motion quickJy)
pelanggaran atau kekeliruan dimaksud dapat dianggap sebagai kesalahan pengetikan
(clerical error) atau kesalahan prosedur (Procedural error) yang dapat diluruskan
dengan jalan Hakim dalam persidangan mengubah susunan surat dakwaan sesuai
dengan prinsip yang digariskan atau dapat dilakukan dengan cara mencatat dalarn
PendapatlbantGhan Penuntut Umum daam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
22
Berlta Acara serta menjelaskan dalam pertimbangan (vide M Yahya Harahap dalam
bukunya pembahasan pennasalahan dan penerapan KUHAP Penyidikan dan
penuntutan edisi 2 hal 448)
Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas dapat dipahami bahwa Penuntut Umwn
dengan kewenangannya mempunyai kebebasan merumuskan sendiri bagaimana
bentuk dari surat dakwaan dengan berpedoman pada hasil pemeriksaan penyidikan
Dengan demikian tidak benar jika bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara
subsidaritas dalam perkara aquo dijadikan alasan bahwa dakwaan tidak jelas dan surat
dakwaan harus dibatalkan Oleh karenanya alasan tersebut hams dikesampingkan
2 Keberatan tentang Dakwaan disusun tidak cermat menyebutkan waktu (tempus
delicti) tindak pidana itu dilakukan
Bahwa pencantuman waktu (tempus delicti) tindak pidana yang dilakukan terdakwa
dalam surat dakwaan dengan menyebutkan antara bulan September 2000 sampai
dengan bulan Mei 2006 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun
2000 sampai sudah cennat Hal ini telah ditegaskan dalam putusan Hoge Raad
tanggal 18 Juni 1928 menyatakan penyebutan (penulisan) dalam surat dakwaan
bahwa mereka terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut kira-kira tahun 1920 sid
1926 adalah cukup dalam menyatakan waktu JI
Bahwa pencantuman kalimat terdakwa sejak tahun 1998 telah mengetahui bahwa PT
PLN Disjaya dan Tangerang telah bekerjasama dengan Politeknik Bandung sejak
tahun 1994 dalam konstruksi feit ~lahmenunjukkan adanya pengetahlan terdakwa
tentang waktu sesuatu peristiwa bukan waktu terdakwa melakukan tindak pidana
sehingga tidaklah dapat dijadikan alasan bahwa dakwaan tidak jelas dan lengkap
menyebutkan waktu (tempus delicti) tindak pidana dilakukan Dengan demikian
keberatan yang demikian tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan dakwaan
tidak cermat dan surat dakwaan harus dibatalkan sehingga alasan tersebut harus
dikesampingkan
3 Keberatan tentang Fakta dakwaan disusun secara manipulatif sebagaimana
diuraikan pada item 1 sId 35
Bahwa setelah kami mencennati keseluruhan materi keberatan I eksepsi yang
diuraikan pada halaman 66 sid 102 yang terdiri dari 35 item maka kami berpendapat
bahwa Tim Penasihat Hukum secara prematur telah melakukan penilai fakta tanpa
melalui proses pembuktian Tim Penasihat Hukum dan dengan mengambil alih
kewenangan hakim telah mengadili sendiri fakta yang terdapat dalam surat dakwaan
Pendapatlbantahan Petllllltut Umum dalam Perk4ra Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
23
sebagai fakta yang disusun secara manipulatif tidak jelas sumbernya hanya
berasumsi serta didasari pada kebohongan
Bahwa oleh karena materi keberatan yang demikian merupakan penilaian fakta yang
harus dibuktikan di persidangan maka kami berpendapat alasan-alasan yang
dikemukakan tersebut tidak berdasar dan harus ditolak
Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim
Yang Terhormat Sdr Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum
Berdasarkan seluruh uraian pendapat I tanggapan yang telah kami kemukakan diatas
maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara
ini untuk
1 Menolak seluruh keberatan (eksepsi) yang diajukan Tim Penasihat Hukum T erdakwa
2 Menyatakan surat dakwaan Nomor Dak-19240812011 tanggal 03 Agustus 2011 telah
memenuhi syarat formal dan syarat materiil Wltuk dijadikan sebagai dasar memeriksa mengadili
dan memutus perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Ir EDDIE WIDIONO
SUWONDHO MSc
3 Menetapkan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan
Demikian pendapat I tanggapan atas materi keberatan (eksepsi) Tim Penasehat Hukum
Terdakwa kami bacakan dan ajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini Rabu tanggal 7 September 2011
PENUNTUT UMUM PADA KPK
~~
MUHIBUDDIN SH MH
AFNI C~A SH MH
Pendapatlbantahan Penuntut Umum daam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
10
sehingga pada prinsipnya tidak perlu kami tanggapi lebih Ian jut Namun demikian kami perlu
menyampaikan bantahan terhadap
1 Keberatan tentang Penuntut Umum melanggar Undang-Undang el
- Bahwa pencantuman kata terdakwa dalam Surat Perintah p~u tidaklah dapat
diartikan sebagai perbuatan melanggar undang-undang mengingat KUHAP tidak
memberikan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis mengenai format Surat Perintah
Penahanan dimaksud
Bahwa format Surat Perintah Penahanan merupakan Tata Laksana Administrasi
Pelimpahanmiddot Perkara ke Pengadilan yang merupakan bagian dari tugas pokok
Kejaksaan dalam bidang penuntutan sehingga dalam pelaksanaannya mempedomani
Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia (Kepja) Jalpoundsamiddot A~g ~ No5181A1JAl1112001 tanggal 01 Nopember 2001 tentang perubahan Kepja NoKepshy
132JAl1111994 tanggal 07 Nopember 1994 yang sampai hari ini masih berlaku di
seluruh Indonesia (vide halaman 238 dan 239 tentang Format SURAT PERINTAH i
PENAHANANIPENGALIHAN JENIS PENAHANAN (TINGKAT
PENUNTUTANraquo
Bahwa di dalam Kepja tersebut juga dicantumkan tabel petunjuk I cara pengisian
Format Surat Perintah Penahanan (vide halaman 240) yang mana salah satu dasar
hukum pengisian format Surat Perintah Penahanan tersebut adalah pasal 21 KUHAP
yang menyebutkan
Ayat (1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap
seorang tersangka atau terdakwa dst
Ayat (2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau
penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan
surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan
identitas tersangka atau terdakwa dengan menyebutkan alasan
penahanan dst
Bahwa apabila bunyi pasal 21 KUHAP khususnya ayat (2) tersebut dipahami dengan
seksama maka dapat dimengerti bahwa dalam proses penyidikan penyidik
berwenang melakukan tindakan penahanan terhadap tersangka sedangkan dalam
proses penuntutan penuntut umum berwenang melakukan tindakan penahanan
terhadap terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan Dengan
demikian setelah penyidik melimpahkan tersangka berikut berkas perkara dan barang
bukti kepada Penuntut Umum maka proses penanganan perkara memasuki tahap
penuntutan Dalam proses penunutan ini sesuai dengan bunyi pasal 21 ayat (2)
PendapatlbantahQll Penuntut U1IIIU7I dalam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
11
KUHAP tersebut berwenang melakukan penahanan terhadap terdakwa dengan
memberikan surat perintah penahanan Oleh karena itu pencantuman kata terdakwa
dalam surat perintah penahanan yang diberikan oleh Penuntut Umum KPK sudah tepat l
dan tidak melanggar ketentuan undang-undang sehingga tidak benar tuduhan Tim
Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa Penuntut Umum pada KPK melakukan
perbuatan melanggar undang-undang karena mencantumkan kata terdakwa dalam
Surat Perintah Penahanan yang berpedoman pada Kepja tentang Administrasi Perkara
Tindak Pidana tersebut
2 Keberatan tentang Surat Perjanjian Kerjasama Outsourcing Roll Ott CIS RISI
antara PT PLN Disjaya dengan PT Netway adalah perjanjian yang sah
Bahwa surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum adalah didasarkan pada
keterangan 123 orang saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi
keterangan ahli surat-surat dan barang-barang bukti yang telah disita oleh penyidik
yang merupakan hasil penyidikan sebagaimana tercantum dalam berkas perkara
Nomor BP-2372011 tanggal19 Juli 2011
Dari hasil penyidikan ditemukan bukti-bukti yang kuat tentang adanya dugaan tindak
pidana korupsi yang dilakukan terdakwa terkait perbuatan terdakwa dalam pengadaan
Outsourcing Roll Out CIS - RISI (Customer Information System - Rencana Induk
Sistem Informasi) di PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang yang sumber dananya
berasal dari Pos Pengolahan Data dan Teknologi Informasi pada Anggaran PLN
(APLN) Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2006 termasuk bukti adanya Surat
Perjanjian Kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI antara PT PLN Disjaya dengan
PTNetway
Bahwa berdasarkan hasil penyidikan diperoleh kesimpulan bahwa penandatangan
surat perjanjian tersebut adalah terkait dengan rangkaian perbuatan terdakwa dalam
mewujudkan tindak pidana korupsi yang disangkakan kepadanya adanya sehingga
penandatangan surat perjanjian yang dianggap sebagai perbuatan hukum yang sah
secara perdata tidaklah serta merta menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa
secara pidana Oleh karena pembuktian aspek pidana atas perbuatan terdakwa yang
didakwakan tersebut termasuk materi pokok perkara sehingga keberatan yang
demikian haruslah dikesampingkan atau ditolak
Sebagai bahan pertimbangan dibawah ini akan disampaikan Yurispudensi yang
menegaskan bahwa sekalipun seandainya berdasarkan penilaian Hakim perbuatan
terdakwa merupakan masalah perdata bukan berarti serta merta menghilangkan sifat
melawan hukumnya perbuatan pidana terdakwa sebagaimana pertimbangan Putusan
Pendapatlbantahan Penll1ltut Umum dalam Perkma Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
12
MA No lKKr1957 tanggal 8-5-1957 (vide Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah
Agung Republik Indonesia Cetakan Kedua Mahkamah Agung RI 1993 Hal 57)
yang menyatakan
Walaupun dalam suatu perkara terdapat dasar-dasar untuk memajukan gugatan terhadap terdakwa yang OOpat merupakan perkara perdata akan tetapi ini tidak berarti bahwa penuntut kasasi tidak dapat dituntut karena ia melakukan suatu tindak pidana dengan demikian perbuatan-perbuatan yang dilakukan dapat merupakan baik perkara piOOna maupun perkara perdata tersendiri
3 Keberatan tentang Perbuatan orang lain seolah-olah perbuatan terdakwa
Bahwa adanya fakta tentang perbuatan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana
korupsi yang didakwakan kepada terdakwa dan orang lain tersebut belum ditetapkan
sebagai tersangka tidak berarti perkara atas nama terdakwa aquo tidak dapat diperiksa
di persidangan karena dalam Yurisprudensi MARl tanggal22 Nopember 1969 No7
KKr1969 dalam perkara atas nama 1 Robinson Pinem 2 OJ Oamanik 3 Pangulu
Siahaan menegaskan bahwa keberatan yang diajukan penuntut kasasi bahwa dalam
perkara in pelaku utamanya tiOOk diadili tidak dapat diterima karena untuk
memeriksa perkara terdakwa pengadilan tidak perlu menunggu diajukannya terlebih
dahulu pelaku Utama dalam perkara itu
Bahkan dalam perkembangan proses persidangan perkara aquo apabila ditemukan
peran-peran pihak lainnya maka tidak menutup kemungkinan ditetapkannya tersangka
barn 01eh karena itu pernyataan Tim Penasihat Hukum tentang terjadi manipulasi
berupa pengurangan terdakwa dan wpang pilih dalam menentukan tersangka adalah
pemyataan tendensius yang menyesatkan Oengan demikian keberatan tentang tidak
ditetapkannya orang lain dalam kaitan dengan peranan mewujudkan tindak pidana
yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan ruang lingkup eksepsi dan harus
dikesampingkan
4 Keberatan tentang Pelanggaran azas legalitas
Bahwa pernyataan Tim Penasihat Hukum tentang penetapan Eddie Widiono
Suwondho sebagai tersangka belum ada kerugian Negara yang dihitung berdasarkan
penghitungan yang dilakukan Ahli sehingga dianggap melanggar asas legalitas adalah
menunjukkan bahwa Tim Penasihat Hukum tidak memaham~ dengan benar
pengertian asas legalitas itu sendiri
- Asas legalitas lazim disebut dengan terminologi principle of legality
legaliteitbeginsel non-retroaktif de la legalite atau ex post facto laws
Ketentuan asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum
Pendapatlbantahan Penuntut Umum dalam Perkara lr EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
13
Pidana (KUHP) Indonesia yang berbunyi Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selaro
dari kekuatan ketentuan undang-undang pidana yang mendabuluinya PAF
Lamintang dan C Djisman Samosir merumuskan dengan terminologi sebagai
Tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan pi dana
menurut undang-undang yang telah diadakan Iebih dulu Mill Harnzah
menterjemahkan dengan terminologi Tiada suatu perbuatan (feit) yang dapat
dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang
mendabuluinya Dari terjemaban terminologi tersebut dapat dipabami babwa
pefumusan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung makna asas lex
temporls delicti artinya undang-undang yang berlaku adalah undang-undang yang ada
pada saat delik terjadi atau disebut juga asas nonretroaktir yang melarang
pembedakuan surut suatu undang-undang pidana dan sanksi pi dana (nonretroactive
application ofcriminal laws and criminal sanctions) n
Berdasarkan uraian tentang pengertian asas legalitas diatas dihubungkan dengan surat
dakwaan penuntut umum maka dapat disimpulkan bahwa penetapan terdakwa sebagai
tersangka dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor SprinDik-l001III2010 tanggal
23 Februari 2010 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor SprinDik-1401lTIII201O
tanggalll Maret 2010 tidak melanggar asas legalitas karena
bull Undang-undang memberi kewenangan kepada penyidik untuk menetapkan
seseorang sebagai tersangka dengan dengan bukti permulaan yang cukup
bull Bahwa dengan bukti permulaan yang cukup tersebut penyidik meyakini adanya
perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa terkait pengadaan
Outsourcing Roll Out CIS - RISI (Customer Information System - Rencana Induk
Sistem Informasi) di PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang yang sumber
dananya berasal dari Pos Pengolaban Data dan Teknologi Informasi pada
Anggaran PLN (APLN) Tabun 2004 sampai dengan Tabun 2006 sehingga
penyidik menetapkan terdakwa sebagai tersangka dengan sangkaan melanggar
ketentuan pasal 2 ayat (I) UU Nomor 31 Tabun 1999 jo UU Nomor 20 Tabun
2001
bull Babwa ketentuan pi dana yang dijadikan dasar penetapan terdakwa sebagai
tersangka tersebut sudab ada sebelum tindak pidana korupsi yang disangkakan itu
terjadi
Babwa Tim Penasihat Hukum telab keliru memabami makna asas legalitas dan
terkesan berupaya mengaburkan substansi surat dakwaan dengan cara mengkaitkan
mekanisme penetapan tersangka dengan pembuktian unsur kerugian negara yang salah
Pendapatlbantahan Perllllttut Umum dafam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
14
satu alat buktinya adalah surat berupa Laporan Hasil Penghitungan Kerugian
Keuangan Negara yang dibuat oleh Ahli dari BPKP Bahkan kekeliruan itu semakin
nyata ketika Tim Penasihat Hukum mengutip pertimbangan dalam alinea pertama
halaman 72 putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 003IPUU-IV2006 tanggal 25
Juli 2006 kemudian memberikan kesimpulan bahwa seolah-olah penetapan tersangka
belum dapat dilakukan jika haSil penghitungan kerugian negara belum dituangkan
dalam suatu laporan Kesimpulan yang demikian adalah menyesatkan karena tidak
demikian maksud dari pertimbangan putusan MK tersebut
bull Bahwa pertimbangan dalam putusan MK sebagaimana tercantum pada halaman 70
sampai dengan 73 adalah menyangkut kata dapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK
yang pengertiannya dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (l) bahwa dengan
penambahan kata dapat tersebut menjadikan tindak pi dana korupsi dalam Pasal 2
ayat (1) a quo menjadi rumusan de1ik formil sehingga apakah dengan pengertian
tersebut frasa dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang
diartikan baik kerugian yang nyata (actual loss) maupun hanya yang bersifat potensial
atau berupa kemungkinan kerugian (potential loss) merupakan unsur yang tidak periu
dibuktikan atau harns dibuktikan Menurut pendapat MK sebagaimana dalam
pertimbangan putusan aquo unsur kerugian negara harns dibuktikan dan harns dapat
dihitung meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi Kesimpulan
demikian harns ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya Faktor kerugian baik
secara nyata atau berupa kemungkinan dilihat sebagai hal yang memberatkan atau
meringankan dalam penjatuhan pid~ seb~gaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal
4 bahwa pengembalian kerugian negara hanya dapat dipandang sebagai faktor yang
meringankan Oleh karenanya persoalan kata dapat dalam Pasal 2middot ayat (1) UU
PTPK lebih merupakan persoalan pelaksanaan dalam praktik ole~ aparat penegak
hukum dan bukan menyangkut konstitusionalitas norma
Dari uraian diatas jelas terlihat bahwa pertimbangan putusan MK tidak mengkaitkan
adanya suatu keharusan bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka harus
terlebih dahulu adanya penyampaian Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan
Negara oleh Ahli kepada penyidik
- Bahwa dalam penetapan terdakwa sebagai tersangka secara substantif penyidik telah
meyakini adanya unsur kerugian negara karena sejak awal Ahli dari BPKP yang
dimintakan bantuannya telah melakukan proses penghitungan kerugian negara
sehingga persoalan penyampaian laporan tersebut hanyalah persoalan teknis dan untuk
mendukung alat bukti berupa surat yang akan digunakan dalam proses pembuktian di
persidangan Tim Penasihat Hukum telah mengakui adanya pencantuman kerugian
PendapatlbQfltahQfl PenWltllt Umum dalam Perwa 17 EDDIE WIDONO SUWONDHO MSC
15
negara sebesar Rp 45 Milyar dalam Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi yang
mana pencantuman jumlah kerugian negara bukanlah hasil rekaan penyidik melainkan
hasil pekerjaan audit yang dilakukan oleh AhU Oleh karena itu keberatan yang
diajukan oleh Tim Penasihat Hukum mengenai hal ini adalah keberatan yang
mengada-ada dan sudah seharusnya dikesampingkan dan tidak perlu dipertimoangkan
oleh Majelis Hakim
Bahwa Tim Penasihat Hukum dalam bagian keberatan ini juga mempersoalkan
tentang isi Surat Dakwaan yang menyatakan bahwa terdakwa menerima pemberian
uang berdasarkan business Plan 2005-2007 PT Netway Utama adalah hanya
berdasarkan asumsi dan tidak akurat karena mengandung ketidak benaran Bahwa
oleh karena itu dakwaan telah melanggar asas legalitas sehingga dakwaan tersebut
hams dinyatakan tidak dapat diterima Keberatan yang demikian ini adalah
menyangkut penilaian terhadap fakta yang tentunya perlu dibuktikan di persidangan
Oleh karena itu tidak benar jika uraian fakta tentang penerimaan uang oleh terdakwa
dianggap sebagai melanggar asas legalitas
5 Keberatan tentang Surat dakwaan disusun sebagai perbuatan berlanjut tetapi pasal
64 tidak dicantumkan dalam surat dakwaan
Bahwa sesuai Jurisprodensi MA No156 KlKrl1963 tanggal 28 April 1964 soal
perbuatan lanjutan atau voortgezette handeling itu hanyalah mengenai soal
penjatuhan hukuman (straftoematig) dan tidak mengenai pembebasan dari tuntutan
Berdasarkan yurisprudensi tersebut_~apat ditarik kesimpulan bahwa pencantuman
pasal 64 KUHP dalam surat dakwaan bukan merupakan alasan pengajuan keberatan
(eksepsi) melainkan termasuk lingkup penilaian fakta dalam proses pembuktian terkait
dengan pemberatan dalam penjatuhan hukuma~leh karena itu keberatan tersebut
harnslah dikesampingkan
6 Keberatan tentang Dakwaan primair bukan merupakan peraturan perundangshy
undangan
Bahwa sesuai dengan Pasal 56 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Semua Keputusan Presiden
Keputusan Menteri Keputusan Gubernur Keputusan Bupatilwalikota atau keputusan
pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 yang sifatnya mengatur yang
sudah ada sebelum UU ini berlaku hams dibaca peraturan sepanjang tidak
bertentangan dengan UU ini
Pendapatlbantahan Penuntut Umum daJam Perkara Ir EDDIE WIDONO SUWONDHO MSC
16
- Bahwa ketentuan pengadaan barang dan jasa di PT PLN dalam bentuk SK Direksi
PT PLN tidaklah berdiri sendiri akan tetapi peraturan tersebut lahir sebagai tunman
dari UU Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri sebagaimana tercantwn di
dalam konsideran SK Direksi tersebut yang mana pengaturan SK Direksi tersebut
dimaksud sebagai petunjuk teknis dalam pengadaan barang dan jasa di PT PLN
(Persero)
Bahwa pasal3 UU No19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan Terhadap BUMN berlaku Undang-Undang ini anggaran dasar dan ketentuan
peraturan perundang-undangan lainnya
- Bahwa dengan demikian Anggaran Dasar PT PLN (Persero) Tahun 1998 yang dimuat
dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 12 Mei 1998 Nomor 38 Surat Keputusan
(SK) Direksi PT PLN (Persero) Nomor 038KJ9201DIRI1998 tentang Pengadaan
Barang dan Jasa di PT PLN (Persero) SK Direksi PT PLN (Persero) Nomor
138KJOI01DIRI2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Outsourcing Pelayanan
Pelanggan SK Direksi PT PLN (Persero) Nomor No 118KJOI0IDIRI2004 tentang
Penataan Outsourcing Di Lingkungan PT PLN (Persero) dan SK Direksi PT PLN
(Persero) Nomor 1 OOKJO 1OIDIRI2004 tentang Pengadaan BarangJasa di PT PLN
(Persero) jo SK Direksi PT PLN (Persero) Nomor 200KJOIOIDIRI2004 tentang
Penjelasan Pedoman Pengadaan BarangJasa di Lingkungan PT PLN (Persero)
adalah termasuk dalam katagori peraturan perundang-undangan Dengan demikian
keberatan tentang hal ini haruslah dikesampingkan
7 Keberatan tentang Keuangan PT PLN (Persero) sebagai BUMN bukan merupakan
keuangan Negara kami tanggapi sebagai berikut
- Bahwa keberatan tersebut adalah materi pokok perkara dan bukan termasuk dalam
ruang lingkup materi yang dapat diajukan sebagai keberatan (eksepsi) sebagaimana
yang diatur dalam Pasal156 (I) KUHAP dan seharusnya dikesampingkan
Bahwa namun demikian kami perlu tegaskan bahwa pendapat Tim Penasihat Hukum
yang menyatakan keuangan PLN bukan keuangan Negara adalah pendapat yang
keliru Sebab di dalam penjelasan atas UU Tipikor dengan tegas dinyatakan bahwa
keuangan negara yang dimaksud dalam UU Tipikor adalah seluruh kekayaan negara
dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya
segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena
berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban BUMNIBUMD
yayasan badan hukum dan perusahaan yang menyewakan modal negara atau
Pendaputbantahan Penuntut Umum dalam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
17
perusahaan yang menyertalean modal pihale ketiga berdasarkan perjanjian dengan
Negara
Bahwa penjelasan tersebut sejalan pula dengan ketentuan UU No 17 Tahun 2003
Pasall angka 1 yang memberikan pengertian keuangan Negara adalah semua hale dan
kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa
uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan
pelalesanaan hale dan kewajiban tersebut Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2
ditegaskan bahwa Keuangan Negara meliputi kekayaan Negarakekayaan daerah yang
dikelola sendiri atau oleh pihale lain berupa uang surat berharga piutang barang serta
hale-hale lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan
pada perusahaan Negaraperusahaan daerah
Bahwa kekuasaan atas pengelolaan keuangan Negara digunakan untuk mencapai
tujuan bemegara sehingga setiap tahun disusun APBN dan APBD Salah satu
penggunaan dana APBNAPBD adalah dalam bentuk penyertaan modal Negara pada
Persero danatau Perum serta Perseroan Terbatas tainnya yang digolongkan sebagai
Kekayaan Negara yang dipisahkan
Bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya
dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan
Negara yang dipisahkan (Pasal 1 angka 1 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN)
Artinya bahwa secara langsung maupun tidak langsung dapat dikatakan bahwa dalam
operasionalnya BUMN tetapi menggunalean APBN Malesud dan tujuan pendician
BUMN adalah untuk menyelenggaralean kemanfaatan umum berupa penyediaan
barang danatau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup
orang banyale
8 Keberatan tentang Penghitungan kerugian negara tidak dilakukan pihak yang
berwenang dan
9 Tentang pemyataan Laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas
dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan outsourcing roll out customer
information system rencana induk sistem informasi (CIS-RISI) pada PT PLN
(persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang tahun 2004 - 2006 sangat
bertentangan dengan laporan keuangan dan konsolldasi PT Perusahaan Iistrlk
negara (persero) No20BAuditama VGAlOS2006 tanggal31 Mel 2006 oleh Badan
Pemeriksa Keuangan
Pendapatbantahan Pelluntut Umum dalam PerluJra Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
18
Bahwa keberatan tentang kewenangan Ahli BPKP dalam menghitung kerugian
keuangan Negara (Point 8) dan ada tidaknya kerugian keuangan Negara (point 9)
diatas bukan merupakan materi eksepsi melainkan tennasuk penilaian fakta yang akan
dibuktikan di persidangan
10 Keberatan tentang Unsur penyertaan (deeJneJDing) yang tidakjelas
Bahwa dalam rumusan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP diatur tiga bentuR penyertaan
yaitu sebagai yang melakukan menyuruh melakukan dan turut serta melakukan
Dalam Surat Dakwaan baik rumusan unsur delik pada Dakwaan Primair maupun pada
Dakwaan SUbSi~ir Penuntut Umum telah menguraikan dengan jelas kualitas penyertaan
tersebut yaitu ~ Terdakwa baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan atau turut
serta melakukan dengan Saksi Margo Santoso Fahmi Mochtar dan Gani Abdul Gani dan
uraian faktanya telah dikonstruksikan secara cennat jelas dan lengkap baik dalam dakwaan
primair maupun subsidiair
Bahwa untuk mengetahui kualitas Terdakwa dalam penyertaan tersebut apakah sebagai orang
yang melakukan atau turut serta melakukan tentulah harus dibuktikan dalam persidangan
Dengan demikian keberatan tentang hal ini bukan merupakan lingkup materi eksepsi
melainkan sudah memasuki materi pokok perkara yang akan dibuktikan dalam persidangan
selanjutnya
11 Keberatan tentang Pemeriksaan saksi yang tidak berhubungan dengan perkara ini
Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Pennasalahan dan penerapan
KUHAP hal 274 menjelaskan ~~at hukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang
bebas tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak
menentukan sama sekali tidak mengikat hakim Hakim bebas untuk menilai
kesempurnaan dan kebenarannya Tergantung pada penilaian Hakim untuk
menganggapnya sempurna atau tidak Tidak ada keharusan bagi Hakim untuk
menerima kebenaran setiap keterangan saksi Hakim bebas menilai kekuatan atau
kebenaran yang melekat pada keterangan itu dan dapat menerima II atau
menyingkirkannya Lain halnya jika Undang-Undang sendiri telah menentukan
bahwa alat bukti kesaksian mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mementukan Jika seandainya Undang-Undang menentukan demikian Hakim tidak
boleh menilai kekuatan pembuktiannya Hakim secara bulat harus terikat untuk
mempergunakannya dalam putusan tidak lagi berwenang untuk menilainya secara
bebas i Bahwa keberatan mengenai adanya keterangan duCdari 123 orang saksi dalam berkas
perkara yang menurut pendapat Tim Penasihat Hukum tidak reI evan dengan
Pendapatbantahan Penlllltlit Umum dalam Perlalra Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
19
pembuktian perbuatan terdakwa bukan merupakan lingkup eksepsi melainkan i
termasuk kewenangan hakim dalam melakukan penilaian terhadap keterangan saksishy
saksi apabila dihadirkan untuk memberikan keterangan di persidangan Penuntut
Umum tidak terikat untuk menghadirkan keseluruhan saksi yang dicantumkan dalam
berkas perkara tersebut dalam proses pembuktian Penuntut Umum memiliki
kewenangan untuk menghadirkan sebagian saksi jika telah yakin bahwa dakwaan
yang diajukan telah dapat dibuktikan Penilaian terhadap kualitas saksi dan
kepentingan untuk menghadirkannya di persidangan sebagai alat bukti saksi bukan
merupakan 1ingkup eksepsi
Berdasarkan uraian diatas maka kami berpendapat bahwa keberatan yang diajukan o1eh
Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Bab II tersebut adalah tidak
beralasan sehingga sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau dikesampingkan
Bahwa selanjutnya dalam Bab III Nota Keberatan Tim Penasihat Hukum telah
mengajukan materi keberatan tentang Surat Dakwaan Harus Dibatalkan dengan alasan
sebagai berikut
1 Surat dakwaan tidak jelas
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 62 sid 65 pada pokoknya
mengemukakan sebagai berikut
Perumusan surat dakwaan yang disusun o1eh Penuntut Umum secara subsidiairitas
tersebut tidak tepat karena perbua~ yang didakwakan terhadap terdakwa adalah
perbuatan yang berbeda dan masing-masing berdiri sendiri yaitu perbuatan yang
bersifat melawan hukum disatu pihak sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU Tipikor
dan perbuatan yang bersifat menyalahgunakan wewenang dilain pihak sebagaimana
diatur dalam pasal 3 UU Tipikor oleh karena itu lebih tepat dakwaan kepada terdakwa
disusun secara a1ternatif Dengan demikian surat dakwaan yang disusun secara
subsidiairitas tersebut adalah tidak je1as sehingga harus dibatalkan
2 Dakwaan disusun tidak cermat menyebutkan waktu (tempus delicti) tindak pidana
itu dilakukan
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 65 sid 66 pOOa pokoknya
mengemukakan sebagai berikut
Bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak cermat menyebutkan waktu
tempus delicti tindak pidana itu dilakukan hal ini terlihat dalam dakwaan subsidiair
halam 14 baris ke-13 sid 14 pada hari dan tang gal yang tidak dapat ditentukan
h1lll11PQllbrmUlllrm PIIU1llJlt u_dlll_ Pwlll EDDIE WIDIONO SUWONDHO MaC
20
lagi antara bulan September 2000 sampai dengan bulan Mei 2006 atau setidakshy
tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 sampai dengan tahun 2006
Sementara dalam dakwaan Subsidiair halaman 15 alenia terakhir terdakwa selaku
Direktur Pemasaran dan Distribusi (Dirsar) PT PLNyang menjabat sejak tahun 1998
telah mengetahui bahwa PT PLN Disjaya dan Tangerang telah bekerjasama dengan
Politeknik ITB Bandung sejak tahun 1994 dts Sehingga dari rumusan waktu
(tempus delicti) tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan
terbukti sangat tidak cennat karena disatu sisi menyebutkan antara bulan September
2000 sampai dengan bulan Mei 2006 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain
dalam tahun 2000 sampai sejak tahun 1998 telah mengetahui sehingga dengan
demikian dakwaan tidak jelas dan lengkap menyebutkan waktu (tempus delicti) tindak
pidana dilakukan
3 Fakta dakwaan disusun secara manipulatif
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 66 sid 102 pada pokoknya
mengemukakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara manipulatif bukan
hanya sekedar bennaksud menghilangkan peran orang tertentu seperti Sunggu Anwar
Aritonang tetapi juga dilakukan dengan memanipulasi fakta dalam uraian perbuatan yang
dilakukan terdakwa dimana uraian fakta tidak jelas sumbernya hanya berasumsi dan
didasari pada kebohongan dengan demikian dakwaan yang disusun secara manipulatif
mengakibatkan dakwaan dibatalkan
Berdasarkan uraian materi keberatan beserta alasan-alasan yang dimuat dalam Bab III
Nota Keberatan tersebut diatas maka sebelum kami menguraikan pendapat I tanggapan atas
keberatan beserta alasan-alasan yang dimuat dalam Bah III Nota Keberatan tersebut terlebih
dahulu perlu kami uraikan tentang pengertian Surat Dakwaan harus dibatalkan scrbagaimana
dimaksud dalam Pasal143 ayat (3) KUHAP
Berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHAP dinyatakan bahwa surat dakwaan yang tidallt
memenuhl ketentuan salah satu unsur syarat-syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yaitu dimana dakwaan tidak terang dan tidak cermat
merumusk~ unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan maka surat dakwaan yang demikian
adalah harus dibatalkan Menurut M Yahya Harahap dalam bukunya betjudul i Pembahasan
Permasalahan dan Penerapan KUHAP jilid II cetakan ke-III Penerbit Pustakan Kartini
halaman 663-664 pada intinya menyatakan bahwa mengenai alasan keberatan surat
dakwaan batal bukan dakwaannya yang dinyatakan tidak dapat diterima akan tetapi yang
harus dibatalkan adalah surat dakwaan yaitu dimana surat dakwaan tidak memenuhi
Pendaparlbantahan Penuntut Umum dalQll) Perlcara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
21
syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal143 ayat (2) hurufa KUHAP dan syarat
materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal143 ayat (2) hurufb KUHAP
Berdasarkan pengertian Surat Dakwaan harus dibatalkan maka karni berpendapat
bahwa surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP dan syarat materiil sebagaimana dif~ud dalam
Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP sehingga cukup beralasan untuk dijadikan dasar oleh
Majelis dalarn memeriksa mengadili dan memutus perkara aquo Narnun demikian karni akan
memberikan pendapat tanggapan terhadap materi keberatan pada Bab III dalam Nota
Keberatan yaitu
1 Keberatan tentang Surat dakwaan tidak jelas
Bahwa perumusan bentuk surat dakwaan secara subsidiairitas sudah tepat dan tidak
tepat jika dirumuskan dalam bentuk dakwaan altematif Perbedaan mendasar antara
keduanya adalah dakwaan altematif ditunjukkan dengan perbedaan uraian fakta yang
dilakukan oleh Terdakwa dalam perbuatan yang didakwakan satu dengan lainnya
yang ditandai dengan penyebutan dakwaan ke-satu ke-dua dan seterusnya dan dalam
pembuktiannya hakim boleh memilih salah satunya Sedangkan dakwaan subsidaritas
ditunjukkan dengan uraian fakta yang sarna yang dilakukan oleh Terdakwa dalam
perbuatan yang didakwakan satu dengan lainnya yang ditandai dengan penyebutan
dakwaan primer subsider lebih subsider dan seterusnya akan tetapi Penuntut Umum
merasa tidak yakin kualifikasi mana (pasal yang mana) yang akan terbukti di depan
persidangan sehingga dalam penyusooan surat dakwaan berdasarkan tingkatanlgradasi
berat ringannya ancaman pidana pada masing-masing tindak pidana Oleh karena itu
hakim dalarn pembuktiannya hams membuktikan dakwaan primer terlebih dahulu
yang apabila tidak terbukti maka dakwaan subsiderlah yang harus dibuktikan
demikian seterusnya
Bahwa seandainya prinsip penyusunan bentuk dakwaan tersebut dihmggar oleh
penuntut umum maka hal itu bukanlah termasuk melanggar pasal 143 ayat (2)
KUHAP dan mengkualifikasi surat dakwaan kabur (obscur libel) Sebab
berdasarkan azas pasal 4 ayat (2) UU No14 tahun 1970 PerOOilan sederhana cepat
dan biaya ringan (asas ini pOOa saat sekarang dianut secara luas disemua negara
dengan rumusannya informal procedure and can be put in motion quickJy)
pelanggaran atau kekeliruan dimaksud dapat dianggap sebagai kesalahan pengetikan
(clerical error) atau kesalahan prosedur (Procedural error) yang dapat diluruskan
dengan jalan Hakim dalam persidangan mengubah susunan surat dakwaan sesuai
dengan prinsip yang digariskan atau dapat dilakukan dengan cara mencatat dalarn
PendapatlbantGhan Penuntut Umum daam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
22
Berlta Acara serta menjelaskan dalam pertimbangan (vide M Yahya Harahap dalam
bukunya pembahasan pennasalahan dan penerapan KUHAP Penyidikan dan
penuntutan edisi 2 hal 448)
Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas dapat dipahami bahwa Penuntut Umwn
dengan kewenangannya mempunyai kebebasan merumuskan sendiri bagaimana
bentuk dari surat dakwaan dengan berpedoman pada hasil pemeriksaan penyidikan
Dengan demikian tidak benar jika bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara
subsidaritas dalam perkara aquo dijadikan alasan bahwa dakwaan tidak jelas dan surat
dakwaan harus dibatalkan Oleh karenanya alasan tersebut hams dikesampingkan
2 Keberatan tentang Dakwaan disusun tidak cermat menyebutkan waktu (tempus
delicti) tindak pidana itu dilakukan
Bahwa pencantuman waktu (tempus delicti) tindak pidana yang dilakukan terdakwa
dalam surat dakwaan dengan menyebutkan antara bulan September 2000 sampai
dengan bulan Mei 2006 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun
2000 sampai sudah cennat Hal ini telah ditegaskan dalam putusan Hoge Raad
tanggal 18 Juni 1928 menyatakan penyebutan (penulisan) dalam surat dakwaan
bahwa mereka terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut kira-kira tahun 1920 sid
1926 adalah cukup dalam menyatakan waktu JI
Bahwa pencantuman kalimat terdakwa sejak tahun 1998 telah mengetahui bahwa PT
PLN Disjaya dan Tangerang telah bekerjasama dengan Politeknik Bandung sejak
tahun 1994 dalam konstruksi feit ~lahmenunjukkan adanya pengetahlan terdakwa
tentang waktu sesuatu peristiwa bukan waktu terdakwa melakukan tindak pidana
sehingga tidaklah dapat dijadikan alasan bahwa dakwaan tidak jelas dan lengkap
menyebutkan waktu (tempus delicti) tindak pidana dilakukan Dengan demikian
keberatan yang demikian tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan dakwaan
tidak cermat dan surat dakwaan harus dibatalkan sehingga alasan tersebut harus
dikesampingkan
3 Keberatan tentang Fakta dakwaan disusun secara manipulatif sebagaimana
diuraikan pada item 1 sId 35
Bahwa setelah kami mencennati keseluruhan materi keberatan I eksepsi yang
diuraikan pada halaman 66 sid 102 yang terdiri dari 35 item maka kami berpendapat
bahwa Tim Penasihat Hukum secara prematur telah melakukan penilai fakta tanpa
melalui proses pembuktian Tim Penasihat Hukum dan dengan mengambil alih
kewenangan hakim telah mengadili sendiri fakta yang terdapat dalam surat dakwaan
Pendapatlbantahan Petllllltut Umum dalam Perk4ra Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
23
sebagai fakta yang disusun secara manipulatif tidak jelas sumbernya hanya
berasumsi serta didasari pada kebohongan
Bahwa oleh karena materi keberatan yang demikian merupakan penilaian fakta yang
harus dibuktikan di persidangan maka kami berpendapat alasan-alasan yang
dikemukakan tersebut tidak berdasar dan harus ditolak
Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim
Yang Terhormat Sdr Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum
Berdasarkan seluruh uraian pendapat I tanggapan yang telah kami kemukakan diatas
maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara
ini untuk
1 Menolak seluruh keberatan (eksepsi) yang diajukan Tim Penasihat Hukum T erdakwa
2 Menyatakan surat dakwaan Nomor Dak-19240812011 tanggal 03 Agustus 2011 telah
memenuhi syarat formal dan syarat materiil Wltuk dijadikan sebagai dasar memeriksa mengadili
dan memutus perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Ir EDDIE WIDIONO
SUWONDHO MSc
3 Menetapkan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan
Demikian pendapat I tanggapan atas materi keberatan (eksepsi) Tim Penasehat Hukum
Terdakwa kami bacakan dan ajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini Rabu tanggal 7 September 2011
PENUNTUT UMUM PADA KPK
~~
MUHIBUDDIN SH MH
AFNI C~A SH MH
Pendapatlbantahan Penuntut Umum daam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
11
KUHAP tersebut berwenang melakukan penahanan terhadap terdakwa dengan
memberikan surat perintah penahanan Oleh karena itu pencantuman kata terdakwa
dalam surat perintah penahanan yang diberikan oleh Penuntut Umum KPK sudah tepat l
dan tidak melanggar ketentuan undang-undang sehingga tidak benar tuduhan Tim
Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa Penuntut Umum pada KPK melakukan
perbuatan melanggar undang-undang karena mencantumkan kata terdakwa dalam
Surat Perintah Penahanan yang berpedoman pada Kepja tentang Administrasi Perkara
Tindak Pidana tersebut
2 Keberatan tentang Surat Perjanjian Kerjasama Outsourcing Roll Ott CIS RISI
antara PT PLN Disjaya dengan PT Netway adalah perjanjian yang sah
Bahwa surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum adalah didasarkan pada
keterangan 123 orang saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi
keterangan ahli surat-surat dan barang-barang bukti yang telah disita oleh penyidik
yang merupakan hasil penyidikan sebagaimana tercantum dalam berkas perkara
Nomor BP-2372011 tanggal19 Juli 2011
Dari hasil penyidikan ditemukan bukti-bukti yang kuat tentang adanya dugaan tindak
pidana korupsi yang dilakukan terdakwa terkait perbuatan terdakwa dalam pengadaan
Outsourcing Roll Out CIS - RISI (Customer Information System - Rencana Induk
Sistem Informasi) di PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang yang sumber dananya
berasal dari Pos Pengolahan Data dan Teknologi Informasi pada Anggaran PLN
(APLN) Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2006 termasuk bukti adanya Surat
Perjanjian Kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI antara PT PLN Disjaya dengan
PTNetway
Bahwa berdasarkan hasil penyidikan diperoleh kesimpulan bahwa penandatangan
surat perjanjian tersebut adalah terkait dengan rangkaian perbuatan terdakwa dalam
mewujudkan tindak pidana korupsi yang disangkakan kepadanya adanya sehingga
penandatangan surat perjanjian yang dianggap sebagai perbuatan hukum yang sah
secara perdata tidaklah serta merta menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa
secara pidana Oleh karena pembuktian aspek pidana atas perbuatan terdakwa yang
didakwakan tersebut termasuk materi pokok perkara sehingga keberatan yang
demikian haruslah dikesampingkan atau ditolak
Sebagai bahan pertimbangan dibawah ini akan disampaikan Yurispudensi yang
menegaskan bahwa sekalipun seandainya berdasarkan penilaian Hakim perbuatan
terdakwa merupakan masalah perdata bukan berarti serta merta menghilangkan sifat
melawan hukumnya perbuatan pidana terdakwa sebagaimana pertimbangan Putusan
Pendapatlbantahan Penll1ltut Umum dalam Perkma Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
12
MA No lKKr1957 tanggal 8-5-1957 (vide Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah
Agung Republik Indonesia Cetakan Kedua Mahkamah Agung RI 1993 Hal 57)
yang menyatakan
Walaupun dalam suatu perkara terdapat dasar-dasar untuk memajukan gugatan terhadap terdakwa yang OOpat merupakan perkara perdata akan tetapi ini tidak berarti bahwa penuntut kasasi tidak dapat dituntut karena ia melakukan suatu tindak pidana dengan demikian perbuatan-perbuatan yang dilakukan dapat merupakan baik perkara piOOna maupun perkara perdata tersendiri
3 Keberatan tentang Perbuatan orang lain seolah-olah perbuatan terdakwa
Bahwa adanya fakta tentang perbuatan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana
korupsi yang didakwakan kepada terdakwa dan orang lain tersebut belum ditetapkan
sebagai tersangka tidak berarti perkara atas nama terdakwa aquo tidak dapat diperiksa
di persidangan karena dalam Yurisprudensi MARl tanggal22 Nopember 1969 No7
KKr1969 dalam perkara atas nama 1 Robinson Pinem 2 OJ Oamanik 3 Pangulu
Siahaan menegaskan bahwa keberatan yang diajukan penuntut kasasi bahwa dalam
perkara in pelaku utamanya tiOOk diadili tidak dapat diterima karena untuk
memeriksa perkara terdakwa pengadilan tidak perlu menunggu diajukannya terlebih
dahulu pelaku Utama dalam perkara itu
Bahkan dalam perkembangan proses persidangan perkara aquo apabila ditemukan
peran-peran pihak lainnya maka tidak menutup kemungkinan ditetapkannya tersangka
barn 01eh karena itu pernyataan Tim Penasihat Hukum tentang terjadi manipulasi
berupa pengurangan terdakwa dan wpang pilih dalam menentukan tersangka adalah
pemyataan tendensius yang menyesatkan Oengan demikian keberatan tentang tidak
ditetapkannya orang lain dalam kaitan dengan peranan mewujudkan tindak pidana
yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan ruang lingkup eksepsi dan harus
dikesampingkan
4 Keberatan tentang Pelanggaran azas legalitas
Bahwa pernyataan Tim Penasihat Hukum tentang penetapan Eddie Widiono
Suwondho sebagai tersangka belum ada kerugian Negara yang dihitung berdasarkan
penghitungan yang dilakukan Ahli sehingga dianggap melanggar asas legalitas adalah
menunjukkan bahwa Tim Penasihat Hukum tidak memaham~ dengan benar
pengertian asas legalitas itu sendiri
- Asas legalitas lazim disebut dengan terminologi principle of legality
legaliteitbeginsel non-retroaktif de la legalite atau ex post facto laws
Ketentuan asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum
Pendapatlbantahan Penuntut Umum dalam Perkara lr EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
13
Pidana (KUHP) Indonesia yang berbunyi Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selaro
dari kekuatan ketentuan undang-undang pidana yang mendabuluinya PAF
Lamintang dan C Djisman Samosir merumuskan dengan terminologi sebagai
Tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan pi dana
menurut undang-undang yang telah diadakan Iebih dulu Mill Harnzah
menterjemahkan dengan terminologi Tiada suatu perbuatan (feit) yang dapat
dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang
mendabuluinya Dari terjemaban terminologi tersebut dapat dipabami babwa
pefumusan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung makna asas lex
temporls delicti artinya undang-undang yang berlaku adalah undang-undang yang ada
pada saat delik terjadi atau disebut juga asas nonretroaktir yang melarang
pembedakuan surut suatu undang-undang pidana dan sanksi pi dana (nonretroactive
application ofcriminal laws and criminal sanctions) n
Berdasarkan uraian tentang pengertian asas legalitas diatas dihubungkan dengan surat
dakwaan penuntut umum maka dapat disimpulkan bahwa penetapan terdakwa sebagai
tersangka dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor SprinDik-l001III2010 tanggal
23 Februari 2010 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor SprinDik-1401lTIII201O
tanggalll Maret 2010 tidak melanggar asas legalitas karena
bull Undang-undang memberi kewenangan kepada penyidik untuk menetapkan
seseorang sebagai tersangka dengan dengan bukti permulaan yang cukup
bull Bahwa dengan bukti permulaan yang cukup tersebut penyidik meyakini adanya
perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa terkait pengadaan
Outsourcing Roll Out CIS - RISI (Customer Information System - Rencana Induk
Sistem Informasi) di PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang yang sumber
dananya berasal dari Pos Pengolaban Data dan Teknologi Informasi pada
Anggaran PLN (APLN) Tabun 2004 sampai dengan Tabun 2006 sehingga
penyidik menetapkan terdakwa sebagai tersangka dengan sangkaan melanggar
ketentuan pasal 2 ayat (I) UU Nomor 31 Tabun 1999 jo UU Nomor 20 Tabun
2001
bull Babwa ketentuan pi dana yang dijadikan dasar penetapan terdakwa sebagai
tersangka tersebut sudab ada sebelum tindak pidana korupsi yang disangkakan itu
terjadi
Babwa Tim Penasihat Hukum telab keliru memabami makna asas legalitas dan
terkesan berupaya mengaburkan substansi surat dakwaan dengan cara mengkaitkan
mekanisme penetapan tersangka dengan pembuktian unsur kerugian negara yang salah
Pendapatlbantahan Perllllttut Umum dafam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
14
satu alat buktinya adalah surat berupa Laporan Hasil Penghitungan Kerugian
Keuangan Negara yang dibuat oleh Ahli dari BPKP Bahkan kekeliruan itu semakin
nyata ketika Tim Penasihat Hukum mengutip pertimbangan dalam alinea pertama
halaman 72 putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 003IPUU-IV2006 tanggal 25
Juli 2006 kemudian memberikan kesimpulan bahwa seolah-olah penetapan tersangka
belum dapat dilakukan jika haSil penghitungan kerugian negara belum dituangkan
dalam suatu laporan Kesimpulan yang demikian adalah menyesatkan karena tidak
demikian maksud dari pertimbangan putusan MK tersebut
bull Bahwa pertimbangan dalam putusan MK sebagaimana tercantum pada halaman 70
sampai dengan 73 adalah menyangkut kata dapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK
yang pengertiannya dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (l) bahwa dengan
penambahan kata dapat tersebut menjadikan tindak pi dana korupsi dalam Pasal 2
ayat (1) a quo menjadi rumusan de1ik formil sehingga apakah dengan pengertian
tersebut frasa dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang
diartikan baik kerugian yang nyata (actual loss) maupun hanya yang bersifat potensial
atau berupa kemungkinan kerugian (potential loss) merupakan unsur yang tidak periu
dibuktikan atau harns dibuktikan Menurut pendapat MK sebagaimana dalam
pertimbangan putusan aquo unsur kerugian negara harns dibuktikan dan harns dapat
dihitung meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi Kesimpulan
demikian harns ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya Faktor kerugian baik
secara nyata atau berupa kemungkinan dilihat sebagai hal yang memberatkan atau
meringankan dalam penjatuhan pid~ seb~gaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal
4 bahwa pengembalian kerugian negara hanya dapat dipandang sebagai faktor yang
meringankan Oleh karenanya persoalan kata dapat dalam Pasal 2middot ayat (1) UU
PTPK lebih merupakan persoalan pelaksanaan dalam praktik ole~ aparat penegak
hukum dan bukan menyangkut konstitusionalitas norma
Dari uraian diatas jelas terlihat bahwa pertimbangan putusan MK tidak mengkaitkan
adanya suatu keharusan bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka harus
terlebih dahulu adanya penyampaian Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan
Negara oleh Ahli kepada penyidik
- Bahwa dalam penetapan terdakwa sebagai tersangka secara substantif penyidik telah
meyakini adanya unsur kerugian negara karena sejak awal Ahli dari BPKP yang
dimintakan bantuannya telah melakukan proses penghitungan kerugian negara
sehingga persoalan penyampaian laporan tersebut hanyalah persoalan teknis dan untuk
mendukung alat bukti berupa surat yang akan digunakan dalam proses pembuktian di
persidangan Tim Penasihat Hukum telah mengakui adanya pencantuman kerugian
PendapatlbQfltahQfl PenWltllt Umum dalam Perwa 17 EDDIE WIDONO SUWONDHO MSC
15
negara sebesar Rp 45 Milyar dalam Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi yang
mana pencantuman jumlah kerugian negara bukanlah hasil rekaan penyidik melainkan
hasil pekerjaan audit yang dilakukan oleh AhU Oleh karena itu keberatan yang
diajukan oleh Tim Penasihat Hukum mengenai hal ini adalah keberatan yang
mengada-ada dan sudah seharusnya dikesampingkan dan tidak perlu dipertimoangkan
oleh Majelis Hakim
Bahwa Tim Penasihat Hukum dalam bagian keberatan ini juga mempersoalkan
tentang isi Surat Dakwaan yang menyatakan bahwa terdakwa menerima pemberian
uang berdasarkan business Plan 2005-2007 PT Netway Utama adalah hanya
berdasarkan asumsi dan tidak akurat karena mengandung ketidak benaran Bahwa
oleh karena itu dakwaan telah melanggar asas legalitas sehingga dakwaan tersebut
hams dinyatakan tidak dapat diterima Keberatan yang demikian ini adalah
menyangkut penilaian terhadap fakta yang tentunya perlu dibuktikan di persidangan
Oleh karena itu tidak benar jika uraian fakta tentang penerimaan uang oleh terdakwa
dianggap sebagai melanggar asas legalitas
5 Keberatan tentang Surat dakwaan disusun sebagai perbuatan berlanjut tetapi pasal
64 tidak dicantumkan dalam surat dakwaan
Bahwa sesuai Jurisprodensi MA No156 KlKrl1963 tanggal 28 April 1964 soal
perbuatan lanjutan atau voortgezette handeling itu hanyalah mengenai soal
penjatuhan hukuman (straftoematig) dan tidak mengenai pembebasan dari tuntutan
Berdasarkan yurisprudensi tersebut_~apat ditarik kesimpulan bahwa pencantuman
pasal 64 KUHP dalam surat dakwaan bukan merupakan alasan pengajuan keberatan
(eksepsi) melainkan termasuk lingkup penilaian fakta dalam proses pembuktian terkait
dengan pemberatan dalam penjatuhan hukuma~leh karena itu keberatan tersebut
harnslah dikesampingkan
6 Keberatan tentang Dakwaan primair bukan merupakan peraturan perundangshy
undangan
Bahwa sesuai dengan Pasal 56 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Semua Keputusan Presiden
Keputusan Menteri Keputusan Gubernur Keputusan Bupatilwalikota atau keputusan
pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 yang sifatnya mengatur yang
sudah ada sebelum UU ini berlaku hams dibaca peraturan sepanjang tidak
bertentangan dengan UU ini
Pendapatlbantahan Penuntut Umum daJam Perkara Ir EDDIE WIDONO SUWONDHO MSC
16
- Bahwa ketentuan pengadaan barang dan jasa di PT PLN dalam bentuk SK Direksi
PT PLN tidaklah berdiri sendiri akan tetapi peraturan tersebut lahir sebagai tunman
dari UU Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri sebagaimana tercantwn di
dalam konsideran SK Direksi tersebut yang mana pengaturan SK Direksi tersebut
dimaksud sebagai petunjuk teknis dalam pengadaan barang dan jasa di PT PLN
(Persero)
Bahwa pasal3 UU No19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan Terhadap BUMN berlaku Undang-Undang ini anggaran dasar dan ketentuan
peraturan perundang-undangan lainnya
- Bahwa dengan demikian Anggaran Dasar PT PLN (Persero) Tahun 1998 yang dimuat
dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 12 Mei 1998 Nomor 38 Surat Keputusan
(SK) Direksi PT PLN (Persero) Nomor 038KJ9201DIRI1998 tentang Pengadaan
Barang dan Jasa di PT PLN (Persero) SK Direksi PT PLN (Persero) Nomor
138KJOI01DIRI2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Outsourcing Pelayanan
Pelanggan SK Direksi PT PLN (Persero) Nomor No 118KJOI0IDIRI2004 tentang
Penataan Outsourcing Di Lingkungan PT PLN (Persero) dan SK Direksi PT PLN
(Persero) Nomor 1 OOKJO 1OIDIRI2004 tentang Pengadaan BarangJasa di PT PLN
(Persero) jo SK Direksi PT PLN (Persero) Nomor 200KJOIOIDIRI2004 tentang
Penjelasan Pedoman Pengadaan BarangJasa di Lingkungan PT PLN (Persero)
adalah termasuk dalam katagori peraturan perundang-undangan Dengan demikian
keberatan tentang hal ini haruslah dikesampingkan
7 Keberatan tentang Keuangan PT PLN (Persero) sebagai BUMN bukan merupakan
keuangan Negara kami tanggapi sebagai berikut
- Bahwa keberatan tersebut adalah materi pokok perkara dan bukan termasuk dalam
ruang lingkup materi yang dapat diajukan sebagai keberatan (eksepsi) sebagaimana
yang diatur dalam Pasal156 (I) KUHAP dan seharusnya dikesampingkan
Bahwa namun demikian kami perlu tegaskan bahwa pendapat Tim Penasihat Hukum
yang menyatakan keuangan PLN bukan keuangan Negara adalah pendapat yang
keliru Sebab di dalam penjelasan atas UU Tipikor dengan tegas dinyatakan bahwa
keuangan negara yang dimaksud dalam UU Tipikor adalah seluruh kekayaan negara
dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya
segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena
berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban BUMNIBUMD
yayasan badan hukum dan perusahaan yang menyewakan modal negara atau
Pendaputbantahan Penuntut Umum dalam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
17
perusahaan yang menyertalean modal pihale ketiga berdasarkan perjanjian dengan
Negara
Bahwa penjelasan tersebut sejalan pula dengan ketentuan UU No 17 Tahun 2003
Pasall angka 1 yang memberikan pengertian keuangan Negara adalah semua hale dan
kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa
uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan
pelalesanaan hale dan kewajiban tersebut Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2
ditegaskan bahwa Keuangan Negara meliputi kekayaan Negarakekayaan daerah yang
dikelola sendiri atau oleh pihale lain berupa uang surat berharga piutang barang serta
hale-hale lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan
pada perusahaan Negaraperusahaan daerah
Bahwa kekuasaan atas pengelolaan keuangan Negara digunakan untuk mencapai
tujuan bemegara sehingga setiap tahun disusun APBN dan APBD Salah satu
penggunaan dana APBNAPBD adalah dalam bentuk penyertaan modal Negara pada
Persero danatau Perum serta Perseroan Terbatas tainnya yang digolongkan sebagai
Kekayaan Negara yang dipisahkan
Bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya
dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan
Negara yang dipisahkan (Pasal 1 angka 1 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN)
Artinya bahwa secara langsung maupun tidak langsung dapat dikatakan bahwa dalam
operasionalnya BUMN tetapi menggunalean APBN Malesud dan tujuan pendician
BUMN adalah untuk menyelenggaralean kemanfaatan umum berupa penyediaan
barang danatau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup
orang banyale
8 Keberatan tentang Penghitungan kerugian negara tidak dilakukan pihak yang
berwenang dan
9 Tentang pemyataan Laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas
dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan outsourcing roll out customer
information system rencana induk sistem informasi (CIS-RISI) pada PT PLN
(persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang tahun 2004 - 2006 sangat
bertentangan dengan laporan keuangan dan konsolldasi PT Perusahaan Iistrlk
negara (persero) No20BAuditama VGAlOS2006 tanggal31 Mel 2006 oleh Badan
Pemeriksa Keuangan
Pendapatbantahan Pelluntut Umum dalam PerluJra Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
18
Bahwa keberatan tentang kewenangan Ahli BPKP dalam menghitung kerugian
keuangan Negara (Point 8) dan ada tidaknya kerugian keuangan Negara (point 9)
diatas bukan merupakan materi eksepsi melainkan tennasuk penilaian fakta yang akan
dibuktikan di persidangan
10 Keberatan tentang Unsur penyertaan (deeJneJDing) yang tidakjelas
Bahwa dalam rumusan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP diatur tiga bentuR penyertaan
yaitu sebagai yang melakukan menyuruh melakukan dan turut serta melakukan
Dalam Surat Dakwaan baik rumusan unsur delik pada Dakwaan Primair maupun pada
Dakwaan SUbSi~ir Penuntut Umum telah menguraikan dengan jelas kualitas penyertaan
tersebut yaitu ~ Terdakwa baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan atau turut
serta melakukan dengan Saksi Margo Santoso Fahmi Mochtar dan Gani Abdul Gani dan
uraian faktanya telah dikonstruksikan secara cennat jelas dan lengkap baik dalam dakwaan
primair maupun subsidiair
Bahwa untuk mengetahui kualitas Terdakwa dalam penyertaan tersebut apakah sebagai orang
yang melakukan atau turut serta melakukan tentulah harus dibuktikan dalam persidangan
Dengan demikian keberatan tentang hal ini bukan merupakan lingkup materi eksepsi
melainkan sudah memasuki materi pokok perkara yang akan dibuktikan dalam persidangan
selanjutnya
11 Keberatan tentang Pemeriksaan saksi yang tidak berhubungan dengan perkara ini
Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Pennasalahan dan penerapan
KUHAP hal 274 menjelaskan ~~at hukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang
bebas tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak
menentukan sama sekali tidak mengikat hakim Hakim bebas untuk menilai
kesempurnaan dan kebenarannya Tergantung pada penilaian Hakim untuk
menganggapnya sempurna atau tidak Tidak ada keharusan bagi Hakim untuk
menerima kebenaran setiap keterangan saksi Hakim bebas menilai kekuatan atau
kebenaran yang melekat pada keterangan itu dan dapat menerima II atau
menyingkirkannya Lain halnya jika Undang-Undang sendiri telah menentukan
bahwa alat bukti kesaksian mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mementukan Jika seandainya Undang-Undang menentukan demikian Hakim tidak
boleh menilai kekuatan pembuktiannya Hakim secara bulat harus terikat untuk
mempergunakannya dalam putusan tidak lagi berwenang untuk menilainya secara
bebas i Bahwa keberatan mengenai adanya keterangan duCdari 123 orang saksi dalam berkas
perkara yang menurut pendapat Tim Penasihat Hukum tidak reI evan dengan
Pendapatbantahan Penlllltlit Umum dalam Perlalra Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
19
pembuktian perbuatan terdakwa bukan merupakan lingkup eksepsi melainkan i
termasuk kewenangan hakim dalam melakukan penilaian terhadap keterangan saksishy
saksi apabila dihadirkan untuk memberikan keterangan di persidangan Penuntut
Umum tidak terikat untuk menghadirkan keseluruhan saksi yang dicantumkan dalam
berkas perkara tersebut dalam proses pembuktian Penuntut Umum memiliki
kewenangan untuk menghadirkan sebagian saksi jika telah yakin bahwa dakwaan
yang diajukan telah dapat dibuktikan Penilaian terhadap kualitas saksi dan
kepentingan untuk menghadirkannya di persidangan sebagai alat bukti saksi bukan
merupakan 1ingkup eksepsi
Berdasarkan uraian diatas maka kami berpendapat bahwa keberatan yang diajukan o1eh
Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Bab II tersebut adalah tidak
beralasan sehingga sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau dikesampingkan
Bahwa selanjutnya dalam Bab III Nota Keberatan Tim Penasihat Hukum telah
mengajukan materi keberatan tentang Surat Dakwaan Harus Dibatalkan dengan alasan
sebagai berikut
1 Surat dakwaan tidak jelas
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 62 sid 65 pada pokoknya
mengemukakan sebagai berikut
Perumusan surat dakwaan yang disusun o1eh Penuntut Umum secara subsidiairitas
tersebut tidak tepat karena perbua~ yang didakwakan terhadap terdakwa adalah
perbuatan yang berbeda dan masing-masing berdiri sendiri yaitu perbuatan yang
bersifat melawan hukum disatu pihak sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU Tipikor
dan perbuatan yang bersifat menyalahgunakan wewenang dilain pihak sebagaimana
diatur dalam pasal 3 UU Tipikor oleh karena itu lebih tepat dakwaan kepada terdakwa
disusun secara a1ternatif Dengan demikian surat dakwaan yang disusun secara
subsidiairitas tersebut adalah tidak je1as sehingga harus dibatalkan
2 Dakwaan disusun tidak cermat menyebutkan waktu (tempus delicti) tindak pidana
itu dilakukan
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 65 sid 66 pOOa pokoknya
mengemukakan sebagai berikut
Bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak cermat menyebutkan waktu
tempus delicti tindak pidana itu dilakukan hal ini terlihat dalam dakwaan subsidiair
halam 14 baris ke-13 sid 14 pada hari dan tang gal yang tidak dapat ditentukan
h1lll11PQllbrmUlllrm PIIU1llJlt u_dlll_ Pwlll EDDIE WIDIONO SUWONDHO MaC
20
lagi antara bulan September 2000 sampai dengan bulan Mei 2006 atau setidakshy
tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 sampai dengan tahun 2006
Sementara dalam dakwaan Subsidiair halaman 15 alenia terakhir terdakwa selaku
Direktur Pemasaran dan Distribusi (Dirsar) PT PLNyang menjabat sejak tahun 1998
telah mengetahui bahwa PT PLN Disjaya dan Tangerang telah bekerjasama dengan
Politeknik ITB Bandung sejak tahun 1994 dts Sehingga dari rumusan waktu
(tempus delicti) tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan
terbukti sangat tidak cennat karena disatu sisi menyebutkan antara bulan September
2000 sampai dengan bulan Mei 2006 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain
dalam tahun 2000 sampai sejak tahun 1998 telah mengetahui sehingga dengan
demikian dakwaan tidak jelas dan lengkap menyebutkan waktu (tempus delicti) tindak
pidana dilakukan
3 Fakta dakwaan disusun secara manipulatif
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 66 sid 102 pada pokoknya
mengemukakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara manipulatif bukan
hanya sekedar bennaksud menghilangkan peran orang tertentu seperti Sunggu Anwar
Aritonang tetapi juga dilakukan dengan memanipulasi fakta dalam uraian perbuatan yang
dilakukan terdakwa dimana uraian fakta tidak jelas sumbernya hanya berasumsi dan
didasari pada kebohongan dengan demikian dakwaan yang disusun secara manipulatif
mengakibatkan dakwaan dibatalkan
Berdasarkan uraian materi keberatan beserta alasan-alasan yang dimuat dalam Bab III
Nota Keberatan tersebut diatas maka sebelum kami menguraikan pendapat I tanggapan atas
keberatan beserta alasan-alasan yang dimuat dalam Bah III Nota Keberatan tersebut terlebih
dahulu perlu kami uraikan tentang pengertian Surat Dakwaan harus dibatalkan scrbagaimana
dimaksud dalam Pasal143 ayat (3) KUHAP
Berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHAP dinyatakan bahwa surat dakwaan yang tidallt
memenuhl ketentuan salah satu unsur syarat-syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yaitu dimana dakwaan tidak terang dan tidak cermat
merumusk~ unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan maka surat dakwaan yang demikian
adalah harus dibatalkan Menurut M Yahya Harahap dalam bukunya betjudul i Pembahasan
Permasalahan dan Penerapan KUHAP jilid II cetakan ke-III Penerbit Pustakan Kartini
halaman 663-664 pada intinya menyatakan bahwa mengenai alasan keberatan surat
dakwaan batal bukan dakwaannya yang dinyatakan tidak dapat diterima akan tetapi yang
harus dibatalkan adalah surat dakwaan yaitu dimana surat dakwaan tidak memenuhi
Pendaparlbantahan Penuntut Umum dalQll) Perlcara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
21
syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal143 ayat (2) hurufa KUHAP dan syarat
materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal143 ayat (2) hurufb KUHAP
Berdasarkan pengertian Surat Dakwaan harus dibatalkan maka karni berpendapat
bahwa surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP dan syarat materiil sebagaimana dif~ud dalam
Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP sehingga cukup beralasan untuk dijadikan dasar oleh
Majelis dalarn memeriksa mengadili dan memutus perkara aquo Narnun demikian karni akan
memberikan pendapat tanggapan terhadap materi keberatan pada Bab III dalam Nota
Keberatan yaitu
1 Keberatan tentang Surat dakwaan tidak jelas
Bahwa perumusan bentuk surat dakwaan secara subsidiairitas sudah tepat dan tidak
tepat jika dirumuskan dalam bentuk dakwaan altematif Perbedaan mendasar antara
keduanya adalah dakwaan altematif ditunjukkan dengan perbedaan uraian fakta yang
dilakukan oleh Terdakwa dalam perbuatan yang didakwakan satu dengan lainnya
yang ditandai dengan penyebutan dakwaan ke-satu ke-dua dan seterusnya dan dalam
pembuktiannya hakim boleh memilih salah satunya Sedangkan dakwaan subsidaritas
ditunjukkan dengan uraian fakta yang sarna yang dilakukan oleh Terdakwa dalam
perbuatan yang didakwakan satu dengan lainnya yang ditandai dengan penyebutan
dakwaan primer subsider lebih subsider dan seterusnya akan tetapi Penuntut Umum
merasa tidak yakin kualifikasi mana (pasal yang mana) yang akan terbukti di depan
persidangan sehingga dalam penyusooan surat dakwaan berdasarkan tingkatanlgradasi
berat ringannya ancaman pidana pada masing-masing tindak pidana Oleh karena itu
hakim dalarn pembuktiannya hams membuktikan dakwaan primer terlebih dahulu
yang apabila tidak terbukti maka dakwaan subsiderlah yang harus dibuktikan
demikian seterusnya
Bahwa seandainya prinsip penyusunan bentuk dakwaan tersebut dihmggar oleh
penuntut umum maka hal itu bukanlah termasuk melanggar pasal 143 ayat (2)
KUHAP dan mengkualifikasi surat dakwaan kabur (obscur libel) Sebab
berdasarkan azas pasal 4 ayat (2) UU No14 tahun 1970 PerOOilan sederhana cepat
dan biaya ringan (asas ini pOOa saat sekarang dianut secara luas disemua negara
dengan rumusannya informal procedure and can be put in motion quickJy)
pelanggaran atau kekeliruan dimaksud dapat dianggap sebagai kesalahan pengetikan
(clerical error) atau kesalahan prosedur (Procedural error) yang dapat diluruskan
dengan jalan Hakim dalam persidangan mengubah susunan surat dakwaan sesuai
dengan prinsip yang digariskan atau dapat dilakukan dengan cara mencatat dalarn
PendapatlbantGhan Penuntut Umum daam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
22
Berlta Acara serta menjelaskan dalam pertimbangan (vide M Yahya Harahap dalam
bukunya pembahasan pennasalahan dan penerapan KUHAP Penyidikan dan
penuntutan edisi 2 hal 448)
Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas dapat dipahami bahwa Penuntut Umwn
dengan kewenangannya mempunyai kebebasan merumuskan sendiri bagaimana
bentuk dari surat dakwaan dengan berpedoman pada hasil pemeriksaan penyidikan
Dengan demikian tidak benar jika bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara
subsidaritas dalam perkara aquo dijadikan alasan bahwa dakwaan tidak jelas dan surat
dakwaan harus dibatalkan Oleh karenanya alasan tersebut hams dikesampingkan
2 Keberatan tentang Dakwaan disusun tidak cermat menyebutkan waktu (tempus
delicti) tindak pidana itu dilakukan
Bahwa pencantuman waktu (tempus delicti) tindak pidana yang dilakukan terdakwa
dalam surat dakwaan dengan menyebutkan antara bulan September 2000 sampai
dengan bulan Mei 2006 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun
2000 sampai sudah cennat Hal ini telah ditegaskan dalam putusan Hoge Raad
tanggal 18 Juni 1928 menyatakan penyebutan (penulisan) dalam surat dakwaan
bahwa mereka terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut kira-kira tahun 1920 sid
1926 adalah cukup dalam menyatakan waktu JI
Bahwa pencantuman kalimat terdakwa sejak tahun 1998 telah mengetahui bahwa PT
PLN Disjaya dan Tangerang telah bekerjasama dengan Politeknik Bandung sejak
tahun 1994 dalam konstruksi feit ~lahmenunjukkan adanya pengetahlan terdakwa
tentang waktu sesuatu peristiwa bukan waktu terdakwa melakukan tindak pidana
sehingga tidaklah dapat dijadikan alasan bahwa dakwaan tidak jelas dan lengkap
menyebutkan waktu (tempus delicti) tindak pidana dilakukan Dengan demikian
keberatan yang demikian tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan dakwaan
tidak cermat dan surat dakwaan harus dibatalkan sehingga alasan tersebut harus
dikesampingkan
3 Keberatan tentang Fakta dakwaan disusun secara manipulatif sebagaimana
diuraikan pada item 1 sId 35
Bahwa setelah kami mencennati keseluruhan materi keberatan I eksepsi yang
diuraikan pada halaman 66 sid 102 yang terdiri dari 35 item maka kami berpendapat
bahwa Tim Penasihat Hukum secara prematur telah melakukan penilai fakta tanpa
melalui proses pembuktian Tim Penasihat Hukum dan dengan mengambil alih
kewenangan hakim telah mengadili sendiri fakta yang terdapat dalam surat dakwaan
Pendapatlbantahan Petllllltut Umum dalam Perk4ra Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
23
sebagai fakta yang disusun secara manipulatif tidak jelas sumbernya hanya
berasumsi serta didasari pada kebohongan
Bahwa oleh karena materi keberatan yang demikian merupakan penilaian fakta yang
harus dibuktikan di persidangan maka kami berpendapat alasan-alasan yang
dikemukakan tersebut tidak berdasar dan harus ditolak
Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim
Yang Terhormat Sdr Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum
Berdasarkan seluruh uraian pendapat I tanggapan yang telah kami kemukakan diatas
maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara
ini untuk
1 Menolak seluruh keberatan (eksepsi) yang diajukan Tim Penasihat Hukum T erdakwa
2 Menyatakan surat dakwaan Nomor Dak-19240812011 tanggal 03 Agustus 2011 telah
memenuhi syarat formal dan syarat materiil Wltuk dijadikan sebagai dasar memeriksa mengadili
dan memutus perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Ir EDDIE WIDIONO
SUWONDHO MSc
3 Menetapkan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan
Demikian pendapat I tanggapan atas materi keberatan (eksepsi) Tim Penasehat Hukum
Terdakwa kami bacakan dan ajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini Rabu tanggal 7 September 2011
PENUNTUT UMUM PADA KPK
~~
MUHIBUDDIN SH MH
AFNI C~A SH MH
Pendapatlbantahan Penuntut Umum daam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
12
MA No lKKr1957 tanggal 8-5-1957 (vide Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah
Agung Republik Indonesia Cetakan Kedua Mahkamah Agung RI 1993 Hal 57)
yang menyatakan
Walaupun dalam suatu perkara terdapat dasar-dasar untuk memajukan gugatan terhadap terdakwa yang OOpat merupakan perkara perdata akan tetapi ini tidak berarti bahwa penuntut kasasi tidak dapat dituntut karena ia melakukan suatu tindak pidana dengan demikian perbuatan-perbuatan yang dilakukan dapat merupakan baik perkara piOOna maupun perkara perdata tersendiri
3 Keberatan tentang Perbuatan orang lain seolah-olah perbuatan terdakwa
Bahwa adanya fakta tentang perbuatan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana
korupsi yang didakwakan kepada terdakwa dan orang lain tersebut belum ditetapkan
sebagai tersangka tidak berarti perkara atas nama terdakwa aquo tidak dapat diperiksa
di persidangan karena dalam Yurisprudensi MARl tanggal22 Nopember 1969 No7
KKr1969 dalam perkara atas nama 1 Robinson Pinem 2 OJ Oamanik 3 Pangulu
Siahaan menegaskan bahwa keberatan yang diajukan penuntut kasasi bahwa dalam
perkara in pelaku utamanya tiOOk diadili tidak dapat diterima karena untuk
memeriksa perkara terdakwa pengadilan tidak perlu menunggu diajukannya terlebih
dahulu pelaku Utama dalam perkara itu
Bahkan dalam perkembangan proses persidangan perkara aquo apabila ditemukan
peran-peran pihak lainnya maka tidak menutup kemungkinan ditetapkannya tersangka
barn 01eh karena itu pernyataan Tim Penasihat Hukum tentang terjadi manipulasi
berupa pengurangan terdakwa dan wpang pilih dalam menentukan tersangka adalah
pemyataan tendensius yang menyesatkan Oengan demikian keberatan tentang tidak
ditetapkannya orang lain dalam kaitan dengan peranan mewujudkan tindak pidana
yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan ruang lingkup eksepsi dan harus
dikesampingkan
4 Keberatan tentang Pelanggaran azas legalitas
Bahwa pernyataan Tim Penasihat Hukum tentang penetapan Eddie Widiono
Suwondho sebagai tersangka belum ada kerugian Negara yang dihitung berdasarkan
penghitungan yang dilakukan Ahli sehingga dianggap melanggar asas legalitas adalah
menunjukkan bahwa Tim Penasihat Hukum tidak memaham~ dengan benar
pengertian asas legalitas itu sendiri
- Asas legalitas lazim disebut dengan terminologi principle of legality
legaliteitbeginsel non-retroaktif de la legalite atau ex post facto laws
Ketentuan asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum
Pendapatlbantahan Penuntut Umum dalam Perkara lr EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
13
Pidana (KUHP) Indonesia yang berbunyi Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selaro
dari kekuatan ketentuan undang-undang pidana yang mendabuluinya PAF
Lamintang dan C Djisman Samosir merumuskan dengan terminologi sebagai
Tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan pi dana
menurut undang-undang yang telah diadakan Iebih dulu Mill Harnzah
menterjemahkan dengan terminologi Tiada suatu perbuatan (feit) yang dapat
dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang
mendabuluinya Dari terjemaban terminologi tersebut dapat dipabami babwa
pefumusan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung makna asas lex
temporls delicti artinya undang-undang yang berlaku adalah undang-undang yang ada
pada saat delik terjadi atau disebut juga asas nonretroaktir yang melarang
pembedakuan surut suatu undang-undang pidana dan sanksi pi dana (nonretroactive
application ofcriminal laws and criminal sanctions) n
Berdasarkan uraian tentang pengertian asas legalitas diatas dihubungkan dengan surat
dakwaan penuntut umum maka dapat disimpulkan bahwa penetapan terdakwa sebagai
tersangka dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor SprinDik-l001III2010 tanggal
23 Februari 2010 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor SprinDik-1401lTIII201O
tanggalll Maret 2010 tidak melanggar asas legalitas karena
bull Undang-undang memberi kewenangan kepada penyidik untuk menetapkan
seseorang sebagai tersangka dengan dengan bukti permulaan yang cukup
bull Bahwa dengan bukti permulaan yang cukup tersebut penyidik meyakini adanya
perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa terkait pengadaan
Outsourcing Roll Out CIS - RISI (Customer Information System - Rencana Induk
Sistem Informasi) di PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang yang sumber
dananya berasal dari Pos Pengolaban Data dan Teknologi Informasi pada
Anggaran PLN (APLN) Tabun 2004 sampai dengan Tabun 2006 sehingga
penyidik menetapkan terdakwa sebagai tersangka dengan sangkaan melanggar
ketentuan pasal 2 ayat (I) UU Nomor 31 Tabun 1999 jo UU Nomor 20 Tabun
2001
bull Babwa ketentuan pi dana yang dijadikan dasar penetapan terdakwa sebagai
tersangka tersebut sudab ada sebelum tindak pidana korupsi yang disangkakan itu
terjadi
Babwa Tim Penasihat Hukum telab keliru memabami makna asas legalitas dan
terkesan berupaya mengaburkan substansi surat dakwaan dengan cara mengkaitkan
mekanisme penetapan tersangka dengan pembuktian unsur kerugian negara yang salah
Pendapatlbantahan Perllllttut Umum dafam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
14
satu alat buktinya adalah surat berupa Laporan Hasil Penghitungan Kerugian
Keuangan Negara yang dibuat oleh Ahli dari BPKP Bahkan kekeliruan itu semakin
nyata ketika Tim Penasihat Hukum mengutip pertimbangan dalam alinea pertama
halaman 72 putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 003IPUU-IV2006 tanggal 25
Juli 2006 kemudian memberikan kesimpulan bahwa seolah-olah penetapan tersangka
belum dapat dilakukan jika haSil penghitungan kerugian negara belum dituangkan
dalam suatu laporan Kesimpulan yang demikian adalah menyesatkan karena tidak
demikian maksud dari pertimbangan putusan MK tersebut
bull Bahwa pertimbangan dalam putusan MK sebagaimana tercantum pada halaman 70
sampai dengan 73 adalah menyangkut kata dapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK
yang pengertiannya dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (l) bahwa dengan
penambahan kata dapat tersebut menjadikan tindak pi dana korupsi dalam Pasal 2
ayat (1) a quo menjadi rumusan de1ik formil sehingga apakah dengan pengertian
tersebut frasa dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang
diartikan baik kerugian yang nyata (actual loss) maupun hanya yang bersifat potensial
atau berupa kemungkinan kerugian (potential loss) merupakan unsur yang tidak periu
dibuktikan atau harns dibuktikan Menurut pendapat MK sebagaimana dalam
pertimbangan putusan aquo unsur kerugian negara harns dibuktikan dan harns dapat
dihitung meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi Kesimpulan
demikian harns ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya Faktor kerugian baik
secara nyata atau berupa kemungkinan dilihat sebagai hal yang memberatkan atau
meringankan dalam penjatuhan pid~ seb~gaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal
4 bahwa pengembalian kerugian negara hanya dapat dipandang sebagai faktor yang
meringankan Oleh karenanya persoalan kata dapat dalam Pasal 2middot ayat (1) UU
PTPK lebih merupakan persoalan pelaksanaan dalam praktik ole~ aparat penegak
hukum dan bukan menyangkut konstitusionalitas norma
Dari uraian diatas jelas terlihat bahwa pertimbangan putusan MK tidak mengkaitkan
adanya suatu keharusan bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka harus
terlebih dahulu adanya penyampaian Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan
Negara oleh Ahli kepada penyidik
- Bahwa dalam penetapan terdakwa sebagai tersangka secara substantif penyidik telah
meyakini adanya unsur kerugian negara karena sejak awal Ahli dari BPKP yang
dimintakan bantuannya telah melakukan proses penghitungan kerugian negara
sehingga persoalan penyampaian laporan tersebut hanyalah persoalan teknis dan untuk
mendukung alat bukti berupa surat yang akan digunakan dalam proses pembuktian di
persidangan Tim Penasihat Hukum telah mengakui adanya pencantuman kerugian
PendapatlbQfltahQfl PenWltllt Umum dalam Perwa 17 EDDIE WIDONO SUWONDHO MSC
15
negara sebesar Rp 45 Milyar dalam Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi yang
mana pencantuman jumlah kerugian negara bukanlah hasil rekaan penyidik melainkan
hasil pekerjaan audit yang dilakukan oleh AhU Oleh karena itu keberatan yang
diajukan oleh Tim Penasihat Hukum mengenai hal ini adalah keberatan yang
mengada-ada dan sudah seharusnya dikesampingkan dan tidak perlu dipertimoangkan
oleh Majelis Hakim
Bahwa Tim Penasihat Hukum dalam bagian keberatan ini juga mempersoalkan
tentang isi Surat Dakwaan yang menyatakan bahwa terdakwa menerima pemberian
uang berdasarkan business Plan 2005-2007 PT Netway Utama adalah hanya
berdasarkan asumsi dan tidak akurat karena mengandung ketidak benaran Bahwa
oleh karena itu dakwaan telah melanggar asas legalitas sehingga dakwaan tersebut
hams dinyatakan tidak dapat diterima Keberatan yang demikian ini adalah
menyangkut penilaian terhadap fakta yang tentunya perlu dibuktikan di persidangan
Oleh karena itu tidak benar jika uraian fakta tentang penerimaan uang oleh terdakwa
dianggap sebagai melanggar asas legalitas
5 Keberatan tentang Surat dakwaan disusun sebagai perbuatan berlanjut tetapi pasal
64 tidak dicantumkan dalam surat dakwaan
Bahwa sesuai Jurisprodensi MA No156 KlKrl1963 tanggal 28 April 1964 soal
perbuatan lanjutan atau voortgezette handeling itu hanyalah mengenai soal
penjatuhan hukuman (straftoematig) dan tidak mengenai pembebasan dari tuntutan
Berdasarkan yurisprudensi tersebut_~apat ditarik kesimpulan bahwa pencantuman
pasal 64 KUHP dalam surat dakwaan bukan merupakan alasan pengajuan keberatan
(eksepsi) melainkan termasuk lingkup penilaian fakta dalam proses pembuktian terkait
dengan pemberatan dalam penjatuhan hukuma~leh karena itu keberatan tersebut
harnslah dikesampingkan
6 Keberatan tentang Dakwaan primair bukan merupakan peraturan perundangshy
undangan
Bahwa sesuai dengan Pasal 56 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Semua Keputusan Presiden
Keputusan Menteri Keputusan Gubernur Keputusan Bupatilwalikota atau keputusan
pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 yang sifatnya mengatur yang
sudah ada sebelum UU ini berlaku hams dibaca peraturan sepanjang tidak
bertentangan dengan UU ini
Pendapatlbantahan Penuntut Umum daJam Perkara Ir EDDIE WIDONO SUWONDHO MSC
16
- Bahwa ketentuan pengadaan barang dan jasa di PT PLN dalam bentuk SK Direksi
PT PLN tidaklah berdiri sendiri akan tetapi peraturan tersebut lahir sebagai tunman
dari UU Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri sebagaimana tercantwn di
dalam konsideran SK Direksi tersebut yang mana pengaturan SK Direksi tersebut
dimaksud sebagai petunjuk teknis dalam pengadaan barang dan jasa di PT PLN
(Persero)
Bahwa pasal3 UU No19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan Terhadap BUMN berlaku Undang-Undang ini anggaran dasar dan ketentuan
peraturan perundang-undangan lainnya
- Bahwa dengan demikian Anggaran Dasar PT PLN (Persero) Tahun 1998 yang dimuat
dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 12 Mei 1998 Nomor 38 Surat Keputusan
(SK) Direksi PT PLN (Persero) Nomor 038KJ9201DIRI1998 tentang Pengadaan
Barang dan Jasa di PT PLN (Persero) SK Direksi PT PLN (Persero) Nomor
138KJOI01DIRI2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Outsourcing Pelayanan
Pelanggan SK Direksi PT PLN (Persero) Nomor No 118KJOI0IDIRI2004 tentang
Penataan Outsourcing Di Lingkungan PT PLN (Persero) dan SK Direksi PT PLN
(Persero) Nomor 1 OOKJO 1OIDIRI2004 tentang Pengadaan BarangJasa di PT PLN
(Persero) jo SK Direksi PT PLN (Persero) Nomor 200KJOIOIDIRI2004 tentang
Penjelasan Pedoman Pengadaan BarangJasa di Lingkungan PT PLN (Persero)
adalah termasuk dalam katagori peraturan perundang-undangan Dengan demikian
keberatan tentang hal ini haruslah dikesampingkan
7 Keberatan tentang Keuangan PT PLN (Persero) sebagai BUMN bukan merupakan
keuangan Negara kami tanggapi sebagai berikut
- Bahwa keberatan tersebut adalah materi pokok perkara dan bukan termasuk dalam
ruang lingkup materi yang dapat diajukan sebagai keberatan (eksepsi) sebagaimana
yang diatur dalam Pasal156 (I) KUHAP dan seharusnya dikesampingkan
Bahwa namun demikian kami perlu tegaskan bahwa pendapat Tim Penasihat Hukum
yang menyatakan keuangan PLN bukan keuangan Negara adalah pendapat yang
keliru Sebab di dalam penjelasan atas UU Tipikor dengan tegas dinyatakan bahwa
keuangan negara yang dimaksud dalam UU Tipikor adalah seluruh kekayaan negara
dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya
segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena
berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban BUMNIBUMD
yayasan badan hukum dan perusahaan yang menyewakan modal negara atau
Pendaputbantahan Penuntut Umum dalam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
17
perusahaan yang menyertalean modal pihale ketiga berdasarkan perjanjian dengan
Negara
Bahwa penjelasan tersebut sejalan pula dengan ketentuan UU No 17 Tahun 2003
Pasall angka 1 yang memberikan pengertian keuangan Negara adalah semua hale dan
kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa
uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan
pelalesanaan hale dan kewajiban tersebut Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2
ditegaskan bahwa Keuangan Negara meliputi kekayaan Negarakekayaan daerah yang
dikelola sendiri atau oleh pihale lain berupa uang surat berharga piutang barang serta
hale-hale lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan
pada perusahaan Negaraperusahaan daerah
Bahwa kekuasaan atas pengelolaan keuangan Negara digunakan untuk mencapai
tujuan bemegara sehingga setiap tahun disusun APBN dan APBD Salah satu
penggunaan dana APBNAPBD adalah dalam bentuk penyertaan modal Negara pada
Persero danatau Perum serta Perseroan Terbatas tainnya yang digolongkan sebagai
Kekayaan Negara yang dipisahkan
Bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya
dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan
Negara yang dipisahkan (Pasal 1 angka 1 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN)
Artinya bahwa secara langsung maupun tidak langsung dapat dikatakan bahwa dalam
operasionalnya BUMN tetapi menggunalean APBN Malesud dan tujuan pendician
BUMN adalah untuk menyelenggaralean kemanfaatan umum berupa penyediaan
barang danatau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup
orang banyale
8 Keberatan tentang Penghitungan kerugian negara tidak dilakukan pihak yang
berwenang dan
9 Tentang pemyataan Laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas
dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan outsourcing roll out customer
information system rencana induk sistem informasi (CIS-RISI) pada PT PLN
(persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang tahun 2004 - 2006 sangat
bertentangan dengan laporan keuangan dan konsolldasi PT Perusahaan Iistrlk
negara (persero) No20BAuditama VGAlOS2006 tanggal31 Mel 2006 oleh Badan
Pemeriksa Keuangan
Pendapatbantahan Pelluntut Umum dalam PerluJra Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
18
Bahwa keberatan tentang kewenangan Ahli BPKP dalam menghitung kerugian
keuangan Negara (Point 8) dan ada tidaknya kerugian keuangan Negara (point 9)
diatas bukan merupakan materi eksepsi melainkan tennasuk penilaian fakta yang akan
dibuktikan di persidangan
10 Keberatan tentang Unsur penyertaan (deeJneJDing) yang tidakjelas
Bahwa dalam rumusan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP diatur tiga bentuR penyertaan
yaitu sebagai yang melakukan menyuruh melakukan dan turut serta melakukan
Dalam Surat Dakwaan baik rumusan unsur delik pada Dakwaan Primair maupun pada
Dakwaan SUbSi~ir Penuntut Umum telah menguraikan dengan jelas kualitas penyertaan
tersebut yaitu ~ Terdakwa baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan atau turut
serta melakukan dengan Saksi Margo Santoso Fahmi Mochtar dan Gani Abdul Gani dan
uraian faktanya telah dikonstruksikan secara cennat jelas dan lengkap baik dalam dakwaan
primair maupun subsidiair
Bahwa untuk mengetahui kualitas Terdakwa dalam penyertaan tersebut apakah sebagai orang
yang melakukan atau turut serta melakukan tentulah harus dibuktikan dalam persidangan
Dengan demikian keberatan tentang hal ini bukan merupakan lingkup materi eksepsi
melainkan sudah memasuki materi pokok perkara yang akan dibuktikan dalam persidangan
selanjutnya
11 Keberatan tentang Pemeriksaan saksi yang tidak berhubungan dengan perkara ini
Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Pennasalahan dan penerapan
KUHAP hal 274 menjelaskan ~~at hukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang
bebas tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak
menentukan sama sekali tidak mengikat hakim Hakim bebas untuk menilai
kesempurnaan dan kebenarannya Tergantung pada penilaian Hakim untuk
menganggapnya sempurna atau tidak Tidak ada keharusan bagi Hakim untuk
menerima kebenaran setiap keterangan saksi Hakim bebas menilai kekuatan atau
kebenaran yang melekat pada keterangan itu dan dapat menerima II atau
menyingkirkannya Lain halnya jika Undang-Undang sendiri telah menentukan
bahwa alat bukti kesaksian mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mementukan Jika seandainya Undang-Undang menentukan demikian Hakim tidak
boleh menilai kekuatan pembuktiannya Hakim secara bulat harus terikat untuk
mempergunakannya dalam putusan tidak lagi berwenang untuk menilainya secara
bebas i Bahwa keberatan mengenai adanya keterangan duCdari 123 orang saksi dalam berkas
perkara yang menurut pendapat Tim Penasihat Hukum tidak reI evan dengan
Pendapatbantahan Penlllltlit Umum dalam Perlalra Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
19
pembuktian perbuatan terdakwa bukan merupakan lingkup eksepsi melainkan i
termasuk kewenangan hakim dalam melakukan penilaian terhadap keterangan saksishy
saksi apabila dihadirkan untuk memberikan keterangan di persidangan Penuntut
Umum tidak terikat untuk menghadirkan keseluruhan saksi yang dicantumkan dalam
berkas perkara tersebut dalam proses pembuktian Penuntut Umum memiliki
kewenangan untuk menghadirkan sebagian saksi jika telah yakin bahwa dakwaan
yang diajukan telah dapat dibuktikan Penilaian terhadap kualitas saksi dan
kepentingan untuk menghadirkannya di persidangan sebagai alat bukti saksi bukan
merupakan 1ingkup eksepsi
Berdasarkan uraian diatas maka kami berpendapat bahwa keberatan yang diajukan o1eh
Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Bab II tersebut adalah tidak
beralasan sehingga sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau dikesampingkan
Bahwa selanjutnya dalam Bab III Nota Keberatan Tim Penasihat Hukum telah
mengajukan materi keberatan tentang Surat Dakwaan Harus Dibatalkan dengan alasan
sebagai berikut
1 Surat dakwaan tidak jelas
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 62 sid 65 pada pokoknya
mengemukakan sebagai berikut
Perumusan surat dakwaan yang disusun o1eh Penuntut Umum secara subsidiairitas
tersebut tidak tepat karena perbua~ yang didakwakan terhadap terdakwa adalah
perbuatan yang berbeda dan masing-masing berdiri sendiri yaitu perbuatan yang
bersifat melawan hukum disatu pihak sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU Tipikor
dan perbuatan yang bersifat menyalahgunakan wewenang dilain pihak sebagaimana
diatur dalam pasal 3 UU Tipikor oleh karena itu lebih tepat dakwaan kepada terdakwa
disusun secara a1ternatif Dengan demikian surat dakwaan yang disusun secara
subsidiairitas tersebut adalah tidak je1as sehingga harus dibatalkan
2 Dakwaan disusun tidak cermat menyebutkan waktu (tempus delicti) tindak pidana
itu dilakukan
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 65 sid 66 pOOa pokoknya
mengemukakan sebagai berikut
Bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak cermat menyebutkan waktu
tempus delicti tindak pidana itu dilakukan hal ini terlihat dalam dakwaan subsidiair
halam 14 baris ke-13 sid 14 pada hari dan tang gal yang tidak dapat ditentukan
h1lll11PQllbrmUlllrm PIIU1llJlt u_dlll_ Pwlll EDDIE WIDIONO SUWONDHO MaC
20
lagi antara bulan September 2000 sampai dengan bulan Mei 2006 atau setidakshy
tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 sampai dengan tahun 2006
Sementara dalam dakwaan Subsidiair halaman 15 alenia terakhir terdakwa selaku
Direktur Pemasaran dan Distribusi (Dirsar) PT PLNyang menjabat sejak tahun 1998
telah mengetahui bahwa PT PLN Disjaya dan Tangerang telah bekerjasama dengan
Politeknik ITB Bandung sejak tahun 1994 dts Sehingga dari rumusan waktu
(tempus delicti) tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan
terbukti sangat tidak cennat karena disatu sisi menyebutkan antara bulan September
2000 sampai dengan bulan Mei 2006 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain
dalam tahun 2000 sampai sejak tahun 1998 telah mengetahui sehingga dengan
demikian dakwaan tidak jelas dan lengkap menyebutkan waktu (tempus delicti) tindak
pidana dilakukan
3 Fakta dakwaan disusun secara manipulatif
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 66 sid 102 pada pokoknya
mengemukakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara manipulatif bukan
hanya sekedar bennaksud menghilangkan peran orang tertentu seperti Sunggu Anwar
Aritonang tetapi juga dilakukan dengan memanipulasi fakta dalam uraian perbuatan yang
dilakukan terdakwa dimana uraian fakta tidak jelas sumbernya hanya berasumsi dan
didasari pada kebohongan dengan demikian dakwaan yang disusun secara manipulatif
mengakibatkan dakwaan dibatalkan
Berdasarkan uraian materi keberatan beserta alasan-alasan yang dimuat dalam Bab III
Nota Keberatan tersebut diatas maka sebelum kami menguraikan pendapat I tanggapan atas
keberatan beserta alasan-alasan yang dimuat dalam Bah III Nota Keberatan tersebut terlebih
dahulu perlu kami uraikan tentang pengertian Surat Dakwaan harus dibatalkan scrbagaimana
dimaksud dalam Pasal143 ayat (3) KUHAP
Berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHAP dinyatakan bahwa surat dakwaan yang tidallt
memenuhl ketentuan salah satu unsur syarat-syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yaitu dimana dakwaan tidak terang dan tidak cermat
merumusk~ unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan maka surat dakwaan yang demikian
adalah harus dibatalkan Menurut M Yahya Harahap dalam bukunya betjudul i Pembahasan
Permasalahan dan Penerapan KUHAP jilid II cetakan ke-III Penerbit Pustakan Kartini
halaman 663-664 pada intinya menyatakan bahwa mengenai alasan keberatan surat
dakwaan batal bukan dakwaannya yang dinyatakan tidak dapat diterima akan tetapi yang
harus dibatalkan adalah surat dakwaan yaitu dimana surat dakwaan tidak memenuhi
Pendaparlbantahan Penuntut Umum dalQll) Perlcara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
21
syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal143 ayat (2) hurufa KUHAP dan syarat
materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal143 ayat (2) hurufb KUHAP
Berdasarkan pengertian Surat Dakwaan harus dibatalkan maka karni berpendapat
bahwa surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP dan syarat materiil sebagaimana dif~ud dalam
Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP sehingga cukup beralasan untuk dijadikan dasar oleh
Majelis dalarn memeriksa mengadili dan memutus perkara aquo Narnun demikian karni akan
memberikan pendapat tanggapan terhadap materi keberatan pada Bab III dalam Nota
Keberatan yaitu
1 Keberatan tentang Surat dakwaan tidak jelas
Bahwa perumusan bentuk surat dakwaan secara subsidiairitas sudah tepat dan tidak
tepat jika dirumuskan dalam bentuk dakwaan altematif Perbedaan mendasar antara
keduanya adalah dakwaan altematif ditunjukkan dengan perbedaan uraian fakta yang
dilakukan oleh Terdakwa dalam perbuatan yang didakwakan satu dengan lainnya
yang ditandai dengan penyebutan dakwaan ke-satu ke-dua dan seterusnya dan dalam
pembuktiannya hakim boleh memilih salah satunya Sedangkan dakwaan subsidaritas
ditunjukkan dengan uraian fakta yang sarna yang dilakukan oleh Terdakwa dalam
perbuatan yang didakwakan satu dengan lainnya yang ditandai dengan penyebutan
dakwaan primer subsider lebih subsider dan seterusnya akan tetapi Penuntut Umum
merasa tidak yakin kualifikasi mana (pasal yang mana) yang akan terbukti di depan
persidangan sehingga dalam penyusooan surat dakwaan berdasarkan tingkatanlgradasi
berat ringannya ancaman pidana pada masing-masing tindak pidana Oleh karena itu
hakim dalarn pembuktiannya hams membuktikan dakwaan primer terlebih dahulu
yang apabila tidak terbukti maka dakwaan subsiderlah yang harus dibuktikan
demikian seterusnya
Bahwa seandainya prinsip penyusunan bentuk dakwaan tersebut dihmggar oleh
penuntut umum maka hal itu bukanlah termasuk melanggar pasal 143 ayat (2)
KUHAP dan mengkualifikasi surat dakwaan kabur (obscur libel) Sebab
berdasarkan azas pasal 4 ayat (2) UU No14 tahun 1970 PerOOilan sederhana cepat
dan biaya ringan (asas ini pOOa saat sekarang dianut secara luas disemua negara
dengan rumusannya informal procedure and can be put in motion quickJy)
pelanggaran atau kekeliruan dimaksud dapat dianggap sebagai kesalahan pengetikan
(clerical error) atau kesalahan prosedur (Procedural error) yang dapat diluruskan
dengan jalan Hakim dalam persidangan mengubah susunan surat dakwaan sesuai
dengan prinsip yang digariskan atau dapat dilakukan dengan cara mencatat dalarn
PendapatlbantGhan Penuntut Umum daam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
22
Berlta Acara serta menjelaskan dalam pertimbangan (vide M Yahya Harahap dalam
bukunya pembahasan pennasalahan dan penerapan KUHAP Penyidikan dan
penuntutan edisi 2 hal 448)
Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas dapat dipahami bahwa Penuntut Umwn
dengan kewenangannya mempunyai kebebasan merumuskan sendiri bagaimana
bentuk dari surat dakwaan dengan berpedoman pada hasil pemeriksaan penyidikan
Dengan demikian tidak benar jika bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara
subsidaritas dalam perkara aquo dijadikan alasan bahwa dakwaan tidak jelas dan surat
dakwaan harus dibatalkan Oleh karenanya alasan tersebut hams dikesampingkan
2 Keberatan tentang Dakwaan disusun tidak cermat menyebutkan waktu (tempus
delicti) tindak pidana itu dilakukan
Bahwa pencantuman waktu (tempus delicti) tindak pidana yang dilakukan terdakwa
dalam surat dakwaan dengan menyebutkan antara bulan September 2000 sampai
dengan bulan Mei 2006 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun
2000 sampai sudah cennat Hal ini telah ditegaskan dalam putusan Hoge Raad
tanggal 18 Juni 1928 menyatakan penyebutan (penulisan) dalam surat dakwaan
bahwa mereka terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut kira-kira tahun 1920 sid
1926 adalah cukup dalam menyatakan waktu JI
Bahwa pencantuman kalimat terdakwa sejak tahun 1998 telah mengetahui bahwa PT
PLN Disjaya dan Tangerang telah bekerjasama dengan Politeknik Bandung sejak
tahun 1994 dalam konstruksi feit ~lahmenunjukkan adanya pengetahlan terdakwa
tentang waktu sesuatu peristiwa bukan waktu terdakwa melakukan tindak pidana
sehingga tidaklah dapat dijadikan alasan bahwa dakwaan tidak jelas dan lengkap
menyebutkan waktu (tempus delicti) tindak pidana dilakukan Dengan demikian
keberatan yang demikian tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan dakwaan
tidak cermat dan surat dakwaan harus dibatalkan sehingga alasan tersebut harus
dikesampingkan
3 Keberatan tentang Fakta dakwaan disusun secara manipulatif sebagaimana
diuraikan pada item 1 sId 35
Bahwa setelah kami mencennati keseluruhan materi keberatan I eksepsi yang
diuraikan pada halaman 66 sid 102 yang terdiri dari 35 item maka kami berpendapat
bahwa Tim Penasihat Hukum secara prematur telah melakukan penilai fakta tanpa
melalui proses pembuktian Tim Penasihat Hukum dan dengan mengambil alih
kewenangan hakim telah mengadili sendiri fakta yang terdapat dalam surat dakwaan
Pendapatlbantahan Petllllltut Umum dalam Perk4ra Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
23
sebagai fakta yang disusun secara manipulatif tidak jelas sumbernya hanya
berasumsi serta didasari pada kebohongan
Bahwa oleh karena materi keberatan yang demikian merupakan penilaian fakta yang
harus dibuktikan di persidangan maka kami berpendapat alasan-alasan yang
dikemukakan tersebut tidak berdasar dan harus ditolak
Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim
Yang Terhormat Sdr Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum
Berdasarkan seluruh uraian pendapat I tanggapan yang telah kami kemukakan diatas
maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara
ini untuk
1 Menolak seluruh keberatan (eksepsi) yang diajukan Tim Penasihat Hukum T erdakwa
2 Menyatakan surat dakwaan Nomor Dak-19240812011 tanggal 03 Agustus 2011 telah
memenuhi syarat formal dan syarat materiil Wltuk dijadikan sebagai dasar memeriksa mengadili
dan memutus perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Ir EDDIE WIDIONO
SUWONDHO MSc
3 Menetapkan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan
Demikian pendapat I tanggapan atas materi keberatan (eksepsi) Tim Penasehat Hukum
Terdakwa kami bacakan dan ajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini Rabu tanggal 7 September 2011
PENUNTUT UMUM PADA KPK
~~
MUHIBUDDIN SH MH
AFNI C~A SH MH
Pendapatlbantahan Penuntut Umum daam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
13
Pidana (KUHP) Indonesia yang berbunyi Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selaro
dari kekuatan ketentuan undang-undang pidana yang mendabuluinya PAF
Lamintang dan C Djisman Samosir merumuskan dengan terminologi sebagai
Tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan pi dana
menurut undang-undang yang telah diadakan Iebih dulu Mill Harnzah
menterjemahkan dengan terminologi Tiada suatu perbuatan (feit) yang dapat
dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang
mendabuluinya Dari terjemaban terminologi tersebut dapat dipabami babwa
pefumusan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung makna asas lex
temporls delicti artinya undang-undang yang berlaku adalah undang-undang yang ada
pada saat delik terjadi atau disebut juga asas nonretroaktir yang melarang
pembedakuan surut suatu undang-undang pidana dan sanksi pi dana (nonretroactive
application ofcriminal laws and criminal sanctions) n
Berdasarkan uraian tentang pengertian asas legalitas diatas dihubungkan dengan surat
dakwaan penuntut umum maka dapat disimpulkan bahwa penetapan terdakwa sebagai
tersangka dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor SprinDik-l001III2010 tanggal
23 Februari 2010 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor SprinDik-1401lTIII201O
tanggalll Maret 2010 tidak melanggar asas legalitas karena
bull Undang-undang memberi kewenangan kepada penyidik untuk menetapkan
seseorang sebagai tersangka dengan dengan bukti permulaan yang cukup
bull Bahwa dengan bukti permulaan yang cukup tersebut penyidik meyakini adanya
perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa terkait pengadaan
Outsourcing Roll Out CIS - RISI (Customer Information System - Rencana Induk
Sistem Informasi) di PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang yang sumber
dananya berasal dari Pos Pengolaban Data dan Teknologi Informasi pada
Anggaran PLN (APLN) Tabun 2004 sampai dengan Tabun 2006 sehingga
penyidik menetapkan terdakwa sebagai tersangka dengan sangkaan melanggar
ketentuan pasal 2 ayat (I) UU Nomor 31 Tabun 1999 jo UU Nomor 20 Tabun
2001
bull Babwa ketentuan pi dana yang dijadikan dasar penetapan terdakwa sebagai
tersangka tersebut sudab ada sebelum tindak pidana korupsi yang disangkakan itu
terjadi
Babwa Tim Penasihat Hukum telab keliru memabami makna asas legalitas dan
terkesan berupaya mengaburkan substansi surat dakwaan dengan cara mengkaitkan
mekanisme penetapan tersangka dengan pembuktian unsur kerugian negara yang salah
Pendapatlbantahan Perllllttut Umum dafam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
14
satu alat buktinya adalah surat berupa Laporan Hasil Penghitungan Kerugian
Keuangan Negara yang dibuat oleh Ahli dari BPKP Bahkan kekeliruan itu semakin
nyata ketika Tim Penasihat Hukum mengutip pertimbangan dalam alinea pertama
halaman 72 putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 003IPUU-IV2006 tanggal 25
Juli 2006 kemudian memberikan kesimpulan bahwa seolah-olah penetapan tersangka
belum dapat dilakukan jika haSil penghitungan kerugian negara belum dituangkan
dalam suatu laporan Kesimpulan yang demikian adalah menyesatkan karena tidak
demikian maksud dari pertimbangan putusan MK tersebut
bull Bahwa pertimbangan dalam putusan MK sebagaimana tercantum pada halaman 70
sampai dengan 73 adalah menyangkut kata dapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK
yang pengertiannya dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (l) bahwa dengan
penambahan kata dapat tersebut menjadikan tindak pi dana korupsi dalam Pasal 2
ayat (1) a quo menjadi rumusan de1ik formil sehingga apakah dengan pengertian
tersebut frasa dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang
diartikan baik kerugian yang nyata (actual loss) maupun hanya yang bersifat potensial
atau berupa kemungkinan kerugian (potential loss) merupakan unsur yang tidak periu
dibuktikan atau harns dibuktikan Menurut pendapat MK sebagaimana dalam
pertimbangan putusan aquo unsur kerugian negara harns dibuktikan dan harns dapat
dihitung meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi Kesimpulan
demikian harns ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya Faktor kerugian baik
secara nyata atau berupa kemungkinan dilihat sebagai hal yang memberatkan atau
meringankan dalam penjatuhan pid~ seb~gaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal
4 bahwa pengembalian kerugian negara hanya dapat dipandang sebagai faktor yang
meringankan Oleh karenanya persoalan kata dapat dalam Pasal 2middot ayat (1) UU
PTPK lebih merupakan persoalan pelaksanaan dalam praktik ole~ aparat penegak
hukum dan bukan menyangkut konstitusionalitas norma
Dari uraian diatas jelas terlihat bahwa pertimbangan putusan MK tidak mengkaitkan
adanya suatu keharusan bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka harus
terlebih dahulu adanya penyampaian Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan
Negara oleh Ahli kepada penyidik
- Bahwa dalam penetapan terdakwa sebagai tersangka secara substantif penyidik telah
meyakini adanya unsur kerugian negara karena sejak awal Ahli dari BPKP yang
dimintakan bantuannya telah melakukan proses penghitungan kerugian negara
sehingga persoalan penyampaian laporan tersebut hanyalah persoalan teknis dan untuk
mendukung alat bukti berupa surat yang akan digunakan dalam proses pembuktian di
persidangan Tim Penasihat Hukum telah mengakui adanya pencantuman kerugian
PendapatlbQfltahQfl PenWltllt Umum dalam Perwa 17 EDDIE WIDONO SUWONDHO MSC
15
negara sebesar Rp 45 Milyar dalam Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi yang
mana pencantuman jumlah kerugian negara bukanlah hasil rekaan penyidik melainkan
hasil pekerjaan audit yang dilakukan oleh AhU Oleh karena itu keberatan yang
diajukan oleh Tim Penasihat Hukum mengenai hal ini adalah keberatan yang
mengada-ada dan sudah seharusnya dikesampingkan dan tidak perlu dipertimoangkan
oleh Majelis Hakim
Bahwa Tim Penasihat Hukum dalam bagian keberatan ini juga mempersoalkan
tentang isi Surat Dakwaan yang menyatakan bahwa terdakwa menerima pemberian
uang berdasarkan business Plan 2005-2007 PT Netway Utama adalah hanya
berdasarkan asumsi dan tidak akurat karena mengandung ketidak benaran Bahwa
oleh karena itu dakwaan telah melanggar asas legalitas sehingga dakwaan tersebut
hams dinyatakan tidak dapat diterima Keberatan yang demikian ini adalah
menyangkut penilaian terhadap fakta yang tentunya perlu dibuktikan di persidangan
Oleh karena itu tidak benar jika uraian fakta tentang penerimaan uang oleh terdakwa
dianggap sebagai melanggar asas legalitas
5 Keberatan tentang Surat dakwaan disusun sebagai perbuatan berlanjut tetapi pasal
64 tidak dicantumkan dalam surat dakwaan
Bahwa sesuai Jurisprodensi MA No156 KlKrl1963 tanggal 28 April 1964 soal
perbuatan lanjutan atau voortgezette handeling itu hanyalah mengenai soal
penjatuhan hukuman (straftoematig) dan tidak mengenai pembebasan dari tuntutan
Berdasarkan yurisprudensi tersebut_~apat ditarik kesimpulan bahwa pencantuman
pasal 64 KUHP dalam surat dakwaan bukan merupakan alasan pengajuan keberatan
(eksepsi) melainkan termasuk lingkup penilaian fakta dalam proses pembuktian terkait
dengan pemberatan dalam penjatuhan hukuma~leh karena itu keberatan tersebut
harnslah dikesampingkan
6 Keberatan tentang Dakwaan primair bukan merupakan peraturan perundangshy
undangan
Bahwa sesuai dengan Pasal 56 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Semua Keputusan Presiden
Keputusan Menteri Keputusan Gubernur Keputusan Bupatilwalikota atau keputusan
pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 yang sifatnya mengatur yang
sudah ada sebelum UU ini berlaku hams dibaca peraturan sepanjang tidak
bertentangan dengan UU ini
Pendapatlbantahan Penuntut Umum daJam Perkara Ir EDDIE WIDONO SUWONDHO MSC
16
- Bahwa ketentuan pengadaan barang dan jasa di PT PLN dalam bentuk SK Direksi
PT PLN tidaklah berdiri sendiri akan tetapi peraturan tersebut lahir sebagai tunman
dari UU Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri sebagaimana tercantwn di
dalam konsideran SK Direksi tersebut yang mana pengaturan SK Direksi tersebut
dimaksud sebagai petunjuk teknis dalam pengadaan barang dan jasa di PT PLN
(Persero)
Bahwa pasal3 UU No19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan Terhadap BUMN berlaku Undang-Undang ini anggaran dasar dan ketentuan
peraturan perundang-undangan lainnya
- Bahwa dengan demikian Anggaran Dasar PT PLN (Persero) Tahun 1998 yang dimuat
dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 12 Mei 1998 Nomor 38 Surat Keputusan
(SK) Direksi PT PLN (Persero) Nomor 038KJ9201DIRI1998 tentang Pengadaan
Barang dan Jasa di PT PLN (Persero) SK Direksi PT PLN (Persero) Nomor
138KJOI01DIRI2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Outsourcing Pelayanan
Pelanggan SK Direksi PT PLN (Persero) Nomor No 118KJOI0IDIRI2004 tentang
Penataan Outsourcing Di Lingkungan PT PLN (Persero) dan SK Direksi PT PLN
(Persero) Nomor 1 OOKJO 1OIDIRI2004 tentang Pengadaan BarangJasa di PT PLN
(Persero) jo SK Direksi PT PLN (Persero) Nomor 200KJOIOIDIRI2004 tentang
Penjelasan Pedoman Pengadaan BarangJasa di Lingkungan PT PLN (Persero)
adalah termasuk dalam katagori peraturan perundang-undangan Dengan demikian
keberatan tentang hal ini haruslah dikesampingkan
7 Keberatan tentang Keuangan PT PLN (Persero) sebagai BUMN bukan merupakan
keuangan Negara kami tanggapi sebagai berikut
- Bahwa keberatan tersebut adalah materi pokok perkara dan bukan termasuk dalam
ruang lingkup materi yang dapat diajukan sebagai keberatan (eksepsi) sebagaimana
yang diatur dalam Pasal156 (I) KUHAP dan seharusnya dikesampingkan
Bahwa namun demikian kami perlu tegaskan bahwa pendapat Tim Penasihat Hukum
yang menyatakan keuangan PLN bukan keuangan Negara adalah pendapat yang
keliru Sebab di dalam penjelasan atas UU Tipikor dengan tegas dinyatakan bahwa
keuangan negara yang dimaksud dalam UU Tipikor adalah seluruh kekayaan negara
dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya
segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena
berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban BUMNIBUMD
yayasan badan hukum dan perusahaan yang menyewakan modal negara atau
Pendaputbantahan Penuntut Umum dalam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
17
perusahaan yang menyertalean modal pihale ketiga berdasarkan perjanjian dengan
Negara
Bahwa penjelasan tersebut sejalan pula dengan ketentuan UU No 17 Tahun 2003
Pasall angka 1 yang memberikan pengertian keuangan Negara adalah semua hale dan
kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa
uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan
pelalesanaan hale dan kewajiban tersebut Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2
ditegaskan bahwa Keuangan Negara meliputi kekayaan Negarakekayaan daerah yang
dikelola sendiri atau oleh pihale lain berupa uang surat berharga piutang barang serta
hale-hale lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan
pada perusahaan Negaraperusahaan daerah
Bahwa kekuasaan atas pengelolaan keuangan Negara digunakan untuk mencapai
tujuan bemegara sehingga setiap tahun disusun APBN dan APBD Salah satu
penggunaan dana APBNAPBD adalah dalam bentuk penyertaan modal Negara pada
Persero danatau Perum serta Perseroan Terbatas tainnya yang digolongkan sebagai
Kekayaan Negara yang dipisahkan
Bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya
dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan
Negara yang dipisahkan (Pasal 1 angka 1 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN)
Artinya bahwa secara langsung maupun tidak langsung dapat dikatakan bahwa dalam
operasionalnya BUMN tetapi menggunalean APBN Malesud dan tujuan pendician
BUMN adalah untuk menyelenggaralean kemanfaatan umum berupa penyediaan
barang danatau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup
orang banyale
8 Keberatan tentang Penghitungan kerugian negara tidak dilakukan pihak yang
berwenang dan
9 Tentang pemyataan Laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas
dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan outsourcing roll out customer
information system rencana induk sistem informasi (CIS-RISI) pada PT PLN
(persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang tahun 2004 - 2006 sangat
bertentangan dengan laporan keuangan dan konsolldasi PT Perusahaan Iistrlk
negara (persero) No20BAuditama VGAlOS2006 tanggal31 Mel 2006 oleh Badan
Pemeriksa Keuangan
Pendapatbantahan Pelluntut Umum dalam PerluJra Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
18
Bahwa keberatan tentang kewenangan Ahli BPKP dalam menghitung kerugian
keuangan Negara (Point 8) dan ada tidaknya kerugian keuangan Negara (point 9)
diatas bukan merupakan materi eksepsi melainkan tennasuk penilaian fakta yang akan
dibuktikan di persidangan
10 Keberatan tentang Unsur penyertaan (deeJneJDing) yang tidakjelas
Bahwa dalam rumusan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP diatur tiga bentuR penyertaan
yaitu sebagai yang melakukan menyuruh melakukan dan turut serta melakukan
Dalam Surat Dakwaan baik rumusan unsur delik pada Dakwaan Primair maupun pada
Dakwaan SUbSi~ir Penuntut Umum telah menguraikan dengan jelas kualitas penyertaan
tersebut yaitu ~ Terdakwa baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan atau turut
serta melakukan dengan Saksi Margo Santoso Fahmi Mochtar dan Gani Abdul Gani dan
uraian faktanya telah dikonstruksikan secara cennat jelas dan lengkap baik dalam dakwaan
primair maupun subsidiair
Bahwa untuk mengetahui kualitas Terdakwa dalam penyertaan tersebut apakah sebagai orang
yang melakukan atau turut serta melakukan tentulah harus dibuktikan dalam persidangan
Dengan demikian keberatan tentang hal ini bukan merupakan lingkup materi eksepsi
melainkan sudah memasuki materi pokok perkara yang akan dibuktikan dalam persidangan
selanjutnya
11 Keberatan tentang Pemeriksaan saksi yang tidak berhubungan dengan perkara ini
Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Pennasalahan dan penerapan
KUHAP hal 274 menjelaskan ~~at hukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang
bebas tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak
menentukan sama sekali tidak mengikat hakim Hakim bebas untuk menilai
kesempurnaan dan kebenarannya Tergantung pada penilaian Hakim untuk
menganggapnya sempurna atau tidak Tidak ada keharusan bagi Hakim untuk
menerima kebenaran setiap keterangan saksi Hakim bebas menilai kekuatan atau
kebenaran yang melekat pada keterangan itu dan dapat menerima II atau
menyingkirkannya Lain halnya jika Undang-Undang sendiri telah menentukan
bahwa alat bukti kesaksian mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mementukan Jika seandainya Undang-Undang menentukan demikian Hakim tidak
boleh menilai kekuatan pembuktiannya Hakim secara bulat harus terikat untuk
mempergunakannya dalam putusan tidak lagi berwenang untuk menilainya secara
bebas i Bahwa keberatan mengenai adanya keterangan duCdari 123 orang saksi dalam berkas
perkara yang menurut pendapat Tim Penasihat Hukum tidak reI evan dengan
Pendapatbantahan Penlllltlit Umum dalam Perlalra Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
19
pembuktian perbuatan terdakwa bukan merupakan lingkup eksepsi melainkan i
termasuk kewenangan hakim dalam melakukan penilaian terhadap keterangan saksishy
saksi apabila dihadirkan untuk memberikan keterangan di persidangan Penuntut
Umum tidak terikat untuk menghadirkan keseluruhan saksi yang dicantumkan dalam
berkas perkara tersebut dalam proses pembuktian Penuntut Umum memiliki
kewenangan untuk menghadirkan sebagian saksi jika telah yakin bahwa dakwaan
yang diajukan telah dapat dibuktikan Penilaian terhadap kualitas saksi dan
kepentingan untuk menghadirkannya di persidangan sebagai alat bukti saksi bukan
merupakan 1ingkup eksepsi
Berdasarkan uraian diatas maka kami berpendapat bahwa keberatan yang diajukan o1eh
Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Bab II tersebut adalah tidak
beralasan sehingga sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau dikesampingkan
Bahwa selanjutnya dalam Bab III Nota Keberatan Tim Penasihat Hukum telah
mengajukan materi keberatan tentang Surat Dakwaan Harus Dibatalkan dengan alasan
sebagai berikut
1 Surat dakwaan tidak jelas
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 62 sid 65 pada pokoknya
mengemukakan sebagai berikut
Perumusan surat dakwaan yang disusun o1eh Penuntut Umum secara subsidiairitas
tersebut tidak tepat karena perbua~ yang didakwakan terhadap terdakwa adalah
perbuatan yang berbeda dan masing-masing berdiri sendiri yaitu perbuatan yang
bersifat melawan hukum disatu pihak sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU Tipikor
dan perbuatan yang bersifat menyalahgunakan wewenang dilain pihak sebagaimana
diatur dalam pasal 3 UU Tipikor oleh karena itu lebih tepat dakwaan kepada terdakwa
disusun secara a1ternatif Dengan demikian surat dakwaan yang disusun secara
subsidiairitas tersebut adalah tidak je1as sehingga harus dibatalkan
2 Dakwaan disusun tidak cermat menyebutkan waktu (tempus delicti) tindak pidana
itu dilakukan
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 65 sid 66 pOOa pokoknya
mengemukakan sebagai berikut
Bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak cermat menyebutkan waktu
tempus delicti tindak pidana itu dilakukan hal ini terlihat dalam dakwaan subsidiair
halam 14 baris ke-13 sid 14 pada hari dan tang gal yang tidak dapat ditentukan
h1lll11PQllbrmUlllrm PIIU1llJlt u_dlll_ Pwlll EDDIE WIDIONO SUWONDHO MaC
20
lagi antara bulan September 2000 sampai dengan bulan Mei 2006 atau setidakshy
tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 sampai dengan tahun 2006
Sementara dalam dakwaan Subsidiair halaman 15 alenia terakhir terdakwa selaku
Direktur Pemasaran dan Distribusi (Dirsar) PT PLNyang menjabat sejak tahun 1998
telah mengetahui bahwa PT PLN Disjaya dan Tangerang telah bekerjasama dengan
Politeknik ITB Bandung sejak tahun 1994 dts Sehingga dari rumusan waktu
(tempus delicti) tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan
terbukti sangat tidak cennat karena disatu sisi menyebutkan antara bulan September
2000 sampai dengan bulan Mei 2006 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain
dalam tahun 2000 sampai sejak tahun 1998 telah mengetahui sehingga dengan
demikian dakwaan tidak jelas dan lengkap menyebutkan waktu (tempus delicti) tindak
pidana dilakukan
3 Fakta dakwaan disusun secara manipulatif
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 66 sid 102 pada pokoknya
mengemukakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara manipulatif bukan
hanya sekedar bennaksud menghilangkan peran orang tertentu seperti Sunggu Anwar
Aritonang tetapi juga dilakukan dengan memanipulasi fakta dalam uraian perbuatan yang
dilakukan terdakwa dimana uraian fakta tidak jelas sumbernya hanya berasumsi dan
didasari pada kebohongan dengan demikian dakwaan yang disusun secara manipulatif
mengakibatkan dakwaan dibatalkan
Berdasarkan uraian materi keberatan beserta alasan-alasan yang dimuat dalam Bab III
Nota Keberatan tersebut diatas maka sebelum kami menguraikan pendapat I tanggapan atas
keberatan beserta alasan-alasan yang dimuat dalam Bah III Nota Keberatan tersebut terlebih
dahulu perlu kami uraikan tentang pengertian Surat Dakwaan harus dibatalkan scrbagaimana
dimaksud dalam Pasal143 ayat (3) KUHAP
Berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHAP dinyatakan bahwa surat dakwaan yang tidallt
memenuhl ketentuan salah satu unsur syarat-syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yaitu dimana dakwaan tidak terang dan tidak cermat
merumusk~ unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan maka surat dakwaan yang demikian
adalah harus dibatalkan Menurut M Yahya Harahap dalam bukunya betjudul i Pembahasan
Permasalahan dan Penerapan KUHAP jilid II cetakan ke-III Penerbit Pustakan Kartini
halaman 663-664 pada intinya menyatakan bahwa mengenai alasan keberatan surat
dakwaan batal bukan dakwaannya yang dinyatakan tidak dapat diterima akan tetapi yang
harus dibatalkan adalah surat dakwaan yaitu dimana surat dakwaan tidak memenuhi
Pendaparlbantahan Penuntut Umum dalQll) Perlcara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
21
syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal143 ayat (2) hurufa KUHAP dan syarat
materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal143 ayat (2) hurufb KUHAP
Berdasarkan pengertian Surat Dakwaan harus dibatalkan maka karni berpendapat
bahwa surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP dan syarat materiil sebagaimana dif~ud dalam
Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP sehingga cukup beralasan untuk dijadikan dasar oleh
Majelis dalarn memeriksa mengadili dan memutus perkara aquo Narnun demikian karni akan
memberikan pendapat tanggapan terhadap materi keberatan pada Bab III dalam Nota
Keberatan yaitu
1 Keberatan tentang Surat dakwaan tidak jelas
Bahwa perumusan bentuk surat dakwaan secara subsidiairitas sudah tepat dan tidak
tepat jika dirumuskan dalam bentuk dakwaan altematif Perbedaan mendasar antara
keduanya adalah dakwaan altematif ditunjukkan dengan perbedaan uraian fakta yang
dilakukan oleh Terdakwa dalam perbuatan yang didakwakan satu dengan lainnya
yang ditandai dengan penyebutan dakwaan ke-satu ke-dua dan seterusnya dan dalam
pembuktiannya hakim boleh memilih salah satunya Sedangkan dakwaan subsidaritas
ditunjukkan dengan uraian fakta yang sarna yang dilakukan oleh Terdakwa dalam
perbuatan yang didakwakan satu dengan lainnya yang ditandai dengan penyebutan
dakwaan primer subsider lebih subsider dan seterusnya akan tetapi Penuntut Umum
merasa tidak yakin kualifikasi mana (pasal yang mana) yang akan terbukti di depan
persidangan sehingga dalam penyusooan surat dakwaan berdasarkan tingkatanlgradasi
berat ringannya ancaman pidana pada masing-masing tindak pidana Oleh karena itu
hakim dalarn pembuktiannya hams membuktikan dakwaan primer terlebih dahulu
yang apabila tidak terbukti maka dakwaan subsiderlah yang harus dibuktikan
demikian seterusnya
Bahwa seandainya prinsip penyusunan bentuk dakwaan tersebut dihmggar oleh
penuntut umum maka hal itu bukanlah termasuk melanggar pasal 143 ayat (2)
KUHAP dan mengkualifikasi surat dakwaan kabur (obscur libel) Sebab
berdasarkan azas pasal 4 ayat (2) UU No14 tahun 1970 PerOOilan sederhana cepat
dan biaya ringan (asas ini pOOa saat sekarang dianut secara luas disemua negara
dengan rumusannya informal procedure and can be put in motion quickJy)
pelanggaran atau kekeliruan dimaksud dapat dianggap sebagai kesalahan pengetikan
(clerical error) atau kesalahan prosedur (Procedural error) yang dapat diluruskan
dengan jalan Hakim dalam persidangan mengubah susunan surat dakwaan sesuai
dengan prinsip yang digariskan atau dapat dilakukan dengan cara mencatat dalarn
PendapatlbantGhan Penuntut Umum daam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
22
Berlta Acara serta menjelaskan dalam pertimbangan (vide M Yahya Harahap dalam
bukunya pembahasan pennasalahan dan penerapan KUHAP Penyidikan dan
penuntutan edisi 2 hal 448)
Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas dapat dipahami bahwa Penuntut Umwn
dengan kewenangannya mempunyai kebebasan merumuskan sendiri bagaimana
bentuk dari surat dakwaan dengan berpedoman pada hasil pemeriksaan penyidikan
Dengan demikian tidak benar jika bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara
subsidaritas dalam perkara aquo dijadikan alasan bahwa dakwaan tidak jelas dan surat
dakwaan harus dibatalkan Oleh karenanya alasan tersebut hams dikesampingkan
2 Keberatan tentang Dakwaan disusun tidak cermat menyebutkan waktu (tempus
delicti) tindak pidana itu dilakukan
Bahwa pencantuman waktu (tempus delicti) tindak pidana yang dilakukan terdakwa
dalam surat dakwaan dengan menyebutkan antara bulan September 2000 sampai
dengan bulan Mei 2006 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun
2000 sampai sudah cennat Hal ini telah ditegaskan dalam putusan Hoge Raad
tanggal 18 Juni 1928 menyatakan penyebutan (penulisan) dalam surat dakwaan
bahwa mereka terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut kira-kira tahun 1920 sid
1926 adalah cukup dalam menyatakan waktu JI
Bahwa pencantuman kalimat terdakwa sejak tahun 1998 telah mengetahui bahwa PT
PLN Disjaya dan Tangerang telah bekerjasama dengan Politeknik Bandung sejak
tahun 1994 dalam konstruksi feit ~lahmenunjukkan adanya pengetahlan terdakwa
tentang waktu sesuatu peristiwa bukan waktu terdakwa melakukan tindak pidana
sehingga tidaklah dapat dijadikan alasan bahwa dakwaan tidak jelas dan lengkap
menyebutkan waktu (tempus delicti) tindak pidana dilakukan Dengan demikian
keberatan yang demikian tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan dakwaan
tidak cermat dan surat dakwaan harus dibatalkan sehingga alasan tersebut harus
dikesampingkan
3 Keberatan tentang Fakta dakwaan disusun secara manipulatif sebagaimana
diuraikan pada item 1 sId 35
Bahwa setelah kami mencennati keseluruhan materi keberatan I eksepsi yang
diuraikan pada halaman 66 sid 102 yang terdiri dari 35 item maka kami berpendapat
bahwa Tim Penasihat Hukum secara prematur telah melakukan penilai fakta tanpa
melalui proses pembuktian Tim Penasihat Hukum dan dengan mengambil alih
kewenangan hakim telah mengadili sendiri fakta yang terdapat dalam surat dakwaan
Pendapatlbantahan Petllllltut Umum dalam Perk4ra Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
23
sebagai fakta yang disusun secara manipulatif tidak jelas sumbernya hanya
berasumsi serta didasari pada kebohongan
Bahwa oleh karena materi keberatan yang demikian merupakan penilaian fakta yang
harus dibuktikan di persidangan maka kami berpendapat alasan-alasan yang
dikemukakan tersebut tidak berdasar dan harus ditolak
Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim
Yang Terhormat Sdr Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum
Berdasarkan seluruh uraian pendapat I tanggapan yang telah kami kemukakan diatas
maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara
ini untuk
1 Menolak seluruh keberatan (eksepsi) yang diajukan Tim Penasihat Hukum T erdakwa
2 Menyatakan surat dakwaan Nomor Dak-19240812011 tanggal 03 Agustus 2011 telah
memenuhi syarat formal dan syarat materiil Wltuk dijadikan sebagai dasar memeriksa mengadili
dan memutus perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Ir EDDIE WIDIONO
SUWONDHO MSc
3 Menetapkan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan
Demikian pendapat I tanggapan atas materi keberatan (eksepsi) Tim Penasehat Hukum
Terdakwa kami bacakan dan ajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini Rabu tanggal 7 September 2011
PENUNTUT UMUM PADA KPK
~~
MUHIBUDDIN SH MH
AFNI C~A SH MH
Pendapatlbantahan Penuntut Umum daam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
14
satu alat buktinya adalah surat berupa Laporan Hasil Penghitungan Kerugian
Keuangan Negara yang dibuat oleh Ahli dari BPKP Bahkan kekeliruan itu semakin
nyata ketika Tim Penasihat Hukum mengutip pertimbangan dalam alinea pertama
halaman 72 putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 003IPUU-IV2006 tanggal 25
Juli 2006 kemudian memberikan kesimpulan bahwa seolah-olah penetapan tersangka
belum dapat dilakukan jika haSil penghitungan kerugian negara belum dituangkan
dalam suatu laporan Kesimpulan yang demikian adalah menyesatkan karena tidak
demikian maksud dari pertimbangan putusan MK tersebut
bull Bahwa pertimbangan dalam putusan MK sebagaimana tercantum pada halaman 70
sampai dengan 73 adalah menyangkut kata dapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK
yang pengertiannya dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (l) bahwa dengan
penambahan kata dapat tersebut menjadikan tindak pi dana korupsi dalam Pasal 2
ayat (1) a quo menjadi rumusan de1ik formil sehingga apakah dengan pengertian
tersebut frasa dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang
diartikan baik kerugian yang nyata (actual loss) maupun hanya yang bersifat potensial
atau berupa kemungkinan kerugian (potential loss) merupakan unsur yang tidak periu
dibuktikan atau harns dibuktikan Menurut pendapat MK sebagaimana dalam
pertimbangan putusan aquo unsur kerugian negara harns dibuktikan dan harns dapat
dihitung meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi Kesimpulan
demikian harns ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya Faktor kerugian baik
secara nyata atau berupa kemungkinan dilihat sebagai hal yang memberatkan atau
meringankan dalam penjatuhan pid~ seb~gaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal
4 bahwa pengembalian kerugian negara hanya dapat dipandang sebagai faktor yang
meringankan Oleh karenanya persoalan kata dapat dalam Pasal 2middot ayat (1) UU
PTPK lebih merupakan persoalan pelaksanaan dalam praktik ole~ aparat penegak
hukum dan bukan menyangkut konstitusionalitas norma
Dari uraian diatas jelas terlihat bahwa pertimbangan putusan MK tidak mengkaitkan
adanya suatu keharusan bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka harus
terlebih dahulu adanya penyampaian Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan
Negara oleh Ahli kepada penyidik
- Bahwa dalam penetapan terdakwa sebagai tersangka secara substantif penyidik telah
meyakini adanya unsur kerugian negara karena sejak awal Ahli dari BPKP yang
dimintakan bantuannya telah melakukan proses penghitungan kerugian negara
sehingga persoalan penyampaian laporan tersebut hanyalah persoalan teknis dan untuk
mendukung alat bukti berupa surat yang akan digunakan dalam proses pembuktian di
persidangan Tim Penasihat Hukum telah mengakui adanya pencantuman kerugian
PendapatlbQfltahQfl PenWltllt Umum dalam Perwa 17 EDDIE WIDONO SUWONDHO MSC
15
negara sebesar Rp 45 Milyar dalam Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi yang
mana pencantuman jumlah kerugian negara bukanlah hasil rekaan penyidik melainkan
hasil pekerjaan audit yang dilakukan oleh AhU Oleh karena itu keberatan yang
diajukan oleh Tim Penasihat Hukum mengenai hal ini adalah keberatan yang
mengada-ada dan sudah seharusnya dikesampingkan dan tidak perlu dipertimoangkan
oleh Majelis Hakim
Bahwa Tim Penasihat Hukum dalam bagian keberatan ini juga mempersoalkan
tentang isi Surat Dakwaan yang menyatakan bahwa terdakwa menerima pemberian
uang berdasarkan business Plan 2005-2007 PT Netway Utama adalah hanya
berdasarkan asumsi dan tidak akurat karena mengandung ketidak benaran Bahwa
oleh karena itu dakwaan telah melanggar asas legalitas sehingga dakwaan tersebut
hams dinyatakan tidak dapat diterima Keberatan yang demikian ini adalah
menyangkut penilaian terhadap fakta yang tentunya perlu dibuktikan di persidangan
Oleh karena itu tidak benar jika uraian fakta tentang penerimaan uang oleh terdakwa
dianggap sebagai melanggar asas legalitas
5 Keberatan tentang Surat dakwaan disusun sebagai perbuatan berlanjut tetapi pasal
64 tidak dicantumkan dalam surat dakwaan
Bahwa sesuai Jurisprodensi MA No156 KlKrl1963 tanggal 28 April 1964 soal
perbuatan lanjutan atau voortgezette handeling itu hanyalah mengenai soal
penjatuhan hukuman (straftoematig) dan tidak mengenai pembebasan dari tuntutan
Berdasarkan yurisprudensi tersebut_~apat ditarik kesimpulan bahwa pencantuman
pasal 64 KUHP dalam surat dakwaan bukan merupakan alasan pengajuan keberatan
(eksepsi) melainkan termasuk lingkup penilaian fakta dalam proses pembuktian terkait
dengan pemberatan dalam penjatuhan hukuma~leh karena itu keberatan tersebut
harnslah dikesampingkan
6 Keberatan tentang Dakwaan primair bukan merupakan peraturan perundangshy
undangan
Bahwa sesuai dengan Pasal 56 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Semua Keputusan Presiden
Keputusan Menteri Keputusan Gubernur Keputusan Bupatilwalikota atau keputusan
pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 yang sifatnya mengatur yang
sudah ada sebelum UU ini berlaku hams dibaca peraturan sepanjang tidak
bertentangan dengan UU ini
Pendapatlbantahan Penuntut Umum daJam Perkara Ir EDDIE WIDONO SUWONDHO MSC
16
- Bahwa ketentuan pengadaan barang dan jasa di PT PLN dalam bentuk SK Direksi
PT PLN tidaklah berdiri sendiri akan tetapi peraturan tersebut lahir sebagai tunman
dari UU Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri sebagaimana tercantwn di
dalam konsideran SK Direksi tersebut yang mana pengaturan SK Direksi tersebut
dimaksud sebagai petunjuk teknis dalam pengadaan barang dan jasa di PT PLN
(Persero)
Bahwa pasal3 UU No19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan Terhadap BUMN berlaku Undang-Undang ini anggaran dasar dan ketentuan
peraturan perundang-undangan lainnya
- Bahwa dengan demikian Anggaran Dasar PT PLN (Persero) Tahun 1998 yang dimuat
dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 12 Mei 1998 Nomor 38 Surat Keputusan
(SK) Direksi PT PLN (Persero) Nomor 038KJ9201DIRI1998 tentang Pengadaan
Barang dan Jasa di PT PLN (Persero) SK Direksi PT PLN (Persero) Nomor
138KJOI01DIRI2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Outsourcing Pelayanan
Pelanggan SK Direksi PT PLN (Persero) Nomor No 118KJOI0IDIRI2004 tentang
Penataan Outsourcing Di Lingkungan PT PLN (Persero) dan SK Direksi PT PLN
(Persero) Nomor 1 OOKJO 1OIDIRI2004 tentang Pengadaan BarangJasa di PT PLN
(Persero) jo SK Direksi PT PLN (Persero) Nomor 200KJOIOIDIRI2004 tentang
Penjelasan Pedoman Pengadaan BarangJasa di Lingkungan PT PLN (Persero)
adalah termasuk dalam katagori peraturan perundang-undangan Dengan demikian
keberatan tentang hal ini haruslah dikesampingkan
7 Keberatan tentang Keuangan PT PLN (Persero) sebagai BUMN bukan merupakan
keuangan Negara kami tanggapi sebagai berikut
- Bahwa keberatan tersebut adalah materi pokok perkara dan bukan termasuk dalam
ruang lingkup materi yang dapat diajukan sebagai keberatan (eksepsi) sebagaimana
yang diatur dalam Pasal156 (I) KUHAP dan seharusnya dikesampingkan
Bahwa namun demikian kami perlu tegaskan bahwa pendapat Tim Penasihat Hukum
yang menyatakan keuangan PLN bukan keuangan Negara adalah pendapat yang
keliru Sebab di dalam penjelasan atas UU Tipikor dengan tegas dinyatakan bahwa
keuangan negara yang dimaksud dalam UU Tipikor adalah seluruh kekayaan negara
dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya
segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena
berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban BUMNIBUMD
yayasan badan hukum dan perusahaan yang menyewakan modal negara atau
Pendaputbantahan Penuntut Umum dalam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
17
perusahaan yang menyertalean modal pihale ketiga berdasarkan perjanjian dengan
Negara
Bahwa penjelasan tersebut sejalan pula dengan ketentuan UU No 17 Tahun 2003
Pasall angka 1 yang memberikan pengertian keuangan Negara adalah semua hale dan
kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa
uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan
pelalesanaan hale dan kewajiban tersebut Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2
ditegaskan bahwa Keuangan Negara meliputi kekayaan Negarakekayaan daerah yang
dikelola sendiri atau oleh pihale lain berupa uang surat berharga piutang barang serta
hale-hale lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan
pada perusahaan Negaraperusahaan daerah
Bahwa kekuasaan atas pengelolaan keuangan Negara digunakan untuk mencapai
tujuan bemegara sehingga setiap tahun disusun APBN dan APBD Salah satu
penggunaan dana APBNAPBD adalah dalam bentuk penyertaan modal Negara pada
Persero danatau Perum serta Perseroan Terbatas tainnya yang digolongkan sebagai
Kekayaan Negara yang dipisahkan
Bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya
dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan
Negara yang dipisahkan (Pasal 1 angka 1 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN)
Artinya bahwa secara langsung maupun tidak langsung dapat dikatakan bahwa dalam
operasionalnya BUMN tetapi menggunalean APBN Malesud dan tujuan pendician
BUMN adalah untuk menyelenggaralean kemanfaatan umum berupa penyediaan
barang danatau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup
orang banyale
8 Keberatan tentang Penghitungan kerugian negara tidak dilakukan pihak yang
berwenang dan
9 Tentang pemyataan Laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas
dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan outsourcing roll out customer
information system rencana induk sistem informasi (CIS-RISI) pada PT PLN
(persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang tahun 2004 - 2006 sangat
bertentangan dengan laporan keuangan dan konsolldasi PT Perusahaan Iistrlk
negara (persero) No20BAuditama VGAlOS2006 tanggal31 Mel 2006 oleh Badan
Pemeriksa Keuangan
Pendapatbantahan Pelluntut Umum dalam PerluJra Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
18
Bahwa keberatan tentang kewenangan Ahli BPKP dalam menghitung kerugian
keuangan Negara (Point 8) dan ada tidaknya kerugian keuangan Negara (point 9)
diatas bukan merupakan materi eksepsi melainkan tennasuk penilaian fakta yang akan
dibuktikan di persidangan
10 Keberatan tentang Unsur penyertaan (deeJneJDing) yang tidakjelas
Bahwa dalam rumusan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP diatur tiga bentuR penyertaan
yaitu sebagai yang melakukan menyuruh melakukan dan turut serta melakukan
Dalam Surat Dakwaan baik rumusan unsur delik pada Dakwaan Primair maupun pada
Dakwaan SUbSi~ir Penuntut Umum telah menguraikan dengan jelas kualitas penyertaan
tersebut yaitu ~ Terdakwa baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan atau turut
serta melakukan dengan Saksi Margo Santoso Fahmi Mochtar dan Gani Abdul Gani dan
uraian faktanya telah dikonstruksikan secara cennat jelas dan lengkap baik dalam dakwaan
primair maupun subsidiair
Bahwa untuk mengetahui kualitas Terdakwa dalam penyertaan tersebut apakah sebagai orang
yang melakukan atau turut serta melakukan tentulah harus dibuktikan dalam persidangan
Dengan demikian keberatan tentang hal ini bukan merupakan lingkup materi eksepsi
melainkan sudah memasuki materi pokok perkara yang akan dibuktikan dalam persidangan
selanjutnya
11 Keberatan tentang Pemeriksaan saksi yang tidak berhubungan dengan perkara ini
Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Pennasalahan dan penerapan
KUHAP hal 274 menjelaskan ~~at hukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang
bebas tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak
menentukan sama sekali tidak mengikat hakim Hakim bebas untuk menilai
kesempurnaan dan kebenarannya Tergantung pada penilaian Hakim untuk
menganggapnya sempurna atau tidak Tidak ada keharusan bagi Hakim untuk
menerima kebenaran setiap keterangan saksi Hakim bebas menilai kekuatan atau
kebenaran yang melekat pada keterangan itu dan dapat menerima II atau
menyingkirkannya Lain halnya jika Undang-Undang sendiri telah menentukan
bahwa alat bukti kesaksian mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mementukan Jika seandainya Undang-Undang menentukan demikian Hakim tidak
boleh menilai kekuatan pembuktiannya Hakim secara bulat harus terikat untuk
mempergunakannya dalam putusan tidak lagi berwenang untuk menilainya secara
bebas i Bahwa keberatan mengenai adanya keterangan duCdari 123 orang saksi dalam berkas
perkara yang menurut pendapat Tim Penasihat Hukum tidak reI evan dengan
Pendapatbantahan Penlllltlit Umum dalam Perlalra Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
19
pembuktian perbuatan terdakwa bukan merupakan lingkup eksepsi melainkan i
termasuk kewenangan hakim dalam melakukan penilaian terhadap keterangan saksishy
saksi apabila dihadirkan untuk memberikan keterangan di persidangan Penuntut
Umum tidak terikat untuk menghadirkan keseluruhan saksi yang dicantumkan dalam
berkas perkara tersebut dalam proses pembuktian Penuntut Umum memiliki
kewenangan untuk menghadirkan sebagian saksi jika telah yakin bahwa dakwaan
yang diajukan telah dapat dibuktikan Penilaian terhadap kualitas saksi dan
kepentingan untuk menghadirkannya di persidangan sebagai alat bukti saksi bukan
merupakan 1ingkup eksepsi
Berdasarkan uraian diatas maka kami berpendapat bahwa keberatan yang diajukan o1eh
Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Bab II tersebut adalah tidak
beralasan sehingga sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau dikesampingkan
Bahwa selanjutnya dalam Bab III Nota Keberatan Tim Penasihat Hukum telah
mengajukan materi keberatan tentang Surat Dakwaan Harus Dibatalkan dengan alasan
sebagai berikut
1 Surat dakwaan tidak jelas
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 62 sid 65 pada pokoknya
mengemukakan sebagai berikut
Perumusan surat dakwaan yang disusun o1eh Penuntut Umum secara subsidiairitas
tersebut tidak tepat karena perbua~ yang didakwakan terhadap terdakwa adalah
perbuatan yang berbeda dan masing-masing berdiri sendiri yaitu perbuatan yang
bersifat melawan hukum disatu pihak sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU Tipikor
dan perbuatan yang bersifat menyalahgunakan wewenang dilain pihak sebagaimana
diatur dalam pasal 3 UU Tipikor oleh karena itu lebih tepat dakwaan kepada terdakwa
disusun secara a1ternatif Dengan demikian surat dakwaan yang disusun secara
subsidiairitas tersebut adalah tidak je1as sehingga harus dibatalkan
2 Dakwaan disusun tidak cermat menyebutkan waktu (tempus delicti) tindak pidana
itu dilakukan
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 65 sid 66 pOOa pokoknya
mengemukakan sebagai berikut
Bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak cermat menyebutkan waktu
tempus delicti tindak pidana itu dilakukan hal ini terlihat dalam dakwaan subsidiair
halam 14 baris ke-13 sid 14 pada hari dan tang gal yang tidak dapat ditentukan
h1lll11PQllbrmUlllrm PIIU1llJlt u_dlll_ Pwlll EDDIE WIDIONO SUWONDHO MaC
20
lagi antara bulan September 2000 sampai dengan bulan Mei 2006 atau setidakshy
tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 sampai dengan tahun 2006
Sementara dalam dakwaan Subsidiair halaman 15 alenia terakhir terdakwa selaku
Direktur Pemasaran dan Distribusi (Dirsar) PT PLNyang menjabat sejak tahun 1998
telah mengetahui bahwa PT PLN Disjaya dan Tangerang telah bekerjasama dengan
Politeknik ITB Bandung sejak tahun 1994 dts Sehingga dari rumusan waktu
(tempus delicti) tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan
terbukti sangat tidak cennat karena disatu sisi menyebutkan antara bulan September
2000 sampai dengan bulan Mei 2006 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain
dalam tahun 2000 sampai sejak tahun 1998 telah mengetahui sehingga dengan
demikian dakwaan tidak jelas dan lengkap menyebutkan waktu (tempus delicti) tindak
pidana dilakukan
3 Fakta dakwaan disusun secara manipulatif
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 66 sid 102 pada pokoknya
mengemukakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara manipulatif bukan
hanya sekedar bennaksud menghilangkan peran orang tertentu seperti Sunggu Anwar
Aritonang tetapi juga dilakukan dengan memanipulasi fakta dalam uraian perbuatan yang
dilakukan terdakwa dimana uraian fakta tidak jelas sumbernya hanya berasumsi dan
didasari pada kebohongan dengan demikian dakwaan yang disusun secara manipulatif
mengakibatkan dakwaan dibatalkan
Berdasarkan uraian materi keberatan beserta alasan-alasan yang dimuat dalam Bab III
Nota Keberatan tersebut diatas maka sebelum kami menguraikan pendapat I tanggapan atas
keberatan beserta alasan-alasan yang dimuat dalam Bah III Nota Keberatan tersebut terlebih
dahulu perlu kami uraikan tentang pengertian Surat Dakwaan harus dibatalkan scrbagaimana
dimaksud dalam Pasal143 ayat (3) KUHAP
Berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHAP dinyatakan bahwa surat dakwaan yang tidallt
memenuhl ketentuan salah satu unsur syarat-syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yaitu dimana dakwaan tidak terang dan tidak cermat
merumusk~ unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan maka surat dakwaan yang demikian
adalah harus dibatalkan Menurut M Yahya Harahap dalam bukunya betjudul i Pembahasan
Permasalahan dan Penerapan KUHAP jilid II cetakan ke-III Penerbit Pustakan Kartini
halaman 663-664 pada intinya menyatakan bahwa mengenai alasan keberatan surat
dakwaan batal bukan dakwaannya yang dinyatakan tidak dapat diterima akan tetapi yang
harus dibatalkan adalah surat dakwaan yaitu dimana surat dakwaan tidak memenuhi
Pendaparlbantahan Penuntut Umum dalQll) Perlcara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
21
syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal143 ayat (2) hurufa KUHAP dan syarat
materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal143 ayat (2) hurufb KUHAP
Berdasarkan pengertian Surat Dakwaan harus dibatalkan maka karni berpendapat
bahwa surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP dan syarat materiil sebagaimana dif~ud dalam
Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP sehingga cukup beralasan untuk dijadikan dasar oleh
Majelis dalarn memeriksa mengadili dan memutus perkara aquo Narnun demikian karni akan
memberikan pendapat tanggapan terhadap materi keberatan pada Bab III dalam Nota
Keberatan yaitu
1 Keberatan tentang Surat dakwaan tidak jelas
Bahwa perumusan bentuk surat dakwaan secara subsidiairitas sudah tepat dan tidak
tepat jika dirumuskan dalam bentuk dakwaan altematif Perbedaan mendasar antara
keduanya adalah dakwaan altematif ditunjukkan dengan perbedaan uraian fakta yang
dilakukan oleh Terdakwa dalam perbuatan yang didakwakan satu dengan lainnya
yang ditandai dengan penyebutan dakwaan ke-satu ke-dua dan seterusnya dan dalam
pembuktiannya hakim boleh memilih salah satunya Sedangkan dakwaan subsidaritas
ditunjukkan dengan uraian fakta yang sarna yang dilakukan oleh Terdakwa dalam
perbuatan yang didakwakan satu dengan lainnya yang ditandai dengan penyebutan
dakwaan primer subsider lebih subsider dan seterusnya akan tetapi Penuntut Umum
merasa tidak yakin kualifikasi mana (pasal yang mana) yang akan terbukti di depan
persidangan sehingga dalam penyusooan surat dakwaan berdasarkan tingkatanlgradasi
berat ringannya ancaman pidana pada masing-masing tindak pidana Oleh karena itu
hakim dalarn pembuktiannya hams membuktikan dakwaan primer terlebih dahulu
yang apabila tidak terbukti maka dakwaan subsiderlah yang harus dibuktikan
demikian seterusnya
Bahwa seandainya prinsip penyusunan bentuk dakwaan tersebut dihmggar oleh
penuntut umum maka hal itu bukanlah termasuk melanggar pasal 143 ayat (2)
KUHAP dan mengkualifikasi surat dakwaan kabur (obscur libel) Sebab
berdasarkan azas pasal 4 ayat (2) UU No14 tahun 1970 PerOOilan sederhana cepat
dan biaya ringan (asas ini pOOa saat sekarang dianut secara luas disemua negara
dengan rumusannya informal procedure and can be put in motion quickJy)
pelanggaran atau kekeliruan dimaksud dapat dianggap sebagai kesalahan pengetikan
(clerical error) atau kesalahan prosedur (Procedural error) yang dapat diluruskan
dengan jalan Hakim dalam persidangan mengubah susunan surat dakwaan sesuai
dengan prinsip yang digariskan atau dapat dilakukan dengan cara mencatat dalarn
PendapatlbantGhan Penuntut Umum daam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
22
Berlta Acara serta menjelaskan dalam pertimbangan (vide M Yahya Harahap dalam
bukunya pembahasan pennasalahan dan penerapan KUHAP Penyidikan dan
penuntutan edisi 2 hal 448)
Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas dapat dipahami bahwa Penuntut Umwn
dengan kewenangannya mempunyai kebebasan merumuskan sendiri bagaimana
bentuk dari surat dakwaan dengan berpedoman pada hasil pemeriksaan penyidikan
Dengan demikian tidak benar jika bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara
subsidaritas dalam perkara aquo dijadikan alasan bahwa dakwaan tidak jelas dan surat
dakwaan harus dibatalkan Oleh karenanya alasan tersebut hams dikesampingkan
2 Keberatan tentang Dakwaan disusun tidak cermat menyebutkan waktu (tempus
delicti) tindak pidana itu dilakukan
Bahwa pencantuman waktu (tempus delicti) tindak pidana yang dilakukan terdakwa
dalam surat dakwaan dengan menyebutkan antara bulan September 2000 sampai
dengan bulan Mei 2006 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun
2000 sampai sudah cennat Hal ini telah ditegaskan dalam putusan Hoge Raad
tanggal 18 Juni 1928 menyatakan penyebutan (penulisan) dalam surat dakwaan
bahwa mereka terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut kira-kira tahun 1920 sid
1926 adalah cukup dalam menyatakan waktu JI
Bahwa pencantuman kalimat terdakwa sejak tahun 1998 telah mengetahui bahwa PT
PLN Disjaya dan Tangerang telah bekerjasama dengan Politeknik Bandung sejak
tahun 1994 dalam konstruksi feit ~lahmenunjukkan adanya pengetahlan terdakwa
tentang waktu sesuatu peristiwa bukan waktu terdakwa melakukan tindak pidana
sehingga tidaklah dapat dijadikan alasan bahwa dakwaan tidak jelas dan lengkap
menyebutkan waktu (tempus delicti) tindak pidana dilakukan Dengan demikian
keberatan yang demikian tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan dakwaan
tidak cermat dan surat dakwaan harus dibatalkan sehingga alasan tersebut harus
dikesampingkan
3 Keberatan tentang Fakta dakwaan disusun secara manipulatif sebagaimana
diuraikan pada item 1 sId 35
Bahwa setelah kami mencennati keseluruhan materi keberatan I eksepsi yang
diuraikan pada halaman 66 sid 102 yang terdiri dari 35 item maka kami berpendapat
bahwa Tim Penasihat Hukum secara prematur telah melakukan penilai fakta tanpa
melalui proses pembuktian Tim Penasihat Hukum dan dengan mengambil alih
kewenangan hakim telah mengadili sendiri fakta yang terdapat dalam surat dakwaan
Pendapatlbantahan Petllllltut Umum dalam Perk4ra Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
23
sebagai fakta yang disusun secara manipulatif tidak jelas sumbernya hanya
berasumsi serta didasari pada kebohongan
Bahwa oleh karena materi keberatan yang demikian merupakan penilaian fakta yang
harus dibuktikan di persidangan maka kami berpendapat alasan-alasan yang
dikemukakan tersebut tidak berdasar dan harus ditolak
Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim
Yang Terhormat Sdr Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum
Berdasarkan seluruh uraian pendapat I tanggapan yang telah kami kemukakan diatas
maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara
ini untuk
1 Menolak seluruh keberatan (eksepsi) yang diajukan Tim Penasihat Hukum T erdakwa
2 Menyatakan surat dakwaan Nomor Dak-19240812011 tanggal 03 Agustus 2011 telah
memenuhi syarat formal dan syarat materiil Wltuk dijadikan sebagai dasar memeriksa mengadili
dan memutus perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Ir EDDIE WIDIONO
SUWONDHO MSc
3 Menetapkan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan
Demikian pendapat I tanggapan atas materi keberatan (eksepsi) Tim Penasehat Hukum
Terdakwa kami bacakan dan ajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini Rabu tanggal 7 September 2011
PENUNTUT UMUM PADA KPK
~~
MUHIBUDDIN SH MH
AFNI C~A SH MH
Pendapatlbantahan Penuntut Umum daam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
15
negara sebesar Rp 45 Milyar dalam Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi yang
mana pencantuman jumlah kerugian negara bukanlah hasil rekaan penyidik melainkan
hasil pekerjaan audit yang dilakukan oleh AhU Oleh karena itu keberatan yang
diajukan oleh Tim Penasihat Hukum mengenai hal ini adalah keberatan yang
mengada-ada dan sudah seharusnya dikesampingkan dan tidak perlu dipertimoangkan
oleh Majelis Hakim
Bahwa Tim Penasihat Hukum dalam bagian keberatan ini juga mempersoalkan
tentang isi Surat Dakwaan yang menyatakan bahwa terdakwa menerima pemberian
uang berdasarkan business Plan 2005-2007 PT Netway Utama adalah hanya
berdasarkan asumsi dan tidak akurat karena mengandung ketidak benaran Bahwa
oleh karena itu dakwaan telah melanggar asas legalitas sehingga dakwaan tersebut
hams dinyatakan tidak dapat diterima Keberatan yang demikian ini adalah
menyangkut penilaian terhadap fakta yang tentunya perlu dibuktikan di persidangan
Oleh karena itu tidak benar jika uraian fakta tentang penerimaan uang oleh terdakwa
dianggap sebagai melanggar asas legalitas
5 Keberatan tentang Surat dakwaan disusun sebagai perbuatan berlanjut tetapi pasal
64 tidak dicantumkan dalam surat dakwaan
Bahwa sesuai Jurisprodensi MA No156 KlKrl1963 tanggal 28 April 1964 soal
perbuatan lanjutan atau voortgezette handeling itu hanyalah mengenai soal
penjatuhan hukuman (straftoematig) dan tidak mengenai pembebasan dari tuntutan
Berdasarkan yurisprudensi tersebut_~apat ditarik kesimpulan bahwa pencantuman
pasal 64 KUHP dalam surat dakwaan bukan merupakan alasan pengajuan keberatan
(eksepsi) melainkan termasuk lingkup penilaian fakta dalam proses pembuktian terkait
dengan pemberatan dalam penjatuhan hukuma~leh karena itu keberatan tersebut
harnslah dikesampingkan
6 Keberatan tentang Dakwaan primair bukan merupakan peraturan perundangshy
undangan
Bahwa sesuai dengan Pasal 56 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Semua Keputusan Presiden
Keputusan Menteri Keputusan Gubernur Keputusan Bupatilwalikota atau keputusan
pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 yang sifatnya mengatur yang
sudah ada sebelum UU ini berlaku hams dibaca peraturan sepanjang tidak
bertentangan dengan UU ini
Pendapatlbantahan Penuntut Umum daJam Perkara Ir EDDIE WIDONO SUWONDHO MSC
16
- Bahwa ketentuan pengadaan barang dan jasa di PT PLN dalam bentuk SK Direksi
PT PLN tidaklah berdiri sendiri akan tetapi peraturan tersebut lahir sebagai tunman
dari UU Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri sebagaimana tercantwn di
dalam konsideran SK Direksi tersebut yang mana pengaturan SK Direksi tersebut
dimaksud sebagai petunjuk teknis dalam pengadaan barang dan jasa di PT PLN
(Persero)
Bahwa pasal3 UU No19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan Terhadap BUMN berlaku Undang-Undang ini anggaran dasar dan ketentuan
peraturan perundang-undangan lainnya
- Bahwa dengan demikian Anggaran Dasar PT PLN (Persero) Tahun 1998 yang dimuat
dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 12 Mei 1998 Nomor 38 Surat Keputusan
(SK) Direksi PT PLN (Persero) Nomor 038KJ9201DIRI1998 tentang Pengadaan
Barang dan Jasa di PT PLN (Persero) SK Direksi PT PLN (Persero) Nomor
138KJOI01DIRI2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Outsourcing Pelayanan
Pelanggan SK Direksi PT PLN (Persero) Nomor No 118KJOI0IDIRI2004 tentang
Penataan Outsourcing Di Lingkungan PT PLN (Persero) dan SK Direksi PT PLN
(Persero) Nomor 1 OOKJO 1OIDIRI2004 tentang Pengadaan BarangJasa di PT PLN
(Persero) jo SK Direksi PT PLN (Persero) Nomor 200KJOIOIDIRI2004 tentang
Penjelasan Pedoman Pengadaan BarangJasa di Lingkungan PT PLN (Persero)
adalah termasuk dalam katagori peraturan perundang-undangan Dengan demikian
keberatan tentang hal ini haruslah dikesampingkan
7 Keberatan tentang Keuangan PT PLN (Persero) sebagai BUMN bukan merupakan
keuangan Negara kami tanggapi sebagai berikut
- Bahwa keberatan tersebut adalah materi pokok perkara dan bukan termasuk dalam
ruang lingkup materi yang dapat diajukan sebagai keberatan (eksepsi) sebagaimana
yang diatur dalam Pasal156 (I) KUHAP dan seharusnya dikesampingkan
Bahwa namun demikian kami perlu tegaskan bahwa pendapat Tim Penasihat Hukum
yang menyatakan keuangan PLN bukan keuangan Negara adalah pendapat yang
keliru Sebab di dalam penjelasan atas UU Tipikor dengan tegas dinyatakan bahwa
keuangan negara yang dimaksud dalam UU Tipikor adalah seluruh kekayaan negara
dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya
segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena
berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban BUMNIBUMD
yayasan badan hukum dan perusahaan yang menyewakan modal negara atau
Pendaputbantahan Penuntut Umum dalam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
17
perusahaan yang menyertalean modal pihale ketiga berdasarkan perjanjian dengan
Negara
Bahwa penjelasan tersebut sejalan pula dengan ketentuan UU No 17 Tahun 2003
Pasall angka 1 yang memberikan pengertian keuangan Negara adalah semua hale dan
kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa
uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan
pelalesanaan hale dan kewajiban tersebut Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2
ditegaskan bahwa Keuangan Negara meliputi kekayaan Negarakekayaan daerah yang
dikelola sendiri atau oleh pihale lain berupa uang surat berharga piutang barang serta
hale-hale lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan
pada perusahaan Negaraperusahaan daerah
Bahwa kekuasaan atas pengelolaan keuangan Negara digunakan untuk mencapai
tujuan bemegara sehingga setiap tahun disusun APBN dan APBD Salah satu
penggunaan dana APBNAPBD adalah dalam bentuk penyertaan modal Negara pada
Persero danatau Perum serta Perseroan Terbatas tainnya yang digolongkan sebagai
Kekayaan Negara yang dipisahkan
Bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya
dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan
Negara yang dipisahkan (Pasal 1 angka 1 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN)
Artinya bahwa secara langsung maupun tidak langsung dapat dikatakan bahwa dalam
operasionalnya BUMN tetapi menggunalean APBN Malesud dan tujuan pendician
BUMN adalah untuk menyelenggaralean kemanfaatan umum berupa penyediaan
barang danatau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup
orang banyale
8 Keberatan tentang Penghitungan kerugian negara tidak dilakukan pihak yang
berwenang dan
9 Tentang pemyataan Laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas
dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan outsourcing roll out customer
information system rencana induk sistem informasi (CIS-RISI) pada PT PLN
(persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang tahun 2004 - 2006 sangat
bertentangan dengan laporan keuangan dan konsolldasi PT Perusahaan Iistrlk
negara (persero) No20BAuditama VGAlOS2006 tanggal31 Mel 2006 oleh Badan
Pemeriksa Keuangan
Pendapatbantahan Pelluntut Umum dalam PerluJra Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
18
Bahwa keberatan tentang kewenangan Ahli BPKP dalam menghitung kerugian
keuangan Negara (Point 8) dan ada tidaknya kerugian keuangan Negara (point 9)
diatas bukan merupakan materi eksepsi melainkan tennasuk penilaian fakta yang akan
dibuktikan di persidangan
10 Keberatan tentang Unsur penyertaan (deeJneJDing) yang tidakjelas
Bahwa dalam rumusan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP diatur tiga bentuR penyertaan
yaitu sebagai yang melakukan menyuruh melakukan dan turut serta melakukan
Dalam Surat Dakwaan baik rumusan unsur delik pada Dakwaan Primair maupun pada
Dakwaan SUbSi~ir Penuntut Umum telah menguraikan dengan jelas kualitas penyertaan
tersebut yaitu ~ Terdakwa baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan atau turut
serta melakukan dengan Saksi Margo Santoso Fahmi Mochtar dan Gani Abdul Gani dan
uraian faktanya telah dikonstruksikan secara cennat jelas dan lengkap baik dalam dakwaan
primair maupun subsidiair
Bahwa untuk mengetahui kualitas Terdakwa dalam penyertaan tersebut apakah sebagai orang
yang melakukan atau turut serta melakukan tentulah harus dibuktikan dalam persidangan
Dengan demikian keberatan tentang hal ini bukan merupakan lingkup materi eksepsi
melainkan sudah memasuki materi pokok perkara yang akan dibuktikan dalam persidangan
selanjutnya
11 Keberatan tentang Pemeriksaan saksi yang tidak berhubungan dengan perkara ini
Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Pennasalahan dan penerapan
KUHAP hal 274 menjelaskan ~~at hukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang
bebas tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak
menentukan sama sekali tidak mengikat hakim Hakim bebas untuk menilai
kesempurnaan dan kebenarannya Tergantung pada penilaian Hakim untuk
menganggapnya sempurna atau tidak Tidak ada keharusan bagi Hakim untuk
menerima kebenaran setiap keterangan saksi Hakim bebas menilai kekuatan atau
kebenaran yang melekat pada keterangan itu dan dapat menerima II atau
menyingkirkannya Lain halnya jika Undang-Undang sendiri telah menentukan
bahwa alat bukti kesaksian mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mementukan Jika seandainya Undang-Undang menentukan demikian Hakim tidak
boleh menilai kekuatan pembuktiannya Hakim secara bulat harus terikat untuk
mempergunakannya dalam putusan tidak lagi berwenang untuk menilainya secara
bebas i Bahwa keberatan mengenai adanya keterangan duCdari 123 orang saksi dalam berkas
perkara yang menurut pendapat Tim Penasihat Hukum tidak reI evan dengan
Pendapatbantahan Penlllltlit Umum dalam Perlalra Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
19
pembuktian perbuatan terdakwa bukan merupakan lingkup eksepsi melainkan i
termasuk kewenangan hakim dalam melakukan penilaian terhadap keterangan saksishy
saksi apabila dihadirkan untuk memberikan keterangan di persidangan Penuntut
Umum tidak terikat untuk menghadirkan keseluruhan saksi yang dicantumkan dalam
berkas perkara tersebut dalam proses pembuktian Penuntut Umum memiliki
kewenangan untuk menghadirkan sebagian saksi jika telah yakin bahwa dakwaan
yang diajukan telah dapat dibuktikan Penilaian terhadap kualitas saksi dan
kepentingan untuk menghadirkannya di persidangan sebagai alat bukti saksi bukan
merupakan 1ingkup eksepsi
Berdasarkan uraian diatas maka kami berpendapat bahwa keberatan yang diajukan o1eh
Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Bab II tersebut adalah tidak
beralasan sehingga sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau dikesampingkan
Bahwa selanjutnya dalam Bab III Nota Keberatan Tim Penasihat Hukum telah
mengajukan materi keberatan tentang Surat Dakwaan Harus Dibatalkan dengan alasan
sebagai berikut
1 Surat dakwaan tidak jelas
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 62 sid 65 pada pokoknya
mengemukakan sebagai berikut
Perumusan surat dakwaan yang disusun o1eh Penuntut Umum secara subsidiairitas
tersebut tidak tepat karena perbua~ yang didakwakan terhadap terdakwa adalah
perbuatan yang berbeda dan masing-masing berdiri sendiri yaitu perbuatan yang
bersifat melawan hukum disatu pihak sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU Tipikor
dan perbuatan yang bersifat menyalahgunakan wewenang dilain pihak sebagaimana
diatur dalam pasal 3 UU Tipikor oleh karena itu lebih tepat dakwaan kepada terdakwa
disusun secara a1ternatif Dengan demikian surat dakwaan yang disusun secara
subsidiairitas tersebut adalah tidak je1as sehingga harus dibatalkan
2 Dakwaan disusun tidak cermat menyebutkan waktu (tempus delicti) tindak pidana
itu dilakukan
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 65 sid 66 pOOa pokoknya
mengemukakan sebagai berikut
Bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak cermat menyebutkan waktu
tempus delicti tindak pidana itu dilakukan hal ini terlihat dalam dakwaan subsidiair
halam 14 baris ke-13 sid 14 pada hari dan tang gal yang tidak dapat ditentukan
h1lll11PQllbrmUlllrm PIIU1llJlt u_dlll_ Pwlll EDDIE WIDIONO SUWONDHO MaC
20
lagi antara bulan September 2000 sampai dengan bulan Mei 2006 atau setidakshy
tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 sampai dengan tahun 2006
Sementara dalam dakwaan Subsidiair halaman 15 alenia terakhir terdakwa selaku
Direktur Pemasaran dan Distribusi (Dirsar) PT PLNyang menjabat sejak tahun 1998
telah mengetahui bahwa PT PLN Disjaya dan Tangerang telah bekerjasama dengan
Politeknik ITB Bandung sejak tahun 1994 dts Sehingga dari rumusan waktu
(tempus delicti) tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan
terbukti sangat tidak cennat karena disatu sisi menyebutkan antara bulan September
2000 sampai dengan bulan Mei 2006 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain
dalam tahun 2000 sampai sejak tahun 1998 telah mengetahui sehingga dengan
demikian dakwaan tidak jelas dan lengkap menyebutkan waktu (tempus delicti) tindak
pidana dilakukan
3 Fakta dakwaan disusun secara manipulatif
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 66 sid 102 pada pokoknya
mengemukakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara manipulatif bukan
hanya sekedar bennaksud menghilangkan peran orang tertentu seperti Sunggu Anwar
Aritonang tetapi juga dilakukan dengan memanipulasi fakta dalam uraian perbuatan yang
dilakukan terdakwa dimana uraian fakta tidak jelas sumbernya hanya berasumsi dan
didasari pada kebohongan dengan demikian dakwaan yang disusun secara manipulatif
mengakibatkan dakwaan dibatalkan
Berdasarkan uraian materi keberatan beserta alasan-alasan yang dimuat dalam Bab III
Nota Keberatan tersebut diatas maka sebelum kami menguraikan pendapat I tanggapan atas
keberatan beserta alasan-alasan yang dimuat dalam Bah III Nota Keberatan tersebut terlebih
dahulu perlu kami uraikan tentang pengertian Surat Dakwaan harus dibatalkan scrbagaimana
dimaksud dalam Pasal143 ayat (3) KUHAP
Berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHAP dinyatakan bahwa surat dakwaan yang tidallt
memenuhl ketentuan salah satu unsur syarat-syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yaitu dimana dakwaan tidak terang dan tidak cermat
merumusk~ unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan maka surat dakwaan yang demikian
adalah harus dibatalkan Menurut M Yahya Harahap dalam bukunya betjudul i Pembahasan
Permasalahan dan Penerapan KUHAP jilid II cetakan ke-III Penerbit Pustakan Kartini
halaman 663-664 pada intinya menyatakan bahwa mengenai alasan keberatan surat
dakwaan batal bukan dakwaannya yang dinyatakan tidak dapat diterima akan tetapi yang
harus dibatalkan adalah surat dakwaan yaitu dimana surat dakwaan tidak memenuhi
Pendaparlbantahan Penuntut Umum dalQll) Perlcara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
21
syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal143 ayat (2) hurufa KUHAP dan syarat
materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal143 ayat (2) hurufb KUHAP
Berdasarkan pengertian Surat Dakwaan harus dibatalkan maka karni berpendapat
bahwa surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP dan syarat materiil sebagaimana dif~ud dalam
Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP sehingga cukup beralasan untuk dijadikan dasar oleh
Majelis dalarn memeriksa mengadili dan memutus perkara aquo Narnun demikian karni akan
memberikan pendapat tanggapan terhadap materi keberatan pada Bab III dalam Nota
Keberatan yaitu
1 Keberatan tentang Surat dakwaan tidak jelas
Bahwa perumusan bentuk surat dakwaan secara subsidiairitas sudah tepat dan tidak
tepat jika dirumuskan dalam bentuk dakwaan altematif Perbedaan mendasar antara
keduanya adalah dakwaan altematif ditunjukkan dengan perbedaan uraian fakta yang
dilakukan oleh Terdakwa dalam perbuatan yang didakwakan satu dengan lainnya
yang ditandai dengan penyebutan dakwaan ke-satu ke-dua dan seterusnya dan dalam
pembuktiannya hakim boleh memilih salah satunya Sedangkan dakwaan subsidaritas
ditunjukkan dengan uraian fakta yang sarna yang dilakukan oleh Terdakwa dalam
perbuatan yang didakwakan satu dengan lainnya yang ditandai dengan penyebutan
dakwaan primer subsider lebih subsider dan seterusnya akan tetapi Penuntut Umum
merasa tidak yakin kualifikasi mana (pasal yang mana) yang akan terbukti di depan
persidangan sehingga dalam penyusooan surat dakwaan berdasarkan tingkatanlgradasi
berat ringannya ancaman pidana pada masing-masing tindak pidana Oleh karena itu
hakim dalarn pembuktiannya hams membuktikan dakwaan primer terlebih dahulu
yang apabila tidak terbukti maka dakwaan subsiderlah yang harus dibuktikan
demikian seterusnya
Bahwa seandainya prinsip penyusunan bentuk dakwaan tersebut dihmggar oleh
penuntut umum maka hal itu bukanlah termasuk melanggar pasal 143 ayat (2)
KUHAP dan mengkualifikasi surat dakwaan kabur (obscur libel) Sebab
berdasarkan azas pasal 4 ayat (2) UU No14 tahun 1970 PerOOilan sederhana cepat
dan biaya ringan (asas ini pOOa saat sekarang dianut secara luas disemua negara
dengan rumusannya informal procedure and can be put in motion quickJy)
pelanggaran atau kekeliruan dimaksud dapat dianggap sebagai kesalahan pengetikan
(clerical error) atau kesalahan prosedur (Procedural error) yang dapat diluruskan
dengan jalan Hakim dalam persidangan mengubah susunan surat dakwaan sesuai
dengan prinsip yang digariskan atau dapat dilakukan dengan cara mencatat dalarn
PendapatlbantGhan Penuntut Umum daam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
22
Berlta Acara serta menjelaskan dalam pertimbangan (vide M Yahya Harahap dalam
bukunya pembahasan pennasalahan dan penerapan KUHAP Penyidikan dan
penuntutan edisi 2 hal 448)
Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas dapat dipahami bahwa Penuntut Umwn
dengan kewenangannya mempunyai kebebasan merumuskan sendiri bagaimana
bentuk dari surat dakwaan dengan berpedoman pada hasil pemeriksaan penyidikan
Dengan demikian tidak benar jika bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara
subsidaritas dalam perkara aquo dijadikan alasan bahwa dakwaan tidak jelas dan surat
dakwaan harus dibatalkan Oleh karenanya alasan tersebut hams dikesampingkan
2 Keberatan tentang Dakwaan disusun tidak cermat menyebutkan waktu (tempus
delicti) tindak pidana itu dilakukan
Bahwa pencantuman waktu (tempus delicti) tindak pidana yang dilakukan terdakwa
dalam surat dakwaan dengan menyebutkan antara bulan September 2000 sampai
dengan bulan Mei 2006 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun
2000 sampai sudah cennat Hal ini telah ditegaskan dalam putusan Hoge Raad
tanggal 18 Juni 1928 menyatakan penyebutan (penulisan) dalam surat dakwaan
bahwa mereka terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut kira-kira tahun 1920 sid
1926 adalah cukup dalam menyatakan waktu JI
Bahwa pencantuman kalimat terdakwa sejak tahun 1998 telah mengetahui bahwa PT
PLN Disjaya dan Tangerang telah bekerjasama dengan Politeknik Bandung sejak
tahun 1994 dalam konstruksi feit ~lahmenunjukkan adanya pengetahlan terdakwa
tentang waktu sesuatu peristiwa bukan waktu terdakwa melakukan tindak pidana
sehingga tidaklah dapat dijadikan alasan bahwa dakwaan tidak jelas dan lengkap
menyebutkan waktu (tempus delicti) tindak pidana dilakukan Dengan demikian
keberatan yang demikian tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan dakwaan
tidak cermat dan surat dakwaan harus dibatalkan sehingga alasan tersebut harus
dikesampingkan
3 Keberatan tentang Fakta dakwaan disusun secara manipulatif sebagaimana
diuraikan pada item 1 sId 35
Bahwa setelah kami mencennati keseluruhan materi keberatan I eksepsi yang
diuraikan pada halaman 66 sid 102 yang terdiri dari 35 item maka kami berpendapat
bahwa Tim Penasihat Hukum secara prematur telah melakukan penilai fakta tanpa
melalui proses pembuktian Tim Penasihat Hukum dan dengan mengambil alih
kewenangan hakim telah mengadili sendiri fakta yang terdapat dalam surat dakwaan
Pendapatlbantahan Petllllltut Umum dalam Perk4ra Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
23
sebagai fakta yang disusun secara manipulatif tidak jelas sumbernya hanya
berasumsi serta didasari pada kebohongan
Bahwa oleh karena materi keberatan yang demikian merupakan penilaian fakta yang
harus dibuktikan di persidangan maka kami berpendapat alasan-alasan yang
dikemukakan tersebut tidak berdasar dan harus ditolak
Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim
Yang Terhormat Sdr Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum
Berdasarkan seluruh uraian pendapat I tanggapan yang telah kami kemukakan diatas
maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara
ini untuk
1 Menolak seluruh keberatan (eksepsi) yang diajukan Tim Penasihat Hukum T erdakwa
2 Menyatakan surat dakwaan Nomor Dak-19240812011 tanggal 03 Agustus 2011 telah
memenuhi syarat formal dan syarat materiil Wltuk dijadikan sebagai dasar memeriksa mengadili
dan memutus perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Ir EDDIE WIDIONO
SUWONDHO MSc
3 Menetapkan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan
Demikian pendapat I tanggapan atas materi keberatan (eksepsi) Tim Penasehat Hukum
Terdakwa kami bacakan dan ajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini Rabu tanggal 7 September 2011
PENUNTUT UMUM PADA KPK
~~
MUHIBUDDIN SH MH
AFNI C~A SH MH
Pendapatlbantahan Penuntut Umum daam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
16
- Bahwa ketentuan pengadaan barang dan jasa di PT PLN dalam bentuk SK Direksi
PT PLN tidaklah berdiri sendiri akan tetapi peraturan tersebut lahir sebagai tunman
dari UU Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri sebagaimana tercantwn di
dalam konsideran SK Direksi tersebut yang mana pengaturan SK Direksi tersebut
dimaksud sebagai petunjuk teknis dalam pengadaan barang dan jasa di PT PLN
(Persero)
Bahwa pasal3 UU No19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan Terhadap BUMN berlaku Undang-Undang ini anggaran dasar dan ketentuan
peraturan perundang-undangan lainnya
- Bahwa dengan demikian Anggaran Dasar PT PLN (Persero) Tahun 1998 yang dimuat
dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 12 Mei 1998 Nomor 38 Surat Keputusan
(SK) Direksi PT PLN (Persero) Nomor 038KJ9201DIRI1998 tentang Pengadaan
Barang dan Jasa di PT PLN (Persero) SK Direksi PT PLN (Persero) Nomor
138KJOI01DIRI2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Outsourcing Pelayanan
Pelanggan SK Direksi PT PLN (Persero) Nomor No 118KJOI0IDIRI2004 tentang
Penataan Outsourcing Di Lingkungan PT PLN (Persero) dan SK Direksi PT PLN
(Persero) Nomor 1 OOKJO 1OIDIRI2004 tentang Pengadaan BarangJasa di PT PLN
(Persero) jo SK Direksi PT PLN (Persero) Nomor 200KJOIOIDIRI2004 tentang
Penjelasan Pedoman Pengadaan BarangJasa di Lingkungan PT PLN (Persero)
adalah termasuk dalam katagori peraturan perundang-undangan Dengan demikian
keberatan tentang hal ini haruslah dikesampingkan
7 Keberatan tentang Keuangan PT PLN (Persero) sebagai BUMN bukan merupakan
keuangan Negara kami tanggapi sebagai berikut
- Bahwa keberatan tersebut adalah materi pokok perkara dan bukan termasuk dalam
ruang lingkup materi yang dapat diajukan sebagai keberatan (eksepsi) sebagaimana
yang diatur dalam Pasal156 (I) KUHAP dan seharusnya dikesampingkan
Bahwa namun demikian kami perlu tegaskan bahwa pendapat Tim Penasihat Hukum
yang menyatakan keuangan PLN bukan keuangan Negara adalah pendapat yang
keliru Sebab di dalam penjelasan atas UU Tipikor dengan tegas dinyatakan bahwa
keuangan negara yang dimaksud dalam UU Tipikor adalah seluruh kekayaan negara
dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya
segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena
berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban BUMNIBUMD
yayasan badan hukum dan perusahaan yang menyewakan modal negara atau
Pendaputbantahan Penuntut Umum dalam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
17
perusahaan yang menyertalean modal pihale ketiga berdasarkan perjanjian dengan
Negara
Bahwa penjelasan tersebut sejalan pula dengan ketentuan UU No 17 Tahun 2003
Pasall angka 1 yang memberikan pengertian keuangan Negara adalah semua hale dan
kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa
uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan
pelalesanaan hale dan kewajiban tersebut Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2
ditegaskan bahwa Keuangan Negara meliputi kekayaan Negarakekayaan daerah yang
dikelola sendiri atau oleh pihale lain berupa uang surat berharga piutang barang serta
hale-hale lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan
pada perusahaan Negaraperusahaan daerah
Bahwa kekuasaan atas pengelolaan keuangan Negara digunakan untuk mencapai
tujuan bemegara sehingga setiap tahun disusun APBN dan APBD Salah satu
penggunaan dana APBNAPBD adalah dalam bentuk penyertaan modal Negara pada
Persero danatau Perum serta Perseroan Terbatas tainnya yang digolongkan sebagai
Kekayaan Negara yang dipisahkan
Bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya
dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan
Negara yang dipisahkan (Pasal 1 angka 1 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN)
Artinya bahwa secara langsung maupun tidak langsung dapat dikatakan bahwa dalam
operasionalnya BUMN tetapi menggunalean APBN Malesud dan tujuan pendician
BUMN adalah untuk menyelenggaralean kemanfaatan umum berupa penyediaan
barang danatau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup
orang banyale
8 Keberatan tentang Penghitungan kerugian negara tidak dilakukan pihak yang
berwenang dan
9 Tentang pemyataan Laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas
dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan outsourcing roll out customer
information system rencana induk sistem informasi (CIS-RISI) pada PT PLN
(persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang tahun 2004 - 2006 sangat
bertentangan dengan laporan keuangan dan konsolldasi PT Perusahaan Iistrlk
negara (persero) No20BAuditama VGAlOS2006 tanggal31 Mel 2006 oleh Badan
Pemeriksa Keuangan
Pendapatbantahan Pelluntut Umum dalam PerluJra Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
18
Bahwa keberatan tentang kewenangan Ahli BPKP dalam menghitung kerugian
keuangan Negara (Point 8) dan ada tidaknya kerugian keuangan Negara (point 9)
diatas bukan merupakan materi eksepsi melainkan tennasuk penilaian fakta yang akan
dibuktikan di persidangan
10 Keberatan tentang Unsur penyertaan (deeJneJDing) yang tidakjelas
Bahwa dalam rumusan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP diatur tiga bentuR penyertaan
yaitu sebagai yang melakukan menyuruh melakukan dan turut serta melakukan
Dalam Surat Dakwaan baik rumusan unsur delik pada Dakwaan Primair maupun pada
Dakwaan SUbSi~ir Penuntut Umum telah menguraikan dengan jelas kualitas penyertaan
tersebut yaitu ~ Terdakwa baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan atau turut
serta melakukan dengan Saksi Margo Santoso Fahmi Mochtar dan Gani Abdul Gani dan
uraian faktanya telah dikonstruksikan secara cennat jelas dan lengkap baik dalam dakwaan
primair maupun subsidiair
Bahwa untuk mengetahui kualitas Terdakwa dalam penyertaan tersebut apakah sebagai orang
yang melakukan atau turut serta melakukan tentulah harus dibuktikan dalam persidangan
Dengan demikian keberatan tentang hal ini bukan merupakan lingkup materi eksepsi
melainkan sudah memasuki materi pokok perkara yang akan dibuktikan dalam persidangan
selanjutnya
11 Keberatan tentang Pemeriksaan saksi yang tidak berhubungan dengan perkara ini
Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Pennasalahan dan penerapan
KUHAP hal 274 menjelaskan ~~at hukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang
bebas tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak
menentukan sama sekali tidak mengikat hakim Hakim bebas untuk menilai
kesempurnaan dan kebenarannya Tergantung pada penilaian Hakim untuk
menganggapnya sempurna atau tidak Tidak ada keharusan bagi Hakim untuk
menerima kebenaran setiap keterangan saksi Hakim bebas menilai kekuatan atau
kebenaran yang melekat pada keterangan itu dan dapat menerima II atau
menyingkirkannya Lain halnya jika Undang-Undang sendiri telah menentukan
bahwa alat bukti kesaksian mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mementukan Jika seandainya Undang-Undang menentukan demikian Hakim tidak
boleh menilai kekuatan pembuktiannya Hakim secara bulat harus terikat untuk
mempergunakannya dalam putusan tidak lagi berwenang untuk menilainya secara
bebas i Bahwa keberatan mengenai adanya keterangan duCdari 123 orang saksi dalam berkas
perkara yang menurut pendapat Tim Penasihat Hukum tidak reI evan dengan
Pendapatbantahan Penlllltlit Umum dalam Perlalra Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
19
pembuktian perbuatan terdakwa bukan merupakan lingkup eksepsi melainkan i
termasuk kewenangan hakim dalam melakukan penilaian terhadap keterangan saksishy
saksi apabila dihadirkan untuk memberikan keterangan di persidangan Penuntut
Umum tidak terikat untuk menghadirkan keseluruhan saksi yang dicantumkan dalam
berkas perkara tersebut dalam proses pembuktian Penuntut Umum memiliki
kewenangan untuk menghadirkan sebagian saksi jika telah yakin bahwa dakwaan
yang diajukan telah dapat dibuktikan Penilaian terhadap kualitas saksi dan
kepentingan untuk menghadirkannya di persidangan sebagai alat bukti saksi bukan
merupakan 1ingkup eksepsi
Berdasarkan uraian diatas maka kami berpendapat bahwa keberatan yang diajukan o1eh
Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Bab II tersebut adalah tidak
beralasan sehingga sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau dikesampingkan
Bahwa selanjutnya dalam Bab III Nota Keberatan Tim Penasihat Hukum telah
mengajukan materi keberatan tentang Surat Dakwaan Harus Dibatalkan dengan alasan
sebagai berikut
1 Surat dakwaan tidak jelas
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 62 sid 65 pada pokoknya
mengemukakan sebagai berikut
Perumusan surat dakwaan yang disusun o1eh Penuntut Umum secara subsidiairitas
tersebut tidak tepat karena perbua~ yang didakwakan terhadap terdakwa adalah
perbuatan yang berbeda dan masing-masing berdiri sendiri yaitu perbuatan yang
bersifat melawan hukum disatu pihak sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU Tipikor
dan perbuatan yang bersifat menyalahgunakan wewenang dilain pihak sebagaimana
diatur dalam pasal 3 UU Tipikor oleh karena itu lebih tepat dakwaan kepada terdakwa
disusun secara a1ternatif Dengan demikian surat dakwaan yang disusun secara
subsidiairitas tersebut adalah tidak je1as sehingga harus dibatalkan
2 Dakwaan disusun tidak cermat menyebutkan waktu (tempus delicti) tindak pidana
itu dilakukan
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 65 sid 66 pOOa pokoknya
mengemukakan sebagai berikut
Bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak cermat menyebutkan waktu
tempus delicti tindak pidana itu dilakukan hal ini terlihat dalam dakwaan subsidiair
halam 14 baris ke-13 sid 14 pada hari dan tang gal yang tidak dapat ditentukan
h1lll11PQllbrmUlllrm PIIU1llJlt u_dlll_ Pwlll EDDIE WIDIONO SUWONDHO MaC
20
lagi antara bulan September 2000 sampai dengan bulan Mei 2006 atau setidakshy
tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 sampai dengan tahun 2006
Sementara dalam dakwaan Subsidiair halaman 15 alenia terakhir terdakwa selaku
Direktur Pemasaran dan Distribusi (Dirsar) PT PLNyang menjabat sejak tahun 1998
telah mengetahui bahwa PT PLN Disjaya dan Tangerang telah bekerjasama dengan
Politeknik ITB Bandung sejak tahun 1994 dts Sehingga dari rumusan waktu
(tempus delicti) tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan
terbukti sangat tidak cennat karena disatu sisi menyebutkan antara bulan September
2000 sampai dengan bulan Mei 2006 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain
dalam tahun 2000 sampai sejak tahun 1998 telah mengetahui sehingga dengan
demikian dakwaan tidak jelas dan lengkap menyebutkan waktu (tempus delicti) tindak
pidana dilakukan
3 Fakta dakwaan disusun secara manipulatif
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 66 sid 102 pada pokoknya
mengemukakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara manipulatif bukan
hanya sekedar bennaksud menghilangkan peran orang tertentu seperti Sunggu Anwar
Aritonang tetapi juga dilakukan dengan memanipulasi fakta dalam uraian perbuatan yang
dilakukan terdakwa dimana uraian fakta tidak jelas sumbernya hanya berasumsi dan
didasari pada kebohongan dengan demikian dakwaan yang disusun secara manipulatif
mengakibatkan dakwaan dibatalkan
Berdasarkan uraian materi keberatan beserta alasan-alasan yang dimuat dalam Bab III
Nota Keberatan tersebut diatas maka sebelum kami menguraikan pendapat I tanggapan atas
keberatan beserta alasan-alasan yang dimuat dalam Bah III Nota Keberatan tersebut terlebih
dahulu perlu kami uraikan tentang pengertian Surat Dakwaan harus dibatalkan scrbagaimana
dimaksud dalam Pasal143 ayat (3) KUHAP
Berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHAP dinyatakan bahwa surat dakwaan yang tidallt
memenuhl ketentuan salah satu unsur syarat-syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yaitu dimana dakwaan tidak terang dan tidak cermat
merumusk~ unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan maka surat dakwaan yang demikian
adalah harus dibatalkan Menurut M Yahya Harahap dalam bukunya betjudul i Pembahasan
Permasalahan dan Penerapan KUHAP jilid II cetakan ke-III Penerbit Pustakan Kartini
halaman 663-664 pada intinya menyatakan bahwa mengenai alasan keberatan surat
dakwaan batal bukan dakwaannya yang dinyatakan tidak dapat diterima akan tetapi yang
harus dibatalkan adalah surat dakwaan yaitu dimana surat dakwaan tidak memenuhi
Pendaparlbantahan Penuntut Umum dalQll) Perlcara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
21
syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal143 ayat (2) hurufa KUHAP dan syarat
materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal143 ayat (2) hurufb KUHAP
Berdasarkan pengertian Surat Dakwaan harus dibatalkan maka karni berpendapat
bahwa surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP dan syarat materiil sebagaimana dif~ud dalam
Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP sehingga cukup beralasan untuk dijadikan dasar oleh
Majelis dalarn memeriksa mengadili dan memutus perkara aquo Narnun demikian karni akan
memberikan pendapat tanggapan terhadap materi keberatan pada Bab III dalam Nota
Keberatan yaitu
1 Keberatan tentang Surat dakwaan tidak jelas
Bahwa perumusan bentuk surat dakwaan secara subsidiairitas sudah tepat dan tidak
tepat jika dirumuskan dalam bentuk dakwaan altematif Perbedaan mendasar antara
keduanya adalah dakwaan altematif ditunjukkan dengan perbedaan uraian fakta yang
dilakukan oleh Terdakwa dalam perbuatan yang didakwakan satu dengan lainnya
yang ditandai dengan penyebutan dakwaan ke-satu ke-dua dan seterusnya dan dalam
pembuktiannya hakim boleh memilih salah satunya Sedangkan dakwaan subsidaritas
ditunjukkan dengan uraian fakta yang sarna yang dilakukan oleh Terdakwa dalam
perbuatan yang didakwakan satu dengan lainnya yang ditandai dengan penyebutan
dakwaan primer subsider lebih subsider dan seterusnya akan tetapi Penuntut Umum
merasa tidak yakin kualifikasi mana (pasal yang mana) yang akan terbukti di depan
persidangan sehingga dalam penyusooan surat dakwaan berdasarkan tingkatanlgradasi
berat ringannya ancaman pidana pada masing-masing tindak pidana Oleh karena itu
hakim dalarn pembuktiannya hams membuktikan dakwaan primer terlebih dahulu
yang apabila tidak terbukti maka dakwaan subsiderlah yang harus dibuktikan
demikian seterusnya
Bahwa seandainya prinsip penyusunan bentuk dakwaan tersebut dihmggar oleh
penuntut umum maka hal itu bukanlah termasuk melanggar pasal 143 ayat (2)
KUHAP dan mengkualifikasi surat dakwaan kabur (obscur libel) Sebab
berdasarkan azas pasal 4 ayat (2) UU No14 tahun 1970 PerOOilan sederhana cepat
dan biaya ringan (asas ini pOOa saat sekarang dianut secara luas disemua negara
dengan rumusannya informal procedure and can be put in motion quickJy)
pelanggaran atau kekeliruan dimaksud dapat dianggap sebagai kesalahan pengetikan
(clerical error) atau kesalahan prosedur (Procedural error) yang dapat diluruskan
dengan jalan Hakim dalam persidangan mengubah susunan surat dakwaan sesuai
dengan prinsip yang digariskan atau dapat dilakukan dengan cara mencatat dalarn
PendapatlbantGhan Penuntut Umum daam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
22
Berlta Acara serta menjelaskan dalam pertimbangan (vide M Yahya Harahap dalam
bukunya pembahasan pennasalahan dan penerapan KUHAP Penyidikan dan
penuntutan edisi 2 hal 448)
Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas dapat dipahami bahwa Penuntut Umwn
dengan kewenangannya mempunyai kebebasan merumuskan sendiri bagaimana
bentuk dari surat dakwaan dengan berpedoman pada hasil pemeriksaan penyidikan
Dengan demikian tidak benar jika bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara
subsidaritas dalam perkara aquo dijadikan alasan bahwa dakwaan tidak jelas dan surat
dakwaan harus dibatalkan Oleh karenanya alasan tersebut hams dikesampingkan
2 Keberatan tentang Dakwaan disusun tidak cermat menyebutkan waktu (tempus
delicti) tindak pidana itu dilakukan
Bahwa pencantuman waktu (tempus delicti) tindak pidana yang dilakukan terdakwa
dalam surat dakwaan dengan menyebutkan antara bulan September 2000 sampai
dengan bulan Mei 2006 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun
2000 sampai sudah cennat Hal ini telah ditegaskan dalam putusan Hoge Raad
tanggal 18 Juni 1928 menyatakan penyebutan (penulisan) dalam surat dakwaan
bahwa mereka terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut kira-kira tahun 1920 sid
1926 adalah cukup dalam menyatakan waktu JI
Bahwa pencantuman kalimat terdakwa sejak tahun 1998 telah mengetahui bahwa PT
PLN Disjaya dan Tangerang telah bekerjasama dengan Politeknik Bandung sejak
tahun 1994 dalam konstruksi feit ~lahmenunjukkan adanya pengetahlan terdakwa
tentang waktu sesuatu peristiwa bukan waktu terdakwa melakukan tindak pidana
sehingga tidaklah dapat dijadikan alasan bahwa dakwaan tidak jelas dan lengkap
menyebutkan waktu (tempus delicti) tindak pidana dilakukan Dengan demikian
keberatan yang demikian tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan dakwaan
tidak cermat dan surat dakwaan harus dibatalkan sehingga alasan tersebut harus
dikesampingkan
3 Keberatan tentang Fakta dakwaan disusun secara manipulatif sebagaimana
diuraikan pada item 1 sId 35
Bahwa setelah kami mencennati keseluruhan materi keberatan I eksepsi yang
diuraikan pada halaman 66 sid 102 yang terdiri dari 35 item maka kami berpendapat
bahwa Tim Penasihat Hukum secara prematur telah melakukan penilai fakta tanpa
melalui proses pembuktian Tim Penasihat Hukum dan dengan mengambil alih
kewenangan hakim telah mengadili sendiri fakta yang terdapat dalam surat dakwaan
Pendapatlbantahan Petllllltut Umum dalam Perk4ra Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
23
sebagai fakta yang disusun secara manipulatif tidak jelas sumbernya hanya
berasumsi serta didasari pada kebohongan
Bahwa oleh karena materi keberatan yang demikian merupakan penilaian fakta yang
harus dibuktikan di persidangan maka kami berpendapat alasan-alasan yang
dikemukakan tersebut tidak berdasar dan harus ditolak
Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim
Yang Terhormat Sdr Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum
Berdasarkan seluruh uraian pendapat I tanggapan yang telah kami kemukakan diatas
maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara
ini untuk
1 Menolak seluruh keberatan (eksepsi) yang diajukan Tim Penasihat Hukum T erdakwa
2 Menyatakan surat dakwaan Nomor Dak-19240812011 tanggal 03 Agustus 2011 telah
memenuhi syarat formal dan syarat materiil Wltuk dijadikan sebagai dasar memeriksa mengadili
dan memutus perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Ir EDDIE WIDIONO
SUWONDHO MSc
3 Menetapkan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan
Demikian pendapat I tanggapan atas materi keberatan (eksepsi) Tim Penasehat Hukum
Terdakwa kami bacakan dan ajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini Rabu tanggal 7 September 2011
PENUNTUT UMUM PADA KPK
~~
MUHIBUDDIN SH MH
AFNI C~A SH MH
Pendapatlbantahan Penuntut Umum daam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
17
perusahaan yang menyertalean modal pihale ketiga berdasarkan perjanjian dengan
Negara
Bahwa penjelasan tersebut sejalan pula dengan ketentuan UU No 17 Tahun 2003
Pasall angka 1 yang memberikan pengertian keuangan Negara adalah semua hale dan
kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa
uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan
pelalesanaan hale dan kewajiban tersebut Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2
ditegaskan bahwa Keuangan Negara meliputi kekayaan Negarakekayaan daerah yang
dikelola sendiri atau oleh pihale lain berupa uang surat berharga piutang barang serta
hale-hale lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan
pada perusahaan Negaraperusahaan daerah
Bahwa kekuasaan atas pengelolaan keuangan Negara digunakan untuk mencapai
tujuan bemegara sehingga setiap tahun disusun APBN dan APBD Salah satu
penggunaan dana APBNAPBD adalah dalam bentuk penyertaan modal Negara pada
Persero danatau Perum serta Perseroan Terbatas tainnya yang digolongkan sebagai
Kekayaan Negara yang dipisahkan
Bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya
dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan
Negara yang dipisahkan (Pasal 1 angka 1 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN)
Artinya bahwa secara langsung maupun tidak langsung dapat dikatakan bahwa dalam
operasionalnya BUMN tetapi menggunalean APBN Malesud dan tujuan pendician
BUMN adalah untuk menyelenggaralean kemanfaatan umum berupa penyediaan
barang danatau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup
orang banyale
8 Keberatan tentang Penghitungan kerugian negara tidak dilakukan pihak yang
berwenang dan
9 Tentang pemyataan Laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas
dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan outsourcing roll out customer
information system rencana induk sistem informasi (CIS-RISI) pada PT PLN
(persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang tahun 2004 - 2006 sangat
bertentangan dengan laporan keuangan dan konsolldasi PT Perusahaan Iistrlk
negara (persero) No20BAuditama VGAlOS2006 tanggal31 Mel 2006 oleh Badan
Pemeriksa Keuangan
Pendapatbantahan Pelluntut Umum dalam PerluJra Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
18
Bahwa keberatan tentang kewenangan Ahli BPKP dalam menghitung kerugian
keuangan Negara (Point 8) dan ada tidaknya kerugian keuangan Negara (point 9)
diatas bukan merupakan materi eksepsi melainkan tennasuk penilaian fakta yang akan
dibuktikan di persidangan
10 Keberatan tentang Unsur penyertaan (deeJneJDing) yang tidakjelas
Bahwa dalam rumusan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP diatur tiga bentuR penyertaan
yaitu sebagai yang melakukan menyuruh melakukan dan turut serta melakukan
Dalam Surat Dakwaan baik rumusan unsur delik pada Dakwaan Primair maupun pada
Dakwaan SUbSi~ir Penuntut Umum telah menguraikan dengan jelas kualitas penyertaan
tersebut yaitu ~ Terdakwa baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan atau turut
serta melakukan dengan Saksi Margo Santoso Fahmi Mochtar dan Gani Abdul Gani dan
uraian faktanya telah dikonstruksikan secara cennat jelas dan lengkap baik dalam dakwaan
primair maupun subsidiair
Bahwa untuk mengetahui kualitas Terdakwa dalam penyertaan tersebut apakah sebagai orang
yang melakukan atau turut serta melakukan tentulah harus dibuktikan dalam persidangan
Dengan demikian keberatan tentang hal ini bukan merupakan lingkup materi eksepsi
melainkan sudah memasuki materi pokok perkara yang akan dibuktikan dalam persidangan
selanjutnya
11 Keberatan tentang Pemeriksaan saksi yang tidak berhubungan dengan perkara ini
Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Pennasalahan dan penerapan
KUHAP hal 274 menjelaskan ~~at hukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang
bebas tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak
menentukan sama sekali tidak mengikat hakim Hakim bebas untuk menilai
kesempurnaan dan kebenarannya Tergantung pada penilaian Hakim untuk
menganggapnya sempurna atau tidak Tidak ada keharusan bagi Hakim untuk
menerima kebenaran setiap keterangan saksi Hakim bebas menilai kekuatan atau
kebenaran yang melekat pada keterangan itu dan dapat menerima II atau
menyingkirkannya Lain halnya jika Undang-Undang sendiri telah menentukan
bahwa alat bukti kesaksian mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mementukan Jika seandainya Undang-Undang menentukan demikian Hakim tidak
boleh menilai kekuatan pembuktiannya Hakim secara bulat harus terikat untuk
mempergunakannya dalam putusan tidak lagi berwenang untuk menilainya secara
bebas i Bahwa keberatan mengenai adanya keterangan duCdari 123 orang saksi dalam berkas
perkara yang menurut pendapat Tim Penasihat Hukum tidak reI evan dengan
Pendapatbantahan Penlllltlit Umum dalam Perlalra Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
19
pembuktian perbuatan terdakwa bukan merupakan lingkup eksepsi melainkan i
termasuk kewenangan hakim dalam melakukan penilaian terhadap keterangan saksishy
saksi apabila dihadirkan untuk memberikan keterangan di persidangan Penuntut
Umum tidak terikat untuk menghadirkan keseluruhan saksi yang dicantumkan dalam
berkas perkara tersebut dalam proses pembuktian Penuntut Umum memiliki
kewenangan untuk menghadirkan sebagian saksi jika telah yakin bahwa dakwaan
yang diajukan telah dapat dibuktikan Penilaian terhadap kualitas saksi dan
kepentingan untuk menghadirkannya di persidangan sebagai alat bukti saksi bukan
merupakan 1ingkup eksepsi
Berdasarkan uraian diatas maka kami berpendapat bahwa keberatan yang diajukan o1eh
Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Bab II tersebut adalah tidak
beralasan sehingga sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau dikesampingkan
Bahwa selanjutnya dalam Bab III Nota Keberatan Tim Penasihat Hukum telah
mengajukan materi keberatan tentang Surat Dakwaan Harus Dibatalkan dengan alasan
sebagai berikut
1 Surat dakwaan tidak jelas
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 62 sid 65 pada pokoknya
mengemukakan sebagai berikut
Perumusan surat dakwaan yang disusun o1eh Penuntut Umum secara subsidiairitas
tersebut tidak tepat karena perbua~ yang didakwakan terhadap terdakwa adalah
perbuatan yang berbeda dan masing-masing berdiri sendiri yaitu perbuatan yang
bersifat melawan hukum disatu pihak sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU Tipikor
dan perbuatan yang bersifat menyalahgunakan wewenang dilain pihak sebagaimana
diatur dalam pasal 3 UU Tipikor oleh karena itu lebih tepat dakwaan kepada terdakwa
disusun secara a1ternatif Dengan demikian surat dakwaan yang disusun secara
subsidiairitas tersebut adalah tidak je1as sehingga harus dibatalkan
2 Dakwaan disusun tidak cermat menyebutkan waktu (tempus delicti) tindak pidana
itu dilakukan
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 65 sid 66 pOOa pokoknya
mengemukakan sebagai berikut
Bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak cermat menyebutkan waktu
tempus delicti tindak pidana itu dilakukan hal ini terlihat dalam dakwaan subsidiair
halam 14 baris ke-13 sid 14 pada hari dan tang gal yang tidak dapat ditentukan
h1lll11PQllbrmUlllrm PIIU1llJlt u_dlll_ Pwlll EDDIE WIDIONO SUWONDHO MaC
20
lagi antara bulan September 2000 sampai dengan bulan Mei 2006 atau setidakshy
tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 sampai dengan tahun 2006
Sementara dalam dakwaan Subsidiair halaman 15 alenia terakhir terdakwa selaku
Direktur Pemasaran dan Distribusi (Dirsar) PT PLNyang menjabat sejak tahun 1998
telah mengetahui bahwa PT PLN Disjaya dan Tangerang telah bekerjasama dengan
Politeknik ITB Bandung sejak tahun 1994 dts Sehingga dari rumusan waktu
(tempus delicti) tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan
terbukti sangat tidak cennat karena disatu sisi menyebutkan antara bulan September
2000 sampai dengan bulan Mei 2006 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain
dalam tahun 2000 sampai sejak tahun 1998 telah mengetahui sehingga dengan
demikian dakwaan tidak jelas dan lengkap menyebutkan waktu (tempus delicti) tindak
pidana dilakukan
3 Fakta dakwaan disusun secara manipulatif
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 66 sid 102 pada pokoknya
mengemukakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara manipulatif bukan
hanya sekedar bennaksud menghilangkan peran orang tertentu seperti Sunggu Anwar
Aritonang tetapi juga dilakukan dengan memanipulasi fakta dalam uraian perbuatan yang
dilakukan terdakwa dimana uraian fakta tidak jelas sumbernya hanya berasumsi dan
didasari pada kebohongan dengan demikian dakwaan yang disusun secara manipulatif
mengakibatkan dakwaan dibatalkan
Berdasarkan uraian materi keberatan beserta alasan-alasan yang dimuat dalam Bab III
Nota Keberatan tersebut diatas maka sebelum kami menguraikan pendapat I tanggapan atas
keberatan beserta alasan-alasan yang dimuat dalam Bah III Nota Keberatan tersebut terlebih
dahulu perlu kami uraikan tentang pengertian Surat Dakwaan harus dibatalkan scrbagaimana
dimaksud dalam Pasal143 ayat (3) KUHAP
Berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHAP dinyatakan bahwa surat dakwaan yang tidallt
memenuhl ketentuan salah satu unsur syarat-syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yaitu dimana dakwaan tidak terang dan tidak cermat
merumusk~ unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan maka surat dakwaan yang demikian
adalah harus dibatalkan Menurut M Yahya Harahap dalam bukunya betjudul i Pembahasan
Permasalahan dan Penerapan KUHAP jilid II cetakan ke-III Penerbit Pustakan Kartini
halaman 663-664 pada intinya menyatakan bahwa mengenai alasan keberatan surat
dakwaan batal bukan dakwaannya yang dinyatakan tidak dapat diterima akan tetapi yang
harus dibatalkan adalah surat dakwaan yaitu dimana surat dakwaan tidak memenuhi
Pendaparlbantahan Penuntut Umum dalQll) Perlcara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
21
syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal143 ayat (2) hurufa KUHAP dan syarat
materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal143 ayat (2) hurufb KUHAP
Berdasarkan pengertian Surat Dakwaan harus dibatalkan maka karni berpendapat
bahwa surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP dan syarat materiil sebagaimana dif~ud dalam
Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP sehingga cukup beralasan untuk dijadikan dasar oleh
Majelis dalarn memeriksa mengadili dan memutus perkara aquo Narnun demikian karni akan
memberikan pendapat tanggapan terhadap materi keberatan pada Bab III dalam Nota
Keberatan yaitu
1 Keberatan tentang Surat dakwaan tidak jelas
Bahwa perumusan bentuk surat dakwaan secara subsidiairitas sudah tepat dan tidak
tepat jika dirumuskan dalam bentuk dakwaan altematif Perbedaan mendasar antara
keduanya adalah dakwaan altematif ditunjukkan dengan perbedaan uraian fakta yang
dilakukan oleh Terdakwa dalam perbuatan yang didakwakan satu dengan lainnya
yang ditandai dengan penyebutan dakwaan ke-satu ke-dua dan seterusnya dan dalam
pembuktiannya hakim boleh memilih salah satunya Sedangkan dakwaan subsidaritas
ditunjukkan dengan uraian fakta yang sarna yang dilakukan oleh Terdakwa dalam
perbuatan yang didakwakan satu dengan lainnya yang ditandai dengan penyebutan
dakwaan primer subsider lebih subsider dan seterusnya akan tetapi Penuntut Umum
merasa tidak yakin kualifikasi mana (pasal yang mana) yang akan terbukti di depan
persidangan sehingga dalam penyusooan surat dakwaan berdasarkan tingkatanlgradasi
berat ringannya ancaman pidana pada masing-masing tindak pidana Oleh karena itu
hakim dalarn pembuktiannya hams membuktikan dakwaan primer terlebih dahulu
yang apabila tidak terbukti maka dakwaan subsiderlah yang harus dibuktikan
demikian seterusnya
Bahwa seandainya prinsip penyusunan bentuk dakwaan tersebut dihmggar oleh
penuntut umum maka hal itu bukanlah termasuk melanggar pasal 143 ayat (2)
KUHAP dan mengkualifikasi surat dakwaan kabur (obscur libel) Sebab
berdasarkan azas pasal 4 ayat (2) UU No14 tahun 1970 PerOOilan sederhana cepat
dan biaya ringan (asas ini pOOa saat sekarang dianut secara luas disemua negara
dengan rumusannya informal procedure and can be put in motion quickJy)
pelanggaran atau kekeliruan dimaksud dapat dianggap sebagai kesalahan pengetikan
(clerical error) atau kesalahan prosedur (Procedural error) yang dapat diluruskan
dengan jalan Hakim dalam persidangan mengubah susunan surat dakwaan sesuai
dengan prinsip yang digariskan atau dapat dilakukan dengan cara mencatat dalarn
PendapatlbantGhan Penuntut Umum daam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
22
Berlta Acara serta menjelaskan dalam pertimbangan (vide M Yahya Harahap dalam
bukunya pembahasan pennasalahan dan penerapan KUHAP Penyidikan dan
penuntutan edisi 2 hal 448)
Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas dapat dipahami bahwa Penuntut Umwn
dengan kewenangannya mempunyai kebebasan merumuskan sendiri bagaimana
bentuk dari surat dakwaan dengan berpedoman pada hasil pemeriksaan penyidikan
Dengan demikian tidak benar jika bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara
subsidaritas dalam perkara aquo dijadikan alasan bahwa dakwaan tidak jelas dan surat
dakwaan harus dibatalkan Oleh karenanya alasan tersebut hams dikesampingkan
2 Keberatan tentang Dakwaan disusun tidak cermat menyebutkan waktu (tempus
delicti) tindak pidana itu dilakukan
Bahwa pencantuman waktu (tempus delicti) tindak pidana yang dilakukan terdakwa
dalam surat dakwaan dengan menyebutkan antara bulan September 2000 sampai
dengan bulan Mei 2006 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun
2000 sampai sudah cennat Hal ini telah ditegaskan dalam putusan Hoge Raad
tanggal 18 Juni 1928 menyatakan penyebutan (penulisan) dalam surat dakwaan
bahwa mereka terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut kira-kira tahun 1920 sid
1926 adalah cukup dalam menyatakan waktu JI
Bahwa pencantuman kalimat terdakwa sejak tahun 1998 telah mengetahui bahwa PT
PLN Disjaya dan Tangerang telah bekerjasama dengan Politeknik Bandung sejak
tahun 1994 dalam konstruksi feit ~lahmenunjukkan adanya pengetahlan terdakwa
tentang waktu sesuatu peristiwa bukan waktu terdakwa melakukan tindak pidana
sehingga tidaklah dapat dijadikan alasan bahwa dakwaan tidak jelas dan lengkap
menyebutkan waktu (tempus delicti) tindak pidana dilakukan Dengan demikian
keberatan yang demikian tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan dakwaan
tidak cermat dan surat dakwaan harus dibatalkan sehingga alasan tersebut harus
dikesampingkan
3 Keberatan tentang Fakta dakwaan disusun secara manipulatif sebagaimana
diuraikan pada item 1 sId 35
Bahwa setelah kami mencennati keseluruhan materi keberatan I eksepsi yang
diuraikan pada halaman 66 sid 102 yang terdiri dari 35 item maka kami berpendapat
bahwa Tim Penasihat Hukum secara prematur telah melakukan penilai fakta tanpa
melalui proses pembuktian Tim Penasihat Hukum dan dengan mengambil alih
kewenangan hakim telah mengadili sendiri fakta yang terdapat dalam surat dakwaan
Pendapatlbantahan Petllllltut Umum dalam Perk4ra Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
23
sebagai fakta yang disusun secara manipulatif tidak jelas sumbernya hanya
berasumsi serta didasari pada kebohongan
Bahwa oleh karena materi keberatan yang demikian merupakan penilaian fakta yang
harus dibuktikan di persidangan maka kami berpendapat alasan-alasan yang
dikemukakan tersebut tidak berdasar dan harus ditolak
Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim
Yang Terhormat Sdr Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum
Berdasarkan seluruh uraian pendapat I tanggapan yang telah kami kemukakan diatas
maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara
ini untuk
1 Menolak seluruh keberatan (eksepsi) yang diajukan Tim Penasihat Hukum T erdakwa
2 Menyatakan surat dakwaan Nomor Dak-19240812011 tanggal 03 Agustus 2011 telah
memenuhi syarat formal dan syarat materiil Wltuk dijadikan sebagai dasar memeriksa mengadili
dan memutus perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Ir EDDIE WIDIONO
SUWONDHO MSc
3 Menetapkan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan
Demikian pendapat I tanggapan atas materi keberatan (eksepsi) Tim Penasehat Hukum
Terdakwa kami bacakan dan ajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini Rabu tanggal 7 September 2011
PENUNTUT UMUM PADA KPK
~~
MUHIBUDDIN SH MH
AFNI C~A SH MH
Pendapatlbantahan Penuntut Umum daam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
18
Bahwa keberatan tentang kewenangan Ahli BPKP dalam menghitung kerugian
keuangan Negara (Point 8) dan ada tidaknya kerugian keuangan Negara (point 9)
diatas bukan merupakan materi eksepsi melainkan tennasuk penilaian fakta yang akan
dibuktikan di persidangan
10 Keberatan tentang Unsur penyertaan (deeJneJDing) yang tidakjelas
Bahwa dalam rumusan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP diatur tiga bentuR penyertaan
yaitu sebagai yang melakukan menyuruh melakukan dan turut serta melakukan
Dalam Surat Dakwaan baik rumusan unsur delik pada Dakwaan Primair maupun pada
Dakwaan SUbSi~ir Penuntut Umum telah menguraikan dengan jelas kualitas penyertaan
tersebut yaitu ~ Terdakwa baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan atau turut
serta melakukan dengan Saksi Margo Santoso Fahmi Mochtar dan Gani Abdul Gani dan
uraian faktanya telah dikonstruksikan secara cennat jelas dan lengkap baik dalam dakwaan
primair maupun subsidiair
Bahwa untuk mengetahui kualitas Terdakwa dalam penyertaan tersebut apakah sebagai orang
yang melakukan atau turut serta melakukan tentulah harus dibuktikan dalam persidangan
Dengan demikian keberatan tentang hal ini bukan merupakan lingkup materi eksepsi
melainkan sudah memasuki materi pokok perkara yang akan dibuktikan dalam persidangan
selanjutnya
11 Keberatan tentang Pemeriksaan saksi yang tidak berhubungan dengan perkara ini
Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Pennasalahan dan penerapan
KUHAP hal 274 menjelaskan ~~at hukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang
bebas tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak
menentukan sama sekali tidak mengikat hakim Hakim bebas untuk menilai
kesempurnaan dan kebenarannya Tergantung pada penilaian Hakim untuk
menganggapnya sempurna atau tidak Tidak ada keharusan bagi Hakim untuk
menerima kebenaran setiap keterangan saksi Hakim bebas menilai kekuatan atau
kebenaran yang melekat pada keterangan itu dan dapat menerima II atau
menyingkirkannya Lain halnya jika Undang-Undang sendiri telah menentukan
bahwa alat bukti kesaksian mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mementukan Jika seandainya Undang-Undang menentukan demikian Hakim tidak
boleh menilai kekuatan pembuktiannya Hakim secara bulat harus terikat untuk
mempergunakannya dalam putusan tidak lagi berwenang untuk menilainya secara
bebas i Bahwa keberatan mengenai adanya keterangan duCdari 123 orang saksi dalam berkas
perkara yang menurut pendapat Tim Penasihat Hukum tidak reI evan dengan
Pendapatbantahan Penlllltlit Umum dalam Perlalra Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
19
pembuktian perbuatan terdakwa bukan merupakan lingkup eksepsi melainkan i
termasuk kewenangan hakim dalam melakukan penilaian terhadap keterangan saksishy
saksi apabila dihadirkan untuk memberikan keterangan di persidangan Penuntut
Umum tidak terikat untuk menghadirkan keseluruhan saksi yang dicantumkan dalam
berkas perkara tersebut dalam proses pembuktian Penuntut Umum memiliki
kewenangan untuk menghadirkan sebagian saksi jika telah yakin bahwa dakwaan
yang diajukan telah dapat dibuktikan Penilaian terhadap kualitas saksi dan
kepentingan untuk menghadirkannya di persidangan sebagai alat bukti saksi bukan
merupakan 1ingkup eksepsi
Berdasarkan uraian diatas maka kami berpendapat bahwa keberatan yang diajukan o1eh
Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Bab II tersebut adalah tidak
beralasan sehingga sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau dikesampingkan
Bahwa selanjutnya dalam Bab III Nota Keberatan Tim Penasihat Hukum telah
mengajukan materi keberatan tentang Surat Dakwaan Harus Dibatalkan dengan alasan
sebagai berikut
1 Surat dakwaan tidak jelas
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 62 sid 65 pada pokoknya
mengemukakan sebagai berikut
Perumusan surat dakwaan yang disusun o1eh Penuntut Umum secara subsidiairitas
tersebut tidak tepat karena perbua~ yang didakwakan terhadap terdakwa adalah
perbuatan yang berbeda dan masing-masing berdiri sendiri yaitu perbuatan yang
bersifat melawan hukum disatu pihak sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU Tipikor
dan perbuatan yang bersifat menyalahgunakan wewenang dilain pihak sebagaimana
diatur dalam pasal 3 UU Tipikor oleh karena itu lebih tepat dakwaan kepada terdakwa
disusun secara a1ternatif Dengan demikian surat dakwaan yang disusun secara
subsidiairitas tersebut adalah tidak je1as sehingga harus dibatalkan
2 Dakwaan disusun tidak cermat menyebutkan waktu (tempus delicti) tindak pidana
itu dilakukan
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 65 sid 66 pOOa pokoknya
mengemukakan sebagai berikut
Bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak cermat menyebutkan waktu
tempus delicti tindak pidana itu dilakukan hal ini terlihat dalam dakwaan subsidiair
halam 14 baris ke-13 sid 14 pada hari dan tang gal yang tidak dapat ditentukan
h1lll11PQllbrmUlllrm PIIU1llJlt u_dlll_ Pwlll EDDIE WIDIONO SUWONDHO MaC
20
lagi antara bulan September 2000 sampai dengan bulan Mei 2006 atau setidakshy
tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 sampai dengan tahun 2006
Sementara dalam dakwaan Subsidiair halaman 15 alenia terakhir terdakwa selaku
Direktur Pemasaran dan Distribusi (Dirsar) PT PLNyang menjabat sejak tahun 1998
telah mengetahui bahwa PT PLN Disjaya dan Tangerang telah bekerjasama dengan
Politeknik ITB Bandung sejak tahun 1994 dts Sehingga dari rumusan waktu
(tempus delicti) tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan
terbukti sangat tidak cennat karena disatu sisi menyebutkan antara bulan September
2000 sampai dengan bulan Mei 2006 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain
dalam tahun 2000 sampai sejak tahun 1998 telah mengetahui sehingga dengan
demikian dakwaan tidak jelas dan lengkap menyebutkan waktu (tempus delicti) tindak
pidana dilakukan
3 Fakta dakwaan disusun secara manipulatif
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 66 sid 102 pada pokoknya
mengemukakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara manipulatif bukan
hanya sekedar bennaksud menghilangkan peran orang tertentu seperti Sunggu Anwar
Aritonang tetapi juga dilakukan dengan memanipulasi fakta dalam uraian perbuatan yang
dilakukan terdakwa dimana uraian fakta tidak jelas sumbernya hanya berasumsi dan
didasari pada kebohongan dengan demikian dakwaan yang disusun secara manipulatif
mengakibatkan dakwaan dibatalkan
Berdasarkan uraian materi keberatan beserta alasan-alasan yang dimuat dalam Bab III
Nota Keberatan tersebut diatas maka sebelum kami menguraikan pendapat I tanggapan atas
keberatan beserta alasan-alasan yang dimuat dalam Bah III Nota Keberatan tersebut terlebih
dahulu perlu kami uraikan tentang pengertian Surat Dakwaan harus dibatalkan scrbagaimana
dimaksud dalam Pasal143 ayat (3) KUHAP
Berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHAP dinyatakan bahwa surat dakwaan yang tidallt
memenuhl ketentuan salah satu unsur syarat-syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yaitu dimana dakwaan tidak terang dan tidak cermat
merumusk~ unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan maka surat dakwaan yang demikian
adalah harus dibatalkan Menurut M Yahya Harahap dalam bukunya betjudul i Pembahasan
Permasalahan dan Penerapan KUHAP jilid II cetakan ke-III Penerbit Pustakan Kartini
halaman 663-664 pada intinya menyatakan bahwa mengenai alasan keberatan surat
dakwaan batal bukan dakwaannya yang dinyatakan tidak dapat diterima akan tetapi yang
harus dibatalkan adalah surat dakwaan yaitu dimana surat dakwaan tidak memenuhi
Pendaparlbantahan Penuntut Umum dalQll) Perlcara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
21
syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal143 ayat (2) hurufa KUHAP dan syarat
materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal143 ayat (2) hurufb KUHAP
Berdasarkan pengertian Surat Dakwaan harus dibatalkan maka karni berpendapat
bahwa surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP dan syarat materiil sebagaimana dif~ud dalam
Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP sehingga cukup beralasan untuk dijadikan dasar oleh
Majelis dalarn memeriksa mengadili dan memutus perkara aquo Narnun demikian karni akan
memberikan pendapat tanggapan terhadap materi keberatan pada Bab III dalam Nota
Keberatan yaitu
1 Keberatan tentang Surat dakwaan tidak jelas
Bahwa perumusan bentuk surat dakwaan secara subsidiairitas sudah tepat dan tidak
tepat jika dirumuskan dalam bentuk dakwaan altematif Perbedaan mendasar antara
keduanya adalah dakwaan altematif ditunjukkan dengan perbedaan uraian fakta yang
dilakukan oleh Terdakwa dalam perbuatan yang didakwakan satu dengan lainnya
yang ditandai dengan penyebutan dakwaan ke-satu ke-dua dan seterusnya dan dalam
pembuktiannya hakim boleh memilih salah satunya Sedangkan dakwaan subsidaritas
ditunjukkan dengan uraian fakta yang sarna yang dilakukan oleh Terdakwa dalam
perbuatan yang didakwakan satu dengan lainnya yang ditandai dengan penyebutan
dakwaan primer subsider lebih subsider dan seterusnya akan tetapi Penuntut Umum
merasa tidak yakin kualifikasi mana (pasal yang mana) yang akan terbukti di depan
persidangan sehingga dalam penyusooan surat dakwaan berdasarkan tingkatanlgradasi
berat ringannya ancaman pidana pada masing-masing tindak pidana Oleh karena itu
hakim dalarn pembuktiannya hams membuktikan dakwaan primer terlebih dahulu
yang apabila tidak terbukti maka dakwaan subsiderlah yang harus dibuktikan
demikian seterusnya
Bahwa seandainya prinsip penyusunan bentuk dakwaan tersebut dihmggar oleh
penuntut umum maka hal itu bukanlah termasuk melanggar pasal 143 ayat (2)
KUHAP dan mengkualifikasi surat dakwaan kabur (obscur libel) Sebab
berdasarkan azas pasal 4 ayat (2) UU No14 tahun 1970 PerOOilan sederhana cepat
dan biaya ringan (asas ini pOOa saat sekarang dianut secara luas disemua negara
dengan rumusannya informal procedure and can be put in motion quickJy)
pelanggaran atau kekeliruan dimaksud dapat dianggap sebagai kesalahan pengetikan
(clerical error) atau kesalahan prosedur (Procedural error) yang dapat diluruskan
dengan jalan Hakim dalam persidangan mengubah susunan surat dakwaan sesuai
dengan prinsip yang digariskan atau dapat dilakukan dengan cara mencatat dalarn
PendapatlbantGhan Penuntut Umum daam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
22
Berlta Acara serta menjelaskan dalam pertimbangan (vide M Yahya Harahap dalam
bukunya pembahasan pennasalahan dan penerapan KUHAP Penyidikan dan
penuntutan edisi 2 hal 448)
Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas dapat dipahami bahwa Penuntut Umwn
dengan kewenangannya mempunyai kebebasan merumuskan sendiri bagaimana
bentuk dari surat dakwaan dengan berpedoman pada hasil pemeriksaan penyidikan
Dengan demikian tidak benar jika bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara
subsidaritas dalam perkara aquo dijadikan alasan bahwa dakwaan tidak jelas dan surat
dakwaan harus dibatalkan Oleh karenanya alasan tersebut hams dikesampingkan
2 Keberatan tentang Dakwaan disusun tidak cermat menyebutkan waktu (tempus
delicti) tindak pidana itu dilakukan
Bahwa pencantuman waktu (tempus delicti) tindak pidana yang dilakukan terdakwa
dalam surat dakwaan dengan menyebutkan antara bulan September 2000 sampai
dengan bulan Mei 2006 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun
2000 sampai sudah cennat Hal ini telah ditegaskan dalam putusan Hoge Raad
tanggal 18 Juni 1928 menyatakan penyebutan (penulisan) dalam surat dakwaan
bahwa mereka terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut kira-kira tahun 1920 sid
1926 adalah cukup dalam menyatakan waktu JI
Bahwa pencantuman kalimat terdakwa sejak tahun 1998 telah mengetahui bahwa PT
PLN Disjaya dan Tangerang telah bekerjasama dengan Politeknik Bandung sejak
tahun 1994 dalam konstruksi feit ~lahmenunjukkan adanya pengetahlan terdakwa
tentang waktu sesuatu peristiwa bukan waktu terdakwa melakukan tindak pidana
sehingga tidaklah dapat dijadikan alasan bahwa dakwaan tidak jelas dan lengkap
menyebutkan waktu (tempus delicti) tindak pidana dilakukan Dengan demikian
keberatan yang demikian tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan dakwaan
tidak cermat dan surat dakwaan harus dibatalkan sehingga alasan tersebut harus
dikesampingkan
3 Keberatan tentang Fakta dakwaan disusun secara manipulatif sebagaimana
diuraikan pada item 1 sId 35
Bahwa setelah kami mencennati keseluruhan materi keberatan I eksepsi yang
diuraikan pada halaman 66 sid 102 yang terdiri dari 35 item maka kami berpendapat
bahwa Tim Penasihat Hukum secara prematur telah melakukan penilai fakta tanpa
melalui proses pembuktian Tim Penasihat Hukum dan dengan mengambil alih
kewenangan hakim telah mengadili sendiri fakta yang terdapat dalam surat dakwaan
Pendapatlbantahan Petllllltut Umum dalam Perk4ra Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
23
sebagai fakta yang disusun secara manipulatif tidak jelas sumbernya hanya
berasumsi serta didasari pada kebohongan
Bahwa oleh karena materi keberatan yang demikian merupakan penilaian fakta yang
harus dibuktikan di persidangan maka kami berpendapat alasan-alasan yang
dikemukakan tersebut tidak berdasar dan harus ditolak
Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim
Yang Terhormat Sdr Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum
Berdasarkan seluruh uraian pendapat I tanggapan yang telah kami kemukakan diatas
maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara
ini untuk
1 Menolak seluruh keberatan (eksepsi) yang diajukan Tim Penasihat Hukum T erdakwa
2 Menyatakan surat dakwaan Nomor Dak-19240812011 tanggal 03 Agustus 2011 telah
memenuhi syarat formal dan syarat materiil Wltuk dijadikan sebagai dasar memeriksa mengadili
dan memutus perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Ir EDDIE WIDIONO
SUWONDHO MSc
3 Menetapkan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan
Demikian pendapat I tanggapan atas materi keberatan (eksepsi) Tim Penasehat Hukum
Terdakwa kami bacakan dan ajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini Rabu tanggal 7 September 2011
PENUNTUT UMUM PADA KPK
~~
MUHIBUDDIN SH MH
AFNI C~A SH MH
Pendapatlbantahan Penuntut Umum daam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
19
pembuktian perbuatan terdakwa bukan merupakan lingkup eksepsi melainkan i
termasuk kewenangan hakim dalam melakukan penilaian terhadap keterangan saksishy
saksi apabila dihadirkan untuk memberikan keterangan di persidangan Penuntut
Umum tidak terikat untuk menghadirkan keseluruhan saksi yang dicantumkan dalam
berkas perkara tersebut dalam proses pembuktian Penuntut Umum memiliki
kewenangan untuk menghadirkan sebagian saksi jika telah yakin bahwa dakwaan
yang diajukan telah dapat dibuktikan Penilaian terhadap kualitas saksi dan
kepentingan untuk menghadirkannya di persidangan sebagai alat bukti saksi bukan
merupakan 1ingkup eksepsi
Berdasarkan uraian diatas maka kami berpendapat bahwa keberatan yang diajukan o1eh
Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Bab II tersebut adalah tidak
beralasan sehingga sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau dikesampingkan
Bahwa selanjutnya dalam Bab III Nota Keberatan Tim Penasihat Hukum telah
mengajukan materi keberatan tentang Surat Dakwaan Harus Dibatalkan dengan alasan
sebagai berikut
1 Surat dakwaan tidak jelas
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 62 sid 65 pada pokoknya
mengemukakan sebagai berikut
Perumusan surat dakwaan yang disusun o1eh Penuntut Umum secara subsidiairitas
tersebut tidak tepat karena perbua~ yang didakwakan terhadap terdakwa adalah
perbuatan yang berbeda dan masing-masing berdiri sendiri yaitu perbuatan yang
bersifat melawan hukum disatu pihak sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU Tipikor
dan perbuatan yang bersifat menyalahgunakan wewenang dilain pihak sebagaimana
diatur dalam pasal 3 UU Tipikor oleh karena itu lebih tepat dakwaan kepada terdakwa
disusun secara a1ternatif Dengan demikian surat dakwaan yang disusun secara
subsidiairitas tersebut adalah tidak je1as sehingga harus dibatalkan
2 Dakwaan disusun tidak cermat menyebutkan waktu (tempus delicti) tindak pidana
itu dilakukan
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 65 sid 66 pOOa pokoknya
mengemukakan sebagai berikut
Bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak cermat menyebutkan waktu
tempus delicti tindak pidana itu dilakukan hal ini terlihat dalam dakwaan subsidiair
halam 14 baris ke-13 sid 14 pada hari dan tang gal yang tidak dapat ditentukan
h1lll11PQllbrmUlllrm PIIU1llJlt u_dlll_ Pwlll EDDIE WIDIONO SUWONDHO MaC
20
lagi antara bulan September 2000 sampai dengan bulan Mei 2006 atau setidakshy
tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 sampai dengan tahun 2006
Sementara dalam dakwaan Subsidiair halaman 15 alenia terakhir terdakwa selaku
Direktur Pemasaran dan Distribusi (Dirsar) PT PLNyang menjabat sejak tahun 1998
telah mengetahui bahwa PT PLN Disjaya dan Tangerang telah bekerjasama dengan
Politeknik ITB Bandung sejak tahun 1994 dts Sehingga dari rumusan waktu
(tempus delicti) tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan
terbukti sangat tidak cennat karena disatu sisi menyebutkan antara bulan September
2000 sampai dengan bulan Mei 2006 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain
dalam tahun 2000 sampai sejak tahun 1998 telah mengetahui sehingga dengan
demikian dakwaan tidak jelas dan lengkap menyebutkan waktu (tempus delicti) tindak
pidana dilakukan
3 Fakta dakwaan disusun secara manipulatif
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 66 sid 102 pada pokoknya
mengemukakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara manipulatif bukan
hanya sekedar bennaksud menghilangkan peran orang tertentu seperti Sunggu Anwar
Aritonang tetapi juga dilakukan dengan memanipulasi fakta dalam uraian perbuatan yang
dilakukan terdakwa dimana uraian fakta tidak jelas sumbernya hanya berasumsi dan
didasari pada kebohongan dengan demikian dakwaan yang disusun secara manipulatif
mengakibatkan dakwaan dibatalkan
Berdasarkan uraian materi keberatan beserta alasan-alasan yang dimuat dalam Bab III
Nota Keberatan tersebut diatas maka sebelum kami menguraikan pendapat I tanggapan atas
keberatan beserta alasan-alasan yang dimuat dalam Bah III Nota Keberatan tersebut terlebih
dahulu perlu kami uraikan tentang pengertian Surat Dakwaan harus dibatalkan scrbagaimana
dimaksud dalam Pasal143 ayat (3) KUHAP
Berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHAP dinyatakan bahwa surat dakwaan yang tidallt
memenuhl ketentuan salah satu unsur syarat-syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yaitu dimana dakwaan tidak terang dan tidak cermat
merumusk~ unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan maka surat dakwaan yang demikian
adalah harus dibatalkan Menurut M Yahya Harahap dalam bukunya betjudul i Pembahasan
Permasalahan dan Penerapan KUHAP jilid II cetakan ke-III Penerbit Pustakan Kartini
halaman 663-664 pada intinya menyatakan bahwa mengenai alasan keberatan surat
dakwaan batal bukan dakwaannya yang dinyatakan tidak dapat diterima akan tetapi yang
harus dibatalkan adalah surat dakwaan yaitu dimana surat dakwaan tidak memenuhi
Pendaparlbantahan Penuntut Umum dalQll) Perlcara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
21
syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal143 ayat (2) hurufa KUHAP dan syarat
materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal143 ayat (2) hurufb KUHAP
Berdasarkan pengertian Surat Dakwaan harus dibatalkan maka karni berpendapat
bahwa surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP dan syarat materiil sebagaimana dif~ud dalam
Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP sehingga cukup beralasan untuk dijadikan dasar oleh
Majelis dalarn memeriksa mengadili dan memutus perkara aquo Narnun demikian karni akan
memberikan pendapat tanggapan terhadap materi keberatan pada Bab III dalam Nota
Keberatan yaitu
1 Keberatan tentang Surat dakwaan tidak jelas
Bahwa perumusan bentuk surat dakwaan secara subsidiairitas sudah tepat dan tidak
tepat jika dirumuskan dalam bentuk dakwaan altematif Perbedaan mendasar antara
keduanya adalah dakwaan altematif ditunjukkan dengan perbedaan uraian fakta yang
dilakukan oleh Terdakwa dalam perbuatan yang didakwakan satu dengan lainnya
yang ditandai dengan penyebutan dakwaan ke-satu ke-dua dan seterusnya dan dalam
pembuktiannya hakim boleh memilih salah satunya Sedangkan dakwaan subsidaritas
ditunjukkan dengan uraian fakta yang sarna yang dilakukan oleh Terdakwa dalam
perbuatan yang didakwakan satu dengan lainnya yang ditandai dengan penyebutan
dakwaan primer subsider lebih subsider dan seterusnya akan tetapi Penuntut Umum
merasa tidak yakin kualifikasi mana (pasal yang mana) yang akan terbukti di depan
persidangan sehingga dalam penyusooan surat dakwaan berdasarkan tingkatanlgradasi
berat ringannya ancaman pidana pada masing-masing tindak pidana Oleh karena itu
hakim dalarn pembuktiannya hams membuktikan dakwaan primer terlebih dahulu
yang apabila tidak terbukti maka dakwaan subsiderlah yang harus dibuktikan
demikian seterusnya
Bahwa seandainya prinsip penyusunan bentuk dakwaan tersebut dihmggar oleh
penuntut umum maka hal itu bukanlah termasuk melanggar pasal 143 ayat (2)
KUHAP dan mengkualifikasi surat dakwaan kabur (obscur libel) Sebab
berdasarkan azas pasal 4 ayat (2) UU No14 tahun 1970 PerOOilan sederhana cepat
dan biaya ringan (asas ini pOOa saat sekarang dianut secara luas disemua negara
dengan rumusannya informal procedure and can be put in motion quickJy)
pelanggaran atau kekeliruan dimaksud dapat dianggap sebagai kesalahan pengetikan
(clerical error) atau kesalahan prosedur (Procedural error) yang dapat diluruskan
dengan jalan Hakim dalam persidangan mengubah susunan surat dakwaan sesuai
dengan prinsip yang digariskan atau dapat dilakukan dengan cara mencatat dalarn
PendapatlbantGhan Penuntut Umum daam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
22
Berlta Acara serta menjelaskan dalam pertimbangan (vide M Yahya Harahap dalam
bukunya pembahasan pennasalahan dan penerapan KUHAP Penyidikan dan
penuntutan edisi 2 hal 448)
Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas dapat dipahami bahwa Penuntut Umwn
dengan kewenangannya mempunyai kebebasan merumuskan sendiri bagaimana
bentuk dari surat dakwaan dengan berpedoman pada hasil pemeriksaan penyidikan
Dengan demikian tidak benar jika bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara
subsidaritas dalam perkara aquo dijadikan alasan bahwa dakwaan tidak jelas dan surat
dakwaan harus dibatalkan Oleh karenanya alasan tersebut hams dikesampingkan
2 Keberatan tentang Dakwaan disusun tidak cermat menyebutkan waktu (tempus
delicti) tindak pidana itu dilakukan
Bahwa pencantuman waktu (tempus delicti) tindak pidana yang dilakukan terdakwa
dalam surat dakwaan dengan menyebutkan antara bulan September 2000 sampai
dengan bulan Mei 2006 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun
2000 sampai sudah cennat Hal ini telah ditegaskan dalam putusan Hoge Raad
tanggal 18 Juni 1928 menyatakan penyebutan (penulisan) dalam surat dakwaan
bahwa mereka terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut kira-kira tahun 1920 sid
1926 adalah cukup dalam menyatakan waktu JI
Bahwa pencantuman kalimat terdakwa sejak tahun 1998 telah mengetahui bahwa PT
PLN Disjaya dan Tangerang telah bekerjasama dengan Politeknik Bandung sejak
tahun 1994 dalam konstruksi feit ~lahmenunjukkan adanya pengetahlan terdakwa
tentang waktu sesuatu peristiwa bukan waktu terdakwa melakukan tindak pidana
sehingga tidaklah dapat dijadikan alasan bahwa dakwaan tidak jelas dan lengkap
menyebutkan waktu (tempus delicti) tindak pidana dilakukan Dengan demikian
keberatan yang demikian tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan dakwaan
tidak cermat dan surat dakwaan harus dibatalkan sehingga alasan tersebut harus
dikesampingkan
3 Keberatan tentang Fakta dakwaan disusun secara manipulatif sebagaimana
diuraikan pada item 1 sId 35
Bahwa setelah kami mencennati keseluruhan materi keberatan I eksepsi yang
diuraikan pada halaman 66 sid 102 yang terdiri dari 35 item maka kami berpendapat
bahwa Tim Penasihat Hukum secara prematur telah melakukan penilai fakta tanpa
melalui proses pembuktian Tim Penasihat Hukum dan dengan mengambil alih
kewenangan hakim telah mengadili sendiri fakta yang terdapat dalam surat dakwaan
Pendapatlbantahan Petllllltut Umum dalam Perk4ra Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
23
sebagai fakta yang disusun secara manipulatif tidak jelas sumbernya hanya
berasumsi serta didasari pada kebohongan
Bahwa oleh karena materi keberatan yang demikian merupakan penilaian fakta yang
harus dibuktikan di persidangan maka kami berpendapat alasan-alasan yang
dikemukakan tersebut tidak berdasar dan harus ditolak
Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim
Yang Terhormat Sdr Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum
Berdasarkan seluruh uraian pendapat I tanggapan yang telah kami kemukakan diatas
maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara
ini untuk
1 Menolak seluruh keberatan (eksepsi) yang diajukan Tim Penasihat Hukum T erdakwa
2 Menyatakan surat dakwaan Nomor Dak-19240812011 tanggal 03 Agustus 2011 telah
memenuhi syarat formal dan syarat materiil Wltuk dijadikan sebagai dasar memeriksa mengadili
dan memutus perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Ir EDDIE WIDIONO
SUWONDHO MSc
3 Menetapkan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan
Demikian pendapat I tanggapan atas materi keberatan (eksepsi) Tim Penasehat Hukum
Terdakwa kami bacakan dan ajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini Rabu tanggal 7 September 2011
PENUNTUT UMUM PADA KPK
~~
MUHIBUDDIN SH MH
AFNI C~A SH MH
Pendapatlbantahan Penuntut Umum daam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
20
lagi antara bulan September 2000 sampai dengan bulan Mei 2006 atau setidakshy
tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 sampai dengan tahun 2006
Sementara dalam dakwaan Subsidiair halaman 15 alenia terakhir terdakwa selaku
Direktur Pemasaran dan Distribusi (Dirsar) PT PLNyang menjabat sejak tahun 1998
telah mengetahui bahwa PT PLN Disjaya dan Tangerang telah bekerjasama dengan
Politeknik ITB Bandung sejak tahun 1994 dts Sehingga dari rumusan waktu
(tempus delicti) tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan
terbukti sangat tidak cennat karena disatu sisi menyebutkan antara bulan September
2000 sampai dengan bulan Mei 2006 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain
dalam tahun 2000 sampai sejak tahun 1998 telah mengetahui sehingga dengan
demikian dakwaan tidak jelas dan lengkap menyebutkan waktu (tempus delicti) tindak
pidana dilakukan
3 Fakta dakwaan disusun secara manipulatif
Penasehat Hukum dalam nota keberatannya halaman 66 sid 102 pada pokoknya
mengemukakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara manipulatif bukan
hanya sekedar bennaksud menghilangkan peran orang tertentu seperti Sunggu Anwar
Aritonang tetapi juga dilakukan dengan memanipulasi fakta dalam uraian perbuatan yang
dilakukan terdakwa dimana uraian fakta tidak jelas sumbernya hanya berasumsi dan
didasari pada kebohongan dengan demikian dakwaan yang disusun secara manipulatif
mengakibatkan dakwaan dibatalkan
Berdasarkan uraian materi keberatan beserta alasan-alasan yang dimuat dalam Bab III
Nota Keberatan tersebut diatas maka sebelum kami menguraikan pendapat I tanggapan atas
keberatan beserta alasan-alasan yang dimuat dalam Bah III Nota Keberatan tersebut terlebih
dahulu perlu kami uraikan tentang pengertian Surat Dakwaan harus dibatalkan scrbagaimana
dimaksud dalam Pasal143 ayat (3) KUHAP
Berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHAP dinyatakan bahwa surat dakwaan yang tidallt
memenuhl ketentuan salah satu unsur syarat-syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yaitu dimana dakwaan tidak terang dan tidak cermat
merumusk~ unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan maka surat dakwaan yang demikian
adalah harus dibatalkan Menurut M Yahya Harahap dalam bukunya betjudul i Pembahasan
Permasalahan dan Penerapan KUHAP jilid II cetakan ke-III Penerbit Pustakan Kartini
halaman 663-664 pada intinya menyatakan bahwa mengenai alasan keberatan surat
dakwaan batal bukan dakwaannya yang dinyatakan tidak dapat diterima akan tetapi yang
harus dibatalkan adalah surat dakwaan yaitu dimana surat dakwaan tidak memenuhi
Pendaparlbantahan Penuntut Umum dalQll) Perlcara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
21
syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal143 ayat (2) hurufa KUHAP dan syarat
materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal143 ayat (2) hurufb KUHAP
Berdasarkan pengertian Surat Dakwaan harus dibatalkan maka karni berpendapat
bahwa surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP dan syarat materiil sebagaimana dif~ud dalam
Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP sehingga cukup beralasan untuk dijadikan dasar oleh
Majelis dalarn memeriksa mengadili dan memutus perkara aquo Narnun demikian karni akan
memberikan pendapat tanggapan terhadap materi keberatan pada Bab III dalam Nota
Keberatan yaitu
1 Keberatan tentang Surat dakwaan tidak jelas
Bahwa perumusan bentuk surat dakwaan secara subsidiairitas sudah tepat dan tidak
tepat jika dirumuskan dalam bentuk dakwaan altematif Perbedaan mendasar antara
keduanya adalah dakwaan altematif ditunjukkan dengan perbedaan uraian fakta yang
dilakukan oleh Terdakwa dalam perbuatan yang didakwakan satu dengan lainnya
yang ditandai dengan penyebutan dakwaan ke-satu ke-dua dan seterusnya dan dalam
pembuktiannya hakim boleh memilih salah satunya Sedangkan dakwaan subsidaritas
ditunjukkan dengan uraian fakta yang sarna yang dilakukan oleh Terdakwa dalam
perbuatan yang didakwakan satu dengan lainnya yang ditandai dengan penyebutan
dakwaan primer subsider lebih subsider dan seterusnya akan tetapi Penuntut Umum
merasa tidak yakin kualifikasi mana (pasal yang mana) yang akan terbukti di depan
persidangan sehingga dalam penyusooan surat dakwaan berdasarkan tingkatanlgradasi
berat ringannya ancaman pidana pada masing-masing tindak pidana Oleh karena itu
hakim dalarn pembuktiannya hams membuktikan dakwaan primer terlebih dahulu
yang apabila tidak terbukti maka dakwaan subsiderlah yang harus dibuktikan
demikian seterusnya
Bahwa seandainya prinsip penyusunan bentuk dakwaan tersebut dihmggar oleh
penuntut umum maka hal itu bukanlah termasuk melanggar pasal 143 ayat (2)
KUHAP dan mengkualifikasi surat dakwaan kabur (obscur libel) Sebab
berdasarkan azas pasal 4 ayat (2) UU No14 tahun 1970 PerOOilan sederhana cepat
dan biaya ringan (asas ini pOOa saat sekarang dianut secara luas disemua negara
dengan rumusannya informal procedure and can be put in motion quickJy)
pelanggaran atau kekeliruan dimaksud dapat dianggap sebagai kesalahan pengetikan
(clerical error) atau kesalahan prosedur (Procedural error) yang dapat diluruskan
dengan jalan Hakim dalam persidangan mengubah susunan surat dakwaan sesuai
dengan prinsip yang digariskan atau dapat dilakukan dengan cara mencatat dalarn
PendapatlbantGhan Penuntut Umum daam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
22
Berlta Acara serta menjelaskan dalam pertimbangan (vide M Yahya Harahap dalam
bukunya pembahasan pennasalahan dan penerapan KUHAP Penyidikan dan
penuntutan edisi 2 hal 448)
Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas dapat dipahami bahwa Penuntut Umwn
dengan kewenangannya mempunyai kebebasan merumuskan sendiri bagaimana
bentuk dari surat dakwaan dengan berpedoman pada hasil pemeriksaan penyidikan
Dengan demikian tidak benar jika bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara
subsidaritas dalam perkara aquo dijadikan alasan bahwa dakwaan tidak jelas dan surat
dakwaan harus dibatalkan Oleh karenanya alasan tersebut hams dikesampingkan
2 Keberatan tentang Dakwaan disusun tidak cermat menyebutkan waktu (tempus
delicti) tindak pidana itu dilakukan
Bahwa pencantuman waktu (tempus delicti) tindak pidana yang dilakukan terdakwa
dalam surat dakwaan dengan menyebutkan antara bulan September 2000 sampai
dengan bulan Mei 2006 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun
2000 sampai sudah cennat Hal ini telah ditegaskan dalam putusan Hoge Raad
tanggal 18 Juni 1928 menyatakan penyebutan (penulisan) dalam surat dakwaan
bahwa mereka terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut kira-kira tahun 1920 sid
1926 adalah cukup dalam menyatakan waktu JI
Bahwa pencantuman kalimat terdakwa sejak tahun 1998 telah mengetahui bahwa PT
PLN Disjaya dan Tangerang telah bekerjasama dengan Politeknik Bandung sejak
tahun 1994 dalam konstruksi feit ~lahmenunjukkan adanya pengetahlan terdakwa
tentang waktu sesuatu peristiwa bukan waktu terdakwa melakukan tindak pidana
sehingga tidaklah dapat dijadikan alasan bahwa dakwaan tidak jelas dan lengkap
menyebutkan waktu (tempus delicti) tindak pidana dilakukan Dengan demikian
keberatan yang demikian tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan dakwaan
tidak cermat dan surat dakwaan harus dibatalkan sehingga alasan tersebut harus
dikesampingkan
3 Keberatan tentang Fakta dakwaan disusun secara manipulatif sebagaimana
diuraikan pada item 1 sId 35
Bahwa setelah kami mencennati keseluruhan materi keberatan I eksepsi yang
diuraikan pada halaman 66 sid 102 yang terdiri dari 35 item maka kami berpendapat
bahwa Tim Penasihat Hukum secara prematur telah melakukan penilai fakta tanpa
melalui proses pembuktian Tim Penasihat Hukum dan dengan mengambil alih
kewenangan hakim telah mengadili sendiri fakta yang terdapat dalam surat dakwaan
Pendapatlbantahan Petllllltut Umum dalam Perk4ra Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
23
sebagai fakta yang disusun secara manipulatif tidak jelas sumbernya hanya
berasumsi serta didasari pada kebohongan
Bahwa oleh karena materi keberatan yang demikian merupakan penilaian fakta yang
harus dibuktikan di persidangan maka kami berpendapat alasan-alasan yang
dikemukakan tersebut tidak berdasar dan harus ditolak
Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim
Yang Terhormat Sdr Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum
Berdasarkan seluruh uraian pendapat I tanggapan yang telah kami kemukakan diatas
maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara
ini untuk
1 Menolak seluruh keberatan (eksepsi) yang diajukan Tim Penasihat Hukum T erdakwa
2 Menyatakan surat dakwaan Nomor Dak-19240812011 tanggal 03 Agustus 2011 telah
memenuhi syarat formal dan syarat materiil Wltuk dijadikan sebagai dasar memeriksa mengadili
dan memutus perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Ir EDDIE WIDIONO
SUWONDHO MSc
3 Menetapkan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan
Demikian pendapat I tanggapan atas materi keberatan (eksepsi) Tim Penasehat Hukum
Terdakwa kami bacakan dan ajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini Rabu tanggal 7 September 2011
PENUNTUT UMUM PADA KPK
~~
MUHIBUDDIN SH MH
AFNI C~A SH MH
Pendapatlbantahan Penuntut Umum daam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
21
syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal143 ayat (2) hurufa KUHAP dan syarat
materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal143 ayat (2) hurufb KUHAP
Berdasarkan pengertian Surat Dakwaan harus dibatalkan maka karni berpendapat
bahwa surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP dan syarat materiil sebagaimana dif~ud dalam
Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP sehingga cukup beralasan untuk dijadikan dasar oleh
Majelis dalarn memeriksa mengadili dan memutus perkara aquo Narnun demikian karni akan
memberikan pendapat tanggapan terhadap materi keberatan pada Bab III dalam Nota
Keberatan yaitu
1 Keberatan tentang Surat dakwaan tidak jelas
Bahwa perumusan bentuk surat dakwaan secara subsidiairitas sudah tepat dan tidak
tepat jika dirumuskan dalam bentuk dakwaan altematif Perbedaan mendasar antara
keduanya adalah dakwaan altematif ditunjukkan dengan perbedaan uraian fakta yang
dilakukan oleh Terdakwa dalam perbuatan yang didakwakan satu dengan lainnya
yang ditandai dengan penyebutan dakwaan ke-satu ke-dua dan seterusnya dan dalam
pembuktiannya hakim boleh memilih salah satunya Sedangkan dakwaan subsidaritas
ditunjukkan dengan uraian fakta yang sarna yang dilakukan oleh Terdakwa dalam
perbuatan yang didakwakan satu dengan lainnya yang ditandai dengan penyebutan
dakwaan primer subsider lebih subsider dan seterusnya akan tetapi Penuntut Umum
merasa tidak yakin kualifikasi mana (pasal yang mana) yang akan terbukti di depan
persidangan sehingga dalam penyusooan surat dakwaan berdasarkan tingkatanlgradasi
berat ringannya ancaman pidana pada masing-masing tindak pidana Oleh karena itu
hakim dalarn pembuktiannya hams membuktikan dakwaan primer terlebih dahulu
yang apabila tidak terbukti maka dakwaan subsiderlah yang harus dibuktikan
demikian seterusnya
Bahwa seandainya prinsip penyusunan bentuk dakwaan tersebut dihmggar oleh
penuntut umum maka hal itu bukanlah termasuk melanggar pasal 143 ayat (2)
KUHAP dan mengkualifikasi surat dakwaan kabur (obscur libel) Sebab
berdasarkan azas pasal 4 ayat (2) UU No14 tahun 1970 PerOOilan sederhana cepat
dan biaya ringan (asas ini pOOa saat sekarang dianut secara luas disemua negara
dengan rumusannya informal procedure and can be put in motion quickJy)
pelanggaran atau kekeliruan dimaksud dapat dianggap sebagai kesalahan pengetikan
(clerical error) atau kesalahan prosedur (Procedural error) yang dapat diluruskan
dengan jalan Hakim dalam persidangan mengubah susunan surat dakwaan sesuai
dengan prinsip yang digariskan atau dapat dilakukan dengan cara mencatat dalarn
PendapatlbantGhan Penuntut Umum daam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
22
Berlta Acara serta menjelaskan dalam pertimbangan (vide M Yahya Harahap dalam
bukunya pembahasan pennasalahan dan penerapan KUHAP Penyidikan dan
penuntutan edisi 2 hal 448)
Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas dapat dipahami bahwa Penuntut Umwn
dengan kewenangannya mempunyai kebebasan merumuskan sendiri bagaimana
bentuk dari surat dakwaan dengan berpedoman pada hasil pemeriksaan penyidikan
Dengan demikian tidak benar jika bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara
subsidaritas dalam perkara aquo dijadikan alasan bahwa dakwaan tidak jelas dan surat
dakwaan harus dibatalkan Oleh karenanya alasan tersebut hams dikesampingkan
2 Keberatan tentang Dakwaan disusun tidak cermat menyebutkan waktu (tempus
delicti) tindak pidana itu dilakukan
Bahwa pencantuman waktu (tempus delicti) tindak pidana yang dilakukan terdakwa
dalam surat dakwaan dengan menyebutkan antara bulan September 2000 sampai
dengan bulan Mei 2006 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun
2000 sampai sudah cennat Hal ini telah ditegaskan dalam putusan Hoge Raad
tanggal 18 Juni 1928 menyatakan penyebutan (penulisan) dalam surat dakwaan
bahwa mereka terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut kira-kira tahun 1920 sid
1926 adalah cukup dalam menyatakan waktu JI
Bahwa pencantuman kalimat terdakwa sejak tahun 1998 telah mengetahui bahwa PT
PLN Disjaya dan Tangerang telah bekerjasama dengan Politeknik Bandung sejak
tahun 1994 dalam konstruksi feit ~lahmenunjukkan adanya pengetahlan terdakwa
tentang waktu sesuatu peristiwa bukan waktu terdakwa melakukan tindak pidana
sehingga tidaklah dapat dijadikan alasan bahwa dakwaan tidak jelas dan lengkap
menyebutkan waktu (tempus delicti) tindak pidana dilakukan Dengan demikian
keberatan yang demikian tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan dakwaan
tidak cermat dan surat dakwaan harus dibatalkan sehingga alasan tersebut harus
dikesampingkan
3 Keberatan tentang Fakta dakwaan disusun secara manipulatif sebagaimana
diuraikan pada item 1 sId 35
Bahwa setelah kami mencennati keseluruhan materi keberatan I eksepsi yang
diuraikan pada halaman 66 sid 102 yang terdiri dari 35 item maka kami berpendapat
bahwa Tim Penasihat Hukum secara prematur telah melakukan penilai fakta tanpa
melalui proses pembuktian Tim Penasihat Hukum dan dengan mengambil alih
kewenangan hakim telah mengadili sendiri fakta yang terdapat dalam surat dakwaan
Pendapatlbantahan Petllllltut Umum dalam Perk4ra Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
23
sebagai fakta yang disusun secara manipulatif tidak jelas sumbernya hanya
berasumsi serta didasari pada kebohongan
Bahwa oleh karena materi keberatan yang demikian merupakan penilaian fakta yang
harus dibuktikan di persidangan maka kami berpendapat alasan-alasan yang
dikemukakan tersebut tidak berdasar dan harus ditolak
Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim
Yang Terhormat Sdr Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum
Berdasarkan seluruh uraian pendapat I tanggapan yang telah kami kemukakan diatas
maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara
ini untuk
1 Menolak seluruh keberatan (eksepsi) yang diajukan Tim Penasihat Hukum T erdakwa
2 Menyatakan surat dakwaan Nomor Dak-19240812011 tanggal 03 Agustus 2011 telah
memenuhi syarat formal dan syarat materiil Wltuk dijadikan sebagai dasar memeriksa mengadili
dan memutus perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Ir EDDIE WIDIONO
SUWONDHO MSc
3 Menetapkan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan
Demikian pendapat I tanggapan atas materi keberatan (eksepsi) Tim Penasehat Hukum
Terdakwa kami bacakan dan ajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini Rabu tanggal 7 September 2011
PENUNTUT UMUM PADA KPK
~~
MUHIBUDDIN SH MH
AFNI C~A SH MH
Pendapatlbantahan Penuntut Umum daam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
22
Berlta Acara serta menjelaskan dalam pertimbangan (vide M Yahya Harahap dalam
bukunya pembahasan pennasalahan dan penerapan KUHAP Penyidikan dan
penuntutan edisi 2 hal 448)
Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas dapat dipahami bahwa Penuntut Umwn
dengan kewenangannya mempunyai kebebasan merumuskan sendiri bagaimana
bentuk dari surat dakwaan dengan berpedoman pada hasil pemeriksaan penyidikan
Dengan demikian tidak benar jika bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara
subsidaritas dalam perkara aquo dijadikan alasan bahwa dakwaan tidak jelas dan surat
dakwaan harus dibatalkan Oleh karenanya alasan tersebut hams dikesampingkan
2 Keberatan tentang Dakwaan disusun tidak cermat menyebutkan waktu (tempus
delicti) tindak pidana itu dilakukan
Bahwa pencantuman waktu (tempus delicti) tindak pidana yang dilakukan terdakwa
dalam surat dakwaan dengan menyebutkan antara bulan September 2000 sampai
dengan bulan Mei 2006 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun
2000 sampai sudah cennat Hal ini telah ditegaskan dalam putusan Hoge Raad
tanggal 18 Juni 1928 menyatakan penyebutan (penulisan) dalam surat dakwaan
bahwa mereka terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut kira-kira tahun 1920 sid
1926 adalah cukup dalam menyatakan waktu JI
Bahwa pencantuman kalimat terdakwa sejak tahun 1998 telah mengetahui bahwa PT
PLN Disjaya dan Tangerang telah bekerjasama dengan Politeknik Bandung sejak
tahun 1994 dalam konstruksi feit ~lahmenunjukkan adanya pengetahlan terdakwa
tentang waktu sesuatu peristiwa bukan waktu terdakwa melakukan tindak pidana
sehingga tidaklah dapat dijadikan alasan bahwa dakwaan tidak jelas dan lengkap
menyebutkan waktu (tempus delicti) tindak pidana dilakukan Dengan demikian
keberatan yang demikian tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan dakwaan
tidak cermat dan surat dakwaan harus dibatalkan sehingga alasan tersebut harus
dikesampingkan
3 Keberatan tentang Fakta dakwaan disusun secara manipulatif sebagaimana
diuraikan pada item 1 sId 35
Bahwa setelah kami mencennati keseluruhan materi keberatan I eksepsi yang
diuraikan pada halaman 66 sid 102 yang terdiri dari 35 item maka kami berpendapat
bahwa Tim Penasihat Hukum secara prematur telah melakukan penilai fakta tanpa
melalui proses pembuktian Tim Penasihat Hukum dan dengan mengambil alih
kewenangan hakim telah mengadili sendiri fakta yang terdapat dalam surat dakwaan
Pendapatlbantahan Petllllltut Umum dalam Perk4ra Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
23
sebagai fakta yang disusun secara manipulatif tidak jelas sumbernya hanya
berasumsi serta didasari pada kebohongan
Bahwa oleh karena materi keberatan yang demikian merupakan penilaian fakta yang
harus dibuktikan di persidangan maka kami berpendapat alasan-alasan yang
dikemukakan tersebut tidak berdasar dan harus ditolak
Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim
Yang Terhormat Sdr Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum
Berdasarkan seluruh uraian pendapat I tanggapan yang telah kami kemukakan diatas
maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara
ini untuk
1 Menolak seluruh keberatan (eksepsi) yang diajukan Tim Penasihat Hukum T erdakwa
2 Menyatakan surat dakwaan Nomor Dak-19240812011 tanggal 03 Agustus 2011 telah
memenuhi syarat formal dan syarat materiil Wltuk dijadikan sebagai dasar memeriksa mengadili
dan memutus perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Ir EDDIE WIDIONO
SUWONDHO MSc
3 Menetapkan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan
Demikian pendapat I tanggapan atas materi keberatan (eksepsi) Tim Penasehat Hukum
Terdakwa kami bacakan dan ajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini Rabu tanggal 7 September 2011
PENUNTUT UMUM PADA KPK
~~
MUHIBUDDIN SH MH
AFNI C~A SH MH
Pendapatlbantahan Penuntut Umum daam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC
23
sebagai fakta yang disusun secara manipulatif tidak jelas sumbernya hanya
berasumsi serta didasari pada kebohongan
Bahwa oleh karena materi keberatan yang demikian merupakan penilaian fakta yang
harus dibuktikan di persidangan maka kami berpendapat alasan-alasan yang
dikemukakan tersebut tidak berdasar dan harus ditolak
Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim
Yang Terhormat Sdr Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum
Berdasarkan seluruh uraian pendapat I tanggapan yang telah kami kemukakan diatas
maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara
ini untuk
1 Menolak seluruh keberatan (eksepsi) yang diajukan Tim Penasihat Hukum T erdakwa
2 Menyatakan surat dakwaan Nomor Dak-19240812011 tanggal 03 Agustus 2011 telah
memenuhi syarat formal dan syarat materiil Wltuk dijadikan sebagai dasar memeriksa mengadili
dan memutus perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Ir EDDIE WIDIONO
SUWONDHO MSc
3 Menetapkan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan
Demikian pendapat I tanggapan atas materi keberatan (eksepsi) Tim Penasehat Hukum
Terdakwa kami bacakan dan ajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini Rabu tanggal 7 September 2011
PENUNTUT UMUM PADA KPK
~~
MUHIBUDDIN SH MH
AFNI C~A SH MH
Pendapatlbantahan Penuntut Umum daam Perkara Ir EDDIE WIDIONO SUWONDHO MSC