Upload
i-devi
View
48
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Profesi akuntan indonesia
Citation preview
BLUE PRINT PENDIDIKAN PROGRAM PROFESI AKUNTANDAN
UJIAN CHARTERED ACCOUNTANT (CA) INDONESIA
LANDASAN HUKUM PPAk
UU No. 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan (Accountant) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi
Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang SNPT Permendikbud No. 153 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Program Profesi Akuntan
MOU IAI dan DIKTI Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan PendidikanProfesi Akuntansi
PMK No. 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara KMK No. 263/KMK.01/2014 tentang Penetapkan Ikatan Akuntan Indonesia
sebagai Asosiasi Profesi Akuntan
UU NO. 34 TAHUN 1954
Pasal 1:Dengan tidak mengurangi ketentuan dalamperaturan gaji resmi mengenai berbagai jabatanpada Jawatan Akuntan Negeri dan JawatanAkuntan Pajak, hak memakai gelar "akuntan"("accountant") dengan penjelasan atau tambahanmaupun tidak, hanya diberikan kepada merekayang mempunyai ijazah akuntan sesuai denganketentuan dan berdasarkan undang-undang ini.
UU NO. 34 TAHUN 1954
Pasal 2:Dengan ijazah tersebut dalam pasal 1 dimaksud:
a. ijazah yang diberikan oleh sesuatu universitas Negeri atau badanperguruan tinggi lain yang dibentuk menurut undang-undang ataudiakui Pemerintah, sebagai tanda bahwa pendidikan untuk akuntanpada badan perguruan tinggi tersebut telah selesai dengan hasilbaik;
b. ijazah yang diterima sesudah lulus dalam sesuatu ujian lain yangmenurut pendapat Panitia Ahli termaksud dalam pasal 3, gunamenjalankan pekerjaan akuntan dapat disamakan dengan ijazahtersebut pada huruf a pasal ini.
UU NO. 34 TAHUN 1954
Pasal 3:1) Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan mengangkat
Panitia Ahli, yang bertugas mempertimbangkan apakah sesutuijazah bagi menjalankan pekerjaan akuntan dapat disamakandengan ijazah tersebut pada pasal 2 huruf a.
2) Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan bersama MenteriKeuangan mengatur susunan dan cara kerja panitia itu.
3) Menteri Keuangan berhak memberi tugas lain kepada panitiatersebut dalam ayat 1 untuk menjamin kesempurnaan urusanakuntansi c.q. untuk mengatur lebih lanjut urusan akuntansi.
4) Tiap-tiap akuntan berijazah mendaftarkan nama untuk dimuatdalam suatu register negara yang diadakan oleh KementerianKeuangan.
UU NO. 34 TAHUN 1954
Pasal 6:
Menteri Keuangan berhak menetapkan peraturanlebih lanjut untuk melaksanakan undang-undangini.
PrivateUniversityDegreeDegreewithAccountingMajor
StateUniversityDegreeDegreewithAccountingMajor
EligibleforMOF Registration
MOF RegistrationRegister on State Register of
Accountants (Register Negara)
MOF Public Accountant Certificate Be registered with MOF
Be IAI Member Hold CPA Indonesia certificate
Have relevant practical experience
MOF Public Accountant Practice License Hold MOF PA Practice
Employ at least two auditors
Accountant Title (May be called an AccountantBased on Accountants Act No. 34/1954)
CPA Holder (no rights)
PA Certificate Holder (may work as PA)
PA License Holder (may offer PA services)
Qualifications & RightsOrganizations
National Accountancy Consortium (IAI, MoF, Universities)
Ministry of Finance
IAI
Ministry of Finance
PublicAccountant Certificate(CPA)BeIAIMember
BeeligibleforMOFregistrationPassIAICPAIndonesianExam
BEIAIMEMBER
INDONESIAN ACCOUNTANCY QUALIFICATION 1954-2003Process and Requirements
NationalAccountingExamination ElementaryLevel ProfessionalLevel
Universities, Ministry of Education
PEMAKAIAN GELAR AKUNTAN SEBELUM BERLAKUNYA PPAk
No. Keterangan Cara MemperolehGelar Akuntan
1. Perguruan tinggi negeritertentu
Otomatis langsungmemperoleh gelarAkuntan
2. Perguruan tinggi swasta Mengikuti UjianNasional Akuntansi(UNA) Dsar danProfesi
3. Perguruan tinggi negeri baru Mengikuti UNA Profesi
SEJARAH PPAk-SK KEMENDIKNAS NO. 179/U/2001Pasal 1:
Pendidikan profesi akuntansi adalah pendidikan tambahan pada pendidikan tinggisetelah program sarjana Ilmu Ekonomi pada program studi akuntansi
Pasal 2 :
1) Pendidikan profesi akuntansi diselenggarakan di perguruan tinggi sesuaidengan persyaratan, tatacara dan kurikulum yang diatur oleh Ikatan AkuntanIndonesia (IAI).
2) Penyelenggaraan pendidikan profesi akuntansi di perguruan tinggi dilakukansetelah mendapatkan ijin dari Direktur Jenderal Perguruan Tinggi.
3) Ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan oleh Direktur JenderalPendidikan Tinggi atas dasar rekomendasi dari Panitia Ahli PertimbanganPersamaan Ijazah Akuntan.
Pasal 3:
Lulusan pendidikan profesi akuntansi berhak menyandang sebutan profesiakuntansi yang selanjutnya disingkat Ak.
ProfessionalEducationProgramComprises2140unitsdeliveredby
accreditedcolleges ofIAI
UniversityDegreeDegreewithAccountingMajor
EligibleforMOF Registration
MOF RegistrationRegister on State Register of
Accountants (Register Negara)
MOF Public Accountant Certificate Be registered with MOF
Be IAI Member Hold CPA Indonesia certificate
Have relevant practical experience
MOF Public Accountant Practice License Hold MOF PA Practice
Employ at least two auditors
Accountant Title (May be called an AccountantBased on Accountants Act No. 34/1954)
CPA Holder (no rights)
PA Certificate Holder (may work as PA)
PA License Holder (may offer PA services)
Qualifications & RightsOrganizations
Universities, Ministry of Education, IAI
Ministry of Finance
IAI
Ministry of Finance
PublicAccountant Certificate(CPA)BeIAIMember
BeeligibleforMOFregistrationPassIAICPAIndonesianExam
BEIAIMEMBER
INDONESIAN ACCOUNTANCY QUALIFICATION 2003-2011Process and Requirements
UU NO. 12 TAHUN 2012
Pasal 1 ayat 17: Program Studi adalah kesatuan kegiatan
Pendidikan dan pembelajaran yang memilikikurikulum dan metode pembelajaran tertentudalam satu jenis pendidikan akademik,pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
UU NO. 12 TAHUN 2012
Pasal 17 ayat 1 dan 2:1) Pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah
program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalampekerjaan yang memerlukan persyaratan keahliankhusus.
2) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi danbekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain,LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggungjawab atas mutu layanan profesi.
UU NO. 12 TAHUN 2012
Penjelasan Pasal 17 ayat 2:Kerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK,dan/atau organisasi profesi, antara lain: penetapanstandar kompetensi, penetapan kualifikasi lulusan,penyusunan kurikulum, penggunaan sumber belajardan uji kompetensi.
UU NO. 12 TAHUN 2012
Pasal 24:1) Program profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang
diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajatuntuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperolehkecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja.
2) Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdiselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang bekerja samadengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atauorganisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layananprofesi.
UU NO. 12 TAHUN 2012
Penjelasan Pasal 24 ayat 2:Program profesi merupakan tanggung jawab dan kewenanganKementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yangbertanggung jawab atas mutu layanan profesi. Oleh karena itu,Perguruan Tinggi hanya dapat menyelenggarakannya bekerjasamadengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasiprofesi
UU NO. 12 TAHUN 2012
Pasal 24:3) Program profesi wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi
akademik minimum lulusan program profesi dan/ataululusan program magister atau yang sederajat denganpengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun.
4) Lulusan program profesi berhak menggunakan gelarprofesi
5) Ketentuan lebih lanjut mengenai program profesi diaturdalam Peraturan Pemerintah
UU NO. 12 TAHUN 2012
Pasal 26 ayat 5 dan 6:5) Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang
menyelenggarakan pendidikan profesi.
6) Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama denganKementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atauorganisasi profesi yang bertanggung jawab terhadapmutu layanan profesi.
UU NO. 12 TAHUN 2012
Pasal 29 ayat 1, 2 dan 3:1) Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian
pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal,nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangkapengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaandiberbagai sektor.
2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat(1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusanpendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
3) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) ditetapkan oleh Menteri.
UU NO. 12 TAHUN 2012
Pasal 36:Kurikulum pendidikan profesi dirumuskan bersamaKementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atauorganisasi profesi yang bertanggung jawab atasmutu layanan profesi dengan mengacu padaStandar Nasional Pendidikan Tinggi.
UU NO. 12 TAHUN 2012
Pasal 43:1) Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk
melakukan praktik profesi yang diperolehlulusan pendidikan profesi yangdiselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerjasama dengan Kementerian, Kementerian lain,LPNK, dan/atau organisasi profesi yangbertanggung jawab atas mutu layanan profesi,dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
UU NO. 12 TAHUN 2012
Pasal 43:2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama denganKementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasiprofesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layananprofesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
3) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara PendidikanTinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi.
4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesisebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam PeraturanPemerintah.
UU NO. 12 TAHUN 2012
Pasal 59 ayat 2 dan 3:2) Universitas merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan
pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikanvokasi dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atauTeknologi dan jika memenuhi syarat, universitas dapatmenyelenggarakan pendidikan profesi.
3) Institut merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakanpendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikanvokasi dalam sejumlah rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atauTeknologi tertentu dan jika memenuhi syarat, institut dapatmenyelenggarakan pendidikan profesi.
UU NO. 12 TAHUN 2012
Pasal 59 ayat 4 dan 5:4) Sekolah Tinggi merupakan Perguruan Tinggi yang
menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapatmenyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu rumpun IlmuPengetahuan dan/atau Teknologi tertentu dan jika memenuhisyarat, sekolah tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
5) Politeknik merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakanpendidikan vokasi dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuandan/atau Teknologi dan jika memenuhi syarat, politeknik dapatmenyelenggarakan pendidikan profesi
Pasal 14
1) Pengaturan mengenai Program Studi dan program PendidikanTinggi pada jenis pendidikan profesi dan spesialis paling sedikitmencakup:a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi;b. tata cara pembukaan dan penutupan;c. tata cara kerja sama penyelenggaraan; dand. penjaminan mutu.
2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Studi dan programPendidikan Tinggi pada jenis pendidikan profesi dan spesialissebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam PeraturanMenteri setelah berkoordinasi dengan Kementerian Lain, LPNK,dan/atau Organisasi Profesi terkait.
PP NO. 4 TAHUN 2014
Pasal 16 ayat 3:
3) Lulusan pendidikan profesi berhak menggunakan gelar profesi.
Pasal 17 ayat 1, 3 dan 4:1) Ijazah diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan
proses Pembelajaran dalam suatu program pendidikan, dandinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan
3) Pada ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusdilampirkan surat keterangan pendamping ijazah.
4) Surat keterangan pendamping ijazah diterbitkan oleh PerguruanTinggi yang memberikan ijazah pendidikan akademik, vokasi,profesi, dan spesialis.
PP NO. 4 TAHUN 2014
Pasal 19:
1) Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktikprofesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi, spesialis, atausubspesialis.
2) Sertifikat profesi diberikan kepada lulusan pendidikan profesisesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkanoleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian,Kementerian Lain, LPNK, dan/atau Organisasi Profesi.
Pasal 20:
Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 19 diatur dalam Peraturan Menteri.
PP NO. 4 TAHUN 2014
PERMENDIKBUD NO. 49 TAHUN 2014
Pasal 4 ayat 1:
1) Standar Nasional Pendidikan terdiri atas:a. standar kompetensi lulusan;b. standar isi pembelajaran;c. standar proses pembelajaran;d. standar penilaian pembelajaran;e. standar dosen dan tenaga kependidikan;f. standar sarana dan prasarana pembelajaran;g. standar pengelolaan pembelajaran; danh. standar pembiayaan pembelajaran.
Pasal 5:
1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentangkualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap,pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusancapaian pembelajaran lulusan.
2) Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusancapaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isipembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaianpembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standarsarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaanpembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
PERMENDIKBUD NO. 49 TAHUN 2014
Pasal 5:
3) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) wajib:
a. mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI;dan
b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
PERMENDIKBUD NO. 49 TAHUN 2014
Pasal 9:
1) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaransebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk setiapprogram pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsicapaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
2) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaransebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
e. lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasibidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
PERMENDIKBUD NO. 49 TAHUN 2014
Pasal 17 ayat 2:2) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran Untuk
memenuhi capaian pembelajaran lulusan program sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5, mahasiswa wajib menempuh bebanbelajar paling sedikit:e. 36 sks untuk program profesi;
3) Masa studi terpakai bagi mahasiswa dengan beban belajarsebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
e. 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun untuk program profesi setelahmenyelesaikan program sarjana atau diploma empat;
PERMENDIKBUD NO. 49 TAHUN 2014
Pasal 18:
1) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimaltentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalamrangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimanadimaksud pada ayat (1) mencakup:a. Prinsip penilaian;b. Teknik dan instrumen penilaian;c. Mekanisme dan prosedur penilaiand. Pelaksanaan penilaiane. Pelaporan penilaian; danf. Kelulusan mahasiswa
PERMENDIKBUD NO. 49 TAHUN 2014
Pasal 22 ayat 1 dan 2:
1) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.
2) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dapatdilakukan oleh:a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu;b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan
mengikutsertakan mahasiswa; dan/atauc. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan
mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
PERMENDIKBUD NO. 49 TAHUN 2014
Pasal 24 ayat 3 dan 5:
3) Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister,program magister terapan, program doktor, dan program doktorterapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruhbeban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaranlulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeksprestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tigakoma nol).
5) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah,gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazahsesuai dengan peraturan perundangan.
PERMENDIKBUD NO. 49 TAHUN 2014
Pasal 25:Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimaltentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikanuntuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhancapaian pembelajaran lulusan.
Pasal 26 ayat 7:7) Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling
rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevandengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2(dua) tahun, serta dapat menggunakan dosen bersertifikat profesiyang relevan dengan program studi, yang berpengalaman kerjapaling sedikit 2 (dua) tahun, dan berkualifikasi paling rendahsetara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
PERMENDIKBUD NO. 49 TAHUN 2014
PERJANJIAN KERJASAMA (MOU) DIKTI - IAI
Dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 12tentang Pendidikan Tinggi IAI telah menandatanganiperjanjian kerjasama (MOU) dengan DIKTI pada tanggal22 Nopember 2013, Nomor 10/KB/E/XI/2013 dan Nomor013/MOU/IAI/XI/2013 tentang PenyelenggaraanPendidikan Profesi Akuntan.
MOU tersebut menggantikan MOU DIKTI IAIsebelumnya Nomor 565 D/T/2002 dan Nomor2460/MOU/IAI/III/02 tentang Pengelolaan Sistem danPendidikan Penyelenggaraan Akuntansi.
LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA (MOU) DIKTI - IAI
1. Penyelenggaraan pendidikan profesi akuntan.2. Pembukaan dan penutupan pendidikan profesi
akuntan.3. Pengusulan penetapan standar kompetensi lulusan
pendidikan profesi akuntan kepada MenteriPendidikan dan Kebudayaan.
4. Pengesahan standar nasional pendidikan profesiakuntan.
5. Pelaksanaan uji kompetensi.
ISI MOU DIKTI - IAI
IAI mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas:
1. Pengesahan standar kompetensi lulusan dan standarnasional pendidikan profesi akuntan.
2. Pengajuan rekomendasi pembukaan dan penutupanpendidikan profesi akuntan.
3. Pelaksanaan evaluasi diri penyelenggara pendidikanprofesi akuntan
4. Penyusunan, pengembangan soal, pemeriksaan hasil,dan penetapan kelulusan uji kompetensi.
5. Penerbitan sertifikat kompetensi.
Permendikbud No. 153 tahun 2014 tentangPenyelenggaraan Pendidikan Program ProfesiAkuntan, ditetapkan tanggal 17 Oktober 2014.
Telah diproses oleh Kementerian Pendidikan danKebudayaan Kabinet Indonesia Bersatu II dengansubstansi pengaturan merupakan hasil koordinasibersama DIKTI, IAI dan PPAJP.
Pertimbangan: dalam rangka melaksanakanketentuan pasal 14 ayat (2) Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentangPenyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan PengelolaanPerguruan Tinggi.
PERMENDIKBUD No. 153/2014
Pasal 1
Pendidikan program profesi akuntan merupakan jenis pendidikantinggi setelah program sarjana atau setara yang menyiapkanmahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratankeahlian khusus di bidang akuntansi.
PERMENDIKBUD No. 153/2014
Pasal 21) Pendidikan program profesi akuntan diselenggarakan oleh
perguruan tinggi bekerjasama dengan Ikatan AkuntanIndonesia.
2) Pendidikan program profesi akuntan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan standar nasionalpendidikan program profesi akuntan.
3) Standar nasional pendidikan program profesi akuntansebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun mengacu padastandar nasional pendidikan tinggi.
4) Standar nasional pendidikan program profesi akuntansebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menterisetelah memperoleh masukan dari Kementerian Keuangan danIkatan Akuntan Indonesia.
PERMENDIKBUD No. 153/2014
Pasal 3
1) Izin penyelenggaraan pendidikan program profesi akuntan di perguruantinggi diterbitkan oleh Menteri.
2) Izin penyelenggaraan pendidikan program profesi akuntan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki program studi akuntansiyang memenuhi persyaratan:a) terakreditasi A atau sebutan lain yang setara dari badan yang
berwenang;b) memiliki 6 (enam) orang dosen tetap yang mempunyai register
negara akuntan dan menjadi anggota Ikatan Akuntan Indonesia;c) memiliki akses atas 5 (lima) jurnal nasional terakreditasi dan 5 (lima)
jurnal internasional dalam bidang akuntansi; dan3) Izin penyelenggaraan pendidikan program profesi akuntan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memperoleh rekomendasi dari Ikatan AkuntanIndonesia.
PERMENDIKBUD No. 153/2014
Pasal 4
1) Mahasiswa pendidikan program profesi akuntan berpendidikanpaling rendah lulusan program sarjana (S-1) atau diplomaempat (D-IV) lulusan dari perguruan tinggi di dalam atau luarnegeri.
2) Mahasiswa pendidikan program profesi akuntan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) yang berasal dari jurusan nonakuntansi wajib memiliki pengetahuan dan kompetensi dasar dibidang akuntansi yang relevan sesuai standar nasionalpendidikan program profesi akuntan.
3) Lulusan dari perguruan tinggi di luar negeri sebagaimanadimaksud pada ayat (1) telah disetarakan oleh KementerianPendidikan dan Kebudayaan.
PERMENDIKBUD No. 153/2014
Pasal 51) Mahasiswa yang dinyatakan lulus pendidikan program profesi
akuntan, berhak menggunakan gelar profesi dibidang akuntansidan memperoleh sertifikat profesi akuntansi yang diterbitkanoleh Perguruan Tinggi bersama dengan Ikatan AkuntanIndonesia.
2) Sertifikat profesi akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesiakuntan setelah teregistrasi pada register negara.
3) Pemberian sertifikat profesi akuntansi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diberikan setelah mahasiswa dinyatakan lulusseluruh uji kompetensi akuntan.
4) Uji kompetensi akuntan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)merupakan ujian sertifikasi akuntan profesional yangdiselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
PERMENDIKBUD No. 153/2014
Pasal 5
5) Dalam penyelenggaraan ujian sertifikasi akuntan profesionalsebagaimana dimaksud pada ayat (4), Ikatan AkuntanIndonesia diawasi oleh Panitia Ahli Pertimbangan PersamaanIjazah Akuntan.
6) Uji kompetensi akuntan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan IkatanAkuntan Indonesia.
7) Mekanisme pelaksanaan uji kompetensi akuntan sebagaimanadimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Direktur JenderalPendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaansetelah memperoleh masukan dari Ikatan Akuntan Indonesia.
PERMENDIKBUD No. 153/2014
Pasal 5
8) Mahasiswa yang dinyatakan lulus uji kompetensi akuntansebagaimana dimaksud pada ayat (3), berhak memperolehsertifikat kompetensi akuntan yang diterbitkan oleh IkatanAkuntan Indonesia.
9) Mahasiswa yang tidak lulus uji kompetensi akuntansebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikuti ujikompetensi ulang sampai masa waktu studi pendidikan programprofesi akuntan berakhir.
PERMENDIKBUD No. 153/2014
RUTE AKUNTAN PROFESIONAL INDONESIAMELALUI PPAk
Uji KompetensiAkuntan
2tahun
Penga-laman kerja
CA
IAI
Akt*
REKTOR
SertifikatProfesi
PPAJP
Akuntan Beregister
D4/S1/S2/S3 Akuntansi
D4/S1/S2/S3 Non
Akuntansi
PPAk
Matrikulasi
PPAkIAI
SertifikatKompetensi
PAPIA
LULUS
Associate CA
IAI
Pasal 6
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melakukan evaluasi terhadappenyelenggaraan pendidikan program profesi akuntan sesuaiperaturan perundang-undangan.
Pasal 7
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dapat mencabut izinpenyelenggaraan pendidikan program profesi akuntan di perguruantinggi apabila tidak memenuhi standar nasional pendidikan tinggi.
PERMENDIKBUD No. 153/2014
Kegiatan: Penyusunan RPP pelaksanaan UU/5/2011 Penyusunan PMK Akuntan Beregister Negara Penyusunan RUU Pelaporan Keuangan
Penataan peta alur profesi akuntansi Indonesia
APAP
Penataanpathways menjadiAkuntan Publik.
AkAk Penyegaran posisi
Akuntan beregister
TATA
Penataan prospekkarir TeknisiAkuntan
Penataan ulang peta alur profesi akuntansi Indonesia:
Menciptakan pilihan karir bagi seluruh lapisan unsur profesi
Meningkatkan daya tarik karir profesi akuntan di mata publik
Mengantisipasi liberalisasi jasa akuntansi
LATAR BELAKANG (1)1. UU No.5/2011 tentang Akuntan Publik hanya
mencabut Pasal 4 dan Pasal 5 UU No.34/1954,dengan demikian UU No.34/1954 saat ini masihberlaku.
2. Perlunya kesiapan profesi akuntansiIndonesia dalam menghadapi ASEANEconomic Community 2015.
3. Menyongsong penyusunan RUU tentangPelaporan Keuangan.
50
LATAR BELAKANG (2)4. Kondisi saat ini:
a. Akuntan hanya sebagai gelar,b. daftar Register Akuntan hanya suatu proses
administratif,c. tidak ada proses pembinaan, dand. jumlah riil yang bergelar akuntan yang masih
berprofesi sebagai Akuntan tidak dapat diketahui.e. belum ada privilege untuk pemegang gelar
Akuntan.
51
LATAR BELAKANG (3)5. Perlunya redefinisi Akuntan sebagai profesi,
yang memenuhi karakteristik :a. Mengikuti proses pendidikan di bidang akuntansi
dan lulus ujian sertifikasi profesi akuntansi;b. Memiliki pengalaman di bidang akuntansi;c. Menjaga kompetensi dengan mengikuti pendidikan
profesional berkelanjutan (PPL); dand. Menjadi anggota asosiasi profesi (profesional
body).
52
DASAR PERTIMBANGAN PENYUSUNAN PMK
UU No.34/1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan,khususnya Pasal 6 mengamanahkan kepada MenteriKeuangan untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan UUNo.34/1954
Pengaturan dalam KMK No.331/KMK.017/1999 tentangPenyelenggaraan Pendaftaran Akuntan pada RegisterNegara sebagai peraturan pelaksanaan UU No.34/1954belum mengantisipasi perkembangan kondisi global saat ini
53
TUJUAN PENYUSUNAN PMKMewujudkan terciptanya akuntan yang profesional dan memilikidaya saing, dengan karakteristik:
1. Memiliki kompetensi:a)Mengikuti proses Pendidikan di bidang Akuntansi
b)Memiliki pengalaman menjalankan pekerjaan di bidang Akuntansi
2. Menjaga kompetensi melalui Pendidikan Profesionalberkelanjutan (PPL);
3. Menjadi anggota asosiasi profesi akuntan; dan
4. Mematuhi kode etik profesi.
54
ProfessionalEducationProgramComprises2140unitsdeliveredby
accreditedcolleges ofIAI
UniversityDegreeAccountingMajor
CharteredAccountantsCertificate PassCAIndonesianExam
Have3yearsrelevantpracticalexperience
MOF RegistrationRegister on State Register of
Accountants (Register Negara)
MOF Registered AccountantCertificate
Be registered with MOF Be IAI Member
Hold CA Indonesia certificate
MOF Accountancy FirmPractice License
Hold MOF Accountancy Firm Practice Employ at least two accountants
Accountant Title (May be called an AccountantBased on Accountants Act No. 34/1954)
CPA Holder (no rights)
PA Certificate Holder (may work as PA)
PA License Holder (may offer PA services)
OrganizationsOrganizations
Universities, Ministry of Education, IAI
Ministry of Finance
BEIAIMEMBER
CURRENT INDONESIAN ACCOUNTANCY QUALIFICATION
ProfessionalEducationProgram *Regulationis
notdecidedyet
Public Accountant Law No. 5/20112011
Accountants Act No. 34/19542014
UniversityDegreeNonAccountingMajor
IAI
PublicAccountantsCertificate PassCPAIndonesianExam
Have3yearsrelevantpracticalexperience
BEIAPIMEMBER
MOF Registered Public Accountant Certificate
Be registered with MOF Be IAPI Member
Hold CPA Indonesia certificate
MOF Public Accountant FirmPractice License
Hold MOF Public Accountant Practice Employ at least two auditors
IAPI
UniversityDegreeAllMajor
TeknisiAkuntansi Level
6
Paling Rendah DIV/S1
Akuntansi atau
setara
Paling Rendah DIV/S1
Non Akuntansi
atau setara
PPAk
WNI bersertifikat LN
MRA Asosiasi
Ujian CA
3 thnsbg
praktisi Professional Accountant in
Business, Akuntan Pendidik, Akuntan
Sektor Publik, Kantor Jasa
Akuntansi (KJA) (non Asurans)
CA+
Ak.
Syaratpendidikan
Pendidikanprofesi Uji profesi Pengalaman Pengakuan Jasa
MRA G2G WNA bersertifikat LN
CETAK BIRU PROFESI AKUNTAN INDONESIA
2 thnsbg
praktisi
AKUNTAN PROFESIONAL DAPAT DIPEROLEH MELALUI:
1. PENDIDIKANUJIAN + PENGALAMAN2. UJIAN + PENGALAMAN
Khusus bagi yang memiliki latar belakangpendidikan akuntansi
Pasal 23) Untuk terdaftar dalam Register Negara Akuntan, seseorang harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Lulus pendidikan profesi akuntansi atau lulus ujian sertifikasiakuntan profesional;
b. Berpengalaman di bidang akuntansi; dan
c. Sebagai anggota Asosiasi Profesi Akuntan.
4) Seseorang yang terdaftar dalam Register Negara Akuntan diberikanPiagam Negara Akuntan dan berhak menyandang gelar Akuntan.
PMK NO. 25/PMK.01/2014
Pasal 31) Pendidikan profesi akuntansi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3)
huruf a mencakup perkuliahan dan ujian sertifikasi akuntan profesional.
2) Pendidikan profesi akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diselenggarakan oleh:
a. Asosiasi Profesi Akuntan; atau
b. perguruan tinggi bekerja sama dengan Asosiasi Profesi Akuntan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3) Untuk mengikuti pendidikan profesi Akuntansi, seseorang harusberpendidikan paling rendah diploma empat (D-IV) yang diselenggarakanoleh perguruan tinggi Indonesia atau luar negeri yang telah disetarakan olehinstansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.
PMK NO. 25/PMK.01/2014
Pasal 4
1. Ujian sertifikasi akuntan profesional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2ayat (3) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) diselenggarakan oleh Asosiasi ProfesiAkuntan.
2. Untuk dapat mengikuti ujian sertifikasi akuntan profesional, seseorang harusmemenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut:
a. Memiliki pendidikan paling rendah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1) di bidang Akuntansi; atau
b. Memiliki pendidikan magister (S-2) atau doktor (S-3) yang menekankanpenerapan praktik-praktik akuntansi; atau
c. Mengikuti pendidikan profesi akuntansi; ataud. Memiliki sertifikat teknisi akuntansi level 6 (enam) berdasarkan Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
PMK NO. 25/PMK.01/2014
Pasal 6
1) Untuk terdaftar dalam Register Negara Akuntan, seseorang harusmengajukan permohonan tertulis kepada Menteri dengan melengkapiformulir pendaftaran dan melampirkan dokumen pendukung.
3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Kopi sertifikat akuntan profesional;
PMK NO. 25/PMK.01/2014
IESProfessional accountant: an individual who is a member of an IFAC member body.
Working Area : accountancy, including auditing, financial accounting, management accounting, and tax accounting.
The overall objective of accounting education is to develop competent professional accountants.
Competence is defined as the ability to perform a work role to a defined standard with reference to working environments.
To demonstrate competence :
professional knowledge, professional skills, Professional values, ethics, and attitudes.
International Education Standards (IES)(referensi best practice)
As part of its admission requirements, a professional body needs entranceexaminations and training requirements. These should follow the InternationalEducation Standards (IES) issued by the International Accounting EducationStandards Board (IAESB) under the auspices of IFAC. The IES cover:
IES 1 Entry requirements to a program of professional accounting education
IES 2 Content of professional education programs
IES 3 Professional skills
IES 4 Professional values, ethics and attitudes
IES 5 Practical experience requirements
IES 6 Assessment of professional capabilities and competence
IES 7 Continuing professional development
IES 8 Competence requirements for audit professionals
Route to an Accountancy Qualification
Students
Universities/Institutions of Higher Learning
Membership in Professional Accountancy
Bodies
Professional Examinations
3 Years relevant
work experience
Qualified Professional Accountants
Accounting Graduates
Professional Accountancy Bodies
Accounting graduates with no professional
qualifications
Regulator: Ministry of Education
Regulator: Ministry of Finance
Chartered Accountant Indonesia adalah kualifikasiakuntan profesional yang ditetapkan oleh IAIsesuai panduan standar internasional, yangpemegang sertifikatnya akan mendapatkansebutan (designation) profesi sebagai CharteredAccountant Indonesia disingkat CA.
CHARTERED ACCOUNTANT
Melaksanakan tujuan pendirian IAI, yaitu untuk membimbingperkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikanakuntan; dan mempertinggi mutu pekerjaan akuntan;
Demi menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakatkepada profesi akuntan;
Untuk memberikan perlindungan terhadap pengguna jasaakuntan;
Untuk mempersiapkan akuntan Indonesia menghadapaitantangan profesi dalam perekonomian global; dan
Untuk memenuhi kewajiban IAI sebagai anggota InternationalFederation of Accountants.
PERTIMBANGAN PENETAPAN CA
IAI menyelenggarakan ujian CA dengan tujuan untukmendapatkan Akuntan sebagai Anggota Utama IAI yangmemiliki: kualifikasi untuk menjalankan peran sebagai Akuntan
Profesional sesuai kompetensi utama dan kompetensikhusus CA;
komitmen tinggi terhadap etika, nilai-nilai dan perilakuprofesional yang tinggi; dan
keahlian profesional untuk menjalankan peran tersebut.
PERTIMBANGAN PENETAPAN CA
Kompetensi Dasar: Sarjana/Diploma IV Akuntansi:
Penguasaan Akuntansi Keuangan, Akuntansi Manajemen dan Biaya, Auditing, Sistem Informasi, Perpajakan, Hukum
Bisnis, Keuangan, Manajemen, Ekonomi
KOMPETENSI CA:
Kompetensi Lanjutan:Aplikasi, Evaluasi, Integrasi
1. PELAPORAN KORPORAT2. MANAJEMEN STRATEJIK DAN KEPEMIMPINAN
3. TATA KELOLA KORPORAT DAN ETIKA4. MANAJEMEN KEUANGAN LANJUTAN
5. MANAJEMEN PERPAJAKAN6. AKUNTANSI MANAJEMEN LANJUTAN
7. SISTEM INFORMASI DAN PENGENDALIAN INTERNAL
KOMPETENSI UTAMA CA:1. CA memiliki kapabilitas dan
kompetensi dalam mengelola sistempelaporan yang menghasilkan laporankeuangan dan laporan lainnya yangbernilai tinggi sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola, etika profesional,dan integritas.
2. CA memiliki kapabilitas dankompetensi dalam pengambilankeputusan bisnis denganmempertimbangkan dinamikalingkungan bisnis global.
1. Memiliki kemampuan menyusun, menyajikan dan mengevaluasi laporankeuangan grup entitas dan laporan perusahaan sesuai dengan standar global yang berlaku;
2. Memiliki kemampuan mengevaluasi sistem informasi dan pengendalianinternal berbasis teknologi informasi yang dapat:
a. Menghasilkan sistem pelaporan perusahaan yang relevan dan andal; dan
b. Mengidentifikasi dan mengkomunikasikan resiko pengendalian dankonsekuensinya untuk membuat rekomendasi.
3. Mengevaluasi tata kelola korporat, peran dan tanggung jawab sosial danlingkungan korporat;
4. Menjunjung tinggi dan menerapkan nilai-nilai etika individu dan profesional;
Kompetensi Khusus CA
5. Memiliki kemampuan untuk mengembangkan pendekatan multidisiplin yang terintegrasi untuk mengevaluasi strategi dankeputusan bisnis, serta dapat memberi masukan kepada paraeksekutif dalam berbagai penetapan strategi dan keputusan bisnisdalam lingkup nasional dan internasional;
6. Memiliki kemampuan untuk menetapkan kebijakan danpengelolaan perpajakan yang taat pada aturan perpajakan danoptimal bagi perusahaan dalam lingkup global;
7. Mampu mengevaluasi praktikpraktik akuntansi manajemen gunameningkatkan nilai organisasi;
Kompetensi Khusus CA
Kompetensi Khusus CA
8. Mampu mengevaluasi keputusan strategis keuanganperusahaan;
9. Memiliki kemampuan untuk berpikir dan bertindak pemimpin;
10. Memiliki sikap untuk terus melakukan pembelajaran agar dapatmempertahankan kompetensi profesionalnya;
11. Memiliki kemampuan untuk menyampaikan ide dan hasilpemikiran secara lisan dan tulisan; dan
12. Memiliki kemampuan untuk berinteraksi dan berhubungandengan orang atau fungsi lain dalam organisasi dan antarorganisasi.
SUBJEK UJIAN CA
1. PELAPORAN KORPORAT
2. MANAJEMEN STRATEJIK DAN KEPEMIMPINAN
3. TATA KELOLA KORPORAT DAN ETIKA
4. MANAJEMEN KEUANGAN LANJUTAN
5. MANAJEMEN PERPAJAKAN
6. AKUNTANSI MANAJEMEN LANJUTAN
7. SISTEM INFORMASI DAN PENGENDALIAN INTERNAL
1. Pengembangan dan sosialisasi kurikulum serta modulpembelajaran CA berdasarkan kompetensi yangdiinginkan
2. Memastikan kesiapan PPAk, fasilitator, dan infrastrukturpendukung lainnya, pelaksanaan TTT bagi Dosen PPAk
3. Pengembangan asesmen kompetensi CA4. Pengembangan dan sosialisasi kode etik CA serta
memastikan kesiapan infrastruktur pendukung5. Pengembangan sistem evaluasi pengalaman kerja6. Pengembangan pendidikan profesi lanjutan yang
meningkatkan kompetensi CA
PERSIAPAN PELAKSANAAN CA
75
1.Penyusunan silabus subyek CA yang sama dengan silabusdari kurikulum PPAk yang baru
2.Penyusunan modul belajar mandiri bagi perserta ujian CAyang juga dapat menjadi referensi modul pengajaran PPAk.
3.Penyusunan E-Learning Module4.Penyusunan SOP pelaksanaan ujian5.Penyusunan bank soal ujian6.Mengembangkan computer based exam CA
PERSIAPAN PELAKSANAAN CA Silabus, Modul Belajar, dan Ujian
76
PELAKSAAN UJIAN CA
Hari Subyek Ujian WaktuHari Pertama Pelaporan Korporat 09.00 12.00
Tata Kelola Korporat dan Etika 14.00 17.00
Hari Kedua Manajemen Keuangan Lanjutan 09.00 12.00
Manajemen Stratejik dan Kepemimpinan 14.00 17.00
Hari Ketiga Sistem Informasi dan Pengendalian Internal 09.00 12.00
Manajemen Perpajakan 14.00 17.00
Hari Keempat Akuntansi Manajemen Lanjutan 08.30 11.30
Kompetensi; Objektivitas; Independen; Integritas; Transparan; Fairness; Adil; dan Bertanggung jawab.
PRINSIP DASAR PELAKSANAAN UJIAN CA
SOAL DAN METODE UJIAN
Materi dan soal ujian menguji kompetensi yang ingin dicapaisesuai mata ujian yang mengacu kepada kompetensi CA.
Bentuk soal ujian terdiri atas pilihan berganda, esai dan studikasus.
Tingkat kesulitan soal diklasifikasikan menjadi tingkat soalmudah, sedang dan/atau sulit.
Soal, materi ujian, durasi, bentuk dan tingkat kesulitan soalditetapkan oleh DSAP IAI.
Soal dan materi ujian menggunakan bahasa Indonesia. Pelaksanaan ujian dilakukan dengan menggunakan paper based
exam sesuai keputusan DPN IAI.
Ujian bersifat close book berdasarkan keputusan DSAP IAI.
KETENTUAN UJIAN
Ujian dilaksanakan setiap tahun minimal dalam empat periode:(2015: 13-16 Januari, 14-17 April, 7-10 Juli, 20-23 Oktober)
Ujian dilaksanakan selama empat hari kerja dan maksimal duasubyek ujian dalam satu hari.
Peserta dapat mengambil semua subyek ujian sekaligus atausecara bertahap.
Peserta harus menyelesaikan ujian CA dalam kurun waktu 3(tiga) tahun sejak pertama kali dinyatakan sebagai peserta ujan.
Jika peserta belum dapat menyelesaikan seluruh subyek ujiandalam kurun waktu yang ditentukan, maka peserta wajibmengulang kembali seluruh subjek ujian.
BIAYA UJIAN PESERTA UMUM
Peserta wajib membayar biaya ujian dan biaya keanggotaan IAI. Biaya ujian per peserta meliputi uang pendaftaran sebesar Rp.
500.000,- yang hanya dibayarkan satu kali pada saat mendaftarpertama kali, dan biaya per mata ujian sebesar Rp 1.000.000,00(satu juta rupiah).
Biaya keanggotaan meliputi uang pangkal dan iuran tahunanAnggota Madya IAI sesuai ketentuan DPN IAI.
Apabila peserta tidak lulus ujian, maka akan dikenakan biayamengulang per mata ujian sebesar Rp 500.000,00 (lima ratusribu rupiah).
BIAYA UJIAN PESERTA MAHASISWA PPAK
Peserta wajib membayar biaya ujian dan biaya keanggotaan IAI. Biaya ujian per peserta adalah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga
juta rupiah) yang meliputi biaya pendaftaran dan ujian untuk 7(tujuh) mata ujian.
Biaya keanggotaan meliputi uang pangkal dan iuran tahunanAnggota Madya IAI sesuai ketentuan DPN IAI.
Apabila peserta tidak lulus ujian, maka akan dikenakan biayamengulang per mata ujian sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratuslima puluh ribu rupiah) untuk kesempatan mengulang pertama;dan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk kesempatanmengulang berikutnya sesuai ketentuan DPN IAI.
Biaya ujian dan biaya keanggotaan dibayarkan melaluipenyelenggara PPAk.
SERTIFIKAT CA BAGI AKUNTAN BEREGISTER NEGARA TAHUN 2015
Persyaratan:
memenuhi kualifikasi untuk menjalankan peran sebagai AkuntanProfesional sesuai kompetensi CA;
memiliki pengalaman dan/atau menjalankan praktik keprofesian dibidang Akuntansi baik di sektor pendidikan, korporasi, sektor publik,maupun praktisi akuntan publik, paling sedikit 3 (tiga) tahun yangdiperoleh dalam 7 (tujuh) tahun terakhir;
merupakan Akuntan Beregister Negara yang telah terdaftar hingga31 Desember 2014 pada Register Negara Akuntan yangdiselenggarakan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia;
bersedia memenuhi kewajiban sebagai pemegang sertifikat CA; dan merupakan anggota IAI.
SERTIFIKAT CA BAGI AKUNTAN BEREGISTER NEGARA TAHUN 2015 (lanjutan)
Akuntan Beregister Negara yang dinilai telahmemenuhi seluruh kompetensi CA dapat langsungmemperoleh sertifikat CA tanpa mengikuti ujian.
Akuntan Beregister Negara yang dinilai belummemenuhi seluruh kompetensi CA dapat memperolehsertifikat CA tanpa mengikuti ujian setelah mengikutiProgram Peningkatan Profesionalisme CA yangdiselenggarakan oleh IAI.
Batas waktu pengajuan permohonan adalah sebelumtanggal 1 Januari 2016.
SERTIFIKAT CA BAGI AKUNTAN BEREGISTER NEGARA TAHUN 2015 (lanjutan)
Disetarakan telah memenuhi seluruh kompetensi CA bagiAkuntan Beregister Negara yang telah memenuhi kriteriasebagai berikut:
lulus pendidikan S3 di bidang Akuntansi dan terkait; atau memiliki sertifikat lulus ujian sertifikasi akuntan profesional
lainnya dari asosiasi akuntan yang diakui IAI; atau
memiliki pengalaman dan/atau menjalankan praktikkeprofesian di bidang akuntansi dalam jangka waktuminimal 3 (tiga) tahun dengan minimal jabatan manajerialatau keahlian tingkat senior di insitusi yang telahmendapat pengakuan dari IAI.
Foundation Level proses assessment Professional Level CA pengalaman > 10 th Strategic Case Study Exam CGMA CA Pengalaman < 10 th E3, P3, F3, Strategic Case Study Exam
CGMA
proses assessment Professional Level
MRA CA DAN ASOSIASI AKUNTAN INTERNASIONAL
Momentum Strategis IAI 2014-2018
PROGRAM KERJA
MENATA PROFESIONALISME AKUNTAN
1. Menata profesionalisme Akuntan
2. Meningkatkan akseptansi entitas terhadap pemegang CA
3. Memperluas industri jasa akuntansi
4. Pengembangan pendidikan akuntansi
1. Penguatan dan penataan organ-organ kelembagaan IAI
2. Pendanaan3. Peningkatan image dan
reputasi IAI4. Hubungan internasional5. Teknologi informasi dan
komunikasi
1. Kebijakan Publik2. Pengembangan
Standar Akuntansi Keuangan
3. Praktik Sektor Publik
Terwujudnya IAI sebagai organisasi yang menjaga
integritas dan profesionalisme akuntan
Terwujudnya IAI sebagai organisasi yang kuat di internal
dan berwibawa di eksternal
Terwujudnya IAI sebagai organisasi yang memberikan
value bagi key stakeholders IAI1 2 3
TUJUAN STRATEGIS IAI 2014-2018
1. Menata Profesionalisme Akuntan
SASARAN:
1. Menjamin profesionalisme Akuntan Indonesia melalui proses sertifikasiAkuntan Profesional yang berkualitas.
2. Menjaga integritas para Akuntan Profesional anggota IAI melaluipenegakan kode etik dan disiplin.
3. Mempunyai standar mutu pekerjaan Akuntan Profesional4. Memiliki organ yang menjamin pelaksanaan standar mutu pekerjaan
Akuntan Profesional5. Menjaga profesionalisme Akuntan Profesional melalui Pendidikan
Profesional Berkelanjutan (PPL)6. Jumlah Akuntan Profesional meningkat7. Menjamin kualitas ujian sertifikasi Kompetensi IAI lainnya
2. Meningkatkan Akseptansi Entitas terhadap Pemegang CA
SASARAN:
1. Adanya regulasi yang mempersyaratkan CA sebagai kualifikasipada posisi strategis di bidang keuangan
2. CA sebagai syarat utama penandatangan laporan keuangan dientitas
3. CA menjadi persyaratan kunci untuk menduduki posisi manajerialdi berbagai entitas
4. CA menjadi career path bagi pemegangnya dalam menjalanikarier
5. Pengakuan atas kualitas pekerjaan seorang pemegang CA
3. Memperdalam dan Memperluas Industri Jasa Akuntansi
SASARAN:
1.Tersedianya regulasi yang mengatur bidang-bidangbaru yang bisa dimasuki profesi akuntan.
2.MRA dengan profesi lain yang relevan3.Intensifikasi jasa-jasa akuntansi tradisional yang belum
dikembangkan
4. Pengembangan Pendidikan Akuntansi
SASARAN:
1.Pengembangan pendidikan akuntansi yang dapatmenghasilkan akuntan profesional yang berkualitas,beretika dan mampu bersaing secara global.
2.Peningkatan kualitas riset Akuntansi3.Peningkatan kualitas pendidik Akuntansi4.Terbentuknya lembaga akreditasi mandiri akuntansi
Menjamin profesionalisme Akuntan Indonesia melalui proses sertifikasi Akuntan Profesional yang berkualitas
Menyusun standar kompetensi dan silabus untuk level dasar Menyusun kebijakan dan panduan untuk menentukan
kelayakan/persyaratan peserta yang dapat mengikuti ujian CA
Adanya Standar Kompetensi untukLevel dasar untuk menjamin kualifikasi
awal calon peserta ujian CA
Menyusun kebijakan dan panduan untuk menentukanpenilaian pengalaman praktik
Adanya standar penilaian pengalamanpraktik untuk mendapat CA
Menyusun SOP dan kebijakan pelaksanaan Ujian CA (termasuk SOP pembuatan soal
Adanya SOP dan kebijakanpelaksanaan Ujian CA
Menyusun modul sebagai referensi pembelajaranpeserta Ujian CA
Adanya tambahan referensi/modul bagipeserta Ujian CA untuk meningkatkan
kelulusan ujian
Memperbanyak & meningkatkan kualitas Bank soal untuk Ujian CA Melakukan kerja sama dengan KAP, Asosiasi mitra asing dan
institusi lainnya untuk memperkaya soal studi kasus Ujian CAAdanya bank soal yang memadai
Melaksanakan ujian sertifikasi Akuntan Profesional yang mutu dankualitasnya terjamin
Menjalin kerjasama dengan seluruh penyelenggara PPAk
Adanya standar pengendalian mutupelaksanaan Ujian CA
Memutakhirkan Standar Kompetensi CA Menyusun dan menjalankan Action Plan atas SMO 1, 2, 4, 6
IFAC
Adanya Standar Kompetensi lulusan CA yang sesuai dengan Standar
Internasional
Menjaga integritas para Akuntan Profesional anggota IAI melalui penegakan kode etik dan disiplin
Menyusun dan menyempurnakan kodeetik Akuntan Profesional mengadopsikode etik terkini dari IFAC
Adanya kode etikAkuntan Profesional
yang mengacupada kode etik dari
IFAC
Menyusun dan menyempurnakan sistem danprosedur penegakan disiplin Akuntan Profesional
Memantau ketaatan anggota dalam melaksanakankewajibannya sebagai Akuntan Profesional termasukmemantau standar mutu pekerjaan akuntan profesional
Melakukan sosialisasi kode etik dan penegakandisiplin Anggota kepada Anggota dan seluruhstakeholder IAI lainnya
Adanya sistemdan prosedurpenegakan
disiplin Akuntan Profesional
Mempunyai standar mutu pekerjaan Akuntan Profesional
Membuat standar mutu PekerjaaanAkuntan Profesional dengan mengadopsistandar IFAC
Adanya standar mutuPekerjaan Akuntan
Profesional yang sesuaidengan standar
internasional
Melakukan sosialisasi standar mutu PekerjaanAkuntan Profesional kepada Anggota danseluruh stakeholder IAI lainnya
Memantau ketaatan anggota dalammelaksanakan standar mutu pekerjaanakuntan profesional
Adanya penegakanstandar mutu pekerjaan
akuntan profesional
Memiliki organ yang menjamin pelaksanaan standar mutu pekerjaanAkuntan Profesional
Membentuk organ yang menjaminpelaksanaan standar mutu pekerjaanAkuntan Profesional dan penegakandisiplin anggota
Adanya organ yang menjamin
pelaksanaanstandar mutu
pekerjaan Akuntan Profesional dan
penegakan disiplinanggota
Menjaga profesionalisme Akuntan Profesionalmelalui Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL)
Menyusun updating kebijakan PPL danstandar penilaian PPL
Adanya updating kebijakan PPL dan standar penilaian PPL
Menyelenggarakan PPL secara rutin, baiktatap muka maupun PPL secara online yang bisa diakses seluruh anggota IAI
Adanya PPL yang dilaksanakansecara tatap muka atau online
Menyelenggarakan PPL sesuai dengan 7 subjek Ujian CA dan Standar Kompetensi Akuntan profesional
Menyelenggarakan PPL bekerjasama dengan asosiasi mitra asing
Adanya PPL yang mengakomodirseluruh subjek dalam ujian CA
dan Standar Kompetensi Akuntan Profesional
Menetapkan standar pengakuan SKP yang diselenggarakan olehpenyelenggara diluar IAI
Adanya standar pengakuan SKP untuk PPL yang diselenggarakan
oleh pihak lain
Jumlah Akuntan Profesional meningkat
Meningkatkan sosialisasi CA dan kerjasamadengan berbagai pihak (a.l. KAP, OJK, Kemenkeu, DJP, BPK, BPKP, Universitas, PPAk, PT, BUMN)
Jumlah peserta Ujian CA meningkat dari tahun ke
tahun
Menjalin kerjasama dengan industri, perusahaan, dan instansi terkait agar jumlahakuntan beregister negara yang memenuhikriteria CA melakukan registrasi ulang
70% Akuntan BeregisterNegara yang memenuhikriteria CA teregistrasi
ulang sampai dengan akhirtahun 2015.
Menjalin kerjasama dalam bentuk MRA denganasosiasi asing (ACCA, CIMA, ICAEW, CPA Australia, MIA)
Menyusun standar untuk mengakui WNI bersertifikat asing untuk mendapat CA
Adanya aturan pengakuanuntuk pengakuan WNI
bersertifikat asing untukmendapatkan CA
Menjamin kualitas ujian sertifikasi Kompetensi IAI lainnya
Menyusun SOP dan kebijakan pelaksanaanUjian Sertifikasi Kompetensi IAI lainnya
Adanya SOP dan kebijakan pelaksanaan Ujian Sertifikasi
Kompetensi IAI Lainnya
Menyusun modul sebagai referensi pembelajaranpeserta Ujian Sertifikasi Kompetensi IAI lainnya
Adanya tambahan referensi/modulbagi peserta Ujian Sertifikasi IAI
untuk meningkatkan kelulusan ujian
Memperbanyak dan meningkatkan kualitas Bank soal untuk UjianSertifikasi IAI lainnya
Melakukan kerja sama dengan berbagai institusi untuk memperkayasoal studi kasus Ujian Sertifikasi IAI lainnya
Adanya Bank soal yang memadai
Melaksanakan ujian sertifikasi lainnya yang mutu dan kualitasnya terjamin
Adanya standar pengendalian mutupelaksanaan Ujian Sertifikasi IAI
lainnya
Membentuk Komite untuk masing-masingSertifikasi Kompetensi
Adanya pembentukan Komite untukmasing-masing Sertifikasi
Kompetensi
TERIMA KASIH
IKATAN AKUNTAN INDONESIAGrha Akuntan
Jl. Sindanglaya no. 1 Menteng - Jakarta PusatTel. 021-319 04232 Fax. 390 0016