Upload
vucong
View
231
Download
3
Embed Size (px)
Citation preview
(C) HN 2011 01/11/2011
1
PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI
DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Page 1Powerpoint Templates Page 1Harsanto Nursadi
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
DALAMUU PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
ADMINISTRASI PIDANA PERDATA
Pencegahan dan Efek Jera dan Ganti Rugi danP lih
ADMINISTRASI(Pasal 76 sd 83) (pasal 93 sd 120) (pasal 83 sd 93)
FUNGSIFUNGSI FUNGSI
Page 2Powerpoint Templates Page 2
gpenanggulangan Efek Derita
Pemulihan Lingkungan
©HN2011
(C) HN 2011 01/11/2011
2
Instrumen pengelolaan lingkungan hidupberdasarkan UU 32/2009:
1. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); 2. Tata Ruang; 3. Baku Mutu Lingkungan Hidup; 4 B k K k Li k Hid4. Baku Kerusakan Lingkungan Hidup; 5. AMDAL; 6. UKL-UPL; 7. Perizinan; 8. Instrumen ekonomi lingkungan hidup (termasuk insentif); 9. Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup
(Green Legislation);
Page 3Powerpoint Templates Page 3
( g );10. Anggaran berbasis lingkungan hidup (Green Budget); 11. Analisis Risiko Lingkungan Hidup; 12. Audit Lingkungan Hidup;13. Penegakan Hukum14. Kelembagaan Pengelolaan lingkungan hidup
©HN2011
Penegakan Hukum AdministrasiPenegakan hukum administrasi di bidanglingkungan hidup meliputi 2 (dua) hal: 1 Upaya hukum yang ditujukan untuk1. Upaya hukum yang ditujukan untuk
mencegah dan menanggulangi pencemarandan perusakan lingkungan hidup melaluipendayagunaan kewenangan administrasisesuai dengan mandat yang diberikan olehUU
Page 4Powerpoint Templates Page 4
UU; 2. Gugatan administratif (court review)
terhadap putusan tata usaha Negara (TUN) di PTUN.
©HN2011
(C) HN 2011 01/11/2011
3
Manfaat strategis penegakan hukum administratif lingkungan hidup: – Penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan hidup dapat
dioptimalkan sebagai perangkat pencegahan (preventive);– Penegakan hukum administrasi (yang bersifat pencegahan) dapat
lebih efisien dari sudut pembiayaan dibandingkan penegakan hukumlebih efisien dari sudut pembiayaan dibandingkan penegakan hukum pidana dan perdata. – Pembiayaan untuk penegakan hukum administrasi meliputi biaya
pengawasan lapangan yang dilakukan secara rutin dan pengujianlaboratorium.
– Pembiayaan ini lebih murah dibandingkan dengan upaya pengumpulan bukti, investigasi lapangan, mendatangkan saksi ahli untuk membuktikan aspekkausalitas (sebab akibat) dalam kasus pidana dan perdata;
P k h k d i i i l bih iliki k
Page 5Powerpoint Templates Page 5
– Penegakan hukum administrasi lebih memiliki kemampuanmengundang partisipasi masyarakat. – Partisipasi masyarakat dilakukan mulai dari proses perizinan, pemantauan
penaatan/ pengawasan, dan partisipasi dalam mengajukan keberatan danmeminta pejabat tata usaha negara untuk memberlakukan sanksiadministrasi.
©HN2011
SYARAT PENINDAKAN HUKUM ADMINISTRASI
Ada pasal-pasal peraturan hukum administrasiyang dilanggaryang dilanggarKegiatan tersebut secara jelas melanggar satuatau berbagai pasal peraturan perundang-undangan yang menyebutkan sanksinya secarajelasSanksi dijatuhkan oleh pejabat yang
Page 6Powerpoint Templates Page 6
berwenang untuk menjatuhkan sanksi tersebutberdasarkan peraturan perundang-undanganatau berdasarkan ketentuan/persyaratan yang tercantum dalam surat izin yang telahditerbitkan oleh pejabat yang menjatuhkan sanksi
©HN2011
(C) HN 2011 01/11/2011
4
Prajudi menyebutkan bahwa Hk Adm Negarasebagai Hukum yang MENGATUR administrasi negara dan Hukum yang DICIPTAKAN oleh administrasi negara.
OrganisasiNorma hukum
MENGATUR Organisasi
Kewenangan dan Fungsi
SDM - PNS
Keuangan-Aset
Pengawasan dan Pembinaan
yang tercipta: Umum-Abstrak
Sifat:MENGATUR/
RegelingUU, PP, Perpres, Permen, Perba,
Perda
Page 7Powerpoint Templates Page 7
DICIPTAKAN penetapan
Sifat:Kongkrit-Individual-Final
KEPUTUSANBeschiking
Norma hukum yang terciptaIndividual-KongkretKep yg mberi beban
Kep yg menguntungkan
Penetapan ©HN2011
– Norma hukum Umum-Kongkrit, yaitu misal pelaksanaan dari pasal peraturan perundang-undangan
– Norma hukum Individual-Abstrak, yaitu Izin yang disertai syarat-syarat yang bersifat mengatur dan abstrak serta berlaku permanen, contohnya izin yang terkaiy pengelolaan lingkungan.
Page 8Powerpoint Templates Page 8
g g
©HN2011
(C) HN 2011 01/11/2011
5
PerangkatPerangkat PenegakanPenegakan Hukum Hukum AdministrasiAdministrasi
1.1. PengaturanPengaturan2.2. PerizinanPerizinan2.2. PerizinanPerizinan
•• PersyaratanPersyaratan3.3. PengawasanPengawasan
•• InspekturInspektur ((PejabatPejabatPengawasPengawas==InspekturInspektur))
Page 9Powerpoint Templates Page 9
gg pp ))•• MekanismeMekanisme
4.4. SanksiSanksi AdministrasiAdministrasi•• BertahapBertahap dan dan sistematissistematis
©HN2011
Pengaturan• Menciptakan norma hukum umum-konkrit1. Keluarnya PP dan Permen yang y y g
mengatur• B3• Limbah B3• Amdal• Limbah Cair
Page 10Powerpoint Templates Page 10
• Pencemaran• Dll
2. Baku Mutu Lingkungan
©HN2011
(C) HN 2011 01/11/2011
6
• Baku Mutu Lingkungan– Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas
atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalampencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
– Fungsinya• Alat evaluasi• Alat pentaatan hukum administrasi
P l k AMDAL ( tif)
Page 11Powerpoint Templates Page 11
• Pelaksanaan AMDAL (preventif)• Alat kontrol perizinan• Penentuan telah terjadinya pelanggaran hukum pidana
– Pelanggaran delik formal – 43 UUPLH; 76 dan 87 UUPPLH
©HN2011
Baku mutu lingkungan hidup meliputi:1. baku mutu air; 2. baku mutu air limbah;2. baku mutu air limbah;3. baku mutu air laut;4. baku mutu udara ambien;5. baku mutu emisi; 6 baku mutu gangguan; dan
Page 12Powerpoint Templates Page 12
6. baku mutu gangguan; dan7. baku mutu lain sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
©HN2011
(C) HN 2011 01/11/2011
7
PENCEMARAN / KERUSAKAN LINGKUNGAN
BAKU MUTU KRITERIA BAKU
Diukur melalui PERUBAHANIKLIM
BAKU MUTU LINGKUNGAN
KRITERIA BAKUKERUSAKAN
• air;• air limbah;• air laut;• udara ambien;
EKOSISTEM
•Tanah untuk biomassa•Terumbu karang•Mangrove•padang lamun
Page 13Powerpoint Templates Page 13
;• emisi;• gangguan;• Baku mutu lain sesuai dgn• Perkembangan IPTEK(pasal 20 ayat 2)
p g•Gambut•Karst•Kebakaran Hutan•BK ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan IPTEK ©HN2011
PerizinanSISTEM PERIZINANSISTEM PERIZINAN• Izin tertulis diberikan dalam bentuk penetapan• Izin tertulis diberikan dalam bentuk penetapan
(beschikking) penguasa• Perizinan merupakan instrumen kebijaksanaan
lingkungan yang paling penting• Izin melakukan usaha dan/atau kegiatan lain
perangkat hukum yang bersifat preventif
Page 14Powerpoint Templates Page 14
• Izin harus dicantumkan secara tegas syarat dankewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan olehpenanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
©HN2011
(C) HN 2011 01/11/2011
8
Prajudi membagi keputusan dalam
Keputusan NEGATIF(Penolakan)
Pernyataan tidak berwenang(onbevoeg verklaring)
Pernyataan tidak berdasar (niet ontvankelijk verklaring)
Penolakan total
Rationae materiae
Rationae locus
Rationae temporis
(een algehele afwijzing)
Penolakan hanya berlaku satu kali, diterbitkan dan selesai. Bisa diajukan kembali dengan hal baru, data, argumentasi baru
Keputusan POSITIF(Pengabulan)
Penetapan yang menciptakan keadaan hukum barupada umumnya
Penetapan yang menciptakan keadaan hukum baruhanya pada objek tertentu
Penetapan yang menciptakan/membentuk atau
Page 15Powerpoint Templates Page 15
membubarkan suatu badan hukum
Penetapan yang memberi beban (kewajiban, obligasio) kepada badan/perorangan
Penetapan yang memberi keuntungan kepada suatu instansi, badan, perusahaan, perorangan
Dispensasi
Izin (verguning)
Lisensi
Konsesi
©HN2011
Prajudi mendefinisikan:• DISPENSASI
– Suatu penetapan yang bersifat deklaratoir, yang menyatakan bahwa suatu ketentuan undang-undang tidak berlaku bagi kasus yang dajukan oleh pemohon
• IZIN– Suatu penetapan yang merupakan dispensasi daripada
suatu larangan oleh undang-undang• LISENSI
– Izin yang bersifat komersial
Page 16Powerpoint Templates Page 16
• KONSESI– Penetapan administrasi negara yang secara yuridis
sangat kompleks karena merupakan seperangkat dispensasi2, izin2, lisensi2 dan semacam “wewenang pemerintahan” terbatas pada konsensionaris
©HN2011
(C) HN 2011 01/11/2011
9
Keputusan berdasarkan Ps 1 angka 3 UU PTUN• Penetapan tertulis• Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN• Berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku• Bersifat konkret, individual, dan final
Page 17Powerpoint Templates Page 17
• Menimbulkan akibat hukum• Seseorang atau badan hukum perdata
©HN2011
IZIN LINGKUNGAN (pasal 36 sd 41)
AMDAL/UKL/UPL
USAHA/Kegiatan
SKKLH/Rekomendasi/
UKL/UPL
Komisi berlisensiRPPLH
KLHS
IZIN USAHA
U h /k i tCacat hukum, kekeliruan
l h k tid kb
Izin LH dicabut izin usaha batal
KLHS
merupakanKEPUTUSAN TUN
persyaratanIZIN LINGKUNGAN
Dibatalkan bila
PENGUMUMAN
Page 18Powerpoint Templates Page 18
Usaha/kegiatan berubah
Izin lingkungan diperbaharui
penyalahgunaan, ketidakbenaran, pemalsuan data, dokumen/informasi
Penerbitannya tidak memenuhi syarat dalam keputusan komisi
Tidak melaksanakan kewajiban dalam AMDAL/UKL-UPL
©HN2011
(C) HN 2011 01/11/2011
10
IZIN LINGKUNGAN• IZIN Hinder Ordonansi (Undang-
undang Gangguan = Perda Undang-undang Gangguan)
• IZIN Pembuangan Limbah Cair• IZIN yang berhubungan dengan
Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan
Page 19Powerpoint Templates Page 19
y ( )Limbah Bahan Berbahaya Beracun(limbah B3)
• IZIN “Usaha” Industri©HN2011
Sistem Perizinan di Belanda• Wet Miliubeheer – UU Tata Lingkungan• Integrale miliuverguning - Izin lingkungan
terpaduterpadu• Terdapat enam jenis izin individual
– Hinderwet – UU Gangguan– De Wet luchtverontreiniging – UU Polusi Udara– De Wet geluidhinder – UU Gangguan
Kebisingan
Page 20Powerpoint Templates Page 20
– De Afvalstoffenwet – UU Limbah– De Wet Chemistche Afvalstoffen - UU Limbah
Kimia– De Wet bodembescherming – UU Perlindungan
Tanah©HN2011
(C) HN 2011 01/11/2011
11
KEWENANGAN PENGELOLAAN B3 di PUSAT
• Perumusan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan
• Koordinasi• Kebijaksanaan
• Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 skala nasional
• Pengawasan pengelolaan B3 (kegiatan, penghasil, pengumpul,
f t l h• Kebijaksanaan• Penetapan • limbah berdasarkan sumber• status B3• tempat penyimpanan sementara,
pengumpul, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan
pemanfaat, pengolah, danpenimbun limbah B3) dan pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 skala nasional
• Registrasi B3 (yang tidak tergolong bahan farmasi dan radioaktif)
• Penerbitan izin – pembuangan limbah kemedia
lingkungan
Page 21Powerpoint Templates Page 21
penimbunan B3• Notifikasi B3 dan limbah B3• Pengawasan pengelolaan limbah
B3• Pengawasan pelaksanaan sistem
tanggap darurat skala nasional
– pengumpulan limbah B3 skala nas– pemanfaatan limbah B3– pengelolaan limbah B3
• operasi penimbunan limbah
©HN2011
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahayadan Beracun (B3) oleh DAERAH
PROVINSI KAB/KOTAPengawasan: pelaksanaan pengelolaan limbah B3 skala provinsi.
Pengawasan: pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 skala kabupaten/kota
Pengawasan: pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala provinsi.
Pengawasan:pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala kabupaten/kota.
Pengawasan: pelaksanaan sistem tanggap darurat skala provinsi.
Pengawasan: pelaksanaan sistem tanggap darurat skala kabupaten/kota.
Pengawasan: penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 skala provinsi.
Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 kabupaten/kota.
Izinpengumpulan limbah B3 skala provinsi ( sumber
/
Izin pengumpulan limbah B3 pada skala
/ /
Page 22Powerpoint Templates Page 22
limbah lintas kabupaten/kota) kecuali minyak pelumas/oli bekas.
kabupaten/kota kecualiminyak pelumas/oli bekasIzin lokasi pengolahan limbah B3Izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan.
Rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional.
©HN2011
(C) HN 2011 01/11/2011
12
PENGAWASANmenurut UU 32/09 (pasal 71 – pasal 75)
Wewenang wajib•Menteri•Gubernur
Melakukan Pengawasan thd kegiatan &/atau usaha :
- Peraturan perUUan dibidang LH- Izin Lingkungan
•Bupati/Walikota(sesuai kewenangannya)
dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi
Page 23Powerpoint Templates Page 23
Menetapkan Pejabat Pengawas LH (Inspektur LH) yang merupakan pejabat fungsional
kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
©HN2011
PemantauanMeminta KeteranganMembuat CatatanMembuat Salinan DokumenM ki t t t t t
PPPPLL kewenangan
Memasuki tempat tertentuMemotretMembuat rekaman audio visualMengambil sampelMemeriksa peralatanMemeriksa instalasi/Alat Transportasi
HH
Page 24Powerpoint Templates Page 24
Memeriksa instalasi/Alat TransportasiMenghentikan pelanggaran tertentu
©HN2011
(C) HN 2011 01/11/2011
13
PENGAWASAN LAPIS KEDUA(second line inspection) psl 73 UU No.32/09
PENGUATAN PENGAWASAN :
1
Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan LH
Page 25Powerpoint Templates Page 25
2 Kewenangan PPLH untuk menghentikan pelanggaran tertentu di lapangan(pasal 74 ayat (1) huruf J UU No. 32/09)
©HN2011
Sanksi Administratif (teoritis)• Secara garis besar (Van den Brekel):
– Herstelsancties/reparatoir: gerict op herstel van de inbreuk op de rechtsorde (ditujukan untuk pemulihan dari pelanggaranterhadap tertib hukum) )
• Contoh: paksaan pemerintah– Bestraffende sancties (punitief): gericht op vergelding (extra
leed toebrengen) als reactie op normovertreding en preventiefafschrikkende werking (ditujukan sebagai pembalasan ataupemberian pendereitaan ekstra sebagai reaksi atas pelanggarannorma dan upaya penjera)
Page 26Powerpoint Templates Page 26
• Contoh: denda administratif– Regressief: terugkeer naar de oorspronkelike rechtstoestand
(pengembalian kepada keadaan hukum awal)dapat memiliki sifat reparatoir ataupun punitief
• Contoh: pencabutan izin©HN2011
(C) HN 2011 01/11/2011
14
PengenaanPengenaan SanksiSanksi AdmAdm1. Paksaan Pemerintah atau tindakan paksa
(bestuursdwang=executive coercion)2. Uang Paksa (dwangsom)3. Penutupan tempat usaha (sluiting van een
enrichting)4. Penghentian kegiatan mesin perusahaan
(buitengebruiksteling van ee toestel)
Page 27Powerpoint Templates Page 27
(buitengebruiksteling van ee toestel)5. Pencabutan izin (interking van een
verguning) melalui proses teguran, paksaanpemerintah, penutupan dan uang paksa
©HN2011
Pembekuan izin , pencabutan izin ,denda keterlambatan,dijatuhkan apabila paksaan pemerintah tidak dilaksanakan
SANKSI ADMINISTRASIUU 32/09 (pasal 76 sd pasal 83)
1. Teguran 2 P k P i t h2. Paksaan Pemerintah3. Pembekuan izin4. Pencabutan izin
oleh
Audit lingkunganwajib bila terjadipelanggaran(ps. 49 ayat 1b)
Page 28Powerpoint Templates Page 28
1.Menteri2.Gubernur3.Bupati/walikotaSesuai kewenangannya ©HN2011
(C) HN 2011 01/11/2011
15
Paksaan Pemerintah(pasal 80)
Dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran menimbulkan:1.Ancaman yg sangat
serius bagi manusia & 1 PENGHENTIAN SEMENTARA
gLH
2.Dampak yg lebih besar &lebih luas
3.Kerugian yg lebih besarbagi LH
1. PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN PRODUKSI
2. PEMINDAHAN SRANA PRODUKSI3. PENUTUPAN SALURAN
PEMBUANGAN AIR LIMBAH ATAU EMISI
4. PEMBONGKARAN5. PENYITAAN
Page 29Powerpoint Templates Page 29
5. PENYITAAN6. PENGHENTIAN SEMENTARA
SELURUH KEGIATAN7. TINDAKAN LAIN UNTUK
MENGHENTIKAN PELANGGARAN DAN PEMULIHAN.
Paksaan melakukan tindakanpemulihan (dapat dijalankansendiri oleh Men/Gub/Bup atauoleh pihak ketiga yang ditunjuk , dengan biaya pencemar (ps. 82 ayat 1&2)
©HN2011
Gugatan AdministratifPasal 931) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata
usaha negara apabila:b d t j b t t t h bitk i ia. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;
b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL/UPL;dan/atau
c. badan atau pejabat tata usaha negarayang menerbitkan izin h tid k dil k i d i i li k
Page 30Powerpoint Templates Page 30
usaha yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.2) Tata cara pengajuan gugatan terhadapkeputusan tata usaha
negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata UsahaNegara.
©HN2011
(C) HN 2011 01/11/2011
16
• Citizen Lawsuit?• UU No. 9 thn 2004:• Pasal 53 (1)
(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan TUN dapatkepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan TUN dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan TUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.
• Penjelasan pasal 53 (1)– hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek
Page 31Powerpoint Templates Page 31
y g p y g g yhukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke PTUN untuk menggugat Keputusan TUN.
– Badan atau Pejabat TUN tidak dapat mengajukan gugatan ke PTUN untuk menggugat Keputusan TUN.
– Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan TUN yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan TUN
©H
N20
11
Sanksi Pidana Terhadap Setiap Orang (Dalam kaitan dengan Izin) dan Pejabat
TUNBerdasarkan UU 32/2009
• Pasal 109 dan 110 (ancaman Hukuman bagi setiap orang);
• Pasal 111 dan 112 (ancaman hukuman b i j b t TUN)
Page 32Powerpoint Templates Page 32
bagi pejabat TUN)
©HN2011
(C) HN 2011 01/11/2011
17
Ketentuan Peralihan (Pasal 123)
Segala izin di bidang pengelolaan li k hid t l h di k l klingkungan hidup yang telah di keluarkan oleh Menteri, gubernur, Bupati/Walikota wajib di integrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama satu tahun sejak Undang-Undang ini ditetapkan
Page 33Powerpoint Templates Page 33©HN2011
Terimakasih
Page 34Powerpoint Templates Page 34©HN2011