Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Izin Usaha Industri

Moh. Hasyim Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Izin Usaha ...

Penegakan Hukum AdministrasiTerhadap Izin Usaha Industri Sebagai Instrumen

YuridisPenaatan Lingkungan Hidup(Studi Tentang Pengawasan Dan Penerapan

Sanksi Administrasidi Kota Semarang)

Moh. Hasyim

Abstract

Law enforcement in the form of control in the district Environmental Impact AssessmentAgency which processes industrial permits in Semarang is still weak. This has occurredbecause the District Environmental Impact Assessment Agency's control is not implemented in an integrated or coordinated manner with other Associated Institutions. Interms of the objectundercontrol, basic issues like industrial permitsand building permitshave not been made the objects of control.

Pendahuluan

Pertumbuhan industri dl banyak negaratelah menimbulkan pencemaran danperusakan lingkungan hidup, balk di darat, airmaupun udarayangmengakibatkan timbulnyaberbagai macam malapetaka lingkungan,seperti hujan asam, suhu bumi yang semakinpanas akibat efek rumah kaca yangmenimbulkan pemanasan global, berbagaimacam penyakit dan Iain-Iain.^

Oleh karena itu, Undang-undangNomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup (disingkat UUPLH) yangdiundangkan pada tanggal 19 September1997 antara lain mengatur agar kegiatanperindustrian dan kegiatan pembangunanperekonomian pada umumnya jangan sampalmengorbankan pelestarian fungsi lingkunganhidup. Hal ini tercermin salah satunya dalamPasal 18 ayat (1)yang menyatakan:

"Setiap usaha dan/atau kegiatan yangmenimbulkan dampak besar dan pentlngterhadap lingkungan hidup wajib memiliki

' Absori, Penegakan Hukum Lingkungan danAntisipasi dalam EraPerdagangan Bebas, (MuhammadiyahUniversity Press, Surakarta,2000),him.7.

23

analisis mengenai dampak lingkunganuntuk memperoleh izin melakukan usahadan/atau kegiatan".

Berkaitan dengan pembangunan industri,telah dikeluarkan UU Nomor 5 Tahun 1984tentang Perindustrian berikut beberapa peraturanperundang-undangan pelaksanaannya. DalamPasal 13 ayat^1) Undang-undang No. 5 Tahun1984 disebutkan bahwa setiap pendirianpemsahaan industri maupun setiap peiluasannyawajib memperoleh Izin Usaha Industri{selanjutnya disingkat lUI). Sesuai denganketentuan Pasal 18ayat (1) UUPLH tersebut,pemberlan lUI itu tentu saja harus dikaitkandengan pelestarian fungsi lingkungan hidup.Dalam hal ini Pasal21 ayat (1) UU No. 5Tahun1984 menentukan bahwa perusahaan industriwajib melaksanakan upaya keseimbangandan kelestarian sumber daya alam sertapencegahan timbulnya kerusakan danpencemaran terhadap lingkungan hidupakibat kegiatan industri yang dilakukannya.Apabila kewajiban ini dilanggar, makadiancam dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan atau dendasebanyak-banyaknya Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) sebagaimana disebutkandalam Pasal 27 UU No. 5 Tahun 1984.

Selain itu, terdapat juga pengaturan yangmenyatakan bahwa perbuatan tersebut dapatdikenai sanksi administrasi antara lain berupapencabutan izin usaha industri. Hal ini diaturdalam Pasal 10PPNo. 13Tahun 1995 tentangIzin Usaha Industri.

Dalam UUPLH selain diatur sanksiperdata dan sanksi pidana, juga terdapat

^Kompas, 23 Maret2001

beberapa pasal yang mengatur sanksiadministrasi, yaitu Pasal 25,26 dan 27. Pasai25 dan 26 mengatur paksaan pemerintahan,sedangkan Pasal 27 mengatur pencabutanizin usaha dan/atau kegiatan.

Agar kewajiban tersebut betul-betu!dilaksanakan oleh perusahaan industri yangbersangkutan, dalam UUPLH terdapatbeberapa pasai yang memberikan wewenangkepada pemerintah untuk secara preventifmelakukan pengawasan, yaitu Pasal 22, 23dan 24.

Persoalannya adaiah, apakah dalampraktek berbagai ketentuan tersebut sudahdilaksanakan sebagaimana mestinya?Berdasarkan hasil pantauan BadanPengelolaan Dampak Lingkungan (Bapedal),kualitas air sungai yang dikutip Bank Duniamenunjukkan bahwa 25-50 persen polutanyang mencemari sungai di Indonesia berasaidari industri. Persoalan lingkungan saat inimasih didominasi oleh sektor industri, balkyang berdiri sendiri maupun yang berlokasi dikawasan atau zona industri.^

Di Semarang misalnya, sebagai saiahsatu kota besar di Indonesia yang di dalamnyaberdiri ribuan perusahaan industri pembuanganlimbah dari berbagai industri di wilayah industriGenuk dan Tugu yang relatif dekat dengan pesisirdan laut telah mempengaruhi kualitaslingkungan di wilayah pesisir. Indikasi adanyapencemaran bisa dilihat dari menurunnyakualitas air di Kali Babon, Kali Sringin dan KaliTenggang di wilayah Genuk. Pencemaran di KaliBabon bahkan menimpa tambak di wilayahSayung. Demikian halnya, di wilayah Tugu,pencemaran di Sungai Karanganyar juga

24 JURNAL HUKUM. NO. 27 VOL 11 SEPTEMBER 2004:23 - 38

Moh. Hasyim Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Izin Usaha...

dikeluhkan penduduk.^ Di sisi lain, berbagaibencanaseperti banjir, rob (banjir pasang) danabrasi yang menyebabkan kerusakan tambakmerupakan indikasi terjadinya penurunandaya dukung lingkungan di wilayah pesisirSemarang/

Selain permasalahan tersebut, sejakdiberiakukannya Undang-undang Nomor 22Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah(UUPD)^ yang mencabut UU No. 5 Tahun1974, timbu! persoalan yangberkaitan denganwewenang penerapan sanksi administrasi,terutama paksaanpemerintahan. BerdasarkanPasal 25 UUPLH, wewenang menjatuhkansanksi berupa paksaan pemerintahan ada padaGubernur Kepala Daerah Tingkat I yangkemudian dapat dillmpahkan kepada BupatiKepala Daerah Tingkat II dengan terlebihdahulu dikeiuarkan Peraturan Daerah Tingkat Iyang mengatur hal ini.

Masalahnya adalah bahwa pengaturanOtonomi Daerah dalam UUPD berbeda denganpengaturan Otonomi Daerah dalam UU No. 5Tahun 1974 yang menjadi acuan UUPLH.Berdasarkan Pasal 7 jo. 11 UUPD^jelas bahwaPemerintah Kabupaten atau Kota memilikikewenangan di bidang lingkungan hidup.Dengan demikian, muncul permasalahanbahwa apakah dengan dimiiikinyakewenangan ini secara otomatis Pemerintah

Kabupaten atau Kota sekaligus juga memilikikewenangan untuk menjatuhkan sanksiadministrasi yang menurut Pasal 25 UUPLHmerupakan kewenangan Gubernur KepalaDaerah Tingkat I.

Uraian di atas mendorong penulis untukmenguraikan pengawasan dan penerapansanksi administrasi terhadap perusahaanindustri di Kota Semarang. Permasalahanyang diangkat dalam tulisan ini adalah;bagaimanakah penegakan hukum preventifdalam bentuk pengawasan yang dilakukanoleh pemerintah atas penaatan perusahaanindustri yang memperoleh Izin Usaha Industriterhadap lingkungan hidup di Kota Semarang,apa implikasi berlakunya Undang-undangNomor 22 Tahun 1999 tentang PemerintahanDaerah terhadap kewenangan penerapansanksi administrasi, dan bagaimanakahpenerapan sanksi administrasi yang dilakukanoleh pemerintah terhadap pelanggaran ataskewajiban perusahaan industri yangmemperoleh Izin Usaha Industri untukmelakukan upaya penaatan lingkungan hidupKota Semarang.

Bahan yang dipergunakan dalam tulisanini terdiri atas dua macam data, yaitu datasekunder dan data primer. Data sekunderdiperoleh dari bahan kepustakaan, berupabahan hukum primer, bahan hukum sekunder

^Sudharto P. Hadi, DimensiLingkungan Perencanaan Pembangunan, (Gadjah Mada University Press,Yogyakarta, 2001), him. 97.

^ Ibid. him. 94-95.®Meskipun Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 telah dicabut dengan diberiakukannya Undang-

undang Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, namun demikian dalam UU yang baru inipemerintahan daerah kabupaten daerah juga diberi otonomi daerah dibidang pengendalian lingkungan hidupyang berskaia kabupaten/kota (Pasal Pasal 10jo. Pasal14). Dengan demikian, dalam halIni tidakterdapatperbedaan yang mendasarantaraUU No. 22Tahun 1999 dengan UU No. 32Tahun 2004.

®Sebagaimana dlkemukakan di atas, dalam UU No. 32Tahun 2004 hal ini diatur dalam Pasal 10jo. Pasal14.

25

dan bahan hukum tertier dengan cara studikepustakaan, sedangkan data primerdiperoieh langsung dari lapangan dengancara wawancara dengan beberapanarasumber tentang pengawasan danpenerapan sanksi administrasi terhadapperusahaan industri yang teiah memperolehizin usaha industri kaitannya dengan penaatanperaturan perundang-undangan di bidanglingkungan hidup yang dibatasi dalam kurunwaktu 2 tahun (2001 dan 2002).

Penegakan Hukum LingkunganAdministratif

Siti Sundari Rangkuti menyatakanbahwa penegakan hukum lingkunganberkaitan erat' dengan kemampuan aparaturdan kepatuhan warga warga masyarakatterhadap peraturan yang berlaku, yang meliputitiga bidang hukum, yaitu administratif, pidanadan perdata.^ Menurut Mas Achmad Santosa,penegakan hukum administrasi dl bidanglingkungan hidup memiiiki beberapa manfaatstrategis dibandingkan dengan perangkatpenegakan hukum lainnya (perdata ataupidana) sebagai berikut:1. Penegakan hukum administrasi di bidang

lingkungan hidup dapat dioptimalkansebagai perangkat penoegahan {preventive)] Penegakan hukum administrasi(yang bersifat pencegahan) dapat lebihefisien dari sudut pembiayaan dibandingkanpenegakan hukum pidana dan perdata.

2. Pembiayaan untuk penegakan hukum

administrasi meliputi biaya pengawasanlapangan yang dilakukan secara rutin danpengujian laboratorium, lebih murahdibandingkan dengan upaya pengumpulanbukti, investigasi lapangan, mempekeijakansaksi ahli untuk membuktikan aspekkausalitas (sebab akibat) dalam kasus pidanadan perdata:

3. Penegakan hukum administrasi lebihmemiiiki kemampuan mengundangpartisipasi masyarakat. Partisipasimasyarakat dilakukan mulai dari prosesperizinan, pemantauan penataan/pengawasan, dan partisipasi dalammengajukan keberatan dan memintapejabattata usaha negara untuk memberlakukansanksi administrasi.®

Lebih lanjut Mas Achmad Santosamenyatakan bahwa perangkat penegakanhukum administrasi dalam sebuah sistemhukum dan pemerintahan paling tidak harusmeliputi lima perangkat yang merupakanprasyarat awal dari efektivitas penegakanhukum administrasi di bidang lingkunganhidup. Kelima perangkat itu iaiah;1. Izin, yang didayagunakan sebagai perangkat

pengawasan dan pengendalian;2. Persyaratan dalam izin dengan merujuk

pada AMDAL, standar baku mutulingkungan, peraturan perundang-undangan;

3. Mekanisme pengawasan penaatan;

' Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, (Airlangga University Press, Surabaya, Edisi Kedua, 2000), him. 208.

®Mas Achmad Santosa, Good Governance &Hukum Lingkungan, (ICEL, Jakarta, 2001), him. 248.

26 JURNAL HUKUM. NO. 27 VOL. 11 SEPTEMBER 2004:23 - 38

Moh. Hasyim Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Izin Usaha ...

4. Keberadaan pejabat pengawas(inspektur) yang memadai baik kuatitasmaupun kualitasnya;

5. Sanksi administratif.®

Dalam Notitie Handhaving MHieurecht1981 di negerl Belanda, sebagaimana dikutipKoesnadi Hardjasoemantri, dikatakan bahwapenyidikan dan pelaksanaan sanksiadministrasi atau sanksi pidana merupakanbagian akhir {sluitstuk) dari-penegakanhukum. Yang perlu ada teiiebih dahulu adalahpenegakan preventif, yaitu pengawasan ataspelaksanaan peraturan. Pengawasan preventifini ditujukan pada pemberian penerangan dansaran serta upaya meyakinkan seseorangdengan bijaksana agar beralih dari suasanapelanggaran ke tahap pemenuhanperaturan.'°

Dengan mengacu pada pendapattersebut. jelas bahwa penegakan hukum ituterdiri atas dua macam, yaitu:1. Penegakan hukum preventif, yaitu

penegakan hukum yang diiakukan dalambentuk pengawasan dengan tujuan agartidak terjadi pelanggaran, dan

2. Penegakan hukum represif, yaitupenegakan hukum yang diiakukan dalambentuk penerapan sanksi, baikadministrasi, pidana maupun perdatasetelah terjadi suatu pelanggaran.

Pengawasan terhadap PenaatanPerusahaan Industri Yang TelahMemperoleh Izin Usaha Industri atasLingkungan Hidup di Kota Semarang

Persoalan mendasar yang terlebihdahulu perlu memperoleh kejelasan adalahmenyangkut siapa atau instansi apa yangbenvenang melakukan pengawasan terhadappenaatan perusahaan industri yang telahmemperoleh Izin Usaha Industri (lUI) untukmelaksanakan salah satu kewajibannya, yaknimelakukan pencegahan pencemaran danatau perusakan lingkungan hidup..

Di Kota Semarang, paling tidak terdapat2 instansi pemerintahan yang memilikikewenangan secara langsung melakukanpengawasan terhadap perusahaan industrisetelah memperoleh lUI sebagai Instrumenyuridis penaatan lignkungan hidup, yaituBadan Pengendalian Dampak LingkunganDaerah (Bapedalda) Kota Semarang yangpembentukannya diatur dalam PeraturanDaerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2001tentang Pembentukan, Organisasi dan TataKerja Lembaga Teknis Daerah Kota Semarang,dan Dinas Perindustrian dan Perdaganganyang pembentukannya diatur dalam PeraturanDaerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2001tentang Pembentukan Organisasi dan TataKerja Dinas Daerah Kota Semarang.

Dalam susunan organisasi BapedaldaKota Semarang yang diatur dalam Pasa! 5Lampiran III Perda KotaSemarang No3 Tahun2001 terlihat ada 2 Bidang yang tampaknya

®Mas Achmad Santosa, Pengembangan dan PenegakanHukum Administrasi diBidang LingkunganHidup dalamKonteks Otonomi Daerah, Makalah disampaikan dalam Environmental Lawand EnforcementTraining, Indonesia-Australia Specialised Training Project, diSemarang, 29April-4 Mei 2002, him. 1.

Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan,{Gadjah MadaUniversity Press, Yogyakarta,Edisi Ketujuh, Cetakan Keempat Belas, 1999), him. 376.

27

ada keterkaitan yang sangat erat antarakeduanya, yaitu Bidang Pengawasan danPengendalian dan Bidang Pemantauan danPemulihan. Namun demikian, dalam PerdaNo. 3 Tahun 2001 tersebut maupun dalamlampirannya tidakdijelaskan perbedaan antarakeduanya.

Menurut Suratno, SH, Kepala BidangPengawasan- dan Pengendalian BapedaldaKota Semarang, perbedaan antara keduanyaadalah bahwa pengawasan dllakukansebelum terjadl suatu masalah atau kasus,sedangkan pemantauan dllakukan setelahterjadl masalah atau kasus berdasarkanpengaduan dari masyarakat ataudilampauinya baku mutu lingkungan yangditetapkan.'^

Dari hasif pengawasan dan pemantauanyang dllakukan Bapedaldan Kota Semarangterhadap perusahaan industri pada tahun2001'^ dapat diketahui bahwa perusahaanIndustri belum betul-betui secara optimalmelaksanakan penaatan terhadap peraturanperundang-undangan lingkungan hidupsebagai upaya pengendalian pencemarandan atau perusakan lingkungan hidup.Dengan lain perkataan,kesadaran masyarakatindustri untuk melaksanakan pengelolaanlingkungan pada umumnya masih sangat"rendah. Di antara 40 (empat puluh)perusahaan yang diawasi, yang menghasilkanlimbah cair: 34 perusahaan, limbah padat: 36perusahaan, dan limbah gas/debu/kebisingan:

24 perusahaan. Hasil pengawasan tersebutjuga menunjukkan bahwa sebagian besarperusahaan industri menghasilkan limbah darikegiatan industri yang dilakukannya.

Dari hasil pengawasan tersebut jugadiketahui bahwa perusahaan industri yangmemiiiki instalasi pengolahan limbah (IPAL)dan masih dapat dioperasionalkan berjumlah21 perusahaan, yang memiiiki IPALtetapi tidakberfungsi dengan balk berjumlah 4perusahaan, sedangkan yang tidak memiiikiIPAL berjumlah 15 perusahaan. Juga dapatdiketahui bahwa perusahaan industri yangsudah melakukan pemantauan lingkunganberjumlah 27 perusahaan, sedangkan yangbelum melakukan pemantauan lingkunganberjumlah 13 perusahaan. Data inimemperlihatkan masih banyaknya perusahaanindustri yang belum melakukan penaatanlingkungan hidup dalam bentuk pelaksanaankewajiban pengelolaan lingkungan hidup(hampir 50 %) dan pemantauan lingkunganhidup (lebih dari 30 %).

Secafa umum kendala yang dihadapioleh perusahaan dalam melaksanakan upayapengelolaan dan pemantauan lingkunganadalah kurangnya sumber daya manusia yangbertanggung jawab atas kelangsunganpengelolaan-lingkungan baik sebagai operator IPAL maupun pengelolaan limbah padatgas, debu atau udara, di samping-kurangefektifnya pelaksanaan pengawasan danpemantauan oleh pemerintah maupun dinas

" Wawancara dengan Suratno, SH, Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Bapedalda KotaSemarang pada tanggal29 April 2003.

Berdasarkan data yang diperoleh dan diolah dari Laporan Kegiatan Proyek Pengawasan danPengendalian Pencemaran Lingkungan Bapedalda Kota Semarang Tahun 2001 dan Laporan KegiatanPemantauan Kasus Pencemaran Lingkungan, Bapedalda Kota Semarang, Tahun 2001, jugadari wawancaradengan beberapa nara sumber.



atau instansi terkait, serta lemahnyapenegakan hukum dalam bentuk penerapansanksi.

Dilihat dari segi kuantitas, jumlahperusahaan industri yang diawasi sebanyak40 perusahaan, sedangkan jumlah yangdipantau sebanyak 16 perusahaan. Dari 16perusahaan yang dipantau ini, 6 dl antaranyajuga diawasi. Oleh karenanya. makaperusahaan Industri yangdiawasi dandipantaupada tahun 2001 sebanyak 50 perusahaan.Jumlah ini terlampau kecii apabiladibandingkan dengan jumlah perusahaanindustri yang ada dl Kota Semarang, baik kecil,menengah maupun besar yang pada tahum2001 berjumiah 1636 perusahaan. Jumiah iniyang termasuk kategori formal, sedangkan unitusaha yang non forma! sampai dengan tahun2000 berjumiah 2299 perusahaan industri^^sehlngga jumiah total perusahaan industri baikformal maupun non formal adaiah 3935perusahaan.

Dengan demikian, apabila dibandingkandengan jumiah perusahaan industri formal,maka jumiah perusahaan industri yangdiawasi dan dipantau pada tahun 2001 di KotaSemarang hanya 3, 06 % (50 dari 1636),sedangkan apabila dibandingkan denganjumiah semua perusahaan industri yang adabaik formal maupun non formal, maka jumlahperusahaan industri yang diawasi iebih kecillagi, yaitu 1,27 % (50 dari 3935).

Sangat rendahnya jumiah perusahaan

industri yang memperoieh pengawasantersebut disebabkan antara lain oleh karena

sedikitnya jumiah petugas pengawas,kurangnya sarana dan prasarana sertakecilnya anggaran. Saat ini, petugaspengawas yang ada pada Bapedalda KotaSemarang terdiri dari 5 orang dengan latarbeiakang pendidikan 2 orang sarjana geologi,2 orang sarjana hukum dan 1 orang sarjanapemerintahan. Daiam menjaiankan tugas punmereka menggunakan kendaraan pribadi,karena memang tidak tersedia mobii dinas.^^

Secara kualitatif, dapat diketahui bahwapengawasan yang diiakukan hanya menekankanpada peiaksanaan pengeioiaan danpemantauan iingkungan sebagalmana teiahdirumuskan dalam doiijmen AMDAL atau UKLdanUPLatau SPPL Persoaian mendasarsepertidimiliki tidaknya iUI sertadokumen-dokumen lainyang jugadipersyaratkan untuk memperoieh iUlseperti IMB temyata iuput dari pengawasan.

Saiah satu faktor mendasar yangmenyebabkan terjadinya hai itu yang dapatpenuiis peroieh adaiah bahwa pengawasanyang diiakukan oleh Bapedalda tersebut tidakdiiakukan secara terpadu dan terkoordinasidengan instansi-instansi terkait seperti DinasPerindustrian dan Perdagangan yangmenerbitkan iUi dan Dinas Tata Kota dan

Permukiman yang menerbitkan IMB dan ijinHO. Kedua Dinas ini serta instansi lain yangterkait baru diiibatkan daiam peiaksanaanpemantauan iingkungan, yakni ketika muncu!masalah atau kasus.^^

" Laporan Peiaksanaan Tugas Pokck dan Fungs! Tahun Anggaran 1999/2000, Kantor DepartemenPerindustrian danPerdagangan Kotamadya Semarang, him. 33.

" Wawancara dengan Bp. Suratno, SH, Kepaia BIdang Pengawasan dan Pengendaiian Bapedalda KotaSemarang padatanggai 29April 2003.

Wawancara dengan ibu Trull, Staf BIdang Pemantauan dan Pemulihan Bapedalda Kota Semarang padatanggai 4 Nopember 2002.

29

Hasil pengawasan dan pemantauan yangdilakukan oleh Bapedalda Kota Semarang padatahun,2002 tidak ada perbedaan yang signiflkandibandingkan dengan tahun 2001. Secarakuantitatif, jumlah perusahaan industri yangdiawasi dan dipantau pada tahun 2002'®memang mengalami peningkatan dibandingkandengan tahun sebelumnya, yaitu dari 50menjadl105 (60 dengan pengawasan dan 45 denganpemantauan). Namun demikian, apabiladibandingkan dengan jumlah perusahaanindustri yang adapeningkatan itu tidaklah banyak.Jumlah perusahaan yang diawasi dan dipantausebanyak6,2 %(105 dari 1687). Selain itu, jumlahkasus lingkungan yang diadukan ke BapedaldaKota Semarang juga meningkat tajam, yaitu dari16perusahaanpadatahunsebelumnya, menjadl45 perusahaan. Dari 16 kasus yang dipantaupada tahun 2001, 10 di antaranya munculkembali pada tahun 2002.

Sebagaimana dikemukakan di atas,selain Bapedalda, Dinas Perindustrian danPerdagangan juga memiliki kewenanganuntuk melakukan pengawasan terhadapperusahaan industri. Namun demikian,ternyata Dinas Perindustrian dan Perdagangantidak melakukan pengawasan tersebut. Hal ini

didasarkan baik pada dokumen tertulis" yangsamasekali tidak menyebutkan adanya kegiatanpengawasan dimaksud, maupun padawawancara yang penulis lakukan denganbeberapa responden yang menyatakan bahwaDinas Perindag baru dilibatkan oleh Bapedaldadalam penanganan kasus, bukan padapengawasan.'®

Salah satufaktor yang menyebabkan hal ituadalah adanya persepsi di kalangan DinasPerindag bahwa pengawasan itu merupakankewenangan Bapedalda.'® Faktor penyebablainnya yang sangat mendasar adalah bahwadalam susunan organisasi Dinas Perindag yangdiatur dalam Pasal 5 Lampiran VI Perda KotaSemarang No. 2 Tahun 2001 tidak ada bidangyang menangani pengawasan terhadapperusahaan industri dari aspek penaatanlingkungan hidup.

ImplikasI Berlakunya UUPD terhadapWewenang Pemerintah Kabupaten/Kotadalam Menerapkan Sanksi Administras!terhadap Perusahaaan Industri YangTidak Melakukan Penaatan LingkunganHidup

Berdasarkan datayang diperoleh dan diolah dari Laporan Kegiatan Proyek Peningkatan KualltasLingkungan, Sub Bidang Pengawasan Pencemaran Lingkungan, Bidang Pengawasan dan Pengendalian,Bapedalda Kota Semarang, Tahun 20p2 dan Laporan Kegiatan Penanganan Kasus Pencemaran Lingkungan,Bapedalda Kota Semarang, Tahun 2002, juga dari wawancara dengan beberapa riara sumber.

Berupa Laporan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungs! Tahun Anggaran 1999/2000, KantorDepartemen Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Semarang dan Laporan Akuntabilitas KInerja DinasPerindustrian danPerdagangan Kota Semarang Tahun 2002

Wawancara dengan Ibu Mugiarnl, SH, Kasubdin Perindustrian Dinas Perindustrian dan PerdaganganKota Semarang padatanggal 11 Desember2001, dengan Ibu Ir. Trull, Staf Bidang Pemantauan dan PemulihanBapedalda Kota Semarang pada tanggal 4Nopember 2002 dan dengan Bp Susanto, Baglan Tata Usaha DinasPerindag Kota Semarang padatanggal 29April 2003.

Wawancara dengan Bp. Ir. Sabandi, Kasubdin Perindustrian Dinas Perindustrian dan PerdaganganProplnsi Jawa Tengah padatanggal 30April 2003.

30 JURNAL HUKUM. NO:27 VOL 11 SEPTEMBER 2004:23 - 38


Implikasi berlakunya UUPD terhadapwewenang Pemerintah Daerah Kabupatenatau Kota dalam menerapkan sanksiadministrasi bagi perusahaan industri yangmeiakukan pencemaran dan atau perusakaniingkungan hidup adalah sebagai berikut:1. Paksaanpemerintahan yang berdasarkan

Pasai 25 ayat (1) UUPLH merupakanwewenang Gubernur atau Kepaia DaerahTingkat i dan berdasarkan Pasai 25 ayat(2) UUPLH wewenang. itu dapatdiserahkan kepada Bupati/WaiikotamadyaKepaia Daerah Tingkat li denganPeraturan Daerah Tingkat 1, secaraotomatis beraiih menjadi wewenangBupati/Waiikota Kepaia Daerah Kabupaten/Kota tanpa diperlukan adanya PeraturanDaerah Propinsi yang mengatur hal ini,kecuaii yang berkaltan dengankewenangan Pemerintah Propinsi dibidang iingkungan hidup sebagaimanadiatur daiam Pasai 3 ayat (5)angka 16 PPNo. 25 Tahun 2000.

2. Berdasarkan Pasai 11 ayat (2), industrimerupakan saiah satu bidang yangdiiaksanakan oiehDaerah Kabupaten danKota. Oieh karenanya, wewenangmemberikan izin usaha industri sekaiigusmencabutnya juga berada pada DaerahKabupaten dan Kota yangmenumt PP No. 8Tahun 2003 tenlang Pedoman OrganisasiPerangkat Daerah, diiaksanakan oieh DinasKabupaten atau Kota, yang daiam hai iniadalah Dinas Perindustrian dan

Perdagangan. Ini berbeda denganpengaturan daiam Pasai 4 dan 5 Kep.Menperindag Ri No. 589/MPP/Kep/10/1999 tentang Penetapan Jenis-jenisIndustri daiam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal dan

Kewenangan Pemberian izin BidangIndsutri dan Perdagangan di IingkunganDepartemen Perindustrian danPerdagangan yang menyatakan bahwasesungguhnya wewenang untukmengeiuarkan izin di bidang perindustrianada pada Menteri Perindustrian danPerdagangan, akan tetapi, kemudlan jugadiatur adanya peiimpahan wewenang dariMenperindag kepada:a. Sekretaris Jenderal Depperindag,

untuk meiakukan pemberian izinUsaha Kawasan industri dan izinPeriuasan Kawasan industri,

b. Kepaia Kantor Wiiayah Depperindag,untuk meiakukan pemberian iUi bagijenis industri sebagaimanatercantumdaiam Lampiran i Kep. Menperindagtersebut, yang niiai investasiperusahaan industri seiuruhnya di atasRp. 1.000.000.000,- (satu miliar ru-piah) tidak termasuk tanah danbangunan tempat usaha, dan kepada

c. Kepaia Kantor Depperindag untukmeiakukan pemberian TDi bagi jenisindustri sebagaimana tercantumdaiam Lampiran i Kep. Menperindagtersebut, yang niiai investasiperusahaan industri seiuruhnyasampai dengan Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) tidak termasuktanah dan bangunan iempat usaha,dan untuk meiakukan pemberian iUibagi jenis industri sebagaimanatercantum daiam Lampiran I Kep.Menperindag tersebut, yang niiaiinvestasi perusahaan industriseiuruhnya di atas Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) sampai denganRp. 1.000.000.000,-(satu miiiar rupiah)

31

tidak termasuk tanah dan bangunantempat usaha.

Penerapan Sanksi Administrasiterhadap Perusahaan Industri YangTelah Memperoleh Izih Usaha IndustriYang Tidak Melakukan PenaatanLIngkungan Hidup di Kota Semarang

Di Kota Semarang, penulis tidakmenemukan paling tidak daiam kurun waktu5 tahun terakhir ini data tentang pemberiansanksi administrasi terhadap perusahaanindustri yang kegiatan usahanyamenimbuikanpencemaran dan atau perusakan lingkunganhidup. Yang dapat penulis peroleh adalah datatentang diterbitkannya surat yang diberikanoleh Kepala Bapedalda Kota Semarangkepada beberapa perusahaan industri yangberisi kewajiban yang harus dilakukan olehperusahaan industri dan atau teguran atauperingatan. Surat Kepala Bapedalda tersebutditerbltkan setelah dilakukan pemantauansebagai tindak lanjut dari permasalahanlingkungan (pencemaran dan atau perusakanlingkungan hidup) berdasarkan pengaduandarimasyarakat, pemberitaan di media massadan dari sumber lainnya.

Pada tahun 2001 terdapat 4 perusahaanindustri yangmendapatteguran,yaitu PTBBC,UD Bukit Timah, PT Surya Mas dan JasaTimbal.^° Pada tahun 2002 terdapat 12perusahaan Industri yang memperoleh

teguran/peringatan, bahkan 8 di antaranyamerupakan peringatan terakhir, yaitu PTFishindo, PT Kern farm, PT SampharindoPerdana, PT Cerah Sampurna, PT BukitPerak, PT Indo Sentra Pelangi, PTKarya CiptaNyata Wisesa dan PT Indofood SuksesMakmur.2^

Mesklpun sanksi administrasi belumdiberikan, setidak-tidaknyaperingatan/teguranitu menurut Mas Achmad Santosa merupakantahapan dari pemberian sanksi administrasi yangdengan demikian sudah dapat dikategorlkansebagai pelaksanaan penegakan hukumlingkungan administrasi.^^

Hanya saja, perlu dipertanyakan,apakah pemberian peringatan itu sudahcukupmemadai sehingga tidak diperlukanpemberian sanksi administrasi? Menuruthemat penulis, pemberian teguran itu sajabelum cukup, akan tetapi perlu ditingkatkanmenjadi sanksi administrasi, kalaupun tidakpencabutan izin, setidak-tidaknya dalambentuk paksaan pemerintahan. Pendapat inididasarkan antara lain, pada fakta tentangkasus pencemaran di Dukuh Tapak. Kasusini berawal dari mulai dikembangkannyaDukuh Tapak pada dekade 1970-an sebagaikawasan industri yang kemudian padatanggal22 Nopember 1976 warga Dukuh Tapak mulairesah terhadap pencemaran yang melandasawa dan tambak mereka. Sejak kasus itudiadukan oleh warga Dukuh Tapak melaluiLurah Zainal Arifin kepada Walikota Semarang

2001.

•Laporan Kegiatan Pemantauan Kasus Pencemaran Lingkungan, Bapedalda Kota Semarang, Tahun

Laporan Kegiatan Penanganan Kasus Pencemaran Lingkungan, Bapedalda Kota Semarang, Tahun2002.

^ Mas Achmad Santosa, Pengembangan dan Penegakan Hukum Administrasi diBidang LingkunganHidup dalam Konteks Otonomi Daerah, Makalah disampaikan dalam Environmental Law andEnforcementTraining, Indonesia-Australia Specialised Training Project, di Semarang, 29April-4 Mei 2002, him. 2.

32 JURNAL HUKUM. NO. 27 VOL. 11 SEPTEMBER 2004:23 - 38


pada bulan Februari 1977, relat'rf bam dapatdiselesaikan pada tahun 1992 sebagaiantiklimaks dengan disepakatinya perdamaiandi antara tripartit dengan model penyelesaian diluar pengadilan, setelah memakan waktu yangsangat panjang, yakni 16 tahun.^^ Mesklpundemikian, ternyata masalah Dukuh Tapakmencuat kembali pada tahun 2001. KIranyapersoalan pencemaran sungai Tapakmemang merupakan salah satu indikatorlemahnya penegakan hukum iirigkungan diIndonesia.

Tidak diterapkannya sanksi administrasisebagaimana diuraikan di atas disebabkanoleh beberapa faktor antara lain bahwapemerintah lebih memprioritaskanpembinaan dan pengembangan kegiatanindustri." Padahal, KIT Bumi tahun 1992jelas mengamanatkan pembangunanberkelanjutan dengan menyerasikanpembangunan dengan llngkungan. Dengandemikian, terlihat bahwa komitmenpemerintah untuk melakukan penegakanhukum memang masih rendah.

Era otonomi daerah kiranya jugaberbengaruh terhadap sikap pemerintahdaerah yang lebih memprioritaskan untukmemngejar pendapatan asli daerah (PAD)yang sebesar-besarnya meskipun harus

mengorbankan lingkungan, sehingga sanksiadmlnistrasipun tidak diterapkan. Sudharto P.Hadi menyatakan bahwa wacana dominandari otonomi daerah yang diatur dalam UUPDdidominasi oleh pemahaman tentangpeningkatan PAD sehingga mendorongdaerah untuk mengeksploitasi sebesar-besarnya sumber daya alam • tanpamemperhitungkan aspek kelestarian dayadukungnya. Otonmi daerah juga telahmenimbulkan kekhawatiran munculnyapengelolaan lingkungan yang bersifatfragmentaris (terkotak-kotak) di antaraKabupaten dan Kota yang disebabkan olehegolsme daerah yang cenderung akanmengorbankan lingkungan."

Faktor penyebab lainnya adalah berbelit-belltnya sistem perizinan lingkungan diIndqesia sehingga mekanisme perizinan punmenjadi rumit dan tidak jelas."

Secara komprehensif Mas AchmadSantosa menyatakan bahwa seluruh aspekpenegakan hukum lingkungan di Indonesiasangatlah lemah, termasuk penegakanhukum administrasi, yang disebabkanbeberapa faktor antara lain:"1. Tidak adanya konsep, strategi dan program

yang jelas dalam memberdayakanpenegakan hukum lingkungan administrasi,

" M. Baiquni dan Susilawardani, Pembangunan Yang Tidak Berkelanjutan Refleksi Kritis PembangunanIndonesia, (Transmedia Global Wacana, Yogyakarta, 2002), him. 100-113.

Disimpulkan dari wawancara dengan Ibu Mugiami, SH, Kasubdin Perindustrian Dinas Perindustrlandan Perdagangan Kota Semarang pada tanggal 11 Desember 2001 dan dengan Ibu Nur Weni, SH, KepalaBidang Pemantauan dan Pemulihan Bapedalda Kota Semarang pada tanggal 29April 2003.

^ Sudharto P. Hadi, DImensiLingkungan Perencanaan Pembangunan, (Gadjah Mada University Press,Yogyakarta, 2001), him. 89.

" Wawancara dengan Ibu Lilin BudiartI, SH, MM, Sekretaris Bapedalda Kota Semarang pada tanggal 11Desember 2001.

" Mas Achmad Santosa, Pengembangan dan Penegakan Hukum Administrasi diBidang LingkunganHidup dalam Konteks Otonomi Daerah, Makalah disampaikan dalam Environmental

33

termasuk di dalamnya niat serta tekad untukmendayakan izin sebagai alatpengendaliandampak lingkungan;

2. Ketiadaan konsep, strategi dan programtersebut jelas berpengaruh pada skalaprioritas program; •

3. Proses perizinan dilakukan secara tertutupantararegulator dengan penerima izin yangmemudahkan terjadi penyeiewenganmandat dan kewenangan oleh regulator;

4. Oleh karena tidak ada niat dan tekad untuk

mendayagunakan izin sebagai alatpengendalian dampak lingkungan, makaizin yang ada pun pada umumnya tidakmencantumkan persyaratan-persayratanlingkungan yang bersifat operasional danmudah dipahami;

5. Pemberian izin selama ini dipersepsikansebagai sumber pendapatan para pejabatyang berurusan dengan izin, sehinggakeputusan yang diambil tidak didasarkanpada pertimbangan-pertimbanganobjektif, rasional, dan hukum yangberlaku.

Terkait dengan lemahnya penegakanhukum lingkungan dari aspek hukumadministrasi tersebut, agar pemerintahsungguh-sungguh dalam menerapkan sanksiadministrasi, secara yuridis masyarakat luasyang berkepentinganpun dapat melakukan"tekanan" dalam bentuk pengajuanpermohonan kepada pejabat yang berwenanguntuk menerapkan sanksi administrasi. Hal ini

diatur "dalam Pasal 25 ayat (3) dan Pasa! 27ayat (3) UUPLH.

Hanya saja, permohonan tersebut tidakdapat berfungsi dengan balk apabila tidakmendapat respons dari pejabat yangberwenanguntuk menindaklanjuti permohonan itu. Dalamhal demikian, meskipun tidak diatur dalamUUPLH, menurut hemat penulis, apabilapemerintah dengan sengaja atau lalai tidakmenerapkan sanksi administrasi sehinggamenimbulkan kerugian pada pihak ketiga yangberkepentingan (masyarakat), maka pihakketiga tersebut dapat menggugat pejabatpemerintah itu atas dasar onrechtmatigeoverheidsdaad (perbuatan melawan hukumyang dilakukan oleh pemerintah). Pengertlan"hukum" dalam "perbuatan melawan hukumoleh pemerintah" itu selain mencakup hukumtertulis jugameliputi hukum tidak tertulis,®® yangkedua-duanya harus menjadi dasar untukmenerapkan atau tidak menerapkan sanksiadministrasi.

Dalam kondisi lemahnya penegakanhukum lingkungan sebagaimana digambarkandiatas, Otto Soemarwoto menawarkan konsepAtur Diri Sendiri (ADS) sebagai instrumenpengelolaan lingkungan hidup selain instrumenyuridis (Atur danAwasi), instrumen ekonomi daninstrumen suasif. Instrumen ADS dilakukan

dengan cara mengubah pandangan duniabisnis bahwa lingkungan hidup sebagai faktoreksternal bisnis menjadi faktor internal bisnis.^

LawandEnforcement Training, Indonesia-Australia Specialised Training Project, diSemarang, 29April-4Mei 2002, him. 3.

2® Soerjono, Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Penguasa/O.O.D danMasalah GantiRugi, dalam ProyekPeningkatanTertib Hukum dan Pembinaan Hukum MahkamahAgung, HimpunanKarangandiBidangHukum Tata Usaha Negara,Jakarta, 1993,him. 47.

34 JURNAL HUKUM. NO. 27 VOL 11 SEPTEMBER 2004:23 • 38


SimpulanDari uraian di atas, dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut:1. Penegakan hukum preventif dalam bentuk

pengawasan oleh Bapedalda KotaSemarang terhadap perusahaan industriyang memperoleh Izin Usaha Industri (lUI)untuk melakukan penaatan lingkunganhidup di Kota Semarang pada tahun 2001dilakukan hanyaterhadap 50 perusahaanindustri (3, 6 %), sedangkan pada tahun2002 mengalami sedikit peningkatansehingga menjadi 105 perusahaan (6, 2%). Sangat rendahnyajumlah perusahaanindustri yang diawasi itu disebabkan olehbeberapa faktor seperti: sedikitnyajumlahpetugas pengawas (hanya 5 orang) sertaketerbatasansarana, prasarana dan dana.Selain itu juga karena instansi lain yangterkait tidak melakukan pengawasan, yaituDinas Perindustrlan. Dari segi objek yangdiawasi, pengawasan yang dilakukanBapedalda hanya terfokus padapengelolaan dan pemantauan lingkunganyang dilakukan perusahaan industri,sedangkan hal-hal pokok lainnya sepertidimlliki tidaknya lUI dan 1MB tidak menjadiobjek pengawasan. Hal ini karenapengawasan yang dilakukan Bapedaldatersebut tidak dilakukan secara terpadudan terkoordinasi dengan instansi lainyang terkait.

2. Secara implisit, berlakukanya Undang-•undang Nomor 22 Tahun 1999 tentangPemerintahan Daerah membawa implikasibahwa BupatiA/Valikota memillkl wewenangmenerapkan sanksi administrasi berupa

paksaan pemerintahan tanpa terlebihmemperoleh delegasi wewenang dariGubemuryang dituangkan dalam PeraturanDaerah Tingkat 1.

3. Penerapan sanksi administrasi terhadapperusahaan industri yang melakukanpelanggaran atas kewajiban untukmelakukan upaya penaatan lingkunganhidup di Kota Semarang belum pernahdilaksanakan balk oleh Walikota yangmemiliki kewenangan menerapkan sanksiadministrasi berupa.paksaan pemerintahan,maupun oleh Kepala Dinas Perindustriandan . Perdagangan yang memilikikewenangan menerapkan sanksiadministrasi berupa pencabutan izin usahaindustri. Sanksi yangada adalah pemberlankewajiban dan/atau peringatanAeguran olehKepala Bapedalda Kota Semarang yangditujukan kepada perusahaan industri yangtidak melakukan penaatan lingkungan.Lemahnya penegakan hukum administrasiini disebabkan oleh beberapa faktor antaralain berupa: belum kuatnya komitmenseluruh instansi pemerintahan untukmenyelaraskan pembangunan danlingkungan hidup sehingga lebihmemprioritaskan pembinaan danpengembangan dunia industri daripadaperlindungan iingkungan hidup,pemahaman yang salah bahwa otonomidaerah berarti mengejar PAD sebesar-besarnya meskipun hariis denganmengcrbankan lingkungan, berbelit-belitnyasistem perizinan lingkungan di Indonesiasehingga'mekanisme perizinan menjadirumit dan tidak jelas yang pada akhlmya juga

^ Otto Soemarwoto, Atur Diri Sendiri Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Gadjah MadaUniversity Press,Yogyakarta, 2001), him. 92-124.

35

berpengaruh pada penegakan hukum, dantidak adanya konsep, strategi dan programyang jelas dalam memberdayakanpenegakan hukum lingkungan administrasi.

Saran

Mengacu pada beberapa kesimpulantersebut, kiranya perlu dikemukakan beberapasaran sebagai berikut:1. Agar pelaksanaan pengawasan terhadap

perusahaan industri dari aspek penaatanlingkungan hidup dl Kota Semarangmenjadj^ lebih balk, kuantitas maupunkualitasnya, kiranya perlu dilakukan:perubahan susunan organisasi DinasPerindustrian dan Perdagangan KotaSemarang sehingga ada bidang yangmenangani pengawasan terhadapperusahaan industri-dari aspek penaatanlingkungan hidup, penambahan jumlahpetugas pengawas sesuai dengankualifikasi yang ditentukan, peningkatansarana, prasarana dan dana, danketerpaduan dan koordinasl denganseluruh instansi terkait dalam melakukanpengawasan.

2. Dengan berlakunya Undang-undangNomor 22 Tahun 1999 tentang

- Pemerintahan Daerah perlu dilakukanperubahan terhadap Undang-undangNomor 23 Tahun 1997 tentangPengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH)dalam rangka penyesuaian terhadapUndang-undang Nomor 22 Tahun 1999tersebutyangmemuatpengaturan tentang

—otonbmi daerah yang berbeda denganpengaturan dalam Undang-undangNomor 5 Tahun 1974 sebagai dasar bagiUUPLH dalam mengatur pengelolaan

lingkungan di daerah. Dalam perubahanUUPLH tersebut, dalam kaitannyadenganpenerapan sanksi administrasi kiranyaperlu disebutkan bahwa paksaanpemerintahan merupakan wewenangBupati atau Walikota.

3. Agar penerapan sanksi adminsitrasiterhadap perusahaan industri yang tidakmelaksananakan penaatan lingkunganhidup dlKota Semarang menjadi lebih kuat,perlu ditingkatkan komitmen dari pemerintahmenyelaraskan pembangunan denganlingkungan hidup, kualitas para aparatpenegak hukum sehingga mereka memilikitekad yang kuat untuk melakukan penegakanhukum. Di samping itu juga perlu dilakukanpenyederhanaan sistem perizinanlingkungan yang menghasilkan mekanismeperizinan yang jelas. Masyarakat (pihakketiga yang berkepentingan) juga perlumeningkatkan upaya dalam bentukpengajuan permohonan kepada pejabatyang berwenang untuk menerapkan sanksiadministrasi.

Daftar Pustaka

Absori, 2000, Penegakan Hukum Lingkungandan Antisipasi dalam Era PerdaganganBebas, Muhammadiyah UniversityPress, Surakarta.

Hardjasoemantri.Koesnadi, 1999, HukumTataLingkungan, Edisi Ketujuh, CetakanKeempat Belas, Gadjah Mada UniversityPress, Yogyakarta.

Santosa,Mas Achmad, 2001, Good Governance & Hukum Lingkungan, ICEL,Jakarta.

36 JURNALHUKUM. NO. 27 VOL 11 SEPTEMBER 2004:23 - 38


, Pengembangan dan PenegakanHukum Administrasi di BidangLingkungan Hidup daiam KonteksOtondmi Daerah, Makalahdisampaikan dalam Environmentai Lawand Enforcement Training, Indonesia-Austraiia Specialised Training Project,di Semarang, 29 April-4 Mel 2002.

M. Baiquni dan Susllawardani, 2002,Pembangunan Yang TidakBerkelanjutan Refieksi KritisPembangunan Indonesia, TransmediaGlobal Wacana, Yogyakarta.

Soemarwoto, Otto, 2001, Atur Diri SendiriParadigma Baru PengeiolaanLingkungan Hidup, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Proyek Peningkatan Tertib Hukum danPembinaan Hukum Mahkamah Agung,1993, Himpunan Karangan di BidangHukum Tata Usaha Negara, Jakarta.

Rangkuti Siti Sundari 2000, HukumLingkungan dan KebijaksanaanLingkungan Nasional, Alrlangga UniversityPress, Surabaya.

Hadi, Sudharto P., 2001, Dimensi LingkunganPerencanaan Pembangunan, GadjahMada University Press, Yogyakarta.

UU No. 23 Tahun 1997 tentang PengeiolaanLingkungan Hidup.

UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.

UU No. 22 Tahun 1999 tentang PemerintahanDaerah.

UU No. 32 Tahun 2004tentang PemerintahanDaerah.

PP No. 25Tahun 2000 tentang KewenanganPemerintah dan Kewenangan PropinsiSebagai Daerah Otonom.

PP Nomor 8 Tahun 2003 tentang PedomanOrganisasi Perangkat Daerah.

PR No. 13 Tahun 1995 tentang Izin ,UsahaIndustrl.

Keputusan Menteri Perindustrian danPerdagangan No. 589/MPP/Kep/10/1999 tentang Penetapan Jenis-jenisIndustri dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal danKewenangan- Pemberian Izin BidangIndsutri dan Perdagangan diLingkungan Departemen Perindustrian

' dan Perdagangan. «

Perda Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2001tentang Pembentukan Organisasi danTata Kerja Dinas Daerah KotaSemarang.

Perda Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2001tentang Pembentukan, Organisasi danTata Kerja Lembaga Teknis DaerahKota Semarang.

Laporan Kegiatan Proyek Pengawasan danPengendalian. PencemaranLingkungan Bapedalda KotaSemarang Tahun 2001.

Laporan Kegiatan Pemantauan KasusPencemaran Lingkungan," BapedaldaKota Semarang, Tahun 2001.

Laporan Kegiatan Proyek Peningkatan•Kualitas Lingkungan, Sub BidangPengawasan PencemaranLingkungan, Bidang Pengawasan danPengendalian, Bapedalda Kota

37

Semarang, Tahun 2002.

Laporan Kegiatan Penanganan KasusPencemaran Lingkungan, BapedaldaKota Semarang, Tahun 2002.

Laporan Pelaksanaan Tugas Pokok danFungsi Tahun Anggaran 1999/2000,Kantor Deparlemen Perindustrian dan

Perdagangan 'Kotamadya Semarang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja DinasPerindustrian dan Perdagangan KotaSemarang Tahun 2002, DinasPerindustrian dan Perdagangan KotaSemarang.

Kompas, tanggal 23 Maret 2001.


Documents

Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Izin Usaha Industri