Upload
others
View
20
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
i
PENERAPAN ASAS ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK
MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1999 TENTANG
PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI
KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME DALAM RANGKA
PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA JURUG
SURAKARTA
Penulisan Hukum
(Skripsi)
Disusun dan Diajukan
untuk Melengkapi sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana
S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta
Oleh :
MARIA NOVITASARI
NIM E0008185
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
2013
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ii
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iii
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iv
SURAT PERNYATAAN
Nama : Maria Novitasari
NIM : E0008185
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :
PENERAPAN ASAS ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK
MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1999 TENTANG
PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI
KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME DALAM RANGKA
PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA JURUG
SURAKARTA adalah betul-betul karya sendiri. Hal hal yang bukan karya saya
dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukan dalam
daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar,
maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan
hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.
Surakarta, Januari 2013
Yang membuat pernyataan
Maria Novitasari
NIM E0008185
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
v
ABSTRAK
Maria Novitasari, E0008185. 2013. PENERAPAN ASAS ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME DALAM RANGKA PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA JURUG SURAKARTA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah asas asas umum pemerintahan yang baik menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sudah diterapkan dalam pengelolaan rumah susun sederhana sewa Jurug Surakarta serta untuk mengetahui hambatan dalam penerapan asas asas umum pemerintahan yang baik dalam rangka pengelolaan rumah susun
sederhana sewa Jurug Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau non dokrinal
dan termasuk penelitian yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian dilaksanakan di UPTD Rumah Sewa Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta dan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Jurug Surakarta. Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui observasi, wawancara dan penelitian kepustakaan baik berupa buku buku, peraturan perundang undangan, dan dokumen dokumen. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan model interaktif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, pertama, dalam pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Jurug Surakarta belum sepenuhnya menerapkan asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas proporsionalitas, dan asas profesionalitas. Kedua, dalam pengelolaan Rusunawa Jurug Surakarta mengalami hambatan dalam penerapan asas kepastian hukum karena penghuni dan pengelola tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam tata tertib penghunian, asas kepentingan umum mengalami hambatan karena sasaran utama dari rusunawa tidak terpenuhi yaitu masyarakat berpenghasilan rendah yang disebabkan syarat pendaftaran yang menyulitkan, asas proporsionalitas mengalami hambatan ketika hak dari pengelola untuk mengenakan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh penghuni belum efektif, dan asas profesionaltas mengalami hambatan ketika kurangnya staf di UPTD Rumah Sewa yamg menimbulkan kurang maksimal dalam menjalankan tugas.
Kata Kunci : Penerapan Asas Umum Pemerintahan yang Baik, pengelolaan, rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Jurug Surakarta.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vi
ABSTRACT
Maria Novitasari. E0008185. 2013. THEAPPLICATION OF PRINCIPLES OF GOOD GOVERNANCE ACCORDING TO LAW NUMBER 28 OF 1999 ABOUT STATE IMPLEMENTATION OF THE CLEAN AND FREE OF CORRUPTION, COLLUSION AND NEPOTISM IN THE MANAGEMENT OF SIMPLE FLATS RENT (RUSUNAWA) JURUG SURAKARTA. Faculty of Law Sebelas Maret University.
This study aimed to determine whether the principles of good governance according to Law number 28 of 1999 About State Implementation of The Clean and Free of Corruption, Collusion and Nepotism has been applied in the management of simple flats rent Jurug Surakarta and to investigate the barriers to implementation principles - principles of good governance in the management of simple flats rent Jurug Surakarta.
This study is an empirical law or non dokrinal and Rumah Sewa Surakarta City Public Works Department and Simple Flats Rent (Rusunawa) Jurug Surakarta. The type of data used include primary data and secondary data. Data collection techniques used is through observation, interviews and library research in the form of books - books, laws and regulations - regulations, and documents - documents. Analysis of the data using qualitative data analysis with interactive models.
Based on the findingsandconclusionsresultingdiscussion, first, in the managementSimple Flats Rent (Rusunawa) JurugSurakartanot fullyapply the principleof legal certainty, the principle ofpublic interest, the principle ofproportionality and theprinciple ofprofessionalism. Second, in the management ofSurakartaJurugRusunawaencounter inapplication of the principleof legal certaintyforresidents andmanagersare notexercising their rights andobligationsas stated inthe order ofoccupancy, the principle ofthe commonrun into difficulty becausethe main targetof therusunawanot metthelow-income peoplewhocausedthe registrationrequirementsthat makes it difficult, proportionality obstscles when the right of management to imposesanctions for violations committed by the occupants have not been effective, andthe principleprofesionaltashave problemswhen a lack ofstaffat therentalhouseUPTDwhicecauseless than the maximumin theline of duty. Keyword : Application ofGeneralPrinciplesof Good Governance, management, simple flatsrent (rusunawa) Jurug Surakarta.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vii
MOTTO
-
-
-
-
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
viii
PERSEMBAHAN
Penulisan Hukum ini Penulis Persembahkan untuk :
Tuhan Yesus Kristus, yang selalu membimbing dan menyertai langkahku.
Bapak Ibu dan adikku terkhusus untuk adikku alm. Bekti.
Keluarga Besarku Warno Sularso, untuk om dan tante, makasih atas segala
dukungan dan bantuan baik moril maupun materiilnya.
Bapak Budi Setiyanto S.H.,M.H selaku Pembimbing Akademik.
Ibu Wida Astuti S.H.,M.H selaku Pembimbing.
idjayanti
Teman seperjuanganku : nia, heny, arum, dan teman-temanku yang lain
yang tidak bisa aku sebut satu persatu, smoga persahabatan kita slalu
terjaga.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ix
KATA PENGANTAR
Puji syukur dan segala puji penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus
atas kasih karunia penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) dengan
PENERAPAN ASAS ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG
BAIK MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1999
TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN
BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME DALAM RANGKA
PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA JURUG
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas akhir
sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penulis menyadari bahwa terselesaikannya laporan penulisan hukum atau
skripsi ini tidak lepas dari bantuan serta dukungan, baik materiil maupun moril
yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin
mengucapkan terima kasih yang setulus tulusnya kepada :
1. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret.
2. Bapak Budi Setyanto, S.H.,M.H selaku Pembimbing Akademik Penulis.
3. Ibu Wida Astuti, S.H.,M.H selaku pembimbing skripsi yang dengan sabar
membimbing dan memberikan saran sehingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta yang telah memberikan Ilmu pengetahuan kepada penulis
sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini dan semoga
kedepannya dapat penulis amalkan.
5. Pengelola Penulisan Hukum yang telah membantu dalam mengurus segaka
administrasi skripsi dari mulai pengajuan judul, pelaksanaan seminar
proposal sampai dengan pendaftaran ujian skripsi.
6. Bapak Toto Jayanto,S.H.,M.H beserta jajarannya dari UPTD Rumah Sewa,
dan Bapak Ratna beserta jajarannya dari Cipta Karya beserta segenap
pegawai di Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta yang telah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
x
memberikan materi dan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah
membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam
menyelesaikan penulisan hukum ini.
Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih terdapat banyak
kekurangan, untuk itu penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang
membangun, sehingga dapat memperkaya penulisan hukum ini. Akhirnya, semoga
penulisan hukum ini dapat bermanfaat dan mampu memberikan sumbangan
ilmiah bagi perkembangan ilmu hukum.
Surakarta, Januari 2013
Penulis
Maria NovitaSari
NIM E0008185
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xi
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ........................................................................................ i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .............................................. ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ........................................................ iii
HALAMAN PERNYATAAN .......................................................................... iv
ABSTRAK ....................................................................................................... v
ABSTRACT .................................................................................................... vi
MOTTO ........................................................................................................... vii
PERSEMBAHAN ........................................................................................... viii
KATA PENGANTAR ...................................................................................... ix
DAFTAR ISI ................................................................................................... xi
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................ 1
A. Latar Belakang Masalah ..................................................................... 1
B. Rumusan Masalah ............................................................................... 6
C. Tujuan Masalah .................................................................................. 6
D. Manfaat Penelitian .............................................................................. 7
E. Metode Penelitian .............................................................................. 8
F. Sistematika Penelitian ........................................................................ 13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..................................................................... 15
A. Kerangka Teori .................................................................................... 15
1. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Daerah ........................ ..... 15
a. Pengertian Pemerintahan Daerah ......................................... 15
b. Tujuan Dibentuk Pemerintah Daerah .................................... 17
c. Urusan Hak dan Kewajiban Pemerintahan Daerah .............. 18
2. Tinjauan Umum Tentang Asas - Asas Umum Pemerintahan
Yang Baik ................................................................................... 21
a. Sejarah Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ......... 21
b. Pengertian Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik .... 23
c. Ciri Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ............... 25
d. Fungsi Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik .......... 26
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xii
e. Macam Macam Asas Asas Umum Pemerintahan Yang
Baik ........................................................................................... 26
3. Tinjauan Umum Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
a. Pengertian Perumahan ........................................................... 31
b. Pengertian Permukiman ........................................................ 32
c. Kebijakan Pemerintah dibidang Perumahan ......................... 33
d. Tujuan Pembangunan Perumahan dan Permukiman ............. 34
4. Tinjauan Umum Tentang Rumah Susun .... ................................ 36
a. Pengertian Rumah Susun ....................................................... 37
b. Kebijakan Pembangunan Rumah Susun ............................... 38
c. Tujuan Pembangunan Rumah Susun ..................................... 39
d. Prinsip Dasar Pembangunan Rumah Susun ......................... 40
e. Dampak Pembangunan Rumah Susun .................................. 42
B. Kerangka Pemikiran ............................................................................ 44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ................................ ..... 46
A. Deskripsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta ............................. 46
B. Penerapan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik Menurut
Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Dalam Rangka Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa
(Rusunawa) Jurug Surakarta ............................................................... 56
C. Hambatan Dalam Penerapan Asas Asas Umum Pemerintahan yang
Baik Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme Dalam Rangka Pengelolaan Rumah Susun
Sederhana Sewa (Rusunawa) Jurug Surakarta ..................................... 80
BAB IV PENUTUP ........................................................................................ ..... 87
D. Kesimpulan .......................................................................................... 87
E. Saran ..................................................................................................... 89
DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 92
LAMPIRAN .................................................................................................... ..... 96
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Masalah perumahan merupakan persoalan penting dan strategis,
karena rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia selain
sandang dan pangan. Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman
merupakan indikator yang penting. Ini karena kondisi masyarakat dalam
bermukim dapat menjadikan tolak ukur kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah menjadikan pembangunan perumahan dan kawasan
permukiman sebagai program nasional untuk mewujudkan rumah layak
huni bagi masyarakat.
Mengingat pentingnya peran rumah bagi masyarakat, maka
pemerintah berusaha menyediakan perumahan yang layak khususnya bagi
masyarakat yang tidak mampu. Banyak masyarakat yang masih belum
mempunyai rumah bahkan belum mampu membuat rumah sendiri,
terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Pembangunan
perumahan guna memenuhi kesejahteraan masyarakat secara adil dan
merata sesuai tujuan pembangunan nasional, ditandai dengan
meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, antara lain
melalui pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman.
Pemerintah Daerah sebagai daerah otonom mempunyai
kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan pemerintahan yang
berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan
pertanggungjawaban kepada masyarakat. Untuk mendukung
penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata,
dan bertanggungjawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan.
Dalam penyelenggaraan negara Pemerintah atau pejabat administrasi
negara bertindak tidak selalu berdasarkan pada peraturan yang berlaku,
tetapi juga dapat bertindak atas inisiatif sendiri (freies ermessen) asalkan
pemerintah dapat mempertanggungjawabkan setiap tindakannya tersebut.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
2
Seiring dengan tindakan pemerintah timbul kekhawatiran bahwa tindakan
yang diambil oleh pemerintah akan merugikan masyarakat, maka
diperlukan adanya asas asas umum pemerintahan yang baik sebagai tolak
ukur kebenaran pemerintah dalam bertindak. Asas ini untuk membatasi
wewenang pemerintah sehingga terhindar dari pelampauan wewenang
(Ridwan HR, 2005:242).
Asas asas umum pemerintahan yang baik merupakan jembatan
antara norma hukum dan norma etika. Asas ini sebagai perwujudan
pemerintahan yang baik, baik dari sistem dan pelaksanaan pemerintahan.
Asas asas umum pemerintahan yang baik menurut Prof. Kuntjoro
Purbopranoto meliputi asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas
kesamaan dalam mengambil keputusan, asas bertindak cermat, asas
motivasi untuk setiap keputusan, asas tidak mencampuradukkan
kewenangan, asas permainan yang layak, asas keadilan dan kewajaran,
asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar, asas
meniadakan akibat suatu keputusan yang batal, asas perlindungan atas
pandangan, asas kebijaksanaan, dan asas penyelenggaraan kepentingan
umum. Dalam pengelolaan rumah susun sederhana sewa (rusunawa)
pemerintah daerah dapat menerapkan asas asas pemerintahan yang baik,
dengan membuat suatu peraturan daerah. Penggunaan asas asasumum
pemerintahan yang baik sebagai landasan bagi pembuatan peraturan
daerah adalah penting, dengan maksud agar penerapan hukum itu dapat
menjamin adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
Pemerintah Daerah memegang peran yang penting dalam
menentukan keberhasilan pembangunan perumahan kedepannnya.
Pemerintah daerah wajib mengurusi bidang perumahan sekaligus
memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang tidak mampu agar mampu
menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak huni. Oleh
karena melaksanakan tugasnya Pemerintah memberikan solusi atas
ketimpangan antara penyediaan dengan kebutuhan atas perumahan dengan
mendirikan rumah susun (rusun) yang layak dan sehat bagi masyarakat
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
3
bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dalam rangka memberikan landasan hukum dalam pembangunan
Rumah Susun, pada tanggal 31 Desember 1985 Pemerintah telah
mengundangkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 1985, yang telah
diubah menjadi Undang Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah
Susun, dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 Tentang Rumah
Susun sebagai aturan pelaksana yang mulai sejak tanggal 26 April 1988.
Pada dasarnya kebijakan percepatan pembangunan rumah susun
di kawasan perkotaan ini dilatarbelakangi oleh ketersediaan lahan
perkotaan yang sangat terbatas mengakibatkan semakin langka dan
mahalnya lahan perkotaan. Hal ini menyebabkan pembangunan perumahan
baru layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah cenderung muncul
permukiman illegal dan kumuh pada pusat kota. Oleh karena itu untuk
memanfaatkan keterbatasan lahan perkotaan, maka dalam memenuhi
kebutuhan perumahan masyarakat penghasilan menengah kebawah
direncanakan pembangunan rumah susun sederhana di pusat pusat kota,
dengan intensitas bangunan tinggi diharapkan dapat mendorong
pemanfaatan lahan dan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas yang
efektif dan efisien.
Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, tercatat jumlah
penduduk di Kota Surakarta sebanyak 586.039 jiwa dengan luas sebesar
44,04 km² membuat tingkat kepadatan penduduk di Kota Surakarta sangat
tinggi, yaitu 13.307 jiwa/km² (BPS, Kota Surakarta). Untuk mengatasi
keterbatasan lahan yang berbanding terbalik dengan kebutuhan masyarakat
akan rumah serta penataan wilayah wilayah kumuh maka pemerintah
Kota Surakarta membangun rusunawa sebagai alternatif tempat tinggal
untuk merelokasi warga kalangan menengah ke bawah (Rusunawa
Begalon I, Begalon II, Semanggi, Jurug, dan Kerkop) (Addin Kurnia Putri,
2011:1).
Gagasan penyelenggaraan rumah susun merupakan bentuk
perhatian untuk mewujudkan tempat hunian yang layak bagi seluruh
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
4
masyarakat sebagai kebutuhan dasarnya. Namun belum semua kota di
Indonesia telah mengembangkan bentuk hunian dalam mengakomodasi
kebutuhan perumahan di daerah perkotaan. Penyelenggaraan rumah susun
ternyata belum cukup memadai dalam mengimbangi laju peningkatan
kebutuhan perumahan terutama di kawasan perkotaan dengan kepadatan
penduduk yang tinggi dan masalah urbanisasi. Banyak hambatan
hambatan yang ditemui sehingga upaya percepatan pemenuhan kebutuhan
perumahan melalui penyediaan rumah susun tidak mudah direalisasikan.
Pentingnya pembangunan rumah susun ini karena perubahan paradigma
pembangunan permukiman di kota kota besar di Indonesia yang
seharusnya tidak lagi mengacu pada konsep perumahan (landed house)
melainkan perlunya dipikirkan pembangunan rumah susun (vertical
house).
Program rumah susun diharapkan dapat mengatasi masalah
hunian liar yang kerap terjadi di kawasan perkotaan. Semakin sempitnya
lahan karena populasi yang meningkat membuat harga tanah di perkotaan
melonjak tinggi, banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang
mendirikan bangunan di tanah yang tidak berizin karena keterbatasan
ekonomi. Seringkali hunian hunianliar penduduk ini berada diatas tanah
negara yang belum dimanfaatkan. Pemanfaatan tanah negara melalui
program hunian rumah susun ini nantinya diharapkan mampu mengatasi
permasalahan hunian liar sehingga penggusuran warga yang mendiami
lahan tidak berizin dihindari dan dialihkan ke program rumah susun.
Pengembangan Rumah Susun (Rusun) kini tengah digencarkan
oleh pemerintah (Kementerian Perumahan Rakyat) diseluruh Indonesia
masuk kedalam salah satu program pemerintah pusat yang di kenal dengan
kebijakan strategis yang dianggap tepat karena melihat pertumbuhan
penduduk Indonesia yang cukup pesat pertahunnya, semakin bertambah
penduduk Indonesia semakin banyak lahan yang dibutuhkan untuk
dijadikan lokasi permukiman atau hunian. Diketahui rata rata
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
5
pertumbuhan penduduk Indonesia adalah 2,5 % per tahun maka sampai
tahun 2025 menurut ahli demografi jumlah penduduk Indonesia akan
mencapai dua kali lipat dari jumlah sekarang. Karena itu diperlukan suatu
perencanaan jangka panjang kedepan untuk mengantisipasi kebutuhan
penduduk akan permukiman atau hunian. Sehingga konsep yang dipakai
adalah mengembangkan hunian vertikal untuk menghemat lahan yang
dibutuhkan(Nuniek Widyanti.
http://regional.kompasiana.com/2011/01/13/pembiayaan-pembangunan-
rumah-susun-program-seribu-tower/ diakses pada tanggal 19 April 2012
pukul 22.15).
Guna memenuhi hak masyarakat atas perumahan yang merupakan
hak asasi manusia, timbul kewajiban bagi pemerintah daerah untuk
berperan lebih aktif dalam melaksanakannya. Pemerintah Kota Surakarta
berupaya untuk melaksanakan program pembangunan rusunawa guna
memenuhi kebutuhan perumahan yang layak huni bagi masyarakat
berpenghasilan rendah. Program Rumah Susun Sewa (Rusunawa)
merupakan kebijakan dari Pemerintah Daerah Kota Surakarta mengingat
terbatasnya lahan, sedangkan kebutuhan atas perumahan yang layak huni
bagi masyarakat Kota Surakarta sangat besar maka pembangunan dengan
hunian secara vertikal dengan cara pembangunan rusunawa. Pembangunan
rusunawa ini merupakan jalan yang dianggap tepat bagi perkotaan dalam
mengatasi permukiman kumuh yang semakin meningkat. Melalui
Peraturan Daerah yang dikeluarkan sebagai aturan pelaksanaannya,
Pemerintah Kota Surakarta berupaya untuk mewujudkan tercapainya suatu
pemerintahan yang baik guna menghindari kesewenangan atas wewenang
yang dimiliki pemerintah dalam penyelenggaraan rusunawa. Berdasarkan
uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang tertuang
dalam bentuk PENERAPAN ASAS
ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK MENURUT
UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1999 TENTANG
PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
6
DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME DALAM RANGKA
PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA JURUG
SURAKARTA
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan
sebelumnya, serta agar permasalahan yang diteliti menjadi lebih jelas dan
penulisan penelitian hukum mencapai tujuan yang diinginkan, maka
permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut :
1. Bagaimana penerapan asas asas umum pemerintahan yang baik
menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme dalam rangka pengelolaan rumah susun
sederhanasewa Jurug Surakarta ?
2. Hambatan apa dalam penerapan asas asas umum pemerintahan yang
baik menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme dalam rangka pengelolaan rumah susun sederhana
sewaJurug Surakarta ?
C. Tujuan Penelitian
Kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas yang
hendak dicapai. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam suatu
penelitian adalah sebagai berikut :
1. Tujuan Obyektif
a. Untuk mengetahui penerapan asas asas umum pemerintahan
yang baik menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999
Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam rangka pengelolaan rumah
susun sederhana sewa Jurug Surakarta.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
7
b. Untuk mengetahui hambatan penerapan asas asas umum
pemerintahan yang baik menurut Undang Undang Nomor 28
Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam rangka
pengelolaan rumah susun sederhana sewa Jurug Surakarta.
2. Tujuan Subyektif
a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis di bidang
hukum perumahan khususnya mengenai penerapan asas asas
umum pemerintahan yang baik menurut Undang Undang
Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam
rangka pengelolaan rumah susun sederhana sewa Jurug Surakarta.
b. Untuk memenuhi persyaratan akademis dalam mencapai gelar
kesarjanaan dibidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
D. Manfaat Penelitian
Penulisan suatu penelitian diharapkan mampu memberikan
manfaat yang dapat diperoleh, terutama bagi bidang ilmu yang diteliti.
Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis
a. Memberikan referensi tambahan terkait dengan penerapan asas-
asas umum pemerintahan yang baik menurut Undang Undang
Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam
rangka pengelolaan rumah susun sederhana sewa Jurug Surakarta.
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang
berarti bagi peningkatan dan pengembangan ilmu hukum pada
umumnya dan Hukum Administrasi Negara pada khususnya.
2. Manfaat Praktis
a. Memberikan bahan masukan, saran dan gagasan pemikiran
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
8
kepada semua pihak khususnya Kantor Dinas Pekerjaan Umum
Kota Surakarta.
b. Memperluas dan mengembangkan pola pemikiran dan penalaran
sekaligus untuk mengimplementasikan ilmu penulis yang
diperoleh.
E. METODE PENELITIAN
Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang
didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang
bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu,
dengan jalan menganalisanya (Soerjono Soekanto, 2010:43). Adapun
metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Jenis Penelitian
Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum
empiris. Penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang
dilakukan dengan mencari kebenaran data di lapangan. Dengan
meneliti langsung ke lapangan maka akan didapatkan data yang nyata
dan faktual. Pada penelitian hukum empiris, penelitian hukum yang
pada awalnya diteliti adalah data hukum sekunderuntuk kemudian
dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau
terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 2008:52).
2. Sifat Penelitian
Penelitian hukum ini bersifat deskriptif. Suatu penelitian
deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin
tentang manusia, keadaan atau gejala gejala lainnya dengan
memaparkan obyek yang diteliti. Metode penelitian bersifat deskriptif
adalah untuk mempertegas hipotesa hipotesa agar dapat membantu
dalam memperkuat teori atau dalam kerangka menyusun teori baru
(Soerjono Soekanto, 2008:10).
3. Lokasi penelitian
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
9
Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di
Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta dan Rusunawa Jurug
Surakarta. Lokasi tersebut dipilih karena Kota Surakarta yang sedang
mengalami perkembangan pesat khususnya dalam pembangunan
Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). Penulis memilih
Rusunawa Jurug yang merupakan rusunawa ketiga yang dibangun
setelah Rusunawa Begalon dan Rusunawa Semanggi.
4. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif
merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data yang
dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga
perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu
yang utuh (Soerjono Soekanto, 2010 : 250).
5. Sumber Data dan Jenis Data
Sumber data adalah tempat dimana data diperoleh. Sumber
data dalam penelitian ini adalah:
a. Sumber Data Primer
Sumber data primer merupakan data yang diperoleh
berdasarkan keterangan dari semua pihak yang terkait langsung
dengan permasalahan yang diteliti, mencakup keterangan
keterangan dari pihak pihakyang terlibat secara langsung
dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini diperoleh dari
hasil wawancara dengan Kepala UPT Rumah Sewa Dinas
Pekerjaan Umum Kota Surakarta dan Penghuni Rusunawa Jurug
Surakarta.
Jenis Data Primer adalah data yang diperoleh langsung
dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui
penelitian (Soerjono Soekanto, 2008:12). Data primer merupakan
keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung dari
penelitian di lapangan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
10
b. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder merupakan data yang tidak secara
langsung memberi keterangan dan berfungsi untuk melengkapi
dan mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder
meliputi bahan bahan pustaka yang dapat berupa buku-buku,
arsip, dokumen dokumen, peraturan perundang undangan,
laporan, hasil penelitian, media elektronik serta bahan
kepustakaan lainnya yang menunjang.
Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber
bahan kepustakaan, antara lain mencakup dokumen dokumen
resmi, buku buku, hasil hasil penelitian berwujud laporan,
buku harian, dan seterusnya (Soerjono Soekanto, 2008:12).
Jenis Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian
meliputi :
1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 1985 jo Undang
Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun.
2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan
dan Permukiman.
3) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah.
4) Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
5) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor
14/PERMEN/M/2007 Tentang Pengelolaan Rumah Susun
Sederhana Sewa.
6) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2009
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota
Surakarta.
7) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2009
Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
11
8) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2011
Tentang Rumah Susun.
9) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 17 Tahun 2008 Tentang
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Pekerjaan Umum Kota Surakarta.
10) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 45 Tahun 2008 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas
Pekerjaan Umum Kota Surakarta.
11) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 20 O Tahun 2009
Tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit
Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum.
6. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah cara cara yang dilakukan
untuk memperoleh data dalam suatu penelitian. Teknik pengumpulan
data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Wawancara
Dalam melakukan wawancara ini penulis menggunakan
teknik wawancara terarah (directive interview). Cara cara
tersebut menimbulkan pengarahan atau struktur, namun tidak
berarti bahwa wawancara dilaksanakan secara kaku. Wawancara
dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur
dan terarah untuk mencapai tujuan wawancara tersebut.
Wawancara ini dilakukan dengan pihak pihak yang
berkompeten di Kantor UPT Rumah Sewa Dinas Pekerjaan
Umum Kota Surakarta. Selain itu wawancara juga dilakukan
dengan beberapa penghuni Rusunawa Jurug.
b. Studi Dokumen
Studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan data
sekunder, didapatkan melalui berbagai literatur meliputi peraturan
perundang undangan, buku buku dan dokumen dokumen
lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
12
Dokumen dokumen yang diperoleh merupakan hasil penelitian
di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta.
7. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data merupakan hal yang sangat penting
untuk menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti
berdasarkan data yang dikumpulkan. Teknik analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif model
interaktif. Terdapat tiga komponen utama analisis data antara lain
(HB. Sutopo, 2002:37) :
a. Reduksi Data
Reduksi data merupakan bagian dari proses analisis yang
mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal
hal yang tidak penting, dan mengatur sedemikian rupa sehingga
kesimpulan dapat dilakukan.
b. Sajian Data
Sajian data harus mengacu pada rumusan masalah
sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti. Sajian data
selain dalam bentuk narasi kalimat, juga dapat meliputi berbagai
jenis matriks, gambar/skema, jaringan kerja kegiatan, dan juga
tabel sebagai pendukung narasinya.
c. Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan akhir merupakan kegiatan yang
dilakukan oleh peneliti untuk diverifikasi, berupa suatu
pengulangan dari tahap pengumpulan data terdahulu dan
dilaksanakan secara lebih teliti setelah data tersaji. Hal ini
merupakan tahap akhir dari suatu penelitian yang dilakukan
dengan didasarkan pada hal yang ada dalam reduksi maupun
penyajian data.
F. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM
Sistematika penulisan hukum ini disajikan untuk memberikan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
13
gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum
sebagai karya ilmiah yang disesuaikan dengan kaidah kaidah baku
penulisan suatu karya ilmiah. Penulisan hukum ini terdiri dari empat bab,
yaitu Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Pembahasan dan Penutup,
disertakan pula Daftar Pustaka dan Lampiran, dengan sistematika
terperinci sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan Penelitian
D. Manfaat Penelitian
E. Metode Penelitian
F. Sistematika Penulisan Hukum
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Kerangka Teori, yang terdiri :
1. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Daerah
a. Pengertian Pemerintahan Daerah
b. Tujuan dibentuk Pemerintahan Daerah
c. Urusan Hak dan Kewajiban Pemerintahan Daerah
2. Tinjauan Umum Tentang Asas Asas Umum Pemerintahan
Yang Baik
a. Sejarah Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
b. Pengertian Asas Asas Umum Pemerintahan Yang
Baik
c. Ciri Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
d. Fungsi Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
e. Macam Macam Asas Asas Umum Pemerintahan
Yang Baik
1) Menurut Koentjoro Purbopranoto
2) Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999
3. Tinjauan Umum Tentang Perumahan dan Kawasan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
14
Permukiman
a. Pengertian Perumahan
b. Pengertian Permukiman
c. Kebijakan Pemerintah di Bidang Perumahan
d. Tujuan Pembangunan Perumahan dan Permukiman
4. Tinjauan Umum Tentang Rumah Susun
a. Pengertian Rumah Susun
b. Kebijakan Pembangunan Rumah Susun
c. Tujuan Pembangunan Rumah Susun
d. Prinsip Dasar Pembangunan Rumah Susun
e. Dampak Pembangunan Rumah Susun
B. Kerangka Pemikiran
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
15
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kerangka Teori
1. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Daerah
a. Pengertian Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah berasal dari kata Pemerintah dan
Daerah. A M Donner membagi pemerintah dalam arti luas dan
dalam arti sempit, Pemerintah dalam arti luas meliputi :
1) Badan / organ negara yang diserahi tugas / fungsi untuk
merumuskan dan menentukan haluan negara.
2) Badan / organ negara yang diserahi tugas / fungsi
merealisasikan / melaksanakan haluan negara yang telah
ditentukan lebih dahulu (wewenang administrasi).
Sedangkan pemerintah dalam arti sempit dimaksudkan
sebagai badan / organ negara yang diserahi tugas / fungsi
merealisasikan / melaksanakan haluan negara yang telah
ditentukan lebih dahulu.
Van volenhoven membagi pemerintah dalam arti luas
meliputi empat bidang kekuasaan yaitu :
1) Membuat peraturan perundang undangan.
2) Pemerintah / pelaksana.
3) Peradilan dan
4) Polisi.
Pengertian dalam arti sempit, pemerintah hanya meliputi
badan / kekuasaan eksekutif tidak termasuk sebagai badan
pembuat undang undang maupun badan peradilan dan badan
kepolisian.
Komisi van Poeltje pada tahun 1972 dalam laporannya
membedakan pemerintah dalam arti luas dan arti sempit. Dalam
arti luas diartikan sebagai fungsi yaitu keseluruhan tindakan,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
16
perbuatan dan keputusan keputusan yang diambil oleh alat
alat pemerintahan untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan
pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi organ / badan / alat
perlengkapan negara yang diserahi tugas pemerintahan.
Pemerintahan dapat dilihat dari dua sudut, yaitu
pemerintahan dalam arti fungsi yakni kegiatan mencakup
aktivitas pemerintah dan pemerintah dalam arti organisasi, yaitu
kumpulan dari kesatuan kesatuan pemerintahan. Pemerintahan
dari arti organisasi dilihat dari sudut institusi juga dibedakan
menjadi arti luas yang mencakup seluruh wewenang yang dapat
dilakukan oleh negara dan kepentingan negara itu sendiri yang
meliputi tugas tugas legislatif, eksekutif dan yudikatif sebagai
keseluruhan organ organnya. Pemerintahan dalam arti sempit
diartikan sebagai hanya meliputi kegiatan dalam bidang eksekutif
(Bestuur).
Bagir Manan membedakan pemerintah dalam arti luas
mencakup semua alat kelengkapan negara, yang terdiri dari
cabang cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif atau
alat alat kelengkapan negara lain yang juga bertindak untuk dan
atas nama negara. Dalam arti sempit, pemerintah merupakan
cabang kekuasaan eksekutif (Muin Fahmal, 2006 : 25 27).
Terdapat perbedaan pengertian antara pemerintah dan
pemerintahan. Pemerintah adalah segala urusan yang dilakukan
oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat
dan kepentingan negara. Dapat juga diartikan pemerintahan
adalah bestuurvoering atau pelaksanaan tugas pemerintah,
sedangkan pemerintah adalah organ atau aparat yang menjalankan
pemerintahan.
Pemerintah dapat diartikan dalam arti luas dan dalam arti
sempit. Pemerintah dalam arti luas adalah semua alat kelengkapan
negara yang menyelenggarakan semua kekuasaan didalam negara
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
17
baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Sedangkan dalam arti
sempit pemerintah diartikan sebagai organ / alat perlengkapan
negara yang diserahi tugas pemerintahan atau melaksanakan
undang undang.
Unsur unsur pemerintahan daerah menurut De Guzman
dan Taples yaitu :
1) Pemerintahan Daerah adalah sub divisi politik dari
kedaulatan bangsa atau negara.
2) Pemerintahan Daerah diatur oleh hukum.
3) Pemerintahan Daerah mempunyai badan pemerintahan yang
dipilih oleh penduduk setempat.
4) Pemerintahan Daerah menyelenggarakan kegiatan
berdasarkan peraturan perundangan.
5) Pemerintahan Daerah memberikan pelayanan dalam wilayah
yuridiksinya.
Pengertian Pemerintahan Daerah menurut Undang
Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintahan Daerah adalah
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah
dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang Undang Dasar Negara Republik Indnesia Tahun 1945.
Sedangkan Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau
Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.
b. Tujuan dibentuk Pemerintah Daerah
Pemerintahan Daerah dibentuk dengan tujuan sebagai
berikut :
1) Mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan yang
terlalu besar mengenai masalah masalah yang sebetulnya
bisa diselesaikan oleh masyarakat setempat.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
18
2) Mendidik masyarakat untuk mengurus urusannya sendiri.
3) Mendorong masyrakat untuk berpartisipasi aktif dalam
pembangunan.
4) Memperkuat persatuan dan kesatuan nasional (Hanif
Nurcholis, :21).
c. Urusan hak dan kewajiban pemerintahan daerah
Pelaksanaan otonomi daerah pada dasarnya memberikan
keleluasaan daerah untuk mengelola seluruh sumber daya yang
dimiliki demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Dengan
demikian, daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan
daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peranserta,
prakarsa dan pemberdayaan masyarakat.
Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan pemerintahan daerah terdiri dari urusan wajib dan
urusan pilihan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal
dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah.
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan pada
Pasal 18 UUD 1945 yakni Pembagian daerah Indonesia atas
daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya
ditetapkan dengan Undang Undang dengan memandang dan
mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan
negara dan hak hak asal usul dalam daerah daerah yang
bersifat istimewa.
Pendistribusian kewenangan antara pemerintah pusat dan
daerah membedakan urusan yang bersifat concurrent yaitu urusan
pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang
tertentu dapat dilakukan bersama antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah serta ada bagian urusan yang menjadi
kewenangan pemerintah pusat dan ada bagian urusan yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
19
diserahkan kepada propinsi dan ada bagian urusan yang
diserahkan kepada kabupaten / kota.
Kewenangan daerah merupakan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah yang
diselenggarakan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas
dan efisiensi yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.
1) Urusan Pemerintahan Daerah
Urusan wajib yang menjadi kewenangan
Pemerintahan Daerah untuk Kabupaten / Kota berdasarkan
Pasal 14 ayat 1 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004
sebagai berikut :
a) Perencanaan dan pengendalian pembangunan.
b) Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang.
c) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat.
d) Penyediaan sarana dan prasarana umum.
e) Penanganan bidang kesehatan.
f) Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya
manusia potensial.
g) Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten / kota.
h) Pelayanan bidang ketenagakerjaanlintas kabupaten /
kota.
i) Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan
menengah.
j) Pengendalian lingkungan hidup.
k) Pelayanan pertanahan.
l) Pelayanan kependudukan dan catatan sipil.
m) Pelayanan administrasi umum pemerintahan.
n) Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk
lintas kabupaten / kota.
o) Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
20
dapat dilaksanakan oleh kabupaten / kota.
p) Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan
perundang undangan.
Sedangkan urusan pemerintahan kabupaten / kota
yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang
secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan, dan
potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
2) Hak Pemerintah Daerah
Dalam Pasal 21 Undang Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa
Pemerintah Daerah mempunyai hak sebagai berikut :
a) Mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahannya.
b) Memilih pimpinan daerah.
c) Mengelola aparatur daerah.
d) Mengelola kekayaan daerah.
e) Memunggut pajak daerah dan retribusi daerah.
f) Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya
alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah.
g) Mendapatkan sumber sumber pendapatan lain yang
sah.
h) Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan
perundang undangan.
3) Kewajiban Pemerintah Daerah
Selain mempunyai hak, pemerintah daerah juga
mempunyai kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal
22 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu sebagai
berikut :
a) Melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan
kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
21
Republik Indonesia.
b) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
c) Mengembangkan kehidupan demokrasi.
d) Mewujudkan keadilan dan pemerataan.
e) Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan.
f) Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan.
g) Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang
layak.
h) Mengembangkan sistem jaminan sosial.
i) Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah.
j) Mengembangkan sumber daya produktif di daerah.
k) Melestarikan lingkungan hidup.
l) Mengelola administrasi kependudukan.
m) Melestarikan nilai sosial budaya.
n) Membentuk dan menetapkan peraturan perundang
undangan sesuai dengan kewenangannya.
o) Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang
undangan.
2. Tinjauan Umum Tentang Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik
a. Sejarah Asas asas umum pemerintahan yang baik
Sejak dianutnya konsepsi welfare state, yang
menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab
terhadap kesejahteraan umum warga negara dan untuk
mewujudkan kesejahteraan ini pemerintah diberi wewenang untuk
campur tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat,
dimana campur tangan tidak saja berdasarkan pada peraturan
perundang-undangan, tetapi dalam keadaan tertentu dapat
bertindak atas inisiatif sendiri tanpa harus terikat sepenuhnya
pada peraturan perundang undangan (FreiesErmessen). Adanya
kewenangan yang dimiliki administrasi negara untuk bertindak
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
22
secara bebas dalam melaksanakan tugas tersebut, maka
dikhawatirkan pejabat administrasi negara melakukan perbuatan
yang menyimpang dari peraturan, sehingga dapat menimbulkan
kerugian bagi masyarakat. Guna meningkatkan perlindungan
hukum bagi masyarakat maka pada tahun 1950 panitia de
Monchy di Nederland membuat laporan tentang asas asas
umum pemerintahan yang baik (algemene beginselen van
behoorlijk bestuur atau general principles of good
administration).
Pada mulanya timbul keberatan terhadap konsep de
Monchy, karena dikhawatirkan hakim atau peradilan administrasi
menggunakan istilah itu untuk memberikan suatu penilaian
terhadap kebijaksanaan yang telah diambil pemerintah. Keberatan
itu saat ini sudah tidak beralasan, sebab meskipun istilah itu
digunakan dalam pengadilan dan badan banding terhadap
keputusan keputusan instansi pemerintah akan tetapi freis
ermessen tetap diakui dan dapat dilaksanakan oleh alat
administrasi negara dalam melaksanakan fungsinya. Meskipun
demikian istilah tersebut mendapat tempat dalam dalam
perundang undangan dan yurisprudensi di Nederland (SF
Marbun dan Moh Mahfud, 2006:57-58).
Di Indonesia, Freies Ermessen muncul bersamaan
dengan pemberian tugas kepada pemerintah untuk merealisasi
tujuan negara sebagaimana tercantum dalam alinea keempat
Pembukaan UUD 1945. Tugas utama pemerintah konsepsi
welfare state yakni memberikan pelayanan bagi warga negara,
muncul prinsip pemerintah tidak boleh menolak untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan alasan tidak
ada peraturan perundang undangan yang mengaturnya atau
belum / tidak ada peraturan perundang undangan yang dijadikan
dasar kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Meskipun
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
23
pemerintah diberikan kebebasan berupa Freies Ermessen, dalam
negara hukum penggunaannya harus dalam batas yang
dimungkinkan oleh hukum yang berlaku. Penggunaan kebebasan
ini tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku baik
hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis (Ridwan HR, 2006 :
180 181).
Asas asas umum pemerintahan yang baik di Indonesia
digali dari ajaran agama, Pancasila dan UUD 1945, hukum adat,
teori ilmu hukum dan yurisprudensi. Dengan mengacu kepada
pembentukan hukum nasional kemudian asas tersebut diuji ke
dalam peraturan perundang undangan Indonesia dan
yurisprudensi. Kiranya asas asas umum pemerintahan yang baik
dijadikan sebagai tolak ukur menggali dan menemukan asas
pemerintahan sepanjang sesuai dengan sepanjang sesuai dengan
Pancasila dan UUD 1945.
Sedangkan di Indonesia keberadaan asas asas umum
pemerintahan yang baik belum terkodifikasikan dalam suatu
peraturan tersendiri. Namun penjabarannya dari asas asas umum
pemerintahan yang baik dapat ditemukan diberbagai peraturan
perundang undangan dan yurisprudensi. Karena mempunyai
daya mengikat secara moral, doktrinal dan yuridis maka asas ini
dapat dijadikan sumber hukum administrasi formal (SF Marbun,
2003:280).
b. Pengertian Asas asasumum Pemerintahan yang baik
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas asas
umum pemerintahan yang baik dipahami sebagai dasar umum
dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Asas asas
umum pemerintahan yang baik lahir dari praktik penyelenggaraan
negara dan pemerintahan sehingga bukan produk formal suatu
lembaga negara seperti undang undang. Asas asas umum
pemerintahan yang baik sesuai perkembangan untuk
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
24
meningkatkan perlindungan terhadap hak hak individu. Dalam
hubungan ini, mengemukakan asas umum pemerintahan yang
layak adalah rambu rambu bagi para penyelenggara negara
dalam menjalankan tugasnya. Rambu rambu diperlukan agar
tindakan tindakannya tetap sesuai dengan tujuan hukum yang
sesungguhnya (Muin Fahmal, 2008:60).
Menurut Ridwan, asas asas umum pemerintahan yang
baik dipahami sebagai asas asas umum yang dijadikan dasar dan
tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak,
sehingga penyelenggaraan pemerintahan menjadi baik, sopan,
adil, terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan,
tindakan penyalahgunaan wewenang, dan tindakan sewenang
wenang (Ridwan HR, 2006:247). Tindakan pemerintah yang
didasarkan pada asas asas umum pemerintahan yang baik sangat
diperlukan, mengingat pemerintah mempunyai wewenang yang
istimewa dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan dan
kepentingan umum sangat luas.
Menurut Philipus M. Hardjon, asas asas umum
pemerintahan yang baik dipandang sebagai norma hukum tidak
tertulis, yang senantiasa harus ditaati oleh pemerintah. Dapat
diartikan bahwa asas asas hukum tidak tertulis, darimana untuk
keadaan keadaan tertentu dapat ditarik aturan hukum yang dapat
diterapkan (Philipus M. Hardjon dkk, 2005:270). Asas asas
umum yang baik memegang peranan yang sangat penting. dengan
mengindahkanasasini dimungkinkan tidak terjadinya
penyalahgunaan wewenang dan jabatan.
Menurut Jazim Hamidi, pengertian asas asas umum
pemerintahan yang baik adalah :
1) Asas asas umum pemerintahan yang layak merupakan nilai
nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan
hukum administrasi negara.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
25
2) Asas asas umum pemerintahan yang layak berfungsi
sebagai pegangan bagi pejabat aadministrasi negara dalam
menjalankan fungsinya yang terkait dengan beschikking.
3) Sebagian besar dari asas asas umum pemerintahan yang
layak masih merupakan asas asas yang tidak tertulis,
abstrak dan dapat digali dalam praktek kehidupan di
masyarakat.
4) Sebagian asas asas umum pemerintahan yang layak sudah
menjadi kaidah tertulis dan terpecah dalam berbagai
peraturan hukum positif.
Pada dasarnya asas asas umum pemerintahan yang
layak merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih,
teratur, tertata, tertib, tanpa cacat dan berwibawa, sebagai tindak
lanjut untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.
Sejalan dengan substansi pasal 3 Undang Undang Nomor 28
Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, terdapat asas asas
umum penyelenggaraan negara, dengan menginternalisasikan
secara efektif asas asas umum pemerintahan yang layak yang
digunakan sebagai hukum tidak tertulis dengan melalui
pelaksanaan hukum dan penerapan hukum serta pembentukan
hukum (Dedi Mulyadi, 42-44).
c. Ciri Asas asasumum pemerintahan yang baik
Asas asas umum pemerintahan yang baik mempunyai
ciri yaitu:
1) Keteladanan dari atas ke bawah, yaitu perilaku yang baik
untuk dapat dicontoh oleh orang lain. Misalnya, pemimpin
bangsa harus memberikan contoh kepada rakyatnya melalui
perilaku/perbuatan yang terpuji dan dapat bermanfaat untuk
membangun bangsa.
2) Komitmen bekerja keras, yaitu kemauan dan kesepakatan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
26
semua komponen bangsa untuk mau bekerja keras
membangun bangsa secara bersama sama. Dengan
komitmen diharapkan kemakmuran yang berkeadilan dalam
kehidupan berbangsa dapat cepat terwujud.
3) Memenuhi target yang diwujudkan secara terukur. Harus
memiliki target yang dapat diukur secara kualitatif dan
kuantitatif, misalnya ukuran waktu, angka, peringkat kualitas
dan lain-lain.
4) Evaluasi kinerja dalam kurun waktu tertentu, yaitu suatu
evaluasi yang dapat digunakan untuk
melakukan/perubahan/perbaikan terhadap kinerja yang
dilalui(Endro Sumarjo, 2004: 12).
d. Fungsi asas asas umum pemerintahan yang layak
Asas asas umum pemerintahan yang baik mempunyai
fungsi sebagai berikut :
1) Sebagai pedoman bagi badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
yang bersangkutan pada waktu :
a) Menafsirkan suatu ketentuan undang-undang atau
peraturan dasar yang menjadi sumber dari wewenang
yang akan digunakan.
b) Menentukan kebijaksanaan yang diambilnya.
c) Melaksanakan keputusan yang telah ia keluarkan.
2) Dasar untuk menggugat bagi warga masyarakat dan badan
hukum perdata yang terkena oleh suatu perbuatan hukum
administratif dari badan atau pejabat tata usaha negara yang
dirasakannya merugikan dirinya.
3) Dasar untuk menguji dari segi hukum oleh pengadilan untuk
menentukan apakah perbuatan administratif itu berdasarkan
hukum atau tidak (Ridwan HR, 2006 : 252).
e. Macam macam asas asas umum pemerintahan yang baik
1) Menurut Koentjoro Purbopranoto, sebagaimana dikutip oleh
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
27
Ridwan HR, asas asas umum pemerintahan yang baik
dibagi menjadi:
a) Asas kepastian hukum
Asas ini menghendaki dihormatinya hak yang
telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan
badan atau pejabat administrasi negara.
b) Asas keseimbangan
Asas yang menghendaki proporsi yang wajar
dalam penjatuhan hukuman jabatan dan kualifikasi
pelanggaran yang dilakukan seseorang.
c) Asas kesamaan dalam mengambil keputusan
Asas yang menghendaki kebijaksanaan badan
pemerintahan mengambil tindakan yang sama (dalam arti
tidak bertentangan) atas kasus yang faktanya sama.
d) Asas bertindak cermat
Asas yang menghendaki agar pemerintah atau
administrasi bertindak cermat dan teliti berdasarkan
faktor dan alasan alasandalam melakukan berbagai
aktivitas penyelenggaraan tugas tugas pemerintahan
sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga
negara.
e) Asas motivasi untuk setiap keputusan
Asas yang menghendaki setiap keputusan badan
pemerintahan harus mempunyai motivasi atau alasan
yang cukup jelas sebagai dasar bagi pemerintah dalam
menerbitkan keputusan.
f) Asas tidak mencampuradukan kewenangan
Asas yang menghendaki pemerintah tidak
menggunakan kewenangan melampaui batas
wewenangnya yang telah ditentukan dalam peraturan
yang berlaku.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
28
g) Asas permainan yang layak (fair play)
Asas yang menghendaki warga negara diberi
kesempatan yang seluas luasnyauntuk mencari
kebenaran dan keadilan serta menekankan kejujuran dan
keterbukaan.
h) Asas keadilan atau kewajaran
Asas yang menghendaki setiap tindakan badan
atau pejabat administrasi negara selalu memperhatikan
aspek keadilan dan kewajaran.
i) Asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang
wajar
Asas ini menghendaki agar setiap tindakan yang
dilakukan oleh pemerintah harus menimbulkan harapan
harapan bagi warga negara.
j) Asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal
Asas ini menghendaki agar jika terjadi
pembatalan atas suatu keputusan maka akibat dari
keputusan yang dibatalkan itu harus dihilangkan
sehingga yang bersangkutan harus diberikan ganti rugi
atau rehabilitasi.
k) Asas perlindungan atas pandangan hidup pribadi
Asas ini menghendaki pemerintah melindungi
hak atas pribadi warga negara sebagai konsekuensi
negara hukum demokratis yang menjunjung tinggi dan
melindungi hak asasi warga negara.
l) Asas kebijaksanaan
Asas yang menghendaki pemerintah dalam
melaksanakan tugas dan pekerjaannya diberi kebebasan
dan keleluasaan untuk menerapkan kebijaksanaan tanpa
harus terpaku pada peraturan perundang undangan
formal serta berpandangan luas dan dinamis sesuai
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
29
dengan perkembangan masyarakat.
m) Asas penyelenggaraan kepentingan umum
Asas ini menghendaki agar pemerintah dalam
melaksanakan tugasnya selalu mengutamakan
kepentingan umum, yakni kepentingan yang mencakup
semua aspek kehidupan orang banyak(Ridwan HR, 2006
: 258-277).
2) Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999
Menurut Pasal 3 Undang Undang Nomor 28 Tahun
1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, asas umum
penyelenggaraan negara meliputi sebagai berikut :
a) Asas Kepastian Hukum;
b) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
c) Asas Kepentingan Umum;
d) Asas Keterbukaan;
e) Asas Proporsionalitas;
f) Asas Profesionalitas; dan
g) Asas Akuntabilitas.
Penjabaran Asas asas penyelenggaraan negara
tersebut yaitu :
a) Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum
yang mengutamakan landasan peraturan perundang
undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap
kebijakan Penyelenggara Negara.
b) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang
menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan
keseimbangan dalam pengendalianpenyelenggaraan
negara.
c) Asas kepentingan Umum adalah asas yang
mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
30
aspiratif, akomodatif, dan selektif.
d) Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri
terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi
yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang
penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan
perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan
rahasia negara.
e) Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan
keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara
Negara.
f) Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan
keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan
peraturan perundang undangan yang berlaku.
g) AsasAkuntabilitasadalah asas yang menentukan bahwa
setiapkegiatandanhasil akhir dari kegiatan
PenyelenggaraNegara harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat
sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang
berlaku.
Berkenaan dengan ketetapan (beschikking), AAUPL
terbagi dalam dua bagian yaitu asas yang bersifat formal atau
prosedural dan asas yang bersifat material. Asas yang bersifat
formal berkenaan dengan prosedur yang harus dipenuhi
dalam setiap pembuatan ketetapan, atau asas asas yang
berkaitan dengan cara cara pengambilan keputusan seperti
asas kecermatan yang menuntut pemerintah untuk mengambil
keputusan dengan persiapan yang cermat, dan asas permainan
yang layak. Menurut Indroharto, asas asas yang bersifat
formal yaitu asas asas yang penting artinya dalam rangka
mempersiapkan susunan dan motivasi dari suatu beschikking.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
31
Jadi menurut segi lahiriah dari beschikking itu, meliputi asas
asas yang berkaitan dengan proses persiapan dan proses
pembentukan keputusan, dan asas asas yang berkaitan
dengan pertimbangan serta susunan keputusan.
Asas asas yang bersifat material tampak pada isi
dari keputusan pemerintah. Termasuk kelompok asas yang
bersifat material atau substansial itu adalah asas kepastian
hukum, asas persamaan, asas larangan sewenang wenang,
larangan penyalahgunaan kewenangan (Nike K Rumokoy,
2010:87).
3. Tinjauan Umum Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
a. Pengertian Perumahan
Pengertian perumahan berdasarkan Pasal 1 angka 1
Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman yaitu :
Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan
sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan
perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman,
pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan
kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh,
penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta
peran masyarakat.
Menurut Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 1
bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang
dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai
Sedangkan Pasal 1 angka 7 Undang Undang Nomor 1
Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
32
berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana
pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya,
As housing is a basic need the choice of occupancy for
individuals or families in each different phase is absolutely
necessary. The choice is the result of a process of thinking and
decision-making of a number of alternatives, to get a rational
decision. The choice in the context of moral is related to
autonomy, freedom and responsibility of every individual or
family. The barriers experienced by individuals or families in the
selection of housing, potentially hinder their roles and
responsibilities to maintain the quality of the space they use. The
availability of the housing choice is the rightthat puts consumers
as decision makers equivalent to the providers in market
transaction. Conformity between aspirations of users with rental
housing products is an indicator of the success of market
mechanisms in meeting consumer demand of housing and an
indicator of the success of space design. Rational consumers will
choose good quality housing and leave the poor quality ones, so
that an increase of product quality by the producers can maintain
sustainability (Allis Nurdini & Ismet Belgawan Harun, 2012 : 58).
b. Pengertian Permukiman
Pengertian Kawasan Permukiman berdasarkan Pasal 1
angka 3 Undang Undang
permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan
lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang
berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan
hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan
Sedangkan pengertian Permukiman berdasarkan Pasal 1
angka 5 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 bahwa
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
33
lingkungan hunian yang terdiri
atas lebih dari satu satuan hunian perumahan yang mempunyai
prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang
kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan
c. Kebijakan Pemerintah di bidang Perumahan
Kebijakan Nasional dibidang Perumahan diarahkan
untuk :
1) Melembagakan sistem penyelenggaraan perumahan dan
permukiman dengan pelibatan masyarakat sebagai pelaku
utama.
2) Mewujudkan pemenuhan kebutuhan perumahan (papan) bagi
seluruh lapisan masyarakat, sebagai salah satu kebutuhan
dasar manusia.
3) Mewujudkan pemukiman yang sehat, aman, harmonis, dan
berkelanjutan guna mendukung pengembangan jati diri,
kemandirian, dan produktivitas (Rutiana Dwi Wahyuningsih,
2006: 47 48).
Kebijakan Nasional Perumahan dan Permukiman pada
dasarnya dilandasi oleh tiga dasar kewajiban negara, meliputi :
1) Kewajiban menghormati
Kewajiban ini membutuhkan negara menahan diri
baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kaitan
dengan penikmatan hak ini. Misalnya, negara harus menahan
diri untuk tidak melakukan pengusiran paksa, membatasi
akses terhadap perempuan dan kelompok rentan lainnya
untuk menikmati hak ini.
2) Kewajiban melindungi
Kewajiban ini mengharuskan negara melakukan
pencegahan terhadap pihak ketiga yang mungkin
menghalangi pemenuhan hak atas perumahan yang layak.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
34
Negara harus membentuk peraturan perundang undangan,
melakukan tindakan ataupun langkah langkahlain yang
menjamin bahwa sektor swasta harus tunduk pada standar
standar HAM yang berkaitan dengan hak atas perumahan
yang layak.
3) Kewajiban memenuhi
Kewajiban pemenuhan ini mengharuskan negara
membuat undang undang dan peraturan peraturan lainnya,
anggaran, penegakan hukum dan tindakan tindakan lain
dalam rangka pemenuhan (Susi Dwi Harijanti, 2011 : 33).
Pemerintah Daerah memegang peran penting dalam
menentukan keberhasilan pembangunan perumahan dan kawasan
permukiman ke depan. Pasalnya saat ini Pemerintah Daerah wajib
mengurusi bidang perumahan sekaligus memenuhi kebutuhan
dasar masyarakat agar mampu menempati, menikmati, dan/atau
memiliki rumah yang layak huni. Sehingga Pemerintah Daerah
harus mendorong penyelenggaraan perumahan dan kawasan
permukiman di daerah agar pengelolaannya dilaksanakan dengan
tertib, taat, transparan, dan bertanggungjawab. Guna
meningkatkan efektifitas pelaksanaan urusan pemerintahan di
bidang perumahan sekaligus untuk mendorong sinergitas antara
Pusat dan Daerah, maka terdapat beberapa urusan pemerintahan
di bidang perumahan yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku
Wakil Pemerintah Pusat di daerah.
d. Tujuan pembangunan perumahan dan permukiman
Dalam mewujudkan pembangunan perumahan dan
permukiman sangat bergantung pada masalah penatagunaan
tanah, penatagunaan air dan sumber daya lainnya disamping
dukungan prasarana dan sarana dalam satu kesatuan penataan
ruang wilayah perkotaan dan perdesaan. Masalah perumahan dan
permukiman berkaitan dengan proses pembangunan yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
35
merupakan cerminan dari dampak keterbelakangan pembangunan.
Munculnya masalah perumahan dan permukiman menurut Asep
Hariyanto disebabkan karena :
1) Kurang terkendalinya pembangunan perumahan dan
permukiman sehingga menyebabkan munculnya kawasan
kumuh pada beberapa bagian kota yang berdampak pada
penurunan daya dukung lingkungan.
2) Keterbatasan kemampuan dan kapasitas dalam penyediaan
perumahan dan permukiman yang layak huni baik oleh
pemerintah, swasta maupun masyarakat.
3) Pembangunan sumberdaya manusia dan kelembagaan
masyarakat yang masih belum optimal khususnya
menyangkut kesadaran akan pentingnya hidup sehat.
4) Kurang dipahaminya kriteria teknis pemanfaatan lahan
permukiman dan perumahan khususnya yang berbasis pada
ambang batas daya dukung lingkungan dan daya tampung
ruang (Asep Hariyanto, 2010:12).
Berdasarkan Pasal 3 Undang Undang Nomor 1 Tahun
2011, perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan
bertujuan untuk :
1) Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan
perumahan dan kawasan permukiman;
2) Mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta
penyebaran penduduk yang proporsional melalui
pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman
sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan
kepentingan, terutama bagi MBR;
3) Meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam
bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan
kelestarian fungsi lingkungan, baik di kawasan perkotaan
maupun kawasan perdesaan;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
36
4) Memberdayakan para pemangku kepentingan bidang
pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
5) Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan
budaya; dan
6) Menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan
terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi,
teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.
Sehingga dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik
dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman harus
melaksanakan prinsip :
1) Keterbukaan informasi dalam proses pembangunan.
2) Kepedulian lembaga lembaga pemerintah, dunia usaha,
badan hukum, perguruan tinggi, serta masyarakat umum.
3) Partisipasi masyarakat untuk turut serta secara aktif dalam
penyelenggaraan pembangunan perumahan.
4) Adanya konsensus dari semua para pemrakarsa dibidang
perumahan dan permukiman untuk mewujudkan pemenuhan
kebutuhan jumlah rumah dalam kawasan perumahan, di
permukiman perkotaan dan perdesaan dari waktu ke waktu
yang layak huni secara berkeadilan/kesetaraan,
5) efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya yang ada
disetempat,
6) tegaknya supremasi hukum bagi setiap warga Negara untuk
memperoleh tempat tinggal sesuai perundang undangan
yang berlaku, serta
7) akuntabilitas dari semua pihak untuk terselenggaranya
pembangunan perumahan dan permukiman secara tertib tata
kelola pemerintahan baik ditingkat pusat maupun di daerah
sebagai urusan wajibnya (Aca Sugandhy, Inforum 2011 : 22).
4. Tinjauan Umum Tentang Rumah Susun (Rusun)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
37
a. Pengertian Rumah Susun
Menurut Undang Undang Nomor 20 tahun 2011
disebutkan bahwa:
Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang
dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian
bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam
arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan
satuan yang masing masing dapat dimiliki dan digunakan
secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang
dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah
bersama.
Secara yuridis rumah susun diartikan sebagian bangunan
gedung bertingkat yang mengandung sistem pemilikan
perseorangan dan hak bersama yang penggunaannya untuk hunian
atau bukan hunian, secara mandiri atau secara terpadu sebagai
satu kesatuan sistem pembangunan. Dengan kata lain berarti tidak
semua bangunan gedung bertingkat dapat disebut sebagai rumah
susun, tetapi rumah susun selalu gedung bertingkat. Many
residents with low economic power were forced to live at rural or
slum areas. One of the efforts conducted by the Government to
efficiently solve residential problems for people living in crowded
cities with limited land space is building housings with a more-
than-one-floor system, or generally called flats (Arina Riska
Hajati dkk 2009 : 215).
Di Indonesia tampaknya tempat tinggal bersusun
memiliki istilah yang berbeda untuk masyarakat kelas atas,
menengah, dan bawah. Gejala ini terjadi karena kesenjangan gaya
hidup antara lapisan masyarakat cukup tinggi. Pemerintah
memperkenalkan dengan istilah yang berbeda beda untuk rumah
susun. Perumahan untuk golongan masyarakat menengah
diperkenalkan dengan istilah perumnas (perumahan umum
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
38
nasional) atau perumahan, sedangkan untuk masyarakat bawah
diperkenalkan dengan istilah rumah susun. Ada gejala pada masa
Orde baru, pemerintah menggunakan istilah bahasa sebagai
ungkapan budaya yang memberi jarak antara status sosial
ekonomi lapisan atas, menengah, dan bawah (Adrian Sutedi,
2010:156).
Rapid urbanisation, population and land shortages have
fuelled the upwards expansion of housing in many parts of the
world. A feature of American cities since the early 1900s, high
rises provide compact living for the masses that include many
underprivileged and are quickly becoming the norm particularly
in Asian cities, writes Yuen who also notes that vertical housing
frees up land for other uses that contribute to quality urban living.
Yuen has also singled out Singapore as taking the lead in
quality vertical living by not only providing mass housing in high
rises for its landless residents, including the low-income families,
but also by giving them ownership rights. Such rights encourage
pride and more care and attention in maintaining the safety and
cleanliness of vertical housing. Singaporean high rises come with
community facilities such as schools and open space, and the city-
state plans vertical housing in new towns with high-qulity living,
-term residency (Noor
Hasharina Pg Haji Hassan dkk, 2008 : 6)
b. Kebijakan Pembangunan Rumah Susun
Kebijaksanaan umum pembangunan perumahan
diarahkan untuk :
1) Memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dalam
lingkungan yang sehat, secara adil dan merata, serta mampu
mencerminkan kehidupan masyarakat yang berkepribadian
Indonesia.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
39
2) Mewujudkan permukiman yang serasi dan seimbang, sesuai
dengan pola tata ruang kota dan tata daerah serta tata guna
tanah yang berdaya guna dan berhasil guna.
Sejalan dengan arah kebijaksanaan umum tersebut, maka
di daerah perkotaan yang berpenduduk padat, sedangkan tanah
yang tersedia sangat terbatas, perlu dikembangkan pembangunan
perumahan dan permukiman dalam bentuk rumah susun yang
lengkap, seimbang, dan serasi dengan lingkungannya (Adrian
Sutedi, 2010:158).
Menurut Nia K Pontoh dalam Seminar Nasional Krisis
Sosial Budaya Penghuni Rumah Susun, Pembangunan Rumah
susun untuk mendukung pemecahan permasalahan permukiman
di perkotaan antara lain :
1) Mendukung konsep pengembangan tata ruang perkotaan
yang lebih efisien.
2) Mendukung usaha peremajaan kota yang berkaitan dengan
usaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas bagian wilayah
kota dengan mengubah struktur fisik lingkungan
permukiman.
3) Mendukung pengelolaan yang dikaitkan dengan usaha
peningkatan dan pemanfaatan sumber daya yang ada.
4) Mendukung pemecahan masalah kepadatan penduduk yang
tinggi.
5) Mendukung upaya mengatasi perumahan untuk MBR.
c. Tujuan Pembangunan Rumah Susun
Tujuan pembangunan rumah susun tercantum dalam
Pasal 3 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2011 :
1) Menjamin terwujudnya rumah susun yang layak huni dan
terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis,
dan berkelanjutan serta menciptakan permukiman yang
terpadu guna membangun ketahanan ekonomi, sosial, dan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
40
budaya;
2) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang
dan tanah, serta menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan
perkotaan dalam menciptakan kawasan permukiman yang
lengkap serta serasi dan seimbang dengan memperhatikan
prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan;
3) Mengurangi luasan dan mencegah timbulnya perumahan dan
permukiman kumuh;
4) Mengarahkan pengembangan kawasan perkotaan yang serasi,
seimbang, efisien, dan produktif;
5) Memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi yang menunjang
kehidupan penghuni dan masyarakat dengan tetap
mengutamakan tujuan pemenuhan kebutuhan perumahan dan
permukiman yang layak, terutama bagi MBR;
6) Memberdayakan para pemangku kepentingan di bidang
pembangunan rumah susun;
7) Menjamin terpenuhinya kebutuhan rumah susun yang layak
dan terjangkau, terutama bagi MBR dalam lingkungan yang
sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan dalam suatu sistem
tata kelola perumahan dan permukiman yang terpadu; dan
8) Memberikan kepastian hukum dalam penyediaan,
kepenghunian, pengelolaan, dan kepemilikan rumah susun.
d. Prinsip Dasar Pembangunan Rumah Susun
Prinsip dasar pembangunan Rusun meliputi:
1) Keterpaduan
Pembangunan Rusun dilaksanakan prinsip
keterpaduan kawasan, sektor, antar pelaku, dan keterpaduan
dengan sistem perkotaan.
2) Efisiensi dan Efektivitas
Memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
41
optimal, melalui peningkatan intensitas penggunaan lahan
dan sumber daya lainnya.
3) Penegakan Hukum
Mewujudkan adanya kepastian hukum dalam
bermukim bagi semua pihak, serta menjunjung tinggi nilai-
nilai kearifan yang hidup di tengah masyarakat.
4) Keseimbangan dan Keberkelanjutan
Mengindahkan keseimbangan ekosistem dan
kelestarian sumber daya yang ada.
5) Partisipasi
Mendorong kerja sama dan kemitraan Pemerintah
dengan badan usaha dan masyarakat untuk dapat
berpartisipasi dalam proses perencanaan, pembangunan,
pengawasan, operasi, dan pemeliharaan, serta pengelolaan
Rusun.
6) Kesetaraan
Menjamin adanya kesetaraan peluang bagi
masyarakat berpenghasilan menengah bawah untuk dapat
menghuni Rusun yang layak bagi peningkatan
kesejahteraannnya.
7) Transparansi dan Akuntabilitas
Menciptakan kepercayaan timbal balik antara
pemerintah, badan usaha, dan masyarakat melalui penyediaan
informasi yang memadai, serta dapat
mempertanggungjawabkan kinerja pembangunan kepada
seluruh pemangku kepentingan (Adrian Sutedi, 2010:180-
181).
Berbagai kebijakan dikeluarkan oleh Pemerintah untuk
meningkatkan akses masyarakat atas perumahan yang sehat dan
layak huni. Ada lima prinsip yang ditekankan oleh Presiden untuk
menjadi pedoman dalam pembangunan rumah susun sederhana.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
42
Yakni :
1) Keterjangkauan untuk masyarakat golongan menengah ke
bawah,
2) Kelayakan huni,
3) Pemilihan lokasi bangunan harus memperhatikan lingkungan
yang baik,
4) Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk membantu
pembangunan rusunami bagi masyarakat menengah ke
bawah,
5) Kemitraan (partnership). Kemitraan dilakukan baik secara
horizontal dan vertikal di dalam jajaran pemerintah, maupun
antara pemerintah dengan swasta (pengembang).
Selain lima prinsip di atas, masyarakat penghuni rumah
susun juga memiliki peran menjadikan rumah huniannya menjadi
sehat dan layak. Sehingga setelah secara fisik pembangunan
rumah memenuhi standar rumah yang sehat dan layak dengan
keterjangkauan bagi masyarakat menengah ke bawah, faktor-
faktor sosiologis seperti terciptanya hubungan yang baik, rukun
dan harmonis antar penghuni menjadi sangat penting untuk
menciptakan hunian yang sehat dan layak. Dengan demikian,
upaya pemenuhan hak masyarakat miskin atas perumahan yang
sehat dan layak huni dapat diwujudkan (Ibnu Purna dan Yanuar
Agung Ibnu. http://www.setneg.go.id/ diakses pada tanggal 19
April 2012 pukul 22.20).
e. Dampak Pembangunan Rumah Susun
Pembangunan Rusun bertujuan untuk pemenuhan
kebutuhan Rusun layak huni dan terjangkau bagi masyarakat
berpenghasilan menengah bawah di kawasan perkotaan
sehingga berdampak pada :
1) Peningkatan efisiensi penggunaan tanah, ruang, dan daya
tampung kota.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
43
2) Peningkatan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan
menengah bawah dan pencegahan tumbuhnya kawasan
kumuh perkotaan.
3) Peningkatan efisiensi prasarana, sarana, dan utilitas
perkotaan.
4) Peningkatan produktifitas masyarakat dan daya saing kota.
5) Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan bagi
masyarakat berpenghasilan menengah bawah.
6) Peningkatan penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan
ekonomi (Adrian Sutedi, 2010:161-162).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
44
B. Kerangka Berpikir
Bagan 1
UUD 1945
Peraturan Daerah Surakarta No. 7 Tahun 2011
UU No. 32 Tahun 2004 jo UU No.12 Tahun 2008
UU No. 1 Tahun 2011
Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik
Rumah Susun dari Swasta (Apartemen)
Rumah Susun dari Pemerintah Rumah Susun Sederhana Sewa
(RUSUNAWA)
Hambatan
Penerapan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
45
Keterangan gambar :
Dalam pelaksanaannya sebagai daerah otonom, Pemerintah Daerah
diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Pemerintah
daerah diberi kebebasan dalam menjalankan kewenangan, terutama dalam
mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang
Dasar 1945 melalui pembangunan. Akan tetapi dalam menjalankan
kewenangannya tidak berarti pemerintah dapat bertindak sewenang wenang.
Untuk menilai tindakan pemerintah apakah sesuai atau bertentangan dengan
peraturanyaitu menggunakan asas asasumum pemerintahan yang baik sebagai
pedoman/tolak ukur. Pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk campur
tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat melalui kebijakan hukum.
Sebagai pedoman pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan hukum
dalam bentuk peraturan daerah digunakanlah asas-asas umum pemerintahan
yang baik.
Oleh karena itudalam menerapkan asas asasumum pemerintahan yang
baik, pemerintah daerah membuat suatuperaturan daerah yang hendaknya
sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakatnya. Misalnya Peraturan
Daerah Pemerintah Kota Surakarta dalam upaya untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat terhadap kebutuhan akan perumahan yang
berjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Di kota Surakarta
yang berpenduduk padat di mana tanah yang tersedia sangat terbatas sedangkan
jumlah penduduk yang padat, perlu dikembangkan pembangunan perumahan
dalam bentuk hunian bertingkat. Pembangunan hunian bertingkat atau dikenal
dengan rumah susun ada 2 jenis yaitu Rumah susun yang dibangun oleh swasta
dan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang dibangun oleh
pemerintah. Pembangunan Rusunawasangat pesat dikembangkan di Kota
Surakarta dalam rangka menyediakan rumah yang layak huni bagi warga Kota
Surakarta yang belum mempunyai rumah. Pemerintah Kota Surakarta
memprogramkan pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa),
sebagai bentuk perhatian Pemerintah Kota Surakarta terhadap masyarakat
berpenghasilan rendah dan mensukseskan Program Seribu Tower dari Pusat.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
46
BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta
Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta merupakan instansi
Pemerintah Kota Surakarta yang mempunyai tugas menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pemerintahan umum. Dinas Pekerjaan
Umum dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Adapun
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta
diatur dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum
Kota Surakarta.
1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta
Sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Surakarta
Nomor 6 Tahun 2008 jo Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14
Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota
Surakarta, Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, membawahkan :
1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
2) Subbagian Keuangan;
3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
Masing masing Subbagian dipimpin oleh Kepala
Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Sekretaris.
c. Bidang Bina Marga, membawahkan :
1) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
2) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
Masing masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
47
Bidang Bina Marga.
d. Bidang Drainase, membawahkan :
1) Seksi Pembangunan Drainase.
2) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Drainase;
Masing masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang Drainase.
e. Bidang Cipta Karya, membawahkan :
1) Seksi Gedung Pemerintahan dan Rumah Dinas;
2) Seksi Perumahan dan Permukiman.
Masing masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang Cipta Karya.
f. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahkan :
1) Seksi Manajemen Penanggulangan Kebakaran;
2) Seksi Peralatan.
Masing masing dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada
di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang
Pemadam Kebakaran.
g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
h. Kelompok Jabatan Fungsional
Masing masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
48
Bagan 2
BAGAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA
SURAKARTA
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Pekerjaan Umum Kota Surakarta yang tercantum dalam Peraturan
Walikota Surakarta Nomor 17 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota
Surakartaadalah sebagai berikut :
a. Kepala Dinas
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta
mempunyai tugas pokok untuk membantu Walikota dalam
menyelenggarakan urusan bidang pekerjaan umum.
Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan
tersebut dalam Pasal 3 Peraturan Walikota Surakarta Nomor 17
Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata
Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta, Kepala Dinas
Pekerjaan Umum mempunyai fungsi sebagai berikut :
1) Perumusan kebijakan teknis bidang Pekerjaan Umum;
DPU
BID. DAMKAR
BID. BINA MARGA
UPTD RUMAH SEWA
BID. DRAINASE
BID. CIPTA KARYA
SEKRETARIAT
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
49
2) Perumusan program kerja bidang Pekerjaan Umum;
3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum bidang Pekerjaan Umum;
4) Pembinaan dan fasilitasi bidang Pekerjaan Umum di
lingkup kota;
5) Pelaksanaan tugas di bidang Pekerjaan Umum;
6) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pekerjaan
Umum;
7) Pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya.
b. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian
penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan
pelaksanaan di bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan,
keuangan, umum dan kepegawaian.
Sesuai Pasal 7, Sekretariat dalam menyelenggarakan
tugas mempunyai fungsi sebagai berikut :
1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu,
pelayanan administrasi, dan pelaksanaan dibidang
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu,
pelayanan administrasi, dan pelaksanaan dibidang
keuangan;
3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu,
pelayanan administrasi, dan pelaksanaan dibidang umum
dan kepegawaian;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
50
4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Sekretariat membawahkan :
1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian
penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi dan
pelaksanaan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan
meliputi koordinasi, perencanaan, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan.
2) Subbagian Keuangan
Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu,
pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang
keuangan meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, dan
pembukuan dan akuntansi di lingkungan Dinas.
3) Subbagian Umum dan Kepegawaian
Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara
terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang
umum dan kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tata
laksana, ketatausahaan, dan rumah tangga dan perlengkapan
di lingkungan Dinas.
c. Bidang Bina Marga
Bidang Bina Marga mempunyai tugas melakukan
penyiapan perumusan tenis, pembinaan dan pelaksanaan di
bidang pembangunan jalan dan jembatan serta pemeliharaan
jalan dan jembatan sesuai dengan kebijakan teknis yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
51
ditetapkan oleh Kepala Dinas.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 12, Bidang Bina Marga mempunyai
fungsi sebagai berikut :
1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan
dan pelaksanaan di bidang pembangunan jalan dan
jembatan;
2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan
dan pelaksanaan di bidang pemeliharaan jalan dan
jembatan;
3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Bina Marga membawahkan :
1) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas
melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembangunan jalan
dan jembatan meliputi pelaksanaan survey dan perencanaan
teknis pembangunan, pelaksanaan pembangunan,
peningkatan pengendalian dan pengawasan pembuatan jalan
dan jembatan.
2) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas
melakukan penyiapan di bidang perumusan kebijakan
teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemeliharaan
jalan dan jembatan meliputi pelaksanaan survey dan
perencanaan teknis pemeliharaan, pelaksanaan
pemeliharaan, perbaikan dan pengawasan jalan dan
jembatan.
d. Bidang Drainase
Bidang Drainase mempunyai tugas penyiapan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
52
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di
bidang pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan drainase
sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala
Dinas.
Untuk menyelenggarakan tugasnya, sesuai Pasal 18
Bidang Drainase memiliki fungsi sebagai berikut :
1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan
dan pelaksanaan di bidang Pembangunan Drainase;
2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan
dan pelaksanaan di bidang Operasi dan Pemeliharaan
Drainase;
3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Drainase membawahkan :
1) Seksi Pembangunan Drainase
Seksi Pembangunan Drainase mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan
dan pelaksanaan di bidang Pembangunan Drainase meliputi
perencanaan teknis, pembinaan dan pengawasan,
pembuatan bangunan pada sungai air dan drainase serta
pengelolaan hidrologi dan hidrometri.
2) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Drainase
Seksi Operasi dan Pemeliharaan Drainase mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan dan pelaksanaan di bidang Operasi dan
Pemeliharaan Drainase, meliputi : pembinaan, pengawasan,
pemeliharaan drainase dan pemanfaatan air permukaan serta
pengendalian bencana banjir, erosi dan genangan kota.
e. Bidang Cipta Karya
Bidang Cipta Karya mempunyai tugas penyiapan
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
53
bidang pembangunan, rehabilitasi atau pemeliharaan gedung
pemerintah dan rumah dinas serta perumahan dan permukiman
sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala
Dinas.
Untuk menyelenggarakan tugasnya, sesuai Pasal 23
Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi sebagai berikut :
1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan
dan pelaksanaan di bidang Gedung Pemerintahan dan
Rumah Dinas;
2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan
dan pelaksanaan di bidang Perumahan dan Permukiman;
3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Cipta Karya membawahkan :
1) Seksi Gedung Pemerintahan dan Rumah Dinas
Seksi Gedung Pemerintahan dan Rumah Dinas mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan
teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Gedung
Pemerintahan dan Rumah Dinas, meliputi pelaksanaan
pengadaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan gedung
pemerintah dan rumah dinas.
2) Seksi Perumahan dan Permukiman
Seksi Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan peruusan kebijakan teknis,
pembinaan dan pelaksanaan di bidang Perumahan dan
Permukiman, meliputi pelaksanaan pengaturan,
penyelenggaraan dan pengawasan perumahan dan
permukiman.
f. Bidang Pemadam Kebakaran
Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas
penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
54
pelaksanaan di bidang Pemadam Kebakaran.
Untuk menyelenggarakan fungsinya, Bidang Pemadam
Kebakaran mempunyai fungsi sebagai berikut :
1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan
dan pelaksanaan di bidang Manajemen Penanggulangan
Kebakaran;
2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan
dan pelaksanaan di bidang Peralatan.
Bidang Pemadam Kebakaran membawahkan :
1) Seksi Manajemen Penanggulangan Kebakaran
Seksi Manajemen Penanggulangan Kebakaran mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan
teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Manajemen
Penanggulangan Kebakaran meliputi penyusunan rencana
serta pelaksanaan pola operasional penanggulangan dan
pencegahan usaha penanggulangan bahaya kebakaran,
perlindungan keselamatan jiwa termasuk harta benda akibat
kebakaran.
2) Seksi Peralatan
Seksi Peralatan mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan di bidang Peralatan meliputi perencanaan dan
pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, perbaikan peralatan
operasional penanggulangan bahaya kebakaran.
g. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai
dengan Jabatan Fungsional masing masing berdasarkan
peraturan perundang undangan yang berlaku.
h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
Unit Pelaksana Teknis yang ada di Dinas Pekerjaan
Umum Kota Surakarta adalah UPTD Rumah Sewa.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
55
UPTDRumah Sewa dipimpin oleh Kepala Rumah Sewa yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas. Hal hal mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Kota
Surakarta diatur tersendiri dalam Peraturan Walikota Surakarta
Nomor 45 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta.
1) Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Rumah Sewa
Berdasarkan Pasal 4 UPTD Rumah Sewa
mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang Dinas di bidang penanganan kegiatan teknis
diRumah Sewa sesuai dengan kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas
pokoknya, UPT Rumah Sewa memiliki fungsi sebagai
berikut :
a) Penyusunan rencana teknis operasional bidang
penanganan kegiatan teknis di rumah sewa;
b) Pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang
penanganan kegiatan teknis di rumah sewa;
c) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang
penanganan kegiatan teknis di rumah sewa;
d) Pengelolaan ketatausahaan;
e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2) Susunan Organisasi UPTD Rumah Sewa
Susunan Organisasi Rumah Sewa terdiri dari :
a) Kepala
b) Subbagian Tata Usaha
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
56
c) Kelompok Jabatan Fungsional
Bagan 3
SUSUNAN ORGANISASI UPTD RUMAH SEWA KOTA SURAKARTA
B. Penerapan Asas Asas Umum Pemerintahanyang Baik Menurut Undang
Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negarayang
Bersihdan Bebasdari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam Rangka
Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Jurug Surakarta
1. Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Rangka Pengelolaan Rumah
Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Jurug Surakarta
Asas Kepastian Hukum menurut Penjelasan Pasal 3 angka 1
Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan
Negarayang Bersihdan Bebasdari Korupsi, Kolusidan
Nepotismeadalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan
landasan landasan peraturan perundang undangan, kepatutan, dan
keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
Kepastian hukum merupakan tujuan hukum dalam upaya
mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah
pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa
memandang siapa yang melanggar. Dengan adanya kepastian hukum
setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika
Ka. UPTD Rumah Sewa
Ka. Sub. Bag. TU
STAF
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
57
melakukan tindakan hukum. Kepastian hukum sangat diutamakan
untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa adanya
diskriminasi. Tanpa adanya kepastian hukum yang tegas niscaya dapat
timbul ketidakadilan bagi masyarakat dalam penyelenggaraan negara.
Masyarakat sangat mengharapkan kepastian hukum karena dengan
adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib dan nyaman.
Ridwan HR menyatakan bahwa asas kepastian hukum
memiliki dua macam aspek, yaitu aspek material dan aspek formal.
Aspek material adalah asas yang bertujuan menghormati hak hak
yang telah diperoleh seseorang berdasarkan keputusan badan atau
pejabat administrasi negara. Aspek material berkaitan dengan asas
kepercayaan, yakni keputusan pemerintah yang telah memberikan hak
kepada seseorang demi kepastian hukum tidak bisa dicabut kembali
oleh pemerintah meskipun keputusan tersebut salah atau cacat hukum
sebelum dibuktikan sebaliknya oleh pengadilan Tata Usaha Negara.
Sedangkan aspek formal berkaitan dengan cara merumuskan isi
keputusan, apakah isi keputusan memberatkan maupun
menguntungkan harus dirumuskan menggunakan pilihan kata yang
jelas tanpa menimbulkan perbedaan penafsiran. Karena kejelasan isi
keputusan sangat penting supaya seseorang mengetahui dengan jelas
hak atau kewajibannya (Ridwan HR, 2006 : 258).
Asas kepastian hukum dilihat dari aspek material dalam
pengelolaan Rusunawa Jurugyaitu adanya hak dan kewajiban baik
penghuni maupun pengelola RusunawaJurug yang dimuat dalam Tata
Tertib Rusunawa Jurug. Pelaksanaan hak dan kewajiban merupakan
cerminan keadilan yang dituju oleh aspek material dalam asas
kepastian hukum. Hak dan kewajiban penghuni maupun pengelola
yang dicantum dalam Tata Tertib Rusunawa Jurug berpedoman pada
Bagian Keempat Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor
14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana
Sewa. Adapun Tata Tertib mengenai hak penghuni Rusunawa Jurug
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
58
adalah :
a. Menempati satuan unit rumah susun sederhana sewa (rusunawa)
untuk keperluan tempat tinggal.
b. Menggunakan fasilitas umum dan fasilitas sosial dalam
lingkungan satuan unit rumah susun sederhana sewa (Rusunawa).
c. Mengajukan keberatan atas pelayanan yang kurang baik oleh
pengelola satuan unit rumah susun sederhana sewa (Rusunawa).
d. Mendapatkan penjelasan, pelatihan, dan bimbingan tentang
pencegahan, pengamanan dan penyelamatan terhadap bahaya
kebakaran.
e. Memanfaatkan bagian bersama.
f. Memanfaatkan benda bersama.
g. Memanfaatkan tanah bersama yang didasarkan atas luas sarana
satuan unit rumah susun sederhana sewa (Rusunawa).
Sedangkan Tata Tertib Kewajiban Penghuni adalah :
a. Membayar sewa dan segala beaya yang ditetapkan pengelola.
b. Membayar pemakaian listrik dan air bersih.
c. Membuang sampah di tempat yang telah ditentukan/disediakan
dengan menggunakan pembungkus secara rapi dan teratur tidak
berserakan.
d. Memelihara sarana satuan unit rumah susun sederhana sewa
(Rusunawa) yang disewa dengan sebaik baiknya.
e. Mematuhi ketentuan tata tertib tinggal di sarana satuan unit
rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) yang ditetapkan oleh
pengelola dan yang ditetapkan secara bersama antara pengelola
dan penyewa.
f. Mengikuti kegiatan yang dilakukan warga satuan unit rumah
susun sederhana sewa (Rusunawa).
Selain penghuni, pengelola RusunawaJurug juga memiliki
hak dan kewajiban. Adapun hak pengelola Rusunawa Jurug
sebagaimana tercantum dalam Tata Tertib Rusunawa Jurug sebagai
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
59
berikut :
a. Menarik uang sewa, rekening air, listrik dan beaya beaya lain
yang ditetapkan pengelola.
b. Mengenakan sanksi atas pelanggaran penghunian oleh penyewa.
c. Melaksanakan penertiban penghuni.
d. Melaksanakan pemutusan sewa apabila penyewa melalaikan
kewajibannya.
Sedangkan Kewajiban Pengelola Rusunawa adalah :
a. Menyediakan fasilitas listrik, air bersih di setiap Satuan unit
rumah susun sederhana (rusunawa).
b. Melakukan pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan secara teratur
terhadap seluruh elemen dan komponen sarana rumah susun
sederhana sewa (rusunawa) sesuai dengan standar kesehatan dan
keamanan.
c. Mewujudkan lingkungan yang bersih dan teratur serta lestari.
d. Menjaga keamanan lingkungan kerjasama dengan penyewa dan
aparat keamanan.
e. Memberikan informasi kepada penyewa atas kebijakan
kebijakan pengelola yang akan ditetapkan.
f. Memberikan pemberitahuan kepada penyewa atas kegiatan
kegiatan berkaitan dengan pemeliharaan dan atau perbaikan
rumah susun sederhana sewa (rusunawa).
Analisa penulis mengenai aspek materiil dalam pengelolaan
Rusunawa Jurug, banyak ditemukan pelanggaran terhadap hak dan
kewajiban oleh penghuni maupun pengelola. Misal dari penghuni
bahwa dalam Tata Tertib Rusunawa telah disebutkan jika hak
penghuni adalah untuk menempati satuan unit hunian rumah susun
sederhana (sarusun) untuk keperluan tempat tinggal. Akan tetapi
sesuai pengamatan dilapangan ada beberapa sarusun yang selayaknya
digunakan sebagai tempat tinggal, oleh penghuni digunakan untuk
berjualan. Pelanggaran lain terhadap hak yang dilakukan oleh
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
60
penghuni yaitu pernah ada sarusun yang tidak ditempati oleh penghuni
yang mendaftar tetapi disewakan kepada orang lain. Selainitu, juga
ditemukan pelanggaran terhadap kewajiban penghuni yakni kewajiban
untuk membayar biaya sewa rutin setiap bulan bahkan berdasarkan
wawancara dengan Kepala UPTD Rumah Sewa Bapak Toto
Jayanto,S.H.,M.H. ada beberapa penghuni yang menunggak biaya
sewa hingga sampai 2 bulan.
Sedangkan aspek formal ditinjau dari isi keputusan
pemerintah yang dikeluarkan oleh Pengelola harus membuat rumusan
aturan yang jelas sehingga mudah dimengerti dan tidak membuat
penafsiran yang berbeda bagi orang yang membacanya. Isi keputusan
dari Pengelola Rusunawa berupa tata tertib/aturan aturan yang
berkaitan langsung dengan masalah penghunian. Contoh kepastian
hukum dari aspek formal mengenai persyaratan pengajuan penghunian
Rusunawa Jurug.
Pengelola Rusunawa telah menetapkan dengan jelas
persyaratan penghunian bagi warga masyarakat Kota Surakarta yang
ingin menghuni Rusunawa Jurug harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut :
a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Surakarta Pemohon
b. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon
c. Fotocopy Surat Nikah
d. Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah yang diketahui
Kelurahan Setempat
e. Surat Keterangan Penghasilan Per Bulan dari Kelurahan atau Slip
Gaji Mempunyai Penghasilan Setiap Bulan Antara Rp.
750.000,00 s/d Rp. 2.500.000,00
f. Pas Photo suami/istri 4x6 cm = 2 lembar
Berdasarkan penjabaran diatas penulis menyimpulkan bahwa
Pemerintah Kota Surakarta belum sepenuhnya menerapkan asas
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
61
kepastian hukum dalam rangka pengelolaan Rusunawa Jurug karena
tidak dipenuhinya aspek materiil dari asas kepastian hukum. Banyak
terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh penghuni yang secara tersurat
ditetapkan oleh Pengelola dalam suatu Tata Tertib Penghunian.
2. Penerapan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dalam Rangka
Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Jurug
Surakarta
Asas Tertib Penyelenggaraan Negara menurut Penjelasan
Pasal 3 angka 2 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggaraan Negarayang Bersihdan Bebasdari Korupsi,
Kolusidan Nepotisme adalah asas yang menjadi landasan keteraturan,
keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan
negara.
Berdasarkan Penjelasan Pasal 3 angka 2 Undang Undang
Nomor 28 Tahun 1999 Landasan asas tertib penyelenggaraan negara
ada 3 (tiga), yaitu aspek keteraturan, keserasian dan keseimbangan.
Pemerintah Kota Surakarta menjadikan asas tertib penyelenggaraan
negara sebagai landasan pengelolaan dalam kebijakan Rusunawa
Jurug Kota Surakarta. Pada Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Surakarta
Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun disebutkan bahwa
penyelenggaraan rumah susun berdasarkan pada asas kesejahteraan,
keadilan dan pemerataan, efisiensi dan kemanfaatan, keterjangkauan
dan kemudahan, kemandirian dan kebersamaan, kemitraan, keserasian
dan keseimbangan, keterpaduan, keselamatan keamanan ketertiban
dan keteraturan serta kelestarian dan keberlanjutan.
Penulis menganalisa mengenai asas tertib penyelenggaraan
negara yang dikaji berdasarkan adanya suatu aturan main/tata tertib
penghunian. Tatanan yang diciptakan hukum baru menjadi kenyataan
apabila kepada setiap orang diberi hak dan kewajiban. Setiap
hubungan hukum dalam hal ini berupa hubungan hukum sewa
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
62
menyewa selalu dua segi yakni hak dan kewajiban. Aturan main
penghunian pengelolaan Rusunawa dibuat oleh pengelola Rusunawa
dalam suatu Tata Tertib Penghunian Rusunawa.
Aturan hukum dalam bentuk Tata Tertib sangat penting agar
tercipta suasana penghunian Rusunawa yang kondusif dan nyaman
bagi para penghuni Rusunawa. Selain itu juga menyesuaikan antara
kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat dengan
berusaha mencari keseimbangan antara memberi kebebasan kepada
individu dan melindungi masyarakat terhadap kebebasan individu.
Dalam kebijakan Rusunawa Jurug, UPTD Rumah Sewa Pemerintah
Kota Surakarta membuat tata tertib bagi penghuni Rusunawa Jurug.
Adapun tata tertib bagi para penghuni Rusunawa Jurug selain memuat
hak dan kewajiban baik untuk penghuni Rusunawa maupun untuk
Pengelola juga termuat larangan bagi penghuni Rusunawa. Larangan
larangan bagi penghuni Rusunawa Jurug terbagi menjadi 4, yaitu
bidang administrasi, fasilitas Rusunawa, konstruksi bangunan dan
ketertiban. Bunyi dari larangan di bidang administrasi antara lain :
a. Bidang Administrasi
1) Tidak menempati SUR (Satuan Unit Hunian Rumah Susun)
yang disewa.
2) Menyewakan/memindahtangankan sarana satuan unit rumah
susun sederhana sewa (Rusunawa) kepada pihak lain.
3) Menyewa lebih dari satu Satuan Unit Rusunawa.
4) Dilarang menggunakan Satuan Unit Rusunawa sebagai
tempat usaha.
b. Fasilitas satuan unit rumah susun sederhana sewa (Rusunawa)
1) Dilarang melakukan tindakan merusak atau melakukan
tindakan yang dapat menimbulkan tindakan yang dapat
menimbulkan pencemaran.
2) Dilarang memasang tambahan instalasi listrik atau air,
menggali jalan, taman dan lain lain tanpa seijin pengelola.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
63
3) Dilarang memasang alat pendingin (AC) tanpa seijin
pengelola.
4) Dilarang merusak instalasi listrik, air, lampu taman dan
lampu penerangan di komplek rusunawa.
5) Dilarang memasang antenarig, radio cb maupun alat
komunikasi radio lainnya selain yang disediakan oleh
pengguna.
c. Konstruksi Bangunan
1) Penyewa dilarang melakukan perubahan atau perombakan
bangunan rusunawa dalam bentuk apapun tanpa persetujuan
tertulis dari pengelola.
2) Penyewa dilarang membuat bangunan tambahan.
3) Penyewa dilarang memaku atau melubangi dinding.
4) Penyewa dilarang membongkar langit langit dan
menyimpan barang barang di langit langit.
5) Penyewa dilarang membawa, melatakkan, menaruh
benda/barang yang beratnya melampaui batas kekuatan/daya
dukung lantai yang ditentukan.
d. Ketertiban
1) Penyewa dilarang memelihara binatang peliharaan kecuali
ikan hias didalam akuarium.
2) Penyewa dilarang membuang benda/sampah dari atas ke
bawah.
3) Penyewa dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan
suara bising/keras, bau menyengat dan lainnya.
4) Penyewa dilarang melakukan perbuatan yang dapat
mengganggu keamanan, ketertiban dan kesusilaan. Perbuatan
tersebut antara lain berjudi, menjual/memakai narkoba,
minuman keras, berbuat maksiat dan lain sebagainya.
5) Penyewa dilarang menyimpan, meletakkan barang/benda di
koridor, tangga atau tempat yang dapat
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
64
mengganggu/menghalangi kepentingan bersama.
6) Penyewa dilarang menjemur pakaian selain ditempat yang
telah disediakan.
Berdasarkan fakta diatas penulis menyimpulkan bahwa
Pemerintah Kota Surakarta telah menerapkan asas tertib
penyelenggaraan negara dalam pelaksanaan program kebijakan
Rusunawa Jurug dengan dibuatnya suatu Tata Tertib Penghunian.
3. Penerapan Asas Kepentingan Umum dalam Rangka Pengelolaan
Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Jurug Surakarta
Penjelasan Pasal 3 angka 3 Undang Undang Nomor 28
Tahun 1999 menyebutkan bahwa asas kepentingan umum adalah asas
yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif,
akomodatif dan selektif.
Kepentingan umum berdasarkan Penjelasan Pasal 49 Undang
Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang Undang Nomor 51
Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah kepentingan
bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat bersama dan/atau
kepentingan pembangunan. Kriteria kepentingan umum yaitu bersifat
sosial bertujuan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat
umum dan tidak bertujuan mencari keuntungan atau laba. Kecuali itu
apa yang disebut kepentingan umum itu menyangkut kepentingan
bangsa dan negara, pelayanan umum dalam masyarakat luas, rakyat
banyak dan/atau pembangunan.
Tindakan pemerintah harus ditujukan untuk pelayanan umum,
memperhatikan serta melindungi kepentingan umum. Disisi lain dari
menurut pihak pemerintah ada kepentingan yang dianggap lebih
penting atau utama dari kepentingan lainnya. Sehingga kepentingan
umum harus didahulukan dari kepentingan yang lain dengan tetap
memperhatikan proporsi pentingnya dan tetap menghormati
kepentingan lain.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
65
Indonesia yang menganut welfare state dimana kesejahteraan
masyarakat adalah tujuan utama maka menuntut seluruh pejabat
pemerintah melakukan kegiatan menuju pada penyelenggaraan
kepentingan umum. Rusunawa dibangun bukan bertujuan mencari
keuntungan/profit, akan tetapi bersifat sosial. Kawasan Rusunawa
Jurug merupakan salah satu kawasan hak pakai Pemerintah Kota
Surakarta yang belum dioptimalkan. Berdasarkan wawancara dengan
Kepala UPTD Rumah Sewa, Bapak Toto Jayanto,SH.,MH.
Pemerintah Kota Surakarta mengambil inisiatif membangun
Rusunawa karena latar belakang sebagai berikut :
a. Kebijakan pemerintah dalam penyediaan rumah bagi masyarakat
berpenghasilan rendah (MBR).
b. Pemenuhan kebutuhan rumah tinggal yang bersih, sehat, rapi dan
indah.
c. Keterbatasan lahan untuk perumahan dan permukiman.
d. Masih adanya lahan hak pakai pemerintah kota yang belum
dimanfaatkan.
e. Penataan permukiman kumuh.
f. Pencegahan hunian tak berijin.
Atas latar belakang tersebut, Pemerintah Kota Surakarta
membangun Rusunawa Jurug dengan tujuan sebagai berikut :
a. Memberikan solusi atas kebutuhan perumahan sederhana dan
sehat.
b. Merupakan kebijakan Pemerintah Kota Surakarta dalam rangka
penyediaan rumah sederhana dan sehat untuk masyarakat
berpenghasilan rendah (MBR) Kota Surakarta.
c. Diperuntukkan untuk penataan wilayah kumuh di Kota Surakarta
sehingga tempat tempat kumuh di Kota Surakarta bisa
berkurang.
d. Meminimalkan hunian tak berijin di bantaran sungai sepanjang rel
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
66
kereta api dan tempat tempat terlarang lainnya.
Aspek yang dikaji penulis dalam asas kepentingan umum
yakni sasaran dari kebijakan Rusunawa itu adalah masyarakat yang
berpenghasilan rendah (MBR). Tujuan pembangunan Rusunawa untuk
fungsi sosial, dalam arti keberadaan Rusunawa bukan untuk mencari
keuntungan/laba akan tetapi untuk mensejahterakan masyarakat.
Menurut Penulis ada aspek yang perlu dikaji dalam asas
kepentingan umum ini yaitu bahwa asas kepentingan umum
mendahulukan kesejahteraan umum. Penulis mengatakan demikian
mengingat persyaratan dari penghunian Rusunawa yang menyebutkan
bahwa pemohon harus mempunyai pekerjaan tetap dengan
penghasilan antara Rp. 750.000,00 sampai dengan Rp. 2.500.000,00.
Analisispenulis, persyaratan tadi kurang memenuhi aspek keadilan
karena banyak masyarakat yang penghasilannya mungkin dibawah
batas penetapan penghasilan yakni Rp. 750.000,00 dan belum
mempunyai rumah. Persyaratan tersebut dirasa memberatkan bagi
masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang benar benar sangat
menginginkan menghuni Rusunawa dan tidak dapat memenuhi
persyaratan tersebut.
Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala UPTD
Rumah Sewa, persyaratan mengenai penghasilan penghuni dibatasi
sampai batas minimal bawah Rp. 750.000,00 dengan pertimbangan
penghuni yang berpenghasilan tersebut ternyata masih ada penghuni
Rusunawa yang menunggak membayar tiap bulannya, alasannya
selain karena untuk membayar uang sewa, biaya air dan biaya listrik
penghuni juga mempunyai kebutuhan yang lain seperti biaya untuk
makan, biaya pendidikan untuk anak dan biaya lainnya.
Rincian tarif sewa dari satuan unit Rusunawa Jurug telah
ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun
2009 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagai berikut :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
67
Lantai Tarif Sewa
Lantai Dasar Rp. 100.000,00
Lantai I Rp. 100.000,00
Lantai II Rp. 90.000,00
Lantai III Rp. 80.000,00
Lantai IV Rp. 70.000,00
Sedangkan untuk Biaya Air Rp 17.000 per 10m³, untuk biaya
listrik Rp. 37.000,00 per 40kwh. Dari hal tersebut terlihat bahwa
kesejahteraan umum yang seharusnya diberikan kepada masyarakat
berpenghasilan rendah untuk menghuni Rusunawa Jurug bisa jadi
tidak dapat terlaksana karena adanya persyaratan yang memberatkan.
Dari penjabaran diatas terlihat bahwa Pemerintah Kota
Surakarta belum mengutamakan asas kepentingan umum dalam
kebijakan Rusunawa. Hendaknya asas kepentingan umum sejalan
dengan kesejahteraan umum. Hal ini dilihat dari syarat yang
memberatkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi
sasaran Rusunawa yang ingin menghuni Rusunawa guna
meningkatkan kesejahteraan. Berdasarkan analisanya penulis
menyimpulkan bahwa Pemerintah Kota Surakarta belum sepenuhnya
menerapkan asas kepentingan umum dalam rangka pengelolaan
Rusunawa Jurug.
4. Penerapan Asas Keterbukaan dalam Rangka Pengelolaan Rumah
Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Jurug Surakarta
Asas Keterbukaan menurut Penjelasan Pasal 3 angka 4
Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas yang membuka
diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
68
jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan
tetap memperhatikan perlindungan atas asasi pribadi, golongan dan
rahasia negara.
Aspek keterbukaan sangat dibutuhkan dalam suatu
pemerintahan, karena pemerintah adalah wakil rakyat sehingga
masyarakat harus mengetahui kebijakan apa yang dibuat oleh
pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.
Asas keterbukaan juga dijadikan alat pengontrol kebijakan/tindakan
dari pemerintah apakah sudah sesuai dengan amanat rakyat, sehingga
menghindarkan pemerintah berbuat sewenang wenang dalam
bertindak. Sehingga masyarakat yang menjadi penerima manfaat
pembangunan perlu untuk mengetahui dan bahkan mempunyai hak
memberikan masukan pada setiap kebijakan pembangunan yang akan
dilaksanakan. Hal ini akan berdampak pada terbangunnya
pengawasan/kontrol pembangunan, sehingga diharapkan hasil yang
bermanfaat dan berkesinambungan baik terhadap ruang, waktu dan
sumberdaya yang dimiliki serta dapat mewujudkan pertumbuhan
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkesinambungan
(Joerni Makmoerniaty, 2010 : 5).
Dalam hal keterbukaan pengelolaan Rusunawa, UPTD
Rusunawa mempunyai kewajiban untuk menginformasikan tentang
penghunian Rusunawa Jurug. Informasi harus diberikan secara benar,
jujur dan tidak diskriminatif. Berdasarkan keterangan dari wawancara
dengan pihak UPTD Rumah Sewa, informasi mengenai penghunian
Rusunawa Jurug telah dibantu oleh media massa dalam menyebarkan
informasi kepada masyarakat. Sebelumnya informasi telah
diinformasikan terlebih dahulu kepada kelurahan maupun kecamatan
dimana dibangunnya rusunawa Jurug mengingat calon penghuni lebih
diprioritaskan dari daerah sekitar rusunawa Jurug.
Dalam menentukan Penetapan Penghuni Rusunawa, UPTD
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
69
Rumah Sewa menyelenggarakan pendaftaran dengan proses sebagai
berikut :
a. Menyampaikan persyaratan pendaftaran kepada calon penghuni
Rusunawa
b. Mengumumkan rencana penghunian kepada kelompok sasaran
c. Menentukan lokasi dan waktu pendaftaran
d. Menyiapkan materi/bahan yang diperlukan
e. Menyiapkan petugas pendaftaran
f. Menyiapkan formulir daftar calon penghuni
Mengingat masyarakat banyak yang berminat untuk
menghuni Rusunawa Jurug tentu harus memenuhi syarat syarat yang
telah ditentukan dan melewati proses pendaftaran dan seleksi. Adapun
syarat syarat pengajuan Rusunawa adalah sebagai berikut :
a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Surakarta Pemohon
(Suami Istri)
b. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon
c. Fotocopy Surat Nikah
d. Pas foto ukuran 4 x 9 sebanyak 2 (dua) lembar
e. Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah yang diketahui
Kelurahan Setempat
f. Surat Keterangan Penghasilan Per Bulan dari Kelurahan atau Slip
Gaji Mempunyai Penghasilan Setiap Bulan Antara Rp.
750.000,00 s/d Rp. 2.500.000,00
Setelah melaksanakan pendaftaran calon penghuni, maka
UPTD Rumah Sewa harus memutuskan penetapan penghuni.
Penetapan penghuni dilakukan melalui prosedur sebagai berikut :
a. Menyeleksi daftar calon penghuni yang berminat
b. Menetapkan penghuni
c. Mengumumkan penetapan penghuni
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
70
d. Mendaftar penghuni dengan syarat membayar uang sewa
e. Membayar uang jaminan sebesar 2 (dua) bulan sewa
f. Menandatangani pernyataan penghunian
g. Menerbitkan Surat Ijin Penghunian Rusunawa
h. Memberitakan Berita Acara Pembatalan Penghunian kepada calon
penghuni yang tidak memenuhi syarat
Berdasarkan keterangan dari pihak UPTD Rumah Sewa,
tahap penyeleksian dilakukan secara intern oleh pihak pengelola yakni
UPTD Rumah Sewa. Bagi masyarakat yang lolos penyeleksian harus
menyelesaikan administrasi yang dimuat dalam Surat Pernyataan.
Dalam Surat Pernyataan tercantum kesanggupan calon penghuni
rusunawa untuk mentaati tata tertib dan kesanggupan membayar biaya
yang telah ditentukan oleh pihak UPTD Rumah Sewa. Setelah Surat
Pernyataan ditandatangani calon penghuni, Pihak UPTD akan
mengeluarkan Surat Ijin Penempatan (SIP) dan penghuni diberi kunci
satuan unit hunian Rusunawa.
Dari penjabaran diatas terlihat bahwa UPTD Rumah Sewa
dibantu oleh media massa telah memberikan informasi yang benar dan
jujur dalam proses pemberian informasi penghunian Rusunawa Jurug.
Sehingga dapat penulis simpulkan UPTD Rumah Sewa telah
menerapkan asas keterbukaan dalam rangka pengelolaan Rusunawa
Jurug.
5. Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Rangka Pengelolaan Rumah
Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Jurug Surakarta
Asas Proporsionalitas menurut Penjelasan Pasal 3 angka 4
Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas yang
mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban
Penyelenggara Negara.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
71
Sebagai negara yang menganut asas kesejahteraan,
pemerintah diharapkan dapat memberikan apa yang menjadi hak dan
yang menjadi kewajiban tiap tiap orang. Dalam pengelolaan
Rusunawa hak dan kewajiban penyelenggara negara dilaksanakan
oleh UPTD Rumah Sewa selaku badan pengelola Rusunawa sebagai
badan yang mewakili Pemerintah Kota Surakarta berdasarkan
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 45 Tahun 2008 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas
Pekerjaan Umum Kota Surakarta.
Dalam Tata Tertib Rusunawa Jurug disebutkan hak dan
kewajiban dari Badan Pengelola Rusunawa, Hak Pengelola adalah
a. Menarik uang sewa, rekening air, listrik dan beaya beaya lain
yang ditetapkan pengelola
b. Mengenakan sanksi atas pelanggaran penghunian oleh penghuni
c. Melaksanakan penertiban penghuni
d. Melaksanakan pemutusan sewa apabila penyewa melalaikan
kewajibannya
Kewajiban Pengelola adalah
a. Menyediakan fasilitas listrik, air bersih di setiap Satuan unit
rumah susun sederhana (Rusunawa)
b. Melakukan pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan secara teratur
terhadap seluruh elemen dan komponen sarana rumah susun
sederhana sewa (Rusunawa) sesuai dengan standar kesehatan dan
keamanan
c. Mewujudkan lingkungan yang bersih dan teratur serta lestari
d. Menjaga keamanan lingkungan kerjasama dengan penyewa dan
aparat keamanan
e. Memberikan informasi kepada penyewa atas kebijakan
kebijakan pengelola yang akan ditetapkan
f. Memberikan pemberitahuan kepada penyewa atas kegiatan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
72
kegiatan berkaitan dengan pemeliharaan dan atau perbaikan
rumah susun sederhana sewa (Rusunawa)
Berdasarkan pengamatan dari asas proporsional dimana
dalam penyelenggaraan negara harus ada keselarasan antara apa yang
menjadi hak dan kewajiban penyelenggara negara. Penyelenggara
harus melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dalam
pengelolaan Rusunawa sehingga tidak hanya menuntut apa yang
menjadi haknya.
Dari hasil pengamatan didapatkan kenyataan bahwa masih
terdapat hak dan kewajiban dari pengelola yang belum terlaksana
dengan baik. Misalnya pengenaan sanksi yang kurang begitu tegas
yang menyebabkan sanksi kurang efektif bagi penghuni. Hambatan
asas proporsionalitas ketika sanksi yang dikenakan atas pelanggaran
yang dilakukan penghuni kurang efektif, terbukti dengan masih
dilakukannya pelanggaran yang sama yang dilakukan penghuni.
Selain itu hambatan hak pengelola untuk menarik biaya sewa juga
kerap dialami oleh pengelola. Adanya rasa iba kepada penghuni untuk
menyelesaikan administrasi tunggakan biaya sewa sedangkan disisi
lain adanya tuntutan dari pemerintah Kota Surakarta untuk
menyetorkan pendapatan ke kas daerah. Dari penjabaran diatas dapat
penulis simpulkan bahwa asas proporsionalitas belum sepenuhnya
diterapkan dalam rangka pengelolaan Rusunawa Jurug.
6. Penerapan Asas Profesionalitas dalam Rangka Pengelolaan Rumah
Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Jurug Surakarta
Asas Profesionalitas menurut Penjelasan Pasal 3 angka 4
Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas yang
mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan
peraturan perundang undangan yang berlaku.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
73
Program Rusunawa merupakan program pemerintah dalam
menyukseskan program sejuta tower dari pemerintah. Rusunawa Jurug
adalah proyek hibah dari pemerintah pusat sehingga tahap
perencanaan sampai pembangunan adalah tanggungjawab pemerintah
pusat, sedangkan tahap pengelolaan diserahkan kepada pemerintah
daerah yang diwakili oleh UPTD Rumah Sewa. Sebelum adanya serah
terima dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, Rusunawa
Jurug menjadi tanggungjawab pemerintah pusat termasuk apabila ada
kerusakan sarana fisik rusunawa sedangkan hingga saat ini proses
hibah rusunawa Jurug belum dilaksanakan oleh pemerintah pusat.
Meskipun belum ada proses hibah tetapi pemanfaatan rusunawa Jurug
boleh dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta.
Rusunawa Jurug merupakan hunian yang dihuni oleh banyak
orang dengan berbeda beda karakteristik yang memungkinkan
munculnya permasalahan mulai dari masalah fasilitas sarana
penunjang serta tingkah laku dari penghuni sehingga dalam
pengelolaannya membutuhkan manajemen pengelolaan yang
profesional.
Tugas utama penyelenggara negara dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat yakni penyelenggara negara harus bertindak
sebagai pelayan masyarakat. Pelayanan sangat penting dalam
menjalankan tugas pengelolaan rusunawa. Badan pengelola yang
bersifat profesional dan cepat tanggap untuk melayani akan membuat
masyarakat yang menghuni rusunawa menjadi nyaman. Segala
masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan rusunawadapat diatasi
dengan cepat oleh unit pelaksana yang profesional. Penyelenggara
negara diharapkan meningkatkan kemampuannya agar mampu
memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan tepat. Untuk
melaksanakan fungsinya maka Pemerintah Kota Surakarta membentuk
Unit Pelaksana Teknis yang bertugas untuk mengelola rusunawa yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
74
ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Daerah. Dalam hal
ini pengelola rusunawa adalah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sewa
yang berada dibawah pengawasan Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (BAPPEDA) Kota Surakarta.
Unit Pelaksana Teknis penting dalam pengelolaan Rusunawa,
maka Pemerintah Kota Surakarta membentuk suatu manajemen
pengelola Rusunawa sebagaimana tercantum dalam Peraturan
Walikota Surakarta Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Kota
Surakarta. Adapun Susunan organisasi UPTD Rumah Sewa Kota
Surakarta sebagai berikut :
Bagan 4
Susunan Organisasi UPTD Rumah Sewa
Mengingat pentingnya pengelolaan Rusunawa, maka
Pemerintah Kota Surakarta membentuk suatu manajemen pengelola
Rusunawa sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Walikota
Surakarta Nomor 20 0 Tahun 2009 Tentang Pedoman UraianTugas
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
75
Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan
Umum, Kepala UPT Rumah Sewa mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Menyusun rencana kerja UPT Rumah Sewa berdasarkan rencana
strategis Dinas
b. Memberi petunjuk arahan dan mendistribusikan tugas kepada
bawahan
c. Mempelajari, menelaah peraturan perundang undangan,
keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program
kegiatan Dinas sesuai dengan bidang tugas
d. Menyusun kebijakan teknis penyelenggaraan Rumah Sewa
e. Menyusun laporan hasil pelaksanaan rencana strategis, rencana
kerja, LAKIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD UPT Rumah Sewa
f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan untuk
pengendalian pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja
UPT Rumah Sewa
g. Melaksanakan evaluasi dan analisis hasil kerja guna
pengembangan rencana strategis dan rencana kerja UPT Rumah
Sewa
h. Melaksanakan pelayanan administrasi Rumah Sewa, Rumah
Susun Sederhana Sewa dan Rumah Sosial
i. Melaksanakan pengelolaan Rumah Sewa, Rumah Susun
Sederhana Sewa dan Rumah Sosial
j. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Rumah
Sewa, Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Sosial
k. Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan Rumah Sewa
l. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah di bidang Rumah
Sewa
m. Melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kenierja
penyelenggaraan Rumah Sewa
n. Melaksanakan sosialisasi di bidang Rumah Sewa
o. Memeriksa dna menilai hasil kerja bawahan secara periodik
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
76
p. Memberikan usul dan saran kepada atasan
q. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
Sedangkan tugas dari Kepala Subbagian Tata Usaha UPT
Rumah Sewa sebagai berikut :
a. Menyusun rencana kerja berdasarkan rencana strategis UPT
Rumah Sewa
b. Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada
bawahan
c. Mempelajari, menelaah peraturan perundang undangan,
keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program
kegiatan Dinas sesuai dengan bidang tugas
d. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis
penyelenggaraan Rumah Sewa
e. Menghimpun, mengolah, menyajikan data dan informasi untuk
menyusun rencana strategis, rencana kerja dan penetapan kenerja
UPT Rumah Sewa
f. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan untuk
pengendalian pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja
UPT Rumah Sewa
g. Menyiapkan bahan evaluasi dan analisis hasil kerja guna
pengembangan rencana strategis dan rencana kerja UPT Rumah
Sewa
h. Menyiapkan bahan hasil pelaksanaan rencana strategis, rencana
kerja, LAKIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD UPT Rumah Sewa
i. Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dalam bentuk
Rencana Kerja Anggaran (RKA) sesuai dengan rencana strategis
dan rencana kerja Dinas
j. Melakukan pengawasan laporan administrasi keuangan bendahara
k. Menyiapkan bahan usulan perubahan anggaran
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
77
l. Menyiapkan bahan perhitungan anggaran
m. Melakukan administrasi pembukuan, pertanggungjawaban dan
laporan keuangan
n. Mengelola administrasi surat menyurat, peralatan dan
perlengkapan kantor, rumah tangga, dokumentasi dan informasi
hukum, kearsipan dan perpustakaan
o. Melakukan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan kantor
p. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai
q. Menyiapkan bahan usulan yang meliputi pengangkatan, kenaikan
pangkat, perpindahan, pemberhentian, pensiun, kenaikan gaji
berkala dan tunjangan
r. Mengelola data dan dokumentasi pegawai
s. Merencanakan dan mengusulkan kebutuhan jenis pendidikan dan
pelatihan, calon peserta pendidikan dan pelatihan serta calon
peserta ujian dinas pegawai
t. Mengusulkan permohonan izin dan tugas belajar
u. Menyiapkan bahan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
v. Menyiapkan bahan permohonan cuti, dan mengusulkan
permohonan kartu pegawai, kartu isteri/kartu suami, kartu
tabungan asuransi pensiun, kartu asuransi kesehatan dan tabungan
perumahan (BAPERTARUM)
w. Menyiapkan bahan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)
Pegawai dan Laporan Pajak Pajak Pribadi (LP2P)
x. Menyiapkan bahan laporan perkawinan, izin perkawinan dan
perceraian
y. Menyiapkan bahan usulan pemberian tanda penghargaan/tanda
jasa dan sanksi
z. Mengelola presensi atau daftar hadir pegawai
aa. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik
bb. Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
78
cc. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dd. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan
ee. Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas
ff. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
gg. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Berdasarkan penjabaran diatas penerapan asas profesionalitas
pemerintah dalam menjalankan tugas pengelolaan dengan membentuk
Unit Pelaksana Teknis Teknis (UPTD) Rumah Sewa. Kesimpulan
yang dapat diambil oleh penulis bahwa Pemerintah Kota Surakarta
belum menerapkan sepenuhnya asas profesionalitas dalam rangka
pengelolaan Rusunawa Jurug.
7. Penerapan Asas Akuntabilitas dalam Rangka Pengelolaan Rumah
Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Jurug Surakarta
Asas Akuntabilitas menurut Penjelasan Pasal 3 angka 4
Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas yang
menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan
Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang
berlaku.
Menurut keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara
(LAN) No. 589/IX/6/Y/00 dalam Sitompul, akuntabilitas diartikan
sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk
menjawab dan menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang/badan
hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
79
memiliki hak/kewajiban untuk meminta keterangan atau
pertanggungjawaban (Idhar Yahya,2006 : 27).
Miriam Budiardjo mendefinisikan akuntabilitas sebagai
pertanggungjawaban pihak yang diberi kuasa mandat untuk
memerintah kepada yang memberi mereka mandat. Dengan kata lain,
pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui
distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga
mengurangi penumpukan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi
saling mengawasi (Amin Rahmanurrasjid, 2008 : 82).
Sjahruddin Rasul menyatakan akuntabilitas didefinisikan
secara sempit sebagai kemampuan untuk memberi jawaban kepada
pimpinan instansi pemerintah sebagai penerima amanat yang harus
memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan amanat tersebut
kepada masyarakat atau publik sebagai pemberi amanat (Pusat
Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan, 2007 : 3).
Asas akuntabilitas menghendaki agar setiap kegiatan dan
hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai
pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan yang berlaku. Asas akuntabilitas
merupakan bentuk pertanggungjawaban secara nyata atas tindakan
pemerintah yang berakibat hukum. Bentuk akuntabilitas pemerintah
yang diwujudkan dalam suatu ketetapan, harus berdasar alasan yang
tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, ketetapan didasarkan pada
suatu fakta yang menjadi landasan dikeluarkan ketetapan dan dengan
dasar yang cukup mendukung.
Menurut analisa penulis penerapan asas akuntabilitas
pengelolaan rusunawa Jurug terkait dengan akuntabilitas mengenai
pelaporan administrasi. Penerapan asas akuntabilitas dalam bentuk
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
80
pertanggungjawaban pengelolaan rusunawa Jurug dilakukan oleh
UPTD Rumah Sewa kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota
Surakarta.
Pertanggungjawaban administrasi pengelolaan Rusunawa
Jurug dilakukan oleh Bendahara UPTD Rumah Sewa setiap 1 (satu)
bulan sekali dalam bentuk Laporan Pendapatan Dinas Pekerjaan
Umum Kota Surakarta. Laporan mengenai pembayaran sewa
disampaikan kepada Pemerintah Daerah karena penerimaan uang
sewa masuk kedalam Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah
Kota Surakarta. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan keuangan oleh
Inspektorat Wilayah Kota Surakarta 2 (dua) kali dalam setahun
sedangkan pemeriksaan yang dilakukan pemerintah pusat dilakukan
oleh BPKP sekali dalam setahun. Berdasarkan analisa diatas dapat
penulis simpulkan bahwa Pemerintah Kota Surakarta telah
menerapkan asas akuntabilitas dalam pengelolaan rusunawa Jurug.
C. Hambatan Penerapan Asas asas Umum Pemerintahan yang Baik
Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme Dalam Rangka Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa
(Rusunawa) Jurug Surakarta
1. Hambatan Penerapan Asas Kepastian Hukum
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Toto Jayanto,
S.H.,M.Hum. pada tanggal dalam pengelolaan rusunawa Jurug tidak
mengalami hambatan selama ini dan tanpa adanya suatu perjanjian
sewa menyewa para penghuni telah mengetahui hak dan kewajiban
mereka. Akan tetapi berdasarkan pengamatan penulis dilapangan
ditemukan adanya hambatan dalam menerapkan asas kepastian
hukum. Setiap peristiwa hukum mengakibatkan adanya hubungan
hukum, dalam pengelolaan rusunawa timbul hubungan hukum sewa
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
81
menyewa antara penyewa dan pengelola. Hubungan hukum akan
menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara pengelola dan
penyewa yang dimuat dalam suatu surat perjanjian sewa menyewa.
Adanya surat perjanjian sewa menyewa akan memberikan kepastian
hukum dan jaminan hukum baik untuk pengelola maupun penyewa
jika dikemudian hari terjadi hal hal yang tidak diinginkan, karena
dengan perjanjian itu masing masing pihak akan mengetahui apa
yang menjadi hak dan kewajibannya.
Dalam pengelolaan Rusunawa Jurug pengelola menerapkan
kepastian hukum hanya dengan suatu tata tertib dan surat pernyataan.
Inilah hambatan yang sebenarnya dalam menerapkan asas kepastian
hukum, karena surat pernyataan dan tata tertib belum menjamin
keberadaan pengelola dan penghuni. Bentuk kepastian hukum dalam
pengelolaan rusunawa dengan adanya pernyataan yang telah
ditandatangani oleh penghuni. Sehingga mengakibatkan dalam
pelaksanaannya, penghuni banyak yang telah melanggar isi
pernyataan yang ditandatanganinya. Hambatan kepastian hukum
terhadap kewajiban penghuni misalnya pembayaran sewa yang
mengalami tunggakan. Selain itu hambatan dari sisi pengelola
misalnya hak untuk mengenakan sanksi atas pelanggaran yang
dilakukan oleh penghuni. bayaknya pelanggaran yang dilakukan oleh
penghuni akan tetapi sanksi yang diberikan oleh pengelola tidak
optimal. selain itu pelaksanaan penertiban penghuni juga merupakan
hambatan yang penting, karena secara prosedural batas penyewaan
dibatasi selama 1 tahun kemudian dilakukan perpanjangan masa sewa.
Akan tetapi selama ini pemutakhiran atau penertiban belum
dilaksanakan.
2. Hambatan Penerapan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara
Dalam pengelolaan rusunawa Jurug penerapan asas tertib
penyelenggaraan negara dengan pembuatan tata tertib penghunian.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
82
Hambatan dalam penerapan asas tertib penyelenggaaraan negara
apabila tidak dipatuhinya isi tata tertib penghunian oleh para
penghuni. Tata tertib penghunian dibuat dengan tujuan agar tercipta
situasi yang aman dan kondusif dalam kehidupan di rusunawa Jurug.
3. Hambatan Penerapan Asas Kepentingan Umum
Dalam pengelolaan rusunawa Jurug, kepentingan umum
diterapkan dengan peruntukan rusunawa itu sendiri, yakni untuk
masyarakat yang berkartu tanda penduduk Kota Surakarta, masyarakat
berpenghasilan rendah dan tidak memiliki rumah. Akan tetapi dalam
kenyataannya Rusunawa Jurug dihuni bukan oleh masyarakat yang
benar benar berpenghasilan rendah dan yang tidak memiliki rumah.
Karena berdasarkan pengamatan penulis, di rusunawa Jurug
ditemukan banyak penghuni yang sarusunnya dilengkapi dengan
televisi, lemari es, mesin cuci dan bahkan ada penghuni yang
mempunyai mobil. Apabila sesuai dengan program pemerintah
sebenarnya ada yang lebih benar benar membutuhkan rusunawa.
Hambatan penerapan asas kepentingan umum dalam
pengelolaan rusunawa Jurug adalah perilaku dari penghuni. kesadaran
atas tanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya yaitu untuk
membayar biaya sewa sebagaimana dengan pernyataan yang telah
ditandatanganinya.
4. Hambatan Penerapan Asas Keterbukaan
Dalam pengelolaan rusunawa Jurug, asas keterbukaan telah
diterapkan oleh Pemerintah Kota Surakarta. UPTD Rumah Sewa telah
memberikan informasi yang jelas dan benar kepada masyarakat.
Keterbukaan informasi mengenai rusunawa juga telah dibantu oleh
media massa. Dan menurut Kepala UPTD Rumah Sewa selama ini
mengenai keterbukaan informasi tidak mengalami hambatan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
83
5. Hambatan Penerapan Asas Proporsionalitas
Asas proporsionalitas merupakan penyelarasan antara hak
dan kewajiban dari penyelenggara negara, dalam hal ini dilakukan
oleh UPTD Rumah Sewa. Penerapan asas proporsionalitas belum
sepenuhnya dipenuhi oleh UPTD Rumah Sewa. Dari hasil
pengamatan didapatkan kenyataan bahwa masih terdapat hak dan
kewajiban dari pengelola yang belum terlaksana dengan baik.
Misalnya pengenaan sanksi yang kurang begitu tegas yang
menyebabkan sanksi kurang efektif bagi penghuni. Hambatan asas
proporsionalitas ketika sanksi yang dikenakan atas pelanggaran yang
dilakukan penghuni kurang efektif, terbukti dengan masih
dilakukannya pelanggaran yang sama yang dilakukan penghuni.
Selain itu hambatan hak pengelola untuk menarik biaya sewa juga
kerap dialami oleh pengelola. Adanya rasa iba kepada penghuni untuk
menyelesaikan administrasi tunggakan biaya sewa sedangkan disisi
lain adanya tuntutan dari pemerintah Kota Surakarta untuk
menyetorkan pendapatan ke kas daerah. Kewajiban dari pengelola
yang belum dilaksanakan secara optimal. Dari penjabaran diatas dapat
penulis simpulkan bahwa asas proporsionalitas belum sepenuhnya
diterapkan dalam rangka pengelolaan Rusunawa Jurug.
6. Hambatan Penerapan Asas Profesionalitas
Dalam kumpulan penghuni rusunawa Jurug yang dihuni oleh
banyak orang tak jarang timbul permasalahan yang terjadi, maka
dibutuhkan suatu pengelolaan yang profesional. Sebagai
penyelenggara negara dituntut bertindak sebagai pelayan masyarakat.
Dibutuhkan penyelenggara negara yang profesional dan bersikap
tanggap tentang kondisi yang menjadi tanggungjawabnya.
UPTD Rumah Sewa dibentuk menggantikan Unit Pengelola
Rusunawa. Banyaknya tugas yang diemban oleh UPTD Rumah Sewa
tidak sebanding dengan jumlah tenaga yang ada di UPTD Rumah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
84
Sewa, hal inilah yang menjadi hambatan dalam melayani penghuni
karena kurangnya tenaga di UPTD Rumah Sewa.
7. Hambatan Penerapan Asas Akuntabilititas
Penerapan asas akuntabilitas dilakukan dalam bentuk laporan
administrasi. Pertanggungjawaban dalam pengelolaan rusunawa
dilakukan secara berkala setiap bulan. Pertanggungjawaban dilakukan
secara bertingkat, mulai dari Bendahara UPTD Rumah Sewa kepada
Kepala UPTD Rumah Sewa, dan dari Bendahara UPTD Rumah Sewa
kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta. Kemudian
dari Kepala Dinas biaya sewa diserahkan kepada Pemerintah Kota
Surakarta untuk masuk ke Kas Daerah sebagai Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah. Pertanggungjawaban juga dilakukan ketika ada
inspeksi dari Inspektorat Wilayah dan Badan Pemeriksan Keuangan
dan Pembangunan (BPKP).
Pertanggungjawaban administrasi mengalami hambatan
ketika ada tunggakan biaya dari penghuni sedangkan pendapatan
Dinas Pekerjaan Umum harus diserahkan kepada Kas Daerah. Selain
hambatan adanya tunggakan biaya sewa, penyetoran kepada
Perusahaan Listrik dan Perusahaan Air Minum juga mengalami
hambatan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
87
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai penerapan asas
asas umum pemerintahan yang baik menurut Undang Undang Nomor
28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme dalam rangka pengelolaan rusunawa
Jurug Surakarta penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Belum sepenuhnya terpenuhi asas asas umum pemerintahan yang
baik menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 dengan
penjelasan sebagai berikut :
a. Asas kepastian hukum dalam pengelolaan rusunawa Jurug belum
sepenuhnya terlaksana. Karena tidak adanya suatu perjanjian
sewa menyewa antara penghuni dan penyewa, hal inilah yang
menimbulkan tidak adanya jaminan hukum kepada para pihak..
b. Asas kepentingan umum dalam pengelolaan rusunawa Jurug
belum sepenuhnya terpenuhi. Terlihat dari syarat pendaftaran
yang memberatkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang
merupakan sasaran utama dari peruntukan Rusunawa misalnya
mengenai syarat penghasilan yang dibatasi minimal
berpenghasilan sebesar Rp. 750.000. Jika dikaji lebih dalam
mungkin banyak masyarakat yang berpenghasilan dibawah batas
dan sangat membutuhkan rumah kesulitan mendaftar dikarenakan
syarat tersebut.
c. Asas proporsionalitas dalam pengelolaan rusunawa Jurug belum
sepenuhnya terlaksana. Karena ada hak dan kewajiban dari
pengelola yang belum terlaksana dengan baik. Misalnya
pengenaan sanksi yang kurang begitu tegas yang menyebabkan
sanksi kurang efektif bagi penghuni. Hambatan asas
proporsionalitas ketika sanksi yang dikenakan atas pelanggaran
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
88
yang dilakukan penghuni kurang efektif, terbukti dengan masih
dilakukannya pelanggaran yang sama yang dilakukan penghuni.
Selain itu hambatan hak pengelola untuk menarik biaya sewa juga
kerap dialami oleh pengelola. Dari penjabaran diatas dapat
penulis simpulkan bahwa asas proporsionalitas belum sepenuhnya
diterapkan dalam rangka pengelolaan Rusunawa Jurug.
d. Penerapan asas profesionalitas dalam pengelolaan rusunawa Jurug
tercermin dengan dibentuknya UPTD Rumah Sewa oleh
pemerintah Kota Surakarta. Akan tetapi dalam pengelolaan
rusunawa Jurug profesionalitas pengelola belum sepenuhnya
terpenuhi dengan kurangnya tenaga/staf di UPTD Rumah Sewa,
sehingga dalam mengemban tugas belum begitu optimal.
Dibutuhkan suatu managemen pengelolaan yang profesional
mengingat rentan munculnya permasalahan di rusunawa dengan
berbagai macam karakteristik penghuni.
2. Hambatan belum terpenuhinya asas asas umum pemerintahan yang
baik menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 dengan
penjelasan sebagai berikut :
a. Berdasarkan pengamatan penulis dilapangan ditemukan adanya
hambatan dalam menerapkan asas kepastian hukum. Hubungan
hukum akan menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara
pengelola dan penyewa yang dimuat dalam suatu surat perjanjian
sewa menyewa. Adanya surat perjanjian sewa menyewa akan
memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum baik untuk
pengelola maupun penyewa jika dikemudian hari terjadi hal hal
yang tidak diinginkan, karena dengan perjanjian itu masing
masing pihak akan mengetahui apa yang menjadi hak dan
kewajibannya.
b. Penerapan asas kepentingan umum mengalami hambatan dalam
rangka pengelolaan rusunawa Jurug dikarenakanadanya syarat
pendaftaran yang dirasa sulit dipenuhi oleh masyarakat
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
89
berpenghasilan rendah mengenai penghasilan yang dibatasi
dengan batas bawah padahal ada masyarakat yang berpenghasilan
rendah yang benar benar membutuhkan rusunawa tetapi
terhambat syarat penghasilan. Program rusunawa yang memberi
dampak positif bagi masyarakat memunculkan niat bagi
masyarakat yang berpenghasilan menengah keatas juga ikut
mencoba mendaftar di rusunawa. Hal inilah yang menimbulkan
persaingan bagi MBR yang merupakan sasaran utama Rusunawa
dengan masyarakat berpenghasilan menengah keatas.
c. Hambatan asas proporsionalitas ketika sanksi yang dikenakan atas
pelanggaran yang dilakukan penghuni kurang efektif, terbukti
dengan masih dilakukannya pelanggaran yang sama yang
dilakukan penghuni. Selain itu hambatan hak pengelola untuk
menarik biaya sewa juga kerap dialami oleh pengelola. Adanya
rasa iba kepada penghuni untuk menyelesaikan administrasi
tunggakan biaya sewa sedangkan disisi lain adanya tuntutan dari
pemerintah Kota Surakarta untuk menyetorkan pendapatan ke kas
daerah.
d. Penerapan asas profesionalitas mengalami hambatan dikarenakan
staf yang ada di UPTD Rumah Sewa sangat terbatas. Jumlah staf
yang sedikit tidak sebanding dengan tugas yang ada. Hal inilah
yang menimbulkan kurang maksimalnya seorang staf di UPTD
Rumah Sewa dalam melaksanakan tugasnya, karena ada seorang
staf yang mengurusi 2 rusunawa sekaligus.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas dan fakta yang ditemui dilapangan, penulis
mengusulkan beberapa saran sebagai berikut :
1. Berdasarkan pengamatan penulis dilapangan ditemukan adanya
hambatan dalam menerapkan asas kepastian hukum karena tidak
adanya suatu perjanjian antara penyewa dan pengelola secara pasti.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
90
Adanya surat perjanjian sewa menyewa akan memberikan kepastian
hukum dan jaminan hukum baik untuk pengelola maupun penyewa
jika dikemudian hari terjadi hal hal yang tidak diinginkan, karena
dengan perjanjian itu masing masing pihak akan mengetahui apa
yang menjadi hak dan kewajibannya. Dalam menerapkan asas
kepastian hukum hendaknya masing masing pihak dari penghuni
rusunawa Jurug maupun pengelola Rusunawa melaksanakan apa yang
telah menjadi tanggungjawabnya baik hak atau kewajibannya. Selain
itu juga diperlukan sikap tegas dari pihak pengelola dalam
menyelesaikan pelanggaran yang kerap dilakukan oleh penghuni
misalnya dalam pembayaran sewa yang sering menunggak
hinggaberbulan bulan. Pihak pengelola harus menyikapi
permasalahan yang sama yang dilakukan oleh banyak penghuni.
2. Dalam menerapkan asas kepentingan umum hendaknya pengelola
lebih selektif lagi dalam memilih penghuni rusunawa. Sasaran utama
rusunawa adalah masyarakat berpenghasilan randah yang belum
mempunyai rumah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam menerapkan asas kepentingan umum, kesejahteraan
masyarakat harus diperhatikan. Penyeleksian penghuni juga harus
dilakukan dengan survei langsung ke lapangan untuk meninjau
kebenaran syarat penghunian yang diajukan oleh penghuni.
3. Dalam menerapkan asas proporsionalitas hendaknya pengelola
melaksanakan apa yang telah menjadi kewajibannya sesuai dengan
hak yang telah diberikan penghuni kepadanya. Pengelola harus bisa
menyeimbangkan antara hak dan kewajiban yang dipunya. Pihak
pengelola telah menunjuk sendiri pihak lain untuk menjaga keamanan
rusunawa Jurug, oleh karena itu pengelola juga bertanggungjawab
untuk mengontrol kinerja satpam yang tidak melaksanakan tugas yang
telah diberikan oleh Pengelola.
4. Dalam mengelola suatu kumpulan masyarakat di rusunawa Jurug
dengan berbagai macam latar belakang dan karakter dibutuhkan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
91
managemen pengelolaan yang profesional. Bentuk keprofesionalan
sebagai lembaga dalam mengelola rusunawa yaitu dengan
dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sewa.
UPTD Rumah Sewa akan mengurusi segala kepentingan yang ada di
Rusunawa. Mengingat banyaknya tugas yang diemban oleh UPTD
Rumah Sewa tidak sebading dengan staf yang ada, hendaknya guna
meningkatkan kinerja UPTD Rumah Sewa agar lebih optimal dan
maksimal, anggota staf di UPTD Rumah Sewa ditambah sehingga
mencegah timbulnya kekosongan jabatan.