Upload
ira-rha-pracina-gunarton
View
253
Download
21
Embed Size (px)
Citation preview
Penerapan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( P2K3 )
PT. BRANTAS ABIPRAYA
(Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Kuliah K3LSI II)
Dosen Pengampu:
Virgamaliel Benu, SKM, MSC
Kelompok 5
(Kelas B)
1. Aldhila Liantika M (R0012004)
2. Dreiviga Romarchi (R0012026)
3. Hanifah (R0012040)
4. Ira Pracinasari (R0012048)
5. Penny Damayanti (R0012070)
6. Sejuk Pramareni A.W (R0012088)
7. Annisa Nur R (R0012106)
PROGRAM DIPLOMA 3 HIPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2014
2
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .................................................................................................. 1
DAFTAR ISI .............................................................................................................. 2
BAB I. PENDAHULUAN ......................................................................................... 3
A. Latar Belakang ........................................................................................ 3
B. Tujuan...................................................................................................... 4
C. Manfaat.................................................................................................... 4
BAB II. LANDASAN TEORI ................................................................................... 4
A. Tinjauan Pustaka ..................................................................................... 5
B. Syarat Pembentukan P2K3 di Perusahaan .............................................. 6
C. Anggota P2K3 ......................................................................................... 7
D. Langkah Pembentukan P2K3 .................................................................. 9
E. Tugas dan Fungsi P2K3 .......................................................................... 10
F. Penyelenggaraan pertemuan P2K3.......................................................... 12
G. Efektifitas Kinerja P2K3 ......................................................................... 14
H. Pelaporan kegiatan P2K3 ........................................................................ 15
I. Perundang - Undangan ............................................................................ 15
BAB III. HASIL ......................................................................................................... 17
BAB IV. PEMBAHASAN ........................................................................................ 25
BAB V PENUTUP ..................................................................................................... 28
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
3
BAB I
PENDAHULUAN
Kunci utama dari UU Keselamatan Kerja adalah keterlibatan tenaga kerja
dan pengurus serta organisasi kerja yang ada di dalamnya untuk meningkatkan
standart keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Keterlibatan yang dimaksudkan
ini antara lain melalui : adanya perwakilan tenaga kerja untuk K3 dan
pembentukan organisasi K3. P2K3 adalah badan pembantu di tempat kerja yang
merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dengan pekerja untuk
mengambangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam
penerapan K3.
P2K3 merupakan lembaga dalam perusahaan yang mengurusi keselamatan dan
kesehatan di tempat kerja. Organisasi ini dibentuk oleh perusahaan yang
memperdulikan keselamatan kerja para karyawannya. Dalam Permenaker Nomor.
PER-04/MEN/1987 tentang P2K3 dan Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan
Kerja, pada Pasal 1 (d) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan P2K3 atau
Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah badan pembantu di
tempat kerja atau perusahaan yang menjadi wadah kerjasama antara para pekerja
dengan perusahaan untuk meningkatkan kerjasama, dan partisipasi yang efektif
dalam penerapannya.
Adanya organisasi P2K3 memiliki beberapa fungsi diantaranya adalah
memberi saran dan pertimbangan kepada pengurus atau pengusaha terkait dengan
masalah keselamatan dan kesehatan kerja para pekerja di perusahaan tersebut.
P2K3 bertugas untuk mengumpulkan dan mengolah data yang berhubungan
dengan K3 di tempat kerja. Para pengurus dan anggota P2K3 wajib membantu
menunjukkan dan memberikan penjelasan pada setiap pekerja di perusahaan
tentang hal – hal yang harus mereka lakukan untuk menerapkan K3.
Organisasi P2K3 juga bertugas untuk menentukan berbagai macam faktor yang
dapat membahayakan tenaga kerja di tempat kerja yang bisa berpotensi
menimbulkan gangguan kesehatan dan keselamatan kerja, termasuk bahaya
peledakan dan kebakaran. Setelah menganalisis faktor – faktor tersebut, tim P2K3
4
juga wajib untuk menentukan cara – cara penanggulangan untuk megeliminasi
resiko – resiko yang mungkin terjadi.
Selain mengurus hal – hal yang berhubungan dengan keselamatan dan
kesehatan di tempat kerja, tugas P2K3 juga menentukan faktor – faktor yang
mmempengaruhi produktivitas dan efisiensi kerja. P2K3 juga merangkap sebagai
alat pelindung diri untuk tenaga kerja yang bekerja di perusahaan tersebut. Untuk
mengurangi resiko kecelakaan kerja, P2K3 mengajarkan cara – cara dan
bagaimana sikap yang benar untuk melaksanakan pekerjaannya
Para pengurus P2K3 bertugas mengevaluasi cara kerja, proses
pelaksanaan, dan keadaan lingkungan kerja. Dari hal tersebut, kemudian P2K3
bertindak untuk menentukan koreksi dan alternatif yang terbaik. Untuk
meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya K3, P2K3 dapat melaksanakan
penyuluhan dan penelitian terkait keselamatan kerja, kesehatan kerja, ekonomi,
dan hygiene perusahaan.
A. Tujuan
1. Untuk menganalisa penerapan P2K3 di suatu perusahaan
2. Untuk mengetahui prosedur penerapan P2K3
3. Untuk mengetahui peran penting P2K3 di suatu perusahaan.
B. Manfaat
1. Dapat mengetahui peran penting pembentukan P2K3 di suatu perusahaan
2. Dapat menganalisa penerapan P2K3 di suatu perusahaan
3. Dapat mengetahui tugas P2K3 di suatu perusahaan
5
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Tinjauan Pustaka
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
menyediakan suatu kerangka dasar untuk pencegahan terjadinya kecelakaan
dan timbulnya penyakit akibat kerja di tempat kerja. Kunci utama dari inti
Undang-Undang Keselamatan Kerja tersebut adalah keterlibatan tenaga kerja
dan pengurus serta organisasi kerja yang ada di dalamnya untuk
meningkatkan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Keterlibatan
tenaga kerja di tempat kerja dapat dicapai antara lain melalui; adanya
perwakilan tenaga kerja untuk K3 dan pembentukan organisasi Keselamatan
dan Kesehatan Kerja. Selanjutnya dalam Permenaker No.PER-04/MEN/1987
tentang P2K3 serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja, Pasal 1
(d) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Panitia Pembina Keselamatan
dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut P2K3 adalah badan pembantu
di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan
pekerja untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi
efektif dalam penerapan K3.
Seperti apa yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1970 tentang Keselamatan Kerja, Pasal 10 (1) dinyatakan bahwa “Menteri
Tenaga Kerja berwenang membentuk P2K3 guna memperkembangkan kerja
sama, saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus
dan tenaga kerja dalam tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan
kewajiban bersama dibidang K3, dalam rangka melancarkan usaha produksi.”
Yang dimaksud dengan memperkembangkan kerja sama, saling pengertian
dan partisipasi efektif adalah suatu bentuk keterlibatan (involvement) dari
kedua belah pihak. Sedangkan tugas dan kewajiban dari kedua belah pihak
adalah melancarkan usaha produksi melalui peningkatan kinerja K3. Dalam
hal ini, P2K3 mempunyai peran central di dalam menjamin kinerja K3 di
tempat kerja.
6
Perubahan kinerja K3 ke arah yang lebih baik akan lebih mudah
dicapai apabila antara pengurus atau pihak manajemen dengan tenaga kerja
bekerja sama (melalui forum P2K3), saling berkonsultasi tentang potensi
bahaya, mendiskusikannya dan mencari solusi atas semua masalah K3 yang
muncul di tempat kerja. P2K3 sebagai wadah forum rembuk K3 dapat
membawa pengurus dan perwakilan tenaga kerja bersama-sama untuk
mempertimbangkan isu-isu umum K3 di tempat kerja secara luas,
merencanakan, melaksanakan dan memantau program-program K3 yang telah
Dibuat.
B. Syarat Pembentukan P2K3 Di Perusahaan
Permenaker No. PER-04/MEN/1987 tentang P2K3 serta Tata Cara
Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja Pasal 2, mensyaratkan bahwa setiap
tempat kerja dengan kriteria tertentu pengusaha atau pengurus WAJIB
membentuk P2K3. Kriteria tempat kerja dimaksud ialah:
a) Tempat kerja dimana pengusaha atau pengurus mempekerjakan 100 orang
atau lebih;
b) Tempat kerja dimana pengusaha atau pengurus mempekerjakan kurang
dari 100 orang, akan tetapi menggunakan bahan, proses dan instalasi yang
mempunyai resiko yang besar akan terjadinya peledakan, kebakaran,
keracunan dan penyinaran radioaktif.
Selanjutnya pada Pasal 3 (3) dinyatakan bahwa “P2K3 ditetapkan oleh
Menteri atau pejabat yang ditunjuknya atas usul dari pengusaha atau pengurus
yang bersangkutan”. Dengan demikian inisiatif pembentukan P2K3 di tempat
kerja atau perusahaan harus mucul dari pengurus atau pengusaha yang
didasarakan pada kesadaran untuk memenuhi kewajiban seperti yang
ditetapkan dalam peraturan perundangan.
Terdapat beberapa hal penting sebagai dasar pertimbangan pada saat
pembentukan P2K3. Tujuan pembentukan P2K3 harus dapat menjamin
bahwa organisasi yang akan dibentuk merupakan perwakilan seluruh
komponen yang ada di tempat kerja. Konsultasi antara pihak manajemen
7
dengan pekerja harus terfokus pada pengembangan struktur P2K3 yang betul-
betul sesuai dengan kebutuhan tempat kerja atau perusahaan. Pada saat
memutuskan kebutuhan organisasi P2K3 yang sesui dengan tempat kerja atau
perusahaan dan dapat memenuhi tuntutan peraturan perundangan, hal-hal
yang harus difikirkan antara lain adalah :
a) Besar kecilnya tempat kerja atau perusahaan;
b) Jenis operasional dan pengaturan tempat kerja;
c) Potensi bahaya dan tingkat resiko yang ada di tempat kerja;
d) Calon-calon anggota dari setiap kelompok kerja yang akan mengisi
struktur organisasi; dan
e) Ukuran ideal organisasi yanag dapat bekerja secara efektif.
Pada perusahaan besar atau tempat kerja yang luas akan diperlukan
jumlah yang lebih besar kelompok kerja yang akan ditunjuk. Jika P2K3
mempunyai banyak anggota maka akan diperlukan suatu upaya atau
perjuangan untuk dapat bekerja secara efektif. Untuk itu, mungkin perlu
membuat lebih dari satu organisasi K3 dan selanjutnya tinggal mengatur
untuk langkah koordinasi diantara mereka. Hal yang perlu disadari bahwa
terlalu banyak atau terlalu sedikit anggota P2K3 akan menimbulkan suatu
permasalahan, untuk itu harus dibuat atau disusun struktur organisasi yang
sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
C. Anggota P2K3
Berdasarkan Pasal 3, Permenaker No. PER-04/MEN/1987 tentang
P2K3 serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja dinyatakan bahwa:
1) Keanggotaan P2K3 terdiri dari unsur pengusahan dan pekerja yang
susunannya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota;
2) Sekretaris P2K3 ialah Ahli Keselamatan Kerja dari perusahaan yang
bersangkutan;
3) Ketua P2K3, diupayakan dijabat oleh pimpinan perusahaan atau salah satu
pengurus perusahaan.
8
Agar organisasi P2K3 dapat berjalan dengan baik, maka susunan
anggota sekurang-kurangnya separuhnya adalah dari perwakilan pekerja.
Anggota dari perwakilan pekerja, pertama-tama dipilih dari orang-orang yang
mempunyai pengetahuan tentang proses kerja dan potensi bahaya yang ada di
tempat kerjanya. Demikian juga dengan perwakilan dari pihak manajemen
atau pengurus, diupayakan suatu perwakilan yang berasal dari jajaran
manajer, supervisor, personnel officers atau profesional K3 yang dapat
memberikan informasi atau masukan di dalam membuat kebijakan
perusahaan, kebutuhan produksi dan hal-hal teknis perusahaan lainnya.
Selanjutnya jumlah anggota P2K3 yang ideal agar fungsi organisasi dapat
berjalan dengan efektif adalah sebagai berikut:
1) Perusahaan yang mempunyai tenaga kerja 100 orang atau lebih, maka
jumlah anggota sekurang-kurangnya 12 orang terdiri dari 6 orang
perwakilan pekerja dan 6 orang dari perwakilan pengurus perusahaan atau
pihak manajemen.
2) Perusahaan yang mempunyai tenaga kerja 50 orang s/d 100 orang, maka
jumlah anggota sekurang-kurangnya 6 orang terdiri dari 3 orang
perwakilan pekerja dan 3 orang dari perwakilan pengurus perusahaan atau
pihak manajemen.
3) Perusahaan yang mempunyai tenaga kerja kurang dari 50 orang atau
tempat kerja dengan tingkat resiko yang besar, maka jumlah anggota
sekurang-kurangnya 6 orang terdiri dari 3 orang perwakilan pekerja dan 3
orang dari perwakilan pengurus perusahaan atau pihak manajemen.
Kadang-kadang sangat sulit untuk memutuskan, siapa yang dapat
menjadi wakil pekerja dan siapa yang harus menjadi perwakilan pihak
manajemen, karena disebagian besar tempat kerja semuanya adalah sebagai
“pekerja”. Agar P2K3 dapat bekerja dengan baik, maka wakil manajemen
harus diusulkan oleh pihak manajemen dan wakil pekerja harus diusulkan
oleh para kerja itu sendiri dan bukan merupakan penunjukan dari pengurus
perusahaan.
9
D. Langkah Pembentukan P2K3
Untuk dapat pembentukan organisasi P2K3 yang baik perlu suatu
langkah-langkah efektif yang dimulai dari tahap persiapan dan dilanjutkan
dengan tahap pelaksanaan pembentukan.
1. Tahap Persiapan
Internal perusahaan harus mempersiapkan pembentukan P2K3
yang meliputi hal-hal sebagai berikut:
1) Membuat Kebijakan K3. Pengurus harus terlebih dulu menggariskan
dan menjalankan pokok-pokok kebijakan K3 secara umum dan
menetapkan maksud tujuan untuk membentuk P2K3. Kebijakan K3
tersebut lazin disebut sebagai “SAFETY AND HEALTH POLICY”.
Secara garis besar kebijakan tersebut berupa penegasan bahwa:
a) K3 merupakan salah satu faktor yang tidak dapat diabaikan dalam
kelancaran proses produksi perusahaan;
b) Pimpinan perusahaan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan
usaha K3 di perusahaannya;
c) Semua personel mulai dari top manajemen sampai garis organisasi
perusahaan paling bawah harus memahami dan ikut aktif di dalam
segala kegiatan K3 yang diselenggarakan oleh perusahaan;
d) Perlu dilakukan pembinaan dan latihan secara terus menerus untuk
peningkatan kinerja K3;
e) Pengawasan dan pelaksanaan semua ketentuan K3 yang telah
digariskan;
f) Perlu penyediaan anggaran operasional yang cukup;
g) P2K3 berfungsi sebagai penggerak dilaksanakannya K3 di
perusahaan.
2) Kebijakan K3 harus dituangkan secara tertulis. Hal ini penting bagi
semua pihak yang terkait dengan K3 perusahaan dan beberapa alasan
penting seperti:
a) Mempermudah pelaksanaan kebijakan K3 yang telah ditetapkan;
10
b) Mempermudah para pengawas K3 perusahaan melaksanakan
kebijakan tersebut;
c) Mempermudah para pekerja untuk mematuhi peraturan K3 beserta
instruksi-instruksi teknisnya, dll.
3) Inventarisasi calon anggota P2K3. Hal ini dimaksudkan untuk
mendapatkan calon anggota yang dapat mewakili seluruh komponen
atau unsur perusahaan. Dalam hal ini pengurus menyusun daftar calon
anggota P2K3 yang telah dipilih dan diusulkan oleh masing-masing unit
kerja baik dari pihak perwakilan pekerja maupun perwakilan pihak
manajemen.
4) Konsultasi dengan pihak pemerintah, khususnya dinas atau kantor yang
membidangi ketenagakerjaan setempat untuk mendapatkan petunjuk-
petunjuk teknis yang diperlukan berkaitan dengan pembentukan P2K3.
2. Tahap Pelaksanaan Pembentukan
Setelah pengurus berhasil mendapatkan dan menyusun calon
anggota P2K3, maka langkah berikutnya adalah melakukan pembentukan
P2K3 secara resmi. Selanjutnya pimpinan perusahaan atau pengurus
menyampaikan usulan pembentukan P2K3 kepada Menteri Tenaga Kerja
melalui Dinas atau Kantor yang membidangi ketenagakerjaan setempat
untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk
sesuai peraturan yang berlaku.
E. Tugas Dan Fungsi P2K3
Operasional nyata P2K3 mencerminkan siapa yang duduk dalam
organisasi, seberapa matang organisasi dipersiapkan untuk dapat bekerja
secara efektif dan apa yang mereka kerjakan untuk meningkatkan kinerja K3
perusahaan.
Sebagai referensi tugas dan fungsi P2K3, Permenaker No. PER-
04/MEN/1987 tentang P2K3 serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan
Kerja Pasal 4 (1) menyatakan bahwa “P2K3 mempunyai TUGAS
memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak kepada
11
pengusaha atau pengurus mengenai masalah K3”. selanjutnya untuk
melaksanakan tugas-tugas tersebut, maka P2K3 mempunyai fungsi:
a. Menghimpun dan mengelola data tentang K3 di tempat kerja
b. Membantu menunjukkan dan menjelaskan kepada setiap tenaga kerja:
1) Berbagai faktor bahaya di tempat kerja yang dapat menimbulkan
gangguan K3, termasuk bahaya kebakaran, peledakan serta cara
penanggulangannya;
2) Faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja;
3) Alat pelindung diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan;
4) Cara dan sikap yang benar dan aman dalam melaksanakan pekerjaannya.
c. Membantu pengusaha atau pengurus dalam:
1) Mengevaluasi cara kerja, proses dan lingkungan kerja;
2) Menentukan tindakan koreksi dengan alternatif berbaik;
3) Mengembangkan sistem pengendalian bahaya terhadap K3;
4) Mengevaluasi penyebab timbulnya kecelakaan, penyakit akibat kerja
serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan;
5) Mengembangkan penyuluhan dan penelitihan di bidang keselamatan
kerja, higiene perusahaan, kesehatan kerja dan ergonomi;
6) Melaksanakan pemantauan terhadap gizi kerja dan menyelenggarakan
makanana di perusahaan;
7) Memeriksa kelengkapan peralatan keselamatan kerja;
8) Mengembangkan pelayanan kesehatan kerja;
9) Mengembangkan laboratorium K3, melakukan pemeriksaan laboratorium
dan melaksanakan interpretasi hasil pemeriksaan;
10) Menyelenggarakan administrasi keselamatan kerja, higene perusahaan
dan kesehatan kerja.
d. Membantu pimpinan perusahaan menyusun kebijakan manajemen dan
pedoman kerja dalam rangka upaya meningkatkan keselamatan kerja,
higene perusahaan, kesehatan kerja, ergonomi dan gizi tenaga kerja.
12
Agar fungsi P2K3 tersebut dapat berjalan dengan efektif, maka tugas-
tugas pengurus harus diuraikan secara jelas dalam bentuk “Job Discribtion”
antara lain sebagai berikut:
1) Tugas Ketua P2K3
a) Memimpin semua rapat pleno P2K3 atau menunjuk pengurus lainnya
untuk memimpin rapat pleno;
b) Menentukan langkah kebijakan demi tercapainya pelaksanaan program-
program yang telah digariskan organisasi;
c) Mempertanggung jawabkan pelaksanaan K3 di perusahaannya kepada
pemerintah melalui pimpinan perusahaan;
d) Mempertanggung jawabkan program-program P2K3 dan
pelaksanaannya kepada direksi perusahaan;
e) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program-program K3 di
perusahaan, dll.
2) Tugas Wakil Ketua
a) Melaksanakan tugas-tugas ketua dalam hal ketua berhalangan dan
membantu pelaksanaan tugas ketua sehari-hari.
3) Tugas Sekretaris
a) Membuat undangan rapat dan membuat notulen rapat;
b) Memberikan bantuan atau saran-saran yang diperlukan olek seksi-seksi
untuk kelancaran program-program K3;
c) Membuat laporan ke departemen-departemen perusahaan tentang
adanya potensi bahaya di tempat kerja, dll.
4) Tugas Anggota
a) Melaksanakan program-program yang telah ditetapkan sesuai dengan
bidang tugas masing-masing;
b) Melaporkan kepada ketua atas setiap kegiatan yang telah dilaksanakan,
dll.
F. Penyelenggaraan Pertemuan P2K3
Secara efektif P2K3 dapat mengadakan pertemuan atau sidang rutin
sekurang-kurangnya adalah 3 bulan sekali. P2K3 mungkin dapat memutuskan
13
untuk mengadakan pertemuan lebih sering, dan di sebagian besar tempat
kerja, P2K3 mengadakan pertemuan setiap bulan agar mereka lebih mampu
menangani isu-isu K3 di tempat kerja, menyusun rencana, menerapkan dan
memantau program-programnya secara efektif. Suatu hal yang sangat penting
adalah bagaimana selalu menjaga antusia dan komitment seluruh pengurus
dan anggota P2K3.
Pertemuan/sidang-sidang secara reguler akan dapat membantu dan
dengan menetapkan tanggal khusus pertemuan (seperti; senin pertama atau
sabtu pertama setiap bulan), sehingga memudahkan seluruh anggota untuk
mengingat dan menghadiri pertemuan serta dapat menyesuaikan dengan
aktivitas kerja lainnya. Namun demikian, pertemuan dapat ditunda apabila
sekurang-kurangnya separuh anggota menghendaki dengan berbagai alasan
dan kepentingan perusahaan. Frekuensi pertemuan mungkin tergantung dari
berbagai faktor antara lain:
a. Volume pekerjaan yang harus diselesaikan oleh P2K3;
b. Ukuran tempat kerja atau area yang harus ditangani oleh P2K3;
c. Jenis pekerjaan yang dilakukan;
d. Potensi bahaya dan tingkat resiko yang ada di tempat kerja atau area yang
harus ditanganinya;
e. Adanya perubahan proses operasi di tempat kerja;
f. Pembelian peralatan baru atau pengenalan sistem kerja baru dan;
g. Pengenalan atau sosialisasi peraturan perundangan baru yang relevan.
Di samping pertemuan/sidang rutin, P2K3 dapat mengadakan sidang
khusus terutama bila menghadapi hal-hal yang bersifat mendadak, seperti
setelah terjadi kecelakaan kerja atau kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh
proses kerja. Dalam sidang sebaiknya dibicarakan materi-materi yang
menyangkut permasalah K3 di tempat kerja atau masalah-masalah lain yang
relevan dengan peningkatan kinerja K3 seperti:
a. Membahas hasil evaluasi program kerja yang telah dilaksanakan;
14
b. Menyusun rekomendasi tentang cara pencegahan dan pengendalian potensi
bahaya yang ditemukan;
c. Menyusun program pelatihan K3 bagi karyawan perusahaan;
d. Mereview efektifitas sarana pengendalian resiko yang telah dilaksanakan;
e. Hal-hal lain yang relevan, seperti merencanakan untuk memperingati
bulan K3 di perusahaan.
Dalam setiap pertemuan/sidang-sidang P2K3 dapat mengundang para
supervisor atau kepala unit kerja yang berkaitan dengan masalah yang sedang
dibicarakan. Hal ini penting, agar para tenaga kerja dapat mengetahui dan
mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan oleh panitia.
G. Efektifitas Kinerja P2K3
Terdapat banyak cara yang dapat dilakukan agar organisasi P2K3
dapat berjalan dan berfungsi secara efektif:
a) Para perwakilan yang duduk dalam organisasi P2K3 harus betul-betul
mengerti tentang kondisi yang ada di dalam tempat kerja. Hal ini dapat
mengurangi kebingungan tentang prosedur kerja dan pengaturan K3 di
tempat kerja.
b) P2K3 memerlukan dukungan dari manajemen untuk dapat bekerja secara
efektif. Dukungan yang diperlukan antara lain berupa:
1) Penyediaan informasi mengenai tempat kerja dan proses-prosesnya;
2) Penyediaan waktu dan fasilitas untuk menyelenggarakanpertemuan;
3) Menganjurkan para anggota P2K3 untuk mengikuti training K3;
4) Penyediaan data statistik, laporan dan bahan referensi yang diperlukan;
5) Pengesahan aktivitas-aktivitas P2K3, dll.
c) Panitia harus mengadakan pertemuan secara reguler. Frekuensi pertemuan
mungkin sebulan sekali, tiga bulan sekali atau tergantung kebutuhan.
d) P2K3 harus mempunyai suatu kejelasan tujuan yang dimengerti oleh
seluruh anggotanya.
e) P2K3 harus mempunyai agenda yang tersusun untuk setiap pertemuan,
sehingga program yang direncanakan dapat dilaksanakan dengana baik.
15
Setiap anggota P2K3 harus mempunyai kesempatan yang sama untuk
menyumbangkan hal-hal yang diagendakan.
f) Suatu hal yang sangat penting adalah bahwa salah satu senior manajer
harus duduk di dalam kepengurusan, sehingga setiap keputusan dapat
segera diambil.
g) Efektivitas kerja P2K3 sangat ditentukan oleh kemampuan personel yang
terlatih baik dari sisi manajemen maupun dari sisi pekerja. Dengan
demikian, pemahaman tentang isu-isu K3 sangat vital dan dipahami oleh
kedua belah pihak.
h) Peran dari ahli K3 di dalam P2K3 adalah sebagai penasehat atau pemberi
saran, sehingga harus berada pada posisi yang netral, tetapi memberikan
saran teknis dan informasi lainnnya yang diperlukan untuk kepentingan
organisasi.
i) Perwakilan pekerja yang duduk didalam keanggotaan P2K3 harus dipilih
oleh para pekerja dan mencerminkan keberadaan berbagai serikat pekerja
yang ada di tempat kerja.
j) Kehadiran secara reguler oleh seluruh anggota P2K3 merupakan hal yang
penting, dan tidak hanya untuk membangun hubungan di dalam organisasi,
tetapi juga untuk menunjukkan bahwa anggota melihat K3 sebagai suatu
prioritas. Kehadiran secara reguler dari anggota juga dapat membantu
mengembangkan kerjasama didalam penyelesaian masalah-masalah K3
yang dihadapi.
H. Pelaporan Kegiatan P2K3
Atas operasioanal kegiatan P2K3, maka ketua P2K3 harus membuat
dan menyampaikan laporan secara reguler baik kepada pemerintah maupun
kepada pimpinan perusahaan yang bersangkutan. Laporan kegiatan P2K3
kepada pemerintah disampaiakan kepada Kepala Dinas atau kepala Kantor
yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten atau kota setempat dalam
bentuk laporan triwulan dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja
Propinsi dan Dewan K3 Propinsi. Sedangkan laporan kepada pimpinan
16
perusahaan yang bersangkutan dibuat dan disampaikan setiap setelah
diselenggarakan pertemuan baik pertemuan rutin maupun pertemuan khusus.
I. Perundang-undangan
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Pasal
10 (1) dinyatakan bahwa “Menteri Tenaga Kerja berwenang membentuk
P2K3 guna memperkembangkan kerja sama, saling pengertian dan
partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam
tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama dibidang
K3, dalam rangka melancarkan usaha produksi.”
2. Permenaker No. PER-04/MEN/1987 tentang P2K3 serta Tata Cara
Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja.
a. Pasal 2, mensyaratkan bahwa setiap tempat kerja dengan kriteria
tertentu pengusaha atau pengurus WAJIB membentuk P2K3. Kriteria
tempat kerja dimaksud ialah:
a) Tempat kerja dimana pengusaha atau pengurus mempekerjakan 100
orang atau lebih;
b) Tempat kerja dimana pengusaha atau pengurus mempekerjakan
kurang dari 100 orang, akan tetapi menggunakan bahan, proses dan
instalasi yang mempunyai resiko yang besar akan terjadinya
peledakan, kebakaran, keracunan dan penyinaran radioaktif.
b. Pasal 3 (3) dinyatakan bahwa “P2K3 ditetapkan oleh Menteri atau
pejabat yang ditunjuknya atas usul dari pengusaha ataua pengurus yang
bersangkutan”.
17
BAB III
HASIL
18
19
20
21
22
23
24
NOTULEN RAPAT
Tanggal : 9 Januari 2012
Agenda : Organisasi K3 di Proyek
Persiapan RAKER 2012
Hadir : (Terlampir)
Pembahasan :
1. Organisasi K3 di Proyek
Jabatan di proyek yang menangani operasional K3 belum ditetapkan secara jelas
di dalam job description. Agar implementasi K3 dapat berjalan efektif, perlu
diusulkan struktur organisasi baru yang khusus menangani K3, mengacu kepada
perusahaan lain yang sukses mengimplementasikan K3.
Sekretaris P2K3 yang sekaligus sebagai Kepala Biro SDM agar membicarakan hal
ini ke Direksi, bila perlu dibuatkan usulan tertulis.
2. Persiapan RAKER 2012
Materi P2K3 pada RAKER 2012 yang direncanakan tanggal 25-26 Januari 2012
diantaranya adalah :
- Permen PU No.09/PRT/M/2008 tanggal 1 Juli 2008 dan konsekuensinya
- Program kerja P2K3 tahun 2012
- Efektivitas pelaksanaan K3 di Perusahaan
Jakarta, 9 Januari 2012
Notulis,
Subarjono
Sekretaris P2K3
25
BAB IV
PEMBAHASAN
Berawal dari perluasan Proyek Induk Sungai Brantas di tahun 1980, PT
Brantas Abipraya tumbuh dan berkembang meramaikan khasanah bisnis
perusahaan konstruksi di tanah air. Dalam perjalanannya, Brantas Abipraya kini
tak hanya menangani proyek-proyek sumberdaya air, tetapi juga telah
melaksanakan berbagai proyek sipil bergengsi yang tersebar di seluruh Indonesia,
seperti bendungan, terowongan, jalan dan jembatan, bandara, bangunan gedung,
pembangkit listrik dan banyak lagi. Strateginya adalah dengan merealisasikan
strategi jangka pendek yaitu memperbaiki manajemen pengadaan barang dan jasa
yang efektif dan memenuhi modal kerja melalui kredit dan fasilitas perbankan
lainnya dalam rangka menjaga kestabilan likuiditas perusahaan, agar efektifitas
operasi konstruksi tetap terpelihara. Sedangkan strategi jangka panjang untuk
pengembangan usaha dilakukan melalui diversifikasi pasar dan produk, di
antaranya dengan pembentukan anak perusahaan, pemanfaatan sumber-sumber
pendanaan pasar uang (IMTN, obligasi) dan IPO serta menjalankan berbagai
strategi dengan tata kelola yang baik dengan memperhatikan pelestarian
lingkungan melalui konsep Green Construction.
Untuk mewujudkan Green Construction maka PT. Brantas Abipraya telah
menerapkan dan berkomitmen tinggi pada K3 Brantas Abipraya berkomitmen
tinggi terhadap penerapan K3 (Kesehatan Keselamatan Kerja) bagi para SDM
yang ada sesuai dengan ketentuan. Terkait dengan implementasi K3 perusahaan
memiliki 3 sertifikat ISO, yakni 9001 tahun 2008 yang menyangkut masalah mutu
dan kualitas pekerjaan. Kemudian ISO 14000, ISO ini mengenai lingkungan
sehingga perusahaan berkomitmen bagaimana melaksanakan proyek-proyek
dengan tidak merusak lingkungan yang ada yaitu lingkungan itu
perkembangannya ada green contruction dan sebagainya. Prinsipnya reduce, reuse
dan recycle. Reduce ditafsirkan pemakaian bahan baku bangunan diminimalisir
26
supaya tidak merusak hutan, reuse maksudnya mengupayakan agar sumber daya
dapat dioptimalkan penggunaannya, tidak sekali pakai dibuang. Sedangkan untuk
recycle diartikan bahan yang telah digunakan dapat di daur ulang untuk produk
lain. Untuk K3, kami juga memiliki ISO 18001, menyangkut SMK3 (Sistem
Manajemen K3). Di mana dalam dalam pelaksanaanya disyaratkan bagaimana
caranya melaksanakan pekerjaan dengan aman. Mulai dari prosedurnya,
persyaratannya sampai kelengkapan kerjanya lengkap. Seperti menggunakan
helm, sabuk pengaman, sepatu kerja dan lain sebagainya.
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 PT. Brantas Abipraya
membentuk P2K3. P2K3 di PT Brantas Abripaya mempunyai tujuan untuk
menerapkan visi, misi, kebijakan, sasaran, tujuan dalam program K3L. Susunan
P2K3 PT Brantas Abipraya terdiri dari Ketua Komite P2K3, Wakil ketua P2K3,
Sekretaris, Anggota Eksekutif P2K3, Anggota P2K3, dan Manajemen
Representatif. Susunan P2K3 PT. Brantas Abripaya masing-masing mempunyai
job description dan tanggung jawab yaitu Komitmen K3 dengan program K3L
melalui konsep Green Construction.
Kebijakan dan standar pelaksanaan K3 di PT Brantas Abipraya
disosialisasikan dalam penyelenggaran rapat atau pertemuan P2K3. Hal ini
dilakukan agar anggota P2K3 lebih mampu menangani isu-isu K3 di tempat kerja,
menyusun rencana, menerapkan dan memantau program-programnya secara
efektif. Hasil dari rapat dan pertemuan P2K3 salah satunya adalah dengan
diadakannya pelatihan House Keeping dan Budaya 5R oleh Panitia Pembina
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) akan menyelenggarakan pelatihan
internal singkat mengenai housekeeping dan budaya 5R, pada :
Hari/Tanggal : Rabu, 28 Mei 2008
Jam : 08.30 - 15.00
Tempat : Ruang Rapat Lantai II, Kantor Pusat
Peserta : Biro/SPI/Sekper/Divisi/Wil II/Proyek
27
Instruktur : Sekretaris P2K3
Pelatihan terus dilakukan agar pekerja lebih trampil dan menerapkan K3 dan
meningkatkan zero accident pada PT. Brantas Abipraya dan selalu melestarikan
dan menerapkan konsep Green Construction dengan program K3L.
Pada tanggal 9 Januari 2012 panitia pembina keselamatan dan kesehatan
kerja menyelenggarakan pertemuan rapat dengan agenda organisasi K3 di proyek
dan persiapan raker 2012. Pembahasan agenda tersebut antara lain :
1. Organisasi K3 di proyek
Jabatan di proyek yang menangani operasional K3 belum ditetapkan secara
jelas di dalam job description. Agar implementasi K3 dapat berjalan efektif,
perlu diusulkan struktur organisasi baru yang khusus menangani K3 yang
mengacu kepada perusahaan lain yang suskses mengimplementasikan K3.
Sekretaris P2KR yang sekaligus sebagai Kepala Biro SDM agar
membiacarakan hal ini ke Direksi, bila perlu dibuatkan usulam tertulis.
2. Persiapan Raker 2012
Materi P2K3 pada raker 2012 yang direncanakan pada tanggal 25-26 Januari
2012 diantarannya adalah :
a. Permen PU No. 09/PRT/M/2008 tanggal 1 Juli 2008 dan konsekuensinya.
b. Program Kerja P2K3 2012.
c. Evektivitas pelaksanaan K3 di perusahaan.
28
BAB V
PENUTUP
Semua berawal dari perluasan Proyek Induk Sungai Brantas di tahun 1980,
PT Brantas Abipraya tumbuh dan berkembang meramaikan khasanah bisnis
perusahaan konstruksi di tanah air. Untuk mewujudkan Green Construction maka
PT. Brantas Abipraya telah menerapkan dan berkomitmen tinggi pada K3 Brantas
Abipraya berkomitmen tinggi terhadap penerapan K3 (Kesehatan Keselamatan
Kerja) bagi para SDM yang ada sesuai dengan ketentuan. Terkait dengan
implementasi K3 perusahaan memiliki 3 sertifikat ISO. Sesuai Peraturan
Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 PT. Brantas Abipraya membentuk P2K3.
Kebijakan dan standar pelaksanaan K3 di PT Brantas Abipraya disosialisasikan
dalam penyelenggaran rapat atau pertemuan P2K3. Hal ini dilakukan agar anggota
P2K3 lebih mampu menangani isu-isu K3 di tempat kerja, menyusun rencana,
menerapkan dan memantau program-programnya secara efektif.
Jadi dapat disimpulkan P2K3 pada PT. Brantas Abiraya telah menjalankan
sesuai job description dan tanggung jawab. Evaluasi P2K3 di PT Brantas
Abipraya dilakukan per bidang. Hal ini telah memenuhi standart Ketua P2K3
harus membuat dan menyampaikan laporan secara reguler baik kepada pemerintah
maupun kepada pimpinan perusahaan yang bersangkutan.
29
DAFTAR PUSTAKA
Departemen Tenaga Kerja RI, 1991. Modul Umum Pembinaan Operasional P2K3,
Direktur Jenderal Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan,
Jakarta.
Permenaker No. PER-04/MEN/1987 tentang P2K3 serta Tata Cara Penunjukan
Ahli Keselamatan Kerja. Pasal 2 dan Pasal 3 (3)
P2K3 K3L PT. Brantas Abipraya, 2008.
http://safety4abipraya.wordpress.com/tentang-P2K3/
safety4abipraya.files.wordpress.com/2008/07/skdireksi-tentang-P2K3.pdf
(Diakses pada 5 Mei 2014)
Rahimah Azmi, Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan
Kesehatan Kerja Oleh P2K3 Untuk Meminimalkan Kecelakaan Kerja
Di PT Wijaya Karya Beton Medan Tahun 2008, 2008.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Pasal 10 (1)
30
LAMPIRAN
31
32