PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN …

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN

KERJA (SMK3) DI PT. X REGIONAL SUMATERA TAHUN 2017

SKRIPSI

OLEH

DWI RESTI WAJMA

NIM : 131000488

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2017

Universitas Sumatera Utara

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN

KERJA (SMK3) DI PT. X REGIONAL SUMATERA TAHUN 2017

Skripsi ini diajukan sebagai

salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Kesehatan Masyarakat

OLEH

DWI RESTI WAJMA

NIM : 131000488

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2017


i

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PENERAPAN

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

(SMK3) DI PT.X REGIONAL SUMATERA TAHUN 2017” ini beserta

seluruh isinya adalah hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk

memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun. Adapun bagian-

bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain

yang telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan

etika penulisan ilmiah. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan

dalam skripsi ini siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, Juli 2017

Dwi Resti Wajma

131000488


ii

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA (SMK3) DI PT. X REGIONAL SUMATERA

TAHUN 2017

Yang disiapkan dan dipertahankan oleh :

DWI RESTI WAJMA

NIM. 131000488

Disahkan oleh :

Komisi Pembimbing


iii

ABSTRAK

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) berfungsi

untuk melindungi pekerja dari resiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Sistem Manajemen

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT. X Regional Sumatera.

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode

wawancara mendalam (in-depth interview) menggunakan alat bantu voice

recorder. Informan diambil dengan teknik purposive sampling, informan

merupakan orang yang mengetahui pelaksanaan SMK3 berjumah 4 orang yaitu

Manager HCM, staff HSE, Manager Operation, dan Manager Maintenance.

Variabel penelitian yaitu Kebijakan K3, Perencanaan K3, Implementasi dan

Operasi K3, Pemeriksaan Kinerja K3, dan Peninjauan SMK3.

Hasil penelitian menunjukkan pada penetapan kebijakan K3 sesuai dengan

OHSAS 18001 dimana perusahaan memiliki kebijakan K3 yang teintegrasi

dengan kebijakan Mutu dan Lingkungan, perencanaan K3 belum sesuai karena

belum ditetapkanya Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3),

implementasi dan operasi K3 sudah sesuai dengan OHSAS 18001, pemeriksaan

kinerja serta peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3 sudah sesuai karena

dilakukan secara berkala.

Perusahaan disarankan untuk membentuk Panitia Pembina Keselamatan

dan Kesehatan Kerja dan melaksanakan pelatihan keselamatan dan kesehatan

kerja sesuai kebutuhan.

Kata Kunci: Informan, K3, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan

Kerja


iv

ABSTRACT

The Occupational Safety and Health Management System have a function

to protect workers from risk of occupational injuries and occupational diseases

This research aims to find out the implementation of Occupational Safety and

Health Management System at PT. X Regional Sumatera.

The type of this research is qualitative by using in-depth interview method

using voice recorder tool. The informants are selected with purposive sampling

technique, is an informant who is considered to know the implementation of

Occupational Safety and Health Management System, The number of informants

involved was as many as 4 people that is HCM Manager, HSE staff, Operations

Manager, and Maintenance Manager. The research variables are Determination

OH&S Policy, OH&S Planning, Implementation OH&S Plan, Monitoring and

Evaluation OH&S Performance, and review and improvement OH&S

performance.

The result of the research showed on the Determination OH&S Policy is

accordance with the OHSAS 18001 policy where the company has the OH&S

Policy which is integrated with the policy of Quality and Environment, the

planning of OH&S is not suitable because the safety and health organizing

committee has not set yet, the implementation and OH&S operation is in

compliance with OHSAS 18001, As well as the review and improvement of OH&S

Management System performance is appropriate because it is done periodically.

Company are advised to establishing the safety and health organizing

committee and adjusting the occupational safety and health training according to

the needs.

Keywords: Informants, OH&S, Occupational Safety and Health Management

System


v

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat

dan rahmat-Nya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk dapat

menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang merupakan salah satu syarat untuk

mendapatkan gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kesehatan

Masyarakat Universitas Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul: “Penerapan Sistem

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Di PT. X Regional

Sumatera Tahun 2017”.

Penulis menyadari bahwa di dalam pelaksanaan penulisan ini banyak

mengalami kesulitan-kesulitan dan hambatan, namun berkat bimbingan dan

arahan dari dosen pembimbing maka penulis dapat menyelesaikan penulisan

skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak

kelemahan serta kekurangan-kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan

masukan serta saran yang bersifat membangun di masa yang akan datang.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan, bimbingan

dan motivasi dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih

yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH, M. Hum selaku Rektor Universitas Sumatera

Utara.

2. Prof. Dr. Dra. Ida Yustina, M. Si selaku Dekan Fakultas Kesehatan

Masyarakat

3. Dr. Ir. Gerry Silaban, M. Kes selaku Ketua Jurusan Departemen Keselamatan

dan Kesehatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera

Utara.

4. Dra. Lina Tarigan,Apt.M.S, sebagai Dosen Pembimbing I, Ketua Penguji, dan

Dosen Penasehat Akademik, terima kasih atas bimbingan dan dukungan Ibu

kepada penulis selama penulisan skripsi.

5. dr. Halinda Sari Lubis, MKK, sebagai Dosen Pembimbing II dan Anggota

Penguji, terima kasih atas bimbingan dan dukungan Ibu kepada penulis

selama penulisan skripsi.


vi

6. Ir. Kalsum, M. Kes, sebagai Anggota Penguji , terima kasih atas bimbingan

dan dukungan Ibu kepada penulis selama penulisan skripsi.

7. Eka Lestari Mahyuni, SKM., M.Kes, sebagai Anggota Penguji , terima kasih

atas bimbingan dan dukungan Ibu kepada penulis selama penulisan skripsi.

8. Seluruh Bapak dan Ibu staf pengajar di Fakultas Kesehatan Masyarakat USU

9. Seluruh pegawai PT. X Regional Sumatera yang telah banyak membantu

penulis sehingga penelitian ini dapat terlaksana.

10. Kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Wajlis dan Ibunda Yusmanelli

atas limpahan kasih sayang, nasihat, motivasi serta dukungan yang tak pernah

putus kepada penulis.

11. Kakak dan Adik tersayang, Lara Sofhy Wahyuni dan Asri Qhornelis Putri

atas segala dukungan,pengertian dan perhatiannya.

12. Kepada seluruh teman dan sahabat yang telah memberi dukungan dan

motivasi, yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

13. Dan semua pihak yang membantu selesainya skripsi ini.

Demikianlah yang penulis dapat sampaikan, atas segala kesalahan dan

kekurangannya penulis mohon maaf sebesar-besarnya.

Medan, Juli 2017

Dwi Resti Wajma


vii

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ............................................ i

HALAMAN PENGESAHAN ................................................................................. ii

ABSTRAK ............................................................................................................. iii

ABSTRACT ............................................................................................................. iv

KATA PENGANTAR ............................................................................................. v

DAFTAR ISI ......................................................................................................... vii

DAFTAR TABEL .................................................................................................... x

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................. xi

DAFTAR LAMPIRAN ......................................................................................... xii

DAFTAR ISTILAH ............................................................................................. xiii

RIWAYAT HIDUP .............................................................................................. xiv

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................. 1

1.1 Latar Belakang ............................................................................. 1

1.2 Rumusan Masalah ........................................................................ 4

1.3 Tujuan Penelitian ......................................................................... 4

1.3.1 Tujuan Umum .................................................................... 4

1.3.2 Tujuan Khusus .................................................................... 4

1.4 Manfaat Penelitian ....................................................................... 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ........................................................................ 6

2.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ........................................ 6

2.1.1 Definisi K3 ......................................................................... 6

2.1.2 Tujuan K3 ........................................................................... 6

2.2 Sistem Manajemen Keelamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) .... 7

2.2.1 Definisi SMK3 ................................................................... 7

2.2.2 Tujuan SMK3 ..................................................................... 8

2.3 Penerapan SMK3 ........................................................................... 9

2.3.1 Penetapan Kebijakan K3 .................................................. 10

2.3.2 Perencanaan K3 ................................................................ 12

2.3.3 Pelaksanaan Rencana K3 ................................................. 15

2.3.4 Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja K3 ............................. 26

2.3.5 Peninjauan Dan Peningkatan Kinerja SMK3 ................... 27

2.4 Proses SMK3 ................................................................................ 29


viii

2.4.1 Kebijakan K3 .................................................................... 31

2.4.2 Perencanaan ...................................................................... 32

2.4.3 Implementasi dan Operasi ................................................ 34

2.4.4 Pemeriksaan ..................................................................... 40

2.4.5 Tinjauan Manajemen ........................................................ 43

2.5 Kerangka Konsep ......................................................................... 43

BAB III METODE PENELITIAN ................................................................... 44

3.1 Jenis Penelitian ............................................................................. 44

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian ....................................................... 44

3.3 Instrumen Penelitian..................................................................... 44

3.4 Informan Penelitian ...................................................................... 45

3.5 Jenis dan Cara Pengumpulan Data ............................................... 45

3.6 Definisi Operasional..................................................................... 46

3.7 Metode Analisis Data ................................................................... 47

BAB IV HASIL PENELITIAN ........................................................................... 48

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian ............................................ 48

4.1.1 Visi dan Misi Perusahaan ................................................. 49

4.1.2 Struktur Organisasi ........................................................... 50

4.1.3 Tenaga Kerja dan Jam Kerja ............................................ 50

4.2 Karakteristik Informan ................................................................. 51

4.3 Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan

Kerja .......................................................................................... 52

4.3.1 Kebijakan K3 .................................................................... 52

4.3.2 Perencanaan K3 ................................................................ 55

4.3.3 Implementasi dan Operasi ................................................ 58

4.3.4 Pemeriksaan Kinerja K3 ................................................... 63

4.3.5 Tinjauan Manajemen ........................................................ 68

BAB V PEMBAHASAN ...................................................................................... 70

5.1 Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan

Kerja di PT. X Regional Sumatera ............................................... 70

5.1.1 Kebijakan K3 ............................................................................... 70

5.1.2 Perencanaan K3 ............................................................................ 71

5.1.3 Implementasi dan Operasi ............................................................ 71

5.1.4 Pemeriksaan Kinerja K3 .............................................................. 74

5.1.5 Peninjauan dan Peningkatan Kinerja K3...................................... 75


ix

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.............................................................. 76

6.1 Kesimpulan ...................................................................................... 76

6.2 Saran ................................................................................................ 77

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................ 78

LAMPIRAN


x

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 4.1 Tenaga Kerja PT. X Regional Sumatera ............................................. 50

Tabel 4.2 Distribusi Informan Berdasarkan Jabatan di PT. X Regional

Sumatera .............................................................................................. 51

Tabel 4.3 Distribusi Informan Berdasarkan Masa Kerja di PT. X Regional

Sumatera .............................................................................................. 51

Tabel 4.4 Matriks Pernyataan Informan tentang Kebijakan Keselamatan dan

Kesehatan Kerja di PT. X Regional Sumatera Tahun 2017 ................ 53

Tabel 4.5 Matriks Pernyataan Informan tentang Perencanaan Keselamatan dan

Kesehatan Kerja di PT. X Regional Sumatera Tahun 2017 ................ 55

Tabel 4.6 Matriks Pernyataan Informan tentang Implementasi dan Operasi

Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. X Regional Sumatera Tahun

2017 ..................................................................................................... 58

Tabel 4.7 Matriks Pernyataan Informan tentang Pemeriksaan Kinerja


2017 ..................................................................................................... 63

Tabel 4.8 Matriks Pernyataan Informan tentang Tinjauan Manajemen


2017 ..................................................................................................... 68


xi

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Siklus Manajemen ............................................................................. 29

Gambar 2.2 Kerangka Konsep .............................................................................. 43

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. X Regional Sumatera ................................. 50

Gambar 5.1 Struktur Organisasi TIM OPKD PT. X Regional Sumatera ............. 73


xii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Permohonan Menjadi Informan

Lampiran 2. Pernyataan Kesediaan Menjadi Informan

Lampiran 3. Pedoman Wawancara

Lampiran 4. Hasil Wawancara Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (SMK3) di PT. X Regional Sumatera Tahun

2017

Lampiran 5. Surat Permohonan Izin Penelitian

Lampiran 6. Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Penelitian

Lampiran 7. Layout Jalur Evakuasi

Lampiran 8. Quality Management System

Lampiran 9. Hasil Dokumetasi


xiii

DAFTAR ISTILAH

Singkatan : Singkatan dari

K3 : Keselamatan dan Kesehatan Kerja

OHSAS : Occupational Health and Safety Assestment Serries

ISO : International Standardization Organization

P2K3 : Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan kerja

ILO : International Labour Organization

APD : Alat Pelindung Diri

KPI : Key Performancy Indicator

QHS : Quality Health and Safety

KDO : Konsistensi Disiplin Operasi

HSE : Health and Safety Environment

STO : Site Team Office

APAR : Alat Pemadam Api Ringan

P3K : Pertolongan Pertama pada Kecelakaan

SOP : Standart Operation Procedure

OPKD : Operasi Keadaan Darurat

SDM : Sumber Daya Manusia


xiv

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Dwi Resti Wajma

Tempat lahir : Pekanbaru

Tanggal lahir : 15 Agustus 1995

Agama : Islam

Anak ke : 2 dari 3 bersaudara

Nama Ayah : Wajlis

Suku Bangsa Ayah : Minang

Nama Ibu : Yusmanelli

Suku Bangsa Ibu : Minang

Riwayat Pendidikan

Tahun 1999-2001 : TK IT Mutiara Duri

Tahun 2001-2007 : SD IT Mutiara Duri

Tahun 2007-2010 : SMPS Cendana Mandau

Tahun 2010-2013 : SMAS Cendana Mandau

Tahun 2013-2017 : S-1 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Fakultas Kesehatan Masyarakat



1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan laporan ILO, setiap tahun ada lebih dari 250 juta kecelakaan di

tempat kerja dan lebih dari 160 juta pekerja menjadi sakit karena bahaya di tempat

kerja. Terlebih lagi, 1,2 juta pekerja meninggal akibat kecelakaan dan sakit di

tempat kerja. Angka menunjukkan, biaya manusia dan sosial dari produksi terlalu

tinggi. Kerugian tahunan akibat kecelakaan kerja dan penyakit yang berhubungan

dengan pekerjaan di beberapa negara dapat mencapai 4 persen dari produk

nasional bruto (PNB). Biaya langsung dan tidak langsung dari dampak yang

ditimbulkannya meliputi: biaya medis; kehilangan hari kerja; mengurangi

produksi; hilangnya kompensasi bagi pekerja; biaya waktu / uang dari pelatihan

dan pelatihan ulang pekerja; kerusakan dan perbaikan peralatan; rendahnya moral

staf; publisitas buruk; serta kehilangan kontrak karena kelalaian.

Pada tahun 2015 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Ketenagakerjaan mencatat bahwa kasus kecelakaan kerja peserta program

Jaminan Kecelakaan Kerja tahun ini menurun. Hal tersebut dapat dilihat dari

jumlah kasus di tahun 2014 yang mencapai 53.319 kasus, Sementara tahun 2015

berjumlah 50.089 kasus. Namun pada awal tahun 2016 data Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mengatakan angka kecelakaan kerja di

Indonesia masih tinggi, dimana hingga akhir 2015 telah terjadi kecelakaan kerja

sebanyak 105.182 kasus. Sementara itu, untuk kasus kecelakaan berat yang


2

mengakibatkan kematian tercatat sebanyak 2.375 kasus dari total jumlah

kecelakaan kerja.

Mengantisipasi hal ini, pemerintah telah mencanangkan upaya peningkatan

keselamatan dan kesehatan kerja misalnya dengan mewajibkan penerapan Sistem

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Namun sejauh ini,

kondisi K3 di Indonesia masih memprihatinkan. Menurut data depnakertrans,

pada tahun 2007 jumlah perusahaan yang terdaftar sebanyak 190.267, tetapi yang

sudah memenuhi kriteria baru mencapai 643 perusahaan (Ramli, 2009).

Dewasa ini aspek K3 telah menjadi isu global yang berpengaruh terhadap

perdagangan dan arus barang antar negara. Isu K3 menjadi salah satu hambatan

non tarif dalam sistem perdagangan dunia di samping isu lingkungan, produk

bersih, HAM, pekerja anak dan pengupahan. Disamping itu, negara-negara tujuan

ekspor Indonesia mengeluarkan persyaratan keselamatan yang ketat terhadap

produk yang masuk ke negaranya.

Penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja disetiap

perusahaan atau tempat kerja perlu mendapat perhatian semua pihak sesuai

dengan amanat Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Apabila Penerapan SMK3 dilakukan secara benar akan terwujud kondisi kerja

yang aman, nyaman dan meningkatkan kualitas serta produksi kerja sekaligus

menciptakan hubungan kerja yang harmonis (Depnakertrans RI, 2008).

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Pasal 86 Ayat 1 dan 2 menyatakan

bahwa perusahaan harus mempersiapkan sarana dan prasarana sebagai upaya


3

pencegahan kecelakaan kerja dan program-program yang dapat mengurangi angka

kecelakaan kerja di perusahaan. Salah satu programnya adalah program

keselamatan dan kesehatan kerja para tenaga kerja. Pasal 87 ayat (1) menyebutkan

bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan

kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.

Selanjutnya ketentuan mengenai penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (SMK3) diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

No. 50 Tahun 2012 Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap perusahaan wajib

menerapkan SMK3 di perusahaannya dan berlaku bagi perusahaan yang

mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang atau mempunyai

tingkat potensi bahaya tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian Azmi (2008) tentang penerapan sistem

manajemen keselamatan dan kesehatan kerja oleh P2K3 untuk meminimalkan

kecelakaan kerja menyebutkan bahwa perlu dilakukan sosialisasi tentang SMK3

dan penerapan SMK3 ke tenaga kerja khususnya tenaga kerja produksi. Jika

perusahaan dan tenaga kerja mempunyai komitmen yang kuat dalam

melaksanakan SMK3 maka penerapan SMK3 dapat dilakukan secara optimal dan

kecelakaan kerja dapat terus diminimalkan.

Beragamnya sistem manajemen K3 yang dikembangkan berbagai lembaga

atau institusi, mendorong timbulnya keinginan untuk menetapkan suatu standard

yang dapat digunakan secara global. Perkembangan konsep sistem manajemen K3

mendorong timbulnya kebutuhan untuk menetapkan suatu standard sistem

manajemen K3 yang dapat digunakan sebagai acuan bersama yang kemudian


4

melahirkan OHSAS 18001. Sejak diperkenalkan standard ini telah berkembang

pesat dan digunakan secara global.

PT. X Regional Sumatera merupakan perusahaan yang bergerak di bidang

konstruksi pembangunan dan manage service pengelolaan infrastruktur jaringan

yang berada di Medan, Sumatera Utara. PT. X aktif dalam penyediaan jasa

konstruksi penggelaran jaringan akses broadband termasuk sebagai lessor

penyediaan Network Terminal Equipment (NTE) serta menyediakan pekerjaan

jasa manage service operasi dan pemeliharaan (OM, Operation & Maintenance)

jaringan akses broadband. Berdasarkan survei pendahuluan yang sudah dilakukan,

PT X Regional Sumatera telah melaksanakan SMK3 menurut versi OHSAS

18001:2007 sejak tahun 2014. Pada data kecelakaan kerja PT. X Regional

Sumatera terdapat kasus kecelakaan kerja sepanjang 3 tahun terakhir ini, yaitu

tahun 2015 sebanyak satu kali kejadian kecelakaan; tahun 2016 sebanyak

sembilan kali kejadian kecelakaan; dan tahun 2017 sebanyak satu kali kejadian

kecelakaan kerja.

Dari uraian hal-hal tersebut penulis berkeinginan meneliti tentang penerapan

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT. X Regional

Sumatera.

1.2 Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang maka permasalahan dalam penelitian ini adalah

“Bagaimana Penerapan SMK3 di PT. X Regional Sumatera Tahun 2017”.


5

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah adalah untuk mengetahui pelaksanaan

SMK3 di PT. X Regional Sumatera, berdasarkan OHSAS 18001:2007.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penetapan kebijakan K3 di PT. X Regional Sumatera.

2. Untuk mengetahui perencanaan K3 di PT. X Regional Sumatera.

3. Untuk mengetahui pelaksanaan rencana K3 di PT. X Regional Sumatera.

4. Untuk mengetahui pengukuran dan pemantauan kinerja K3 di PT. X Regional

Sumatera.

5. Untuk mengetahui peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3 di PT. X

Regional Sumatera

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Sebagai masukan kepada perusahaan dalam meningkatkan penerapan SMK3

di perusahaan

2. Menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang keilmuan dan

mengembangkan teori yang telah didapat dalam perkuliahan khususnya

dibidang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

3. Dapat menjadi bahan referensi untuk melakukan penelitian lain yang

sejenis.


6

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Keselataman dan Kesehatan Kerja (K3)

2.1.1 Definisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) secara filosofi adalah suatu pemikiran

dan upaya untuk menjamin keadaan, keutuhan, dan kesempurnaan, baik jasmani

maupun rohani manusia serta karya dan budayanya tertuju pada kesejahteraan

manusia pada umumnya dan tenaga kerja khususnya.

Keselamatan kerja didefinisikan sebagai upaya perlindungan pekerja, orang

lain di tempat kerja dan sumber produksi agar selalu dalam keadaan selamat

selama dilakukan proses kerja. Sedangkan kesehatan kerja diartikan sebagai

lapangan kesehatan yang mengurusi masalah-masalah kesehatan secara

menyeluruh bagi masyarakat pekerja. Menyeluruh dalam arti upaya-upaya

preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif, higiene, penyesuaian faktor manusia

terhadap pekerjaannya, serta upaya lainnya(Triwibowo, 2015).

2.1.2 Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Secara umum tujuan K3 adalah untuk menciptakan tenaga kerja yang sehat

dan produktif. Selain itu, untuk menciptakan lingkungan kerja yang higienis,

aman, dan nyaman yang dikelola oleh tenaga kerja sehingga sehat, selamat, dan

produktif.


7

The Joint ILO/WHO Committee On Occupational Health telah menetapkan

tujuan dari K3 antara lain:

1. Memberikan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan tingkat yang

setinggi-tingginya, baik fisik, mental maupun kesejahteraan social

masyarakat pekerja di semua lapangan kerja.

2. Mencegah timbulnya gangguan kesehatan masyarakat pekerja yang

diakibatkan oleh kondisi lingkungan kerjanya.

3. Memberi perlindungan bagi pekerja dalam pekerjaanya dari kemungkinan

bahaya yang disebabkan oleh faktor-faktor yang membahayakan kesehatan

4. Menempatkan dan memelihara pekerja disuatu lingkungan pekerjaan yang

sesuai dengan kemampuan fisik dan psikis pekerjaanya. Untuk mewujudkan

tenaga kerja yang sehat dan produktif dapat digunakan dua pendekatan, yakni

pendekatan pengendalian pengaruh faktor fisik, kimia, dan biologi terhadap

tenaga kerja dengan sasaran lingkungan kerja bersifat teknis. Sedangkan

pendekatan konsep kesehatan kerja untuk menciptakan tenaga kerja yang

sehat dan produktif , dengan sasaran mencegah penyakit akibat kerja yang

bersifat medis.

2.2 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

2.2.1 Definisi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

(SMK3)

Menurut Kepmenaker No. 05 tahun 1996, Sistem Manajemen K3 adalah

bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur


8

organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan

sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian,

pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam

pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat

kerja yang aman efisien dan produktif.

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) menurut

OHSAS 18001: 2007 adalah bagian dari suatu sistem manajemen dan organisasi

yang digunakan untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan K3 dan

mengelola risiko-risiko K3.

2.2.2 Tujuan SMK3

Tujuan berbagai Sistem Manajemen K3 dapat digolongkan sebagai berikut

(Ramli, 2009):

1. Sebagai alat ukur kinerja K3 dalam organisasi

Sistem Manajemen K3 digunakan untuk menilai dan mengukur kinerja

penerepan K3 dalam organisasi. Dengan membandingkan pencapaian K3

organisasi dengan prasyarat tersebut, organisasi dapat mengetahui tingkat

pencapaian K3. Pengukuran ini dilakukan melalui audit manajemen K3.

2. Sebagai pedoman implementasi K3 dalam organisasi

Beberapa bentuk Sistem Manajemen K3 yang digunakan sebagai acuan

misalnya ILO OHSMS Guidelines, API HSEMS Guidelines, Oil and Gas

Producer Forum (OGP) HSEMS Guidelines, ISRS dari DNV, dan lainnya.

3. Sebagai dasar penghargaan (awards)


9

Sistem Manajemen K3 juga digunakan sebagai dasar untuk pemberian

penghargaan K3 atas pencapaian kinerja K3, penghargaan K3 diberikan

oleh instansi pemerintah maupun lembaga independen lainnya seperti

Swords of Honour dari British Safety Council, Five Star Safety Rating

System dari DNV atau National Safety Council Award dan SMK3 dari

Depnakertrans RI. Karena bersifat penghargaan maka penilaian hanya

berlaku untuk periode tertentu.

4. Sebagai sertifikasi

Sistem Manajemen K3 dapat digunakan untuk sertifikasi penerapan

Manajemen K3 dalam organisasi. Sertifikasi diberikan oleh lembaga

sertifikasi yang telah diakreditasi oleh lembaga akreditasi.

2.3 Penerapan SMK3

Penerapan sistem manajemen K3 adalah bagian dari sistem manajemen secara

keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, kegiatan perencanaan, tanggung

jawab pelaksanaan, prosedur dan sumber daya yang dibutuhkan bagi

pengembangan penerapan, pencapaian pengkajian dan pemeliharaan kebijakan K3

dalam rangka pengendalaian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna

tercapainya tempat kerja dan lingkungan kerja yang aman, efisien dan produktif.

Di Indonesia telah ditetapkan suatu pedoman atau standar bagi setia perusahaan

dalam menerapkan SMK3 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan SMK3. Kewajiban penerapan

SMK3 berlaku bagi perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit

100 (seratus) orang atau yang mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.


10

Pelaksanaan SMK3 (Pasal 6 PP RI No.50 Tahun 2012) meliputi :

1. Penetapan Kebijakan K3

2. Perencanaan K3

3. Pelaksanaan Rencana K3

4. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3

5. Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3.

Lima Tahapan Pelaksanaan SMK3

2.3.1 Penetapan Kebijakan K3

1. Penyusunan kebijakan K3 dilakukan melalui :

a. Tinjauan awal kondisi K3; dan

b. Proses konsultasi antara pengurus dan wakil pekerja/buruh.

2. Penetapan kebijakan K3 harus:

a. Disahkan oleh pucuk pimpinan perusahaan;

b. Tertulis, tertanggal dan ditanda tangani;

c. Secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3;

d. Dijelaskan dan disebarluaskan kepada seluruh pekerja/buruh, tamu,

kontraktor, pemasok, dan pelanggan;

e. Terdokumentasi dan terpelihara dengan baik;


11

f. Bersifat dinamik; dan

g. Ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut

masih sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam perusahaan dan

peraturan perundang-undangan.

3. Untuk melaksanakan ketentuan penetapan kebijakan K3, pengusaha

dan/atau pengurus harus:

a. Menempatkan organisasi K3 pada posisi yang dapat menentukan

keputusan perusahaan;

b. Menyediakan anggaran, tenaga kerja yang berkualitas dan sarana-sarana

lain yang diperlukan di bidang K3;

c. Menetapkan personil yang mempunyai tanggung jawab, wewenang dan

kewajiban yang jelas dalam penanganan K3;

d. Membuat perencanaan K3 yang terkoordinasi;

e. Melakukan penilaian kinerja dan tindak lanjut pelaksanaan K3.

4. Ketentuan tersebut pada penetapan kebijakan K3 diadakan peninjauan ulang

secara teratur.

5. Setiap tingkat pimpinan dalam perusahaan harus menunjukkan komitmen

terhadap K3 sehingga SMK3 berhasil diterapkan dan dikembangkan.

6. Setiap pekerja/buruh dan orang lain yang berada di tempat kerja harus

berperan serta dalam menjaga dan mengendalikan pelaksanaan K3.


12

2.3.2 Perencanaan K3

1. Pengusaha menyusun rencana K3 berdasarkan:

a. Hasil penelaahan awal

Hasil penelaahan awal merupakan tinjauan awal kondisi K3

perusahaan yang telah dilakukan pada penyusunan kebijakan.

b. Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko.

Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan penilaian risiko harus

dipertimbangkan pada saat merumuskan rencana.

c. Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya

1) Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya harus:

ditetapkan, dipelihara, diinventarisasi dan diidentifikasi oleh

perusahaan; dan

2) Disosialisasikan kepada seluruh pekerja/buruh.

d. Sumber daya yang dimiliki.

Dalam menyusun perencanaan harus mempertimbangkan sumber

daya yang dimiliki meliputi tersedianya sumber daya manusia yang

kompeten, sarana dan prasarana serta dana.

2. Rencana K3 yang disusun oleh perusahaan paling sedikit memuat:

a. Tujuan dan Sasaran


13

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ditinjau kembali secara

teratur sesuai dengan perkembangan. Tujuan dan sasaran K3 paling

sedikit memenuhi kualifikasi:

a. Dapat diukur;

b. Satuan/indikator pengukuran; dan

c. Sasaran pencapaian.

Dalam menetapkan tujuan dan sasaran K3, pengusaha harus

berkonsultasi dengan:

1) Wakil pekerja/buruh;

2) Ahli K3;

3) P2K3; dan

4) Pihak-pihak lain yang terkait.

b. Skala Prioritas

Skala prioritas merupakan urutan pekerjaan berdasarkan tingkat risiko,

dimana pekerjaan yang mempunyai tingkat risiko yang tinggi

diprioritaskan dalam perencanaan.

c. Upaya Pengendalian Bahaya

Upaya pengendalian bahaya, dilakukan berdasarkan hasil penilaian

risiko melalui pengendalian teknis, administratif, dan penggunaan alat

pelindung diri.

d. Penetapan Sumber Daya


14

Penetapan sumber daya dilaksanakan untuk menjamin tersedianya

sumber daya manusia yang kompeten, sarana dan prasarana serta dana

yang memadai agar pelaksanaan K3 dapat berjalan

e. Jangka Waktu Pelaksanaan

Dalam perencanaan setiap kegiatan harus mencakup jangka waktu

pelaksanaan.

f. Indikator Pencapaian

Dalam menetapkan indikator pencapaian harus ditentukan dengan

parameter yang dapat diukur sebagai dasar penilaian kinerja K3 yang

sekaligus merupakan informasi mengenai keberhasilan pencapaian tujuan

penerapan SMK3.

g. Sistem Pertanggung Jawaban

Sistem pertanggung jawaban harus ditetapkan dalam pencapaian

tujuan dan sasaran sesuai dengan fungsi dan tingkat manajemen

perusahaan yang bersangkutan untuk menjamin perencanaan tersebut

dapat dilaksanakan. Peningkatan K3 akan efektif apabila semua pihak

dalam perusahaan didorong untuk berperan serta dalam penerapan dan

pengembangan SMK3, dan memiliki budaya perusahaan yang mendukung

dan memberikan kontribusi bagi SMK3. Berdasarkan hal tersebut

pengusaha harus:


15

1) Menentukan, menunjuk, mendokumentasikan dan

mengkomunikasikan tanggung jawab dan tanggung gugat di bidang

K3 dan wewenang untuk bertindak dan menjelaskan hubungan

pelaporan untuk semua tingkatan manajemen, pekerja/buruh,

kontraktor, subkontraktor, dan pengunjung;

2) Mempunyai prosedur untuk memantau dan mengkomunikasikan

setiap perubahan tanggung jawab dan tanggung gugat yang

berpengaruh terhadap sistem dan program K3; dan

3) Memberikan reaksi secara cepat dan tepat terhadap kondisi yang

menyimpang atau kejadian-kejadian lainnya.

2.3.3 Pelaksanaan Rencana K3

Pelaksanaan rencana K3 harus dilaksanakan oleh pengusaha dan/atau

pengurus perusahaan atau tempat kerja dengan:

1. Menyediakan sumber daya manusia yang mempunyai kualifikasi; dan

2. Menyediakan prasarana dan sarana yang memadai.

1. Penyediaan Sumber Daya Manusia

a. Prosedur Pengadaan Sumber Daya Manusia

Dalam penyediaan sumber daya manusia, perusahaan harus membuat

prosedur pengadaan secara efektif, meliputi:

1) Pengadaan sumber daya manusia sesuai kebutuhan dan memiliki

kompetensi kerja serta kewenangan dibidang K3 yang dibuktikan

melalui:


16

a) Sertifikat K3 yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;

dan

b) Surat izin kerja/operasi dan/atau surat penunjukan dari instansi

yang berwenang.

2) Pengidentifikasian kompetensi kerja yang diperlukan pada setiap

tingkatan manajemen perusahaan dan menyelenggarakan setiap

pelatihan yang dibutuhkan;

3) Pembuatan ketentuan untuk mengkomunikasikan informasi K3

secara efektif;

4) Pembuatan peraturan untuk memperoleh pendapat dan saran para

ahli; dan

5) Pembuatan peraturan untuk pelaksanaan konsultasi dan keterlibatan

pekerja/buruh secara aktif.

b. Konsultasi, Motivasi dan Kesadaran

Dalam menunjukkan komitmennya terhadap K3, pengusaha

dan/atau pengurus harus melakukan konsultasi, motivasi dan

kesadaran dengan melibatkan pekerja/buruh maupun pihak lain yang

terkait di dalam penerapan, pengembangan dan pemeliharaan SMK3,

sehingga semua pihak merasa ikut memiliki dan merasakan hasilnya.

c. Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat

Bentuk tanggung jawab dan tanggung gugat dalam pelaksanaan

K3, harus dilakukan oleh perusahaan dengan cara:


17

1) Menunjuk, mendokumentasikan dan mengkomunikasikan

tanggung jawab dan tanggung gugat di bidang K3;

2) Menunjuk sumber daya manusia yang berwenang untuk

bertindak dan menjelaskan kepada semua tingkatan

manajemen, pekerja/buruh, kontraktor, subkontraktor, dan

pengunjung meliputi:

a). Pimpinan yang ditunjuk untuk bertanggung jawab harus

memastikan bahwa SMK3 telah diterapkan dan hasilnya

sesuai dengan yang diharapkan oleh setiap lokasi dan jenis

kegiatan dalam perusahaan;

b). Pengurus harus mengenali kemampuan tenaga kerja

sebagai sumber daya yang berharga dan dapat ditunjuk

untuk menerima pendelegasian wewenang dan tanggung

jawab dalam menerapkan dan mengembangkan SMK3;

3) Mempunyai prosedur untuk memantau dan

mengkomunikasikan setiap perubahan tanggung jawab dan

tanggung gugat yang berpengaruh terhadap sistem dan

program K3;

4) Memberikan reaksi secara cepat dan tepat terhadap kondisi

yang menyimpang atau kejadian-kejadian lainnya.

d. Pelatihan dan Kompetensi Kerja


18

Pelatihan dan kompetensi Kerja, dilakukan dengan melakukan

pengidentifikasian dan pendokumentasian standar kompetensi kerja

K3. Standar kompetensi kerja K3 dapat diidentifikasi dan

dikembangkan sesuai kebutuhan dengan:

1) Menggunakan standar kompetensi kerja yang ada;

2) Memeriksa uraian tugas dan jabatan;

3) Menganalisis tugas kerja;

4) Menganalisis hasil inspeksi dan audit; dan

5) Meninjau ulang laporan insiden.

Hasil identifikasi kompetensi kerja digunakan sebagai dasar

penentuan program pelatihan yang harus dilakukan, dan menjadi

dasar pertimbangan dalam penerimaan, seleksi dan penilaian kinerja.

2. Menyediakan Prasarana Dan Sarana Yang Memadai

Prasarana dan sarana yang disediakan meliputi:

a. Organisasi/Unit yang bertanggung jawab di bidang K3

Perusahaan wajib membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan

Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat P2K3 yang bertanggung

jawab di bidang K3. P2K3 adalah badan pembantu di tempat kerja yang

merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan tenaga kerja atau


19

pekerja/buruh untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian dan

partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.

Keanggotaan P2K3 terdiri dari unsur pengusaha dan tenaga kerja

atau pekerja/buruh yang susunannya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan

Anggota. P2K3 mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan

baik diminta maupun tidak kepada pengusaha atau pengurus mengenai

masalah keselamatan dan kesehatan kerja.

b. Anggaran

Perusahaan harus mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan K3

secara menyeluruh antara lain untuk:

1) Keberlangsungan organisasi K3;

2) Pelatihan SDM dalam mewujudkan kompetensi kerja; dan

3) Pengadaan prasarana dan sarana K3 termasuk alat evakuasi,

peralatan pengendalian, peralatan pelindung diri.

c. Prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta

pendokumentasian

1) Prosedur operasi/kerja harus disediakan pada setiap jenis

pekerjaan dan dibuat melalui analisa pekerjaan berwawasan K3

(Job Safety Analysis) oleh personil yang kompeten.

2) Prosedur informasi K3 harus menjamin pemenuhan kebutuhan

untuk:


20

a) Mengkomunikasikan hasil dari sistem manajemen, temuan

audit dan tinjauan ulang manajemen dikomunikasikan pada

semua pihak dalam perusahaan yang bertanggung jawab dan

memiliki andil dalam kinerja perusahaan;

b) Melakukan identifikasi dan menerima informasi K3 dari luar

perusahaan; dan

c) Menjamin bahwa informasi K3 yang terkait dikomunikasikan

kepada orang-orang di luar perusahaan yang membutuhkan.

Prosedur pelaporan informasi yang terkait harus ditetapkan

untuk menjamin bahwa pelaporan yang tepat waktu dan

memantau pelaksanaan SMK3 sehingga kinerjanya dapat

ditingkatkan. Prosedur pelaporan terdiri atas:

a) Prosedur pelaporan internal yang harus ditetapkan untuk

menangani:

• Pelaporan terjadinya insiden;

• Pelaporan ketidaksesuaian;

• Pelaporan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja;

• Pelaporan identifikasi sumber bahaya.

b) Prosedur pelaporan eksternal yang harus ditetapkan untuk

menangani:

a. Pelaporan yang dipersyaratkan peraturan perundang

undangan; dan


21

b. Pelaporan kepada pemegang saham atau pihak lain yang

terkait. Laporan harus disampaikan kepada pihak

manajemen dan/atau pemerintah.

3) Pendokumentasian kegiatan K3 digunakan untuk:

a) Menyatukan secara sistematik kebijakan, tujuan dan sasaran

K3;

b) Menguraikan sarana pencapaian tujuan dan sasaran K3;

c) Mendokumentasikan peranan, tanggung jawab dan

prosedur;

d) Memberikan arahan mengenai dokumen yang terkait dan

menguraikan unsur-unsur lain dari sistem manajemen

perusahaan; dan

e) Menunjuk bahwa unsur-unsur SMK3 yang sesuai untuk

perusahaan telah diterapkan.

d. Instruksi kerja

Instruksi kerja merupakan perintah tertulis atau tidak tertulis

untuk melaksanakan pekerjaan dengan tujuan untuk memastikan

bahwa setiap pekerjaan dilakukan sesuai persyaratan K3 yang telah

ditetapkan.

Kegiatan dalam pelaksanaan rencana K3 paling sedikit meliputi:

1. Tindakan Pengendalian


22

Tindakan pengendalian harus diselenggarakan oleh setiap

perusahaan terhadap kegiatan-kegiatan, produk barang dan jasa yang

dapat menimbulkan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Tindakan pengendalian dilakukan dengan mendokumentasikan

dan melaksanakan kebijakan:

a. Standar bagi tempat kerja;

b. Perancangan pabrik dan bahan; dan

c. Prosedur dan instruksi kerja untuk mengatur dan mengendalikan

kegiatan produk barang dan jasa.

Pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja

dilakukan melalui:

a. Identifikasi potensi bahaya dengan mempertimbangkan:

i. Kondisi dan kejadian yang dapat menimbulkan potensi

bahaya; dan

ii. Jenis kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang mungkin

dapat terjadi.

b. Penilaian risiko untuk menetapkan besar kecilnya suatu risiko

yang telah diidentifikasi sehingga digunakan untuk menentukan

prioritas pengendalian terhadap tingkat risiko kecelakaan atau

penyakit akibat kerja.

c. Tindakan pengendalian dilakukan melalui:


23

1) Pengendalian teknis/rekayasa yang meliputi eliminasi,

subtitusi, isolasi, ventilasi, higienitas dan sanitasi;

2) Pendidikan dan pelatihan;

3) Insentif, penghargaan dan motivasi diri;

4) Evaluasi melalui internal audit, penyelidikan insiden dan

etiologi; dan

5) Penegakan hukum.

2. Perancangan dan Rekayasa

Tahap perancangan dan rekayasa meliputi :

a. Pengembangan;

b. Verifikasi;

c. Tinjauan ulang;

d. Validasi; dan

e. Penyesuaian.

Dalam pelaksanaan perancangan dan rekayasa harus

memperhatikan unsure-unsur:

a. Identifikasi potensi bahaya;

b. Prosedur penilaian dan pengendalian risiko kecelakaan dan

penyakit akibat kerja; dan

c. Personil yang memiliki kompetensi kerja harus ditentukan dan

diberi wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk

melakukan verifikasi persyaratan smk3.


24

3. Prosedur dan Instruksi Kerja

Prosedur dan instruksi kerja harus dilaksanakan dan ditinjau ulang

secara berkala terutama jika terjadi perubahan peralatan, proses atau

bahan baku yang digunakan oleh personal dengan melibatkan para

pelaksana yang memiliki kompetensi kerja dalam menggunakan

prosedur.

4. Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan

Perusahaan yang akan menyerahkan sebagian pelaksanaan

pekerjaan kepada perusahaan lain harus menjamin bahwa perusahaan

lain tersebut memenuhi persyaratan K3. Verifikasi terhadap

persyaratan K3 tersebut dilakukan oleh personal yang kompeten dan

berwenang serta mempunyai tanggung jawab yang jelas.

5. Pembelian/Pengadaan Barang dan Jasa

Sistem pembelian/pengadaan barang dan jasa harus:

a. Terintegrasi dalam strategi penanganan pencegahan kecelakaan

dan penyakit akibat kerja;

b. Menjamin agar produk barang dan jasa serta mitra kerja

perusahaan memenuhi persyaratan K3; dan

c. Pada saat barang dan jasa diterima di tempat kerja, perusahaan

harus menjelaskan kepada semua pihak yang akan menggunakan


25

barang dan jasa tersebut mengenai identifikasi, penilaian dan

pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

6. Produk Akhir

Produk akhir berupa barang atau jasa harus dapat dijamin

keselamatannya dalam pengemasan, penyimpanan, pendistribusian,

dan penggunaan serta pemusnahannya.

7. Upaya Menghadapi Keadaan Darurat Kecelakaan dan Bencana

Industri

Perusahaan harus memiliki prosedur sebagai upaya menghadapi

keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri, yang meliputi:

a. Penyediaan personil dan fasilitas P3K dengan jumlah yang

cukup dan sesuai sampai mendapatkan pertolongan medik;

dan

b. Proses perawatan lanjutan.

Prosedur menghadapi keadaan darurat harus diuji secara berkala

oleh personil yang memiliki kompetensi kerja, dan untuk instalasi

yang mempunyai bahaya besar harus dikoordinasikan dengan instansi

terkait yang berwenang untuk mengetahui kehandalan pada saat

kejadian yang sebenarnya.

8. Rencana dan Pemulihan Keadaan Darurat


26

Dalam melaksanakan rencana dan pemulihan keadaan darurat

setiap perusahaan harus memiliki prosedur rencana pemulihan

keadaan darurat secara cepat untuk mengembalikan pada kondisi yang

normal dan membantu pemulihan tenaga kerja yang mengalami

trauma.

2.3.4 Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja K3

Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilaksanakan di perusahaan meliputi:

1. Pemeriksaan, Pengujian, dan Pengukuran

Pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran harus ditetapkan dan dipelihara

prosedurnya sesuai dengan tujuan dan sasaran K3 serta frekuensinya disesuaikan

dengan obyek mengacu pada peraturan dan standar yang berlaku. Prosedur

pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran secara umum meliputi:

a. Personil yang terlibat harus mempunyai pengalaman dan keahlian yang

cukup;

b. Catatan pemeriksaan, pengujian dan pengukuran yang sedang

berlangsung harus dipelihara dan tersedia bagi manajemen, tenaga kerja

dan kontraktor kerja yang terkait;

c. Peralatan dan metode pengujian yang memadai harus digunakan untuk

menjamin telah dipenuhinya standar K3;


27

d. Tindakan perbaikan harus dilakukan segera pada saat ditemukan

ketidaksesuaian terhadap persyaratan K3 dari hasil pemeriksaan,

pengujian dan pengukuran;

e. Penyelidikan yang memadai harus dilaksanakan untuk menemukan

penyebab permasalahan dari suatu insiden; dan

f. Hasil temuan harus dianalisis dan ditinjau ulang.

2. Audit Internal SMK3

Audit internal SMK3 harus dilakukan secara berkala untuk mengetahui

keefektifan penerapan SMK3. Audit SMK3 dilaksanakan secara sistematik dan

independen oleh personil yang memiliki kompetensi kerja dengan menggunakan

metodologi yang telah ditetapkan. Frekuensi audit harus ditentukan berdasarkan

tinjauan ulang hasil audit sebelumnya dan bukti sumber bahaya yang didapatkan

di tempat kerja. Hasil audit harus digunakan oleh pengurus dalam proses tinjauan

ulang manajemen.

Hasil temuan dari pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja serta audit

SMK3 harus didokumentasikan dan digunakan untuk tindakan perbaikan dan

pencegahan. Pemantauan dan evaluasi kinerja serta audit SMK3 dijamin

pelaksanaannya secara sistematik dan efektif oleh pihak manajemen.

2.3.5 Peninjauan Dan Peningkatan Kinerja SMK3

Untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan yang berkesinambungan guna

pencapaian tujuan SMK3, pengusaha dan/atau pengurus perusahaan atau tempat

kerja harus:


28

1. Melakukan tinjauan ulang terhadap penerapan SMK3 secara berkala;

dan

2. Tinjauan ulang SMK3 harus dapat mengatasi implikasi K3 terhadap

seluruh kegiatan, produk barang dan jasa termasuk dampaknya terhadap

kinerja perusahaan.

Tinjauan ulang penerapan SMK3, paling sedikit meliputi:

1. Evaluasi terhadap kebijakan K3;

2. Tujuan, sasaran dan kinerja K3;

3. Hasil temuan audit SMK3; dan

4. Evaluasi efektifitas penerapan SMK3, dan kebutuhan untuk pengembangan

SMK3.

Perbaikan dan peningkatan kinerja dilakukan berdasarkan pertimbangan:

1. Perubahan peraturan perundang-undangan;

2. Tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar;

3. Perubahan produk dan kegiatan perusahaan;

4. Perubahan struktur organisasi perusahaan;

5. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemologi;

6. Hasil kajian kecelakaan dan penyakit akibat kerja;

7. Adanya pelaporan; dan/atau

8. Adanya saran dari pekerja/buruh.


29

2.4 Proses SMK3

Sistem manajemen K3 terdiri atas 2 unsur pokok yaitu proses manajemen

dan elemen-elemen implementasinya. Proses SMK3 menjelaskan bagaimana

sistem manajemen tersebut dijalankan atau digerakkan. Sedangkan elemen

merupakan komponen-komponen kunci terintegrasi satu dengan lainnya

membentuk satu kesatuan sistem manajemen (Ramli, 2010).

OHSAS 18001, menggunakan pendekatan kesisteman mulai dari

perencanaan, penerapan, pemantauan dan tindakan perbaikan yang mengikuti

siklus PDCA (Plan-Do-Check-Action) yang merupakan proses peningkatan

berkelanjutan.

Gambar 2.1 Siklus Manajemen

Sumber : (Ramli, 2010)

Elemen implementasi dari sistem manajemen K3 menurut OHSAS 18001

adalah sebagai berikut.


30

1. Kebijakan K3

2. Identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan menentukan pengendaliannya.

3. Persyaratan hukum dan lainnya.

4. Objektif K3 dan program K3.

5. Sumberdaya, peran, tanggung jawab, akuntabilitas, dan wewenang.

6. Kompetensi, pelatihan, dan kepedulian.

7. Komunikasi, partisipasi dan konsultasi.

8. Pendokumentasian.

9. Pengendalian dokumen.

10. Pengendalian operasi.

11. Tanggap darurat.

12. Pengukuran kinerja dan pemantauan.

13. Evaluasi kesesuaian.

14. Penyelidikan insiden, ketidaksesuaian, tindakan koreksi, dan langkah

pencegahan.

15. Pengendalian rekaman.

16. Internal audit.

17. Tinjauan manajemen.

Sebagai suatu kesisteman, semua elemen tersebut saling terkait dan

berhubungan sehingga harus dijalankan secara terpadu agar kinerja K3 yang

diinginkan dapat tercapai.

Sistem Manjamenen K3 dimulai dengan penetapan kebijakan K3 oleh

manajemen puncak sebagai perwujudan komitmen manajemen dalam mendukung


31

penerapan K3. Selanjutnya kebijakan K3 dikembangkan dalam perencanaan yang

baik agar proses SMK3 berjalan terarah (guided), efisien, dan efektif. Dari hasil

perencanaan tersebut dilakukan penerapan dan operasional, melalui pengerahan

semua sumber daya yang ada, serta melakukan berbagai program dan langkah

pendukung untuk mencapai keberhasilan. Secara keseluruhan, hasil penerapan K3

harus ditinjau ulang secara berkala oleh manajemen puncak untuk memastikan

bahwa SMK3 telah berjalan sesuai dengan kebijakan dan strategi serta

mengetahui kendala yang mempengaruhi pelaksanaannya (Ramli, 2010).

2.4.1 Kebijakan K3

Kebijakan merupakam persyaratan utama dalam semua sistem

manajemen seperti Manajemen Lingkungan, Manajemen Mutu, dan lainnya.

Kebijakan meruoakan roh dari semua sistem, yang mampu memberikan

spirit dan daya gerak untuk keberhasilan suatu usaha. Karena itu OHSAS

18001 mensyaratkan ditetapkannya kebijakan K3 dalam organisasi oleh

manajemen puncak.

Kebijakan K3 (OH&S Policy) merupakan perwujudan dari komitmen

pucuk pimpinan yang memuat visi dan tujuan organisasi, komitmen dan

tekad untuk melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja, kerangka dan

program kerja.

Suatu kebijakan hendaknya ada implementasi atau tindak lanjutnya

sehingga tidak sia sia belaka. Frank bird dalam bukunya “Commitment”,

menyebutkan bahwa komitmen adalah niat atau tekad untuk


32

melaksanakansesuatu yang menjadi daya dorong yang sangat kuat untuk

mencapai tujuan.

2.4.2 Perencanaan (Plan)

1. Identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan menentukan

pengendaliannya

a. Identifikasi bahaya

Identifikasi bahaya adalah upaya sistematis untuk mengetahui

potensi bahaya yang ada dilingkungan kerja. Dengan mengeahui sifat

dan karakteristik bahay, kita dapat lebih berhati-hati, waspada dan

melakukan langkah-langkah pengaman agar tidak terjadi kecelakaan.

Namun demikian, tidak semua bahaya dapat dikenali dengan mudah.

b. Penilaian risiko

Setelah melakukan identifikasi bahaya dilanjutkan dengan

penilaian resiko yang bertujuan untuk mengawasi besarnya resiko yang

bertujuan untuk mengevaluasi besarnya risiko serta scenario dampak

yang akan ditimbulkannya. Penilaian risiko digunakan sebagai langkah

saringan untuk menentukan tingkat risiko ditinjau dari kemungkinan

kejadian (likelihood) dan keparahan yang dapat ditimbulkan (severity).

c. Pengendalian risiko

Pengendalian resiko dilakukan terhadap seluruh bahaya yang

ditemukan dalam proses identifikasi bahaya dan mempertimbangkan

peringkat resiko untuk menentukan prioritas dan cara mengendalianya


33

Pengendalian resiko merupakan langkah menetukan dalam

keseluruhan manajemen resiko. Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi

resiko dapat ditentukan apakah suatu resiko dapat diterima atau tidak.

Jika resikonya dapat diterima, tentunya tidak diperlukan langkah

pengendalian lebih lanjut.

Berkaitan dengan resiko K3, pengendalian risiko dilakukan dengan

mengurangi kemungkinan atau keparahan dengan mengikuti hirarki

sebagai berikut.

2. Persyaratan hukum dan lainnya

Di Indonesia banyak dikeluarkan perundangan berkaitan dengan K3.

Sebagai paying hokum adalah Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang

keselamatan kerja. Selanjutnya pemerintah melalui departemen teknis

mengeluarkan berbagai peraturan pelaksana, misalnya ketentuan K3 yang

berlaku di sector pertambangan, kelautan, industry kimia, kesehatan dan

perkebunan, jasa konstruksi dan lainya.

Untuk OHSAS 18001 mensyaratkan organisasi untuk mengidentifikasi

semua perundangan dan persyaratan K3 lainnya yang berlaku untuk

kegiatan usahanya. Disamping perundangan, juga termasuk acuan lainnya,

misalnya standar atau kode atau best practice dari lembaga atau organisasi

sejenis

3. Objektif K3 dan program K3

1. Objektif


34

Objektif K3 harus memiliki kaitan dengan hasil identifikasi bahaya

yang telah dilakukan dan selaras dengan kebijakan organisasi serta

strategi bisnis yang dijalankan. Objektif K3 harus memenuhi kriteria

sebagai berikut:

1. Sederhana (Simple)

2. Terukur (Measurable)

3. Dapat dicapai (Achievement)

4. Realistis (Realistic)

5. Jangka waktu (Time Table)

2. Program K3

Untuk mencapai objektif yang telah ditetapkan , organisasi harus

menyusun program kerja yang merefleksikan kebijakan organisasi

Sebagaimana halnya dengan objektif K3, program kerja K3 harus

didokumentasikan dan dikomunikasikan kepada semua pihak terkait,

terutama mereka yang terlibat dalam pelaksanaannya.

2.4.3 Implementasi dan Operasi

1. Sumberdaya, peran, tanggung jawab, akuntabilitas, dan wewenang

Salah satu elemen penting dalam sistem manajemen K3 adalah

sumberdaya, peran , tanggung jawab, tanggung gugat, dan wewenang.

Banyak kecelakaan terjadi karena kurangnya sumberdaya, ketidakjelasan

tanggung jawab, tanggung gugat dan wewenang dalam melakukan atau

mengambil tindakan. Karena itu OHSAS 18001 mensyaratkan organisasi

untuk mengelola aspek ini dengan baik.


35

a. Peran dan tanggung jawab dalam K3

Peran dan tanggung jawab mengenai K3 harus ditetapkan secara

tertulis dan menjadi bagian integral dari uraian tugas dan jabatan

masing-masing. Dalam hal ini termasuk atau melekat (inherent)

tanggung jawab tentang K3 seperti menjalankan norma-norma K3 yang

berlaku dan melakukan pembinaan K3 bagi pekerja yang berada

dibawah pengawasannya. Peran utama dari fungsi K3 secara garis besar

adalah sebagai berikut.

1. Sebagai alat manajemen (management tool)

2. Sebagai agen pemenuhuan persyaratan (compliance agent)

3. Sebagai konsultan keselamatan (advisory body)

4. Sebagai pengendali rugi (loss control)

b. Komitmen Manajemen

Komitmen adalah tekad yang kuat untuk melaksanakan sesuatu,

dalam hhal ini K3 dalam organisasinya. Tanpa komitmen, kebijakan K3

yang telah disusun dengan baik tidak akan bermakna.

c. Sumberdaya

Tanpa sumberdaya yang memadai, program K3 tidak akan berjalan

dengan baik dan efektif. Karena itu, OHSAS 18001 mensyaratkan

manajemen untuk memastikan ketersedian sumberdaya yang penting

untuk menetapkan, menjalankan, memelihara dan meningkatkan system

manajemen K3.


36

d. Management Representative

Organisasi harus menunjuk seorang atau lebih anggota manajemen

puncak dengan tanggung jawab spesifik untuk K3, disamping tanggung

jawab lainnya. Manajemen yang ditunjuk atau disebut juga

Management Representative (MR) adalah salah seorang atau lebih

anggota manajemen puncak untuk mengkoordinir pelaksanaan K3.

e. Peran Pekerja

Organisasi harus memastikan bahwa semua individu di tempat

kerja bertanggung jawab untuk aspek K3 yang berada dibawah

kendalinya termasuk mempedulikan persyaratan K3 perusahaan yang

berlaku.

2. Kompetensi, pelatihan, dan kepedulian

Pengetahuan( knowledge), kompetensi (skill), dan perilaku (attitude)

merupakan persyaratan utam untuk bekerja dengan aman dan selamat.

Karena itu, OHSAS 18001 menempatkan elemen ini sebagai salah satu

persyaratan keberhasilan penerapan K3 dalam organisasi.

a. Kompetensi

Banyak kecelakaan terjadi karena pekerja tidak memiliki

kompetensi yang cukup dalam melakukan pekerjaan. Kompetensi

merupakan persyaratan penting untuk menjaminagar pekerjaan

dilakukan dengan baik, mengikuti standar kerja yang berlaku serta

memenuhi persyaratan keselamatan.

b. Pelatihan


37

Organisasi harus mengembangkan standar pelatihan bagi seluruh

individu di lingkungannya. Sesuai dengan philosofi K3 dari IASP

(International Association of Safety Professional) pekerja harus dilatih

mengenai K3. Pemahaman atau budaya K3 tidak datang dengan

sendirinya, namun harus dibentuk melalui pelatihan dan pembinaan

c. Kepedulian

Kompetensi dan pengetahuan saja belum mencukupi jika tidak

didukung oleh kepedulian atau perilaku aman dalam bekerja,

kepedulian mengenai aspek keselamatan dalam pekerjaan atau perilaku

sehari-hari merupakan landasan pembentukan budaya keselamatan

(safety culture).

3. Komunikasi, partisipasi dan konsultasi

1. Komunikasi

Aspek komunikasi sangat penting dalam K3. Banyak kecelakaan terjadi

akibat kurang baiknya komunikasi sehingga mempengaruhi kinerja K3

organisasi.

2. Partisipasi

Aspek K3 menyangkut seluruh pemangku kepentingan baik

internalmaupun eksternal organisasi. Untuk mencapai hasil pelaksanaan

K3 yang baik, diperlukan peran serta semua unsur tersebut khususnya

oara pekerja agar peduli, memahami dan pada akhirnya menjalankan

K3 mulai dari dirinya sendiri, teman sekerja dan lingkungan kerja

masing masing.


38

3. Konsultasi

OHSAS 18001 mensyaratkan adanya proses konsultasi mengenai K3

dengan semua pihak baik pekerja, kontraktor dan pihak eksternal

lainnya. Konsultasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan

mengenai berbagai isu K3 yang timbul sebelum suatu keputusan atau

kebijakan ditetapkan.

4. Pendokumentasian

Banyak aspek K3 yang perlu didokumentasikan seperti proses dan

prosedur yang dijalankan dalam pengembangan SMK3. Berbeda dengan

sistem manajemen lainnya, dalam bidang K3 banyak dokumen yang bersifat

long life misalnya data atau dokumentasi mengenai kasus-kasus kecelakaan

atau insiden.

Dokumen ini perlu disimpan dengan baik karena diperlukan di masa

depan untuk membuat analisa kecelakaanatau menyusun program

penceghan kecelakaan. Oleh karena itu, perlu sistem dokumentasi yang baik

dimana semua dokumen penting terpelihara dan tersimpan dengan baik

sehingga mudah di peroleh untuk digunakan kembali.

5. Pengendalian dokumen

Dokumen mengenai K3 berbagai macam sangat berguna dan diperlukan

untuk mengukur kinerja K3 atau keperluan analisa dan pencegahan

dikemudian hari, jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, karena itu

perusahaan harus memiliki suatu prosedur untuk mengendalikan dokumen

dan rekaman yang ada.


39

6. Pengendalian operasi

Kegiatan operasi merupakan sumber bahaya paling potensial dalam

organisasi. Sebagian besar kecelakaan atau insiden terjadi dalam kegiatan

operasi, karena itu dalam setiap sistem manajemen K3, pengendalian

operasi merupakan elemen yang sangat penting. Pengendalian operasi

meliputi:

a. Cara kerja aman (Save Working Practices)

b. Prosedur operasi aman (Safe Operating Procedures)

c. Pengadaan dan pembelian

d. Keselamatan kontraktor

7. Tanggap darurat

Tanggap darurat merupakan elemen penting dalam SMK3, untuk

menghadapi setiap kemungkinan yang dapat terjadi. Tujuan K3 adalah

untuk mencegah kejadian atau kecelakaan yang tidak diingankan. Namun

demikian, jika sistem pencegahan mengalami kegagalan sehingga terjadi

kecelakaan, hendaknya keparahan atau konsekuensi yang ditimbulkan dapat

ditekan sekecil mungkin.

Pengembangan suatu system tanggap darurat sekurangnya meliputi

elemen sebagai berikut:

1. Kebijakan

2. Identifikasi keadaan darurat

3. Perencanaan awal (preplanning)

4. Prosedur keadaan darurat


40

5. Organisasi keadaan darurat

6. Prasarana keadaan darurat

7. Pembinaan dan pelatihan

8. Komunikasi

9. Investigasi dan system pelaporan

10. Inspeksi dan audit

2.4.4 Pemeriksaan

1. Pengukuran kinerja dan pemantauan

Pemantauan dan pengukuran untuk mengetahui bagaimana kondisi

pelaksanaan K3 dalam organisasi, apakah telah berjalan sesuai dengan

rencana atau terjadi penyimpangan yang tidak dinginkan. Berkaitan dengan

hal tersebut, OHSAS 18001 mensyaratkan adanya sistem dan prosedur

pemantauan dan pengukuran kinerja K3 secara berkala.

2. Evaluasi kesesuaian

Untuk memastikan bahwa semua perundangan dan persyaratan telah

terpenuhi dilakukan evaluasi secara berkala misalnya melalui audit

pemenuhan (compliance audit) terhadap persyaratan tersebut.Melalui

evaluasi tersebut, organisasi dapat mengetahui sejauh mana pemenuhan

perundangan dan persyaratan lainnya telah dicapai dan langkah kedepan

untuk memenuhinya.

3. Penyelidikan insiden, ketidaksesuaian, tindakan koreksi, dan

langkah pencegahan

i. Penyelidikan insiden


41

Penyelidikan bertujuan untuk:

• Mencari faktor utama penyebab kejadian untuk mencegah

terulangnya kejadian serupa

• Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang mengalami

kecelakaan dengan melakukan penyelidikan dapatdiketahui faktor

penyebab utama, dan tidak menjadikan pekerja sebagai kambing

hitam penyebab kecelakaan,

• Sebagai bahan laporan kecelakaan kepada institusi terkait termasuk

kepentingan asuransi kecelakaan

• Mengetahui kelemahan yang ada dalam sistem manajemen K3.

ii. Ketidaksesuaian

Ketidaksesuaian dapatbersumber dari sistem manajemen K3, kondisi

fisik tempat kerja, individu, lingkungan dan faktor non teknis lainnya.

Semua ketidaksesuaian harus diidentifikasi dan dievaluasi dan

dikelompokkan. Dengan adanya data mengenai ketidaksesuaian ini,

manajemen akan memperoleh gambaran mengenai kondisi pelaksanaan

K3 dalam organisasi sekaligus prioritas yang diperlukan untuk

perbaikannya.

iii. Tindakan koreksi

Tindakan koreksi dimaksudkan untuk mengambil langkah

menghilangkan faktor dasar penyebab ketidaksesuaian, insiden atau

kecelakaan yang ditemukan untuk mencegah terulangnya kejadian

serupa.


42

3. Langkah pencegahan

4. Pengendalian rekaman

Data pemeriksaan kesehatan pekerja akan diperlukan jika suatu ketika

yang bersangkutan mengalami penyakit akibat kerja. Organisasi diminta

untuk menentukan waktu retensi dari data arsip yang disimpan tergantung

jenis dan urgensinya. OHSAS 18001 mensyaratkan agar semua rekaman

tersebut dikelola dengan baik mulai dari identifikasi rekaman yang

diperlukan, penyimpanan, penarikan, perlindungan, retensi dan

pemusnahannya.

5. Internal audit

1. Organisasi harus memastikan bahwa audit internal untuk sistem

manajemen K3 dilakukan dalam selang waktu terencana untuk:

• Menentukan apakah sistem manajemen K3:

a) Memenuhi pengaturan manajemen K3 yang direncanakan

termasuk persyaratan dari standar OHSAS 18001

b) Dijalankan dan dipelihara dengan baik

c) Efektif dalam memenuhi kebijakan dan objektif organisasi.

• Memberikan informasi hasil audit untuk manajemen

2. Prosedur audit harus ditetapkan, dilaksanakan dan dipelihara yang

menyangkut:

• Tanggung jawab, kompetensi, persyaratan untuk perncanaan dan

melaksanakan audit, pelaporan hasil audil, dan menjaga rekaman

terkait


43

• Menentukan kriteria audit, lingkup, kekerapan, dan metoda.

3. Pemilihan auditor dan kode etik audit untuk menjamin objektivitas dan

kenetralan proses audit.

2.4.5 Tinjauan manajemen

Tinjauan manajemen merupakan bagian penting dalam mata rantai SMK3

yang memastikan bahwa penerapan SMK3 telah berjalan sesuai dengan

rencana yang diharapkan, sehingga jika terjadi penyimpangan dapat segera

dilakukan penyempurnaan. Tinjauan manajemen dilakukan secara

menyeluruh dan tidak bersifat detail untuk isu tertentu.

2.5 Kerangka Konsep

Gambar 2.2 Kerangka Konsep

Kerangka Konsep dalam penelitian ini adalah gambaran proses SMK3

berdasarkan OHSAS 18001 yang memiliki lima pendekatan dalam proses

penerapannya yaitu penetapan kebijakan, perencanaan, implementasi dan operasi,

pemeriksaan serta tinjauan manajemen oleh pihak manajemen K3 (SMK3) di PT.

X Regional Sumatera.

Proses SMK3

1. Penetapan Kebijakan

2. Perencanaan

3. Implementasi dan Operasi

4. Pemeriksaan

5. Tinjauan Manajemen


44

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kualitatif dengan metode

wawancara yang bertujuan untuk mengetahui penerapan SMK3 di PT. X

Regional Sumatera tahun 2017.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. X Regional Sumatera karena belum pernah

dilakukan penelitian tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan

kesehatan kerja (SMK3) di PT. X Regional Sumatera Tahun 2017.

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan mulai bulan Maret hingga Juli 2017.

3.3 Instrumen Penelitian

Instrumen utama atau alat penelitian yaitu; pedoman wawancara, buku

catatan, alat tulis, alat perekam suara, dan alat dokumentasi berupa kamera. Hal

ini diperlukan untuk memudahkan peneliti dalam pengambilan dan pengumpulan

data.


45

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian ini ditentukan dengan non random sampling dengan

teknik purposive sampling yaitu informan dipilih berdasarkan pada suatu

pertimbangan kemampuan personal dan merupakan orang yang bertanggungjawab

pada unit kerjanya untuk memberikan jawaban yang tepat sehingga data yang

diperoleh lebih akurat. Sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Manager HCM PT. X Regional Sumatera

2. Staff HSE (Health Safety and Environment) PT. X Regional Sumatera

3. Manager Operation PT. X Regional Sumatera

4. Manager Maintenance PT. X Regional Sumatera

3.5 Metode Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini berupa data pernyataan informan yang

diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan

menggunakan panduan wawancara kepada informan untuk menggali

informasi tentang gambaran lima proses SMK3 di PT. X Regional Sumatera.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah profil perusahaan, data tenaga

kerja dan jam kerja, struktur organisasi perusahaan, dokumen K3 yang ada di

PT. X Regional Sumatera


46

3.6 Definisi Operasional

Definisi operasional penelitian ini adalah :

5 (lima) proses penerapan SMK3 merupakan pedoman yang harus dijalankan oleh

perusahaan untuk menerapkan SMK3 antara lain:

a. Penetepan kebijakan adalah perwujudan dari komitmen pucuk pimpinan

yang memuat visi dan tujuan organisasi, komitmen dan tekad untuk

melaksanakan K3.

b. Perencanaan adalah penetapan tujuan, sasaran dan skala prioritas, upaya

pengendalian bahaya, penetapan sumber daya, indikator pencapaian,

sistem pertanggung jawaban.

c. Implementasi dan operasi harus dilaksanakan oleh pengusaha atau

pengurus perusahaan dengan menyediakan sumber daya manusia yang

mempunyai kualifikasi dan menyediakan prasarana dan sarana yang

memadai.

d. pemeriksaan adalah kegiatan pengukuran keberhasilan K3 yang telah

dilakukan dengan cara pemeriksaan, pengujian, pengukuran dan audit

internal SMK3.

e. Tinajauan Manajemen oleh pihak manajemen meliputi evaluasi

terhadap penerapan kebijakan K3, tujuan, sasaran dan kinerja, hasil

temuan audit SMK3, dan evaluasi efektivitas penerapan Sistem

Manajemen K3 serta kebutuhan untuk pengembangan SMK3.

3.7 Metode Analisis Data


47

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Teknik analisis

data Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012) antara lain:

1. Reduksi Data (data reduction)

Reduksi data berarti merangkum semua data yang diperoleh di PT. X

Regional Sumatera, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal

yang penting, mencari tema dan pola kemudian membuang data yang tidak

perlu.

2. Penyajian Data (data display)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan

data. Penyajian data sebagai kumpulan informasi dan memberi kemungkinan

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan data. Bentuk penyajian data

berupa dalam bentuk tabel matriks dan kemudian diuraikan dalam bentuk teks

yang bersifat naratif.

3. Penarikan kesimpulan (conclusion drawing/verification)

Kesimpulan akan menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak

awal dengan didukung oleh bukti-bukti dan data-data yang valid dan

konsisten di lapangan maka kesimpulan yang akan dikemukakan akan

menjadi kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya.


48

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

PT. X merupakan anak perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk

(Telkom) yang sahamnya dimiliki sepenuhnya oleh Telkom. PT. X bergerak di

bidang konstruksi pembangunan dan manage service pengelolaan infrastruktur

jaringan. PT. X didirikan pada tanggal 12 Desember 2012 (12/12/12) di hadapan

notaries Siti Safarijah, SH melalui akte nomor No.20 tanggal 26 November 2012

dengan kepedudukan perusahaan berada di Gedung Telkom Jakarta Barat Jl.

S.Parman Kav. 8 Jakarta Barat 11440. Dalam perkembangan usaha, kemudian

perusahaan ini memiliki wilayah cabang operasi PT. X yang berada di seluruh

Kawasan Nusantara yang terbagi dalam lima wilayah operasi, yaitu : 1) Wilayah

Operasi Sumatera, 2) Wilayah Operasi Jakarta – Banten, 3) Wilayah Operasi Jabar

– Jateng, 4) Wilayah Operasi Jatim – Bali – Mataram – Kupang, 5) Wilayah

Operasi Kalimantan – Sulawei – Maluku – Papua.

PT. X Regional Sumatera berlokasi di Jalan Gaharu Medan dimana

kegiatan operasi dijalankan dan sejak saat itu aktif dalam pekerjaan jasa

konstruksi penggelaran jaringan akses broadband termasuk sebagai lessor

penyediaan Network Terminal Equipment (NTE) serta menyediakan pekerjaan

jasa manage service operasi dan pemeliharaan (OM, Operation & Maintenance)

jaringan akses broadband.


49

4.1.1 Visi dan Misi Perusahaan

A. Visi

Visi PT. X Regional Sumatera adalah “Becoming World Class Access

Network Services Company” yaitu perusahaan memiliki visi menjadi perusahaan

layanan jaringan akses yang berkelas dunia.

B. Misi

Misi PT. X Regional Sumatera adalah “Providing Excellent And Efficient

Access Network Deployment and Managed Services to Deliver Best Values For

Stakeholders” yaitu menyediakan penyebaran jaringan akses yang sempurna dan

efisien serta layanan yang dikelola untuk memberikan nilai yang terbaik bagi para

stakeholder.

4.1.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi PT. X Regional Sumatera

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. X Regional Sumatera


50

4.1.3 Tenaga Kerja dan Jam Kerja

Tabel 4.1 Distribusi Tenaga Kerja PT. X Regional Sumatera

Jabatan Jumlah

(orang)

GM/VP/PM 4

Manager 8

OSM 1

Site Manager / Off-1 6

Team Leader / Off-2 62

Teknisi/ Staff 461

Total 542

PT. X Regional Sumatera memiliki pekerja sebanyak 542 orang. Dari tabel

diatas diketahui pekerja pada PT. X Regional Sumatera terdiri atas GM atau

disebut General Manager sebanyak 4 orang, Manager sebanyak 8 orang, OSM

sebanyak 1 orang, Site Manager sebanyak 6 orang, Team Leader sebanyak 62

orang, dan teknisi atau staf sebanyak 461 orang.

Jam kerja para pekerja di PT. X Regional Sumatera adalah tujuh jam per

hari dari pukul 08.00 hingga 16.00 dan waktu istirahat pada pukul 12.00 sampai

13.00.

4.2 Karakteristik Informan

Gambaran karakteristik pekerja yang menjadi informan berdasarkan

jabatan atau tugas yang dikerjakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


51

Tabel 4.2 Distribusi Informan Berdasarkan Jabatan di PT. X Regional

Sumatera

Jabatan Jumlah

(orang)

Manager HCM Regional Sumatera 1

Staff HSE 1

Manager Operation Fiberzone Medan 1

Manager Maintenance Fiberzone Medan 1

Total 4

Dari tabel diatas dapat diketahui informan terdiri dari 1 orang manager

HCM Regional Sumatera, 1 orang Staff HSE, 1 orang Manager Fiberzone Medan,

dan 1 orang Manager Maintenance Fiberzone Medan.

Gambaran karakteristik pekerja yang menjadi informan dalam penelitian

ini berdasarkan masa bekerja adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Distribusi Informan Berdasarkan Masa Kerja di PT. X Regional

Sumatera

Masa Kerja Tahun Jumlah (orang)

Baru <6 1

Sedang 6-10 1

Lama >10 2

Total 4

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa informan yang memiliki masa

kerja dibawah 6 tahun berjumlah 1 orang, yang memiliki masa kerja enam sampai

sepuluh tahun berjumlah 1 orang, dan yang bekerja diatas 10 tahun ada sebanyak

2 orang, sehingga jumlah seluruhnya ada 4 orang informan.


52

4.3 Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Sejak tahun 2014 PT. X Regional Sumatera telah melaksanakan sistem

manajemen keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan OHSAS 18001:2007.

Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dilaksanakan untuk

merealisasikan visi PT. X menjadi perusahaan penyedia jaringan akses kelas

dunia. Setiap pegawai diwajibkan untuk memahami dan konsisten melaksanakan

tugas dan pekerjaannya sesuai dengan Manual Mutu, KPI, prosedur dan instruksi

kerja sehingga sistem yang dijalankan memenuhi persyaratan ISO 9001:2015 dan

OHSAS 18001:2007.

Pelaksanaan Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja

berdasarkan (1) Kebijakan K3, (2) Perencanaan K3, (3) Implementasi dan Operasi

K3, (5) Tinjauan Manajemen.

4.3.1 Kebijakan K3

Kebijakan K3 ditetapkan sebagai bentuk komitmen manajemen dalam

pelaksanaan SMK3 untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman dan

sehat serta mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di

perusahaan. Adapun kebijakan QHS dari PT. X Regional Sumatera yaitu:

1. PT. X menjamin kepuasan setiap pelanggan, baik itu institusi maupun

pelanggan akhir serta kepuasan stakeholder melalui komitmenseluruh jajaran

PT. X dalam menerapkan Sistem Manajemen Integrasi QHS.

2. PT.X memiliki komitmen memberikan layanan melalui pengelolaan ekselen

jasa konstruksi dan pemeliharaan jaringan telekomunikasi broadband sesuai


53

standar sistem manajemen QHS yang di tetapkan yang berorientasi kepada

tepat mutu, tepat waktu, dan tepat volume.

3. PT. X meningkatkan kinerja mutu dan K3 melalui perbaikan secara

berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kepuasan pelanggan dan

stakeholder serta mendorong pencapaian tujuan perusahaan baik jangka

pendek maupun jangka panjang.

4. PT. X mengutamakan keselamatan kesehatan kerja dan selalu berupaya untuk

mencegah kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja.

5. PT. X memenuhi persyaratan pelanggan serta peraturan dan perundang-

undangan QHS.

6. PT. X akan selalu meninjau kesesuaian kebijakan dan sistem manajemen

QHS secara berkala sesuai dengan perkembangan perusahaan.

Hasil wawancara dengan informan mengenai kebijakan keselamatan dan

kesehatan kerja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4 Matriks Pernyataan Informan tentang Kebijakan Keselamatan

dan Kesehatan Kerja di PT. X Regional Sumatera Tahun 2017

Nomor Informan Pernyataan Informan

1

Kebijakan ditetapkan oleh head office di Jakarta. Jadi

kita di sini hanya mengikuti kebijakan dari pusat.

2

Peraturan mengikuti dari pusat yang menetapkan

menggunakan OHSAS.

3 Karena proses kerja yang memiliki resiko kerja maka


54

perusahaan udah komitmen untuk membuat kebijakan

K3. Jadi dengan adanya penetepan kebijakan k3 disini

itu teknisi dilengkapi dengan APD. Baik dari sarung

tangan, body harness, sepatu safety dan lain. Proses

kerja biasa dilakukan di tempat tinggi seperti

memanjat tiang, sehingga pekerja harus bekerja dalam

bentuk tim dan dilengkapi dengan APD.

4

Kalo proses penetapan kebijakan ini dari HO,

Head Office yang menetapkan karena ini menyangkut

kesiapan alatnya. Setelah itu ditetapkan yang namanya

KDO. KDO adalah Konsistensi Disiplin Operasi yang

ada delapan butir yang harus dipegang pekerja baik

teknis dan non teknis itu harus dijalankan. Jadi dari

sana kita harus ingat untuk mengutamakan

keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan adanya

kebijakan ini perusahan harus siap menyiapkan biaya

untuk sarana dan prasarana.

Berdasarkan matriks diatas diketahui bahwa PT. X Regional Sumatera

telah memiliki kebijakan K3. Manajemen sudah komitmen mematuhi peraturan

perundang-undangan dan peraturan lainnya yang terkait produk lingkungan, K3

dan melaksanakan perbaikan berkelanjutan agar sistem manajemen lebih efektif.


55


Untuk melakukan perencanaan keselamatan dan kesehatan kerja, PT. X

Regional Sumatera telah melakukan identifikasi bahaya, penilaian, dan

pengendalian risiko berdasarkan JSA. Hasil identifikasi bahaya, penilaian, dan

pengendalian risiko menjadi salah satu bahan untuk menetapkan program kerja

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Hasil wawancara dengan

informan mengenai perencanaan keselamatan dan kesehatan kerja dapat dilihat

pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5 Matriks Pernyataan Informan tentang Perencanaan Keselamatan

dan Kesehatan Kerja di PT. X Regional Sumatera Tahun 2017


1

Perencanaan K3 dilaksanakan oleh teman-teman HSE

berkolaborasi dengan unit operation, dan sebagainya

karenakan HSE perlu melakukan kegiatan supervisory,

fungsi melakukan pengontrolan kemudiam melakukan

upaya preventif di area masing-masing. Untuk

identifikasi bahaya dan lainnya teman-teman HSE

berkolaborasi serta mencari informasi kepada unit

operation, maintenance dan constraction dan semua

unit yang ada dilapangan yang memiliki potensi

bahaya kerja lalu HSE melakukan fungsi kontrolnya.

Program K3 untuk lebih lanjut bisa ditanyakan kepada

teman HSE, yang jelas mereka setiap bulannya

melakukan update reporting, dari regional kemudian

dikirim ke pusat. Perusahaan menerapkan HSE

dikarenakan proses kerja yang banyak dilapangan


56

bersifat fisik dan mengandung resiko kecelakaan kerja.

Oleh karena itu diminimalisir atau dikendalikan

bahaya kerja tadi dengan peraturan yang sudah disusun

dan disesuaikanlah. Untuk hal seperti APD itu

disediakan dari jakarta secara terpusat dengan cara

melakukan permintaan kebutuhan APD terhadap

teknisi yang ada di area masing-masing. Jadi

pengadaan di sini masih harus berkoordinir dengan

orang pusat di Jakarta.

2

Proses perencanaan dilaksanakan dengan melakukan

identifikasi bahaya terlebih dahulu. Proses pertama

yaitu merinci jenis pekerjaan masing-masing unit

seperti jenis pekerjaanya apa, alat kerjanya apa, lokasi

pekerjaannya seperti apa setelah itu dianalisa tingkat

bahayanya. Baru ditentukan pengendalian bahaya

selanjutnya seperti apa, barulah dilakukan tindakan

lanjutan apabila masih ada jenis bahaya yang tidak

bisa dielakkan agar ditentukan jenis APD. Persyaratan

hukum kita menggunakan OHSAS karena mengikuti

dari pusat. Beberapa tahun ini kita memang mengikuti

OHSAS, tapi kayaknya ditahun ini ada rencana mau

ngikutin SMK3 dari peraturan pemerintah.

3

Perencanaan K3 sebelumnya dilakukan dengan

identifikasi bahaya. Pekerja yang bekerja di lapangan

kan bekerja dengan memanjat tiang, masuk ke gorong-

gorong dan sebagainya. Maka kemudian ditentukan

apa jenis APDnya. Misalnya juga jika pekerja sedang

bekerja di lapangan maka mereka akan bekerja dalam


57

bentuk tim.

4

Perancanaan ditentukan dan dilakukan oleh bagian

HSE karena mereka yang memiliki tanggung jawab

dan wewenang, kami nantinya menjaga K3 dari sisi

operasional. Dari kita hanya memberikan usulan,

saran, dan memberitahu kejadian-kejadian dilapangan.

Berdasarkan matriks diatas, diketahui bahwa perencanaan keselamatan dan

kesehatan kerja dilakukan dengan melakukan tinjauan awal kondisi K3. Tinjauan

awal dilaksanakan dengan melakukan observasi dan menggunakan daftar periksa

identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko dan identifikasi peraturan

perundangan dan persyaratan lainnya yang masih berlaku sebagai acuan di dalam

pelaksananaan sistem manajemen lingkungan, K3, dan mutu sehingga dapat

menetapkan sasaran mutu, lingkungan dan K3 termasuk hal-hal yang dibutuhkan

untuk memenuhi persyaratan produk, lingkungan dan K3di perusahaan.


Pelaksanaan rencana K3 dilakukan dengan memastikan tersedianya

Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten atas dasar pendidikan yang sesuai,

dan berpengalaman. Staff HSE diberi tanggung jawab dan wewenang dalam

menjalankan norma-norma K3 dan melakukan pembinaan K3 bagi pekerja. Dalam

pelaksaannya divisi bagian HSE bersama dengan manager-manager perusahaan

saling berkoordinir dalam pelaksanaan K3. Hasil wawancara dengan informan


58

mengenai implementasi dan operasi keselamatan dan kesehatan kerja dapat dilihat

pada tabel berikut ini:

Tabel 4.6 Matriks Pernyataan Informan tentang Implementasi dan Operasi

Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. X Regional Sumatera

Tahun 2017


1

HSE melakukan sosialisasi terkait keselamatan kerja

dan itu sudah selesai dilakukan. Jadi setiap naker yang

baru, mereka selain dibekali pengetahuan terkait teknis

mereka juga dibekali hal-hal terkait keselamatan kerja.

Untuk sumberdaya dari segi teknisi kita tidak ada

standar, artinya memang kebutuhan kita saat itu rata-

rata memerlukan level SMK sederajat, walaupun ada

yang D3 dan S2 begitu. Karena kita bergerak

dijaringan akses maka cukup dengan pendidikan SMA

sederajat untuk perekrutan teknisi. Sedangkan untuk

HSEnya sendiri kita lebih mengutamakan yang D3

keatas, plus yang memiliki experience dibidang K3

dan memiliki sertifikasi K3 umum. Untuk semua

teknisi maupun pekerja semua ikut Classical Indihome

3Play yaitu maincorenya perusahaan kita di jaringan

akses itu, jadi disitu semua naker baik teknis maupun

non teknis ikut dan diberi materi termasuk tentang K3

terkait bahaya yang bisa kita kendalikan dalam

lingkungan kerja.

Setiap minggunya kita adakan KDO. Jadi kita apel

KDO, disampaikan itu delapan poin KDO, yang

pertama utamakan keselamatan kerja, selanjutnya


59

datang lebih awal, dan seterusnya. Itu selalu kita

komunikasikan di apel setiap minggunya di hari rabu.

Disitu selalu disampaikan “safety first, safety first”,

lalu juga ada penyampaian KPA teknis dan briefing

per manajemen. Oleh manajemen juga selalu

diingatkan tentang keselamatan kerja. Kemudian setiap

hari, para teknisi dan team leader baik yang disini mau

pun di STO selalu melakukan briefing pagi. Jadi

mereka biasanya datang lebih awal. Kalau kita masuk

kerja jam delapan, mereka sekitar jam setengah

delapan mereka sudah hadir dan kemudian melakukan

apel. Diapel kita cek pasukan, briefing keselamatan

kerja dan sebagainya.

Untuk tanggap darurat kita sudah susun dan buat

timnya tapi ini belum ada karena harus mengajukan

anggaran dana dulu. Tapi kita udah pernah melakukan

pelatihan tanggap darurat untuk gempa bumi. Untuk

dokumentasi bisa dari tim HSE.

2

Sumberdaya K3 untuk saat ini belum ada P2K3nya.

Untuk komunikasi kita ada Safety talk, pengecekan

peralatan-peralatan kerja, pengecekan cara kerja

dilapangan, dan pemeriksaan. Para pekerja juga baik

teknis dan non teknis kita adakan pelatihan, jadi kita

ada kelas academinya. Ada sosialisasi K3, pelatihan

first rider, dan emergency drill. Kita juga sediakan

poster atau banner gitu untuk meningkatkan


60

kepedulian pekerja. Dokumentasi dilakukan ada yang

perbulan dengan laporan statistik seperti data

kecelakaan, data kegiatan. Upaya tanggap darurat kita

berikan pelatihan kemudian dibentuk tim pelaksaan

tanggap darurat, jadi jika terjadi keadaan darurat maka

nantinya tim ini yang bergerak.

3

Untuk teknisi ada yang berpengalaman dan ada juga

yang baru. Baik yang baru maupun yang

berpengalaman sama-sama kita latih di fiber academi

namanya. Jadi di pelatihan ini dilatih bagaimana cara

bekerja dan keselamatan kerja seperti menggunakan

alat pelundung diri yang benar. Untuk

pendokumentasian biasanya dilakukan oleh tim HSE,

dimana mereka menganilisa suatu kejadian dan

memberi rekomndasi supaya tidak ada kejadian seperti

itu lagi. Contohnya pernah ada teknisi bekerja di

gapura lalu kesetrum, lalu HSE yang beri rekomendasi

dan sosialisasi tentang bahaya tegangan. Untuk

tanggap darurat seperti kebakaran itu HSE yang

melakukan simulasi dan sebagainya.

4

Untuk sumberdaya sudah diambil yang berkualifikasi,

seperti bagian K3 yang dipilih yang sudah

tersertifikasi. Tugas manajer seperti saya dan Pak


61

Erick itu memastikan kelengkapan teknisi saat bekerja

seperti APD, ada helm, body herness, sepatu boot dan

sebagainya. Misalnya ada yang tidak sesuai langsung

kita tegur. Setiap sebulan sekali kita ada apel besar,

jadi kita minta semua peralatan itu digunakan, APD

kita suruh pakai semua, kita lihat apakah mereka

menjaga barangnya. Jadi pelaksanaan sudah

dilaksanakan dan kami mengawasi benar. Mulai dari

supervisor, site management, dan ke atas kita awasi.

Dulunya kita ada yang namanya Marshall yang kita

ambil dari pensiunan angkatan udara, tugasnya itu

keliling mengecek tenaga kerja kita yang lagi bekerja.

Fungsi utamanya adalah apakah mereka bekerja

mamakai APD atau tidak dan sebagainya. Jadi dia

keliling bersama team leader atau supervisor.

Sebenarnya sekarang walaupun tanpa itu kita sudah

mewajibkan team leader untuk mengawasi dilapangan.

Awalnya memang susah, karena mereka mengeluh

ribet dan sebagainya. Lalu kita sampaikan bahwa

mereka merasa ribet karena belum biasa. Jadi

kebiasaan seperti itu yang kita tanamkan. Salah satu

jenis pelatihan kita perna mengundang konsultan dari

PLN. Jadi bagaimana cara bekerja dengan listrik, jika


62

ada tegangan seberapa amannya.

Berdasarkan matriks diatas diketahui bahwa PT. X Regional Sumatera

memastikan adanya sumberdaya yang berkompeten. Pekerja baik yang teknis dan

non teknis diberi pelatihan, peningkatkan kepedulian dan konsultasi dari

perusahaan yang di awasi oleh manajemen. Hal ini dilakukan dengan mengadakan

apel setiap minggunya yang dihadiri seluruh pekerja di wilayah medan, dan safety

talk atau briefing setiap pagi di area masing-masing sebelum bekerja.

Dokementasi K3 mengenai data kecelakaan, pelatihan, pemeriksaan dan lainnya,

setelah melalui proses persetujuan selanjutnya dianalisa untuk dijadikan langkah

pencegahan di kemudian hari.pengendalian operasi dilakukan dengan memberikan

pelatihan kepada pekerja, memberikan APD, dan mewajibkan pekerja untuk

bekerja sesuai prosedur.

4.3.4 Pemeriksaan Kinerja K3

Pemeriksaan kinerja K3 pertama yaitu melakukan pemantauan

keselamatan dan kesehatan kerja. Pemantauan keselamatan dilaksanakan melalui

inspeksi K3 atau disebut Patrol HSE dan pengumpulan data kecelakaan kerja.

Patrol HSE terdiri dari inspeksi tempat kerja, peralatan pemadam atau APAR dan

peralatan P3K, pelaporan dan evaluasi serta tinjauan ulang hasil patrol HSE. Hasil

wawancara dengan informan mengenai pemeriksaan kinerja keselamatan dan

kesehatan kerja dapat dilihat pada tabel berikut ini:


63

Tabel 4.7 Matriks Pernyataan Informan tentang Pemeriksaan Kinerja


Tahun 2017


1

Untuk pengukuran kinerja kita ada yang namanya

aplikasi sukses faktor untuk melihat KPI para pekerja

yang dilakukan enam bulan sekali. Jadi nanti ada poin-

poin yang saya isi nilai bobotnya. Untuk misalnya

kejadia insiden yang terjadi biasanya HSE langsung

berkoordinasi dengan tim maupun teknisi yang ada

dilapangan, teman korban dan team leader atau atasan

korban. Tim ini biasanya datang langsung ke lokasi.

Bagian HSE ini ada di masing-masing area, jadi nanti

setelah mereka identifikasi, tanggulangi, dan

diminimalisir, mereka akan report ke sini karena kita

pusat untuk bagian Sumatera, baru dikirim ke Jakarta.

Untuk audit itu ada internal eksternal. Untuk internal

dari Jakarta akan kesini untuk mengecek dan

mengaudit selain dokumen juga melakukan site visit.

2

Pemeriksaan dilaksanakan perbulan, kecelakaan kerja,

data jam kerja. Identifikasi dilaksanakan berdasarkan

form yang tersedia. Jika ada kejadian insiden kita

periksa berdasarkan form yang ada. Seperti ada data

saksi, korban, kondisi kecelakaan seperti apa, kondisi

lapangan atau tempat perkara, jadi nanti kita tanyakan

pada saksi dan korbannya. Setelah didapat

penyebabnya apa baru kita tentukan langkah

pencegahannya apa. Jadi kita per tiga bulan ada index

statistic insiden, jadi kita kelompokkan jenis


64

kecelakaan dan dibidang apa yang paling tinggi

angkanya. Misalnya yang tinggi angka jatuh dari

ketinggian, maka itu akan jadi konsentrasi kita. Data

yang didapat selanjutnya akan disimpan menjadi

rekaman kita. Rekaman K3 biasaya disimpan selama 3

tahun. Audit internal dilaksanakan pusat dan regional.

Audit dilakukan dengan mencari ketidaksesuaian.

3

Pemantauan kerja kalau untuk teknisi sudah jelas, ada

yang pasang baru, ada memperbaiki gangguan,

maintenance. Untuk pasang baru mereka misalnya

harus menyelesaikan 3 work order, kalo gangguan 10

work order. Kemudian dalam bekerja kalau tembaga

misalnya berempat belas, kalau fiber tujuh orang satu

regu, sedangkan kalo gabungan sekitar sepuluh orang

satu regu. Dari sini jika mereka bekerja dapat

menyelesaikan work order maka kinerja dan

performanya akan meningkat, tapi jika tidak maka

akan dievaluasi dan dicari tahu kenapa. Bisa saja

pekerja sudah bekerja sesuai SOP tetapi alat kerja yang

kurang berarti bukan pekerjanya yang bermasalah.

Agar menghindari insiden maka sop pelaksanaan kerja

melalui proses yang panjang. Jadi pertama manajer

harus memastikan, kemudian harus adanya

persetujuan dari head office.

Di lapangan jika dijumpai pekerja yang bekerja tidak

menggunakan APD maka akan diberi peringatan-

peringatan secara verbal terlebih dahulu baru nanti

diberikan surat peringatan. Jika terjadi kejadian

kecelakaan maka nanti tim HSE yang akan datang

melakukan penyelidikan. Walaupun pekerja sudah

memakai APD lengkap tetapi jika terjadi insiden tetap


65

akan dilakukan penyelidikan untuk melakukan

pencegahan karena kecelakan ini merupakan kejadian

yang tidak diinginkan baik oleh teknisi maupun

manajemen. Penyelidikan dilakukan tim HSE bersama

dengan teman setim korban.

4

Untuk pemeriksaan kinerja misalnya dengan

pengecekan kelengkapan APD. Jadi setiap enam bulan

kita ada penilaian tentang performa pekerja lewat team

leadernya. Jika terjadi kecelakaan kerja maka kita

selidikinya dengan wawancara dengan saksi.

Berdasarkan matriks di atas dapat diketahui pada pemeriksaan kinerja

dilaksanakan dengan melakukan pengukuran kinerja dan pemantauan, evaluasi

kesesuaian, melakukan penyelidikan insiden, langkah koreksi dan pencegahan

serta melakukan audit yang dilaksanakan oleh internal maupun eksternal. Pada

pemantauan dan pengukuran kinerja proses pelaksanaan dipantau secara berkala

dari waktu ke waktu dan diukur untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai

dengan rencana. Pemeriksaan kinerja K3 juga dilaksanakan melalui audit internal

yang dilaksanakan oleh tim auditor pusat dan regional yang dilaksanakan secara

berkala.

Pemantauan juga dilakukan dengan melaksanankan penyelidikan insiden,

ketidaksesuaian, dan upaya pencegahan. Dalam penyelidikan tim datang langsung

ke lokasi insiden untuk mengidentifikasi kejadian dan selanjutnya dilakukan

langkah pencegahan. Pemantauan juga dilakukan dengan melakukan pemeriksaan

tempat kerja yang mana kegiatan ini disebut dengan HSE Patrol. HSE Patrol


66

bertujuan untuk mengetahui keadaan dan kelengkapan APD, Rambu K3, APAR,

P3K dan kondisi lingkungan. Kegiatan ini juga berfungsi untuk mengambil

langkah tindakan dan upaya pencegahan untuk mencegah timbulnya kecelakaan

dari bahaya yang ada.

Untuk mengukur kinerja K3 maka PT. X Regional Sumatera sudah melakukan

audit internal dan eksternal. Dari audit internal yang telah dilaksanakan maka

didapat temuan diantaranya:

1. Belum terkalibarasi Alat ukur (Pencahayaan/Luxmeter, Suhu/termometer

dan Kelembaban/Humadity) untuk pemantauan lingkungan kerja di

regional Sumbagut

2. Program Pemantauan sudah berjalan sesuai jadwal tetapi belum ada tindak

lanjut hasil dari pemantauan pengukuran. (ex : jika hasil pengukuran

cahaya kurang belum ada tindakan perbaikaan)

3. Belum terbuntuknya Struktur Organisasi & job desk P2K3 Regional

Sumbagut dan belum ada konsistensi komite/meeting reguler dengan HSE

Area

4. Belum berjalan secara konsisten Checklist kerja aman/JSA serta izin kerja

aman untuk pekerjaan non rutin dilapangan (mitra atau teknisi PT. X)

5. Muster point kantor regional Sumbagut terhalang oleh tiang FA outdoor

serta denah evakuasi masih kurang detail & Gudang Sumabgut Belum

terdapat Muster point serta denah evakuasi

6. Kotak P3K kantor Regional Sumbagut dan Gudang Regional Sumbagut

belum memenuhi peraturan dan persyaratan peruundangan terkait


67

(Permenakertrans No.15 tahun 2008 Tentang Pertolongan Pertama pada

kecelakaan Kerja)

7. Belum adanya tong sampah yang membedakan antara sampah organik,

non organik dan limbah/B3.

8. Ditemukan alker salker seperti working platfon dengan kondisi yang

kurang baik

9. Program Training HSE belum disesuaikan kebutuhan organisasi OPKD

seperti Fire fighting, First aider dll

10. HIRADC Regional sumbagut masih dalam proses updating dari tahun

2016

11. Belum terdapatnya instruksi untuk tamu (Safety Sign Untuk tamu)

Dari audit eksternal yang dilaksanakan didapatkan hasil diantaranya:

1. Corrective action dari kondisi accident yang terjadi tidak selalu menjawab

akar masalah, contohnya pada accident tgl 4 Januari 2017 dimana kondisi

accident disebabkan oleh tidak adanya petugas yang memastikan kondisi

lalu lintas sehingga menyebabkan petugas cidera.

2. Tinjauan manajemen telah dilakukan tanggal 17 November 2016. Namun,

belum cukup bukti bahwa tinjauan manajemen tersebut telah

mempertimbangkan performa, termasuk kecenderungan dari pencapaian

sasaran mutu.


68

3. Lift di Gedung Regional Sumatera, Medan adalah tanggung jawab

Telkom, sedangkan pihak PT. X belum memiliki data terkait izin dan

pengujian lift tersebut.

4. Terdapat stopper di salah satu anak tangga di Gedung Regional Sumatera-

Medan yang sudah copot tetapi tidak ada kondisi accident di area ini.

4.3.5 Tinjauan Manajemen

Untuk melihat hasil penerapan sistem manajemen keselamatan dan

kesehatan kerja di PT. X Regional Sumatera melakukan peninjauan dan

peningkatan kinerja melalui rapat per manajemen secara berkala. Peninjauan dan

peningkatan kinerja K3 dilakukan dengan meninjau ulang dari evaluasi penerapan

SMK3 dan hasil temuan audit interal SMK3 di PT. X Regional Sumatera

untuk melakukan tahap perbaikan dan peningkatan kinerja. Hasil wawancara

dengan informan mengenai tinjauan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja

dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.8 Matriks Pernyataan Informan tentang Tinjauan Manajemen


Tahun 2017


1

Untuk peninjauan kita selalu melakukan briefing untuk

mengupayakan dan berusaha meningkatkan performa

pekerja kemudian diberi saran-saran oleh manajemen.

2 Peninjauan dilakukan dengan megontrol kejadian, jadi


69

setelah ada temuan maka kita kontrol.

3

Ditinjau dengan mengingatkan kembali kepedulian

pekerja akan apd, jadi ada rapat evaluasi oleh

manajemen.

4 Peninajuan dilakukan dengan rapat antara team leader

mengenai kinerja dan performa pekerja.

Dari matriks di atas peninjauan manajemen dilakukan dengan melakukan

briefing atau rapat antar departmen. Dalam rapat evaluasi yang dilaksanakan maka

dievaluasi mengenai kinerja dan performa pekerja.


70

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di

PT. X Regional Sumatera

Sejak tahun 2014, PT. X Regional Sumatera telah mengimplementasikan

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di seluruh lokasi

kerja berdasarkan OHSAS 18001:2007. Hal ini sudah sesuai dengan Undang-

Undang No.13 Tahun 2003 Pasal 87 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap

perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan

kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan dan juga PP No. 50

Tahun 2012 pasal 5 ayat (1) tentang perusahaan wajib menerapkan SMK3 bagi

yang memperkerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang atau

mempunyai potensi bahaya, dimana PT. X Regional Sumatera memiliki total

jumlah pekerja sebanyak 542 orang.

5.1.1 Kebijakan K3

Berdasarkan keterangan dari informan, penetapan kebijakan keselamatan

dan kesehatan kerja merupakan suatu bentuk komitmen perusahaan untuk

mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan K3 sendiri

telah ditetapkan oleh Head office yang menetapkan untuk melaksanakan sistem

manajemen keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan OHSAS 18001:2007

dan seluruh pekerja di bagian regional sebagai pelaksananya. Kebijakan ini


71

didokumentasikan dan dikomunikasikan dengan ditempatkan di beberapa tempat

seperti ruang kerja dan ruang rapa kantor serta dimasukkan ke dalam web

perusahaan agar dapat dibaca oleh semua pihak. Pelaksanaan SMK3 berguna

untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman dan sehat sehingga

pekerja terhindar dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Hal ini sesuai

dengan OHSAS 18001:2007 yang menyatakan kebijakan K3 (OH&S Policy)

merupakan perwujudan dari komitmen pucuk pimpinan yang memuat visi dan

tujuan organisasi, komitmen dan tekad untuk melaksanakan keselamatan dan

kesehatan kerja, kerangka dan program kerja.


Berdasarkan OHSAS 18001:2007 perencanaan K3 harus dilaksanakan

dengan terlebih dahulu melakukan indentifikasi potensi bahaya dan penilaian

resiko di tempat kerja untuk menentukan upaya pengendalian resiko. Hal ini

sudah dilaksanakan oleh PT. X Regional Sumatera tetapi PT. X belum

membentuk struktur organisasi & job desk P2K3 Reg Sumbagut dan belum ada

konsistensi komite/meeting reguler dengan HSE Area.

Berdasarkan hasil penelitian proses perencanaan keselamatan dan

kesehatan kerja yang sudah dilaksanakan di PT. X Regional Sumatera yaitu

mengidentifikasi bahaya, melakukan penilaian resiko, pengecekan lokasi

pekerjaan dan menentukan pengendaliannya terlebih dahulu. Selanjutnya program

K3 disusun berdasarkan penilaian awal dan berdasarkan peraturan perundangan

dan persyaratan K3 yang terkait.


72


Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa PT. X Regional Sumatera

sudah melaksanakan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja

berdasarkan OHSAS 18001:2007. SDM yang disediakan diberi tanggung jawab

dan wewenang untuk menjalankan, memelihara dan meningkatkan K3.

Pada PT. X pekerja telah diberikan APD secara lengkap dan setiap pekerja

diwajibkan untuk bekerja berdasarkan prosedur, mengetahui jenis bahaya dan

mengenakan APD bagi pekerja yang bekerja dilapangan. Ini merupakan peran dan

tanggung jawab pekerja terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Selain itu

dalam mengimplementasikan K3, PT. X memberikan pelatihan untuk

meningkatkan kompetensi, pengetahuan, dan kepedulian pada pekerja. PT. X juga

selalu melaksanakan apel dan briefing secara rutin sebagai sarana komunikasi dan

konsultasi antar pekerja. Setiap kegiatan yang dilaksanakan juga didokumentasi

agar nantinya bisa dijadikan bahan tinjauan untuk kedepan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ada upaya untuk

menghadapi keadaan darurat dengan dibetuknya Tim Tanggap Darurat yang

disebut OPKD (Operasi Keadaan Darurat). Tim ini diberi pelatihan dan simulasi

agar setiap anggota mengetahui peran dan tanggung jawabnya. . Berasarkan

Ramli (2010) menyatakan penanggulangan keadaan darurat tidak akan berhasil

jika tidak ditangani oleh petugas atau SDM yang kompeten dengan melakukan

upaya pembinaan dan pelatihan yang terencana dan berkesinambungan dikemas

dalam bentuk permainan peran atau uji coba dalam kondisi berbagai bentuk

skenario sehingga mengetahui peran dan tanggungjawabnya masing-masing.


73

Struktur Organisasi Tim Operasi Keadaan Darurat

Gambar 5.1 Struktur Organisasi TIM OPKD PT. X Regional Sumatera

Selain pembentukan Tim Tanggap Darurat, perusahaan juga menyediakan

peralatan darurat sesuai dengan peraturan yang menyatakan peralatan, dan sistem

tanda bahaya keadaan darurat yang mana telah disediakan, diperiksa, diuji dan

dipelihara secara berkala. Adapun peralatan dan sistem tanda bahaya yang tersedia

di PT. X antara lain :

1. APAR (Alat Pemadam Api Ringan), di letakkan di berbagai tempat yang

mudah dijangkau. Dari hasil check list APAR diketahui bahwa telah

dilaksanakannya pemeriksaan APAR secara rutin yaitu setiap bulan dan

menunjukkan bahwa kondisi APAR yang tersedia dalam kondisi baik.

2. Kotak P3K, di letakkan di berbagai tempat yang mudah dijangkau. Dari

hasil check list kotak P3K diketahui bahwa telah dilaksanakannya


74

pemeriksaan Kotak P3K secara rutin yaitu setiap bulan dan menunjukkan

bahwa kondisi kotak dan obat-obatan yang tersedia dalam kondisi baik.

3. Layout, Petunjuk/ rambu dan titik evakusi, seperti di lampiran yang

ditempelkan di tempat yang mudah dilihat agar memudahkan proses

evakuasi.

5.1.4 Pemeriksaan Kinerja K3

Berdasarkan hasil penelitian, pemeriksaan kinerja sudah sesuai dengan

OHSAS 18001:2007, dimana perusahaan telah melaksanakan pemantauan dan

pengukuran kinerja secara rutin. Tim HSE secara berkala melakukan patrol HSE

yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap potensi bahaya yang dapat timbul

dari kondisi tempat kerja, peralatan, bahan serta tindakan pekerja teridentifikasi

dan berguna untuk mengambil tindakan perbaikan serta pencegahan yang

diperlukan untuk mencegah timbulnya kecelakaan dari bahaya tersebut. Jika

terjadi suatu insiden maka akan langsung dilakukan penyelidikan untuk

mengidentifikasi kejadian, mencari ketidaksesuaian, dan menentukan langkah

pencegahan. Prosedur penyelidikan insiden sudah sesuai dengan OHSAS dimana

sekurang memuat: 1. Tanggung jawab dalam penyelidikan insiden termasuk

tindak lanjutnya; 2. Ketentuan mengenai pelaporan kejadian; 3. Prosedur

penyelidikan dan tindak lanjutnya. Penyelidikan insiden juga dilaksanakan

sesegera mungkin agar dapat ditentukan tindakan koreksi dan tindakan

pencegahan. Perusahaan juga sudah melaksanakan audit internal secara berkala

yang dilakukan oleh tim dari pusat dan regional serta audit eksternal yang

dilaksanakan oleh BSI.


75

5.1.5 Peninjauan dan Peningkatan Kinerja K3

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hasil peninjauan yang

dilaksanakan digunakan untuk melakukan penyempurnaan/perbaikan terhadap

penyimpangan yang ditemukan. Tindakan perbaikan dilaksanakan dan menjadi

masukan dalam penyusunan program K3 selanjutnya demi peningkatan kinerja di

perusahaan. Hal ini sesuai dengan OHSAS 18001 yang menyatakan bahwa

tinjauan ulang SMK3 harus dapat mengatasi implikasi K3 terhadap seluruh

kegiatan, produk barang dan jasa termasuk dampaknya terhadap kinerja

perusahaan. OHSAS 18001 juga mensyaratkan agar tinjauan manajemen ini

dikomunikasikan dan dikonsultasikan dengan semua pihak yang terlibat dalam

pelaksanaan SMK3.


76

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, mengenai Penerapan Sistem

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT. X Regional

Sumatera Tahun 2017, maka disimpulkan sebagai berikut :

1. Penetapan Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ditetapkan oleh

kantor pusat dan juga dilaksanakan di PT. X Regional Sumatera

2. Perencanaan Keselamatan dan kesehatan kerja dilaksanakan berdasarkan hasil

tinjauan awal kondisi K3, hasil identifikasi bahaya, penilaian dan

pengendalian risiko, persyaratan hukum dan perencanaan program K3.

Perencanaan belum sesuai dengan persyaratan hukum karena belum adanya

P2K3.

3. Implementasi dan Operasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja terdapat SDM

yang memiliki peran dan tanggung jawab, pelaksanaan pelatihan secara

berkala, komunikasi sacara rutin, dan adanya upaya tanggap darurat.

4. Pemeriksaan Kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja dilakukan

pengukuran dan pemantauan untuk evaluasi kesesuaian dengan melaksanakan

HSE Patrol. Penyelidikan Insiden untuk langkah pencegahan, dan Internal

Audit.

5. Peninjauan dan Peningkatan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan

kerja yaitu dengan rapat antar manajemen sebagai upaya peningkatan

performa dan kinerja K3.


77

6.2 Saran

1. Untuk PT. X Regional Sumatera sebaiknya segera membentuk Panitia

Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja agar sistem manajemen K3

berjalan dengan baik.

2. Perusahaan perlu memberikan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja

terutama pelatihan untuk tim tanggap darurat.


78

DAFTAR PUSTAKA

Azmi, R. 2008. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan

Kerja Oleh P2K3 Untuk Meminimalkan Kecelakan Kerja Di PT

Wijaya Karya Beton Tahun 2008. Skripsi FKM USU. Medan.

Elisabeth, Y. 2012. Gambaran Pengetahuan, Sikap, dan Tindakan Pekerja

Pada Bagian Produksi Mengenai Penerapan Sistem Manajemen

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT. Toba Pulp Lestari

Porsea Tahun 2012. Skripsi FKM USU. Medan.

BPJS Ketenagakerjaan. 2016. Angka Kasus Kecelakaan Kerja.

http://bpjsketenagakerjaan.go.id. Diakses Tanggal 18 Mei 2017.

Budiono, A.M.S., Jusuf, RMS., dan Pusparini, A. 2009. Bunga Rampai

Hiperkes & KK. Universitas Diponegoro Semarang. Semarang.

ILO, 2013. Keselamatan dan Kesehatan Kerja. http://ilo.org. Diakses Tanggal

22 April 2017.

Kemenkes. 2015. Situasi Kesehatan Kerja. Jakarta: Pusat Data dan Informasi

Kemenkes RI.

Manulang, S. 1988. Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia.

Rineka Cipta. Jakarta.

Marpaung, J. 2005. Persepsi Tenaga Kerja Tentang Sistem Manajemen

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT. Inalum Kuala

Tanjung Tahun 2005. Skripsi FKM USU. Medan.

Moloeng, L. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. PT Remaja

Rosdakarya. Bandung.

Notoatmodjo, S. 2010. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta

OHSAS 18001: 2007. Occupational Health and Safety Management Systems –

Requirements. BSI. UK.


http://bpjsketenagakerjaan.go.id/

http://ilo.org/

79

Ramli, S. 2009. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

OHSAS 18001 Seri 01. Dian Rakyat. Jakarta.

Republik Indonesia. 1970. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2003. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13

tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2008. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Republik Indonesia Nomor PER.15/MEN/VIII/2008 tentang

Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja. Sekretariat

Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2010. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat

Pelindung Diri. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2012. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan

Kesehatan Kerja. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Jakarta.

Safety Sign Indonesia. 2015. Setiap 15 Detik, 1 Pekerja di Dunia Meninggal

Akibat Kecelakaan Kerja. http://SafetySign.co.id. Diakses Tanggal 4

Juli 2017.

Santoso, G. 2004. Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Prestasi

Pustaka Publisher. Jakarta.

Sidauruk, Tiur N. 2016. Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Dan

Kesehatan Kerja (SMK3) Di Bunut Rubber Factory Pt. Bakrie

Sumatera Plantations, Tbk Tahun 2016. Skripsi FKM USU. Medan.

Simangunsong, A.R.B. 2014. Analisis Penerapan Sistem Manajemen

Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Smk3) Di Pt Madjin Crumb

Rubber Factory Indrapura Kabupaten Batubara Tahun 2014.

Skripsi FKM USU. Medan.

Siswanto, B.S. 2003. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan

Administratif dan Operasional. Bumi Aksara. Bandung.


http://safetysign.co.id/

80

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.

Alfabeta. Bandung.

Suma’mur, P.K. 2009. Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja (Hiperkes).

Sagung Seto. Jakarta.

Triwibowo, Cecep., Mitha Erlisya Pusphandani. 2015. Pengantar Dasar Ilmu

Kesehatan Masyarakat. Nuha Medika. Yogyakarta.


Lampiran 1. Permohonan Menjadi Informan

PERMOHONAN MENJADI INFORMAN

Kepada Yth.

Bapak selaku informan

Di tempat.

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah mahasiswa Departemen

Kesehatan dan Keselamatan Kerja Program Studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Fakultas Kesehatan Masyarakat USU,

Nama : Dwi Resti Wajma

NIM : 131000488

Akan mengadakan penelitian tentang “Penerapan Sistem Manajemen

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT. X Regional Sumatera Tahun

2017”. Untuk itu saya mohon kesediaan Bapak untuk berpartisipasi menjadi

informan dalam penelitian ini. Segala hal yang bersifat rahasia akan saya

rahasiakan dan saya gunakan hanya untuk kepentingan penelitian ini.

Apabila Bapak bersedia menjadi informan, maka saya bermohon untuk

menandatangani lembar persetujuan yang tersedia. Atas perhatian dan

ketersediaan serta kerjasama yang baik dari Bapak saya ucapkan terima kasih.

Peneliti,

Dwi Resti Wajma


Lampiran 2. Pernyataan Kesediaan Menjadi Informan

PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Usia :

Jabatan :

Pendidikan Terakhir :

Masa Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah mendapatkan penjelasan

mengenai maksud dari pengumpulan data untuk penellitian tentang “Penerapan

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT. X Regional

Sumatera Tahun 2017”. Untuk itu, secara sukarela saya menyatakan bersedia

menjadi informan penelitian tersebut.

Adapun bentuk kesediaan saya adalah:

1. Bersedia ditemui dan memberi keterangan yang di perlukan untuk

keperluan penelitian

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dengan

penuh kesadaran tanpa paksaan.

Medan, 2017

Informan

(…………………………………………)


Lampiran 3. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA (SMK3) DI PT. X REGIONAL SUMATERA

TAHUN 2017

Petunjuk umum wawancara mengenai “Penerapan Sistem Manajemen

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT. X Regional Sumatera Tahun

2017”

1. Ucapan terimakasih kepada informan karena telah bersedia diwawancara.

2. Melakukan perkenalan dua arah, baik peneliti ataupun informan.

3. Menjelaskan terlebih dahulu maksud dan tujuan wawancara.

4. Menjelaskan bahwa pendapat atau saran dan pengalaman informan sangat

berharga.

5. Menjawab pertanyaan wawancara dengan jelas dan jujur sangat diharapkan

oleh peneliti.

6. Dalam wawancara tidak ada jawaban salah atau benar, serta dijaga

kerahasiaannya.


IDENTITAS INFORMAN

Nama :

Jabatan :

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana proses penetapan kebijakan K3

2. Bagaimana proses yang dilakukan pada tahap perencanaan K3 untuk

pelaksanaan SMK3

3. Bagaimana proses implementasi dan operasi K3 di PT. X Regional Sumbagut

4. Bagaimana proses pemeriksaan kinerja K3

5. Bagaimana proses peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3


Lampiran 4. Hasil Wawancara Pelaksanaan Sistem Manajemen

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT. X Regional Sumatera

Tahun 2017

Tabel 1. Matriks Pernyataan Informan tentang Penetapan Kebijakan K3 di

PT. X Regional Sumatera Tahun 2017

Informan 1

Manager HCM

Kebijakan ditetapkan oleh head office di Jakarta. Jadi

kita di sini hanya mengikuti kebijakan dari pusat.

Informan 2

Staff HSE

Peraturan mengikuti dari pusat yang menetapkan

menggunakan ohsas.

Informan 3

Manager Operation

Karena proses kerja yang memiliki resiko kerja maka

perusahaan udah komitmen untuk membuat kebijakan

K3. Jadi dengan adanya penetepan kebijakan k3 disini

itu teknisi dilengkapi dengan APD. Baik dari sarung

tangan, body harness, sepatu safety dan lain. Proses

kerja biasa dilakukan di tempat tinggi seperti memanjat

tiang, sehingga pekerja harus bekerja dalam bentuk tim

dan dilengkapi dengan APD.

Informan 4

Manager

Maintenance

Kalo proses penetapan kebijakan ini dari HO, Head

Office yang menetapkan karena ini menyangkut

kesiapan alatnya. Setelah itu ditetapka yang namanya

KDO. KDO adalah Konsistensi Disiplin Operasi yang

ada delapan butir yang harus dipegang pekerja baik

teknis dan non teknis itu harus dijalankan. Jadi dari sana

kita harus ingat untuk mengutamakan keselamatan dan

kesehatan kerja. Dengan adanya kebijakan ini perusahan

harus siap menyiapkan biaya untuk sarana dan

prasarana.


Tabel 2. Matriks Pernyataan Informan tentang Perencanaan K3 di PT. X

Regional Sumatera Tahun 2017

Informan 1

Manager HCM

Perencanaan k3 dilaksanakan oleh teman-teman hse

berkolaborasi dengan unit operation, dan sebagainya

karenakan hse perlu melakukan kegiatan supervisory,

fungsi melakukan pengontrolan kemudiam melakukan

upaya preventiv di area masing-masing. Untuk

identifikasi bahaya dan lainnya teman-teman HSE

berkolaborasi serta mencari informasi kepada unit

operation, maintenance dan constraction dan semua unit

yang ada dilapangan yang memiliki potensi bahaya

kerja lalu HSE melakukan fungsi kontrolnya. Program

K3 untuk lebih lanjut bisa ditanyakan kepada teman

HSE, yang jelas mereka setiap bulannya melakukan

update reporting, dari regional kemudian dikirim ke

pusat. Perusahaan menerapkan HSE dikarenakan proses

kerja yang banyak dilapangan bersifat fisik dan

mengandung resiko kecelakaan kerja. Oleh karena itu

diminimalisir atau dikendalikan bahaya kerja tadi

dengan peraturan yang sudah disusun dan

disesuaikanlah. Untuk hal seperti APD itu disediakan

dari jakarta secara terpusat dengan cara melakukan

permintaan kebutuhan APD terhadap teknisi yang ada di

area masing-masing. Jadi pengadaan di sini masih harus

berkoordinir dengan orang pusat di Jakarta.

Informan 2

Staff HSE

Proses perencanaan dilaksanakan dengan melakukan

identifikasi bahaya terlebih dahulu. Proses pertama yaitu

merinci jenis pekerjaan masing-masing unit seperti jenis

pekerjaanya apa, alat kerjanya apa, lokasi pekerjaannya


seperti apa setelah itu dianalisa tingkat bahayanya. Baru

ditentukan pengendalian bahaya selanjutnya seperti apa,

barulah dilakukan tindakan lanjutan apabila masih ada

jenis bahaya yang tidak bisa dielakkan agar ditentukan

jenis apd.

Persyaratan hukum kita menggunakan OHSAS karena

mengikuti dari pusat. Beberapa tahun ini kita memang

mengikuti OHSAS, tapi kayaknya diahun ini ada

rencana mau ngikutin SMK3 dari peraturan pemerintah.

Program k3 ada pelatihan, identifikasi bahaya,

pengendalian, pelatihanuntuk pekerja, pemeriksaan

seperti APAR, pemeriksaan proteksi gedung, dan

lingkungan kerja.

Informan 3

Manager Operation

Perencanaan k3 sebelumnya dilakukan dengan

identifikasi bahaya. Pekerja yang bekerja di lapangan

kan bekerja dengan memanjat tiang, masuk ke gorong-

gorong dan sebagainya. Maka kemudian ditentukan apa

jenis APDnya. Misalnya juga jika pekerja sedang

bekerja di lapangan maka mereka akan bekerja dalam

bentuk tim.

Informan 4

Manager

Maintenance

Perancanaan ditentukan dan dilakukan oleh bagian HSE

karena mereka yang memiliki tanggung jawab dan

wewenang, kami nantinya menjaga K3 dari sisi

operasional. Dari kita hanya memberikan usulan, saran,

dan memberitahu kejadian-kejadian dilapangan.

Tabel 3. Matriks Pernyataan Informan tentang Implementasi dan Operasi

K3 di PT. X Regional Sumatera Tahun 2017


Informan 1

Manager HCM

HSE melakukan sosialisasi terkait keselamatan kerja

dan itu sudah selesai dilakukan. Jadi setiap naker yang

baru, mereka selain dibekali pengetahuan terkait teknis

mereka juga dibekali hal-hal terkait keselamatan kerja.

Untuk sumberdaya dari segi teknisi kita tidak ada

standar, artinya memang kebutuhan kita saat itu rata-rata

memerlukan level SMK sederajat, walaupun ada yang

D3 dan S2 begitu. Karena kita bergerak dijaringan akses

maka cukup dengan pendidikan SMA sederajat untuk

perekrutan teknisi. Sedangkan untuk HSEnya sendiri

kita lebih mengutamakan yang D3 keatas, plus yang

memiliki experience dibidang K3 dan memiliki

sertifikasi K3 umum. Untuk semua teknisi maupun

pekerja semua ikut Classical Indihome 3Play yaitu

maincorenya perusahaan kita di jaringan akses itu, jadi

disitu semua naker baik teknis maupun non teknis ikut

dan diberi materi termasuk tentang K3 terkait bahaya

yang bisa kita kendalikan dalam lingkungan kerja.

Setiap minggunya kita adakan KDO. Jadi kita apel

KDO, disampaikan itu delapan poin KDO, yang

pertama utamakan keselamatan kerja, selanjutnya

datang lebih awal, dan seterusnya. Itu selalu kita

komunikasikan di apel setiap minggunya di hari rabu.

Disitu selalu disampaikan “safety first, safety first”, lalu

juga ada penyampaian KPA teknis dan briefing per

manajemen. Oleh manajemen juga selalu diingatkan

tentang keselamatan kerja. Kemudian setiap hari, para

teknisi dan team leader baik yang disini mau pun di

STO selalu melakukan briefing pagi. Jadi mereka

biasanya datang lebih awal. Kalau kita masuk kerja jam

delapan, mereka sekitar jam setengah delapan mereka


sudah hadir dan kemudian melakukan apel. Diapel kita

cek pasukan, briefing keselamatan kerja dan sebagainya.

Untuk tanggap darurat kita sudah susun dan buat timnya

tapi ini belum ada karena harus mengajukan anggaran

dana dulu. Tapi kita udah pernah melakukan pelatihan

tanggap darurat untuk gempa bumi. Untuk dokumentasi

bisa dari tim HSE.

Informan 2

Staff HSE

Sumberdaya K3 untuk saat ini belum ada P2K3nya.

Untuk komunikasi kita ada Safety talk, pengecekan

peralatan-peralatan kerja, pengecekan cara kerja

dilapangan, dan pemeriksaan. Para pekerja juga baik

teknis dan non teknis kita adakan pelatihan, jadi kita ada

kelas academinya. Ada sosialisasi K3, pelatihan first

rider, dan emergency drill. Kita juga sediakan poster

atau banner gitu untuk meningkatkan kepedulian

pekerja. Dokumentasi dilakukan ada yang perbulan

dengan laporan statistik seperti data kecelakaan, data

kegiatan. Upaya tanggap darurat kita berikan pelatihan

kemudian dibentuk tim pelaksaan tanggap darurat, jadi

jika terjadi keadaan darurat maka nantinya tim ini yang

bergerak.

Informan 3

Manager Operation

Untuk teknisi ada yang berpengalaman dan ada juga

yang baru. Baik yang baru maupun yang berpengalaman

sama-sama kita latih di fiber academi namanya. Jadi di

pelatihan ini dilatih bagaimana cara bekerja dan

keselamatan kerja seperti menggunakan alat pelundung

diri yang benar. Untuk pendokumentasian biasanya

dilakukan oleh tim hse, dimana mereka menganilisa

suatu kejadian dan memberi rekomndasi supaya tidak

ada kejadian seperti itu lagi. Contohnya pernah ada


teknisi bekerja di gapura lalu kesetrum, lalu hse yang

beri rekomendasi dan sosialisasi tentang bahaya

tegangan. Untuk tanggap darurat seperti kebakaran itu

hse yang melakukan simulasi dan sebagainya.

Informan 4

Manager

Maintenance

Untuk sumberdaya sudah diambil yang berkualifikasi,

seperti bagian K3 yang dipilih yang sudah tersertifikasi.

Tugas manajer seperti saya dan pak erick itu

memastikan kelengkapan teknisi saat bekerja seperti

APD, ada helm, body herness sepatu boot dan

sebagainya. Misalnya ada yang tidak sesuai langsung

kita tegur. Setiap sebulan sekali kita ada apel besar, jadi

kita minta semua peralatan itu digunakan, APD kita

suruh pakai semua, kita lihat apakah mereka menjaga

barangnya. Jadi pelaksaan sudah dilaksanakan dan kami

mengawasi benar. Mulai dari supervisor, site

management, dan ke atas kita awasi. Dulunya kita ada

yang namanya Marshall yang kita ambil dari pensiunan

angkatan udara, tugasnya itu keliling mengecek tenaga

kerja kita yang lagi bekerja. Fungsi utamanya adalah

apakah mereka bekerja mamakai APD atau tidak dan

sebagainya. Jadi dia keliling bersama team leader atau

supervisor. Sebenarnya sekarang walaupun tanpa itu

kita sudah mewajibkan team leader untuk mengawasi

dilapangan. Awalnya memang susah, karena mereka

mengeluh ribet dan sebagainya. Lalu kita sampaikan

bahwa mereka merasa ribet karena belum biasa. Jadi

kebiasaan seperti itu yang kita tanamkan. Salah satu

jenis pelatihan kita perna mengundang konsultan dari

PLN. Jadi bagaimana cara bekerja dengan listrik, jika

ada tegangan seberapa amannya.


Tabel 4. Matriks Pernyataan Informan tentang Pemeriksaan Kinerja K3 di


Informan 1

Manager HCM

Untuk pengukuran kinerja kita ada yang namanya

aplikasi sukses faktor untuk melihat KPI para pekerja

yang dilakukan enam bulan sekali. Jadi nanti ada poin-

poin yang saya isi nilai bobotnya. Untuk misalnya

kejadia insiden yang terjadi biasanya HSE langsung

berkoordinasi dengan tim maupun teknisi yang ada

dilapangan, teman korban dan team leader atau atasan

korban. Tim ini biasanya datang langsung ke lokasi.

Bagian HSE ini ada di masing-masing area, jadi nanti

setelah mereka identifikasi, tanggulangi, dan

diminimalisir, mereka akan report ke sini karena kita

pusat untuk bagian Sumatera, baru dikirim ke Jakarta.

Untuk audit itu ada internal eksternal. Untuk internal

dari Jakarta akan kesini untuk mengecek dan mengaudit

selain dokumen juga melakukan site visit.

Informan 2

Staff HSE

Pemeriksaan dilaksanakan perbulan, kecelakaan kerja,

data jam kerja. Identifikasi dilaksanakan berdasarkan

form yang tersedia. Jika ada kejadian insiden kita

periksa berdasarkan form yang ada. Seperti ada data

saksi, korban, kondisi kecelakaan seperti apa, kondisi

lapangan atau tempat perkara, jadi nanti kita tanyakan

pada saksi dan korbannya. Setelah didapat penyebabnya

apa baru kita tentukan langkah pencegahannya apa. Jadi

kita per tiga bulan ada index statistic insiden, jadi kita

kelompokkan jenis kecelakaan dan dibidang apa yang

paling tinggi angkanya. Misalnya yang tinggi angka

jatuh dari ketinggian, maka itu akan jadi konsentrasi


kita. Data yang didapat selanjutnya akan disimpan

menjadi rekaman kita. Rekaman K3 biasaya disimpan

selama 3 tahun. Audit internal dilaksanakan pusat dan

regional. Audit dilakukan dengan mencari

ketidaksesuaian.

Informan 3

Manager Operation

Pemantauan kerja kalo untuk teknisi sudah jelas, ada

yang pasang baru, ada memperbaiki gangguan,

maintenance. Untuk pasang baru mereka misalnya harus

menyelesaikan 3 work order, kalo gangguan 10 work

order. Kemudian dalam bekerja kalau tembaga misalnya

berempat belas, kalau fiber tujuh orang satu regu,

sedangkan kalo gabungan sekitar sepuluh orang satu

regu. Dari sini jika mereka bekerja dapat menyelesaikan

work order maka kinerja dan performanya akan

meningkat, tapi jika tidak maka akan dievaluasi dan

dicari tahu kenapa. Bisa saja pekerja sudah bekerja

sesuai sop tetapi alat kerja yang kurang berarti bukan

pekerjanya yang bermasalah. Agar menghindari insiden

maka sop pelaksanaan kerja melalui proses yang

panjang. Jadi pertama manager harus memastikan,

kemudian harus adanya persetujuan dari head office.

Di lapangan jika dijumpai pekerja yang bekerja tidak

menggunakan APD maka akan diberi peringatan-

peringatan secara verbal terlebih dahulu baru nanti

diberikan surat peringatan. Jika terjadi kejadian

kecelakaan maka nanti tim HSE yang akan datang

melakukan penyelidikan. Walaupun pekerja sudah

memakai APD lengkap tetapi jika terjadi insiden tetap

akan dilakukan penyelidikan untuk melakukan

pencegahan karena kecelakan ini merupakan kejadian


yang tidak diinginkan baik oleh teknisi maupun

manajemen. Penyelidikan dilakukan tim HSE bersama

dengan teman setim korban.

Informan 4

Manager

Maintenance

Untuk pemeriksaan kinerja misalnya dengan

pengecekan kelengkapan APD. Jadi setiap enam bulan

kita ada penilaian tentang performa pekerja lewat team

leadernya. Jika terjadi kecelakaan kerja maka kita

selidikinya dengan wawancara dengan saksi.

Tabel 5. Matriks Pernyataan Informan tentang Tinjauan Manajemen K3 di


Informan 1

Manager HCM

Untuk peninjauan kita selalu melakukan briefing untuk

mengupayakan dan berusaha meningkatkan performa

pekerja kemudian diberi saran-saran oleh manajemen.

Informan 2

Staff HSE

Peninjauan dilakukan dengan megontrol kejadian, jadi

setelah ada temuan maka kita kontrol.

Informan 3

Manager Operation

Ditinjau dengan mengingatkan kembali kepedulian

pekerja akan apd, jadi ada rapat evaluasi oleh

manajemen.

Informan 4

Manager

Maintenance

Peninajuan dilakukan dengan rapat antara team leader

mengenai kinerja dan performa pekerja.


Lampiran 5. Surat Permohonan Izin Penelitian


Lampiran 6. Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Penelitian


Lampiran 7. Layout Jalur Evakuasi


Lampiran 8. Quality Management System


Lampiran 9. Hasil Dokumetasi

Gambar 1. Kebijakan QHS

Gambar 2. Poster K3


Gambar 3. Poster K3

Gambar 4. Poster K3


Gambar 5. Apel KDO

Gambar 6. Proses kerja Teknis


Gambar 7. Proses kerja non teknis

Gambar 8. Rambu-rambu K3


Gambar 9. APAR

Gambar 10.Kotak P3K


Gambar 11. Wawancara dengan Manager HCM Regional Sumatera (Informan 1)

Gambar 12. Wawanca dengan Staff HSE (Informan 2)


Gambar 13. Wawancara dengan Manager Operation Fiberzone Medan

(Informan 3)

Gambar 14. Wawancara dengan Manager Maintenance Fiberzone Medan

(Informan 4)


Documents

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN …