Upload
hafnita-linda-liza-mona
View
238
Download
6
Embed Size (px)
Citation preview
Prinsip penetapan Raperda menjadi Perda
1. Kepala daerah menetapkan Perda dengan persetujuan DPRD
2. Perda dibentuk dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah, tugas pembantuan, dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
3. Perda dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum, atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima puluh juta rupiah
4. Peraturan daerah dapat menunjuk pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik pelanggaran Perda (PPNS Perda dan Keputusan Kepala Daerah)
Dasar Pertimbangan Penyusunan Rancangan Perda
1. Naskah akademis Peraturan Zonasi
2. Aturan perundang-undangan yang berlaku, terutama yang berada pada hirarki di atasnya
3. Aturan yang mengatur tentang penyusunan Perda dan pembentukkan aturan lainnya
Tahapan Persiapan Penyusunan Rancangan Perda tentang
Peraturan Zonasi
Tahap Persiapan
Pembentukan
Rancangan Perda
Tahap Pembahasa
n dan Pengesahan Rancangan Peraturan
Daerah
Tahap Pengundang
an
Tahap Penyebarlua
san
1. Tahap Persiapan Pembentukan Rancangan
Peraturan Daeraha) Menyusun naskah akademis peraturan
zonasi
b) Menyusun rancangan peraturan daerah
c) Penyampaian rancangan peraturan daerah kepada DPRD
d) Penyebarluasan rancangan peraturan daerah
a. Menyusun naskah akademis peraturan zonasi
Penelitian dan pengkajian Ketentuan Zonasi,
Pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan
Arahan penelitian dan pengkajian mencakup:
- identifikasi persoalan penataan ruang
- mengetahui keberadaan dan urgensi penerapan ketentuan
zonasi dalam penataan ruang
- urgensi permasalahan yang di angkat
- kondisi permasalahan dalam Ketentuan Zonasi
- keuntungan dan kerugian penerapan PERDA
- tindakan yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan
penataan ruang
b. Menyusun rancangan peraturan daerah
Lingkup pengaturan : penataan wewenang bagi lembaga pelaksana dan penataan perilaku bagi masyarakat yang harus mematuhinya
Anatomi Raperda , berdasarkan UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kerangka atau anatomi rancangan Peraturan Daerah mencakup judul, pembukaan, muatan batang tubuh, penutup, dsb.
c. Penyampaian rancangan peraturan daerah kepada
DPRDWalikota atau Bupati menyampaikan, dengan surat pengantar Rancangan Peraturan Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Bidang Legislasi
d. Penyebarluasan rancangan peraturan daerah
Sosialisasi kepada masyarakat mengenai adanya rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas DPRD
Penyebarluasan dilakukan oleh Sekretariat daerah Kota/Kabupaten
Dapat dilakukan melalu tv, radio, internet, maupun media cetak
2. Tahap Pembahasan dan Pengesahan Rancangan
Peraturan Daeraha. Pembahasan Rancangan Peraturan
Daerah
b. Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah
c. Penyampaian Raperda yang disetujui oleh DPRD kepada walikota/bupati
d. Penetapan Rancangan Peraturan daerah menjadi Peraturan Daerah
a. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Pembahasan oleh DPRD dengan pemda melalui rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPRD yang menangani bidang legislasi
Pembicaraan Tahap Ipenyampaian dan penjelasan rancangan peraturan zonasi yang diajukan oleh eksekutif (walikota/bupati dan jajarannya)Pembicaraan Tahap IIpenyampaian pendapat pihak lain mengenai rancangan peraturan zonasi yang dibahasPembicaraan Tahap IIIpembahasan mengenai arahan peraturan zonasi yang akan disetujui bersama. Mengundang ahli pakar yang terkait
b. Persetujuan rancangan peraturan daerah
Dilakukan dalam Rapat Paripurna, disertai persetujuan rancangan Peraturan Zonasi untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah
c. Penyampaian raperda yang disetujui oleh DPRD kepada
walikota/bupatiRancangan peraturan daerah tentang peraturan zonasi yang disetujui oleh DPRD dan walikota/bupati, disampaikan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah
Penyampaian rancangan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama
d. Penetapan rancangan peraturan daerah menjadi
peraturan daerahDilakukan dengan penandatangan naslah oleh Bupati/walikota paling lambat 30 hari sejak rancangan disetujui sehingga memiliki kekuatan hukum materiil terhadap pihak yang menyetujuinya
Jika dalam waktu 30 hari belum ditandatangani, maka rancangan dianggap sah menjadi Perda yang wajib diundangkan
3. Tahap Pengundangan
Tujuan: agar Raperda mempunyai kekuatan hukum formal yang mengikat kepada publik
Dilakukan dengan cara mencatatkan dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah
4. Tahap PenyebarluasanTujuan: agar terjadi komunikasi hukum antara perda dengan masyarakat yang harus patuh;agar terjadi internalisasi nilai atau norma yang diatur dalam perda sehingga terdapat tahap pemahaman dan kesadaran untuk mematuhinyaPelaksana: Pemerintah Kota/Kabupaten melalui Sekretariat Daerah
Dapat dilakukan menggunakan media elektronik dan media cetak, tidak cukup hanya melalui Lembaran Daerah dan Berita Daerah saja
Tahapan Persiapan Penyusunan Rancangan Perda tentang Peraturan
Zonasi
Partisipasi Masyarakat
Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penetapan maupun pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah
Hak peran serta masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD