Upload
dangminh
View
223
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
ALAMAT :
Kantor : Jalan Jenderal A.Yani No.67 Palembang Website : http : //www.ptun.palembang.go.id
Email : admin@ptun, palembang.go.id dan [email protected]
2
KATA PENGANTAR
Memenuhi surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 28 November 2013 Nomor : 482/SEK/KU.01/XI/2013 perihal Penyusunan Laporan Tahunan 2013, dengan ini disampaikan laporan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta pelaksanaan kegiatan program sebagaimana tercantum pada DIPA Tahunan 2013 Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sebagai berikut : 1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas
teknis lainnya Mahkamah Agung; 2. Program peningkatan sarana dan prasana aparatur
Mahkamah Agung; 3. Program peningkatan manajemen Peradilan Militer dan
Tata Usaha Negara;
Kegiatan program dukungan manajemen pelaksanaan tugas meliputi pembayaran gaji, honorarium dan tunjangan, penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.
Kegiatan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung meliputi pengadaan inventaris kantor, pengadaan scanner dan printer, perangkat dan aplikasi sistem administrasi perkara Pengadilan Tata Usaha Negara.
Sedangkan kegiatan program peningkatan manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara meliputi penanganan perkara yang sudah putus.
Demikian laporan tahunan Pengadilan Tata Usaha
Negara Palembang disusun sebagai bahan dalam penyusunan laporan tahunan Mahkamah Agung RI untuk tahun 2013
3
Kata Pengantar ............................................................................................... 2 Daftar Isi ............................................................................................... 3 Bab I : Pendahuluan.......................................................................... 4 A. A. Kebijakan Umum Peradilan............................................. 4 B. B. Visi dan Misi................................................................... 4 C. Rencana Strategi............................................................... 5 Bab II : Struktur Organisasi /TUPOKSI............................................ 10 A. Penyusunan Alur TUPOKSI.......................................... 14 B. Penyusunan Standarr Operasional Prosedur (SOP)........ 26 Bab III : Keadaan Perkara................................................................... 29 Ban IV : Pengawasan Internal............................................................. 36 Ban V : Pembinaan dan Pengelolaan.................................................. 37 A. Sumber Daya Manusia ................................................... 37 A. 1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial ..................... 37 2. Sumber Daya Manusia Non Teknis............................ 39 3. Promosi dan Mut si .................................................... 46 4. Pengisian Jabatan Struktural....................................... 46 B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana.................................. 47 1. Sarana dan Prasarana Gedung .................................... 47 a) Pengadaan ............................................................... 47 D. b) Pemeliharaan .......................................................... 47 c) Penghapusan .......................................................... 47 2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung ...................... 48 a) Pengadaan .............................................................. 48 G. b) Pemeliharaan ......................................................... 48 H. c) Penghapusan .......................................................... 48 3. Pengelolaan Teknologi Informasi ............................... 49 a) Perangkat Keras ..................................................... 49 b) Perangkat Lunak ................................................... 49 K. C. Pengelolaan Keuangan ................................................ 62 1. Belanja Pegawai ...................................................... 62 2. Belanja Barang ....................................................... 62 3. Belanja Modal ....................................................... 63 D. Pengelolaan Administrasi ............................................. 63 1. Administrasi Perkara ................................................ 63 2. Administrasi Umum ................................................. 63
Bab VI : Kesimpulan dan Rekomendasi ............................................ 65
DAFTAR ISI
4
A. Kebijakan Umum Peradilan
Kemandirian kekuasaan Kehakiman sebagaimana diamanatkan Undang-
Undang Dasar 1945 hasil Amandemen dan Undang-Undang Nomor : 48 tahun
2009 tentang kekuasaan kehakiman secara teknis yudisialnya akan berjalan lebih
lancar apabila didukung secara teknis Administrasi Peradilan.
Dukungan teknis Administratif terhadap Teknis Yudisial Peradilan Tata
Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 diubah dan
ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 dilaksanakan
oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.
Secara umum kebijakan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha
Negara Palembang dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan
kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, Baik yang bersifat Administratif,
keuangan dan organisasi mengacu pada surat keputusan Sekretaris Mahkamah
Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/II/2007, tentang organisasi dan Tata Kerja
Sekretaris Mahkamah Agung RI.
B. Visi dan Misi
Visi :
“Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Yang Agung”
Misi :
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di
Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang
BAB I PENDAHULUAN
5
C. Rencana Strategis (Renstra)
Dalam rangka melaksanakan Visi dan Misi tersebut disusunlah rencana
kerja dalam suatu bentuk Recana Strategis (Renstra) sebagai pedoman
pelaksanaan tugas pokok sebagai berikut :
1. Tujuan
1. Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang mandiri,
baik secara struktur kelembagaan maupun penyelenggaraan proses
peradilan.
2. Terwujudnya penanganan dan penyelesaian perkara.
3. Terwujudnya kualitas produk pengadilan yang berkeadilan hukum dan
memenuhi rasa keadilan masyarakat.
4. Terwujudnya peningkatan pelaksanaan menajemen peradilan secara
sistematis, konsekuen, dan berkesinambungan.
5. Terwujudnya aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang
bermartabat dan dihormati.
6. Terwujudnya transparansi penyelenggaraan proses peradilan dan
pengelolaan administrasi kesekretariatan.
2. Sasaran
1. Tersusunnya perumusan rencana anggaran tahun 2014.
2. Terwujudnya pelaksanaan proses peradilan secara mandiri, profesional,
efektif dan efisien.
3. Terselesaikan sisa perkara tahun 2012 dan perkara masuk tahun 2013.
4. Terwujudnya optimalisasi penyelesaian perkara tahun 2013.
5. Terwujudnya peningkatan kualitas produk pengadilan, baik berupa
putusan/penetapan maupun produk pelayanan di bidang hukum lainnya
tahun 2013.
6. Terwujudnya kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap jalannya
proses peradilan tahun 2013.
7. Terlaksananya fungsi-fungsi dasar manajemen peradilan mulai tahapan
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan/evaluasi
tahun 2013.
8. Terlaksananya kegiatan pembinaan sumber daya manusia teknis dan non
yudisial tahun 2013.
6
9. Terwujudnya peningkatan integritas moral aparatur Pengadilan Tata Usaha
Negara Palembang.
10. Terwujudnya percepatan pelaksanaan tugas administrasi yudisial dan non
yudisial secara efektif dan efisien dengan penerapan fasilitas teknologi
tahun 2013.
11. Terwujudnya trasnparansi proses peradilan dan informasi kegiatan
Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tahun 2013.
3. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
Kebijakan Program
1. Merumuskan Term Of Reference (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya
(RAB) untuk usulan kegiatan Tahun Anggaran 2014.
2. Menyelenggarakan penanganan perkara sesuai dengan ketentuan hukum
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memeriksa, memutus, menyelesaikan sisa perkara tahun 2012 dan
menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara masuk tahun
2013, secara efektif dan efesien serta sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku.
4. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai.
5. Memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat perncari keadilan
di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.
6. Menerapkan fungsi-fungsi manajemen modern dalam menata dan
mengelola Pengadilan Tata Usaha Negara (planing, organizing,
actuating/executing, controoling/evaluating).
7. Mengikuti pelatihan penerapan teknologi informasi dalam rangka
menunjang.
8. Melaksanakan pembinaan fisik dan mental bagi seluruh aparatur
Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tahun 2013.
9. Mengoptimalkan penggunaan fasilitas teknologi informasi untuk
mewujudkan percepatan administrasi perkara dan kesekretariatan.
10. Mengoptimalkan pemanfaatan website Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang untuk menyediakan informasi tentang proses peradilan dan
penyelenggaraan administrasi kesekretariatan.
11. Memberdayakan pejabat humas Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
untuk memberikan informasi hukum khususnya acara perkara di
Pengadilan Tata Usaha Negara.
7
12. Membuat benner mengenai Rolemodel dan mengenai visi dan misi
Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.
13. Membuat SPP (Standar Pelayanan Peradilan).
Kebijakan Kegiatan
1. Pembentukan Komite Penganggaran Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang.
2. Mengumpulkan data dan bahan serta penyusunan TOR dan RAB untuk
usulan kegiatan tahun anggaran 2013.
3. Mengirimkan RKA-KL Tahun Anggaran 2014 Pengadilan Tata Usaha
Negara Palembang ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan.
4. Membuat susunan majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.
5. Membuat penugasan panitera pengganti dan jurusita/jurusita pengganti
untuk masing-masing tahun 2013.
6. Melanjutkan penanganan sisa perkara tahun 2012 dan menerima,
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tahun 2013.
7. Menyediakan “Information Desk” dan melatih petugas khusus untuk
memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat.
8. Menunjuk pejabat HUMAS (Hubungan Masyarakat) untuk melayani
masyarakat dalam mendapatkan informasi yang berkaitan dengan proses
peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.
9. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan website Pengadilan Tata
Usaha Negara Palembang untuk meningkatkan upaya transparansi proses
peradilan, meliputi transparansi prosedur berperkara, biaya perkara,
jadual sidang, pengadilan sidang, putusan/penetapan, pengembalian sisa
panjar biaya perkara dan statistik perkara.
10. Menyerahkan salinan putusan/penetapan kepada para pihak paling
lambat empat belas hari setelah dibacakan.
11. Mengupayakan publikasi putusan/penetapan pada website Pengadilan
Tata Usaha Negara Palembang paling lambat dua hari sejak dibacakan.
12. Membuat pamplet, booklet, dan brosur yang memuat informasi tentang
proses Peradilan Tata Usaha Negara.
13. Melayani masyarakat untuk mengadakan praktek kerja lapangan dan
penelitian yang berkaitan dengan tupoksi pengadilan.
14. Pengkajian terhadap Renstra Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
Tahun 2011-2015.
8
15. Menunjuk panitia pembuatan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan
Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang Tahun 2013.
16. Menerbitkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja
Tahunan (PKT) Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2013.
17. Membuat Job Description (uraian tugas) masing-masing pegawai
Pengadilan Tata Usaha Tahun 2013.
18. Melaksanakan program kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Tahun 2013
sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan.
19. Meningkatkan koordinasi antar unit/sektor pelaksanaan tugas dalam
menjalankan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja Tahun 2013, dalam
bentuk rapat kerja secara berkala.
20. Menerbitkan S.K tentang Koordinator Hakim Pengawas dan Hakim
Pengawas Bidang Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tahun
2013.
21. Mengefektifkan pengawasan melekat (WASKAT) oleh atasan langsung
dan pengawasan fungsional oleh hakim pengawas bidang (HAWASBID)
22. Mengevaluasi hasil pelaksanaan program kerja Pengadilan Tata Usaha
Negara Palembang Tahun 2013 secara berkala (bulanan, triwulan,
semester, tahunan).
23. Menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan tugas yang diperoleh melalui
pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.
24. Melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas program kerja Pengadilan
Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2013.
25. Melaksanakan Eksaminasi Berkas Perkara Tahun 2013 per caturwulan.
26. Melaksanakan diskusi berkala tentang hukum formil dan materil bagi
seluruh pejabat fungsional tahun 2013.
27. Melaksanakan Pelatihan Di Tempat Kerja (PDTK) untuk meningkatkan
kemampuan di bidang pendayagunaan Teknologi Informasi (TI) untuk
percepatan pelaksanaan Tupoksi.
28. Melaksanakan senam kesegaran jasmani setiap Jum’at pagi.
29. Melaksanakan latihan tenis lapangan dan menyukseskan program kerja
PTWP Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.
30. Melaksanakan kegiatan peningkatan kemampuan teknis yudisial.
31. Melaksanakan kegiatan peningkatan kemampuan teknis non yudisial.
32. Pembuatan Penetapan Kinerja Tahunan 2014
9
33. Menyusun distribusi tugas dan tanggung jawab (Job Description)
masing-masing aparat Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang setiap
tahun, yang merupakan perincian dari Penetapan Kerja Tahunana dengan
indikator kinerja yang terukur.
34. Membentuk tim reformasi birokrasi Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang, mensosialisasikan dan melaksanakan langkah-langkah
reformasi birokrasi
35. Melaksanakan dan memelihara koordinasi kerja langsung dan
pengawasan reguler oleh hakim pengawas bidang.
36. Efektivitas pengawasan melekat oleh atasan langsung dan pengawasan
reguler oleh hakim pengawas bidang.
37. melakukan evaluasi kinerja secara berkala dan terukur.
38. Percepatan penyelenggaraan administrasi yudisial.
39. Percepatan penyelenggaraan administrasi non yudisial.
40. Menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
41. Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan barang kekayaan milik
negara.
42. Penyediaan fasilitas pendukung program transparansi informasi peradilan
Dalam menjalankan arah kebijakan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang mendapat alokasi anggaran sebagaimana tercantum pada Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2013.
Ada 3 (tiga) program yang utama dengan pagu anggaran masing-masing sebagai
berikut :
1. DIPA-005.01.2.526750/2013 sebesar Rp. 3.742.172.000,- :
a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung Rp. 3.567.172.000,-
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur Mahkamah Agung
Rp. 175.000.000,-
2. DIPA-005.05.2.526750/2013 sebesar Rp. 12.000.000,- :
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
Rp. 12.000.000,-
10
1. Struktur Organisasi / Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI)
Struktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
berpedoman pada surat edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 5 tahun 1996
tanggal 13 Agustus 1996 tentang Bagan Susunan Pengadilan.
Bagan tersebut menunjukan bahwa Pengadilan dipimpin oleh seorang
Ketua Pengadilan didampingi seorang Wakil Ketua Pengadilan yang merupakan
pimpinan Pengadilan.
Guna pelaksanaan pengelolaan administrasi Pengadilan secara tertib demi
menunjang kelancaran penyelenggaraan Peradilan, pada setiap Pengadilan
ditetapkan adanya kepaniteraan yang menangani administrasi perkara, dipimpin
seorang Panitera dan Sekretaris yang menangani administrasi umum, dipimpin
Sekretaris yang jabatannya dirangkap oleh seorang pejabat dengan sebutan
Panitera/Sekretaris.
Untuk tugas pokok, fungsi dan tata kerja Kepaniteraan diatur berdasarkan
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/012/SK/III/1993
sedangkan untuk tugas pokok, fungsi dan tata kerja kesekretariatan masih
berpedoman pada Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.02-PR.07.02
tahun 1991, karena sampai sekarang belum ada perubahan dari Mahkamah Agung
RI tentang struktur organisasi dan tata kerja Pengadilan, terutama Peradilan Tata
Usaha Negara yang telah mengalami dua kali perubahan Undang-Undang,
terakhir Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 menyangkut kedudukan, tugas
pokok dan fungsi Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang Tingkat Pertama.
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang adalah unsur
pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.
Kepaniteraan Pengdilan Tata Usaha Negara Palembang dipimpin oleh
seorang Panitera yang dibantu oleh seorang Wakil Panitera.
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang mempunyai tugas
memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara dan administrasi
peradilan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB II STRUKTUR ORGANISASI /TUPOKSI
11
Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara mempunyai fungsi :
1. Penyusunan kegiatan pelayanan administrasi perkara, serta pelaksanaan
koordinasi dan sinkronisasi yang berkaitan dengan persidangan.
2. Pengurusan daftar perkara, administrasi perkara, administrasi keuangan
perkara dan administrasi pelaksanaan putusan perkara Tata Usaha Negara.
3. Penyusunan statistik perkara, dokumentasi perkara, laporan perkara dan
yurisprudensi.
4. Lain-lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Susunan organisasi kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kelas I
Palembang terdiri dari :
1. Sub Kepaniteraan Perkara
2. Sub Kepaniteraan Hukum
3. Kelompok Tenaga Fungsional Kepniteraan masing-masing Sub Kepaniteraan
dipimpin oleh seorang Panitera Muda sebagai Kepala Sub Kepaniteraan.
Sub Kepaniteraan Perkara mempunyai tugas melaksanakan administrasi
perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang
msih berjalan dan tugas lain yang berhubungan dengan masalah perkara.
Sub Kepaniteraan Hukum mempunyai tugas mengumpulkan mengolah dan
mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara,
menyimpan arsip berkas perkara dan tugas lain yang diberikan berdasarkan
peraturan Peerundang-Undangan.
Kelompok Tenaga Fungsional Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Kelas I Palembang terdiri dari Panitera Pengganti yang dalam
melaksanakan tugasnya di koordinasikan oleh Panitera.
Untuk Jurusita Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk
sementara dalam struktur organisasi tersebut dimasukkan ke-kelompok Tenaga
Fungsional Kepaniteraan.
Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang adalah unsur
pembantu Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang berada
12
dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Palembang.
Sekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dipimpin oleh
seorang Sekretaris yang dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris.
Sekretariat Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang mempunyai tugas
memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan
Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.
Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Pengadilan Tata Usaha
Negara Palembang mempunyai fungsi :
1. Melakukan urusan kepegawaian.
2. Melakukan urusan keuangan.
3. Melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan, rumah tangga dan
perpustakaan.
Sekretariat Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang terdiri dari Sub
Bagian Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum, masing-
masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
13
Struktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Kelas IA Palembang
sebagai berikut :
14
A. Penyusunan Alur Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.
1. Ketua mempunyai Tugas sebagai berikut :
1.1 Menetapkan rencana kerja dan program kerja sebagai acuan dalam
melaksanakan tugas.
1.2 Mempelajari surat gugatan
1.3 Menerima berkas perkara dan panitera
1.4 Melakukan pembinaan perilaku hakim dan calon Hakim
1.5 Mengatur tugas Wakil Ketua selaku koordinator Hakim pengawas
bidang, Ketua tim Baperjakat dan Ketua Tata Usaha Negara penegak
disiplin kerja di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.
1.6 Melakukan pembinaan pegawai.
1.7 Menetapkan usul kenaikan pangkat permberhentian, pemutasian
Hakim, panitera, sekretaris dan pegawai.
1.8 Mengkoordinasikan tugas kehumasan.
1.9 Mengkoordinasikan tindak lanjut petunjuk yang tertuang dalam laporan
hasil pemeriksaan di bidang Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang.
1.10 Mengkoordinasikan penyusunan dan pembuatan laporan tentang
pelaksanaan tugas untuk dikirim keunit yang terkait.
1.11 Melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahan (Wakil Ketua,
Hakim, Panitera dan Sekretaris).
1.12 Mengeluarkan penetapan tentang penundaan pelaksanaan keputusan
Tata Usaha Negara dalam hal pelaksanaan keputusan Tata Usaha
Negara yang disengketakan.
1.13 Membuat penetapan dismissal berdasarkan pasal 62 ayat (1),
mengucapkan penetapan tersebut dalam rapat permusyawaratan (bukan
dalam persidangan).
1.14 Membuat penetapan tentang penunjukan Majelis Hakim untuk
memeriksa dan memutuskan dengan acara yang singkat pasal 62 ayat
(4); apabila diajukan gugatan dalam persidangan terhadap penetapan
dismissal.
1.15 Membuat penetapan apabila gugatan perlawanan dikabulkan oleh
Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutuskan perkara yang
bersangkutan dengan acara biasa pasal 62 ayat (5).
1.16 Membuat penetapan tentang penolakan/mengabulkan permohonan
pemeriksaan dengan Acara Cepat (pasal 98, 99);
15
1.17 Menetapkan apabila permohonan penggugat agar Pengadilan Tata
Usaha Negara Palembang memeriksa gugatan dengan Acara Cepat
dikabulkan atau tidak dalam waktu 14 hari sejak permohonan tersebut
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.
1.18 Memeriksa permohonan penundaan pelaksanaan keputusan Tata Usaha
Negara yang disengketakan (shcorsing).
1.19 Melaksanakan pemanggilan terhadap salah satu pihak dalam hal dia
berkedudukan atau berada di luar Negeri (vide pasal 66)
1.20 Membuat penetapan tentang penunjukan susuanan Majelis untuk
memeriksa dan mengadili perkara.
1.21 Memberi izin kepada pihak-pihak untuk mempelajari surat-surat resmi
lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut di Kepaniteraan
dan membuat kutipan atau salinan (pasal 81 dan 82).
1.22 Memberikan izin dalam hal perkara sudah putus dan para pihak hendak
menyusun Memori Banding atau Kontra Memori Banding dan Memori
Kasasi atau Kontra Memori Kasasi serta Memori PK atau Kontra
Memori PK.
1.23 Memberikan izin kepada para pihak dalam hal perkara masih dalam
proses yaitu mempelajari berkas perkara untuk penyusunan
kesimpulan.
1.24 Memberi perintah kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Palemgang mengirim salinan putusan Pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap kepada para pihak dengan surat
tercatat, pasal 116 ayat (1).
1.25 Memerintahkan Tergugat melaksanakan putusan berdasarkan
permohonan Penggugat dalam hal gugatan didasarkan pada pasal 97
ayat (9) huruf b dan c dikabulkan dan bila dalam jangka waktu 3 bulan
setelah dikeluarkan putusan Pengadilan, Tergugat tidak melaksanakan
kewajibannya.
1.26 Memerintahkan Jurusita melaksanakan upaya paksa terhadap tergugat
yang tidak mau secara sukarela melaksnakan putusan uang telah
berkekuatan hukum tetap dan atau tidak mau melaksanakan penetapan
penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (Schorsing).
1.27 Memberikan saran tentang besarnya uang kompensasi dalam suatu
penetapan dengan pertimbangan-pertimbangannya, apabila hal tersebut
tidak disepakati, maka Ketua mengeluarkan Penetapan yang disertai
16
pertimbangan cukup menentukan jumlah uang atau kompensasi lain
yang dimaksud (pasal 117 ayat 4).
1.28 Mengawasi pelaksanaan putusan Pengadilan yang sudah mempunyai
kekuatan hukum tetap (pasal 119).
1.29 Mengawasi pelaksanaan court calendar dan mengumumkannya pada
petemuan berkala para Hakim.
1.30 Meneliti court calendar dan membina Hakim agar memutus perkara
yang diserahkan kepadanya paling lama 6 bulan.
1.31 Mengevaluasi laporan mengenai penanganan perkara yang dilakukan
Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan
hasil evaluasinya secara periodik kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara dan Mahkamah Agung.
1.32 Memberikan Izin berdasarkan ketentuan Undang-undang untuk
membawa keluar dari ruang Kepaniteraan : daftar, catatan risalah,
berita acara, serta berkas perkara (pasal 141).
1.33 Mengkoordinasikan penyusunan Program Kerja Tahunan,
Mengadakan/Memimpin Rapat Pegawai, Rapat Antar Pejabat
Struktural serta Rapat Hakim.
1.34 Mengadakan diskusi hukum bersama para Hakim dan Pegawai yang
terkait.
1.35 Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh Pegawai.
1.36 Membuat penilaian DP3 terhadap Wakil Ketua, Hakim, Pansek serta
Calon Hakim.
1.37 Melaporkan laporan tahunan melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Medan ke Mahkamah Agung RI.
1.38 Menandatangani Buku-buku Jurnal dan Register.
2. Wakil Ketua mempunyai Tugas sebagai berikut :
2.1 Membantu Ketua dalam menetapkan hasil kerja dan program kerja
sebagai acuan dalam melaksanakan tugas.
2.2 Membantu Ketua dalam mempelajari surat gugatan.
2.3 Membantu Ketua dalam hal menerima berkas perkara dari panitera
2.4 Membantu Ketua dalam melakukan pembinaan perilaku Hakim dan
Pegawai.
2.5 Melakukan tugas selaku koordinator hakim pengawas, Ketua tim
Baperjakat, dan Ketua tim penegak disiplin kerja di lingkungan
Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.
17
2.6 Membantu Ketua untuk menetapkan usul kenaikan pangkat,
pemberhentian, pemutasian Hakim, Panitera, Sekretaris dan pegawai di
lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.
2.7 Membantu Ketua mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kehumasan.
2.8 Membantu Ketua mengkoordinasikan tindak lanjut pentunjuk yang
tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan dibidang Pengadilan Tata
Usaha Negara Palembang.
2.9 Membantu Ketua dalam hal mengkoordinasikan penyusunan dan
pembuatan laporan tentang pelaksanaan tugas untuk dikirim keunit
yang terkait.
2.10 Mewakili Ketua melaksanakan tugas administrarif maupun substrantib
apabila Ketua berhalangan.
3. Hakim mempunyai tugas sebagai berikut :
3.1 Membuat penetapan-penetapan Pemeriksaan Persiapan/hari
sidang/penundaan pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara
(schorsing) / pencabutan gugatan dan menyiapkan Putusan Sela.
3.2 Bertanggung jawab atas pembuatan Berita Acara Persidangan dan
menandatanganinya sebelum sidang berikutnya.
3.3 Meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
yang bersangkutan (pasal 63 ayat 2b).
3.4 Menyatakan dengan memutus, gugatan Penggugat tidak dapat diterima
apabila dalam tenggang 30 hari sesuai dengan yang dinasehatkan
Penggugat belum juga menyempurnakan gugatan. Terhadap hal ini
dapat diajukan gugatan baru (pasal ayat (3) dan (4)).
3.5 Dalam pemeriksaan Persiapan, dapat dilakukan Pemeriksaan Setempat.
3.6 Dalam hal tergugat atau kuasanya tidak hadir dipersidangan dan atau
tidak menanggapi gugatan tanpa alasan uang dapat
dipertanggungjawabkan meskipun setiap kali telah dipanggil dengn
patut. Ketua Majelis dengan Surat Penetapan meminta atasan Tergugat
agar memerintahkan Tergugat hadir dan atau menanggapi gugatan, dan
apabila setelah lewat 2 bulan permintaan tersebut tidak ditanggapi,
pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat, pasal 72;
3.7 Dalam hal dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan Ketua
Majelis dapat memerintahkan pemeriksaan terhadap surat yang di
pegang oleh Pejabat Tata Usaha Negara, atau Pejabat lain yang
menyimpan surat, atau meminta penjelasan dan keterangan tentang
18
sesuatu yang bersangkutan dengan sengketa; dan selanjutnya dapat
memerintahkan supaya surat tersebut diperlihatkan dalam persidangan,
sebagaimana disebut dalam pasal 85.
3.8 Mengemukakan pendapat dalam musyawarah.
3.9 Menyiapkan putusan lengkap (net konsep) pada waktu ucapan.
3.10 Melakukan minutering perkara.
3.11 Membuat court calendar persidangan.
3.12 Melaporkan kegiatan persidangan.
3.13 Melakukan pengawasan yang ditugaskan Ketua untuk mengamati
pelaksanaan tugas mengenai penyelenggaraan administrasi perkara,
dan melaporkan hal tersebut kepada pimpinan Pengadilan;
3.14 Mempelajari dan mendiskusikan secara berkala kepustakaan hukum
yang diterima dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan
Mahkamah Agung RI.
3.15 Melakukan pembinaan terhadap Calon Hakim.
3.16 Mengikuti diskusi permasalahan hukum dan administrasi perkantoran.
4. Panitera/Sekretaris, mempunyai Tugas sebagai berikut :
4.1 Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen,
akta buku daftar, biaya perkara, surat-surat bukti lainnya yang
disimpan di Kepaniteraan.
4.2 Menyelenggarakan administrasi perkara.
4.3 Mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti.
4.4 Membuat daftar semua perkara yang diterima di Kepaniteraan
4.5 Membuat salinan putusan, Pengadilan Tata Usaha Negara hanya bisa
mengeluarkan salinan perkara bukan amar putusan.
4.6 Membuat akta :
a) Permohonan Banding
b) Pemberitahuan adanya permohonan Banding
c) Penyampaian salinan Memori/Kontra Memori Banding
d) Pemberitahuan putusan Banding
e) Permohonan Kasasi
f) Pemberitahuan adanya permohonan Kasasi
g) Penerimaan Memori Kasasi
h) Penyampaian salinan Memori Kasasi
i) Penerimaan Kontra Memori Kasasi
j) Penyampaian Kontra Memori Kasasi
19
k) Pemberitahuan putusan Kasasi
l) Permohonan Peninjauan Kembali (PK)
m) Pemberitahuan adanya permohonan Peninjauan Kembali
n) Penerimaan/penyampaian jawaban permohonan PK
o) Penyampaian salinan putusan PK kepada PK
p) Pemberitahuan bunyi putusan PK kepada Termohon PK
q) Melegalisir surat-surat yang akan dijadikan bukti dalam
persidangan.
4.7 Melegalisir surat-surat yang akan dijadikan bukti dalam persidangan.
4.8 Pemungutan biaya-biaya Pengadilan dan menyetorkannya ke kas
Negara.
4.9 Mengirimkan berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan
PK.
4.10 Melakukan penelitian administrasi mengenai segi-segi formal yang
pokok-pokok terhadap berkas perkara yang masuk (Pasal 56 jo
S.E.M.A No. 2 Th. 1991)
4.11 Mendahulukan pemeriksaan perkara dan segera menyerahkan kepada
Ketua apabila ada permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata
Usaha Negara yang digugat, apabila ada permohonan pemeriksaan
dengan Acara Cepat atau apabila ada permohonan pemeriksaan Acara
Cuma-Cuma (prodeo);
a) Menyelenggarakan biaya administrasi perkara.
b) Membuat akta penolakan dalam hal tidak ada kemungkinan upaya
hukum terhadap perlawanan (pasal 62 ayat (6), juga terhadap
putusan Niet Onvankelijk (N.O) karena tidak memenuhi pasal 63
ayat (3).
c) Sebagai Pengadilan tingkat pertama bisa merumuskan gugatan atas
petunjuk Ketua Pengadilan.
4.12 Menyelenggarakan, melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan;
meliputi bidang administrasi kepegawaian, keuangan dan umum.
4.13 Membuat Laporan Bulanan, Semester I & II dan Laporan Tahunan
setelah membuat Program Kerja.
4.14 Melakukan pengawasan langsung/melekat terhadap administrasi Sub
Bagian Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum.
4.15 Membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3).
4.16 Menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL)
untuk Tahun Anggaran.
20
4.17 Melaksanakan tugas Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat kontraktual
sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran.
4.18 Menyusun dan mempersiapkan Program Kerja dan Rencana kerja
Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL).
4.19 Merumuskan kebijakan Program Kerja di Pengadilan dan kegiatan
lainnya
4.20 Melaksanakan tugas pokok sesuai dengan perintah atasan.
5. Wakil Panitera mempunyai tugas sebagai berikut :
5.1 Membantu Panitera di dalam melaksanakan tugasnya dalam memimpin
Kepaniteraan Pengadilan.
5.2 Mengkoordinir pelaksanaan tugas di bidang Kepaniteraan meliputi
Panitera muda Perkara, Panitera Muda Hukum dan Juru Sita Pengganti.
5.3 Melakukan Penilaian (DP3) terhadap Panitera Muda Perkara, Panitera
Muda Hukum dan Juru Sita Pengganti.
5.4 Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan.
5.5 Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.
5.6 Meneliti dan melegalisir bukti-bukti.
5.7 Mempersiapkan pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap
(inkracht van gewisjde).
5.8 Membantu Panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan
mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara, antara lain
keterlibatan dalam mengisi buku register perkara.
5.9 Membuat laporan periodik dan lain-lain.
5.10 Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang
Pengadilan selaku Panitera Pengganti.
5.11 Membantu Panitera untuk melakukan penelitian administratif terhadap
surat gugatan (S.E.M.A Nomor. 2 Tahun 1991).
5.12 Membantu merumuskan Program Kerja di Pengadilan dan kegiatan
lainnya.
5.13 Melakukan perintah atasan.
6. Wakil Sekretaris mempunyai Tugas sebagai berikut :
6.1 Membantu Panitera/Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya di bidang
Kesekretarisatan.
6.2 Membantu Panitera/Sekretaris menyusun Rencana Kerja Anggaran
Kementerian Lembaga (RKA-KL) untuk Tahun Anggaran.
21
6.3 Membantu Panitera/Sekretaris melaksanakan tugas Pengadaan
Barang/Jasa yang bersifat kontraktual sesuai dengan DIPA Tahun
Anggaran 2013.
6.4 Mengkoordinir pelaksanaan tugas bawahan meliputi Sub Bagian
Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
6.5 Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
meliputi Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
6.6 Memberikan Penilaian Pekerjaan terhadap bawahan (DP3).
6.7 Membantu merumuskan kebijakan Program Kerja di Pengadilan dan
kegiatan lainnya.
6.8 Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas pokok dan
kewenangan sebagai berikut
6.9 Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang
meliputi spesifikasi teknis barang/jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
dan rancangan kontrak.
6.10 Menerbitkan surat penunjukan penyedia Barang/Jasa.
6.11 Menandatangani kontrak.
6.12 Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa.
6.13 Mengendalikan pelaksanaan kontrak.
6.14 Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan Barang/Jasa Kepada
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6.15 Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan Berita Acara
Penyerahan.
6.16 Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan angaran dan
hambatan pelaksanaan pekerjaaan kepada pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran setiap triwulan.
6.17 Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan
pengadaan Barang/Jasa.
7. Kepaniteraan Muda Perkara mempunyai tugas sebagai berikut :
7.1 Melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara,
menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang
berhubungan dengan masalah perkara Tata Usaha Negara.
7.2 Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di
Kepaniteraan.
22
7.3 Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai
catatan singkat tentang isinya.
7.4 Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, atau
Peninjauan Kembali.
7.5 Menyerahkan arsip berkas perkara kepda Panitera Muda Hukum.
7.6 Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang
Pengadilan selaku Panitera Pengganti.
7.7 Mengatur jadwal sidang, jam sidang, supaya tidak bertabrakan.
7.8 Mencatat gugatan yang diterima melalui pos jika belum ada biaya
dicatat di Register Bantu.
7.9 Mencatat perkara yang lewat/untuk diteruskan kepada Pengadilan yang
berwenang.
7.10 Mengkoordinir tugas-tugas staf dalam tugas pelaksanaan administrasi
permohonan perkara tingkat pertama, Banding, Kasasi dan PK.
7.11 Membantu merumuskan kebijakan Program Kerja di Pengadilan dan
kegiatan lainnya.
7.12 Memberikan Penilaian Pekerjaan terhadap bawahan (DP3)
7.13 Melakukan perintah atasan.
8. Kepaniteraan Muda Hukum mempunyai tugas sebagai berikut :
8.1 Mengumpulkan, mengelolah dan mengkaji data, menyajikan statistik
perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara,
melakukan administrasi Penasehat Hukum, serta tugas-tugas lain yang
diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8.2 Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang
Pengadilan selaku Panitera Pengganti.
8.3 Membantu merumuskan kebijkan Program Kerja di Pengadilan dan
kegiatan lainnya.
8.4 Melaksanakan tugas lain yang diperintah atasan.
8.5 Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahan,
9. Kepala Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut :
9.1 Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh administrasi yang
berkaitan dengan kepegawaian.
9.2 Mengkoordinasikan pengusulan pengangkatan Calon Pegawai Negeri
Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Cakim menjadi
Hakim, ujian Kode Etik Hakim bagi Cakim.
23
9.3 Mengkoordinir penyelesaian pengusulan kenaikan pangkat, promosi
dan mutasi jabatan.
9.4 Mengkoordinir penyelesaian pengusulan pegawai yang mengikuti ujian
dinas Tk. III dan IV serta persamaan.
9.5 Mengelola kenaikan gaji berkala.
9.6 Mengkoordinir penyelesaian pengusulan pegawai yang akan memasuki
masa pensiun.
9.7 Mengkoordinir tata penyelenggaraan sumpah PNS.
9.8 Mengelola dan menyiapkan pelantikan Pegawai, Panitera Pengganti,
Juru Sita Pengganti dan Hakim.
9.9 Memberikan Penilaian Pekerjaan terhadap bawahan (DP3).
9.10 Mengelola surat masuk dan mengarsipkannya.
9.11 Membantu merumuskan program kerja di Pengadilan dan kegiatan
lainnya.
9.12 Melaksanakan perintah atasan.
10. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :
10.1 Mengkoordinir pelaksanaan tugas di Sub Bagian Keuangan.
10.2 Menyusun Rencana Kerja Sub Bagian Keuangan.
10.3 Melaporkan Hasil Kerja Bagian Keuangan.
10.4 Membantu Wakil Sekretaris Menyusun RKA-KL.
10.5 Mengajukan revisi apabila ada dana pada DIPA yang perlu direvisi.
10.6 Membuat jadwal Daftar Isian Pelaksanaan Angaran 2013.
10.7 Memberikan Penilaian Pekerjaan terhadap bawahan (DP3).
10.8 Melakukan pembinaan kepada Staf Bagian Keuangan.
10.9 Melaporkan pelaksanaan penggunaan DIPA secara bulanan.
10.10 Membantu Hakim Pengawas Bidang Keuangan ketika ada pemeriksaan
keuangan.
10.11 Membantu merumuskan kebijakan Program Kerja di Pengadilan dan
kegiatan lainnya.
10.12 Melaksanakan perintah atasan.
11. Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas sebagai berikut :
11.1 Memimpin tugas-tugas di Sub Bagian Umum.
11.2 Mengkoordinir penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum.
11.3 Mengkoordinir pengadaan barang inventaris.
11.4 Mengkoordinir pengadaan inventaris barang (ATK) dan Jasa.
24
11.5 Mengkoordinir pelaksanaan laporan bulanan.
11.6 Mengkoordinir pelaksanaan laporan smester I & II barang inventaris.
11.7 Menyelesaikan laporan tahunan barang inventaris.
11.8 Memberikan Penilaian Pekerjaan terhadap bawahan (DP3).
11.9 Mengkoordinir pemeliharaan Kendaraan/servis total.
11.10 Membantu merumuskan kebijakan Program Kerja dan kegiatan
lainnya.
11.11 Melakukan pembinaan terhadap staf bagian umum.
11.12 Melaksanakan tugas lain yang diperintah atasan.
12 Panitera Pengganti Mempunyai tugas sebagai berikut :
12.1 Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalan-nya sidang
Pengadilan.
12.2 Membantu Majelis Hakim dalam hal :
a) Membuat Penetapan hari Pemeriksaan dan hari sidang.
b) Membuat Berita Acara Persidangan yang harus selesai sebelum
sidang berikutnya.
c) Mengetik putusan.
d) Membuat konsep Putusan Sela.
e) Membaut Konsep Penetapan Masuknya Pihak III (Intervensi)
f) Membuat konsep Kepala Putusan setelah penyerahan Kesimpulan
dari para pihak.
g) Menyerahkan Berita Acara Persidangan kepada Ketua Majelis
Hakim setiap usai persidangan.
12.3 Membuat laporan Perkara yang ditangani kepada Panitera / Sekretaris
setian bulan.
12.4 Melaporkan kepada Panitera Muda Perkara untuk dicatat dalam
register perkara :
a) Penundaan hari-hari sidang.
b) Perkara yang sudah diputus berikut amar putusannya.
12.5 Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Perkara bila telah
selesai diminutasi.
12.6 Menyerahkan berkas perkara baru yang diterima kepada Ketua Majelis
Hakim yang bersangkutan untuk menanyakan :
a) Siapa-siapa yang akan dipanggil
b) Kapan Pemeriksaan Persiapan dimulai.
25
12.7 Membagikan berkas gugatan baru kepada Majelis Hakim yang
bersangkutan dengan disertai catatan :
a) Tanggal berapa ditetapkan Majelis Hakim yang bersangkutan.
b) Tanggal berapa Pemeriksaan Persiapan dimulai.
13 Jurusita Pengganti / Jurusita mempunyai tugas sebagai berikut :
13.1 Mengadministrasikan surat-surat panggilan/pemberitahuan Pengadilan.
13.2 Mengadministrasikan dan melaksanakan pengiriman salinan penetapan
dan atau salinan putusan Pengadilan.
13.3 Mengadministrasikan dan melaksanakan pengiriman derkas perkara
Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali
13.4 Mengadministrasikan dan atas perintah Ketua Pengadilan
melaksanakan upaya paksa terhadap Tergugat yang tidak mau secara
sukarela melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
dan / atau tidak mau melaksanakan penetapan penundaan pelaksanaan
putusan Tata Usaha Negara.
13.5 Membuat Berita Acara pelaksanaan upaya paksa yang salinan resminya
diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
13.6 Mengadministrasikan dan atas perintah Panitera melaksanakan
pengumuman pejabat yang tidak mau bersedia secara sukarela
melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap.
13.7 Mengirimkan surat-surat yang berhubungan dengan perkara melalui
kantor pos dengan surat tercatat.
13.8 Membantu tugas-tugas Panmud Perkara.
13.9 Memelihara keamanan, ketertiban ruangan sidang utama.
13.10 Memanggil para pihak ke ruang sidang pada setiap persidangan.
13.11 Melakukan tugas sebagai Juru Sumpah/Pegawai yang ditunjuk.
13.12 Mencatat penundaan hari sidang.
14 Calon Hakim
14.1 Bertugas di Bagian Kesekretariatan, masing-masing selama 3 (tiga)
bulan, yakni di :
a) Sub Bagian Kepegawaian.
b) Sub Bagian Keuangan.
c) Sub Bagian Umum.
14.2 Bertugas dan di Bagian Kepaniteraan, masing-masing selama 3 (tiga)
bulan, yakni di :
26
a) Bagian Perkara
b) Bagian Hukum
14.3 Mempelajari dan mengikuti proses persidangan :
a) Proses dismissal
b) Pemeriksaan persiapan
c) Persidangan
d) Membuat Berita Acara
e) Belajar membuat putusan
14.4 Membuat laporan tugas.
14.5 Melaksanakan tugas-tugas tambahan dari Ketua.
B. Penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari
menerapkan Standard Operation Prosedure (SOP) bidang teknis dan non teknis
pada Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan SK Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Medan tanggal 1 April 2011 Nomor :
W1-TUN/23/UM/IV/2011 tentang Standard Operation Prosudere bidang yudisial
dan non yudisial sewilayah hukum pengadilan tinggi tun medan dan surat Dirjen
Badan Peradilan Militer dan TUN MA RI tanggal 31 Maret 2011
Disamping itu ptun palembang juga membuat bagan proses berperkara di
Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan prosedur pendaftaran gugatan
sebagai berikut :
27
PROSEDUR PENDAFTARAAN GUGATAN
1. Pihak Penggugat atau Kuasa Hukum datang ke Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN) Palembang dengan membawa : Surat Gugatan ( permohonan yang berisi tuntutan agar keputusan yang digugat dinyatakan batal ), Fotocopy Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat jika ada dan Surat Kuasa Khusus apabila diwakikan kepada Kuasa Hukum;
2. Di PTUN Pihak Penggugat menghadap petugas Meja Pertama di kepaniteraan
muda perkara (Panmud Perkara) dan menyerahkan berkas gugatan; 3. Petugas Meja Pertama memeriksa kelengkapan berkas dengan menggunakan daftar
periksa (check list) dan meneruskan berkas yang telah selesai diperiksa kelengkapannya kepada Panitera Muda Perkara untuk menyatakan berkas telah lengkap atau tidak lengkap.
4. Panitera Muda Perkara meneliti berkas :
a. APABILA BERKAS BELUM LENGKAP : Panitera Muda Perkara mengembalikan berkas yang belum lengkap
dengan melampirkan daftar periksa supaya Penggugat dapat melengkapi kekurangannya.
b. APABILA SUDAH LENGKAP : Dikembalikan kepada Petugas Meja Pertama menyerahkan kembali
surat gugatan kepada Penggugat disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar(SKUM) dalam rangkap 3 (tiga) agar membayar Panjar Biaya Perkara
5. Pihak Penggugat setelah menerima SKUM menuju Bank yang ditunjuk (BRI) untuk
membayar panjar biaya perkara dengan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip Bank tersebut sesuai dengan SKUM seperti nomor urut dan besarnya biaya penyetoran;
6. Setelah Penggugat menerima slip bank yang telah divalidasi oleh petugas layanan
bank, selanjutnya menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan SKUM kepada pemegang kas;
7. Pemegang kas setelah meneliti slip bank, kemudian memberi tanda lunas dalam
SKUM dan menyerahkan kembali kepada penggugat asli dan tindasan pertama SKUM serta surat gugatan;
8. Penggugat menyerahkan kepada Petugas Meja Pertama surat gugatan serta tindasan
pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM); 9. Petugas Meja Kedua mendaftar/mencatat surat gugatan dalam register bersangkutan
serta memberi nomor register pada surat gugatan yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.
10. Petugas Meja Pertama menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan yang
telah diberi nomor register kepada pihak Penggugat atau Kuasa Hukumnya selanjutnya menunggu panggilan dari pengadilan;
28
C. Penyusunan Standar Pelayanan Peradilan (SPP) Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menerapkan standar pelayanan peradilan
berdasarkan surat keputusan ketua pttun medan tanggal 24 Juli 2012 Nomor :
W1-TUN/KT-43/OT.01.3/VII/2012 tentang pelaksanaan standar pelayanan
peradilan pada wilayan pttun medan dan surat panitera sekretaris ptun palembang
tanggal 27 agustus 2012 nomor :W1-TUN/782/OT.01.3/VIII/2012.
29
Keadaan perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2013
sebagai berikut :
DAFTAR PERKARA YANG MASUK PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
TAHUN 2013 NO NOMOR PERKARA KLASIFIKASI PROSES
1 No.01/G/2013/PTUN-PLG PEMILUKADA KASASI 2 No.02/G/2013/PTUN-PLG TANAH KASASI 3 No.03/G/2013/PTUN-PLG DLL INKRACHT 4 No.04/G/2013/PTUN-PLG P.A.W INKRACHT 5 No.05/G/2013/PTUN-PLG TANAH BANDING 6 No.06/G/2013/PTUN-PLG DLL INKRACHT 7 No.07/G/2013/PTUN-PLG TANAH KASASI 8 No.08/G/2013/PTUN-PLG DLL INKRACHT 9 No.09/G/2013/PTUN-PLG PEMILUKADA INKRACHT
10 No.10/G/2013/PTUN-PLG KEPEGAWAIAN INKRACHT 11 No.11/G/2013/PTUN-PLG TANAH BANDING 12 No.12/G/2013/PTUN-PLG DLL BANDING 13 No.13/G/2013/PTUN-PLG TANAH INKRACHT 14 No.14/G/2013/PTUN-PLG PEMILUKADA INKRACHT 15 No.15/G/2013/PTUN-PLG TANAH INKRACHT 16 No.16/G/2013/PTUN-PLG TANAH BANDING 17 No.17/G/2013/PTUN-PLG TANAH INKRACHT 18 No.18/G/2013/PTUN-PLG PEMILUKADA KASASI 19 No.19/G/2013/PTUN-PLG PERIZINAN INKRACHT 20 No.20/G/2013/PTUN-PLG TANAH INKRACHT 21 No.21/G/2013/PTUN-PLG PERIZINAN PUTUS TK. I 22 No.22/G/2013/PTUN-PLG TANAH BANDING 23 No.23/G/2013/PTUN-PLG PEMILUKADA BANDING 24 No.24/G/2013/PTUN-PLG TANAH BANDING 25 No.25/G/2013/PTUN-PLG TANAH PUTUS TK. I 26 No.26/G/2013/PTUN-PLG PERIZINAN PUTUS TK. I 27 No.27/G/2013/PTUN-PLG TANAH INKRACHT 28 No.28/G/2013/PTUN-PLG TANAH PROSES SIDANG 29 No.29/G/2013/PTUN-PLG TANAH PROSES SIDANG 30 No.30/G/2013/PTUN-PLG KEPEGAWAIAN INKRACHT 31 No.31/G/2013/PTUN-PLG TANAH PROSES SIDANG 32 No.32/G/2013/PTUN-PLG TANAH PROSES SIDANG 33 No.33/G/2013/PTUN-PLG KEPEGAWAIAN PROSES SIDANG 34 No.34/G/2013/PTUN-PLG PARPOL INKRACHT 35 No.35/G/2013/PTUN-PLG DLL PROSES SIDANG
BAB III KEADAAN PERKARA
30
36 No.36/G/2013/PTUN-PLG P.A.W PROSES SIDANG 37 No.37/G/2013/PTUN-PLG TANAH PROSES SIDANG 38 No.38/G/2013/PTUN-PLG TANAH PROSES SIDANG 39 No.39/G/2013/PTUN-PLG KIP PROSES SIDANG 40 No.40/G/2013/PTUN-PLG TANAH PROSES SIDANG 41 No.41/G/2013/PTUN-PLG TANAH PROSES SIDANG 42 No.42/G/2013/PTUN-PLG KIP PROSES SIDANG 43 No.43/G/2013/PTUN-PLG KIP PROSES SIDANG 44 No.44/G/2013/PTUN-PLG KIP PROSES SIDANG 45 No.45/G/2013/PTUN-PLG KIP PROSES SIDANG 46 No.46/G/2013/PTUN-PLG KIP PROSES SIDANG 47 No.47/G/2013/PTUN-PLG KADES PROSES SIDANG 48 No.48/G/2013/PTUN-PLG KEPEGAWAIAN PROSES SIDANG Jumlah : 48 Klasifikasi Tanah : 21 Perkara Kepegawaian : 4 Perkara Perizinan : 3 Perkara Pemilukada : 5 Perkara Parpol : 1 Perkara KIP : 6 Perkara PAW : 2 Perkara DLL : 6 Perkara
31
REKAPITULASI PERKARA TAHUN 2013 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
Tingkat Pertama Sisa Tahun 2012 : 21 perkara Masuk Tahun 2013 : 48 perkara Putus Tahun 2013 : 48 perkara Cabut : 1 perkara Sisa Tahun ini : 20 perkara
Tingkat Banding Sisa Tahun 2012 : 9 perkara Masuk Tahun 2013 : 30 perkara Putus Tahun 2013 : 31 perkara Cabut : 2 perkara Sisa akhir (belum putus) : 6 perkara a. Sudah dikirim : 3 perkara b. belum dikirim : 3 perkara
Tingkat Kasasi Sisa Tahun 2012 : 37 perkara Masuk Tahun 2013 : 28 perkara Putus Tahun 2013 : 22 perkara Cabut : 0 perkara Sisa Akhir (belum putus) : 43 perkara a. Sudah dikirim : 39 perkara b. Belum dikirim : 4 perkara
Tingkat Peninjauan Sisa Tahun 2012 : 9 perkara Kembali Masuk Tahun 2013 : 4 perkara Putus Tahun 2013 : 6 perkara Cabut : - perkara Sisa akhir (belum putus) : 7 perkara a. Sudah dikirim : 6 perkara b. Belum dikirim : 1 perkara
Eksekusi Sisa Tahun 2012 : 1 perkara Masuk Tahun 2013 : 8 perkara Dalam Proses : 8 perkara
32
Sisa Tahun 2012 21 Masuk Tahun 2013 48 Putus Tahun 2013 48 Cabut 1 Sisa Tahun 2013 20
Sisa Tahun 2012 9 Masuk Tahun 2013 30 Putus Tahun 2013 31 Cabut 2 Sisa Tahun 2013 6 a. Sudah dikirim 3 b. Belum dikirim 3
33
Sisa Tahun 2012 37 Masuk Tahun 2013 28 Putus Tahun 2013 22 Cabut 0 Sisa Tahun 2013 43 a. Sudah dikirim 39 b. Belum dikirim 4
Sisa Tahun 2012 9 Masuk Tahun 2013 4 Putus Tahun 2013 6 Cabut 0 Sisa Tahun 2013 7 a. Sudah dikirim 6 b. Belum dikirim 1
34
Sisa Tahun 2012 1 Masuk Tahun 2013 8 Dalam Proses 8
35
L1-T12 LAPORAN PER JENIS PERKARA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
TAHUN 2013
NO.
JENIS PERKARA
SISA
TAHUN LALU
MASUK
DISMISSAL
PERLAWANAN
CABUT
PUTUS
SISA
PERMOHONAN
BANDING
KASASI
PENINJAUAN KEMBALI
EKSEKUSI
KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Pertanahan 14 22 - - 3 21 12 15 15 3 2 - 2 Kepegawaian 6 3 1 - - 7 1 6 5 - - - 3 Pajak - - - - - - - - - - - - 4 Perizinan - 2 - - - 2 - - - - - - 5 Lelang - - - - - - - - - - - - 6 Tender - - - - - - - - - - - - 7 HAKI - - - - - - - - - - - - 8 Badan Hukum - - - - - - - - - - - - 9 Kehutanan - - - - - - - - - - - - 10 Perumahan - - - - - - - - - - - - 11 PEMILUKADA - 7 - - - 7 - 2 2 - - - 12 Partai Politik - 2 1 - - 1 - - - 2 - 13 lain - Lain 1 9 1 - 1 3 5 2 1 1 4 - - Kades - 1 - - - - 1 - - - - -
- Kip 1 1 - - - - - 14 PAW - 1 - - 1 - - - - - - - - JUMLAH 21 48 3 - 5 41 20 25 23 6 6 -
36
Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjaga agar
tujuan organisasi daftar tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan.
Pengawasan internal meliputi pengawasan melekat dari pengawasan
fungsional.
Pengawasan melekat, yaitu serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian
yang terus-menerus dilakukan atasan langsung terhadap bawahannya secara prevektif
dan refresif agar pelaksanaan tugas bawaan tersebut berjalan secara efektif dan
efesien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Pengawasan yang melekat ini merupakan tugas pokok yang melekat pada
jabatan seorang pimpinan.
Pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat
pengawasan yang secara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern
pemerintah untuk melakukan audit secara independen tersebut objek yang
diawasinya.
Pengawasan internal yang telah dilakukan selama tahun 2013 pada
Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yaitu :
- Pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang mencakup.
- Pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Tata
Usaha Negara Palembang, mengawasi terhadap kegiatan Sub-Sub bagian meliputi
Sub Bagian Kepegawaian, Keuangan, dan Umum serta Kepaniteraan Perkara dan
Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, hasil pengawasan tersebut
dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk
ditindak lanjuti.
- Melakukan pengawasan secara berkala dalam hal disiplin kerja maupun
pelaksanaan tugas masing-masing bidang dan mengevakuasi hasil pengawasan
tersebut baik yang dilakukan oleh tim pengawasan disiplin kerja maupun tim
pengawas bidang.
BAB IV PENGAWASAN INTERNAL
37
A. Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia meliputi sumber daya manusia teknis yudisial dan
sumber daya manusia non teknis yudisial. Jumlah tenaga teknis yudisial sebanyak 49 orang, Hakim terdiri dari 12 orang,
Panitera Pengganti terdiri dari 15 orang, dan Jurusita Pengganti terdiri dari 5 orang. Sedangkan jumlah tenaga non teknis yudisial sebanyak 16 orang.
1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial
a. Jumlah Hakim Jumlah personil Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
Tahun 2013 sebanyak 12 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
No Nama / NIP Pangkat / Gol Ruang Jabatan
1 2 3 4
5 6 7 8 9
10
11
12
H. AMIR HAMZAH, SH.,MH NIP. 19620924 198803 1 002 Andri Mosepa, SH., MH. NIP. 19660903 199203 1 003 Edi Septa Surhaza, SH. NIP. 19690928 199103 1 003 Dewi Asimah, SH NIP. 19760406 200112 2 001 Fatimah Nur Nasution, SH. NIP. 19760921 200112 2 001 Elwis Pardamean Sitio, SH NIP. 19770310 200312 1 001 Adi Irawan, SH NIP. 19800825 200312 2 001 Umar Dani, SH., MH NIP. 19790429 200502 1 002 Kemas Mendi Zatmiko, SH. NIP. 19770505 200502 1 001 Panca Yunior Utomo, SH NIP. 19730606 200502 1 001 Andriyani Masyitoh, SH., MH. NIP. 19820427 200604 2 004 Rizki Yustika Putri, SH NIP. 19831122 200604 2 001
Pembina Utama Muda (IV/c)
Pembina Tk. I
(IV/b)
Penata (III/c)
Penata (III/c)
Penata (III/c)
Penata (III/c)
Penata (III/c)
Penata (III/c)
Penata (III/c)
Penata (III/c)
Penata Muda Tk.I (III/b)
Penata Muda Tk.I (III/b)
Ketua
Wakil Ketua
Hakim Pratama Madya
Hakim Pratama
Madya
Hakim Pratama Madya
Hakim Pratama
Madya
Hakim Pratama Madya
Hakim Pratama
Madya
Hakim Pratama Madya
Hakim Pratama
Madya
Hakim Pretama Muda
Hakim Pretama
Muda
BAB V PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN
38
b. Jumlah Kepaniteraan Jumlah personil Kepaniteraan pada tahun 2013 sebanyak 15 orang termasuk
Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti sebagai berikut :
No Nama / NIP Pangkat / Gol Ruang Jabatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
14
15
Mamik Hermindjaya ML.,SH NIP. 19601202 198703 2 007 Deo Yuvanti, SH NIP. 19650831 199103 2 003 H. Husnuddin, SH NIP. 19610217 198303 1 004 Rina Zaleha, SH NIP. 19650531 199103 2 004 Hj. Enita, SH NIP. 19680525 199203 1 006 Hj. Nurhamidah, SH, MH NIP. 19571005 198003 2 002 Rusmalawita, SH NIP. 19610327 198603 2 002 Isnaini, SH, MH NIP. 19690907 199203 2 003 Indra Mufti, SH NIP. 19690212 199103 1 006 Evy Farida Damayanti, SH NIP. 19691005 199203 2 006 Darul Kutni, SH NIP. 19700902 199103 1 004 Sulami, SH NIP. 19650813 198603 2 001 Alkodar, SH NIP. 19671224 199203 1 005 Alamsyah, SH NIP. 19720729 199303 1 003 Maryani, UB.,SH NIP. 19730515 199403 2 006
Pembina Tingkat I
(IV/b)
Pembina (IV/a)
Penata Tingkat I (III/d)
Penata Tingkat I
(III/d)
Penata Tingkat I (III/d)
Pembina (IV/a)
Penata Tingkat I (III/d)
Penata Tingkat I
(III/d)
Penata Tingkat I (III/d)
Penata Tingkat I
(III/d)
Penata Tingkat I (III/d)
Penata Tingkat I
(III/d)
Penata Tingkat I (III/d)
Penata (III/c)
Penata (III/c)
Panitera / Sekretaris
Wakil Panitera
Panitera Muda Perkara
Panitera Muda
Hukum
Panitera Pengganti
Panitera
Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera
Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera
Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera
Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera
Pengganti
Panitera Pengganti
39
c. Jumlah Jurusita Pengganti Jumlah Jurusita Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
Tahun 2013 sebanyak 5 orang yaitu :
No Nama / NIP Pangkat / Gol Ruang Jabatan
1 2 3 4 5
Rasiman NIP. 19610626 198203 1 005 Sarjono NIP. 19721124 199303 1 004 Muhammad Abdullah, A.Md NIP. 19741213 200003 1 006 Muhammad Rasyid Ridho,ST.SH NIP. 19810417 200502 1 002 A. Rohim NIP. 1960301 198401 1 001
Penata Muda Tk.I (III/b)
Pengatur (II/c)
Penata Muda Tk.I (III/a)
Penata (III/c)
Pengatur Tingkat I (II/d)
Jurusita Pengganti
Jurusita
Pengganti
Jurusita Pengganti
Jurusita
Pengganti
Jurusita pengganti
2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial
Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial/Kesekretariatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2013 sebanyak 16 orang termasuk pejabat struktural dan stafnya adalah sebagai berikut :
No Nama / NIP Pangkat / Gol Ruang Jabatan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Drs. Kiagus Mailan, NIP. 19640217 198503 1 004 Wiratmi, S.Sos.,SH, M.Si NIP. 19640725 198903 2 009 Romlah, SE.,SH NIP. 19660514 199003 2 002 Septa Lustiana, SH NIP. 19750915 200112 2 001 Dewi Eka Muriani, S.Si NIP. 19800608 200604 2 004 Bobby, SH NIP. 19780127 200104 1 001 Oktarina NIP. 19651017 199203 2 003 Zulham Idrus, S.,Kom NIP. 19830912 201101 1 008 Muhammad Agus, SE NIP. 19850207 200604 1 001 Ronaldo, SH NIP.19870508 201101 1 007
Pembina (IV/a)
Pembina (IV/a)
Penata Tingkat I (III/d)
Penata (III/c)
Penata Muda Tk.I
(III/b)
Penata Muda Tingkat I (III/b)
Penata Muda
Tingkat I (III/b)
Penata Muda (III/a)
Penata Muda
(III/a)
Penata Muda (III/a)
Wakil Sekretaris
Kasubag Umum
Kasubag
Keuangan
Kasubag Kepegawaian
Staf Kepan.
Perkara
Staf Kepan. Hukum
Staf Kepan.
Hukum
Staf Umum
Staf Umum
Staf Perkara
40
11
12
13
14
Aidi Firdaus, A.Md NIP. 19780618 201101 1 005 Mulyana NIP. 19741007 200604 2 001 Pitrica Nurhudayanti NIP. 19871115 200604 2 001 Fajar Mawardi, SH NIP. 19870729 200904 2 002
Pengatur (II/c)
Pengatur Muda Tk.I (II/b)
Pengatur Muda
Tk.I (II/b)
Pengatur Muda (II/a)
Staf
Keuangan
Bendahara
Staf Kepegawaian
Staf
Keuangan
15
16
Wahyuni NIP. 19900603 200904 2 002 Sudaryanti NIP. 19771118 200912 2 005
Pengatur Muda (II/a)
Pengatur Muda
(II/a)
Staf Kepegawaian
Staf Umum
Jumlah tenaga kerja honorer di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tahun
2011 sebanyak 6 orang.
Secara keseluruhan Sumber Daya Manusia yang ada pada Pengadilan Tata Usaha
Negara Palembang dapat dilihat dari tabel dan statistik dibawah ini :
a. Berdasarkan Golongan
Golongan Laki-laki Perempuan Jumlah
I a
I b
I c
I d
II a
II b
II c
II d
III a
III b
III c
III d
IV a
IV b
IV c
IV d
-
-
-
-
-
1
2
1
4
2
7
5
1
1
1
-
-
-
-
-
1
3
-
-
-
4
5
7
3
1
-
-
-
-
-
-
1
4
2
1
4
6
12
12
4
2
1
-
Jumlah 25 24 49
41
b. Berdasarkan Pendidikan
Pendidikan Laki-laki Perempuan Jumlah
Strata 2 (S2)
Strata 1 (S1)
D III
SLTA
SLTP
SD
3
17
2
3
-
-
5
14
-
5
-
-
8
31
2
8
-
-
Jumlah 25 24 49
c. Berdasarkan Jabatan Teknis / Fungsional
Jabatan Teknis Golongan
Jumlah I II III IV L P L P L P L P L P
Hakim
Calon Hakim
Panitera
Wakil Panitera
Panitera Muda
Panitera Pengganti
Jurusita Pengganti
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
6
-
-
-
1
4
3
5
-
-
-
1
6
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
-
1
-
8
-
-
-
1
4
5
5
-
1
1
1
7
-
Jumlah - - 2 - 14 12 2 3 18 15
d. Berdasarkan Jabatan Struktural dan Staf
Jabatan Srtuktural dan Staf
Golongan Jumlah I II III IV L P L P L P L P L P
Wakil Sekretaris Kasub Bag Kepegawaian
Kasub Bag Keuangan
Kasub Bag Umum
Staf
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
4
-
-
-
-
4
-
1
1
-
2
1
-
-
-
-
-
-
-
1
-
1
-
-
-
6
-
1
1
1
6
Jumlah - - 2 4 4 4 1 1 7 9
42
Daftar Pejabat dan Pegawai
NO NAMA GOL. RUANG
PENDIDIKAN TERAKHIR
DAFTAR PEJABAT DAN PEGAWAI
TENAGA HONORER
KEBUTUHAN
K E T U A
W A K I L
K E T U A
H A K I
M
P A N S E K
W A P A N
W A S E K
P A N M U D
P P
K A S U B A G
J U R U S I T A
J S P
S T A F
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 H. AMIR HAMZAH, SH.,MH IV/C S2 1 2 ANDRI MOSEPA, SH, M.H IV/B S2 1 3 EDI SEPTA SURHAZA, SH III/C S1 1 4 DEWI ASIMAH, SH III/C S1 1 5 FATIMAH NUR NASUTION,SH III/C S1 1 6 ELWIS PARDAMEAN SITIO,SH III/C S1 1 7 ADI IRAWAN, SH III/C S1 1 8 UMAR DANI,SH III/C S2 1 9 KEMAS MENDI ZATMIKO,SH III/C S1 1
10 PANCA YUNIOR UTOMO,SH III/C S1 1
43
11 ANDRIYANI MASYITOH, SH, MH III/B S2 1 12 RIZKI YUSTIKA PUTRI, SH III/B S1 1 13 MAMIK HERMINNDJAJA,SH IV/B S1 1 14 DEO YUVANTI,SH IV/A S1 1 15 DRS. KIAGUS MAILAN IV/A S1 1 16 WIRATMI, S.Sos, SH, MSi IV/A S2 1 17 HJ. NURHAMIDAH, SH, MH IV/A S2 1 18 HJ. ENITA, SH III/D S1 1 19 RINA ZALEHA ,SH III/D S1 1 20 ROMLAH, SE,SH III/D S1 1 21 ETISUSITA, SH III/D S1 1 22 RUSMALAWITA, SH III/D S1 1 23 H. HUSNUDDIN, SH III/D S1 1 24 ISNAINI, SH,MH III/D S2 1 25 EVY FARIDA DAMAYANTI, SH III/D S1 1 26 INDRA MUFTI, SH III/D S1 1 27 DARUL KUTNI, SH III/D S1 1 28 SULAMI, SH III/D S1 1 29 ALKODAR, SH III/D S1 1 30 SEPTA LUSTIANA, SH III/C S1 1
44
31 ALAMSYAH, SH III/C S1 1 32 MARYANI. UB, SH III/C S1 1 33 RASIMAN III/B SLTA 1 34 MUHAMMAD RASYID RIDHO, ST,
SH III/C S1 1
35 DEWI EKA MURIANI, S.Si III/B S1 1 2 Staf
36 BOBBY, SH III/B S1 1 37 OKTARINA III/B SLTA 1 38 MUHAMMAD ABDULLAH, A.Md III/A DIII 1 39 ZULHAM IDRUS, S.Kom III/A S1 1 40 RONALDO,SH III/A S1 1 41 A.ROHIM II/D SLTA 1 42 AIDI FIRDAUS, A.Md II/C DIII 1 43 SARJONO II/C SLTA 1 44 MULYANA II/B SLTA 1 45 MUHAMMAD AGUS, SE III/A S1 1 46 PITRICA NURHUDAYANTI II/B SLTA 1 47 FAJAR MAWARDI II/B S1 1 48 WAHYUNI II/B SLTA 1 49 SUDARYANTI II/A S1 1
45
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 50 ADI IRAWAN SLTA 1 1 Honorer
51 FEBRIANSYAH SLTA 1 52 JONI SLTA 1 53 SANTI S1 1 54 SUGENG HADI KURNIAWAN SLTA 1 55 WISNU SLTA 1
JUMLAH 1 1 10 1 1 1 2 12 3 0 5 12 6
46
4. Promosi dan Mutasi
Promosi dan Mutasi para Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
selama tahun 2013 berjalan dengan baik dan mereka bertugas di Pengadilan Tata
Usaha Negara Palembang rata-rata paling lama 2-3 tahun selanjutnya
dipromosikan menjadi pimpinan (Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Palembang) apabila Hakim yang berpangkat Pembina (golongan IV)
sedangkan Hakim yang berpangkat Penata (golongan III) di mutasi ke Pengadilan
Tata Usaha Negara Propinsi lainnya.
Untuk tahun 2013 ini mutasi Hakim ada 3 (tiga) orang :
an. H. Ujang Abdullah, SH,M.Si NIP. 19640710 198903 1 001 ke Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta, Lucya Permata Sari, SH.M.Hum, NIP.
197702172003122001 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dan
Ayi Solehudin,SH., MH, NIP. 19781104 200704 1 001 ke Pengadilan Tata Usaha
Negara Pontianak.
Untuk pegawai yang memasuki masa pensiun tahun 2013 sebanyak 1( satu)
orang atas nama Misrukiah, SH, NIP 19531028 197502 2 001, Penata Tingkat I
(III/d),Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang terhitung 1
Nopember 2013.
5. Pengisian Jabatan Struktural Pengisian jabatan struktural untuka tahun 2013 ini tidak ada, karena tidak jabatan strukrural kosong.
47
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana
1. Sarana dan Prasarana Gedung
a) Pengadaan
No Pengadaan Volume Biaya (Rp) Keterangan
- - - - Tidak ada pengadaan sarana
dan prasarana gedung
b) Pemeliharaan
No Pemeliharaan/Perawatan Volume Realisasi Anggaran (Rp) Keterangan
1
2
Pemeliharaan Gedung Kantor
Perawatan Rumah Dinas
720 M²
8 Unit
49.690.000
20.689.000
c) Penghapusan.
No Penghapusan Volume Limit Harga (Rp) Keterangan
- - - - Tidak ada penghapusan sarana
dan prasarana gedung
48
2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung a) Pengadaan
No Pengadaan Volume Biaya (Rp) Keterangan
1.
2.
3.
Pengadaan scaner dan printer
Pengadaan Inventaris kantor
Pengadaan SIAD PTUN Palembang
4 unit
49 unit
1 Sistem
3.013.000
69.760.000
96.800.000
b) Pemeliharaan.
No Pemeliharaan/Perawatan Volume Realisasi Anggaran (Rp) Keterangan
1
2
3
Perawatan kendaraan roda empat
Perawatan kendaraan roda dua
Perawatan peralatan dan mesin
7 unit
7 unit
55 unit
63.985.214
21.722.671
17.451.400
c) Penghapusan.
No Penghapusan Volume Limit Harga (Rp) Keterangan 1. 2. 3.
Kendaraan roda empat Peralatan dan fasilitas perkantoran (Meubelair) Laptop
2 unit 18 unit 1 unit
- - -
Masih dalam proses persetujuaan penghapusan di BUA MA RI
49
3. Pengelolaan Teknologi Informasi
a. Perangkat Keras
No Perangkat Keras Volume Keterangan
1 Komputer server I Unit
b. Perangkat Lunak
No Perangkat Lunak Volume Keterangan
1 Aplikasi SIAD PTUN I Unit
50
Gedung Kantor
I.Data Gedung Kantor
No URAIAN/JENIS Luas (m2) Prototype Dibangun
Tahun
Status Kepemilikan/
Sertifikat
KONDISI Keterangan BAIK
RUSAK Ringan Sedang Berat
1 Bangunan (2 Lantai) 841 m2 √ 2 Tanah 1250 m2 √ 3 Halaman Depan 78 m2 √
51
Sarana Lingkungan Kantor
No Sarana Lingkungan Kantor VOLUME KONDISI Kebutuhan Keterangan Unit m2 Baik Rusak 1 Pos Jaga 0 0 0 0 1 Unit 2 Lands Cape 0 0 0 0 3 Papan Nama Gedung Kantor 1 7,9 m2 √ 4 Tiang Bendera 1 8 m √ 5 Sanitasi 6 Garasi Terbuka 2 62,50
m2
√
7 Garasi Tertutup 1 36,00
m2
√
52
Ruang Gedung Kantor
No URAIAN Jumlah Ruang
Luas (m2)
KONDISI Kebutuhan Ideal Keterangan BAIK RUSAK Jumlah
Ruang Luas (m2) Ringan Sedang Berat
1 Ruang Ketua 1 38,25 m2 √ 2 Ruang Wakil Ketua 1 16,50 m2 √ 3 Ruang Hakim atas 1 27,06 m2 √ 5 Ruang Hakim bawah 1 36,00 m2 √ 6 Ruang Panitera/Sekretaris 1 36,00 m2 √ 7 Ruang Panitera Pengganti atas 1 31,50 m2 √ 8 Ruang Panitera Pengganti bawah
I 1 33,00m2 √
9 Ruang panitera Pengganti bawah II
1 33,00m2 √
10 Ruang Jurusita 0 1 20 m2 11 Ruang Wakil Panitera 1 18,60
m2 √
12 Ruang Wakil Sekretaris 1 13,50 m2
√
13 Ruang Kasubag Kepegawaian 1 34,80 m2
√
14 Ruang Kasubag Keuangan 1 39,00 m2
√
15 Ruang Kasubag Umum 1 36,00 m2
√
16 Ruang Panitera Muda Perkara 1 36,00 m2 √ 17 Ruang Panitera Muda Hukum 1 25,38 m2 √ 18 Ruang Arsip Perkara 1 10,62
m2
53
19 Ruang Pos Bankum 1 7,50 m2 √ 20 Ruang Sidang Utama Atas 1 131,40
m2 √
21 Ruang Sidang Bawah 1 61,75 m2
√
22 Ruang Persiapan 1 45,50 m2
√
23 Ruang Tunggu (Lobby) bawah 1 44,00 m2
√
24 Ruang Tunggu (R.Ketua) atas 1 27,00 m2 √ 25 Ruang Musollah 1 22,00 m2 √ 26 Ruang Perpustakaan 1 6,60 m2 √ 27 Ruang Teknologi Informasi (TI) 1 16,50 m2 √ 28 KM/WC 11 5,00 m2 6 3 2 29 Gudang 0 1 20
54
Rumah Dinas
No Alamat Rumah Dinas Type Luas
Bangunan (M2)
Luas Tanah (M2)
Dibangun Tahun
Kepemilikan / Sertifikat
Keterangan Kondisi
1 Jl.Musi V Komplek Way Hitam Palembang B 120 422 1991 Hak Pakai /No.369 Tahun 1992 2 Jl.Seduduk Putih Lr.PTUN No 1
Palembang C 70 200 1992 Hak Pakai/No.948 Tahun 1993
3 Jl.Seduduk Putih Lr.PTUN No.2 Palembang
C 70 200 1992 Hak Pakai/No.948 Tahun 1993
4 Jl.Seduduk Putih Lr.PTUN No.3 Palembang
C 70 200 1992 Hak Pakai/No.948 Tahun 1993
5 Komp.Bukit Sejahtera Blok EE-16 Palembang
C 70 220 1993 Hak Pakai/No.12 Tahun 1994
6 Komp.Bukit Sejahtera Blok EE-17 Palembang
C 70 220 1993 Hak Pakai/No.13 Tahun 1994
7 Jl.Karya Jasa II 16 Ulu No.54 A Palembang
C 70 195 1996 Hak Pakai/No.05 Tahun 1996
8 Jl.Karya Jasa II 16 Ulu No.54 B Palembang
C 70 195 1996 Hak Pakai/No.05 Tahun 1996
55
V.Kendaraan Dinas
No
Jenis Kendaraan
(Roda 4 / Roda 2)
Jumlah Unit Penempatan Merk
Tahun KONDISI
Keterangan Buatan Pembelian BAIK RUSAK
Ringan Sedang Berat
1 Sedan 1 Ketua Toyota Vios 2006 √ BG 4 TN 2 Minibus 1 Wakil Ketua Toyota Avanza 1500
S 2011 √ BG 1880 MZ
3 Minibus 1 Panitera/Sekretaris Toyota Avanza 1500 S
2011 √ BG 1882 MZ
4 Minibus 1 Operasional Toyota Kijang 2003 √ BG 1226 MZ 5 Minibus 1 Operasional Toyota Kijang 1997 √ BG 1488 MZ 6 Minibus 1 Operasional Wasek Toyota Kijang 1994 √ BG 42 AZ 7 Minibus 1 Operasional ToyotaKijang 1991 √ BG 43 AZ
JUMLAH 7 5 0 1 1 8 Sepeda Motor 1 Operasional Perkara Honda Supra X 125 2005 √ BG 5612 NZ 9 Sepeda Motor 1 Operasional Subagum Honda Supra X 125 2005 √ BG 5607 NZ
56
10 Sepeda Motor 1 Operasional Kantor Yamaha Jupiter 2007 √ BG 3349 PZ 11 Sepeda Motor 1 Operasional Subagpeg Honda Mega Pro
CW 2008 √ BG 4185 PZ
12 Sepeda Motor 1 Operasional Kantor Honda Mega Pro CW
2008 √ BG 4184 PZ
13 Sepeda Motor 1 Operasional Subagku Honda Mega Pro CW
2008 √ BG 4183 PZ
14 Sepeda Motor 1 Operasional Hukum Honda Mega Pro CW
2808 √ B G 4182 PZ
JUMLAH 7 7 0 0 0
57
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
No Jenis Barang Jumlah Unit/ Set
Merk Tahun KONDISI USULAN
Buatan Pembelian BAIK RUSAK Kebutuhan Kurang Peruntukan Ringan Sedang Berat 1 Laptop 8 4 4 2 Komputer/PC Unit 20 15 5 3 IT/Website 4 Printer 18 18 5 AC Split 17 17 6 Standing AC 0 7 Microphone/Wireless 1 1 8 Sound System 2 2
9 Genset (Alat Rumah Tangga Lainnya) 1 1
10 Mesin Ketik Manual Portabel 1 1
11 Mesin Ketik Manual 4 4 12 Scanner 4 4
13 Peralatan Personal Komputer Lainnya 1 1
14 Router 1 1 15 Hub 1 1 16 Mesin Foto Copy 0 17 Mesin Absensi 2 1 1 18 LCD/TV 5 5 19 OHP/Proyektor 0 20 Hardisk Ekternal 0 1 21 Facimile 1 1 1
58
22 Pesawat Telephon 1 1 23 Telephon (PABX) 15 15 24 Metal Detector 0 25 Handycam 0 1 26 Kamera Digital 0 1 27 CCTV 0 28 Tape Recorder Digital 7 7 29 Vacum Cleaner 1 1 30 Local Area Network LAN 18 18 31 Mesin Pemotong Rumput 0 32 Microphone 6 6 33 Microphone Table Stand 7 7 34 Power Amplifier 1 1 35 Partisi 6 6 36 Loudspeaker 2 2 37 Kipas Angin 23 23 38 Mesin Hitung 0 39 Brangkas 1 1 40 Gordyn 0 64 41 Filling Cabinet 13 13 42 Lemari Besi/Metal 28 28 43 Lemari Kayu 38 38 44 Lemari Obat (kaca) 1 1 45 Rak Kayu 7 7 46 Peralatan Jaringan Lainnya 19 19 47 Lambang Garuda Pancasila 4 4 48 Jam Elektronik 3 3 51 Palu Sidang 2 2 52 White Board 10 10 53 Data Patch Panel 2 1
59
54 Lambang Instansi 1 55 Tabung Pemadam Api 1 1 56 Hydrant 5 5
57 Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA 1 1
No Jenis Barang
Jumlah Unit/ set
Merk Tahun KONDISI USULAN
Buatan Pembelian BAIK RUSAK Kebutuhan Kurang Peruntukan
58 Penampungan Air 1 1 59 Meja Rapat 4 4 60 Meja Kerja Kayu 74 66 8 61 Meja Makan Kayu 7 7 62 Meja Kerja Besi/Metal 1 1 63 Kursi Besi/Metal 228 223 5 64 Kursi Fiber Glas/Plastik 70 70 65 Sice 19 18 1 66 Kursi Kayu 6 6 67 Podium 1 1 68 Meja Informasi 0 1 69 Kasur/Spring Bed 1 1 70 Timbangan 1 1 71 Kabel Roll 2 2 72 Equalizer (Alat sound system) 2 2 73 Sound system 1 1 74 Tiang Bendera 4 4 75 Gordyin/Kray 22 22 76 Teralis Jendela 33 33 77 Teralis Pintu 9 9
60
DAFTAR BARANG/KEKAYAAN MILIK NEGARA YANG AKAN DIHAPUS UNTUK KENDARAAN DINAS
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
No Jenis Kendaraan Merk/Type Kode Barang Nomor Tanggal Perolehan Kondisi Harga Peolehan Keterangan Polisi Rangka Mesin
1 2
Toyota Kijang
Toyota Kijang
Toyota
Toyota
3.02.01.2.003
3.02.01.2.003
BG 43 AZ
BG 42 AZ
KF40RM07K
5K9217643
5K9091504
MHF21KF5001163246
01-03-1991
02-02-1994
R.B
R.B
Rp.22.111.600,-
Rp.23.500.000,-
61
DAFTAR BARANG MILIK NEGARA YANG DIHAPUS
No Nama Barang Nomor Urut Tahun Perolehan Harga Perolehan Barang Milik Negara
Kondisi Barang Milik Negara
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
White Board White Board White Board Meja Kerja Kayu Meja Kerja Kayu Meja Kerja Kayu Meja Kerja Kayu Meja Kerja Kayu Meja Kerja Kayu Meja Kerja Kayu Meja Kerja Kayu Kursi Besi Metal Kursi Besi Metal Kursi Besi Metal Kursi Besi Metal Kursi Besi Metal Sice Partise Partise Partise Partise laptop
3.05.01.05.010-10 3.05.01.05.010-13 3.05.01.02.010.-16 3.05.02.01.002-34 3.05.02.01.002-50 3.05.02.01.002-51 3.05.02.01.002-53 3.05.02.01.002-54 3.05.02.01.002-56 3.05.02.01.002-58 3.05.02.01.002-96 3.05.02.01.003-37 3.05.02.01.003-38 3.05.02.01.003-42 3.05.02.01.003-81 3.05.02.01.003-86 3.05.02.01.005-16 3.05.02.01.022-1 3.05.02.01.022-2 3.05.02.01.022-3 3.05.02.01.022-4 3.10.01.02.002-1
1992 1992 1992 1991 1999 1999 1996 1999 1999 1999 2007 2006 2006 2006 2007 2007 1994 1989 1989 1989 1989 2007
Rp. 1,- Rp. 1,- Rp. 1,- Rp. 1,-
Rp. 539.663,- Rp. 539.663,- Rp. 539.663,- Rp. 359.775,- Rp. 359.775,- Rp. 359.775,-
Rp. 1.500.000,- Rp. 600.000,- Rp. 600.000,- Rp. 600.000,-
Rp. 1.500.000,- Rp. 1.500.000,-
Rp. 1,- Rp. 1,- Rp. 1,- Rp. 1,- Rp. 1,-
Rp. 19.970.000,-
Rusak berat Rusak berat Rusak berat Rusak berat Rusak berat Rusak berat Rusak berat Rusak berat Rusak berat Rusak berat Rusak berat Rusak berat Rusak berat Rusak berat Rusak berat Rusak berat Rusak berat Rusak berat Rusak berat Rusak berat Rusak berat Rusak berat
62
C. Pengelolaan Keuangan
Pengelolaan keuangan meliputi : 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang 3. Belanja Modal Alokasi anggaran yang tercantum pada DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tahun Angaran 2013 Nomor : DIPA-005-01.2.526750/2013 untuk belanja pegawai belanja barang dan belanja modal sebesar Rp. 3.742.172.000,- pencairan dana belanja tersebut dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang yang berpedoman pada : - Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002/Sek/SK/1/2011 Tanggal
4 Januari 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendaftaran dan Belanja Negara di lingkungan Mahkamah Agung RI.
- Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : 66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendaftaran Belanja Negara.
Adapun realisasi yang telah delaksanakan pada tahun anggaran 2013 adalah sebagai berikut : 1. Belanja Pegawai Rekapitulasi Belanja Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang tahun 2013. PAGU REALISASI SISA KETERANGAN
Rp. 5.345.093.000
Rp. 5.575.503.195
Kekurangan Tunjangan Hakim sebesar : Rp.230.410.195
untuk belanja pegawai dana yang tersedia dalam DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tahun 2013 sebesar Rp. 5.345.093.000,- realisasi belanja yang telah dilaksanakan adalah sebesar Rp. 5.575.503.195,- sehingga kekurangan dana untuk tahun 2013 adalah sebesar Rp. 230.410.195,-
2. Belanja Barang a. Rekapitulasi belanja barang Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang tahun 2013. PAGU REALISASI SISA KETERANGAN
Rp. 565.062.000,-
Rp. 485.732.823,-
Rp. 79.329.177,-
85,96%
Untuk belanja barang dana yang tersedia dalam DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tahun 2013 sebesar Rp. 565.062.000,- realisasi belanja yang telah dilaksanakan adalah sebesar Rp. 485.732.823,- sehingga dana yang tersisa untuk tahun 2013 adalah sebesar Rp. 79.329.177,- a. Rekapitulasi belanja barang non operasional (05) Pengadilan Tata Usaha
Negara Palembang tahun 2013. PAGU REALISASI SISA KETERANGAN
Rp. 221.662.000,- Rp. 64.158.400,- Rp.157.503.600,- 28,94%
Untuk belanja barang non operasional DIPA (05) dana yang tersedia didalam DIPA sebesar Rp. 221.662.000,- Realisasi belanja yang telah dilaksanakan adalah sebesar Rp. 64.158.400,- Sehingga dana yang tersisa untuk tahun 2013 adalah sebesar Rp. 157.503.600,-
63
3. Belanja Modal Rekapitulasi belanja modal Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
tahun 2013. PAGU REALISASI SISA KETERANGAN
Rp. 175.000.000,-
Rp. 169.573.000,-
Rp. 4.312000,-
96,89 %
Untuk belanja modal dana yang tersedia didalam DIPA sebesar Rp. 175.000.000,- realisasi belanja yang telah dilaksnakan adalah sebesar Rp. 169.573.000,- sehingga dana yang tersisa untuk tahun 2013 adalah sebesar Rp. 4.312.000,-
D. Pengelolaan Administrasi
1. Administrasi Peradilan
Pengelolaan Administrasi Peradilan berpedoman pada keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan sebagai berikut :
1. Penerimaan Perkara a. Pendaftaran Perkara Tingkat Pertama b. Pendaftaran Perkara Banding c. Pendaftaran Perkara Kasasi d. Administrasi Biaya Perkara 2. Persiapan Persidangan : a. Penunjukan Majelis Hakim b. Penetapan Hari Sidang c. Panggilan Para Pihak 3. Persidangan : a. Berita Acara Sidang b. Rapat Permasyarakatan c. Putusan d. Memutasi Perkara 4. Pemberkasan : a. “Bundel A” b. “Bundel B” untuk banding c. “Bundel B” untuk kasasi d. “Bundel B” untuk peninjauan kembali 5. Register Laporan dan Pengarsipan : a. Register Perkara b. Laporan c. Arsip Perkara
2. Administrasi Umum
Pengelolaan administrasi umum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berpedoman keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/VII/2007 tanggal 24-8-2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan,
64
Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Pedoman Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI.
Pedoman pelaksanaan pengelolaan administrasi umum tersebut adalah sebagai berikut : 1. Administrasi Perencanaan Peradilan 2. Administrasi Kepegawaian Peradilan 3. Administrasi Tata Persuratan dan Kearsipan 4. Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan 5. Administrasi Perbendaharaan.
65
A. Kesimpulan
1. Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menyesuaikan visi
dan misi Mahkamah Agung RI, khususnya dalam mengadili sengketa Tata
Usaha Negara.
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah melaksanakan Tugas sesuai
dengan program kerja yang telah dibuat untuk program kerja tahun 2013.
3. Dalam melaksanakan program kerja ditunjang dengan biaya DIPA.
4. Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam mengadili sengketa Tata
Usaha Negara telah selesai dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan.
5. Dalam pelaksanaan kegiatan kerja di Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang secara intern melakukan pengawasan baik oleh pimpinan dan
pejabat struktural juga oleh Hakim-Hakim pengawas bidang.
6. Hasil pengawasan intern secara berkala dilaporkan kepada Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Medan.
7. Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah melaksanakan keputusan
Ketua Mahkamah Agung RI No. 144/KMA/SKIVIII/2007 Tanggal 28
Agustus tahun 2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan dalam
bentuk wibesite.
8. Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah melakukan pelaporan yang
berkaitan dengan kegiatan kesekretariatan dan kepaniteraan ke Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Ditjenmiltun dan Mahkamah Agung
melalui email dan Pos
9. Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah melaksanakan usaha-usaha
perubahan sebagaimana dimaksud SK Reforrmasi Birokrasi.
B. Rekomendasi
1. Mahkamah Agung RI diharapkan segera menyusun struktur organisasi
Pengadilan Tata Usaha Negara di dalamnya, agar Jurusita / Jurusita Pengganti
dapat masuk dalam struktur organisasi tersebut.
2. Perlunya ketersediaan anggaran untuk peningkatan Sumber Daya Manusia
bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.
3. Diharapkan Mahkamah Agung RI memberi tambahan tenaga staff untuk gol
II dan tenaga komputer, agar Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dapat
melaksanakan tugas secara optimal.
BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
66
4. Diharapkan Ditjen Badilmiltun dapat memberikan pelatihan dalam
pelaksanaan aplikasi SIMPEG dan SIADPTUN dalam rangka mewujudkan
transparansi informasi dan peradilan yang modern.
67
Lampiran 1 BAB. III Matriks Perkara dan Sumber Daya Manusia Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
Tahun 2013
No Bulan Perkara Sumber Daya Manusia Keterangan
Sisa Masuk Putus Hakim Panitera Pengganti Jurusita/Pengganti Jumlah Kinerja Jumlah Kinerja Jumlah Kinerja
1 Januari 21 2 10 11 17 5 2 Pebruari 13 3 3 3 Maret 13 4 2 4 April 15 7 7 5 Mei 15 3 5 6 Juni 13 2 4 7 Juli 11 6 6 8 Agustus 11 4 2 9 September 13 3 2
10 Oktober 14 3 3 11 Nopember 21 8 1 12 Desember 20 3 4
Total 20 48 49 11 15 5
68
Lampiran 2 BAB.III Komplikasi Perkara Triwulan I
Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2013
No Bulan Januari Sumber Daya Manusia Bulan Pebruari Sumber Daya
Manusia Bulan Maret Sumber Daya
Manusia Sisa Masuk Putus Hakim PP JSP Sisa Masuk Putus Hakim PP JPS Sisa Masuk Putus Hakim PP JPS
1.
21
2
10
11
17
5
13
3
3
11
17
5
13
4
2
11
17
5
Lampiran 3 BAB.III Komplikasi Perkara Triwulan II
69
Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2013
No Bulan April Sumber Daya Manusia Bulan Mei Sumber Daya
Manusia Bulan Juni Sumber Daya
Manusia Sisa Masuk Putus Hakim PP JSP Sisa Masuk Putus Hakim PP JPS Sisa Masuk Putus Hakim PP JPS
1.
15
7
7
11
17
5
15
3
5
11
17
5
13
2
4
11
17
5
Lmapiran 4 BAB.III Komplikasi Perkara Triwulan III
70
Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2013
No Bulan Juli Sumber Daya Manusia Bulan Agustus Sumber Daya
Manusia Bulan September Sumber Daya
Manusia Sisa Masuk Putus Hakim PP JSP Sisa Masuk Putus Hakim PP JPS Sisa Masuk Putus Hakim PP JPS
1.
11
6
6
11
17
5
11
4
2
11
17
5
13
3
2
11
17
5
Lampiran 5 BAB.III Komplikasi Perkara Triwulan IV
71
Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2013
No Bulan Oktober Sumber Daya Manusia Bulan Nopember Sumber Daya
Manusia Bulan Desember Sumber Daya Manusia
Sisa Masuk Putus Hakim PP JSP Sisa Masuk Putus Hakim PP JPS Sisa Masuk Putus Hakim PP JPS
1.
14
3
3
11
17
5
14
8
1
11
16
5
20
3
4
11
16
5
Lampiran 6 BAB.III Matriks Upaya Hukum Pengadilan Tingkat Pertama
72
Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2013
(Perkara Tingkat Pertama yang diputus, Perkara Tingkat Banding yang diputus, Perkara Tingkat Kasasi yang diputus, Perkara Peninjauan Kembali yang diputus)
Bulan Perkara Banding Kasasi Peninjauan Kembali Keterangan
Januari 10 3 2 2 Pebruari 3 2 2 2 Maret 2 - 2 - April 7 3 3 - Mei 5 9 - - Juni 4 4 1 - Juli 6 1 4 - Agustus 2 1 3 - September 2 4 2 1 Oktober 3 3 1 - Nopember 1 - 1 - Desember 4 3 1 1
Jumlah 49 32 22 6
Lampiran 7 BAB.111 Matriks Upaya Hukum Pengadilan Tingkat Pertama
73
(Jenis Perkara/Klasifikasi) Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
Tahun 2013 (Perkara Tingkat Pertama yang diputus, Perkara Tingkat Banding yang diputus, Perkara Tingkat Kasasi yang diputus, Perkara Peninjauan Kembali yang diputus)
Jenis
Perkara/Klasifikasi Putus Banding Kasasi Peninjauan Kembali
(PK) Keterangan
Pertanahan 27 18 20 3 Kepegawaian 8 6 5 - Perijinan 2 - - - Kehutanan - - - - Pemilukada 5 4 2 - Partai politik 1 - - - PAW 1 - - - Dan lain-lain 5 2 1 1
Jumlah 49 30 28 4
Lampiran Bab V.C.1
74
Rekapitulasi Belanja Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
Tahun Anggaran 2013
No Belanja Pegawai Pagu Realisasi Sisa Keterangan
1 Gaji dan Tunjangan Rp 5.345.093.000,- Rp 5.575.503.195,- - Kekurangan Tunjangan Hakim (Rp 230.410.195,-)
Jumlah Rp 5.345.093.000,- Rp 5.575.503.195,- - (Rp 230.410.195,-)
Lampiran Bab V.C.2
75
Rekapitulasi Belanja Barang pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
Tahun Anggaran 2013
No Belanja Barang Pagu Realisasi Sisa Keterangan
1 Belanja Barang Operasional Rp 565.062.000,- Rp 485.732.823,- Rp 79.329.177,-
2 Belanja Barang Non Operasional Rp 221.662.000,- Rp 64.158.400,- Rp 157.503.600,-
Jumlah Rp 786.724.000,- Rp 549.891.223,- Rp 236.832.777,-
Lampiran Bab V.C.3
76
Rekapitulasi Belanja Modal pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
Tahun Anggaran 2013
No Belanja Modal Pagu Realisasi Sisa Keterangan
1. Pengadaaan Inventaris Kantor Rp 71.987.000,- Rp 69.760.000,- Rp 1.112.000,-
2. Pengadaan Scanner dan Printer Rp 3.013.000,- Rp 3.013.000,- -
3. P engadaan Perangkat dan Aplikasi Sistem Administrasi
Perkara PTUN
Rp 100.000.000,- Rp 96.800.000,- Rp 3.200.000,-
Jumlah Rp 175.000.000,- Rp 169.573.000,- Rp 4.312.000,-