Upload
lamthuy
View
232
Download
4
Embed Size (px)
Citation preview
Sistem Peradilan di Indonesia
Oleh :
DR. Hj. Marni Emmy Mustafa, SH., MH.
Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat
Disampaikan dalam Rangka Pengenalan Tentang Hukum dan Peradilan Kepada Mahasiswa Baru Universitas Padjajaran Bandung
Aula Sidang Pengadilan Tinggi Jawa Barat
Bandung, 21 Agustus 2014
PENGADILAN TINGGI B
ANDUNGPDFaid.Com#1 Pdf Solutions
Sistem Peradilan di Indonesia
Apa itu sistem :
Ludwig Von Bertalantfly
“Systems are complexes of elements in interaction, to
which certain law can be applied”
(Sistem adalah himpunan unsur (elements) yang paling
mempengaruhi , untuk mana hukum itu berlaku)
PENGADILAN TINGGI B
ANDUNG
Historis Perkembangan sistem periode :
l. Masa Undang-Undang Dasar 1945 pengadilan
berdasarkan (periode 18 Agustus 1945 - 27
Desember 1949)
2. Masa konstitusi Republik Indonesia Serikat
(periode 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950)
3. Masa Undang-undang Dasar Sementara 1950
(periode 17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959)
4. Masa kembali ke Undang-Undang Dasar 1945
(periode 5 Juli 1959 – hingga sekarang
PENGADILAN TINGGI B
ANDUNG
Masa Undang-Undang Dasar 1945 ( periode 18 Agustus 1945-27 Desember 1949)
Diatur dalam 2 pasal BAB IX : Pasal 24 dan pasal 25 UUD 1945
Dilaksanakan dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 1948
Tentang Susunan dan Kekuasaan Kehakiman dan Kejaksaan.
-Peradilan Umum
- Peradilan Tata Usaha Pemerintahan
- Peradilan Ketentaraan
PENGADILAN TINGGI B
ANDUNG
Masa Konstitusi Republik Indonesia Serikat
(periode 27 Desember 1949-17 Agustus 1950)
Selain diatur UUD 1945 juga diatur
dalam Konstitusi RIS dalam bab IV pasal
145 ayat (1) ttg Pemerintahan.
PENGADILAN TINGGI B
ANDUNG
Masa Undang-Undang Dasar Sementara 1950
(periode 17 Agustus 1950- 5 Juli 1959)
Diatur dalam pasal Bagian II Pasal 101 s/d Pasal 108 UUDS 1950
Pemerintah mengeluarkan :
Undang-Undang No.1 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung,
mengatur tentang kedudukan dan wewenang Mahkamah Agung.
Undang-Undang Darurat 1951 Tentang Susunan Kekuasaan dan
Acara Pengadilan Sipil
-menetapkan : Penghapusan Pengadilan Swapraja dan Pengadilan
Adat
- menetapkan HIR/RIB Stbld 1941 no.44
PENGADILAN TINGGI B
ANDUNG
Masa kembali ke Undang-Undang Dasar 1945
Diatur :
a. Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
b. Undang-Undang No. 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Umum dan Mahkamah Agung.
c. TAP MPRS XIX/MPRS/1966 meninjau Produk yang tidak sesuai dengan UUD 1945.
Kemudian diatur :
UU No. 5 tahun 1985 tentang Peradilan TUN
UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
UU No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
UU No. 8 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
(UU No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum
PENGADILAN TINGGI B
ANDUNG
SEJAK INDONESIA MERDEKA TTG
KEKUASAAN KEHAKIMAN
Undang-Undang No.19 Tahun 1948
Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman
Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1970
Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang No. 15 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung.
Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
PENGADILAN TINGGI B
ANDUNG
Asas kekuasaan kehakiman yang merdeka
(an independent yudiciary) pasal 24 ayat 1
UUD 1945 disebutkan bahwa kekuasaan
kehakiman merupakan kekuasaan yang
merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakan hukum dan
keadilan.
PENGADILAN TINGGI B
ANDUNG
SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
MAHKAMAH AGUNG (UU NO.48 TAHUN 2009 Tentang KEKUASAAN KEHAKIMAN)
LINGKUNGAN PERADILAN
MILITER (UU No. 31/1997)
LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA (UU No. 50/2009 Jo UU No. 6/2003 Jo UU No. 7/1989)
- PENGADILAN PAJAK
LINGKUNGAN
PERADILAN TATA
USAHA NEGARA
(UU No. 51/2009 Jo
UU No. 9/2004 Jo
UU No. 5/1986)
LINGKUNGAN
PERADILAN
UMUM
(UU No. 49/2009 Jo
UU No. 8/2004 Jo
UU No. 2/1986)
-PENGADILAN HAM
- PENGADILAN ANAK
- PENGADILAN NIAGA
- PENGADILAN KORUPSI
- PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
- PENGADILAN PERIKANAN
PENGADILAN TINGGI B
ANDUNG
11
Tugas Pokok Badan Peradilan
Menerima, memeriksa dan mengadili serta
menyelesaikan setiap perkara yang diajukan
kepadanya dan tugas lain yang diberikan
kepadanya berdasarkan peraturan perundang-
undangan.
PENGADILAN TINGGI B
ANDUNG
VISI :
“ TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG “
MISI :
1. Menjaga kemandirian badan peradilan. 2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang
berkeadilan Kepada Pencari Keadilan. 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan
Peradilan 4. Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparasi
Badan Peradilan
PENGADILAN TINGGI B
ANDUNG
Pengadilan
Negeri (Peradilan
Tingkat Pertama)
Pengadilan Tinggi
(Peradilan Tingkat
Banding
Mahkamah Agung
(Peradilan Tingkat
kasasi)
PHI/Niaga
Mahkamah
Agung
Tingkatan Pada Sistem Peradilan
Umum Indonesia
PENGADILAN TINGGI B
ANDUNG
Pasal 45 UU No.5 Tahun 2004 jo UU No. 3 Tahun 2009
Tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985
Tentang Mahkamah Agung
Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara
yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi , kecuali perkara
yang oleh undang-undang ini dibatasi pengajuannya.
Perkara yang dikecualikan pada ayat 1 :
Putusan praperadilan
Perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1
(satu) tahun dan atau diancam pidana denda
Perkara Tatausaha Negara yang objek gugatannya berupa
keputusan Pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku
diwilayah daerah yang bersangkutan.
PENGADILAN TINGGI B
ANDUNG
15
Pembentukan Hukum Melalui Putusan Hakim
Kekosongan hukum
Hukum yang tidak ada tidak jelas
Hukum yang sudah usang
Hukum yang bertentangan dengan rasa
keadilan atau ketertiban umum.
PENGADILAN TINGGI B
ANDUNG
16
TANTANGAN BAGI SISTEM PERADILAN PADA
ABAD KE XXI ADALAH MEMBANGUN STRUKTUR
DENGAN CARA-CARA MEMBAWA PENGETAHUAN
YANG BAIK DAN YANG MUTAKHIR UNTUK
MENYELESAIKAN KONTROVERSI-KONTROVERSI
YURIDIS
PENGADILAN TINGGI B
ANDUNG
SEKIAN
DAN
TERIMA KASIH
PENGADILAN TINGGI B
ANDUNG