PENGADILAN TINGGI MEDAN - pt-medan.go.id · 2. pengadaan Printer 3. Pengadaan Instalasi Listrik B. Operasional BPD 1. ATK 2. Cetakan 3. Biaya Rapat ... membuat permohonan pencairan

P U T U S A N Nomor : 22 / PID.SUS.TPK / 2016 / PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam tingkat banding, telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : PARNO. Tempat Lahir : Desa Paya Itik.

Tanggal Lahir / Umur : 49 Tahun / 14April 1966.

Jenis Kelamin : Laki-Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal :Dusun I Desa Paya Itik Kecamatan Galang,

Kabupaten Deli Serdang.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Mantan Kepala Desa Paya Itik.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 11

Januari 2016;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai

dengan tanggal 20 Pebruari 2016 ;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal

08 Maret 2016 ;

4. Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal

25 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 25 Maret 2016 ;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 26 Maret 2016

sampai dengan tanggal 24 Mei 2016 ;

6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 April 2016 sampai

dengan tanggal 28 Mei 2016 ;

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Mei

2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya :

SUREPNO SARPAN, SH dan PONISAR SUSANTO, SH, Advokat / Penasihat

Hukum dari KantorHukum “ SUREPNO SARPAN, SH& REKAN “berkantor

Jalan STM No. 58 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

2

Maret 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan

dengan Nomor Register : 210/Penk.Pid/2016/PN.Mdn, tanggal 16 Maret 2016.

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

----- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara

Nomor:150/Pen.Pid.Sus.TPK/2016/PT.MDN.- dan Reg.No.22/PID.SUS.TPK/

2016/PT- MDN tanggal 10 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang

mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan

perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 25

April 2016 Nomor : 17/PID.SUS.TPK/2016/PN-MDN dalam perkara atas nama

terdakwa tersebut diatas;

I. Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum.

No. Reg. Perkara: PDS- 01/L.PKAM/02/2016 tertanggal 24 Februari 2016

terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : Primair : --------- Bahwa ia terdakwa PARNO selaku Kepala Desa Paya Itik Kecamatan

Galang Kabupaten Deli Serdang yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati

Deli Serdang Nomor : 075 tanggal 26 Januari 2012 tentang Pemberhentian dan

Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Paya Itik Kecamatan Galang, pada

tahun 2013 dan tahun 2014 bertempat di Kantor Desa Paya Itik Kecamatan

Galang Kabupaten Deli Serdang atau setidak–tidaknya pada tempat lain yang

masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili

perkaranya, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan

terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Parno diangkat sebagai Kepala Desa Paya Itik Kecamatan

Galang Kabupaten Deli Serdang masa jabatan 2012 s/d 2018 berdasarkan

Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 075 tanggal 26 Januari 2012 tentang

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

3

Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Paya Itik

Kecamatan Galang.

- Bahwa sesuai Pasal 31 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Nomor : 7 tahun 2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Tata Cara

Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian

Kepala Desa, terdakwa Parno selaku Kepala Desa Paya Itik Kecamatan

Galang mempunyai kewajiban melaksanakan dan mempertanggungjawabkan

pengelolaan keuangan desa. - Bahwa sesuai Pasal 132 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

21 Tahun 2011 menyebutkan setiap pengeluaran belanja atas beban APBD

harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. - Bahwa pada tahun anggaran 2013 Desa Paya Itik Kecamatan Galang

Kabupaten Deli Serdang mendapat Anggaran Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp. 62.238.345,80 (enam

puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh lima

rupiah delapan puluh sen) sesuai Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor :

098 Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013 tentang Besaran Alokasi Dana

Desa (ADD) Dan Bantuan Keuangan Yang Diterima oleh Setiap Desa Se-

Kabupaten Deli Serdang, yang dialokasikan untuk :

-1. Penghasilan Tetap Kepala Dusun Rp. 14.400.000,-

-2. Belanja Operasional Pemerintah Desa dan

BPD

Rp. 14.351.503,74

-3. Belanja Pemberdayaan Masyarakat Rp. 33.486.842,06

- Bahwa sesuai Peraturan Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli

Serdang Nomor : 01 Tahun 2013 tanggal 01 Juli 2013 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013 dan Berita Acara Hasil

Musyawarah Desa Paya Itik tanggal 03 Oktober 2013, Alokasi Dana Desa Paya Itik tahun 2013 sebesar Rp. 62.238.345,80 (enam puluh dua juta dua

ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah delapan

puluh sen) tersebut akan dipergunakan untuk kegiatan :

N

o Uraian

Alokasi Dana

Desa (ADD)

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

4

1 Penghasilan Tetap Kepala Dusun (3 org x Rp. 400.000 x 12 bulan)

14.400.000

2 A. Operasional Pemerintah Desa dan BPD

a. Belanja Barang dan Jasa

1. ATK

2. Cetakan

3. Penggandaan / fotocopy

4. Biaya Rapat/ Musyawarah Pemerintah Desa

5. Perjalanan Dinas

6. Biaya Administrasi dan Operasional Raskin di

desa

7. Pakaian Dinas Kades, Sekdes dan Perangkat

b. Belanja Modal

1. Pengadaan Lemari

2. pengadaan Printer

3. Pengadaan Instalasi Listrik B. Operasional BPD

1. ATK

2. Cetakan

3. Biaya Rapat

4. Biaya Perjalanan Dinas

692.778,18

250.000,-

456.000,-

1.050.000,-

1.550.000,-

1.800.000,-

2.250.000,-

2.100.000,-

750.000,-

1.300.000,-

111.225,56

197.500,-

664.000,-

1.180.000,-

3 Pemberdayaan Masyarakat 1. Bantuan Operasional LKMD

a. ATK

b. Cetakan

c. Biaya Rapat

d. Biaya Perjalanan Dinas

2. Bantuan Operasional TP.PKK

a. Biaya ATK

b. Cetak dan Penggandaan

c. Biaya Rapat

d. Perjalanan Dinas

e. Peningkatan 10 Program pokok PKK

3. Peningkatan Derajat Kesehatan

a. Peningkatan Aktifitas Posyandu

b. Peningkatan Fungsi Polindes

c. Peningkatan Gizi Lansia

380.000,-

250.000,-

750.000,-

1.120.000,-

233.000,-

117.000,-

600.000,-

550.000,-

1.000.000,-

1.140.000,-

1.360.000,-

500.000,-

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

5

4. Pembangunan Infrastruktur dan Perekonomian

masyarakat a. Rehab kantor desa

5. Ongkos Angkut Raskin dari Kecamatan ke Desa

23.486.842,06 2.000.000,-

Jumlah 62.238.345,80

- Bahwa dari Anggaran Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 62.238.345,80

tersebut terdapat kegiatan Pembangunan Infrastruktur dan Perekonomian

masyarakat yaitu Rehap Kantor Desa dengan anggaran sebesar Rp. 23.486.842,06 (dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh enam ribu

delapan ratus empat puluh dua rupiah enam sen).

- Bahwa sesuai Daftar Rencana Definitif Program dan Kegiatan Hasil

MusrenBangdes Desa Paya Itik tahun anggaran 2013 tanggal 3 Oktober

2013, kegiatan Pembangunan Infrastruktur dan Perekonomian Masyarakat yaitu Rehap Kantor Desa dengan anggaran sebesar Rp. 23.486.842,06 (dua

puluh tiga juta empat ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus empat

puluh dua rupiah enam sen) tersebut akan dipergunakan untuk :

-1. Semen 50 sak Rp. 2.500.000,-

-2. Pasir 15 M3 Rp. 750.000,-

-3. Keramik 50 Kotak Rp. 2.750.000,-

-4. Batu Bata 1.500 buah Rp. 600.000,-

-5. Broti 2 x 2 Inchi 25 Batang Rp. 1.500.000,-

-6. Broti 2 x 6 Inchi 10 Batang Rp. 900.000,-


-8. Seng 4 Kodi Rp. 3.600.000,-

-9. Kusen Jendela 4 Buah Rp. 1.100.000,-

-10. Jendela 8 daun Rp. 1.400.000,-

-11. Asbes 10 lembar Rp. 200.000,-

-12. Jerjak jendela 9 buah Rp. 1.575.000,-

-13. Jerjak pintu dan daun pintu 1 buah Rp. 2.000.000,-

-14. Cat tembok 5 Kg 2 buah Rp. 359.600,-

-15. Cat Kayu 2 Kg 2 Liter Rp. 103.000,-

-16. Paku 10 Kg Rp. 200.000,-

-17. Engsel 17 Buah Rp. 136.000,-

-18. Upah kerja tenaga ahli 2 orang Rp. 1.200.000,-

-19. Benang nilon 1 gulung Rp. 3.242,06

-20. Timba plastik 2 buah Rp. 10.000,-

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

6

- Bahwa mekanisme pencairan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa

Paya Itik tahun 2013 adalah terdakwa Parno selaku Kepala Desa Paya Itik

membuat permohonan pencairan dana ADD tahun 2013 yang ditujukan

kepada Bupati Deli Serdang cq Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat

Kabupaten Deli Serdang, kemudian setelah uang masuk ke rekening desa

Paya Itik pada BRI Unit Galang Nomor 3528-01-020436-53-7 terdakwa Parno

selaku Kepala Desa bersama Rini Puspita selaku Bendahara desa Paya itik

tahun 2013 pergi ke Bank BRI Unit Galang untuk melakukan pencairan

Alokasi Dana Desa tahun 2013 tersebut dengan cara terdakwa Parno

bersama Rini Puspita menandatangani slip pengambilan uang dan Anggaran

Alokasi Dana Desa Paya Itik tahun 2013 seluruhnya telah dicairkan oleh

Rini Puspita bersama terdakwa Parno dan setiap Rini Puspita bersama

terdakwa Parno mencairkan Alokasi Dana Desa tahun 2013 tersebut uang

tersebut terdakwa Parno yang menyimpannya.

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2013 Anggaran Alokasi Dana Desa untuk

kegiatan Pembangunan Infrastruktur dan Perekonomian Masyarakat yaitu

Rehap Kantor Desa dengan anggaran sebesar Rp. 23.486.842,06 (dua

puluh tiga juta empat ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus empat

puluh dua rupiah enam sen) tersebut telah dicairkan terdakwa Parno

bersama Rini Puspita dari BRI Unit Galang dengan nomor rekening 3528-01-

020436-53-7.

- Bahwa kegiatan Pembangunan Infrastruktur dan Perekonomian mayarakat yaitu Rehap Kantor Desa dengan anggaran sebesar Rp. 23.486.842,06 (dua

puluh tiga juta empat ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah enam sen) tersebut yang dilaksanakan hanya sebesar Rp. 3.811.000,- (Tiga juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) yaitu untuk

pengadaan :

-1. Pasir 1 (satu) motor Rp. 175.000,-

-2. Keramik 24 (dua puluh empat)

kotak

Rp. 1.248.000,-

-3. Semen 12 (dua belas ) sak Rp. 576.000,-

-4. Jerjak jendela sebanyak 5 (lima)

buah

Rp. 1.000.000,-

-5. Asbes 4 (empat) keping Rp. 72.000,-

-6. Cat 1 (satu) kaleng Rp. 40.000,-

-7. Upah tukang 2 (dua) orang Rp. 700.000,-

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

7

- Bahwa atas kegiatan Pembangunan Infrastruktur dan Perekonomian

masyarakat yaitu Rehap Kantor Desa tersebut dibayarkan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebesar Rp. 2.135.167,- ( dua juta seratus

tiga puluh lima ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) pada tanggal 06 Februari 2014 dan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp. 320.275,- (tiga ratus dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) pada

tanggal 06 Februari 2014 sehingga jumlah dana yang dipergunakan

untuk kegiatan Pembangunan Infrastruktur dan Perekonomian masyarakat yaitu Rehap Kantor Desa tersebut hanya sebesar Rp. 6.266.442,- (enam juta dua ratus enam puluh enam ribu empat ratus

empat puluh dua rupiah) yaitu (Rp. 3.811.000,- + Rp. 2.135.167,- + Rp. 320.275,-) sedangkan sisanya sebesar Rp. 17.220.400,06 (tujuh

belas juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah enam sen)

dipergunakan terdakwa Parno untuk kepentingan dirinya sendiri dan

penggunaan uang sebesar Rp. 17.220.400,06 (tujuh belas juta dua

ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah enam sen) tersebut tidak ada

didukung bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sehingga negara

dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dirugikan sebesar

Rp. 17.220.400,06 (tujuh belas juta dua ratus dua puluh ribu empat

ratus rupiah enam sen).

- Bahwa pada tahun anggaran 2014 Desa Paya Itik Kecamatan Galang

Kabupaten Deli Serdang mendapat Anggaran Alokasi Dana Desa dari

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp. 64.038.345,80

(enam puluh empat juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh

lima rupiah delapan puluh sen) sesuai Keputusan Bupati Deli Serdang

Nomor : 211 Tahun 2014 tanggal 07 Februari 2014 tentang Besaran

Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Bantuan Keuangan Yang Diterima oleh

Setiap Desa Se- Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014 yang

dialokasikan untuk :



BPD

Rp. 14.351.503,74




Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014 dan Berita Acara

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

8

Hasil Musyawarah Desa Paya Itik tanggal 10 Juni 2014, Alokasi Dana Desa

Paya Itik tahun 2014 sebesar Rp. 64.038.345,80 (enam puluh empat juta

tiga puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah delapan puluh

sen) tersebut akan dipergunakan untuk kegiatan :

No Uraian Alokasi Dana

Desa (ADD)


16.200.000,-



1. ATK

2. Cetakan


4. Biaya Rapat/ Musyawarah Pemerintah Desa

5. Perjalanan Dinas

6. Biaya Administrasi dan Operasional Raskin di

desa

7. Pakaian Dinas Kades, Sekdes dan Perangkat

b. Belanja Modal

1. Pengadaan komputer

2. pengadaan meja kerja

3. Horden Jendela

B. Operasional BPD

1. ATK

2. Cetakan

3. Biaya Rapat


692.778,18

250.000,-

456.000,-

1.050.000,-

1.550.000,-

1.462.500,-

2.250.000,-

3.500.000,-

650.000,-

337.500,-

111.225,56

197.500,-

664.000,-

1.180.000,-


a. ATK

b. Cetakan

c. Biaya Rapat



a. Biaya ATK

380.000,-

250.000,-

750.000,-

1.120.000,-

233.000,-

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

9


c. Biaya Rapat

d. Perjalanan Dinas







Masyarakat a. Rabat beton


117.000,-

600.000,-

550.000,-

1.000.000,-

1.140.000,-

1.360.000,-

500.000,-

23.861.842,06

1.625.000,-

Jumlah 64.038.345,80



masyarakat yaitu Rabat beton dengan anggaran sebesar Rp. 23.861.842,06 (dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu



MusrenBangdes Desa Paya Itik tahun anggaran 2014 tanggal 10 Juni 2014,

kegiatan Pembangunan Infrastruktur dan Perekonomian Masyarakat yaitu Rabat beton dengan anggaran sebesar Rp. 23.861.842,06 (dua puluh tiga

juta delapan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus empat puluh dua

rupiah enam sen) tersebut akan dipergunakan untuk :

-1. Semen 200 sak Rp. 10.000.000,-

-2. Pasir 35 M3 Rp. 2.100.000,-

-3. Sertu 70 M3 Rp. 7.000.000,-

-4. Batu Sepit 21 M3 Rp. 3.150.000,-


-6. Papan mal 10 keping Rp. 408.000,-

-7. Benang Nilon 1 gulung Rp. 3.841,




PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

10



Paya Itik pada BRI Unit Galang Nomor 3528-01-020436-53-7 terdakwa

Parno selaku Kepala Desa bersama Septi Nursanti Gurusinga selaku

Bendahara desa Paya itik tahun 2014 pergi ke Bank BRI Unit Galang untuk

melakukan pencairan Alokasi Dana Desa tahun 2014 tersebut dengan cara

terdakwa Parno bersama Septi Nursanti Gurusinga menandatangani slip

pengamblan uang dan Anggaran Alokasi Dana Desa Paya Itik tahun

2014 seluruhnya telah dicairkan oleh Septi Nursanti Gurusinga bersama

terdakwa Parno dan setiap Septi Nursanti Gurusinga bersama terdakwa

Parno mencairkan Alokasi Dana Desa tahun 2014 tersebut uang tersebut

terdakwa Parno yang menyimpannya.

- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2014 Anggaran Alokasi Dana Desa

untuk kegiatan Pembangunan Infrastruktur dan Perekonomian Masyarakat yaitu Rabat beton dengan anggaran sebesar Rp. 23.861.842,06 (dua puluh

tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus empat puluh dua

rupiah enam sen) tersebut telah dicairkan terdakwa Parno bersama Septi

Nursanti Gurusinga dari BRI Unit Galang dengan nomor rekening 3528-01-

020436-53-7.

- Bahwa kegiatan Pembangunan Infrastruktur dan Perekonomian Masyarakat yaitu Rabat beton dengan anggaran sebesar Rp. 23.861.842,06

(dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus empat

puluh dua rupiah enam sen tersebut sama sekali tidak dilaksanakan namun dibayarkan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebesar Rp. 2.169.300,- (dua

juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) pada tanggal 15 Desember 2014 dan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp. 325.389,- (tiga

ratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) pada

tanggal 15 Desember 2014 sehingga jumlah dana yang dipergunakan untuk

kegiatan Pembangunan Infrastruktur dan Perekonomian Masyarakat yaitu Rabat beton tersebut hanya sebesar Rp. 2.494.689,- (dua juta empat ratus

sembilan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah) yaitu ( Rp. 2.169.300,- + Rp. 325.389,- ) sedangkan sisanya sebesar Rp. 21.367.153,06 (dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu seratus

lima puluh tiga rupiah enam sen) dipergunakan terdakwa untuk kepentingan

dirinya sendiri dan penggunaan dana sebesar Rp. 21.367.153,06 (dua puluh

satu juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu seratus lima puluh tiga rupiah

enam sen) tersebut tidak didukung bukti pengeluaran yang lengkap dan sah

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

11

sehingga negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Deli Serdang

dirugikan sebesar sebesar Rp. 21.367.153,06 (dua puluh satu juta tiga

ratus enam puluh tujuh ribu seratus lima puluh tiga rupiah enam sen).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Parno yang secara melawan hukum

menyalahgunakan Alokasi Dana Desa Paya Itik tahun anggaran 2013 dan

2014 telah memperkaya diri terdakwa sendiri sehingga mengakibatkan

kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebesar kurang lebih Rp. 38.587.553,12 (tiga puluh delapan juta

lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah dua

belas sen).

---------- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65

Ayat (1) KUHPidana. Subsidiair : ----------Bahwa ia terdakwa PARNO selaku Kepala Desa Paya Itik Kecamatan

Galang Kabupaten Deli Serdang yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati

Deli Serdang Nomor : 075 tanggal 26 Januari 2012 tentang Pemberhentian dan

Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Paya Itik Kecamatan Galang, pada

tahun 2013 dan tahun 2014 bertempat di Kantor Desa Paya Itik Kecamatan

Galang Kabupaten Deli Serdang atau setidak–tidaknya pada tempat lain yang

masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili

perkaranya, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan

terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Parno diangkat sebagai Kepala Desa Paya Itik

Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang masa jabatan 2012 s/d 2018

berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 075 tanggal 26

Januari 2012 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan

Kepala Desa Paya Itik Kecamatan Galang.

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

12

- Bahwa sesuai Pasal 30 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Deli

Serdang Nomor : 7 tahun 2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Tata

Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan

Pemberhentian Kepala Desa, terdakwa Parno selaku Kepala Desa Paya Itik

Kecamatan Galang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

- Bahwa sesuai Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Deli

Serdang Nomor : 7 tahun 2007 tanggal 17 Desember 2007, terdakwa Parno

selaku Kepala Desa Paya Itik Kecamatan Galang mempunyai wewenang :

a. Memimpin penyelenggara pemerintah desa berdasarkan kebijakan

yang ditetapkan bersama BPD.

b. Mengajukan rancangan Peraturan Desa.

c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan

bersama BPD.

d. Menetapkan Peraturan Kepala Desa.

e. Menyusun dan mengajukan rancangan Paeraturan Desa mengenai

APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.

f. Membina kehidupan masyarakat desa.

g. Membina perekonomian desa.

h. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisifatif.

i. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat

menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan

Peraturan perundang-undangan.

j. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.


Kabupaten Deli Serdang mendapat Anggaran Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp. 62.238.345,80 (enam

puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh lima

rupiah delapan puluh sen) sesuai Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor:

098 Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013 tentang Besaran Alokasi Dana

Desa (ADD) Dan Bantuan Keuangan Yang Diterima oleh Setiap Desa Se-

Kabupaten Deli Serdang, yang dialokasikan untuk :



BPD

Rp. 14.351.503,74


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

13


Serdang Nomor: 01 Tahun 2013 tanggal 01 Juli 2013 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013 dan Berita Acara

Hasil Musyawarah Desa Paya Itik tanggal 03 Oktober 2013, Alokasi Dana

Desa Paya Itik tahun 2013 sebesar Rp. 62.238.345,80 (enam puluh dua

juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah

delapan puluh sen) tersebut akan dipergunakan untuk kegiatan :


Desa (ADD)


14.400.000,-



1. ATK

2. Cetakan


4. Biaya Rapat/ Musyawarah Pemerintah

Desa

5. Perjalanan Dinas

6. Biaya Administrasi dan Operasional Raskin

di desa

7.Pakaian Dinas Kades, Sekdes dan

Perangkat

b. Belanja Modal

1. Pengadaan Lemari

2. pengadaan Printer

3. Pengadaan Instalasi Listrik

B. Operasional BPD

1. ATK

2. Cetakan

3. Biaya Rapat


692.778,18

250.000,-

456.000,-

1.050.000,-

1.550.000,-

1.800.000,-

2.250.000,-

2.100.000,-

750.000,-

1.300.000,-

111.225,56

197.500,-

664.000,-

1.180.000,-


a. ATK

380.000,-

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

14

b. Cetakan

c. Biaya Rapat



a. Biaya ATK


c. Biaya Rapat

d. Perjalanan Dinas







masyarakat a. Rehab kantor desa


250.000,-

750.000,-

1.120.000,-

233.000,-

117.000,-

600.000,-

550.000,-

1.000.000,-

1.140.000,-

1.360.000,-

500.000,-

23.486.842,06 2.000.000,-

Jumlah 62.238.345,80



masyarakat yaitu Rehap Kantor Desa dengan anggaran sebesar Rp. 23.486.842,06 (dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh enam ribu



MusrenBangdes Desa Paya Itik tahun anggaran 2013 tanggal 3 Oktober

2013, kegiatan Pembangunan Infrastruktur dan Perekonomian Masyarakat yaitu Rehap Kantor Desa dengan anggaran sebesar Rp. 23.486.842,06

(dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus

empat puluh dua rupiah enam sen) tersebut akan dipergunakan untuk :

-1. Semen 50 sak Rp. 2.500.000,-

-2. Pasir 15 M3 Rp. 750.000,-

-3. Keramik 50 Kotak Rp. 2.750.000,-

-4. Batu Bata 1.500 buah Rp. 600.000,-


-6. Broti 2 x 6 Inchi 10 Batang Rp. 900.000,-

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

15


-8. Seng 4 Kodi Rp. 3.600.000,-

-9. Kusen Jendela 4 Buah Rp. 1.100.000,-

-10. Jendela 8 daun Rp. 1.400.000,-

-11. Asbes 10 lembar Rp. 200.000,-

-12. Jerjak jendela 9 buah Rp. 1.575.000,-

-13. Jerjak pintu dan daun pintu 1

buah

Rp. 2.000.000,-

-14. Cat tembok 5 Kg 2 buah Rp. 359.600,-

-15. Cat Kayu 2 Kg 2 Liter Rp. 103.000,-

-16. Paku 10 Kg Rp. 200.000,-

-17. Engsel 17 Buah Rp. 136.000,-


-19. Benang nilon 1 gulung Rp. 3.242,06

-20. Timba plastik 2 buah Rp. 10.000,-







Parno selaku Kepala Desa bersama Rini Puspita selaku Bendahara desa

Paya itik tahun 2013 pergi ke Bank BRI Unit Galang untuk melakukan

pencairan Alokasi Dana Desa tahun 2013 tersebut dan Anggaran Alokasi

Dana Desa Paya Itik tahun 2013 seluruhnya telah dicairkan oleh Rini

Puspita bersama terdakwa Parno dan setiap Rini Puspita bersama terdakwa

Parno mencairkan Alokasi Dana Desa tahun 2013 tersebut uang tersebut

terdakwa Parno yang menyimpannya.


untuk kegiatan Pembangunan Infrastruktur dan Perekonomian Masyarakat yaitu Rehap Kantor Desa dengan anggaran sebesar Rp. 23.486.842,06


empat puluh dua rupiah enam sen) tersebut telah dicairkan terdakwa Parno

bersama Rini Puspita dari BRI Unit Galang dengan nomor rekening 3528-

01-020436-53-7.

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

16

- Bahwa kegiatan Pembangunan Infrastruktur dan Perekonomian mayarakat

yaitu Rehap Kantor Desa dengan anggaran sebesar Rp. 23.486.842,06


empat puluh dua rupiah enam sen) tersebut yang dilaksanakan hanya sebesar Rp. 3.811.000,- (Tiga juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) yaitu

untuk pengadaan :

-1. Pasir 1 (satu) motor Rp. 175.000,-

-2. Keramik 24 (dua puluh empat)

kotak

Rp. 1.248.000,-

-3. Semen 12 (dua belas ) sak Rp. 576.000,-

-4. Jerjak jendela sebanyak 5 (lima)

buah

Rp. 1.000.000,-

-5. Asbes 4 (empat) keeping Rp. 72.000,-

-6. Cat 1 (satu) kaleng Rp. 40.000,-

-7. Upah tukang 2 (dua) orang Rp. 700.000,-

- Bahwa atas kegiatan Pembangunan Infrastruktur dan Perekonomian

masyarakat yaitu Rehap Kantor Desa tersebut dibayarkan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebesar Rp. 2.135.167,- ( dua juta seratus tiga

puluh lima ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) pada tanggal 06 Februari 2014 dan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp. 320.275,- (tiga ratus dua

puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) pada tanggal 06 Februari

2014 sehingga jumlah dana yang dipergunakan untuk kegiatan

Pembangunan Infrastruktur dan Perekonomian masyarakat yaitu Rehap Kantor Desa tersebut hanya sebesar Rp. 6.266.442,- (enam juta dua ratus

enam puluh enam ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) yaitu (Rp. 3.811.000,- + Rp. 2.135.167,- + Rp. 320.275,-) sedangkan sisanya

sebesar Rp. 17.220.400,06 (tujuh belas juta dua ratus dua puluh ribu empat

ratus rupiah enam sen) dipergunakan terdakwa Parno untuk kepentingan

dirinya sendiri.

- Bahwa dengan dipergunakannya Alokasi Dana Desa Paya Itik tahun 2013

sebesar Rp. 17.220.400,06 (tujuh belas juta dua ratus dua puluh ribu

empat ratus rupiah enam sen) untuk kepentingan pribadinya sendiri sehingga terdakwa Parno telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku Kepala Desa Paya Itik

Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang karena uang tersebut berada

pada terdakwa sehubungan dengan jabatan atau kedudukannya selaku

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

17

kepala Desa namun sesuai tugasnya selaku kepala desa seharusnya

terdakwa Parno melaksanakan pembangunan dan bukan menggunakan

uang Alokasi Dana Desa Paya Itik tahun 2013 tersebut untuk kepentingan

pribadinya sendiri.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa Parno tersebut negara dalam hal ini

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dirugikan sebesar Rp. 17.220.400,06 (tujuh belas juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah enam sen).


Kabupaten Deli Serdang mendapat Anggaran Alokasi Dana Desa dari

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp. 64.038.345,80 (enam

puluh empat juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah

delapan puluh sen) sesuai Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 211

Tahun 2014 tanggal 07 Februari 2014 tentang Besaran Alokasi Dana Desa

(ADD) Dan Bantuan Keuangan Yang Diterima oleh Setiap Desa Se-

Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014 yang dialokasikan untuk :



BPD

Rp. 14.351.503,74




Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014 dan sesuai Berita

Acara Hasil Musyawarah Desa Paya Itik tanggal 10 Juni 2014, Alokasi Dana Desa Paya Itik tahun 2014 sebesar Rp. 64.038.345,80 (enam puluh empat

juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah delapan

puluh sen) tersebut akan dipergunakan untuk kegiatan :


Desa (ADD)


16.200.000,-



1. ATK

2. Cetakan


692.778,18

250.000,-

456.000,-

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

18

4. Biaya Rapat/ Musyawarah Pemerintah

Desa

5. Perjalanan Dinas

6. Biaya Administrasi dan Operasional Raskin

di desa

7.Pakaian Dinas Kades, Sekdes dan

Perangkat

b. Belanja Modal

1. Pengadaan komputer

2. pengadaan meja kerja

3. Horden Jendela

B. Operasional BPD

1. ATK

2. Cetakan

3. Biaya Rapat


1.050.000,-

1.550.000,-

1.462.500,-

2.250.000,-

3.500.000,-

650.000,-

337.500,-

111.225,56

197.500,-

664.000,-

1.180.000,-


a. ATK

b. Cetakan

c. Biaya Rapat



a. Biaya ATK


c. Biaya Rapat

d. Perjalanan Dinas







Masyarakat a. Rabat beton


380.000,-

250.000,-

750.000,-

1.120.000,-

233.000,-

117.000,-

600.000,-

550.000,-

1.000.000,-

1.140.000,-

1.360.000,-

500.000,-

23.861.842,06

1.625.000,-

Jumlah 64.038.345,80

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

19


tersebut terdapat kegiatan Pembangunan Infrastruktur dan Perekonomian masyarakat yaitu Rabat beton dengan anggaran sebesar Rp. 23.861.842,06 (dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu



MusrenBangdes Desa Paya Itik tahun anggaran 2014 tanggal 10 Juni

2014, kegiatan Pembangunan Infrastruktur dan Perekonomian Masyarakat

yaitu Rabat beton dengan anggaran sebesar Rp. 23.861.842,06 (dua

puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus empat

puluh dua rupiah enam sen) tersebut akan dipergunakan untuk :

-1. Semen 200 sak Rp. 10.000.000,-

-2. Pasir 35 M3 Rp. 2.100.000,-

-3. Sertu 70 M3 Rp. 7.000.000,-

-4. Batu Sepit 21 M3 Rp. 3.150.000,-


-6. Papan mal 10 keping Rp. 408.000,-

-7. Benang Nilon 1 gulung Rp. 3.841,







Parno selaku Kepala Desa bersama Septi Nursanti GuruSinga selaku

Bendahara desa Paya itik tahun 2014 pergi ke Bank BRI Unit Galang untuk

melakukan pencairan Alokasi Dana Desa tahun 2014 tersebut dan

Anggaran Alokasi Dana Desa Paya Itik tahun 2014 seluruhnya telah

dicairkan oleh Septi Nursanti Gurusinga bersama terdakwa Parno dan

setiap Septi Nursanti Gurusinga bersama terdakwa Parno mencairkan

Alokasi Dana Desa tahun 2013 tersebut uang tersebut terdakwa Parno yang

menyimpannya.


untuk kegiatan Pembangunan Infrastruktur dan Perekonomian Masyarakat

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

20

yaitu Rabat beton dengan anggaran sebesar Rp. 23.861.842,06 (dua puluh

tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus empat puluh dua

rupiah enam sen) tersebut telah dicairkan terdakwa Parno bersama Septi

Nursanti Gurusinga dari BRI Unit Galang dengan nomor rekening 3528-01-

020436-53-7.

- Bahwa kegiatan Pembangunan Infrastruktur dan Perekonomian Masyarakat yaitu Rabat beton dengan anggaran sebesar Rp. 23.861.842,06

(dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus empat

puluh dua rupiah enam sen tersebut sama sekali tidak dilaksanakan namun

dibayarkan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebesar Rp. 2.169.300,- (dua

juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) pada tanggal 15 Desember 2014 dan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp. 325.389,- (tiga

ratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) pada

tanggal 15 Desember 2014 sehingga jumlah dana yang dipergunakan untuk

kegiatan Pembangunan Infrastruktur dan Perekonomian Masyarakat cyaitu Rabat beton tersebut hanya sebesar Rp. 2.494.689,- (dua juta empat ratus

sembilan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah) yaitu

( Rp. 2.169.300,- + Rp. 325.389,- ) sedangkan sisanya sebesar Rp. 21.367.153,06 (dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu seratus

lima puluh tiga rupiah enam sen) dipergunakan terdakwa untuk kepentingan

dirinya sendiri.

- Bahwa dengan dipergunakannya Alokasi Dana Desa Paya Itik tahun 2014

sebesar Rp. 21.367.153,06 (dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh tujuh

ribu seratus lima puluh tiga rupiah enam sen) untuk kepentingan pribadinya sendiri sehingga terdakwa Parno telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku Kepala Desa Paya Itik

Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang karena uang tersebut berada

pada terdakwa sehubungan dengan jabatan atau kedudukannya selaku

kepala Desa namun sesuai tugasnya selaku kepala desa seharusnya

terdakwa Parno melaksanakan pembangunan dan bukan menggunakan

uang Alokasi Dana Desa Paya Itik tahun 2014 tersebut untuk kepentingan

pribadinya sendiri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Parno tersebut negara dalam hal ini

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dirugikan sebesar Rp. 21.367.153,06 (dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu seratus lima puluh

tiga rupiah enam sen).

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

21

- Bahwa akibat perbutan terdakwa Parno yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku Kepala

Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang yang

menggunakan Alokasi Dana Desa Paya Itik tahun anggaran 2013 dan 2014,

telah memperkaya diri terdakwa sendiri sehingga mengakibatkan kerugian

keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebesar kurang lebih Rp. 38.587.553,12 (tiga puluh delapan juta lima ratus

delapan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah dua belas sen).

----------Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 Ayat

(1) KUHPidana.

II. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA :

PDS-01/Ft.1/L.PKAM/02/2016, tanggal 11 April 2016 yang pada pokoknya

menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan besalah melakukan tindak pidana Korupsi melanggar Pasal 2 Ayat(1)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana

penjara selama 5 (Lima) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam

tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta

rupiah) subsidiair 6 (Enam) Bulan kurungan serta menghukum terdakwa

untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 31.587.553,12 (tiga puluh satu

juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah dua

belas sen) dan jika terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling

lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan

berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan

dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak

mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terdakwa dipidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dengan perintah

agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara.

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

22

3. Menetapkan barang bukti berupa : 1. Foto copy yang telah dilegalisir Peraturan Desa Paya Itik tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun

Anggaran 2013.

2. Foto copy yang telah dilegalisir Peraturan Desa Paya Itik tentang


Anggaran 2014.

3. Foto copy yang telah dilegalisir Permohonan Pencairan Alokasi

Dana Desa (ADD) Desa Paya Itik Tahap Pertama tahun 2013.


Dana Desa (ADD) Desa Paya Itik Tahap Kedua tahun 2013.





7. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Pertanggungjawaban

Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Paya Itik Tahap Pertama tahun

2013.


Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Paya Itik Tahap Kedua tahun

2013.


Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Paya Itik Tahap Pertama tahun

2014.


Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Paya Itik Tahap Kedua tahun

2014.

11. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran

(SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah

Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa Paya Itik Tahun 2013

dan 2014.

12. Foto Copy Surat Pernyataan Parno. Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

(lima ribu rupiah). Dan III. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 April 2016 Nomor :

17/Pid.Sus-TPK/2016/PN-Mdn.- yang amar selengkapnya sebagai berikut :

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

23

1. Menyatakan Terdakwa PARNO, tidak terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan

dalam Dakwaan Primair ;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair. ; 3. Menyatakan Terdakwa PARNO, terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana ”Korupsi “. sebagaimana dalam

dakwaan Subsidair ;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

penjara selama : 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp.

50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda

tersebut tidak dibayar harus diganti dengan hukuman kurungan selama 3

(tiga) bulan ;

5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pembayaran

uang pengganti sebesar Rp. 24.667.153.06,- (dua puluh empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu seratus lima puluh tiga rupiah enam sen), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang

pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh

kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan

dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal

terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk

membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana

penjara selama 3 (tiga) bulan ;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

7. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

8. Menetapkan barang bukti, berupa :

- Foto copy yang telah dilegalisir Peraturan Desa Paya Itik tentang


Anggaran 2013.

- Foto copy yang telah dilegalisir Peraturan Desa Paya Itik tentang


Anggaran 2014.

- Foto copy yang telah dilegalisir Permohonan Pencairan Alokasi Dana

Desa (ADD) Desa Paya Itik Tahap Pertama tahun 2013.


Desa (ADD) Desa Paya Itik Tahap Kedua tahun 2013.

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

24


Desa (ADD) Desa Paya Itik Tahap Pertama tahun 2014.


Desa (ADD) Desa Paya Itik Tahap Kedua tahun 2014.

- Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Pertanggungjawaban Alokasi








- Foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP),

Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana

(SP2D) Alokasi Dana Desa Paya Itik Tahun 2013 dan 2014.

- Foto Copy Surat Pernyataan Parno. Tetap terlampir dalam berkas perkara.

9. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,-

(lima ribu rupiah) ;

IV. Akta Permintaan Banding Nomor : 28/Akta.Pid.Sus.TPK/2016/PN-Mdn

yang dibuat dan ditanda tangani oleh SUGENG WAHYUDI, SH.MM

Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Jaksa

Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding tanggal 29 April

2016, terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 April 2016

Nomor : 17/Pid.Sus.TPK/2016/PN-Mdn, dan Permintaan Banding tersebut

telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 13 Mei

2016 ; V. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tertanggal 23 Mei

2016 Nomor : W2.U1/9175/Pid.Sus.K.01.10/V/2016, yang dibuat dan

ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang

menerangkan bahwa terhitung mulai tanggal 24 Mei 2016 s/d tanggal 31

Mei 2016 telah diberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan

Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara pidana

Nomor : 17/Pid.Sus.TPK/2016/PN-Mdn, sebelum berkas perkara tersebut

dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

25

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan perkara dalam

Tingkat Banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang

waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam

undang-undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara

formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan

Banding, namun tidak menyampaikan Surat Memori Banding, sehingga Majelis

Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding

memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-

surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut Putusan Pengadilan Negeri

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 April 2016,

Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn, Majelis Hakim Tingkat Banding

sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum

Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya dakwaan Jaksa

Penuntut Umum seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama

dalam putusannya, karena alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim

Tingkat Pertama tersebut dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan

menurut hukum dan keyakinan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding

mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat

Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum dan

keyakinan tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya

sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding. Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana penjara dijatuhkan

Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa PARNO, selama 3 (Tiga) tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding, menilainya sudah tepat dan benar serta

memenuhi rasa keadilan yang ada didalam masyarakat, oleh karena dari barang bukti yang ada dan fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa PARNO , terlibat aktif dalam melakukan tindak pidana korupsi dana yang

dipergunakan untuk pembangunan dan perekonomian masyarakat Desa Paya

Itik dalam bentuk Dana Alokasi Desa tahun anggaran 2013 dan 2014 yang

bersumber dari APBD Kabupaten Deli Serdang, di dalam pelaksanaan tidak

dilakukan sesuai ketentuan dan peruntukan yang seharusnya. Dimana dari hasil

pemeriksaan kemudian terdapat sejumlah penyimpangan sebagai berikut :

1. Pekerjaan Rehab Kantor Desa ditemukan selisih uang ADD Tahun 2013 sebesar Rp 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah)

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

26

2. Pekerjaan rabat beton dengan anggaran dana ADD Tahun 2014, yang

Terdakwa tidak laksanakan, dan terdakwa Tidak dapat membuktikan dan

mempertanggungjawabkannya sebesar Rp. 21.367.153,06,- (dua puluh

satu juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu seratus lima puluh tiga rupiah enam sen)

3. Total Kerugian Keuangan Negara Rp 31.667.153, 06,- (Tiga puluh satu

juta enam ratus enam puluh tujuh ribu seratus lima puluh tiga rupiah

enam sen)

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa PARNO, yang

melakukan tindak pidana korupsi dana untuk pembangunan dan perekonomian

masyarakat Desa Paya Itik dalam bentuk Dana Alokasi Desa tahun anggaran

2013 dan 2014 yang bersumber dari APBD Kabupaten Deli Serdang, di dalam

pelaksanaan tidak dilakukan sesuai ketentuan dan peruntukan yang seharusnya sehingga Merugikan Keuangan Negara sebesar Rp 31.667.153,06,- (Tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu seratus lima puluh tiga rupiah enam sen) dan merugikan kepentingan masyarakat Desa Paya Itik

Kabupaten Deli Serdang, yang tidak bisa menikmati hasil pembangunan

tersebut, dikarenakan adanya penyimpangan dengan tidak dilaksanakan secara

keseluruhan pekerjaan yang sudah diprogramkan. Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang dijatuhkan kepada

Terdakwa PARNO, sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) oleh

Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding, menilainya

sudah memenuhi rasa kepatutan;. Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara

incasu telah menjatuhkan hukuman tambahan untuk membayar uang pengganti kepada Terdakwa PARNO, sebesar Rp 24.667.153,06,- (Dua puluh empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu seratus lima puluh tiga rupiah enam sen), Majelis Hakim Tingkat Banding, menilainya sudah tepat, dengan

alasan bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa PARNO yang menerima dana hasil pencairan tersebut dan harus bertanggung jawab atas Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 31.667.153,06,- (Tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu seratus lima puluh tiga rupiah enam sen), dikurangi dengan jumlah dana yang sudah dibayar atau dikembali sebesar

Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah), sehingga jumlah Uang Pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa adalah sebesar Rp 24.667.153,06,- (Dua puluh empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu seratus lima puluh tiga rupiah enam sen)

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

27

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka

Majelis Hakim Tingkat Banding, berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN-Mdn, tanggal 25 April 2016, haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan

penetapan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani

oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara

ini Terdakwa berada dalam tahanan, serta tidak ada alasan untuk

menegeluarkan dari tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan

Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, dan

dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara

dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan lain

yang bersangkutan terutama Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang – Undang

No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20

tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 31 tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 65 ayat (1) KUH

Pidana, serta Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding Jaksa Penuntu Umum;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 April 2016, Nomor:

17/Pid.Sus.TPK/2016/ PN-Mdn yang dimintakan banding. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam

kedua tingkat Peradilan, untuk tingkat Banding sebesar Rp 2.500,- (dua

ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

pada hari: KAMIS, tanggal: 23 JUNI 2016, oleh kami BENAR KARO KARO., S.H., M.H, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

28

Tindak Pidana Korupsi Medan selaku Ketua Majelis, ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH. sebagai Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi,

SAZILI, SH.M.Si, Hakim Ad hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding

pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan, masing masing

selaku Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Tindak Pidana Korupsi Medan tanggal : 10 Juni 2016, Nomor :

150/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum pada hari : SENIN, tanggal : 27 JUNI 2016, oleh Ketua Majelis dan dihadiri Anggota Majelis, serta : AGUS IBNU SUTARNO, S.H., Panitera Pengganti Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum

Terdakwa.

Hakim Anggota: Hakim Ketua Majelis,

ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH. BENAR KARO KARO SH.M.H.

S A Z I L I , SH, M.Si. Panitera Pengganti,

AGUS IBNU SUTARNO S.H.,M.H.,

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

Documents

PENGADILAN TINGGI MEDAN - pt-medan.go.id · 2. pengadaan Printer 3. Pengadaan Instalasi Listrik B. Operasional BPD 1. ATK 2. Cetakan 3. Biaya Rapat ... membuat permohonan pencairan