Upload
lyhanh
View
218
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 340/PDT/2016/PT.MDN
P U T U S A N Nomor : 340/PDT/2016/PT MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara
perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara antara :
1. PT. ANTAR LINTAS SUMATERA, (untuk selanjutnya
disebut “PT. ALS”), suatu perusahaan yang didirikan
berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang
berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Km. 6,5
Marendal Kelurahan Harjo Sari II, Kecamatan Medan
Amplas, Kota Medan Prov. Sumatera Utara, dalam
hal ini memberi kuasa kepada 1. H.Adhan Gusti,SH,
2. Hj. Suharti,SH, dan 3. Hairul Anwar,SH, Advokat /
Pengacara berkantor di Jl. Jend. A.Yani VII No. 25 A
Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14
Juli 2014 selanjutnya disebut sebagaiPEMBANDING
I semula TERGUGAT II;
2. Almarhum ADELIN BATUBARA (supir PT. ALS), yang
sekarang diwakili oleh ahli warisnya yang bernama
FARIDA Br. RANGKUTI beralamat di Kampung
Muarasoro, Kec. Kota Nopan, Kab. Mandailing Natal,
Prov. Sumatera Utara, Agama Islam, Pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, yang dalam hal ini memberikan
kuasa insidentil kepada Ilham Anugrah berdasarkan
Surat Kuasa Insidentil No.
1947/Pend.I.K/IX/2014/PN.Mdn tanggal 15
September 2014 selanjutnya disebut sebagai
PEMBANDING II SEMULA TERGUGAT I;
M e l a w a n
SUDIANDRI NAHAMPUN, Laki-laki, Lahir di Sigapalang,
tanggal 18 September 1983, beralamat di Jalan Air
Bersih Gg. Sentosa, RT/RW 019/-, Kel. Teluk Binjai,
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 340/PDT/2016/PT.MDN
Kec. Dumai, Kota Dumai Timur, Propinsi RIAU, vide
NIK : 1209121809830003, Agama Islam, Pekerjaan
Wiraswasta,dalam hal ini memberikan kuasa kepada
SAMSIR ADE MUBANA SIMANJORANG, SH., UBAT
RIADI PASARIBU, SH., JANSEN PURBA, SH.,
RAMLAN PASARIBU, SH., TAUFIK HIDAYAT
NASUTION, SH., masing-masing Advokat / Penasehat
Hukum dari Kantor Hukum YAYASAN LEMBAGA
BANTUAN HUKUM “ASARO KEADILAN”, beralamat
di Jalan Soekarno Hatta No. 29 (samping Mako
Brimob) Kel. Dataran Tinggi Kec. Binjai Timur Kota
Binjai, Prov. Sumatera Utara, dalam halini bertindak
berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tanggal 25
Mei 2014, selanjutnya disebut TERBANDING semula
PENGGUGAT ;
Pengadilan Tinggi tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat-
surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya bertanggal 23
Juni 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Medan tanggal 27 Juni 2014 dibawah register perkara No.324/Pdt.G/
2014/PN.Mdn, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, atas hal-hal
sebagai berikut :
1. Bahwa yang menjadi dasar hukum Gugatan ini adalah ketentuan Pasal
1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 alinea kesatu dan alinea ketiga jo. Pasal
1370 KUH Perdata yang dapat kami kutip sebagai berikut :
Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi :
“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada
seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan
kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
Pasal 1366 KUH Perdata berbunyi :
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 340/PDT/2016/PT.MDN
“Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang
disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang
disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”.
Pasal 1367 alinea kesatu dan alinea ketiga KUH Perdata berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1367 alinea kesatu berbunyi :
“Seorang tidak saja bertanggung-jawab untuk kerugian yang
disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian
yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi
tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada
dibawah pengawasannya.”
Pasal 1367 alinea ketiga berbunyi :
“Majikan-majikan mereka mengangkat orang-orang lain untuk mewakili
urusan-urusan mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian
yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka
di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.”
Pasal 1371 alinea kesatu dan alinea kedua KUH Perdata sebagai berikut:
Pasal 1371 alinea kesatu berbunyi :
“Penyebaban luka atau cacatnya sesuatu anggota badan dengan
sengaja atau karena kurang hati-hati memberikan hak kepada si korban
untuk, selain penggantian biaya-biaya penyembuhan, menuntut
penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat tersebut”.
Pasal 1371 alinea kedua berbunyi :
“Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan
kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan”.
Mohon Kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan
memutus perkara a quo agar mempedomani dan mempertimbangkan
ketentuan-ketentuan hukum tersebut;
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2014 sekitar Pukul 23.30 WIB, Bus
ALS yang ditumpangi oleh Penggugat (Sudiandri Nahampun) mengalami
Kecelakaan Lalu Lintas di Jl. Lintas Riau-Sumut Desa Teluk Berembun, Km.
250+500, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau,
Bus tersebut merupakan MILIK Tergugat II yang DIKEMUDIKAN oleh
Tergugat I (Alm.Adelin Batubara) Nomor Polisi BK 7952 DJ vide Surat
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 340/PDT/2016/PT.MDN
Keterangan Kecelakaan Polres Rokan Hilir tertanggal 01 April 2014 dan
Berita Harian Andalas Selasa 06 Mei 2014 pukul 09:32 WIB;
3. Bahwa Bus tersebut melaju kencang dari arah Ujung Tanjung menuju
Pekanbaru menabrak Truck Cold Diesel dengan Nomor Polisi BM 9304 LP
yang sedang diparkirkan di pinggir jalan oleh supirnya yang bernama
Alm.Ahmad Sihombing yang sedang memperbaiki trucknya karena
mengalami ketusajan bahwa penyebab kecelakaan maut tersebut adalah
karena kelalaian dan / atau kekurang hati hatian Tergugat I pada saat
mengemudikan bus tersebut;
4. Bahwa walaupun Tergugat I (Alm.Adelin Batubara) meninggal dunia dalam
peristiwa tragis tersebut sehingga walaupun secara pidana y.b.s tidak dapat
dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahan dan/atau kelalaiannya
AKAN TETAPI HAL ITU TIDAK SECARA OTOMATIS MENGHILANGKAN
TANGGUNG JAWAB TERGUGAT I & TERGUGAT II (PT.ALS) TERHADAP
PENGGUGAT, sesuai ketentuan Pasal 1366 jo.Pasal 1367 ayat (1) dan ayat
(3) KUHPerdata;
5. Bahwa akibat kecelakaan tersebut Penggugat (Sudiandri Nahampun)
mengalami LUKA BERAT sehingga memerlukan penanganan, pengobatan
dan perawatan yang serius, sampai saat ini y.b.s belum sepenuhnya pulih
dan Penggugat sampai saat ini masih rawat jalan di Rumah Sakit “Awal
Bros” Pekanbaru, bahkan Penggugat terancam mengalami cacat di wajah
seumur hidupnya vide Surat Keterangan dari RS AWAL BROS
PEKANBARU tertanggal 07 May 2014 jo. fc.Surat Keterangan Dokter
tertanggal 16 Mei 2014;
6. Bahwa selama masa pemulihan dan pengobatan, sampai dengan saat ini
telah menghabiskan biaya sebesar Rp.117.431.318,- (Seratus tujuh belas
juta empat ratus tiga puluh satu tiga ratus delapan belas rupiah), dan sampai
hari ini baik dari keluarga Tergugat I, maupun Tergugat II BELUM PERNAH
MEMBERIKAN BANTUAN APAPUN kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dengan iktikad baik telah
mengundang Tergugat II untuk menyelesaikan permasalahan ini secara
baik-baik, bahkan Penggugat telah mengingatkan Tergugat II untuk
mempertanggungjawabkan akibat kecelakaan tersebut, akan tetapi ternyata
“SANGAT DISAYANGKAN”, Tergugat II hanya menawarkan ganti rugi
kepada keluarga Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah),
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 340/PDT/2016/PT.MDN
sungguh penawaran tersebut DIRASAKAN SANGAT TIDAK ADIL DAN
TIDAK SETIMPAL dengan apa yang diderita oleh Penggugat dan
Keluarganya, sehingga Penggugat dan keluarga MENOLAK PENAWARAN
Tergugat II;
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat I, Tergugat II tersebut, serta segala
kerugian yang timbul akibat peristiwa tersebut, maka adalah adil dan patut
kiranya Yang Mulia Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Para
Tergugat atas segala kerugian yang timbul secara TANGGUNG RENTENG
UNTUK MENGGANTI SELURUH BIAYA TELAH DIKELUARKAN OLEH
KELUARGA PENGGUGAT berdasarkan KEDUDUKAN DAN KEMAMPUAN
masing-masing Tergugat secara PROPORSIONAL DAN BERKEADILAN
sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 jo. Pasal 1371 KUH Perdata;
9. Bahwa besarnya GANTI RUGI SELURUHNYA yang harus dibayar atau
ditanggung oleh Para Tergugat sebesar Rp.192.431.328,- (Seratus sembilan
puluh dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh delapan
rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
I. Kerugian Materiil :
1) Klinik Hasan Hasibuan :
Biaya Pengobatan Rp. 600.000,-
Biaya Ambulan dari Ujung Tanjung – Dumai Rp. 600.000,-
2) Rumah Sakit Umum Dumai :
Biaya Pengobatan Rp. 395.000,-
Biaya Ambulan dari Dumai – Pekanbaru Rp.1.125.000,-
3) Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru :
Biaya Rawat Inap Rp.113.829.318,-
4) Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru :
*Biaya Rawat Jalan tanggal 9 Juni 2014 (terkini) Rp. 882.000,- +
TOTAL KERUGIAN MATERIIL Rp.117.431.318,-
*Catatan : “Mohon Kebijaksanaan Yang Mulia, bahwa sampai saat ini
dalam masa pemulihan Penggugat masih diharuskan pihak RS Awal
Bros untuk kontrol dan rawat jalan yang tentunya biayanya masih harus
ditanggung oleh Penggugat dan Keluarga.”
II. Rawat Jalan
Penggugat sampai saat ini masih diharuskan pihak RS Awal Bros
untuk rawat jalan dalam rangka maksimalisasi recovery kesehatan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 340/PDT/2016/PT.MDN
Penggugat (masa pemulihan) yang tentunya memerlukan biaya
lanjutan sampai Penggugat benar-benar sembuh total dan bisa
beraktifitas kembali, untuk itu Mohon Kebijaksanaan Yang Mulia agar
menetapkan biaya rawat jalan menjadi tanggungan Para Tergugat
sampai Penggugat pulih seperti sediakala dan dapat beraktifitas
sebagaimana mestinya;
III. Kerugian Immateriil :
Bahwa Penggugat merupakan tumpuan dan harapan dalam keluarga
yang juga menjadi pengharapan atas beban dalam kehidupan
keluarga Penggugat, sehingga apabila diukur dengan uang sungguh
sulit terukur dengan pasti. Oleh karenanya Penggugat memohon
kepada Yang Mulai Majelis Hakim untuk menentukan dan/atau
memberikan nilai yang pantas. Namun demikian Penggugat menuntut
besarnya jumlah kerugian immateriil sebesar Rp.75.000.000 (Tujuh
puluh lima juta rupiah).
10. Bahwa Penggugat mempunyai SANGKAAN YANG CUKUP BERALASAN
Para Tergugat baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri
akan menjual, mengalihkan, memindahtangankan, seluruh harta benda milik
Tergugat II dan agar gugatan Penggugat dilaksanakan (eksecutable) dan
untuk menjaga agar nantinya putusan a quo tidak hampa, untuk itu mohon
kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara a quo berkenan kiranya MELETAKAN SITA JAMINAN (Conservatoir
beslag) terhadap harta kekayaan berupa barang bergerak maupun barang
tidak bergerak milik Tergugat II, antara lain sebagai berikut :
I. 1 Unit Bus ALS No.Pol.BK 7952 DJ yang terletak di Kantor Polres
Rokan Hilir Jl.Lintas Riau-Sumut KM.167 Banjar XII;
II. Tanah dan Bangunan Terminal PT.Antar Lintas Sumatera yang terletak
di Jl. Sisimangaraja, KM 6,5 Kelurahan, Kecamatan Medan Amplas,
Kota Medan,Propinsi Sumatera Utara.
11. Bahwa agar apabila Para Tergugat tidak dapat mematuhi dan melaksanakan
isi putusan dalam perkara a quo, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim
untuk menghukum Para Tergugat untuk memerintahkan dan menghukum
Para Tergugat secara tanggung renteng membayar Uang Paksa
(dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah)
setiap harinya atas keterlambatan mematuhi dan melaksanakan isi putusan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 340/PDT/2016/PT.MDN
dalam perkara a quo secara TUNAI, SEKETIKA DAN SEKALIGUS terhitung
sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan;
12. Bahwa gugatan Penggugat ini diajukan berdasarkan pembuktian menurut
Undang-Undang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 180 HIR putusan dalam
perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoorbar bij voorad),
walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet dari Para
Tergugat;
13. Bahwa apabila Para Tergugat tidak membayar segala kerugian yang diderita
oleh Penggugat berikut uang paksa kepada Penggugat dalam jangka waktu
1 (satu) bulan, sebagaimana isi putusan perkara a quo, maka terhadap
barang-barang yang diletakkan sita dapat dilakukan pelelangan di hadapan
umum, yang kemudian hasil lelang tersebut akan dibayarkan kepada
Penggugat dan sisanya akan dikembalikan kepada Tergugat II, JIKA
DIPERLUKAN DENGAN BANTUAN PENGAMANAN KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA ATAU INSTANSI TERKAIT;
Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta tersebut diatas, dengan segala
kerendahan hati dimohonkan kehadapan yang terhormat Bapak Ketua
Pengadilan Negeri Medan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili,
agar kiranya berkenan untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk
hadir pada suatu hari persidangan yang telah ditentukan, untuk itu serta
mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan
Melawan Hukum dan Tergugat II ikut bertanggung jawab atas perbuatan
Tergugat I tersebut;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk
membayar kerugian materiil dan immateriil seluruhnya sebesar
Rp.192.431.328,- (Seratus sembilan puluh dua juta empat ratus tiga
puluh satu ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) dengan rincian
sebagai berikut :
Kerugian Materiil :
1) Klinik Hasan Hasibuan :
Biaya Pengobatan Rp. 600.000,-
Biaya Ambulan dari Ujung Tanjung – Dumai Rp. 600.000,-
2) Rumah Sakit Umum Dumai :
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 340/PDT/2016/PT.MDN
Biaya Pengobatan Rp. 395.000,-
Biaya Ambulan dari Dumai – Pekanbaru Rp. 1.125.000,-
3) Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru :
Biaya Rawat Inap Rp.113.829.318,-
4) Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru :
Biaya Rawat Jalan terkini Rp. 882.000,- +
TOTAL KERUGIAN MATERIIL Rp.117.431.318,-
Rawat Jalan :
Mohon Kebijaksanaan Yang Mulia agar menetapkan biaya rawat jalan
menjadi tanggungan Tergugat II sampai Penggugat pulih seperti
sediakala dan dapat beraktifitas sebagaimana mestinya;
Kerugian Immateriil :
Penggugat menuntut besarnya jumlah kerugian immateriil sebesar
Rp.75.000.000 (Tujuh puluh lima juta rupiah).
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang milik
Tergugat II antara lain sebagai berikut :
I. 1 (satu) Unit Bus ALS No.Pol.BK 7952 DJ yang terletak di Kantor
Polres Rokan Hilir Jl.Lintas Riau-Sumut KM.167 Banjar XII;
II. Tanah dan Bangunan Terminal PT.Antar Lintas Sumatera yang
terletak di Jl. Sisimangaraja, KM 6,5 Kelurahan, Kecamatan Medan
Amplas, Kota Medan,Propinsi Sumatera Utara.
5. Menyatakan menurut hukum terhadap barang yang disita dilakukan
lelang di depan umum, dalam hal Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat
membayar kerugian materiil, immateriil dan uang paksa kepada
Penggugat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, yang kemudian hasil
lelang akan dibayarkan kepada Penggugat dan sisanya akan
dikembalikan kepada Tergugat II, jika perlu dengan bantuan pihak
Kepolisian dan atau instansi terkait;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar
biaya yang timbul dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta
merta walaupun ada banding, kasasi maupun verzet.
ATAU, Jika Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon kiranya memberikan
putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono).
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 340/PDT/2016/PT.MDN
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I
telah mengajukan dan menyerahkan Jawabannya dipersidangan tertanggal 12
Nopember 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Dengan melihat dan membaca hasil gugatan dari pihak Penggugat
dengan ini saya atas nama ILHAM ANUGRAH sebagai ahli waris dari
Alm. ADELIN BATUBARA sekaligus beliau ayah kandung saya sendiri
merasa keberatan dan menolak atas gugatan yang melibatkan ayah saya
sendiri, karena beliaulah yang selama ini memberikan nafkah kepada
keluarga kami dan beliau sudah menjadi almarhum, seharusnya beliau
tidak pantas mendapatkan gugatan seperti ini.
- Kami pun dari pihak keluarga ataupun mungkin almarhum sendiri kalau
masih hidup tidak menginginkan musibah ini terjadi, tapi tuhan lah yang
mengatur semuanya. Berdasarkan uraian-uraian di atas dengan segala
kerendaha hati dimohonkan kehadapan yang terhormat Bapak Ketua
Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili, agar kiranya menerima dan mempertimbangkannya atas
jawaban saya sebagai ahli waris dari Alm. Adelin Batubara.
- Demikian jawaban atas gugatan ini saya ajukan semoga Bapak Ketua
Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan
yang saya hormati dapat mempertimbangkannya. Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II
telah mengajukan dan menyerahkan Jawabannya dipersidangan tertanggal 05
Nopember 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :
DALAM EKSEPSI ;
Exceptio Obscuur Libel :
Dasar Hukum Dalil Gugatan Tidak benar ;
- Bahwa menurut gugatan Penggugat posita 1 dasar hukum gugatan a quo
adalah ketentuan pasal 1365 jo pasal 1366 jo pasal 1367 jo padsal 1370
KUH Perdata ;
- Bahwa dalam gugatan Penggugat posita 2 antara lain menyebuttkan
bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2014 sekitar pukul 23.30 wib,
Bus ALS yang ditumpangi Penggugat mengalami kecelakaan lalu lintas.
Oleh karena Penggugat mendalilkan nmasalah kecelakaan lalu lintas
maka menurut Ketentuan Hukum pasal 229 ayat (1) UU RI No.22 tahun
2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan jalan :
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 340/PDT/2016/PT.MDN
Kecelakaan lalu lintas digolongkan atas :
a. Kecelakaan lalu lintas ringan ;
b. Kecelakaan lalu lintas sedang atau
c. Kecelakaan lalu lintas Berat ;
Kemudian Pasal 237 ayat (1_) UURI No.22 tahun 2009 menyatakan :
“ Perusahaan Angkutan umum wajib mengikuti program Asuransi
kecelakaan sebagai wujud tanggung jawabnya atas jaminan asuransi
bagi korban kecelakaan ;
Selanjutnya pasal 204 huruf c UU No.22 tahun 2009 :
“ Korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan : santunan
kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi ;
- Bahwa menurut pasal 2 UU No.33 tahun 1964 Tentang dana
Pertanggungan Wajib kecelakaan penumpang :
“hubungan hukum Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang
diciptakan antara iuran dana dan penguasa dana”
Sedangkan Pasal 3 Ayat 1(a) UU No 33 Tahun 1964
“tiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, Kereta Api,
Pesawat Terbang, Perusahaan Penerbangan Nasional dan Kapal
Perusahaan Perkapalan / Pelayaran Nasional Wajib membayar iuran
melalui Pengusaha/Pemilik yang bersangkutan untuk menutup akibat
keuangan disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan.”
Kemudian Pasal 3 huruf c UU No 33 Tahun 1964
“iuran wajib tersebut pada sub a diatas digunakan untuk mengganti
kerugian berhubungan dengan :
I. Kematian, dan
II. Cacat tetap.
Akibat dari kecelakaan penumpang.”
- Bahwa sebagai pelaksana dana pertanggungan wajib kecelakaan
penumpang tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun
1965 yang dalam Pasal 2 Ayat 1 menyatakan :
“ untuk jaminan pertanggungan kecelakaan diri dalam Peraturan
Pemerintah ini, tiap penumpang kendaraan bermotor umum, Kereta Api,
Pesawat Terbang, Perusahaan Penerbangan Nasional dan Kapal,
Perusahaan Perkapalan / Pelayaran Nasional, untuk tiap perjalanan wajib
membayar suatu iuran.”
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 340/PDT/2016/PT.MDN
- Bahwa ketentuan-ketentuan mengenai kecelakaan lalu lintas dan dana
pertanggungan wajib kecelakaan penumpang serta pelaksanaan dana
pertanggungan wajib kecelakaan penumpang akibat kecelakaan lalu
lintas sebagaimana tersebut diatas merupakan Ketentuan Hukum Lex
Specialis yang diatur Pasal 1 huruf e Peraturan Pemerintah No 17 Tahun
1965. Posita atau fundamentum petendi gugatan Penggugat a quo
dengan dasar hukum yang salah atau tidak benar, berarti gugatan tidak
menjelaskan dasar hukum (recht grond) sebagaimana mestinya,
sehingga tidak jelas atau tidak sempurna mengakibatkan gugatan kabur
(obscuur libel), maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung
tanggal 21-08-1979 No 567 K/Sip/1973 yang menyatakan gugatan harus
dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan dasar gugatan tidak
sempurna.
Dengan demikian jelas bahwa gugatan Penggugat posita 1 dasar hukum
gugatan a quo menurut Ketentuan Pasal 1365 Jo. Pasal 1366 Jo. Pasal
1367 Jo. Pasal 1370 KUH Perdata adalah tidak benar.
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Tergugat II mohon semoga
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan gugatan Penggugat-
Penggugat tidak dapat diterima (N.O)
II. DALAM POKOK PERKARA
1. Tergugat II mohon segala sesuatu yang tercantum dalam eksepsi tersebut
diatas secara mutatis mutandis sudah termasuk dalam pokok perkara ini.
2. Tergugat II keberatan dan membantah Dasar Hukum Gugatan Penggugat,
karena masalah kecelakaan lalu lintasdan dana pertanggungan wajib
kecelakaan penumpang serta pelaksana dana pertanggungan wajib
kecelakan penumpang akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana tersebut
dalam eksepsi diatas merupakan ketentuan Hukum Lex Spesialis yang
diatur dalam Pasal 1 huruf e Peraturan Pemerintah No17 tahun 1965 ;
Oleh sebab itu dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat dalam
gugatannya adalah tidak benar atau salah menurut ketentuan perundang
undangan yang berlaku ;
3. Bahwa menurut pasal 3 ayat ( 1a) UU No.33 tahun 1964
“ Tiap penumpang yang sah dari kenderaan bermotor umum ,kereta api,
pesawat terbang, perusahaan penerbangn nasional dan kapal perusahaan
perkapalan / pelayaran nasional wajib membayar iuran melalui pengusaha /
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 340/PDT/2016/PT.MDN
pemilik yang bersangkutan untuk menutup akibat keuangan disebabkan
kecelakaan penumpang dalam perjalanan ;
Ternyata didalam manifest Surat Jalan bus PT.ALS No.Polisi BK.7952 DJ
yang berangkat dari Medan tanggal 04 Mei 2014 tidak ada tercantum nama
Sudiandri Nahampun (Penggugat) karena Penggugat naik dijalan (tidak naik
dari terminal PT.ALS ),sehingga Penggugat tidak mempunyai tiket ;
Dengan demikian Penggugat selaku penumpang yang tifdak membayar
iuran wajib kepada pengusaha /pemilik (ic.Tergugat II ) ;
4. Bahwa oleh karena Penggugat selaku penumpang yang tidak membayar
iuran wajib kepada pengusaha/pemilik (ic.Tergugat II) maka Penggugat
melanggar ketentuan pasal 3 ayat (1 a) UU No.33 tahun 1964 jo pasal 2
ayat (1) PP No.17 tahun 1965 ;
5. Bahwa menurut pasal 3 ayat (1) PP No.17 tahun 1965 menyatakan
“ Iuran wajib harus dibayar bersama dengan pembayaran biaya
pengangkutan penumpang pada pengusaha alat angkutan umum yang
bersangkutan
Sedangkan pasal 4 PP No.17 tahun 1965 menyatakan
“ Iuran wajib semata mata dibuktikan dengan kutipan pertanggungan yang
bentuk dan hal hal lain mengenainya, ditentukan oleh Menteri ;
Untuk iuran wajib dan santunannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan No.37 /PMK.010/2008 , yang mana setiap penumpang yang akan
menggunakan alat transportasi umum termasuk bus PT.ALS membayarkan
iuran wajib yang disatukan dengan ongkos angkut pada saat membeli karcis
atau membayar tarif angkutan dengan pengutipan ini dilakukan oleh masing
masing operator (pengelola) alat transportasi tersebut ;
6. bahwa Penggugat yang menumpang bus PT.ALS (Tergugat II) tidak
membeli karcis atau tidak membayar tarif angkutan , maka secara hukum
Penggugat melanggar ketentuan Peraturan Menteri keuangan
No.37/PMK.010/2008, karena penggugat tidak membeli karcis atau tidak
membayar tarif angkutan , sehingga tidak membayar iuran wajib
sebagaimana yang diatur PP No.17 tahun 1965 tersebut diatas ;
7. bahwa oleh karena Penggugat sebagai penumpang yang tidak mempunyai
tiket (tidak membeli karcis) sehingga penggugat adalah penumpang yang
tidak sah, akibatnya Penggugat tidak diasuransikan kepada PT.Jasa
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 340/PDT/2016/PT.MDN
Raharja (Persero) karena menurut pasal 3 PP No.17 tahun 1965
menyatakan :
Ayat (1) : Iuran wajib harus dibayar bersama dengan pembayaran biaya
pengangkutan penumpang kepada Pengusaha alat angkutan
penumpang umum yang bersangkutan ;
Ayat (2) : Pengusaha /pemilik alat angkutan penumpang umum yang
bersangkutan wajib memberi pertanggungan jawab seluruh
hasil pungutan iuran wajib para penumpangnya dan
menyetorkannya kepada perusahaan setiap bulan selambat
lambatnya pada tanggal 27 secara langsung atau melalui Bank
ataupun Badan Asuransi lain yang ditunjuk oleh Menteri
menurut cara yang ditentukan oleh Direksi Perusahaan ;
Oleh karena Penggugat tidak membayar biaya pengangkutan penumpang
(tidak membeli karcis ) kepada PT.ALS (ic.Tergugat II) sehingga Penggugat
dikategorikan sebagai penumpang yang tidak dapat dipertanggung
jawabkan karena tidak memiliki iuran wajib yang terdapat didalam karcis
atau tiket Bus PT.ALS (ic.Tergugat II) dengan kata lain Penggugat adalah
penumpang liar;
8. Bahwa oleh karena penggugat adalah penumpang liar yang naik bus
PT.ALS No.Polisi BK 7952 DJ tanpa / tidak membayar biaya / ongkos
sehingga berdasarkan ketentuan Hukum,Penggugat tidak dapat
dipertanggung jawabkan atas kejadian kecelakaan yang dialami oleh Bus
PT.ALS No.Polisi BK.7952 DJ ;
9. Bahwa supir bus PT.ALS No.Polisi BK 7952 DJ pada saat kejadian terjadi
yakni Adelin Batubara , meninggal dunia ;
Jadi walaupun Alm.Adelin Batubara sebagai supir Bus PT.ALS pada saat
kecelakaan terjadi , namun pertanggung jawaban terhadap Penggugat tidak
dapat dibebankan kepada Tergugat II karena Penggugat tidak membayar
biaya / ongkos pengangkutan Bus PT.ALS No.Polisi BK.7952 DJ ;
10. Bahwa Tergugat II membantah dan keberatan membayar kerugian materiil
sebesar Rp.192.431.328.- (seratus Sembilan puluh dua juta empat ratus
tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) karena tidak
berdasarkan Ketentuan Hukum /Perundang-undangan yang berlaku dan
lagipula rincian kerugian materiil tidak sesuai dengan tuntutan ganti rugi
materiil ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 340/PDT/2016/PT.MDN
11. Bahwa Tergugat II membantah dan keberatan membayar kerugian
immaterial sebesar Rp.75.000.000.-(tujuh puluh lima juta rupiah) karena
tidak berdasarkan ketentuan hukum /Perundang undangan yang berlaku
dan lagipula tidak ada rincian kerugian immaterial ;
12. Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat baik kerugian materiil maupun
kerugian immaterial tidak berdasarkan ketentuan hukum / perundang
undangan yang berlaku ,maka tidak ada alasan Penggugat memohon
kepada Majelis Pengadilan Negeri Medan untuk meletakkan Sita jaminan
(Conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan milik Tergugat II ,baik yang
bergerak maupun yang tidak bergerak ;
13. Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat tidak berdasarkan ketentuan
hukum /perundang - undangan yang berlaku, maka permohonan Penggugat
agar Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsoom) kepada
Penggugat sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) setiap harinya atas
keterlambatan mematuhi dan melaksanakan isi putusan dalam perkara
aquo secara tunai seketika dan sekalkigus tidak berdasarkan hukum,
sehingga tidak dapat dikabulkan ;
14. Bahwa bahwa gugatan Penggugat berdasarkan pembuktian yang autentik
tetapi putusan dalam perkara aquo tidak dapat dilaksanakan terlebih dahulu
karena dasar hukum gugatan Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan
Undang Undang No.33 tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah No.17 tahun
1965 jo Undang Undang No.22 tahun 2009 sebagaimana diuraikan dalam
Eksepsi diatas ;
Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas Tergugat II mohon semoga Majelis
Pengadilan Negeri Medan menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan
telah menjatuhkan putusan nomor 324/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 18 Maret
2016 dengan amar sebagai berikut :
Dalam Eksepsi:
- Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya
Dalam Pokok Perkara :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan
Melawan Hukum dan Tergugat II ikut bertanggungjawab atas perbuatan
Tergugat I;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 340/PDT/2016/PT.MDN
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk
membayar kerugian materil sebesar Rp. 117.431.318,00 ( seratus tujuh
belas juta empat ratus tiga puluh satu tigaratus delapan belas rupiah)
kepada Penggugat;
4. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar
biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.501.000.-(lima
ratus satu ribu rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan masing-masing
kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 17 April 2015.
Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor 35/2015 tanggal
25 Maret 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, ternyata
Kuasa Hukum Tergugat II telah telah mengajukan banding terhadap putusan
Pengadilan Negeri Medan Nomor 324/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 18 Maret
2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 25 September 2015;
Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor 58/2015 tanggal
30 April 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, ternyata
Kuasa Hukum Tergugat I telah telah mengajukan banding terhadap putusan
Pengadilan Negeri Medan Nomor 324/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 18 Maret
2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 25 September 2015;
Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I
telah menyerahkan memori bandingnya pada tanggal 18 Mei2015, memori
banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 25 September 2015;
Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat II
telah menyerahkan memori bandingnya pada tanggal 8 Mei 2015, memori
banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding
semula Penggugat pada tanggal 25 September 2015;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 340/PDT/2016/PT.MDN
Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding
semula Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding pada tanggal 28
September 2015, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah
diberitahukan kepada Pembanding I dahulu Tergugat I pada tanggal 1 Juni 2016
dan diberitahukan kepada Pembanding II dahulu Tergugat II pada tanggal 7 Desember 2016;
Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Medan telah
menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara
Pengadilan Negeri Medan, yang disampaikan masing-masing kepada Kuasa
HukumTerbanding semula Penggugat 25 September 2015 dan kepada masing-
masing pada tanggal 14 Maret 2016 dan kepada Kuasa Hukum Pembanding I
semula Tergugat I pada tanggal 1 Juni 2016 serta kepada Pembanding II
semula Tergugat II pada tanggal 4 Desember 2015, yang isinya menerangkan
bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal
pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi
kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebutsebelum
dikirim ke Pengadilan Tinggi;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa
Hukum para Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam
tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang
ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;
Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum
PembandingI semula Tergugat I tertanggal 18 Mei 2015, pada pokoknya
memohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan tingkat
pertama seraya mengadili sendiri dengan amar putusan mengabulkan gugatan
para Pembanding semula para Penggugat untuk seluruhnya, dengan alasan-
alasan pada pokoknya sebagai berikut;
- Putusan tersebut benar-benar telah bertentangan dengan Hukum
dankeadilan, sehingga kami Ibu saya sebagai istri dan saya sebagai anak
kandung dari Alm.Ayah saya Adelin Batubara tidak dapat menerima
putusan tersebut yang benar-benar telah sangat menjadi beban bagi ibu
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 340/PDT/2016/PT.MDN
saya sebagai istri, anak-anak (ahli waris) Alm. Adelin Batubara, maka
kami mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Medan
tersebut ;
- Keberatan-keberatan kami sebagai ahli waris dari Alm.Adlin Batubara
adalah sebagai berikut :
1. Bahwa alm. suami Pembanding (Paridah Br.Parinduri) bukan Paridah
Br.Rangkuti dan saya Ilham Anugrah sebagai salah seorang anak
kandung dari alm. Adelin Batubara telah benar-benar sangat kehilangan
dan sedih karena suami/ayahkami telah meninggal dunia pada
kecelakaan Bus ALS pada tanggal 04 Mei 2014 pukul 23.30 di Jl.Lintas
Riau Sumut Desa Teluk Berumbun ;
2. Suami, ayah kami adalah supir Bus PT.ALS yang mengalami
kecelakaan tersebut ;
3. Ibu saya sebagai istri dan saya sebagai salah seorang anak alm tidak
menginginkan musibah/kecelakaan ini terjadi yang mengakibatkan ayah
saya Adelin Batubara meninggal dunia, seandainya Alm. Ayah saya
masih hidup, beliau juga tidak menginginkan kecelakaan ini terjadi, ini
sudah takdir dari Allah ;
4. Alm.Adelin Batubara semasa hidupnya adalah menjadi tulang punggung
keluarga, beliau bekerja sebagai supir Bus di PT.ALS yang tidak
mengingat waktu pagi, siang, malam tidak tidur harus beklerja keras
sebagai supir Bus untuk memberi nafkah bagi istri dan akan-anaknya,
serta membiayai pendidikan anak-anaknya ;
5. Ibu saya sebagai istri, saya sebagai salah seorang anak alm. Dan anak-
anak lainnya sekarang ini benar-benar dalam kesusahan, tidak ada lagi
orang tua/ayah yang bekerja untuk memberi nafkah, membiayai
pendidikan untuk anak-anaknya,sekarang ini digugat lagi oleh
Terbanding/Penggugat (Sudiandri Nahampun) dan dihukum oleh
Pengadilan Negeri Medan untuk membayar biaya perobatannya secara
tanggung renteng dengan Pembanding II/Tergugat II (PT.ALS) sebesar
Rp.117.431.318 (seratus tujuh belas juta empat ratus tiga puluh satu
ribu tiga ratus delapan beas rupiah) yang tercantum dalam putusannya
No.324/Pdt.G/2014/PN-Mdn.- tanggal 18 Maret 2015 ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 340/PDT/2016/PT.MDN
6. Putusan tersebut benar-benar sangat berat bagi kami dan kami tidak
dapat menerimanya putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut pun
telah melanggar hukum dan keadilan ;
7. Kami membantah biaya perobatan yang dikeluarkan oleh
Terbanding/Penggugat sebesar Rp.117.431.318.00.-(seratus tujuh
belas juta empat ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan belas
rupiah), biaya tersebut sangat besar dan tidak wajar, seandainya
Terbanding/Penggugat, ada mengeluarkan biaya perobatan sudah
tentu Terbanding/Penggugat harus menanggungnya, kami mendengar
dari pemilik Bus mau memberikan bantuan biaya pengobatan kepada
terbanding/Penggugat, akan tetapi Terbanding/Penggugat tidak mau
menerimanya, jadi sebenarnya sudah ada iktikad baik dari pemilik Bus
ALS, yang sudah mau memberikan bantuan biaya perobatan untuk
Terbanding/Penggugat ;
8. Terbanding/Penggugat pun ternyata tidak memiliki tiket/karcis Bus ALS,
karena Terbanding/Penggugat naik di jalan, jadi Terbanding/Penggugat
tidak membeli tiket/karcis Bus yang dijual di stasiun Bus ALS di
Jl.Sisingamangaraja Km.6,5 Medan, jadi Terbanding/Penggugat adalah
penumpang yang tidak sah, karena tidak mempunyai tiket secara sah
Terbanding/Penggugat pun tidak ada menyerahkan bukti tiket/karcis
Bus ALS dipersidangan ;
9. Ayah saya (Alm.Adelin Batubara) bekerja pada pemilik Bus, bukan
bekerja dengan PT.ALS,karena ayah saya (Alm.Adelin Batubara)
menerima gaji dari pemilik Bus, bukan dari PT.ALS, jadi ayah saya
sebagai supir Bus di PT.ALS tidak pernah berhubungan dengan
PT.ALS, ayah saya (Alm.Adelin Batubara) hanya berhubungan dengan
Pemilik Bus atau pengurus Bus yang ditugaskan oleh pemilik Bus ;
10. Oleh karena itu, tidak wajar biaya pengobatan Terbanding/Penggugat
dibebankan kepada ahli waris Adelin Batubara, apalagi suami/ayah
kami Adelin Batubara pada kejadian tabrakan bus tersebut meninggal
dunia, jadi tidak ada l;agi suami atau orang tua kami (Alm.Adelin
Batubara) yang mencari nafkah untuk membiayai hidup
kami/keluarganyanya dan biaya pendidikan anak-anaknya, apalagi
membayar biaya perobatan Terbanding/Penggugat tersebut, dari mana
kami mencari uang sebanyak itu, dan juga tidak wajar kami sebagai ahli
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 340/PDT/2016/PT.MDN
waris alm.Adelin Batubara dihukum oleh Pengadilan Negeri Medan
untuk bersama-sama dengan PT.Als membayar uang
perobatanTerbanding/Penggugat yang sangat besar tersebut, putusan
tersebut pun jelas telah bertentangan dengan hukum dantidak adil,
karena Terbanding/Penggugat harus menanggung biaya perobatannya,
jaadi tidak dapat dibebankan kepada kami sebagai ahli waris dari
alm.Asdelin Batubara juga kepada PT.ALS., oleh sebab itu kami mohon
supaya Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Medan membatalkanputusan
Pengadilan Negeri Medan No.324/Pdt.G/2014/PN-Mdn.- tanggal 18
Maret 2015 dan menolak gugatan dari Terbanding seluruhnya, serta
menghukum Terbanding/Penggugat membayar biaya perkara ;
Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum
Pembanding II semula Tergugat II tertanggal 08 Mei 2015, pada pokoknya
memohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan tingkat
pertama seraya mengadili sendiri dengan amar putusan mengabulkan gugatan
para Pembanding semula para Tergugat untuk seluruhnya, dengan alasan-
alasan pada pokoknya sebagai berikut;
I. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN MELANGGAR YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG TANGGAL 14-4-1976 NO. 701 K/Sip/1974. Bahwa, di dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan pada halaman 18
alinea terakhir berlanjut ke halaman 19 antara lain menyatakan :
“ menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan dan menyerahkan bukti-bukti surat di
persidangan berupa Bukti P-1 s/d Bukti P-5. Fotocopy untuk Bukti-
Bukti Surat tersebut diatas telah dilegalisir dan telah dibubuhi
materai secukupnya, akan tetapi Kuasa Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya di persidangan. ”
Berarti, secara hukum Surat-Surat Bukti P-1 s/d P-5 tersebut hanyalah fotocopy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di Persidangan,
sehingga Bukti P-1 s/d P-5 adalah tidak sah.
Karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 14-4-1976
No. 701 K/Sip/1974 menyatakan :
“ Judex Factie mendasarkan putusannya atas Surat-Surat Bukti yang
terdiri dari fotocopy-fotocopy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 340/PDT/2016/PT.MDN
dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting
yang secara substansiil masih dipertengkarkan oleh kedua pihak,
Judex Factie sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan
Bukti-Bukti yang tidak sah. “
Dengan demikian jelas secara hukum Putusan Pengadilan Negeri Medan didalam perkara a quo adalah berdasarkan Surat-Surat Bukti yang tidak sah, sehingga Putusan tersebut melanggar Ketentuan Hukum yang
berlaku, yaitu : Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 14-4-1976 No.
701 K/Sip/1974. II. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN MEMANIPULASI SAKSI
DAN KETERANGAN SAKSI. 1. Didalam Putusan Pengadilan Negeri Medan pada halaman 19 alinea
terakhir antara lain menyatakan :
“ menimbang, bahwa selain Bukti-Bukti Surat tersebut diatas,
Penggugat juga telah menghadapkan satu orang Saksi yang
telah didengar keterangannya di persidangan, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji … dst “
Pengadilan Negeri Medan telah memanipulasi Saksi dengan menyatakan masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji, padahal Saksi yang diajukan Terbanding /
Penggugat hanya 1 (satu) orang. Oleh sebab itu, kalimat masing-masing didalam Pertimbangan Putusan tersebut seolah-olah Saksi ada lebih dari satu orang dengan masing-masing memberikan
keterangan. Kemudian, Pengadilan Negeri Medan juga memanipulasi Saksi,
karena Saksi yang diajukan oleh Terbanding / Penggugat tidak
memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji, tetapi hanya didengar keterangannya saja, karena Saksi yang bernama Rolly
Nahampun adalah adik kandung Terbanding / Penggugat.
2. Bahwa, Terbanding / Penggugat mengajukan 1 (satu) orang Saksi
yang bernama Rolly Nahampun yang hanya menerangkan saja (tidak
dibawah sumpah atau janji) antara lain :
“ Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah
Abang Kandung Saksi. “
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 340/PDT/2016/PT.MDN
Oleh karena antara Terbanding / Penggugat dengan Saksi Rolly Nahampun mempunyai hubungan kekeluargaan yang sangat dekat (hubungan darah) sehingga Saksi tersebut termasuk kelompok yang
dilarang sebagai Saksi berdasarkan Pasal 172 Rbg / 145 HIR.
Bahwa, Kuasa Pembanding II / Tergugat II telah menyatakan keberatan pada waktu Saksi Rolly Nahampun akan didengar
keterangannya di Persidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Medan, akan tetapi Majelis Hakim tetap mendengar Keterangan Saksi
tersebut tanpa disumpah, karena Keterangan Saksi tersebut sangat
diragukan dan akan berpihak kepada Terbanding / Penggugat sebagai
Abang Kandungnya.
3. Bahwa, Syarat formil yang sangat penting adalah mengucapkan
sumpah atau janji didepan persidangan yang berisi pernyataan
bahwa akan menerangkan apa yang sebenarnya atau voir dire, yakni
berkata benar. Ternyata Saksi Rolly Nahampun tidak memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji, padahal mengucapkan sumpah
merupakan kewajiban hukum bagi Saksi yang diatur dalam Pasal 175
Rbg/147 HIR / Pasal 1911 KUH Perdata yang intinya : tiap Saksi wajib
bersumpah menurut agamanya atau berjanji akan menerangkan yang
sebenarnya.
Dengan demikian jelas secara hukum Keterangan Saksi tersebut tidak
mempunyai kekuatan hukum. Apalagi azas hukum menjelaskan bahwa unus testis nullus testis = satu saksi bukan saksi.
4. Bahwa, oleh karena didalam perkara a quo Terbanding / Penggugat hanya mengajukan satu Saksi, yaitu Adik Kandung dari Terbanding /
Penggugat sendiri, yang ternyata di Persidangan Saksi Rolly
Nahampun sebagai Adik Kandung Terbanding / Penggugat didengar
keterangannya tidak dibawah sumpah atau janji.
Asas Hukum menyatakan satu saksi bukan saksi (unus testis nullus
testis), jadi cukup alasan untuk menolak Keterangan Saksi yang
diajukan oleh Terbanding / Penggugat tersebut
Ternyata di Persidangan Saksi Rolly Nahampun sebagai Adik Kandung Terbanding / Penggugat didengar keterangannya tidak
dibawah sumpah atau janji.
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 340/PDT/2016/PT.MDN
5. Bahwa, walaupun Pasal 175 Rbg / Pasal 147 HIR tidak
mencantumkan perkataan wajib, tetapi hanya berupa kalimat : “ lebih
dahulu haruslah disumpah menurut agamanya.” Kalimat itu dianggap
bersifat imperatif, oleh karena itu merupakan kewajiban hukum
sekaligus menjadi syarat formil atas keabsahan Saksi sebagai alat
bukti.
6. Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 16-5-1987
No. 2160 K/Pdt/1985 yang menyatakan :
“ oleh karena Keterangan Para Saksi Penggugat diberikan
diluar sumpah (tidak dibawah sumpah atau janji), hal itu jelas
melanggar Pasal 175 Rbg. “
Kemudian, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 15-7-1976
No. 1468 K/Sip/1975 menyatakan :
“ Keterangan Saksi yang diberikan diluar sumpah, tidak sah
sebagai alat bukti. “
Oleh karena Terbanding / Penggugat di Persidangan mengajukan
Saksi Rolly Nahampun Adik Kandung sendiri tidak dibawah sumpah atau janji, maka Keterangan Saksi tersebut adalah tidak sah
sebagai alat bukti.
7. Bahwa, Terbanding / Penggugat yang menumpang Bus PT. ALS
(Pembanding II) tidak membeli karcis secara resmi di Stasiun Bus
ALS, karena Terbanding / Penggugat naik di Jalan, tidak di Stasiun
PT. ALS, maka secara hukum Terbanding / Penggugat melanggar Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 37/PMK.010/2008,
sehingga tidak membayar iuran wajib sebagaimana yang diatur PP
No. 17 Tahun 1965.
Bahwa, Pengadilan Negeri Medan dalam Putusannya pada halaman
20 tentang Keterangan Saksi antara lain menyatakan :
- Bahwa, Saksi dan Penggugat membeli tiket bus di loket PT. ALS
…dst. Bahwa, Saksi Rolly Nahampun jelas telah berbohong, Saksi ada
mengatakan membeli tiket / karcis di Stasiun Amplas karena di Stasiun
Amplas tidak ada Loket PT. ALS untuk menjual tiket / karcis, hal ini
pun telah dibantah dengan Keterangan Saksi-Saksi Pembanding II /
Tergugat II, yakni :
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 340/PDT/2016/PT.MDN
1. Saksi Suparman (Supir 2).
2. Saksi Zulkarnain (Kenek Bus).
Yang menerangkan dibawah sumpah antara lain :
- Bus keluar dari Stasiun PT. ALS Jl. Sisingamangaraja hanya ada 3
orang penumpang, dan di tengah jalan ada lagi penumpang yang
naik, penumpang yang naik di jalan membayar ongkos bus kepada Saksi Zulkarnain, dan uangnya Saksi serahkan kepada Pemilik Bus, bukan kepada PT. ALS.
- Di Stasiun Amplas tidak ada loket penjualan tiket / karcis Bus ALS.
Hal ini juga sesuai dengan Surat Bukti yang diajukan oleh Pembanding
II / Tergugat II di Persidangan, yaitu : Bukti T.II.3, yakni : Surat Jalan
Bus No. 394 dari Medan ke Bandung hanya ada 3 penumpang yang
terdaftar di Surat Jalan tersebut. Ketiga penumpang tersebut membeli
tiket resmi di Stasiun Bus.
8. Bahwa, oleh karena Terbanding / Penggugat sebagai Penumpang
yang tidak mempunyai tiket (tidak membeli karcis), karena naik di
jalan, tidak di Stasiun PT. ALS, sehingga Terbanding / Penggugat
adalah Penumpang yang tidak sah, akibatnya Terbanding tidak
diasuransikan kepada PT. Jasa Raharja (Persero) karena menurut
Pasal 3 PP No. 17 Tahun 1965 menyatakan :
Ayat (1) : Iuran wajib harus dibayar bersama dengan pembayaran
biaya pengangkutan penumpang kepada Pengusaha alat
angkutan penumpang umum yang bersangkutan.
Ayat (2) : Pengusaha / Pemilik alat angkutan penumpang umum
yang bersangkutan wajib memberi pertanggungan jawab
seluruh hasil pungutan iuran wajib Para Penumpangnya
dan menyetorkannya kepada Perusahaan, setiap bulan
selambat-lambatnya pada tanggal 27 secara langsung
atau melalui Bank ataupun Badan Asuransi lain yang
ditunjuk oleh Menteri menurut cara yang ditentukan oleh
Direksi Perusahaan. Oleh karena Terbanding / Penggugat tidak membayar biaya
pengangkutan penumpang (tidak membeli karcis) kepada PT. ALS (i.c.
Pembanding II / Tergugat II), sehingga Terbanding / Penggugat
dikategorikan sebagai Penumpang yang tidak dapat dipertanggung
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 340/PDT/2016/PT.MDN
jawabkan, karena tidak membayar iuran wajib yang terdapat didalam
karcis atau tiket Bus PT. ALS (i.c. Pembanding II / Tergugat II), dengan
kata lain Terbanding / Penggugat adalah Penumpang Liar.
9. Bahwa, oleh karena Terbanding / Penggugat adalah Penumpang Bus PT. ALS No. Polisi BK 7952 DJ tanpa / tidak membeli karcis kepada
Pembanding II / Tergugat II, sehingga berdasarkan Ketentuan Hukum Terbanding / Penggugat tidak dapat dipertanggung jawabkan atas
kejadian kecelakaan yang dialami oleh Bus PT. ALS No. Polisi BK
7952 DJ.
10. Bahwa, oleh karena Terbanding / Penggugat adalah penumpang Bus
PT. ALS No. Polisi BK 7952 DJ yang tidak membeli karcis secara resmi, maka Pembanding II / Tergugat II membantah Keterangan
Saksi Rolly Nahampun yang menerangkan Saksi dan Terbanding /
Penggugat membeli Tiket Bus di Loket PT. ALS di Stasiun Amplas, hal itu tidak benar, karena di Stasiun Amplas tidak ada loket penjualan
tiket / karcis Bus ALS hal ini juga telah dibantah oleh Keterangan Saksi
Pembanding II / Tergugat II, yakni : 1. Suparman, dan 2. Zulkarnain, Terbanding / Penggugat pun tidak dapat membuktikan Karcis atau
Tiket PT. ALS didalam persidangan. 11. Bahwa, Bus PT. ALS No. Polisi : BK 7952 DJ bukan milik Pembanding
II / Tergugat II (PT. ALS) tetapi pemilik Bus BK 7952 DJ tersebut adalah milik pribadi, PT. ALS hanya sebagai pengelola bus. Di PT.
ALS banyak Pemilik-Pemilik Bus Bahwa, ternyata gugatan Terbanding / Penggugat tidak lengkap,
karena Pembading / Penggugat tidak turut menggugat Pemilik Bus
sebagai Tergugat, jadi jelas gugatan Terbanding / Penggugat tidak lengkap atau kurang pihak, jadi cukup alasan untuk menyatakan
gugatan Terbanding / Penggugat tidak dapat diterima (N.O).
Bahwa, Pegawai PT. ALS mewakili Pemilik Bus pernah bertemu
dengan keluarga Terbanding / Penggugat dan juga pernah datang ke
Kantor Pengacara Terbanding / Penggugat untuk membicarakan tentang uang perobatan Terbanding / Penggugat, tetapi tidak ada titik
temu, karena keluarga Penggugat meminta uang perobatan terlalu
tinggi, sedangkan Pemilik Bus tetap ingin memberikan uang perobatan
yang wajar yang disanggupi Pemilik Bus.
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 340/PDT/2016/PT.MDN
Dari uraian-uraian tersebut diatas, jelas Pengadilan Negeri
Medan jelas telah keliru dalam Putusannya tersebut. III. PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN
KELIRU. 1. Bahwa, Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Medan pada
halaman 28 alinea 4 antara lain menyatakan :
“ … Tergugat II haruslah ikut bertanggung jawab atas
perbuatan Tergugat I yang berada dibawah pengawasannya.“
Pertimbangan Hukum tersebut diatas adalah sangat keliru karena
berdasarkan Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Medan
pada halaman 27 alinea terakhir berlanjut ke halaman 28 antara lain
menyatakan:
“ berdasarkan Bukti T.II-3 terbukti bahwa Penggugat tidak
terdaftar dalam manifes keberangkatan … dst ”
Oleh karena Terbanding / Penggugat telah terbukti tidak terdaftar
dalam manifes keberangkatan karena Terbanding / Penggugat naik di
tengah jalan. Berarti Terbanding / Penggugat telah melalaikan
kewajibannya untuk membeli tiket penumpang Bus PT. ALS secara resmi, akibatnya Terbanding / Penggugat tidak terdaftar dalam
manifes keberangkatan (Bukti T.II-3).
2. Bahwa, oleh karena Terbanding / Penggugat tidak terdaftar dalam
manifes keberangkatan, maka secara hukum PT. ALS atau Pemilik Bus tidak bertanggung jawab terhadap Terbanding / Penggugat yang
telah melalaikan kewajibannya untuk memiliki tiket penumpang secara
resmi.
3. Bahwa, gugatan Terbanding / Penggugat adalah tentang masalah kecelakaan lalu lintas, maka menurut Ketentuan Hukum masalah
Kecelakaan Lalu Lintas telah diatur sesuai Pasal 229 Ayat (1) UURI
No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan :
“ Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas :
a. Kecelakaan Lalu Lintas Ringan
b. Kecalakaan Lalu Lintas Sedang, atau
c. Kecelakaan Lalu Lintas Berat. “
Kemudian Pasal 237 Ayat (1) UURI No. 22 Tahun 2009, menyatakan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 340/PDT/2016/PT.MDN
Perusahaan Angkutan Umum wajib mengikuti program Asuransi
Kecelakaan sebagai wujud tanggung jawabnya atas jaminan asuransi
bagi korban kecelakaan. “
Selanjutnya Pasal 204 huruf c UU No. 22 Tahun 2009 :
“ korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan :
santunan kecelakaan lalu lintas dari Perusahaan Asuransi. “
Maka menurut Pasal 2 UU No. 33 Tahun 1964 Tentang Dana
Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang :
“ hubungan hukum Pertanggungan Wajib Kecelakaan
Penumpang diciptakan antara iuran dana dan penguasa
dana.“
Sedangkan Pasal 3 Ayat (1a) UU No. 33 Tahun 1964 :
“ tiap penumpang yang sah dari kenderaan bermotor umum,
Kereta Api, Pesawat Terbang, Perusahaan Penerbangan
Nasional dan Kapal Perusahaan Perkapalan / Pelayaran
Nasional wajib membayar iuran melalui Pengusaha / Pemilik
yang bersangkutan untuk menutup akibat keuangan
disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan. “
Kemudian Pasal 3 huruf c UU No. 33 Tahun 1964 :
“ iuran wajib tersebut pada sub a diatas digunakan untuk mengganti
kerugian berhubung dengan :
I. Kematian, dan
II. Cacat Tetap.
Akibat dari kecelakaan penumpang. “
Ternyata, didalam manifest Surat Jalan Bus PT. ALS No. Polisi BK
7952 DJ yang berangkat dari Medan tanggal 04 Mei 2014 tidak ada
tercantum nama Sudiandri Nahampun (Terbanding / Penggugat)
karena Terbanding / Penggugat naik di jalan (tidak naik dari terminal
PT. ALS), sehingga Terbanding / Penggugat tidak mempunyai tiket,
juga adik Terbanding / Penggugat yang bernama Rolly Nahampun
tidak membeli tiket resmi, melainkan naik di jalan.
Dengan demikian Terbanding / Penggugat selaku Penumpang yang
tidak membayar iuran wajib kepada Pengusaha / Pemilik (i.c.
Pembanding II / Tergugat II), maka secara hukum PT. ALS (i.c.
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 340/PDT/2016/PT.MDN
Pembanding II / Tergugat II) maupun Pemilik Bus tidak bertanggung
jawab terhadap Terbanding / Penggugat.
4. Bahwa, Terbanding / Penggugat sengaja melalaikan kewajibannya
untuk tidak memiliki tiket, padahal Terbanding / Penggugat mengetahui
resiko atas terjadinya kecelakaan.
Oleh sebab itu, Pembanding II / Tergugat II tidak dapat dituntut
pertanggung jawaban, karena Terbanding / Penggugat sengaja
melalaikan kewajibannya untuk memiliki tiket.
5. Bahwa, Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Medan pada
halaman 28 alinea 3 antara lain menyatakan :
“ bahwa, Pasal 1367 KUH Perdata adalah perluasan dari Pasal
1365 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa seorang tidak
saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan
perbuatannya sendiri, tetapi juga disebabkan perbuatan orang-
orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh
orang-orang yang berada dibawah pengawasannya. “
Pertimbangan Hukum tersebut diatas adalah masalah pertanggung
jawaban untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang
menjadi tanggungannya, yaitu Adlin Batubara (Alm) selaku Supir Bus
PT. ALS BK 7952, tetapi Adlin Batubara bukanlah menjadi tanggungan
PT. ALS karena PT. ALS bukan selaku Pemilik Bus BK 7952 yang
tabrakan tersebut, karena Bus ALS BK 7952 tersebut ada Pemiliknya.
Oleh sebab itu, yang bertanggung jawab atas kerugian yang
disebabkan oleh Adlin Batubara selaku Supir adalah Pemilik Bus PT.
ALS BK 7952, karena Adlin Batubara (Supir) menerima gaji dari
Pemilik Bus BK 7952, bukan dari Pembanding II / Tergugat II (PT.
ALS), karena yang membayar gaji Supir bukan PT. ALS, melainkan
Pemilik Bus tersebut.
Dengan demikian jelas bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Medan tersebut adalah salah dan keliru, karena Adlin
Batubara selaku Supir Bus PT. ALS BK 7952 menerima gaji dari
Pemilik Bus PT. ALS BK 7952, bukan dari Pembanding II / Tergugat II
(PT. ALS).
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 340/PDT/2016/PT.MDN
Bahwa, Supir Bus yang tabrakan tersebut, yaitu Adlin Batubara (i.c. Pembanding I / Tergugat I) meninggal dunia dalam kecelakaan
tersebut.
Sehingga kepada Ahli Waris Alm. Adlin Batubara juga tidak dapat
dibebankan biaya perobatan Terbanding / Penggugat karena
Pembanding I / Tergugat I telah kehilangan suami dan ayah yang
merupakan tulang punggung keluarga karena meninggal pada
kecelakaan tersebut, sehingga tidak dapat mencari nafkah lagi untuk
keluarganya
6. Bahwa, berdasarkan Keterangan Saksi Rolly Nahampun (Adik
Kandung Terbanding / Penggugat) ada menerangkan : “ bahwa
Pemilik Bus PT. ALS mau berdamai dengan Terbanding / Penggugat
akan tetapi Terbanding / Penggugat tidak mau menerima Perdamaian
yang diajukan. “ Dari Keterangan Saksi tersebut diatas jelas bahwa yang bertanggung jawab adalah Pemilik Bus BK 7952 karena Pemilik Bus telah bertemu
dan menawarkan perdamaian dengan memberi uang perobatan
kepada Terbanding / Penggugat, namun perdamaian itu tidak tercapai.
Dengan demikian Pemilik Bus PT. ALS BK 7952 yang telah melakukan
penawaran perdamaian kepada Terbanding / Penggugat adalah
merupakan tanggung jawab atas terjadinya kecelakaan yang menimpa
Bus PT. ALS BK 7952. 7. Bahwa, oleh karena Pembanding II / Tergugat II adalah bukan
sebagai Pemilik Bus PT. ALS BK 7952, maka Pembanding II /
Tergugat II tidak dapat dikategorikan telah melakukan Perbuatan
Melawan Hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana yang diuraikan
dalam Pasal 1367 KUH Perdata yang perluasan dari Pasal 1365 KUH
Perdata.
Dengan demikian jelas secara hukum Pembanding II / Tergugat II tidak
dapat dipertanggung jawabkan untuk melakukan pembayaran ganti
rugi atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Adlin
Batubara (Alm) selaku Supir Bus PT. ALS BK 7952.
Bahwa, tuntutan / gugatan dari Terbanding / Penggugat yang meminta
kepada Pembanding I / Tergugat I dan Pembanding II / Tergugat II
untuk secara tanggung renteng membayar kerugian perobatan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 340/PDT/2016/PT.MDN
(materiil) sebesar Rp. 117.431.318,00 (seratus tujuh belas juta empat
ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan belas rupiah) adalah tidak berdasarkan hukum, dan Terbanding / Penggugat pun tidak dapat
memperlihatkan asli Surat-Surat Bukti tentang biaya perobatan
yang telah dikeluarkan oleh Terbanding / Penggugat di Persidangan, sehingga diragukan
kebenarannya. Pembanding II / Tergugat II juga membantah biaya
perobatan Terbanding / Penggugat sebesar 117.431.318,00 (seratus
tujuh belas juta empat ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan
belas rupiah).
Oleh sebab itu Putusan Pengadilan Negeri Medan yang telah
menghukum Pembanding I / Tergugat I dan Pembanding II / Tergugat
II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil kepada
Terbanding / Penggugat sebesar Rp. 117.431.318,00 (seratus tujuh
belas juta empat ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan belas
rupiah) cukup alasan untuk ditolak.
Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Hukum para
Pembanding semula para Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula
Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya
memohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa
perkara ini menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor
324/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 18 April 2016 yang dimintakan banding
dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa keberatan para Pembanding - I dan Pembanding - II telah
diajukan dan dikemukakan dalam persidangan dan telah
dipertimbangkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18
Maret 2015 No. 324/Pdt.G/2014 /PN.MDN , oleh karenanya keberatan
Pembanding –I dan Pembanding – II harus lah ditolak ;
- Bahwa keberatan Pembanding – I dan Pembanding – II dalam Memori
Bandingnya hanyalah pengulangan saja dan telah dipertimbangkan oleh
Hakim Tingkat Pertama , oleh karenanya keberatan Pembanding – I dan
Pembanding – II tidak beralasan dimana Pertimbangan Hakim Tingkat
pertama dalam Putusannya telah menguraikan semua keadaan serta
alasan – alasan hukum yang menjadi dasar dalam putusannya , oleh
karena itu pertimbangan – pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 340/PDT/2016/PT.MDN
telah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan dalam Peradilan
Tingkat Banding;
- Bahwa oleh karena alasan dan keberatan dari Pembanding – I dan
Pembanding – II tidak beralasan , maka Putusan Pengadilan Negeri
Medantanggal 18 Maret 2015 No. 324/Pdt.G/2014 /PN.MDN itu harus
dikuatkan;
Menimbang, bahwa terhadap memori banding dan kontra memori
banding yang diajukan kedua belah pihak tersebuti, majelis hakim tingkat
banding berpendapat sebagai berikut :
TERHADAP MEMORI BANDING TERGUGAT I SOPIR.
1. Bahwa Tergugat I/Pembanding telah meninggal dunia akibat tabrakan bus
yang dikemudikannya, yang juga tidak menghendaki kecelakaan tersebut
terjadi. Putusan Pengadilan dirasa sangat berat dan ahli waris tidak mampu
membayarnya karena Tergugat I selama ini menjadi tulang punggung
kehidupan keluarga.
Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, karena dengan meninggalnya
Tergugat I maka berarti Tergugat I telah selesai menebus kesalahannya
dengan nyawanya, dan menurut Pengadilan Tinggi resiko pekerjaan berupa
kematian tersebut bukan termasuk objek warisan yang secara ipso yure
dengan sendirinya berpindah menjadi kewajiban ahli waris.
Bahwa penerapan Pasal 833 KUHPerdata (vide putusan PN halaman 27)
oleh Pengadilan Negeri tidak tepat, karena akibat dari kecelakaan yang
dialami oleh Tergugat I tidak termasuk dalam pengertian “segala barang,
segala hak dan segala piutang si meninggal” sebagaimana redaksi Pasal
833 KUHPerdata, bahwa kewajiban Tergugat I untuk membayar biaya
pengobatan kepada Terbanding/Penggugat bukanlah timbul dari peristiwa
perdata perikatan yang dilakukan oleh Tergugat I semasa hidupnya.
Dalam perkara ini harus dipisahkan secara tegas dan jelas antara peristiwa
utang piutang yang dilakukan seseorang, in casu Tergugat I selaku sopir
bus ALS, selagi masih hidup dengan peristiwa hokum berupa tabrakan
yang mengakibatkan kematian Tergugat I sendiri;
2. Bahwa Terbanding/Penggugat tidak memiliki tiket bus ALS, karena itu
sebagai Penumpang yang tidak sah, dan menolak tawaran pemberian
bantuan dari Pemilik Bus.
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 340/PDT/2016/PT.MDN
Keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan karena Terbanding/Penggugat
pada kenyataannya Penggugat telah diperbolehkan untuk masuk dan duduk
dibaris ketiga. Maka selanjutnya selama Terbanding/Penggugat berada
dalam bus keselamatannya juga menjadi tanggung jawab para
Pembanding/paraTergugat;
3. Bahwa Tergugat I/Pembanding tidak bekerja kepada PT ALS melainkan
bekerja dan digaji langsung oleh Pemilik Bus.
Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan karena Tergugat I sebenarnya tidak
harus digugat secara langsung sesuai dengan Pasal 191 UU LLAJ, yang
menyatakan bahwa perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas
kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan
dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.
Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 191 tersebut sejalan dengan
ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata yang mengatur tanggung jawab majikan
terhadap orang-orang yang bekerja padanya, oleh karenanya berdasarkan
ketentuan Pasal 191 UULLAJ dihubungkan dengan Pasal 1367 KUH Perdata
tersebut maka tanggung jawab Pembanding I/Tergugat I harus diambil alih oleh
Terugat II sebagai penyelenggara angkutan.
TERHADAP ALASAN BANDING YANG DIAJUKAN OLEH PEMBANDING II
SEMULA TERGUGAT II :
1. Putusan PN Medan melanggar yurisprudensi mengenai bukti asli di
persidangan.
Keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena bukti tersebut mendukung
adanya peristiwa tabrakan antara Bus ALS No pol BK 7952 DJ dengan Truck
Colt Diesel Nopol BM 9304 LP yang sedang diparkir di Jalan Lintas Riau
Sumut desa Teluk Berembun KM 250+500 Kecamatan Tanah Putih Rokan
Hilir Riau. Yang mengakibatkan Penggugat/Tebanding menderita luka-luka
dan memerlukan pengobatan.
2. Putusan PN memanipulasi saksi dan keterangan saksi
Keberatan ini juga tidak dapat diterima karena walaupun kualitas salah satu
saksi sebagai adik kandung Penggugat/Terbanding yang sumpahnya
dianggap tidak sah, dalil Penggugat mengenai adanya tabrakan bus yang
ditumpangi sehingga menderita luka-luka hingga memerlukan biaya
perawatan tetap dapat dibuktikan oleh Penggugat/Terbanding. Dalam
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 340/PDT/2016/PT.MDN
perkara a quo kebetulan saksi yang diajukan bernama Rolly Nahampun adik
kandung Penggugat juga sebagai penumpang bus, sehingga keterangannya
dapat bernilai sebagai petunjuk tentang terjadinya tabrakan bus dalam
perkara a quo.
3. Tentang status Penggugat sebagai penumpang yang tidak membeli tiket di
loket resmi PT ALS, tidak masuk dalam manifest surat jalan, melanggar
Peraturan Menteri Keuangan No 37/PMK.010/2008, sehingga tidak
membayar iuran wajib sebagaimana diatur PP Nomor 17 tahun 1965,
karenanya Tergugat II PT ALS tidak bisa dipertanggung jawabkan atas
kecelakaan yang menimpa Penggugat ;
Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena walaupun Terbanding
semula Penggugat tidak membeli tiket pada tempat yang telah disediakan
secara resmi oleh PT ALS dan tidak ada dalam manifest surat jalan,
kenyataannyaPenggugat telah berada diatas bus karena telah diperbolehkan
oleh sopir dan kernet bus untuk masuk ke dalam bus bahkan mendapat
tempat duduk di baris ketiga di dalam bus;
4. Tentang Gugatan Penggugat seharusnya ditujukan kepada Pemilik Bus BK
7952 DJ bukan kepada PT ALS, karena PT ALS hanya pengelola dari
beberapa pemilik bus.
Menimbang, bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena selain
Pasal 1367 KUHPerdata, pertanggung jawaban suatu perusahaan jasa
pengangkutan barang terhadap perbuatan pekerjanya diperkuat kembali dalam
Pasal 191 UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Jalan yang berbunyi:
“Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang
diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan
penyelenggaraan angkutan.”
Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka
majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa tanggung jawab pembayaran
kerugian yang dialami oleh Penggugat / Terbanding harus dipikul oleh
Pembanding II / Tergugat II selaku penyelenggara angkutan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis
hakim tingkat banding memutuskan membatalkan putusan Pengadilan Negeri
Medan tanggal 18 Maret 2015 Nomor 324/Pdt.G/2014/PN.Mdn serta akan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 340/PDT/2016/PT.MDN
mengadili sendiri dengan amar putusan seperti yang akan disebutkan dibawah
ini; Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding II semula Tergugat II
berada dipihak yang kalah maka ia harus dihukum untuk membayar biaya
perkara dalam dua tingkat pengadilan.
Mengingat dan memperhatikan Pasal 1367 KUHPerdata jo Pasal 191
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN , Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa
dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten
Buiten Java En Madura (RBg., Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 serta
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;
MENGADILI
- Mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding
semula Tergugat I dan Tergugat II;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :
324/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 18 Maret 2015 yang dimohonkan banding;
MENGADILI SENDIRI :
DALAM EKSEPSI:
- Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya
DALAM POKOK PERKARA :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan
Melawan Hukum dan Tergugat II bertanggungjawab atas perbuatan
Tergugat I;
3. Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian materil sebesar
Rp.117.431.318,00 ( seratus tujuh belas juta empat ratus tiga puluh satu
tigaratus delapan belas rupiah) kepada Penggugat;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam dua
tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah
Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 340/PDT/2016/PT.MDN
Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Medan pada hari SELASA Tanggal 31 JANUARI 2017, oleh kami :
YANSEN PASARIBU,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, SUMARTONO, SH,
MHum dan SUWIDYA,SH.LLM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan
tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan
nomor : 340/PDT/2016/PT.MDN tanggal 9 Januari 2017, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 31
JANUARI 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota
serta AGUS IBNU SUTARNO, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan
Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Pembanding I, II dan Terbanding ;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,
1. SUMARTONO, SH, MHum YANSEN PASARIBU, SH
2. SUWIDYA, SH, LLM.
Panitera Pengganti,
AGUS IBNU SUTARNO,SH
Rincian biaya perkara:
- Meterai : Rp. 6.000,- - Redaksi : Rp. 5.000,- - Pemberkasan : Rp.139.000,-
Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)