Upload
phamngoc
View
246
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 258/PDT/2017/PT.MDN Halaman 1 dari 26
P U T U S A N Nomor 258/PDT/2017/PT MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara
perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara antara :
YUSUF KELIAT, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jl.Letjend
Jamin Ginting No. 138 Kelurahan Merdeka Kecamatan
Medan Baru Kota Medan, dalam halini diwakili oleh
Kuasanya : F.M Sianipar, SH Advocat/ Penasehat Hukum
dari Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM “DRANSI ADIL” ,
beralamat di Jl.Setia Budi No. 90 F – G Medan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Tanggal 04 MEI 2015,untuk selanjutnya
disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT ;
L A W A N:
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. beralamat dijalan Zainul Arifin
Lantai 2 di Medan, dalam hal ini diwakili oleh TONY EKO
BOY SUBARI sebagai Senior Vise President PT. Bank
Mandiri (Pesero) Tbk berdasarkan Surat Keputusan Senior
Eksekutive President No. KEP. SEPV/ 338/ 2014 Tanggal 12
Desember 2014 Dan Surat Kuasa Direksi PT.Bank Mandiri
(Pesero) Tbk No. SK DIR/ 097/ 2015 Tanggal 23 Januari
2015 oleh karenanya sah bertindak atas nama PT.Bank
Mandiri (Pesero) Tbk, dalam hal ini diwakili oleh : BASRI,SH,
GABRIEL AGUSTINUS USMANIJ,SH, DAVID ZULKADRI
SEMBIRING, SH, ANNA MARHAYENI LUMBANGAOL, SH,
masing – masing Legal Officer Regional I Medan
berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : DSB. RO 1/ RL.
SPT. 005/2015 Tanggal 14 April 2015 dan Surat Kuasa
Khusus Nomor : DSB. R. 01/ SK/ 004/ 2015, Tanggal 14
APRIL 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT ;
Pengadilan Tinggi Tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat-
surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 258/PDT/2017/PT.MDN Halaman 2 dari 26
TENTANG DUDUKNYA PERKARA :
Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan
ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Tanggal 19 Maret 2015,
Surat Gugatan tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dan
di Register dalam Perkara Nomor : 158/ Pdt.G/ 2015/ PN. Mdn Tanggal 27
Maret 2015, dengan dalil – dalil Gugatan sebagai berikut ;
Adapun alasan – alasan Gugatan ini adalah sebagai berikut :
1. Bahwa, Penggugat memiliki sebidang tanah yang luasnya : 539 M2 dengan
Sertfikat SHM No.389 dan terhadap objek tanah tersebut dijadikan Hak
Tanggungan terhadap fasilitas kredit kepada Tergugat ;
2. Bahwa, berdasarkan Perjanjian Investassi No : CRD : Mdn/ 037/ KI/ 2012
Tanggal 30 Januari 2012, fasilitas kredit tersebut telah dilakukan
penyelesaian dan dilakukannya pemindahan fasiltas kredit ke atas nama :
Sakna Ginting sebagai pihak ketiga dengan ketentuan yang telah
disepakati terhadap jaminan kredit SHM No.389 dengan luas : 539 M2.
Dipecah menjadi 2 sertifikat yaitu :
A. Sertifikat dengan luas tanah : 339 M2 untuk atas nama Sakna Ginting
dan dikenakan Hak Tanggugan terhadap fasilitas kredit ;
B. Sertifikat dengan luas tanah : 200 M2 untuk atas nama Penggugat
dikeluarkan dari Hak Tanggugan dan dikembalikan kepadanya ;
3. Bahwa, kemudian biaya proses pemecahan sertifikat induk tersebut biaya
pengurusannya dilakukan oleh Tergugat dengan biaya Rp. 180.000.000
(seratus delapan puluh juta rupiah) dan biaya tersebut telah ditarik oleh
Tergugat berdasarkan transaksi rekening debitur Sakna Ginting sebagai
pihak ketiga pada tanggal 30 Januari 2012 sebesar Rp. 250.000.000 (Dua
Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan pada tanggal 31 Januari 2012
dikembalikan Tergugat Rp. 70.000.000 ( Tujuh Puluh Juta Rupiah ) ;
4. Bahwa, sebagai pelaksanaan dari Surat Perjanjian Investais Poin - 2 diatas,
maka pihak Penggugat telah melaksanakan kewajibannya yakni
menyelesaikan fasilitas kredit dan membayar biaya pengurusan pemecahan
sertifikat induk sebagai mana yang dicantum dan di Poin - 3 dengan bukti
penerimaan dari Penggugat kepada Tergugat melalui transaksi Sakna
Ginting sebagai pihak ketiga ;
5. Bahwa, dengan Surat Perjanjian tersebut dalam Poin – 2, maka Tergugat
harus mengembalikan dari Hak Tanggugan Sertifikat SHM luas tanah : 200
M2 atas nama Penggugat. Selambat-lambatnya dalam waktu maksimal 30
hari setelah biaya proses pemecahan sertifikat induk diterima oleh Tergugat
sesuai dengan ketentuan lampiran - 2 peraturan Kepala Badan Pertanahan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 258/PDT/2017/PT.MDN Halaman 3 dari 26
(per K PBBN No.01/ 2010 jangka waktu pemecahan satu bidang tanah milik
perseorangan adalah 15 hari) ;
6. Bahwa, kemudian Penggugat telah menghubungi Tergugat untuk meminta
pertanggungjawaban perihal mengembalikan dan mengeluarkan Sertifikta
SHM untuk atas nama Pengggugat tersebut, tetapi Tergugat selalu
menyalahkan Notaris Lila Meutya,SH yang sudah ditunjuk tidak bekerja
secara profesional ;
7. Bahwa, kemudian Penggugat telah menghubungi Lyla Meutya,SH yang
selanjutnya mengeluarkan surat ketrangan No: 545/ LM/ N/ XI/ 2013
menyatakan bahwa sertifikat hak tanggugan beserta roya atas nama Debiur
Yusuf Keliat baru diterima pada Tanggal 11 Desember 2013 ;
8. Bahwa, kemudian Penggugat telah mengaku biaya dinas pendapatan
daerah kota Medan Perihal : BPHTM (Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan) yang belum disetorkan Tergugat sehingga dinyatakan Expired
oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan sesuai dengan Surat
Pemberitahuan objek Pajak Bumi dan Bangunan ;
9. Bahwa, dengan demikkian Tergugat terbukti itikad tidak baik dengan alasan:
1. Tidak mengembalikan dan mengeluarkan dari Hak Tanggugan atas
nama Penggugat yang seharusnya diserahkan selambat-lambatnya 30
hari setalah biaya pemecahan sertifikat diterima oleh Tergugat ;
2. Tidak memberitahukan kepada Penggugat dalam bentuk apapun dengan
demikian perbuatan Tergugat yang demikian merupakan perbuatan
wanprestasi ;
10. Bahwa, akibat perbuatan yang ingkar janji dari Tergugat, maka Penggugat
mengalami kerugian materil dan immaterial dengan perincian :
1. Kerugian Material :
- Biaya-biaya Pengurusan Pemecahan Sertifikat Rp. 180.000.000 (seratus
Delapan Puluh Juta Rupiah) ;
- Bunga uang biaya pengurusan pemecahan sertifikat selama 24 bulan x
Rp.5.400.000 / per bulan sebesar Rp.129.6000.000 ;
- Harga jual rumah Rp.3.000.000.000 ( Tiga Milyar Rupiah) ;
- Nilai investasi atas perolehan dan penjualan rumah yaitu
Rp.3.00.000.000 dan biaya pengurusan dan pemecahan sertifikat yang
sudah disetorkan Rp.1.908.000.000 (Satu Milyar Sembilan Ratus Juta
Delapan Juta Rupiah) ;
- Biaya Pengacara Rp/ 150.000.000 , - (Seratus Lima puluh Juta Rupiah)
2. Kerugian Immaterial :
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 258/PDT/2017/PT.MDN Halaman 4 dari 26
- Akibat perbuatan dari Tergugat yang mengakibatkan Penggugat bersama
keluarganya mengalami stress yang berkepanjangan selama 2 tahun
dimana kerugian immaterial ini tidak dapat diperhitungkan tapi dalam
perkara ini kami perhitungkan dalam bentuk nominal sebesar
Rp.100.000.000.000 (Seratus Milyar Rupiah) sesuai dengan ketentuan
Pasal 180 ayat 1 HIR
- Penggugat mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu
secara serta merta meskipun ada upaya banding, verzet maupun kasasi
- Bahwa, Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat agar
bersedia menyelesaikan maslah ini secara kekeluargaan tidak mendapat
tanggapan dari Tergugat ;
11. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat uraikan diatas
maka dengan ini, mohon Ketua Pengadilan Negeri Medan membuat
keputusan sebagai berikut :
1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat
dalam hal Pemecahan Sertifikat dan Pengembalian Sertifikat atas nama
Penggugat sesuai dengan Perjanjian Investasi No : CRO MDN / 037/ KI/
2012 ;
3. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji karena tidak mengembalikan
sertifikat atas nama Penggugat dan hasil pemecahan sertifikat induk ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian material maupun
immaterial kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan
perincian sebagai berikut :
Kerugian Material
- Biaya pengurusan pemecahan sertifikat sebanyak Rp. 180.000.000
(seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) ;
- Bunga uang biaya pengurusan sertifikat selama 24 bulan x Rp.5.400.000
/ per bulan sebesar Rp.129.600.000 (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta
Enam Ratus Ribu Rupiah) ;
- Harga Jual rumah sebesar Rp.3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah) ;
- Nilai prestasi perolehan dari penjualan rumah sebesar Rp.3.000.000.000
(Tiga Milyar Rupiah) ;
- Biaya pengurusan pemecahan sertifikat yang sudah disetorkan
Rp.150.000.000 (sSeratus Lima Puluh Juta Ruiah) ;
- Jumlah tuntutan material Rp.5.517.000.000 (Lima Millyar Lima Ratus
Tujuh Belas Juta Rupiah);
Kerugian immaterial
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 258/PDT/2017/PT.MDN Halaman 5 dari 26
- sebesar Rp.100.000.000.000 (seratus Milyar Rupiah)
jumlah seluruhnya kerugian material dan immaterial Rp.105.367.000.000
(Seratus Lima Milar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah) ;
5. Menyatakan bahwa putusan ini, dapat dilaksanakan terlebih dahulu
secara serta merta meskipun ada verzet, banding maupun kasasi ;
6. Menghukum Terugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam
perkara ini ;
Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada Tanggal 24
Juni 2015, sebagai berikut :
I. DALAM EKSEPSI : 1. Bahwa,TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil
PENGGUGAT dalam Gugatan a quo, kecuali yang kebenarannya
diakui secara tegas oleh TERGUGAT;
2. Bahwa, berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku Gugatan
yang telah diajukan oleh PENGGUGAT tidak memenuhi syarat-
syarat formil yang mengakibatkan Gugatan dapat ditolak atau
setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan;
3. Terkait dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat formil
TERGUGAT dengan ini mengajukan eksepsi-eksepsi sebagai
berikut :
A. EKSEPSI SURAT KUASA PENGGUGAT TIDAK SAH (CACAT FORMIL);
B. EKSEPSI GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS( EXCEPTIO OBSCURUM LIBELLUM) ;
C. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURUM LITIS CONSORTIUM ) ;
D. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK (EXCEPTIO ERROR IN PERSONA);
E. EKSEPSI GUGATAN DIAJUKAN BERDASARKAN MOTIF DAN ITIKAD BURUK DEMI MEMPEROLEH KEUNTUNGAN FINANSIAL SEMATA (EXCEPTIO DOLI MALI/DOLI PRAECENTIS);
A. EKSEPSI SURAT KUASA PENGGUGAT TIDAK SAH (CACAT FORMIL) ;
1. Bahwa, Gugatan PENGGUGAT didasarkan pada surat kuasa
tertanggal 04 Mei 2015 yang tidak sah karena tidak memenuhi
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 258/PDT/2017/PT.MDN Halaman 6 dari 26
syarat formil surat kuasa khusus untuk mewakili pemberi kuasa
di pengadilan ;
2. Bahwa surat kuasa yang digunakan oleh PENGGUGAT sebagai
dasar untuk mengajukan Gugatan aquo adalah sebagaimana
dikutip dibawah ini :
”Surat Kuasa”
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : YUSUF KELIAT
Tempat/tanggal : Jln. Letjen Jamin Ginting No. 138
Medan,Kel.Merdeka,Kec.Medan
Baru
Pekerjaan : Wiraswasta
Dengan ini memberikan kuasa hukum kepada :
Nama : FM. Sianipar,SH
Alamat : Jln. Setia budi No.90 F-G Medan
Pekerjaan : Pengacara/ Penasehat hukum
Untuk dan atas nama YUSUF KELIAT Pemberi Kuasa dengan ini
”Lembaga Bantuan Hukum Gransi Adil” yang diwakili FM. Sianipar,
SH meyampaikan Surat Kuasa ini di Pengadilan Negeri Medan;
Untuk di sahkan sebagai Surat Kuasa dalam perkara Perdata :
antara Pemberi Kuasa ( YUSUF KELIAT) dengan PT. Bank
Mandiri (Persero) Tbk dalam hal wanprestasi atas pemenuhan
yang diperjanjikan oleh PT.Bank Mandiri(persero) Tbk ;
Demikian surat kuasa khusus ini saya berikan untuk dipergunakan
dalam kasus ini ;
Medan, 06 Mei 2015
Yang menerima kuasa hukum, yang memberi kuasa hukum,
Ttd [materai Rp 6000]
FM.Sianipar Yusuf Keliat
1. Bahwa, jelas terlihat dan tidak terbantahkan lagi, Surat Kuasa yang
digunakan PENGGUGAT sebagaimana dikutip diatas, sama sekali tidak meyebutkan kata-kata untuk mengajukan Gugatan kepada TERGUGAT di Pengadilan Negeri Medan, sehingga jelas pemberi
kuasa tidak pernah memberikan kuasa untuk mengajukan Gugatan
terhadap TERGUGAT;
3. Bahwa, memperhatikan ketentuan SEMA No.6 Tahun 1994 butir 1 huruf
a, yang menegaskan : ”untuk mencipatakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh para
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 258/PDT/2017/PT.MDN Halaman 7 dari 26
pihak yang berperkara kepada Badan-Badan Peradilan maka dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut” :
Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut undang-undang harus
dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan
untuk keperluan tertentu misalnya :
Dalam Perkara Perdata, harus dengan jelas disebut antara A sebagai
Penggugat dan B sebagai Tergugat misalnya dalam perkara waris atau
hutang piutang tertentu dan sebagainya ;
4. Bahwa, berdasarkan ketentuan SEMA No. 6 Tahun 1994 dengan tegas
telah dijelaskan agar suatu surat kuasa dapat dikatakan sebagai surat
kuasa khusus yang dapat dipakai sebagai dasar untuk berperkara di
Badan-Badan Peradilan, Surat Kuasa tersebut harus mencantumkan
dengan jelas, bahwa Surat Kuasa itu hanya dipergunakan untuk
keperluan tertentu, dengan subjek dan objek yang tertentu pula;
5. Lebih lanjut mengenai tidak sahnya suatu surat kuasa khusus, ahli
hukum M. Yahya Harahap, SH didalam bukunya Hukum Acara Perdata
(Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan,
Sinar Grafika, jakarta 2005) pada Halaman : 15 menyatakan bahwa :
”syarat surat kuasa khusus yang sah adalah syarat yang telah
dideskripsikan dalam pembahasan SEMA No.02 Tahun 1959 yaitu :
i. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di
pengadilan ;
ii. Menyebut kompetensi relatif;
iii. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak
iv. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek
sengketa yang diperkarakan
Seperti telah dijelaskan, syarat ini bersifat kumulatif. Tidak dipenuhinya
salah satu syarat mengakibatkan KUASA TIDAK SAH ;
6. Bahwa, oleh karena surat kuasa khusus PENGGUGAT tidak
menyebutkan kata-kata untuk mengajukan Gugatan terhadap
TERGUGAT, maka surat kuasa PENGGUGAT mengandung cacat formil
karena bertentangan dengan ketentuan dalam SEMA No. 6/1994 yang
mana secara yurudis formil surat kuasa tersebut bukanlah surat kuasa
yang dapat dipaki untuk beracara di pengadilan ;
7. Berdasarkan uraian-uraian serta fakta hukum diatas, telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bahwa surat kuasa PENGGUGAT tidak sah dan
membawa konsekuensi hukum kuasa PENGGUAGAT menjadi tidak
memiliki legal standing untuk mengajukan guagatan dalam perkara aquo,
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 258/PDT/2017/PT.MDN Halaman 8 dari 26
sehingga sangatlah beralasan dan berdasarkan hukum apabila Majelis
Hakim yang terhormat meyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat
diterima.
B. EKSEPSI GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS ( EXCEPTIO OBSCCUUR LIBELUM)
1. Bahwa, dalam butir 2 posita gugatan aquo, PENGGUGAT
menyatakan bahwa berdasarkan Perjanjian Investasi No. CRD : Mdn/
037/ KI/ 2012 tangaal 30 Januari 2012 fasilitas kredit tersebut, telah
dilakukan penyelesaian dan dilakukannya pemindahan fasilitas kredit
atas nama SATNA GINTING sebagai PIHAK KETIGA ;
2. Namun demikian, PENGGUGAT dalam butir 2 Petitum gugatan aquo
meminta agar Pengadilan Negeri Medan meyatakan sah hubungan
hukum antar PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam hal pemecahan
sertifikat dan pengembalian sertifikat atas nama PENGGUGAT sesuai
dengan Perjanjian Investasi No. CRD : Mdn/ 037/ KI/ 2012 Tanggal 30
Januari2012 dimana PENGGUGAT bukanlah sebagai pihak
didalamnya ;
3. Bahwa dalam gugatan aquo, posita gugatan sama sekali tidak relevan
dan tidak mendukung petitum gugatan karena :
a. Dalam butir 2 posita gugatan,PENGGUGAT jelas-jelas telah
mengakui dengan tegas bahwa perjanjian Investasi No. CRD :
Mdn/ 037/ KI/ 2102 Tanggal 30 Januari 2012 adalah atas nama
SATNA GINTING sebagai pihak Ketiga ;
b. Didalam butir 2 petitum gugatan, PENGGUGAT meminta agar
Pengadilan menyatakan bahwa sah hubungan hukum antara
PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam hal pemecahan sertifikat
dan pengembalian sertifikat atas nama PENGGUGAT sesuai
dengan Perjanjian Investasi No. CRD : Mdn/037/KI/2012 ;
4. Bahwa meskipun PENGGUGAT pada butir 2 posita gugatanya
mengakui bahwa PENGGUGAT bukanlah pihak dalam perjanjian
Investasi No. CRD : Mdn/ 037/ KI/ 2012 Tanggal 30 Januari 2012
yang ditandatangai oleh SATNA GINTING sebagai PIHAK KETIGA,
namun secara kontradiktif pada butir 2 petitum, PENGGUGAT
memohon agar Pengadilan Negeri Medan meyatakan sah hubungan
hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam Perjanjian
Investasi No. CRD : Mdn/ 037/ KI/ 2012 Tanggal 30 Januari 2012,
sehingga mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas
(obscuur libel) ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 258/PDT/2017/PT.MDN Halaman 9 dari 26
5. Berdasarkan yuriprudensi Mahkamah Agung, teori serta praktek
hukum acara yang berlaku, suatu gugatan dapat dikatagorikan
sebagai ”gugatan yang kabur dan tidak jelas” apabila petitum gugatan
tidak didasarkan pada posita gugatan (vide : Putusan Mahkamah
Agung tanggal 8 Desember 1982 No. 1075 K/ Sip/ 1982 dalam
perkara perdata antara Bachid Marzuk Achmad Marzuk dan Faray
Bin Surur Alamri ;
6. Bahwa, berdasarkan uraian fakta dan dasar hukum tersebut diatas,
jelas dalil gugatan aquo sangat kabur dan tidak jelas dan sudah
seharusnya Majelis Hakim yang terhormat menerima exceptio
obsucurum libellum yang diajukan TERGUGAT dan menyatakan
gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk
verklaard) ;
C. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURUM LITIS CONSORTIUM) 1. Bahwa, eksepsi kurang pihak adalah salah satu eksepsi untuk
menangkis gugatan yang tidak secara lengkap menarik pihak-pihak
yang seharunya dijadikan tergugat dalam perkara tersebut, sehingga
mengakibatkan perkara menjadi ditolak atau setidak-tidaknya tidak
dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard) ;
2. Bawha PENGGUGAT dalam butir 6 dan 7 posita Gugatan aquo telah
menyebutkan nama Notaris Lila Meutya, SH yang terlibat secara
langsung dan bertanggung jawab untuk mengurus pemecahan
sertifikat tanah atas nama PENGGUGAT dan Roya Hak Tanggungan
di kantor Pertanahan Kota Medan ;
3. Dalam gugatan aquo,PENGGUGAT tidak mengikut sertakan notaris
Lila Meutya, SH dan kantor Pertanahan Kota Medan sebagai tergugat
padahal jelas bahwa pihak-pihak tersebutlah yang secara hukum
dapat dimintakan pertanggung jawaban dan bukan TERGUGAT ;
4. Bahwa, dengan tidak diikutsertakannya Notaris Lila Meutya, SH dan
Kantor Pertanahan Kota Medan, maka secara hukum mengakibatkan
gugatan menjadi kurang pihak, dan oleh karenya gugatan
mengandung cacat formil;
5. Bahwa sejalan sikap dan pendirian Mahkamah Agung R.I dalam
Yurispridensi-yurisprudensi tetap mengenai kelengkapan para pihak
dalam berperkara yang kaidah hukumnya antara lain dikutip sebagai
berikut :
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 258/PDT/2017/PT.MDN Halaman 10 dari 26
a. Putusan Mahkamah Agung R.I No. 151 K/Sip/1972 tanggal 13Mei
1975
”bahwa oleh karena gugatan tidak lengkap (yang gugatan hanya
seorang gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima).”
b. Putusan Mahkamah Agung R.I. No/1078/K/Sip/1972 tanggal 11
Nopember 1975;
”bahwa berdasarkan kekurangan formil gugatan Penggugat
(terbanding) harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
c. Putusan Mahkamah Agung R.I No.2438 K/Sip/1980 tanggal 22
Maret 1982
”gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak
semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara” ;
d. Putusan Mahkamah Agung R.I No.400 K/Pdt/1984 tanggal 11 juni
1985 “karena hubungan hukum yang sesungguhny adalah
hubungan hutang-piutang antar penggugat dengan anak tergugat,
anak tergugat tersebut harus turut digugat ;
6. Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang dikemukakan diatas, maka
jelas gugatan PENGGUGAT kurang pihak oleh Karena itu sudah
seharusnya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan tidak
dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard) ;
D. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK (EXCEPTIO ERROR IN PERSONA) 1. Bahwa gugatan aquo salah alamat karena PENGGUGAT tidak lagi
berada dalam hubungan utang piutang dengan TERGUGAT
sebagaimana diakui oleh PENGGUGAT dalam butir 4 posita gugatan
yang meyatakan bahwa PENGGUGAT telah menyelesaikan fasilitas
kreditnya kepada TERGUGAT;
2. Bahwa, sebelumnya hubungan hukum antara PENGGUGAT dan
TERGUGAT tertuang dalam perjanjian Kredit modal kerja No. 070/
KMK-KUK/ XI/ 97 Tanggal 10 Nopember 1997 sebagaimana terakhir
diubah dengan Addendum PK Restrukturnya (KMK % KI ) Tanggal 20
Agustus 2009 ( perjanjian kredit) namun fasilitas kredit dimaksud telah
dinyatakan lunas oleh TERGUGAT ;
3. Bahwa, dalam perjanjian kredit dimaksud tidak ada satu pasal pun
yang mewajibkan TERGUGAT bertanggung-jawab untuk melakukan
pemecahan sertifikat atas nama PENGGUGAT yang aman hal
tersebut merupakan tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh notaris.
Dengan kata lain, TERGUGAT sama sekali tidak dapat dituntut untuk
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 258/PDT/2017/PT.MDN Halaman 11 dari 26
membayar ganti rugi apapun kepada PENGGUGAT sebagai akibat
proses pemecahan sertifikat tanah atas nama PENGGUGAT yang
dilakukan oleh notaries dan kantor pertanahan kota Medan;
4. Dengan lunasnya kewajiban kredit PENGGUGAT berdasarkan
perjanjian kredit, maka secara hukum PENGGUGAT tidak lagi
memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT ;
5. Oleh karena tidak memiliki hubungan hukum, maka gugatan aquo
kepada TERGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini
sebagaimana disyratkan bahwa untuk mengajukan surat gugatan
harus ada hubungan yang cukup atau yang disebut dengan point
d’interest point d’action ;
6. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Alm.Prof.Dr. Sudikno
Mertokusumo, S.H dalam bukunya yang berjudul “hukum acara
perdata Indonesia” edisi ke 5 penerbit liberty
Yogyakarta.1993,halaman 49 berbunyi sebagai berikut:
“ bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum
yang cukup merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya
tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa : point d’interet, point
d’action ;
Didalam buku yang sama pada halaman 64, Prof Sudikno
Mertokusumo, S.H menegaskan kembali bahwa yang dapat
mengajukan gugatan adalah pihak-pihak yang mempunyai
kepentingan langsung dalam suatu gugatan sebagai berikut :
“ Pihak-pihak dalam perkara”
Didalam suatu sengketa perdata, sekurang-kurangnya terdapat dua
pihak yaitu pihak PENGGUGAT (eiser,plaintif) yang mengajukan
gugatan dan pihak tergugat (gedaagde, defendant) ;
Mereka ini merupakan pihak materil, karena mereka mempunyai
kepentingan langsung didalam perkara yang bersangkutan, tetapi
sekaligus juga sekaligus pihak formil, karena merekalah yang
beracara di muka pengadilan;
Mahkamah Agung dalam putusannya Tanggal 7 Juli 1971 No. 294
K/Sip/1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang
yang mempunyai gugatan hukum ;
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 7 Juli
1971 No. 294 K/ Sip/ 1971 yang menyatakan sebagai berikut :
“suatu surat gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai
hubungan hukum “;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 258/PDT/2017/PT.MDN Halaman 12 dari 26
Berdasarkan uraian hukum diatas, sudah selayaknya Majelis Hakim yang
terhormat menerima Exceptio Error in Persona yang diajukan TERGUGAT dan
selanjutnya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima Niet
Onvankelijk verklaard) ;
E. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT DIAJUKAN BERDASARKAN MOTIF DAN ITIKAD BURUK DEMI MEMPEROLEH KEUNTUNGAN FINANSIAL SEMATA (EXCEPTIO DOLI MALI/ DOLI PRAECENTIS) 1. Bahwa, TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil yang
diajukan oleh PENGGUGATdi dalam gugatan aquo karena dalil-dalil
tersebut bersifat menyesatkan dan sama sekali sesuai dengan
kenyataan yang sebenarnya ; 2. Bahwa, sebagaimana yang telah diuraikan dalam Bagian Eksepsi
huruf B dan Diatas dalam butir 9 posita gugatanya, PENGGUGAT
mendalilkan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan
wanprestasi berdasarkan Pejanjian Investasi No. CRD : Mdn/ 037/
KI/ 2012 Tanggal 30 Januari 2012, padahal PENGGUGAT bukan
sebagai pihak dalam perjanjian kredit sehingga tidak ada hubungan
hukum apapun antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT; 3. Bahwa, sudah jelasnya tidak ada hubungan hukum antara
PENGGUGAT dengan TERGUGAT, namun dalam gugatan aquo,
PENGGUGAT malah menuntut suatu ganti kerugian yang sangat
tidak masuk akal, sebagai berikut: a. Kerugian Material : - Biaya pengurusan pemecahan sertifikat sebanyak Rp
180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) ; - Bunga uang biaya pengurusan sertifikat selama 24 bulan x
Rp 5.400.000/perbulan sebesar Rp 129.600.000,00 (seratus
dua puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) ; - Harga jual rumah sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar
rupiah) - Nilai prestasi perolehan dari nilai penjualan rumah sebesar
Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar Rupiah); - Biaya pengurusan pemecahan sertifikat yang sudah
disetorkan Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta
rupiah) selama 2 tahun sebesar Rp 1.908.000.000,00 (satu
milyar Sembilan ratus delapan juta rupiah) ; - Biaya pengacara Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta
rupiah)
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 258/PDT/2017/PT.MDN Halaman 13 dari 26
- Jumlah tuntutan material Rp 5.517.000.000,00 ( lima milyar
lima ratus tujuh belas juta rupiah) ; b. Kerugian Immaterial Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar
rupiah) jumlah seluruhnya kerugian material dan immaterial
Rp 105.367.000.000,00 (seratus lima milyar tiga ratus enam
puluh tujuh juta rupiah) ;
Jumlah tersebut diatas sangat tidak masuk akal karena dalam perkara ini
tidak ada perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT.
Jangankan perbuatan wanprestasi, hubungan Hukum saja tidak ada
antara penggugat dan TERGUGAT. Lalu, bagaimana apabila
dibandingkan dengan direksi dan pegawai TERGUGAT yang juga
menjadi terganggu waktu, tenaga dan pikirannya menghadapi gugatan
PENGGUGAT yang tidak benar dan meminta ganti rugi yang tidak masuk
akal tersebut ;
Berdasarkan uraian diatas sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang
terhormat sependapat denga TERGUGAT bahwa gugatan PENGGUGAT
telah diajukan dengan motif yang tidak baik atau mengandung unsur
Vexatious Proceeding dan vexatious litigation karena :
a. Gugatan aquo dibuat tanpa dasar hukum, mengada-ada dan
mengaburkan fakta yang sesungguhnya ;
b. Gugatan aquo ditujukan semata-mata untuk mendapatkan
keuntungan financial semata ;
c. Gugatan aquo dibuat oleh PENGGUGAT dengan tujuan semata-
mata untuk mengganggu kinerja para direksi dan pegawai
TERGUGAT;
Bahwa, dengan demikian, sudah seharusnya apabila Majelis Hakim yang
terhormat menerima eksepsi dili moli/doli praecentis yang diajukan oleh
PENGGUGAT, demi mencegah adanya preseden yang buruk yang
mungkin dapat terjadi pada proses peradilan di Indonesia, serta
menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta
demi kepastian hukum, dengan menyatakan Gugatan PENGGUGAT
tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
II. DALAM POKOK PERKARA (KONPENSI) 1. Bahwa, dalil-dalil yang telah diuraikan dalam Eksepsi mohon dianggap
dan tercantum dalam Pokok Perkara ;
2. Bahwa, TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan
PENGGUGAT kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT
;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 258/PDT/2017/PT.MDN Halaman 14 dari 26
3. Bahwa, TERGUGAT adalah sebuah Bank Nasional-Badan Usaha Milik
Negara yang terkemuka dan terkenal memiliki reputasi sangan baik di
Indonesia karena kinerja Keuangan yang sangat baik dan selalu
memberikan pelayanan terbaik kepada nasabahnya. Dalam
melaksanakan kegiatan usahanya terkait pemberian fasilitas kredit
kepada debitur, TERGUGAT juga selalu berpedoman pada prinsip
kehati-hatian (prudential banking) dan ketentuan hukum yang berlaku ;
4. Bahwa, dalam rangka membantu kebutuhan modal kerja PENGGUGAT
untuk usaha perdagangan alat-alat foto, ATK, Foto copy dan cucu cetak
film di Jl.Jamin Ginting No.138 Medan, maka TERGUGAT telah
memberikan Fasilitas Kredit Modal Kerja kepada PENGGUGAT
berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 070/ KMK - KUK/ XI/ 97
Tanggal 10 Novenber 1997 dengan limit sebesar Rp.340.000.000,- (tiga
ratus empat puluh juta rupiah) (“Fasilitas KMK”)
5. Bahwa, untuk menjamin pelunasan hutang PENGGUGAT kepada
TERGUGAT maka TERGUGAT telah menyerahkan agunan berupa
tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM)
No.389/ Merdeka yang tercatat atas nama YUSUF KALIAT dan dan telah
diikat dengan Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan
(SHT) Peringatan I Nomor 4233/ 1997 Tanggal 16 Desember 1997,
SHT Peringkat II No. 904/ 2007 Tanggal 27 Februari 2007 dan SHT
Peringkat III No.8042/ 2007 Tanggal 28 November 2007 yang seluruhnya
diterbitkan oleh kantor pertanahan kota Medan ;
6. Bahwa, pada tahun 1997-2006, fasilitas KMK terus diperpanjang dengan
limit tetap sebesar Rp.340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah).
Atas dasar permohonan PENGGUGAT maka TERGUGAT
menambahkan limit kredit berdasarkan :
i. Pembaharuan PK KMK No.CO.Mdn/ 253/ Pk – KMK /2005
Tanggal 26 Oktober 2005 dengan limit tetap sebesar
Rp.340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) ;
ii. Addendum I PK No.CO.MDN/ 253/ PK - KMK/ 2005
Tanggal 30 Oktober 2006, tentang perpanjangan jangka
waktu sekaligus penambahan limit kredit menjadi sebesar
Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) ;
iii. Addendum II PK No.CO.MDN/ 253/ PK-KMK/ 2005 Tanggal
10 Oktober 2006, tentang perpanjangan jangka waktu
sekaligus penambahan limit kredit menjadi sebesar
Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 258/PDT/2017/PT.MDN Halaman 15 dari 26
iv. Di samping itu, PENGGUGAT juga mendapat Fasilitas
Kredit Investasi (“fasilitas KI”) berdasarkan Perjanjian Kredit
Investasi No. CRO. RCO. MDN/ 291/ PK-KI/ 2007 Tanggal
10 Oktober 2007 tentang , refinancing pembelian 1 unit
Mesin KIS dengan limit kredit sebesar 500.000.000,-(lima
ratus juta rupiah) ;
v. Addendum II PK No. CO. MDN/ 253/ PK-KMK/ 2005
Tanggal 10 Oktober 2006, tentang perpanjangan jangka
waktu sekaligus penambahan limit kredit KMK kredit
menjadi sebesar Rp.1.400.000.000,-. Total limit kredit
menjadi Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembulan ratus
juta rupiah) yang terbagi atas fasilitas KMK
Rp.1.400.000.000(satu milyar empat ratus juta rupiah ) dan
fasilitas KI sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
;
vi. Addendum PK RESTRUKTURISASI (KMK & KI) Tanggal
20 Agustus 2009, tentang perpanjangan jangka waktu KMK
dengan limit kredit tetap sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu
milyar empat ratus juta rupiah) dan perubahan limit baru KI
(sesuai dengan baki debit terakir) dengan penjadwalan
kembali angsuran kredit ;
7. Bahwa, sejak bulan September 2010, PENGGUGAT mengalami
kesulitan pembayaran kredit kepada TERGUGAT sehingga fasilitas kredit
PENGGUGAT menjadi Non Performing Loan/ NPL (bermasalah) dan
telah dilakukan upaya penangannya kredit bermasalah oleh TERGUGAT
dengan tujuan untuk menyelamatkan kembali kredit yang telah diberikan ;
8. Bahwa, pada Tanggal 31 Januari 2012 fasilitas KMK dan fasilitas KI
LUNAS dengan mendapat keringanan sebagian bunga dan penghapusan
seluruh denda yang tertunggak. Pelunasan dengan menjual salah satu
agunan SHM No.389/ Merdeka yang dipecah menjadi 2 sertifikat yakni :
i. SHM No.690/ Merdeka atas nama YUSUF
KELIAT/PENGGUGAT; dan
ii. SHM No.691 atas nama SATNA GINTING.
9. Bahwa, berdasarkan surat TERGUGAT No.RMH-RTR/ RC1.MDN.108/
2012 Tanggal 31 Januari 2012 perihal Pernyataan Lunas Kredit atas
nama YUSUF KALIAT/ PENGGUGAT, yang intinya menyatakan bahwa
terhitung mulai Tanggal 31 Januari 2012 fasilitas kredit an. YUSUF
KALIAT/PENGGUGAT berdasarka Perjanjian Kredit Modal Kerja No.
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 258/PDT/2017/PT.MDN Halaman 16 dari 26
070/ KMK-KUK/ IX/ 97 Tanggal 10 Novenber 1997 beserta addendum -
addendumnya dan Perjanjian Kredit Investasi No. CRO/ RCO. MDN/ 291/
PK-KI/ 2007 Tanggal 10 Oktober 2007 dinyatakan lunas.
Dengan lunasnya fasilitas kredit PENGGUGAT, maka TERGUGAT telah
menyerahkan dokumen-dokumen yang salah satunya adalah asli
sertifikat milik PENGGUGAT yakni Sertifikat Hak Milik No.389 Tanggal 12
November 1996 atas nama YUSUF KELIAT/PENGGUGAT kepada
PENGGUGAT berdasarkan Berita Acara Serah Terima Dokumen No.
RMN. RTR. RC1. MDN. 03/ 2012 tanggal 31 Januari 2012 ;
10. Bahwa, selain itu, PENGGUGAT telah menandatangani Surat
Pernyataan Tertanggal 31 Januari 2012 yang pada pokoknya
menyatakan bahwa PENGGUGAT (i) membebaskan TERGUGAT dari
segala Tuntutan/ Gugatan hukum berupa apaun dari pihak mana pun
sehubung dengan penyelesaian kredit dan pengembalian dokumen
agunan ; dan (ii) membeyar segala biaya dan/atau kerugian yang
dikeluarkan TERGUGAT atas adanya Tuntutan/Gugatan sekaligus dan
seketika pada kesempatan pertama biaya dan atau kerugian tersebut
diberi tahukan oleh BANK. Fakta hukum tersebut tidak diungkapkan
PENGGUGAT dalam Gugatannya, sehingga PENGGUGAT harus
dianggap telah mengingkari Surat Pernyataan yang telah
ditandatanganinya sendiri ;
11. Bahwa, PENGGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT
dalam butir 3 sampai dengan 8 posita Gugatan, karena pengurusan
pemecahan serifikat SHM atas nama PENGGUGAT dan Roya Hak
Tanggungan bukan menjadi tanggung jawab TERGUGAT mengingat
TERGUGAT adalah badan usaha 6yang bergerak dibidang perbankan
dan BUKAN JASA PENGURUSAN SERTIFIKAT TANAH yang
merupakan tugas dan kewenangan notaries/PPAT serta Kantor
Pertanahan Maupun Badan Pertanahan Nasional (BPN) ;
12. Lebih lanjut berdasarkan Perjanjian Kreditb berikut addendum-
addendumnya yang telah ditandatangani oleh PENGGUGAT sendiri,
terbukti bahwa tidak terdapat satu pasalpun yang mewajibkan
TERGUGAT untuk mengurus pemecahan sertifikat tanah PENGGUGAT,
apalagi membayar ganti rugi apapun kepada PENGGUGAT sebagai
akibat proses pemecahan sertifikat tanah atas nama PENGGUGAT yang
dilakukan oleh Notaris dan Kantor pertanahan Kota Medan ;
13. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Notaries/ PPAT,SH,. No. 032/
LM/ N/ II/ 2014 Tanggal 12 Februari 2014, Perihal : Permohonan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 258/PDT/2017/PT.MDN Halaman 17 dari 26
Pengambilan Sertifikat, terbukti bahwa pemecahan sertifikat atas nama
PENGGUGAT telah selesai dan PENGGUGAT diminta untuk
mengambilnya dari Notaries dimaksud. Dengan demikian terbukti dan
tidak terbantahkan bahwa pengurusan pemecahan sertifikat tanah milik
PENGGUGAT dilakukan oleh Notaris/ PPAT bukan menjadi tanggung
jawab TERGUGFAT ;
14. Namun demikian, terhitung sejak Tanggal 12 Februari 2014 sampai
dengan tanggal jawaban TERGUGAT diajukan, PENGGUGAT belum
mengambil sertifikat tanah dimaksud dari kantor Notaries/ PPAT Lila
Meutia,SH, malah kemudian beretiked buruk menggugat TERGUGAT
dengan dalil yang menyesatkan sama sekali setelah mempergunakan
dan menikmati fasilitas kredit yang diberikan oleh TERGUGAT;
15. Bahwa, TERGUGAT menolak dengan tegas tuntutan ganti rugi
sebagaimana tersebut dalam butir 10 posita dan butir 5 petitum gugatan
dengan total nilai sebesar Rp.105.367.000.000(seratus lima milyar tiga
ratus enam puluh tujuh juta rupiah) dengan alas an:
(i) Tuntutan tersebut tidak jelas, tidak wajar dan mengada-ada,
tidak realistis serta tidak berdasar sama sekali
(ii) Bahwa tuntutan ganti rugi immaterial yang diajukan
PENGGUGAT tidak jelas perinciannya mengingat hanya
menyebutkan jumlah saja tanpa didasari dengan alas an-
alasan sehingga harus dinyatakan tidak dapat diiterima
karena dengan mendasarkan pada yurispridensi Mahkamah
Agung RI sebagai berikut:
- Putusan MARI No.19K/Sip/1983 tanggal 31 September
1983:
Menimbang bahwa oleh karena gugatan ganti rugi
tersebut tidak diperinci dan lagipula belum diperiksa oleh
judex factie maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan
tidak dapat diterima.
- Putusan MARI No.550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980:
Bahwa petitu ke 4 s/d 6 dari penggugat asal tentang
ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh
karena kerugia-kerugian yang diminta tidak diadakan
perincian.
- Putusan MARI No.1720K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus
1988 :
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 258/PDT/2017/PT.MDN Halaman 18 dari 26
Setiap tuntutan ganti kerugian harus disertai perincian
kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar
tuntutannya. Tanpa perinci dimaksut maka tuntutan
ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima
karena tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan
tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak
jelas/tidak sempurna
16. Bahwa, berdasarkan uraian TERGUGAT tersebut diatas, maka terbukti
bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah tidak benar
dan tidak berdasarkan sehingga gugatan PENGGUGAT harus ditolak
atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk
verklaard) ;
III. DALAM REKONPENSI
1. Bahwa, dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam donpensi
dianggap dipergunakan kembali didalam Rekonpensi. Dalam
gugatan Rekonpensi ini, TERGUGAT DALAM KONPENSI menjadi
PENGGUGAT DALAM REKONPENSI, dan PENGGUGAT DALAM
KONPENSI menjadi TERGUGAT DALAM REKONPENSI ;
2. Bahwa, PENGGUGAT DALAM REKONPENSI adalah sebuah
Bank Nasional-Badan Usaha Milik Negara yang terkemuka dan
dikenal memiliki reputasi sangat baik di Indonesia karena kinerja
keuangan yang sangat baik dan selalu memberikan pelayanan
terbaik pada nasabahnya. Dalam melaksanakan kegiatan usaha
terkait pemberian fasilitas kredit kepada debitur, PENGGUGAT
DALAM REKONPENSI juga selalu berpedoman pada prinsip
kehati-hatian(prudential banking) dan ketentuan hukum yang
berlaku
3. Bahwa, pemberitaan TERGUGAT DALAM REKONPENSI dalam
Batak Pos Bersinar (Media Online) dan tuduhan dalam somasi-
somasinya kepada PENGGUGAT DALAM REKONPENSI yang
pada intinya menyatakan PENGGUGAT DALAM REKONPENSI
telah melakukan perbuatan Wanprestasi dan tindak pidana
penipuan dan penggelapan kepada TERGUGAT DALAM
REKONPENSI merupakan suatu penghinaan dan/atau
pencemaran nama baik sebagaimana dimaksut dalam pasal 1372
KUHPerdata ;
Pasal 1372 KUHPerdata menyatakan sebagai berikut:
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 258/PDT/2017/PT.MDN Halaman 19 dari 26
“tuntutan perdata tentang penghinaan diajukan untuk memperoleh
penggantian kerugian serta pemuluhan kehormatan dan nama
baik”
4. Bahwa, tanpa penelitian lebih lanjut, TERGUGAT DALAM
REKONPENSI tentunya secara sadar telah membuat pemberitaan
dan pernyataan tersebut dengan maksud untuk mencemarkan
nama baik PENGGUGAT DALAM REKONPENSI dimuka umum
dan untuk diketahui masyarakat luas, karena surat tersebut
akhirnya dimuat dalam media internet, yang dapat diakses oleh
siapa saja, tidak hanya di Indonesia namun juga diluas negeri;
5. Bahwa, perbuatan TERGUGAT DALAM REKONPENSI itu sangat
merusak nama baik dan sangat mendiskreditkan PENGGUGAT
DALAM REKONPENSI dimata masyarakat luas, padahal sudah
menjadi fakta notoir bahwa PENGGUGAT DALAM REKONPENSI
sudah sangat dikenal luas oleh masyarakat sebagai Bank
Nasional- Badan Usaha Milik Negara yang terkemuka dan terkenal
memiliki reputasi sangat baik di indonesi dan selalu memberikan
pelayanan terbaik kepada nasabahnya ;
6. Bahwa, dalam merumuskan dalam suatu penghinaan dan/ atau
pencemaran nama baik dalam perkara perdata sudah menjadi
pendapat umum yang diterima ”Penghinaan” didalam Pasal 1372
KUHPerdata, perumusannya harus diberikan arti yang sama
dengan perumusan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik
dalam hukum pidana (Pasal 310 KUHPidana) sebagaimana yang
dimaksut dalam Pasal 1372 ayat (2) KUHPerdata;
Pasal 1372 KUHPerdata menetapkan sebagai berikut:
“Tuntutan perdata tentang penghinaan diajukan untuk
memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan
kehormatan dan nama baik“;
Pasal 1372 ayat (2) KUHPerdata menetapkan sebagai berikut :
“jika ia ingin menuntut pernyataan bahwa perbuatan yang
telah dilakukan itu bersifat memfitnah, maka berlakulah
ketentuan-ketentuan dalam pasal 314 (Pasal 310
KUHPidana Indonesia) KUHP untuk menentukan tentang
memfitnah” ;
7. Bahwa, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang
termuat dalam tulisan Batak Pos Bersinar (media online)
Tertanggal 25 Februari 2014 dengan judul ”Dana Pemecahan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 258/PDT/2017/PT.MDN Halaman 20 dari 26
Sertifikat Tanah Debitur diduga akan digelapkan, selain akan
dipolisikan, BI dan OJK diminta untuk menindak Manajemen Bank
Mandiri” adalah sebagai berikut:’
Paragraph 10 :
“………… bahwa manajemen PT.Bank Mandiri Tbk
(PENGGUGAT DALAM REKOMENDASI) telah melakukan tidak
pidana penipuan dan penggelapan, tindak pidana korupsi dan
Pasal 49 ayat I UU Perbankan akibat belum disetorkannya biaya
BPHTB sebesar Rp.112.927.750,- itu ke Dinas Pendapatan Kota
Medan sesuai jadwal”;
Selain itu, tuduhan-tuduhan dan fitnah TERGUGAT DALAM
REKONPENSI yang menyesatkan dalam somasi-somasinya yang
diajukan oleh pihak yang mengaku bertindak untuk dan atas nama
PENGGUGAT DALAM REKONPENSI adalah sebagai berikut :
a. Surat No. 002/ SOM/ LBH G-A/ I/ 2014 perihal somasi dari
Lembaga Bantuan Hukum Gransi-Adil, Butir 7:
“….. kami juga mengindikasikan bahwa manajemen PT. Bank
Mandiri (Persero) Tbk (PENGGUGAT DALAM REKONPENSI)
telah melakukan tidak pidana penipuan dan penggelapan
kepada klien kami serta melakukan tindak pidana
korupsi…….dst…….”
b. Bahwa No. 003/ SOM/ LBH G-A/ II/ 2014 Tanggal 05 Februari
2014 Perihal : SOMASI KEDUA dari Lembaga Bantuan Hukum
Gransi-Adil, paragraph 1 alinea 10:
“……PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk (PENGGUGAT DALAM
REKONPENSI) harus membuat pernyataan maaf Terbuka
Kepada Klien kami guna memulihkan nama baik Klian kami
sehubungan dengan kelalaian yang dilakukan PT.Bank Mandiri
(Persero) Tbk (PENGGUGAT DALAM REKONPENSI)” ;
8. Bahwa, dengan demikian sudah jelas dan terang bahwa
serangkaian tulisan TERGUGAT DALAM REKONPENSI yang
termuat dalam Batak Pos Berinar (media online) tertanggal 25
Februari 2014 dengan judul “Dana Pemecahan Sertifikat Tanah
debitur diduga akan digelapkan, selain akan dipolisikan , BI dan
OJK diminta unuk menindak Manajemen Bank Mandiri “ yang
dapat dibaca dan diakses banyak orang tersebiut sangat
provokatif dan merupakan suuatu penghinaan dan/ atau
pencemaran nama baik sehingga sudah menjadi persangkaan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 258/PDT/2017/PT.MDN Halaman 21 dari 26
umum bahwa masyarakat akan menilai jelek PENGGUGAT
DALAM REKONPENSI apabila membaca tulisan tersebut
sehingga mengakibatkan rusaknya nama baik dan reputasi
PENGGUGAT DALAM REKONPENSI sebagai bank nasional –
badan usaha milik Negara ;
9. Bahwa, terkait penghinaan dan /atau pencemaran nama baik
seseorang Mahkamah Agung RI pernah mengeluarkan suatu
yurisprudensi No.1265 K/ Pdt/ 1984 Tanggal 30 Januari 1984 yang
pada pokok nya menyatakan sebagai berikut :
“suatu perbuatan berita yang mengandung artikulatif
onregmatigedaad adalah pemberitaan yang melanggar atau
melebihi batas-batas kepatutan (onregmatigedaad dalam
arti luas) adalah jelas perbuatan mencemarkan nama baik “;
10. Berdasarkan Pasal 1372 KUHPerdata, yaitu tuntutan pordata
mengenai adanya suatu penghinaan bertujuan untuk
mendapatkan ganti kerugian. Dari maksut pembuat UU dapat
disimpulkan bahwa korban penghinaan dapat menuntut suatu
ganti rugi;
11. Bahwa, akibat perbuatan TERGUGAT DALAM REKONPENSI
telah mengalami kerugian yaitu:
i. Kerugian materil yang disebabkan adanya penggunaan
resources (waktu,tenaga kerja) dan biaya-biaya yang harus
dikeluarkan oleh PENGGUGAT DALAM REKONPENSI
untuk menangani gugatan ini yang apabila diperhitungkan
nilainya sebesar Rp.200.000.000(dua ratus juta rupiah) ;
ii. Kerugian immateris berupa terganggunya reputasi
penggugat dalam rekonpensi akibat gugatan ini akibat
menimbulkan image negative bagi masyarakat dan dunia
perbankan bahwa PENGGUGAT DALAM REKONPENSI
telah bertindak tidak hati-hati dalam menjalankan
usahanya. apabila diperhitungkan kerugian immaterial yang
dialami PENGGUGAT DALAM REKONPENSI adalah
sebesar Rp 10.000.000.000,- ( sepuluh milyar rupiah) ;
12. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan Penggugat dalam REKONPENSI
tersebut tidak sia-sia (illusoir) apabila dikabulakan, serta untuk
menghindari terjadinya kerugian-kerugian lebih lanjut bagi PENGGUGAT
DALAM REKONPENSI, maka cukup alasan bagi PENGGUGAT DALAM
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 258/PDT/2017/PT.MDN Halaman 22 dari 26
REKONPENSI untuk mohon kepada Majelis Hakim terhormat agar
berkenan meletakan sita jaminan terlebih dahulu atas :
Sebidang tanah dan bangunan berikut seluruh isinya yang terletak dijalan
Letjend Jamin Ginting No. 138 Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan
Baru, Medan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM)
No.690/ Merdeka yang tercatat atas nama YUSUF KELIAT/ TERGUGAT
DALAM REKONPENSI ;
13. Bahwa, perkara ini didukung oleh alat-alat bukti yang menentukan
sehingga beralasan gugatan rekonpensi ini dapat dilaksanakan terlebih
dahulu, meskipun ada banding kasasi dan verzet;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, TERGUGAT DALAM KONPENSI /
PENGGUGAT DALAM REKONPENSI mohon agar Majelis Hakim yang
terhormat yang memeriksa perkara dan mengadili aquo berkenan untuk
memberikan putusan sebagai berikut :
DALAM KONPENSI Dalam Ekspsi :
- Menerima Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT DALAM KONPENSI
untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan PENGGUGAT DALAM KONPENSI tidak dapat
diterima (Niet Ontvankelijik verklaard) ;
Dalam Pokok Perkara : - Menolak Gugatan PENGGUGAT DALAM KONPENSI untuk seluruhnya ;
DALAM REKONPENSI 1. Menyatakan PENGGUGAT DALAM REKONPENSI adalah pihak yang
beritikad baik;
2. Meyatakan TERGUGAT DALAM REKONPENSI terbukti melakukan
penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana diatur di Pasal
1372 KUHPerdata;
3. Menghukum TERGUGAT DALAM REKONPENSI untuk membayar ganti
rugi material kepada PENGGUGAT DALAM REKONPENSI sebesar Rp
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan ganti rugi Immateriil sebesar Rp
10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) menyatakan sah dan berharga
sita jaminan yang diletakkan ;
4. menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu
(uitverbaar bij voorrad) walaupun ada verzet, banding dan kasasi dari
TERGUGAT DALAM REKONPENSI;
5. Menghukum TERGUGAT DALAM REKONPENSI untuk membayar
seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;
Atau :
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 258/PDT/2017/PT.MDN Halaman 23 dari 26
Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan
yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;
Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan
telah menjatuhkan putusan Nomor : 158/Pdt.G/2015/PN-Mdn tanggal 27
Oktober 2015 dengan amar sebagai berikut :
DALAM KONVENSI : Dalam Eksepsi :
- Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;
- Menyatakan Surat Kuasa Penggugat Tidak Sah (Cacad Formil) ;
Dalam Pokok Perkara : - Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijke
verklraard);
DALAM REKONVENSI : - Menyatakan Gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (NietOnvantkelijke
verklraard);
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : - Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk
membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini
ditaksir sebesar Rp. 566.000,-( lima ratus enam puluh enam rupiah);
Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor 182/2015 tanggal
10 Nopember 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan,
ternyata Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan
banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :
158/Pdt.G/2015/PN-Mdn tanggal 27 Oktober 2015, dan permohonan banding
tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat
pada tanggal 16 Februari 2016 ;
Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah
menyerahkan memori bandingnya pada tanggal 16 Desember 2015 dan
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11
Desember 2015, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan
kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 16 Februari
2016,
Menimbang bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Medan telah
menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan
putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 158/Pdt.G/2015/PN-Mdn tanggal 27
Oktober 2015, yang disampaikan masing-mmasing kepada Kuasa Hukum
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 258/PDT/2017/PT.MDN Halaman 24 dari 26
Pembanding semula Penggugat pada tanggal 3 Maret 2016 dan kepada Kuasa
Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 7 Maret 2016, yang isinya
menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah
tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah
diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut
sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa
Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu
dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-
Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat
diterima;
Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum
Pembanding semula Penggugat tertanggal 16 Desember 2015, pada pokoknya
memohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan tingkat
pertama seraya mengadili sendiri dengan amar putusan mengabulkan gugatan
Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya, dengan alasan-alasan pada
pokoknya sebagai berikut;
DALAM EKSEPSI : 1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan surat Kuasa Penggugat tidak ada ;
DALAM POKOK PERKARA : 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Bahwa dalam gugatan Rekonfensi yang menyatakan gugatan Rekonfensi
tidak dapat diterima adalah sesuai dengan ketentuan hukum dan mohon
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menguatkan keputusan ini
dan membatalkan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yaitu :
1) Dalam Eksepsi
Mengabulkan Eksepsi Tergugat
2) Menyatakan surat Kuasa Penggugat tidak sah
3) Dalam pokok perkara
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
3. Bahwa dengan uraian-uraian diatas ini mohon Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Sumatera Utara mempertimbangkannya serta membuat keputusan
yang seadil-adilnya ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 258/PDT/2017/PT.MDN Halaman 25 dari 26
Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan
seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan PengadiIan Negeri Medan
Nomor : 158/Pdt.G/2015/PN-Mdn tanggal 27 Oktober 2015, Pengadilan Tinggi
berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat
Pertama telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya diambil alih
sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara aquo ditingkat banding ;
Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya alasan hukum
yang baru untuk merubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka memori
banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tidak perlu
dipertimbangkan lagi;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan
PengadiIan Negeri Medan Nomor : 158/Pdt.G/2015/PN-Mdn tanggal 27 Oktober
2015, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;
Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semuIa Penggugat tetap
berada dipihak yang kalah maka Pembanding semula Penggugat, dihukum
membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;
Memperhatikan ketentuan Pasal 195 ayat (1) R Bg dan segala ketentuan
peraturan perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara
ini, khususnya segala pasal – Pasal yang terkait dalam Stb No. 127 Tahun :
1927, tentang Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk daerah Luar Jawa Dan
Madura (RBg);
M E N G A D I L I
- Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula
Penggugat tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :
158/Pdt.G/2015/PN-Mdn tanggal 27 Oktober 2015, yang dimohonkan
banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan
sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 oleh kami : LINTON SIRAIT, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, PERDANA GINTING, SH dan
SUWIDYA, SH., LLM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk
untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat
banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Putusan Perdata Nomor : 258/PDT/2017/PT.MDN Halaman 26 dari 26
hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan
didampingi Hakim Anggota serta MANSURDIN, SH sebagai Panitera Pengganti
pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan
Terbanding; Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis, ttd ttd PERDANA GINTING, SH LINTON SIRAIT, SH., MH ttd SUWIDYA, SH., LLM.
Panitera Pengganti,
ttd
MANSURDIN, SH
Perincian Biaya : 1. Meterai Rp. 6.000,- 2. Redaksi Rp. 5.000,- 3. Pemberkasan Rp 139.000,-
Jumlah Rp. 150.000,-