Upload
haxuyen
View
222
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 1 dari 44 halaman Perkara Nomor : 394/PDT/2017/PT-Mdn
P U T U S A N
NOMOR 394/PDT/2017/PT- MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili
perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara antara :
1. SYAIFUL BAHRI DALIMUNTHE, Umur : 64 Tahun, Pekerjaan :
Wiraswasta, Alamat : Jl. Kpt. Koima Kampung Bukit No. 1 Kelurahan
Wek II, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan,
dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai Penggugat I/Pembanding; 2. BAKHTIAR DALIMUNTHE, Umur : 60 Tahun, Pekerjaan : Pensiunan
PNS, Alamat : Jl. Bayan No. 29 A Lingkungan II , Kelurahan Gambir
Baru , Kecamatan Kisaran Timur, Kota Kisaran, selanjutnya disebut
sebagai Penggugat II/Pembanding; 3. ERNAWATI DALIMUNTHE, Umur : 59 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta,
Alamat : Jln Kpt. Koima No. 144, Kelurahan Wek I, Kecamatan
Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut
sebagai Penggugat III/Pembanding; 4. ABRAHAM DALIMUNTHE, Umur : 58 Tahun, Pekerjaan : Pegawai
Negeri Spil, Alamat : Desa Pagaran Jalu- Jalu, Kec. Lubuk Barumun,
Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat IV / Pembanding; 5. YUSWITA DALIMUNTHE, Umur : 56 Tahun, Pekerjaan : Ibu Rumah
Tangga, Alamat : Jl. Letda Sujono No 9, Kecamatan Medan Tembung,
Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V/Pembanding; 6. AGUS SALIM DALIMUNTHE, Umur : 53 Tahun, Pekerjaan :
Wiraswasta, Alamat : Jl. Kpt. Koima Kampung Bukit No. 1 Kelurahan
Wek II, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan ,
selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI/Pembanding; 7. ARMADA PANGALOAN DALIMUNTHE, Umur : 51 Tahun, Pekarjaan :
PNS, Alamat : JL. Taduan No.99, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan
Medan Tembung, Kota Medan. selanjutnya disebut sebagai
Penggugat VII/Pembanding; 8. MUHAMMAD ISYA DALIMUNTHE, Umur : 49 Tahun, Pekarjaan :
Wiraswasta, Alamat : Jl. HT. Rizal Nurdin Km. 8 Kelurahan Pijor Koling,
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 2 dari 44 halaman Perkara Nomor : 394/PDT/2017/PT-Mdn
Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan,
selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII/Pembanding; 9. NURHADIMAH DALIMUNTHE, Umur : 47 Tahun, Pekarjaan : Ibu
Rumah Tangga , Desa Pangkatan, Kecamatan Aek Nabara, Kabupaten
Labuhan Batu, selanjutnya disebut Penggugat IX/Pembanding; Dalam perkara ini memberi kuasa kepada SUPRATMAN SIDAURUK, S.H., Pengacara/ Penasihat Hukum pada kantor hukum SUPRATMAN
SIDAURUK, S.H. & REKAN yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja
No.101 Kota Padangsidimpuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 20 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 24 Februari 2016
Nomor : 41/2016/SK, selanjutnya disebut Kuasa Hukum Para
Penggugat/Pembanding;
M E L A W A N
1. BURHANUDDIN HARAHAP, Umur : 60 Tahun, Pekerjaan : Supir Motor,
Alamat : Jl. Dr. Payungan Dalimunthe, Kelurahan Tano Bato, Kec.
Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut
Tergugat I/Terbanding; 2. MUHAMMAD YUNUS, Umur : 32 Tahun, Pekerjaan : Karyawan PLN,
Alamat : Jl. Dr. Payungan Dalimunthe, Kelurahan Tano Bato, Kec.
Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut
Tergugat II/Terbanding; 3. SONDANG RATNA IDA SITOMPUL, Umur : 58 Tahun, Pekerjaan :
PNS , Alamat : Jl. Dr. Payungan Dalimunthe Gang Lestari No 2,
Kelurahan Tobat, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota
Padangsidimpuan. selanjutnya disebut Tergugat III/Terbandinbg; 4. DERLIANA SIAGIAN, Umur : 41 Tahun, Pekerjaan : Ibu Rumah
Tangga, Alamat : Jl. Dr. Payungan Dalimunthe, Kelurahan Tano Bato,
Kec. Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya
disebut Tergugat IV/Terbanding; Dalam perkara ini memberi kuasa kepada 1. BASYARUDDIN NASUTION, S.H., 2. ISMAIL MARZUKI HASIBUAN, S.H., Advokat/
Penasihat Hukum pada kantor hukum BASYARUDDIN NASUTION, S.H.
& ASSOCIATES yang beralamat di Jl. Danau Singkarak No.33 Kota
Padangsidimpuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Juni
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 3 dari 44 halaman Perkara Nomor : 394/PDT/2017/PT-Mdn
2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang
Sidempuan tanggal 13 Juni 2016 Nomor : 114/2016/SK, selanjutnya
disebut Kuasa Hukum Tergugat IV/Terbanding; 5. KARTINI, Umur : 30 Tahun, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga , Alamat :
Jl. Dr. Payungan Dalimunthe, Kelurahan Tano Bato, Kec.
Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut
Tergugat V/Terbanding; 6. RATNI, Umur : 57 Tahun, Pekerjaan :Ibu Rumah Tangga, Alamat :
Lingkungan I, Kelurahan Tano Bato, Kec. Padangsidimpuan Utara, Kota
Padangsidimpuan, selanjutnya disebut Tergugat VI/Terbanding; 7. JINSON SIREGAR, Umur : 38 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta,
Alamat : Jl. Dr. Payungan Dalimunthe, Kelurahan Tano Bato, Kec.
Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut
Tergugat VII/Terbanding; 8. MARDAN HIDAYAT SIREGAR, Umur : 47 Tahun, Pekerjaan :
Wiraswasta, Alamat : Jl. Dr. Payungan Dalimunthe, Kelurahan Tano
Bato, Kec. Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya
disebut Tergugat VIII/Terbanding; 9. PANGULU SIREGAR, Umur : 54 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta ,
Alamat : Jl. Dr. Payungan Dalimunthe, Kelurahan Tano Bato, Kec.
Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut
Tergugat IX/Terbanding; 10. NURBAITI DALIMUNTHE, Umur : 67 Tahun, Pekerjaan : Pensiunan
PNS, Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Padangmatinggi,
Kec. Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya
disebut Tergugat X/Terbanding; 11. ANNA HERAWATI NAINGGOLAN, Umur : 38 Tahun, Pekerjaan : Guru
Honor , Alamat : Jl. Dr. Payungan Dalimunthe, Kelurahan Tano Bato,
Kec. Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya
disebut Tergugat XI/Terbanding; 12. ROSDIANA NAINGGOLAN, Umur : 35 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta,
Alamat : Jl. Dr. Payungan Dalimunthe, Kelurahan Tano Bato, Kec.
Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut
Tergugat XII/Terbanding; 13. ROSLINA DALIMUNTHE, Umur : 71 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta ,
Alamat : Jl. Dr. Payungan Dalimunthe, Kelurahan Tano Bato, Kec.
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 4 dari 44 halaman Perkara Nomor : 394/PDT/2017/PT-Mdn
Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut
Tergugat XIII/Terbanding; Dalam perkara ini Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIII, memberi kuasa kepada 1. ZULCHAIRI, S.H., 2. SAHRI, S.H., 3. H. REFMAN BASRI, S.H., 4. ELIDAWATI HARAHAP, S.H., 5. ARSELAN MOORA, S.H., 6. HENDRA BUWONO, S.H., 7. HAMDANI, S.H., Advokat-Advokat pada kantor hukum H.
REFMAN BASRI, S.H., MBA - ZULEHAIRI, S.H. & REKAN ELIDAWATI
HARAHAP, S.H., HENDRA BUWONO, S.H., SAHRI, S.H., ARSELAN
MOORA, S.H., yang beralamat di Jl. Kejaksaan No.7 Medan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2092/SK/RB/V/16 tertanggal
20 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Padang Sidempuan tanggal 26 Mei 2016 Nomor : 85/2016/SK,
selanjutnya disebut Kuasa Hukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIII;
14. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Dalam Negeri, Cq.
Pemerintah Kota Padangsidimpuan, Cq. Camat Kecamatan
Padangsidimpuan Utara, Cq. Lurah Kelurahan Tano Bato, selanjutnya
disebut Turut Tergugat I/Turut Terbanding; 15. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Dalam Negeri, Cq.
Pemerintah Kota Padangsidimpuan, Cq. Camat Kecamatan
Padangsidimpuan Utara, Selanjutnya disebut Turut Tergugat II/Turut Terbanding; Dalam perkara ini Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memberi kuasa
kepada 1. BASYARUDDIN NASUTION, S.H., 2. ISMAIL MARZUKI HASIBUAN, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor hukum
BASYARUDDIN NASUTION, S.H. & ASSOCIATES yang beralamat di Jl.
Danau Singkarak No.33 Kota Padangsidimpuan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2016 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 21 Maret
2016 Nomor : 66/2016/SK, selanjutnya disebut Kuasa Hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
16. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Badan Pertanahan Nasional RI, Cq
Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara, Cq. Badan
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 5 dari 44 halaman Perkara Nomor : 394/PDT/2017/PT-Mdn
Pertanahan Kota Padangsidimpuan, Selanjutnya disebut Turut Tergugat III/Turut Terbanding;
PENGADILAN TINGGI TERSEBUT
- Telah membaca :
1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Nopember 2017
Nomor 394/PDT/2017/PT-MDN, Tentang penunjukan Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas Perkara dari Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan tanggal 29
September 2017 Nomor : W2.U5/2122/HT.04.10/IX/2017, Putusan
tanggal 03 April 2017 Nomor : 9/PDT.G/2016/PN-Psp ;
TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatannya yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang sidimpuan tanggal 25
Februari 2016 dalam register perkara Perdata Nomor : 9/Pdt.G/2016/PN-
Psp, yang pada pokoknya sebagai berikut :
Bahwa orang tua Para Penggugat bernama Alm. Tagor Dalimunthe
meninggal pada tanggal 02 Oktober 1990 dengan meninggalkan anak/
ahli waris sebanyak 9 (Sembilan ) orang 6 (enam) anak Laki- laki dan 3
(tiga) anak perempuan yang dalam hal ini sebagai Penggugat I ,II, III,
IV, V, VI, VII, VIII dan IX;
Bahwa semasa hidupnya orang tua Para Penggugat Alm. TAGOR DALIMUNTHE ada mempunyai sebidang tanah yang berasal dari
pembagian harta peninggalan kakek Para Penggugat yang bernama
Alm H. SYARIF USMAN DALIMUNTHE sesuai dengan Surat
Pembagian Harta Pusaka tertanggal 11 April 1969 yang diketahui oleh
Kepala Kampung Tano Bato, Kepala Kampung Tobat dan Kepala
Kampung Wek I serta disaksikan oleh Mora, Kahanggi dan Anak Boru ,
adapun luas tanah tersebut ± 2400 M2 yang terletak di Jl. Dr. Payungan
Dalimunthe, Kelurahan Tano Bato, Kecamatan Padangsidimpuan Utara,
Kota Padangsidimpuan dengan batas- batas tanah tersebut adalah
sebagai berikut dibawah ini :
o Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Dr. Payungan Dalimunthe.
o Sebelah Barat berbatas dengan tanah Alm. Bgd Sodangdangon.
o Sebelah Utara berbatas dengan Mesjid dan Parit Buangan Mesjid.
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 6 dari 44 halaman Perkara Nomor : 394/PDT/2017/PT-Mdn
o Sebelah Selatan berbatas dengan Alm. Bgd Sodangdangon dan
Aman Harahap.
Bahwa diatas tanah milik Para Penggugat tersebut yang merupakan
peninggalan orang tua Para Penggugat berdiri sebuah bangunan rumah
dengan ukuran rumah 7x 9 M dan dapur ukuran 4 x 5 M dengan dinding
papan, atap seng dan lantai papan, selebihnya dulu ditanami dengan
tanaman kelapa, Rambutan, langsat, jambu dan tanaman pisang, dan
Para Penggugat sewaktu masih anak- anak tinggal di rumah tersebut,
namun setelah dewasa dan berumah tangga tidak ada yang menempati
rumah tersebut, sehingga rumah tersebut tidak terurus dan rusak,
namun Para Penggugat sering datang melihat rumah dan tanah kebun
milik orang tua Para Penggugat dan secara terus- menerus menguasai
tanah terperkara.
Bahwa tanah orang tua Para Penggugat tersebut tanpa sepengetahuan
dan seijin Para Penggugat dikuasai, dimiliki tanpa hak dan telah dibuat
bangunan rumah diatasnya oleh Tergugat - Tergugat, adapun tanah
Para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat- Tergugat yang
merupakan sebahagian dari tanah peninggalan orang tua Para
Penggugat adalah sebagi berikut dibawah ini :
1. Bahwa tanah Para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I
(BURHANUDDIN HARAHAP) adalah seluas = 967 M2 dan
mendirikan rumah diatasnya yang terletak di Jl. Dr. Payungan
Dalimunthe, Kelurahan Tano Bato, Kecamatan Padangsidimpuan
Utara, Kota Padangsidimpuan dengan batas- batas tanah yang
dikuasai sebagai berikut:
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Para Penggugat yang
dikuasai Tergugat II (Mhd. Yunus) , Kartini (Tergugat V) dan
Jinson Siregar (Tergugat VII).
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Alm Bgd. Sodangdangon
Dalimunthe.
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Para Penggugat dan/
Musollah
Sebelah Selatan dengan tanah Alm. Bgd. Sodangdangon
Dalimunthe
Bahwa terhadap tanah terperkara Para Penggugat maupun orang
tua Para Penggugat tidak pernah menjual dan atau mengalihkan
tanah tersebut kepada siapapun juga termasuk ke Tergugat I,
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 7 dari 44 halaman Perkara Nomor : 394/PDT/2017/PT-Mdn
namun Tergugat I memiliki seretifikat Hak Milik yang dibuat dan
dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Padangsidimuan
(Turut Tergugat III ) dengan sertifikat No 230 tertanggal 18
Desember 2002.
2. Bahwa tanah Para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat II (Mhd.
YUNUS) seluas = 165 M2 dan telah didirikan rumah diatasnya yang
terletak di Jl. Dr. Payungan Dalimunthe, Kelurahan Tano Bato,
Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan
dengan batas batas tanah yang dikuasai sebagai berikut :
Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Dr. Payungan Dalimunthe
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Para Penggugat yang
dikuasai Burhanuddin Harahap.
Sebelah Utara berbatas dengan tanah dan rumah Para
Penggugat
Sebelah Selatan dengan tanah Penggugat yang dikuasai oleh
Tergugat IV (Derliana Siagian) dan Tergugat Tergugat V
(Kartini).
Bahwa terhadap tanah Para Penggugat yang dikuasai oleh Mdh.
YUNUS (Tergugat II) tersebut, Para Penggugat maupun orang tua
Para Penggugat tidak pernah menjual tanah terperkara kepada
siapapun juga termasuk kepada Tergugat II maupun kepada
Tergugat III (Sondang Ratna Ida Sitompul), walaupun terjadi
transaksi jual beli antara Tergugat II dengan Tergugat III adalah
tidak sah karena alas hak untuk menjual tanah tersebut dari
Tergugat III tidak jelas dasar kepemilikannya.
3. Bahwa demikian juga tanah Para Penggugat yang dikuasai oleh
Tergugat IV (Derliana Siagian) dengan luas = 67, 32 M2 dan telah
didirikan rumah diatasnya, yang terletak di Jl. Dr. Payungan
Dalimunthe, Kelurahan Tano Bato, Kecamatan Padangsidimpuan
Utara, Kota Padangsidimpuan dengan batas- batas tanah yang
dikuasai sebagai berikut:
Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Dr. Payungan Dalimunthe
Sebelah Barat berbatas Tanah Para Penggugat yang dikuasai
Tergugat V (Kartini)
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Para Penggugat yang
dikuasai Tergugat II (Mhd. Yunus)
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 8 dari 44 halaman Perkara Nomor : 394/PDT/2017/PT-Mdn
Sebelah Selatan dengan tanah Para Penggugat yang dibuat
menjadi gang lebar 2 meter.
Bahwa terhadap tanah terperkara yang dikuasai oleh Tergugat IV
(Derliana Siagian) berasal dari Pelepasan Penguasaan atas tanah
dengan ganti rugi dari Akhir Siagian, dimana Akhir Siagian tidak
mempunyai hak untuk memindahkan /mengalihkan tanah terperkara
kepada Tergugat IV, karena tanah terperkara merupakan tanah Para
Penggugat yang merupakan peninggalan dari orangtua Para
Penggugat.
4. Bahwa selanjutnya tanah Para Penggugat yang dikuasai oleh
Tergugat V (Kartini) dengan luas = 45,60 M2 dan telah didirikan
rumah diatasnya yang terletak di Jl. Dr. Payungan Dalimunthe,
Kelurahan Tano Bato, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota
Padangsidimpuan dengan batas- batas tanah yang dikuasai
sebagai berikut :
Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Penggugat yang
dikuasai Tergugat IV (Derliana Siagian)
Sebelah Barat berbatas Tanah Para Penggugat yang dikuasai
Tergugat I (Burhanuddin Harahap)
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Para Penggugat yang
dikuasai Tergugat II (Mhd. Yunus)
Sebelah Selatan dengan tanah Penggugat yang dibuat menjadi
Gang lebar 2 meter.
Bahwa terhadap tanah terperkara yang dikuasai oleh Tergugat V
(Kartini) adalah berasal dari Pelepasan Penguasaan atas tanah
dengan ganti rugi dari Tergugat VI (Ratni), dimana Tergugat VI
(Ratni) tidak mempunyai hak untuk memindahkan/ mengalihkan
tanah terperkara kepada Tergugat V, karena tanah terperkara
merupakan tanah Para Penggugat yang merupakan peninggalan
dari orangtua Para Penggugat.
5. Bahwa tanah Para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat VII
(Jinson Siregar) dengan luas ± 126 M2 dan telah didirikan rumah
diatasnya yang terletak di Jl. Dr. Payungan Dalimunthe, Kelurahan
Tano Bato, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota
Padangsidimpuan dengan batas- batas tanah yang dikuasai sebagai
berikut :
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 9 dari 44 halaman Perkara Nomor : 394/PDT/2017/PT-Mdn
Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Para Penggugat yang
dikuasai Tergugat IX (Pangulu Siregar), Tergugat XI dan XII
(Anna Herawati Nainggolan, Rosdiana Nainggolan)
Sebelah Barat berbatas tanah Para Penggugat yang dikuasai
Tergugat I (Burhanuddin Harahap).
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Para Penggugat yang
dikuasai Tergugat I (Burhanuddin Harahap)
Sebelah Selatan dengan tanah Penggugat yang dikuasai oleh
Tergugat XIII (Roslina Dalimunthe).
Bahwa terhadap tanah terperkara yang dikuasai oleh Tergugat VII
(Jinson Siregar) adalah berasal dari Pemberian hibah dari Tergugat
VIII (Mardan Hidayat Siregar), dimana Tergugat VIII (Mardan
Hidayat Siregar) sebagai Saudara Tergugat VII, dan Tergugat VIII
tidak mempunyai hak untuk memindahkan /mengalihkan dan
menghibahkan tanah terperkara kepada Tergugat VII, karena tanah
terperkara merupakan tanah Para Penggugat yang merupakan
peninggalan dari orangtua Para Penggugat.
6. Bahwa tanah Para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat IX
(Pangulu Siregar) adalah seluas ± 108 M2 dan telah didirikan
rumah diatasnya, yang terletak di Jl. Dr. Payungan Dalimunthe,
Kelurahan Tano Bato, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota
Padangsidimpuan dengan batas- batas tanah yang dikuasai
sebagai berikut :
Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Dr. Payungan Dalimunthe
Sebelah Barat berbatas Tanah Para Penggugat yang dikuasai
Tergugat VII (Jinson Siregar)
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Para Penggugat yang
dibuat Gang lebar 2 meter.
Sebelah Selatan dengan tanah Penggugat yang dikuasai oleh
Tergugat XI dan XII ( Anna Herawati Nainggolan dan Rosdiana
Nainggolan).
Bahwa terhadap tanah terperkara yang dikuasai oleh Tergugat IX
(Pangulu Siregar) seluas 61 M2 telah disertifikatkan oleh
Tergugat IX yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat III (Badan
Pertanahan Kota Padangsidimpuan) tanpa ada peralihan hak dari
Para Penggugat maupun orang tua Penggugat, dimana Para
Penggugat maupun orang tua Penggugat tidak pernah menjual
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 10 dari 44 halaman Perkara Nomor : 394/PDT/2017/PT-Mdn
ataupun mengalihkan tanah terperkara, dan terhadap tanah Para
Penggugat yang dikuasai tergugat IX seluas ± 47 M2 diperoleh
Tergugat IX dari Tergugat X (Nurbaiti Dalimunthe) dengan cara jual
beli, dimana Tergugat X (Nurbaiti Dalimunthe) tidak mempunyai hak
terhadap tanah terperkara dan tidak berhak untuk menjual tanah
terperkara kepada Tergugat IX, karena tanah terperkara merupakan
tanah Para Penggugat yang merupakan peninggalan dari orangtua
Para Penggugat.
7. Bahwa tanah Para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat XI
(Anna Herawati Nainggolan) dan Tergugat XII (Rosdiana Nainggolan
) dengan luas : ± 120 M2 dan telah didirikan 2 (dua) pintu rumah
diatasnya, yang terletak di Jl. Dr. Payungan Dalimunthe, Kelurahan
Tano Bato, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota
Padangsidimpuan dengan batas- batas tanah yang dikuasai
sebagai berikut :
Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Dr. Payungan Dalimunthe
Sebelah Barat berbatas Tanah Para Penggugat yang dikuasai
Tergugat VII (Jinson Siregar)
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Para Penggugat yang
dikuasai oleh Tergugat IX (Pangulu Siregar)
Sebelah Selatan dengan tanah Penggugat yang dikuasai oleh
Tergugat XIII (Roslina Dalimunthe).
Bahwa terhadap tanah terperkara yang dikuasai oleh Tergugat XI
(Anna Herawati Nainggolan) dan Tergugat XII (Rosdiana
Nainggolan) menyatakan diperoleh dari nenek dan peninggalan
orang tua Tergugat XI dan XII, orang tua Tergugat XI dan XII tidak
mempunyai hak untuk memindahkan, /mengalihkan dan
menghibahkan tanah terperkara kepada Tergugat XI dan XII, karena
tanah terperkara merupakan tanah Para Penggugat yang
merupakan peninggalan dari orangtua Para Penggugat .
8. Bahwa tanah Para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat XIII
(Roslina Dalimunthe) dengan luas ± 231 M2 dan telah didirikan
rumah diatasnya yang terletak di Jl. Dr. Payungan Dalimunthe,
Kelurahan Tano Bato, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota
Padangsidimpuan dengan batas- batas tanah yang dikuasai
sebagai berikut :
Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Dr. Payungan Dalimunthe.
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 11 dari 44 halaman Perkara Nomor : 394/PDT/2017/PT-Mdn
Sebelah Barat berbatas Tanah Para Penggugat yang dikuasai
oleh Tergugat I (Burhanuddin Harahap)
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Para Penggugat yang
dikuasai oleh Tergugat XI dan XII (Anna Herawati Nainggolan
dan Rosdiana Nainggolan)
Sebelah Selatan dengan tanah dan rumah Aman Sentosa
Harahap dan tanah Baginda Sodangdangon Dalimunthe.
Bahwa terhadap tanah terperkara yang dikuasai oleh Tergugat XIII
(Roslina Dalimunthe) dimana menurut Tergugat XIII diperoleh
berdasarkan peninggalan dari orang tua Tergugat XIII, orang tua
Tergugat XIII tidak ada mempunyai hak diatas tanah terperkara,
karena tanah terperkara merupakan tanah Para Penggugat yang
merupakan peninggalan dari orangtua Para Penggugat
Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah Para
Penggugat tanpa hak dengan memohon sertifikat kepada Badan
Pertanahan Kota Padangsidimpuan selaku Turut Tergugat III tanpa
meneliti siapa pemilik sebenarnya dari objek perkara, dan Tergugat II
membeli dengan cara ganti rugi tanah terperkara dari Tergugat III yang
diketahui dan ditanda tangani Turut Tergugat I pada hal mereka
mengetahui tanah terperkara bukan milik Tergugat III melainkan milik
Para Penggugat, dan Tergugat IV yang menguasai tanah terperkara
dengan cara memberikan ganti rugi kepada Alm Akhir Siagian yang
merupakan Bapak kandung Tergugat IV yang disaksikan oleh Turut
Tergugat I dan diketahui oleh Camat Padangsidimpuan Utara sebagai
Turut tergugat II, dan Tergugat V yang membeli tanah terperkara dari
Tergugat VI dengan cara ganti rugi yang disaksikan dan diketahui oleh
Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dan Tergugat VII menguasai
tanah terperkara dengan cara pemberian hibah dari saudaranya yaitu
Tergugat VIII yang disaksikan oleh Turut Tergugat I dan Akta Hibah
dikeluarkan oleh Turut Tergugat II, dan Tergugat IX menguasai tanah
Para Penggugat tanpa hak dengan memohon sertifikat kepada Badan
Pertanahan Kota Padangsidimpuan selaku Turut Tergugat III dengan
tanah seluas 61 M2 tanpa meneliti siapa pemilik yang sebenarnya dan
tanah seluas 46, 71 M2 yang dibeli Tergugat IX dari Tergugat X dengan
cara jual beli yang saksikan Turut Tergugat I dan dibuat oleh Turut
Tergugat II, dan Tergugat XI dan Tergugat XII menguasai tanah
terperkara milik Para Penggugat tanpa hak dengan menyatakan tanah
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 12 dari 44 halaman Perkara Nomor : 394/PDT/2017/PT-Mdn
terperkara merupakan peninggalan orang tuanya, dan Tergugat XIII
menguasai tanah terperkara milik Para Penggugat tanpa hak dengan
menyatakan tanah terperkara diperoleh dari orang tuanya, berdasarkan
hal tersebut diatas perbuatan Tergugat I, II, III, IV. V, VI, VII, VIII, IX, X,
XI, XII, XIII, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III
patut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.
Bahwa perbuatan Tergugat – Tergugat yang melakukan transaksi jual
beli dengan ganti rugi maupun dengan cara pemberian hibah dan
penguasaan tanah dari orang tuanya atas tanah terperkara, dimana para
Tergugat-tergugat patut mengetahui bahwa objek perkara yang
dikuasainya tidak mempunyai alas hak yang benar, namun para
Tergugat-Tergugat melakukan perbuatan hukum dengan cara jual beli,
pemberian hibah dan dari pemberian peninggalan orang tuanya,
sehingga kapasitas pembeli, penerima hibah dan penguasaan tanah dari
peninggalan orang tuanya dikwalifikasir sebagai pembeli, penerima
hibah yang tidak baik.
Bahwa Turut Tergugat III yang meneribitkan sertifikat atas nama
Burhanuddin Harahap dengan sertifikat Hak Milik No 230 tanggal 18 -12-
2002 dan sertifikat Hak Milik No 00270 tanggal 30- 12- 2004 nama
Pangulu Siregar atas tanah terperkara tanpa melakukan penelitian atas
bagian dari objek perkara karena tanah tersebut masih merupakan
kepemilikan dari Para Penggugat yang merupakan peninggalan orang
tua Para Penggugat, sehingga penerbitan sertifikat oleh Turut Tergugat
III dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas
objek perkara .
Bahwa oleh karena Tergugat- tergugat baik selaku penjual maupun
selaku pembeli bukan sebagai pemilik atas tanah terperkara yang sah
dan perbuatan Tergugat-Tergugat yang menguasai dan mendirikan
bangunan rumah diatasnya tidak atas dasar hak yang sah secara
hukum, Tergugat- tergugat patut dihukum untuk membongkar bangunan
rumah yang dibangun Tergugat- Tergugat dari atas tanah terperkara
serta dihukum untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Para
Penggugat dalam keadaan baik dan kosong seperti keadaan semula
tanpa dibebani sesuatu hak apapun.
Bahwa terhadap surat- surat yang diterbitkan oleh siapapun atau oleh
Aparat Pemerintah termasuk Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan
Turut Tergugat III yang membuat dan menerbitkan surat- surat baik atas
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 13 dari 44 halaman Perkara Nomor : 394/PDT/2017/PT-Mdn
nama Tergugat - Tergugat atau nama orang lain tanpa sepengetahuan
dan seijin Para Penggugat selaku Pemilik tanah terperkara, maka
perbuatan membuat dan menerbitkan surat- surat tersebut patut
dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum dan atau melawan
hukum, sehingga segala surat- surat yang diperbuat atau diterbitkan
yang berhubungan dengan tanah terperkara dinyatakan tidak syah
secara hukum dan atau batal demi hukum.
Bahwa Para Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan dan telah
berulangkali menjumpai Tergugat- Tergugat agar menyerahkan tanah
terperkara kepada Para Penggugat, dan Para Penggugat juga telah
pernah menunjukkan bukti kepemilikannya kepada Tergugat- Tergugat,
akan tetapi Tergugat - Tergugat tidak mengindahkannya, dan tetap
menguasai tanah terperkara, sehingga mengakibatkan kerugian bagi
Para Penggugat karena tidak dapat memanfaatkan tanah terperkara .
Bahwa Penggugat meragukan terhadap sikap etikat baik Tergugat-
Tergugat, dan Penggugat sangat khawatir Tergugat-Tergugat berusaha
mengalihkan atau memindah tangankan tanah terperkara kepada orang
lain, maka mohon kehadapan Ketua Pengadilan Negeri
Padangsidimpuan atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Padangsidimpuan agar terhadap objek perkara diletakkan sita jamian
(Conservatoir beslaag) dan terhadap harta-harta milik Tergugat –
Tergugat.
Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat diajukan atas alasan bukti
dan fakta yang sebenarnya menyangkut hak kepemilikan, maka cukup
beralasan bagi Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri
Padangsidimpuan atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan
menyatakan putusan dalam perkara ini dijalankan serta merta walaupun
ada Verzet, banding dan kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorraad).
Bahwa berdasarkan uraian dan dalil- dalil gugatan Para Penggugat tersebut
diatas Para Penggugat mohon kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri
Padangsidimpuan untuk berkenaan memanggil kedua belah pihak untuk
hadir pada suatu hari persidangan yang akan ditetapkan untuk itu,
selanjutnya memeriksa dan mengadili, serta memberikan putusan hukum
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 14 dari 44 halaman Perkara Nomor : 394/PDT/2017/PT-Mdn
2. Menyatakan dengan hukum bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris
Alm. Tagor Dalimunthe adalah sebagai Pemilik yang sah atas sebidang
tanah dengan luas ± 2.400 M2 sesuai dengan surat pembagian harta
pusaka tertanggal 11 April 1969 yang terletak di Jl. Dr. Payungan
Dalimunthe, Kelurahan Tano Bato, Kecamatan Padangsidimpuan Utara,
Kota Padangsidimpuan dengan batas- batas tanah tersebut adalah
sebagai berikut dibawah ini :
Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Dr. Payungan Dalimunthe.
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Alm. Bgd Sodangdangon.
Sebelah Utara berbatas dengan Mesjid dan Parit Buangan Mesjid.
Sebelah Selatan berbatas dengan Alm. Bgd Sodangdangon dan
Aman Harahap
3. Menyatakan dengan hukum perbuatan Tergugat- Tergugat (I s/d XIII dan
Turut Tergugat I, II dan III) yang melakukan pengalihan hak sebahagian
tanah Para Penggugat dengan cara mensertfikatkan tanah terperkara,
jual beli dengan ganti rugi, pemberian hibah dan tindakan hukum lain
terhadap tanah terperkara tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Para
Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan dengan hukum perbuatan Tergugat- Tergugat (I s/d XIII dan
Turut Tergugat I, II dan III) yang melakukan pengalihan hak sebahagian
dengan cara mensertfikatkan tanah terperkara, jual beli dengan ganti
rugi, pemberian hibah dan tindakan hukum lain terhadap tanah
terperkara tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat sebagai
Pemilik tanah terperkara adalah tidak sah secara hukum dan batal demi
hukum serta cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum.
5. Menghukum Tergugat-Tergugat yang menguasai tanah terperkara agar
membongkar bangunan rumah dari atas tanah terperkara serta
menyerahkan tanah terperkara kepada Para Penggugat dalam keadaan
baik dan kosong tanpa dibebani hak apapun juga yaitu :
o Tanah Para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I
(BURHANUDDIN HARAHAP) seluas ± 231 M2 dengan mendirikan
rumah diatasnya yang terletak di Jl. Dr. Payungan Dalimunthe,
Kelurahan Tano Bato, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota
Padangsidimpuan dengan batas- batas tanah sebagai berikut :
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Para Penggugat yang
dikuasai Tergugat II (Mhd. Yunus) Kartini (Tergugat V) dan
Jinson Siregar (Tergugat VII).
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 15 dari 44 halaman Perkara Nomor : 394/PDT/2017/PT-Mdn
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Alm Bgd. Sodangdangon
Dalimunthe.
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Para Penggugat dan
Musollah
Sebelah Selatan dengan tanah Alm Bgd. Sodangdangon
Dalimunthe; dan
o Tanah Para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat II (Mhd.
YUNUS) seluas = 165 M2 dengan mendirikan rumah diatasnya yang
terletak di Jl. Dr. Payungan Dalimunthe, Kelurahan Tano Bato,
Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan
dengan batas- batas tanah sebagai berikut :
Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Dr. Payungan Dalimunthe
Sebelah Barat berbatas tanah Para Penggugat yang dikuasai
Burhanuddin Harahap (Tergugat I)
Sebelah Utara berbatas dengan tanah dan rumah Para
Penggugat
Sebelah Selatan dengan tanah Para Penggugat yang dikuasai
oleh Tergugat IV (Derliana Siagian) dan Tergugat V (Kartini);
dan
o Tanah Para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat IV (Derliana
Siagian) seluas = 67, 32 M2 dengan mendirikan rumah diatasnya
yang terletak di Jl. Dr. Payungan Dalimunthe, Kelurahan Tano Bato,
Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan
dengan batas- batas tanah sebagai berikut :
Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Dr. Payungan Dalimunthe
Sebelah Barat berbatas Tanah Para Penggugat yang dikuasai
Tergugat V (Kartini)
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Para Penggugat yang
dikuasai Tergugat II (Mhd. Yunus)
Sebelah Selatan dengan tanah Penggugat yang dibuat menjadi
Gang lebar 2 meter; dan
o Tanah Para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat V (Kartini)
seluas = 45,60 yang telah didirikan rumah diatasnya yang terletak di
Jl. Dr. Payungan Dalimunthe, Kelurahan Tano Bato, Kecamatan
Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan dengan batas-
batas tanah sebagai berikut :
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 16 dari 44 halaman Perkara Nomor : 394/PDT/2017/PT-Mdn
Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Penggugat yang
dikuasai Tergugat IV (Derliana Siagian)
Sebelah Barat berbatas Tanah Para Penggugat yang dikuasai
Tergugat I (Burhanuddin Harahap)
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Para Penggugat yang
dikuasai Tergugat II (Mhd. Yunus)
Sebelah Selatan dengan tanah Para Penggugat yang dibuat
menjadi Gang lebar 2 meter; dan
o Tanah Para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat VII (Jinson
Siregar) seluas ± 126 M2 dengan mendirikan rumah diatasnya, yang
terletak di Jl. Dr. Payungan Dalimunthe, Kelurahan Tano Bato,
Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan
dengan batas- batas tanah sebagai berikut :
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Para Penggugat yang
dikuasai Tergugat IX (Pangulu Siregar), Tergugat XI dan XII
(Anna Herawati Nainggolan, Rosdiana Nainggolan
Sebelah Barat berbatas Tanah Para Penggugat yang dikuasai
Tergugat I (Burhanuddin Harahap).
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Para Penggugat yang
dikuasai Tergugat I (Burhanuddin Harahap)
Sebelah Selatan dengan tanah Para Penggugat yang dikuasai
oleh Tergugat XIII (Rosliana Dalimunthe; dan
o Tanah Para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat IX (Pangulu
Siregar) seluas ± 108 M2 dengan mendirikan rumah diatasnya yang
terletak di Jl. Dr. Payungan Dalimunthe, Kelurahan Tano Bato,
Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan
dengan batas- batas tanah sebagai berikut :
Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Dr. Payungan Dalimunthe
Sebelah Barat berbatas Tanah Para Penggugat yang dikuasai
Tergugat VII (Jinson Siregar)
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Para Penggugat yang
dibuat Gang leber 2 meter
Sebelah Selatan dengan tanah Para Penggugat yang dikuasai
oleh Tergugat XI dan XII (Anna Herawati Nainggolan dan
Rosdiana Nainggolan); dan
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 17 dari 44 halaman Perkara Nomor : 394/PDT/2017/PT-Mdn
o Terhadap tanah Para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat XI
(Anna Herawati Nainggolan) dan Tergugat XII (Rosdiana
Nainggolan) seluas ± 120 M2 dengan mendirikan 2 (dua) pintu
rumah diatasnya, yang terletak di Jl. Dr. Payungan Dalimunthe,
Kelurahan Tano Bato, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota
Padangsidimpuan dengan batas- batas tanah sebagai berikut :
Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Dr. Payungan Dalimunthe
Sebelah Barat berbatas Tanah Para Penggugat yang dikuasai
Tergugat VII (Jinson Siregar)
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Para Penggugat yang
dikuasai oleh Tergugat IX (Pangulu Siregar)
Sebelah Selatan dengan tanah Para Penggugat yang dikuasai
oleh Tergugat XIII (Roslina Dalimunthe); dan
o Bahwa tanah Para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat XIII
(Roslina Dalimunthe) seluas ± 231 M2 dengan mendirikan rumah
diatasnya yang terletak di Jl. Dr. Payungan Dalimunthe, Kelurahan
Tano Bato, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota
Padangsidimpuan dengan batas- batas tanah sebagai berikut :
Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Dr. Payungan Dalimunthe
Sebelah Barat berbatas Tanah Para Penggugat yang dikuasai
oleh Tergugat I (Burhanuddin Harahap)
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Para Penggugat yang
dikuasai oleh Tergugat XI dan XII (Anna Herawati Nainggolan
dan Rosdiana Nainggolan)
Sebelah Selatan dengan tanah dan rumah Aman Sentosa
Harahap dan tanah Bgd. Sodangdangon Dalimunthe.
6. Menyatakan segala surat- surat yang dibuat atau diterbitkan oleh
Tergugat- Tergugat atau siapapun termasuk Turut Tergugat I, II dan III
yang berhubungan dengan objek perkara atas nama Tergugat-
Tergugat atau orang lain dinyatakan tidak sah secara hukum dan batal
demi hukum.
7. Menghukum Tergugat- Tergugat secara tanggung renteng untuk
membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu
rupiah) setiap harinya apabila tidak mentaati atau lalai melaksanakan
putusan ini .
8. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas tanah terperkara
adalah sah dan berharga.
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 18 dari 44 halaman Perkara Nomor : 394/PDT/2017/PT-Mdn
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta
merta walapun ada verzet, banding dan kasasi (Uit Voerbaar Bij
Voorraad).
10. Menghukum Turut Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat III agar
tunduk dan taat terhadap putusan ini
11. Menghukum Tergugat- Tergugat untuk membayar biaya perkara yang
timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.
ATAU : Jika Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berpendapat lain, mohon
kiranya memberi putusan menurut Pengadilan yang baik adalah patut dan
adil (Ex aquo et bono).
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut,
Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat
VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII telah
memberikan jawaban tertulisnya tertanggal 26 Mei 2016 yang pada
pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
I. DALAM KONPENSI DALAM EKSEPSI A. Kompetensi Absolut
1. Objek Gugatan Penggugat merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama dan bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri
1. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat alinea (1), (2) dan (3) halaman 3 pada pokoknya menyatakan sebagai ahli
waris dari alm. Tagor Dalimunthe yang merupakan salah satu ahli waris dari alm. H. Syarif Usman Dalimunthe dan
berhak atas sebidang tanah seluas 2.400 M² (objek gugatan perkara aquo) yang terletak di Jl. Dr.Payungan
Dalimunthe, Kelurahan Tano Bato, Kecamatan
Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, dengan
mengacu kepada Surat Pembagian Harta Pusaka tanggal 11 April 1969.
2. Bahwa oleh karena Para Penggugat mendalilkan objek sengketa dalam perkara aquo adalah harta warisan peninggalan dari alm. H. Syarif Usman Dalimunthe (ic.kakek Para Penggugat) dan Para Penggugat adalah anak dari alm. Tagor Dalimunthe yang mempunyai sebidang tanah berasal dari harta peninggalan alm. H.
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 19 dari 44 halaman Perkara Nomor : 394/PDT/2017/PT-Mdn
Syarif Usman Dalimunthe (ic.kakek Para Penggugat), maka sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 17 huruf (b) menyebutkan yang dimaksud dengan :
“Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau
yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”.
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (b) jo. Pasal 50 ayat (2) UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur dengan jelas bahwa Pengadilan Agama
berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan
perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang
beragama Islam dibidang waris dan apabila terjadi
sengketa hak milik yang subjek hukumnya antara orang-
orang yang beragama Islam maka objek sengketa diputus oleh Pengadilan Agama (ic. Pengadilan Agama Padangsidimpuan).
4. Bahwa baik Para Penggugat maupun Para Tergugat adalah
beragama Islam dan menyangkut objek tanah warisan
sekaligus ahli waris dari pemilik atau asal tanah objek tanah
warisan dalam perkara aquo, maka materi gugatan Para Penggugat termasuk dalam unsur yang dimaksud dalam Pasal 49 huruf (b) jo. Pasal 50 ayat (2) UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga sangat
beralasan hukum Majelis Hakim dalam perkara aquo
menyatakan gugatan Para Penggugat merupakan
kewenangan dari Pengadilan Agama Padangsidimpuan
untuk memeriksa dan mengadilinya, bukan kewenangan
dari Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dan oleh karena itu patut kiranya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO).
2. Objek Gugatan Termasuk Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
1. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat halaman 4, alinea 4/terakhir halaman 7 dan dipertegas didalam petitum
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 20 dari 44 halaman Perkara Nomor : 394/PDT/2017/PT-Mdn
gugatan Para Penggugat pada angka 3, 4 dan angka 6 pada pokoknya menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Milik
No. 230 tanggal 18-12-2002 atas nama Burhanuddin
Harahap dan Sertifikat Hak Milik No. 270 tanggal 30-12-
2004 atas nama Pangulu Siregar atas tanah peninggalan
orang tua Para Penggugat oleh Turut Tergugat III (ic.
Badan Pertanahan Kota Padangsidimpuan) dinyatakan
tidak sah secara hukum, batal demi hukum dan cacat
hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum.
2. Bahwa Para Penggugat mempermasalahkan penerbitan
Sertifikat Hak Milik No. 230 tanggal 18-12-2002 atas
nama Burhanuddin Harahap dan Sertifikat Hak Milik No. 270 tanggal 30-12-2004 atas nama Pangulu Siregar yang
notabene adalah Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) dan Turut Tergugat III/Badan Pertanahan Kota Padangsidimpuan bertindak sebagai subjek hukum yang menerbitkan Keputusan TUN, sehingga objek dan
subjek sengketa dimaksud sudah patut diperiksa dan
menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal Pasal 1 angka 2, 1 angka 6 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
3. Bahwa sehingga sangat beralasan hukum Majelis Hakim
dalam perkara aquo menyatakan gugatan Para Penggugat
merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha
Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, bukan
kewenangan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena itu patut kiranya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO).
B. Objek gugatan bukan milik Para Penggugat (Eksepsi Dominii)
1. Bahwa Para Penggugat mendalilkan pada alinea (1), (2) dan (3) halaman 3 pada pokoknya menyatakan sebagai anak/ahli
waris dari alm. Tagor Dalimunthe yang merupakan salah satu ahli waris dari alm. H. Syarif Usman Dalimunthe dan berhak atas
sebidang tanah seluas 2.400 M² (objek gugatan perkara aquo)
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 21 dari 44 halaman Perkara Nomor : 394/PDT/2017/PT-Mdn
dan sebuah rumah yang terletak di Jl. Dr.Payungan Dalimunthe,
Kelurahan Tano Bato, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota
Padangsidimpuan, dengan mengacu kepada Surat Pembagian Harta Pusaka tanggal 11 April 1969.
2. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat
termasuk dalil gugatan sebagaimana tersebut pada alinea (1), (2)
dan (3) halaman 3, tidak ada satu pun yang dapat menyebutkan dan menjadi dasar kepemilikan Para Penggugat terhadap objek gugatan dan Para Penggugat sendiri telah jelas
mengakui objek sengketa adalah harta warisan dan bukan milik Para Penggugat sebagaimana tersebut didalam Surat Pembagian Harta Pusaka tanggal 11 April 1969. Sehingga
pengakuan Para Penggugat tersebut merupakan Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim sebagai suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu dan menjadi salah satu alat bukti yang diakui di dalam Hukum Acara Perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 HIR Jo. 1866 BW Jo. Pasal 1923 Jo. 1925 KUH Perdata. Oleh karena itu cukup alasan hukum bagi
Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO).
C. Gugatan Para Penggugat Prematur 1. Bahwa Para Penggugat pada pokoknya menyatakan sebagai ahli
waris dari alm. Tagor Dalimunthe yang merupakan salah satu ahli
waris dari alm. H. Syarif Usman Dalimunthe dan berhak atas
tanah seluas 2.400 M² yang terletak di Jl. Doktor Payungan
Dalimunthe, Kelurahan Tano Bato, Kecamatan Padangsidimpuan
Utara, Kota Padangsidimpuan, dengan mengacu kepada Surat
Pembagian Harta Pusaka tanggal 11 April 1969 akan tetapi belum ada putusan dari Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris satu-satunya dan tidak ada yang lain dari alm. Tagor Dalimunthe serta objek tanah tersebut merupakan harta peninggalan dari alm. Tagor Dalimunthe.
2. Bahwa oleh karena itu gugatan Para Penggugat prematur sebab
Para Penggugat belum memiliki hak secara otentik sebagai ahli
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 22 dari 44 halaman Perkara Nomor : 394/PDT/2017/PT-Mdn
waris dan memiliki hak atas objek tanah dalam perkara aquo dan
tidak adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap bahwa Para
Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas tanah
terperkara sehingga secara hukum belum terbuka hak Para
Penggugat untuk mengajukan gugatan atas tanah perkara
terhadap Para Tergugat dan oleh karena itu cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO).
D. Gugatan Para Penggugat (obscuur libel) kabur dan tidak jelas ukuran, letak dan batas objek sengketa
1. Bahwa sesuai dengan dalil gugatan Para Penggugat pada alinea (1), (2) dan (3) halaman 3 menyatakan sebagai ahli waris
dari alm. Tagor Dalimunthe yang merupakan salah satu ahli waris
dari alm. H. Syarif Usman Dalimunthe dan berhak atas tanah
seluas 2.400 M² yang terletak di Jl. Doktor Payungan Dalimunthe,
Kelurahan Tano Bato, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota
Padangsidimpuan, dengan mengacu kepada Surat Pembagian Harta Pusaka tanggal 11 April 1969.
2. Bahwa berdasarkan Surat Pembagian Harta Pusaka tanggal 11
April 1969, tidak ada tercantum Para Penggugat sebagai ahli
waris dari alm. Tagor Dalimunthe dan tidak juga tercantum
sebagai ahli waris dari alm. H. Syarif Usman Dalimunthe, akan
tetapi yang tercantum sebagai ahli waris dari alm. H. Syarif
Usman Dalimunthe adalah alm. Tagor Dalimunthe/ayah kandung
Para Penggugat dan demikian juga tidak ada disebutkan tentang objek sengketa atas tanah seluas 2.400 M² yang terletak
di Jl. Doktor Payungan Dalimunthe, Kelurahan Tano Bato,
Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan
sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat, melainkan hanya menyebutkan rumah besar di Kampung Tano Bato dan tidak
menyebutkan ukuran rumah maupun tanah tempat berdirinya rumah tersebut.
3. Bahwa yang tertulis dalam Surat Pembagian Harta Pusaka tanggal 11 April 1969 adalah pembagian harta pusaka dari alm.
H. Syarif Usman Dalimunthe kepada seluruh ahli warisnya
termasuk orang tua Para Penggugat sebagai salah satu ahli waris
dari alm. H. Syarif Usman Dalimunthe yakni alm. Tagor
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 23 dari 44 halaman Perkara Nomor : 394/PDT/2017/PT-Mdn
Dalimunthe dimana ayah Para Penggugat (alm. Tagor Dalimunthe) mendapatkan hak bagian berupa sawah tercatat nomor 13 dan 18, kebun tercatat nomor VI dan tanah perumahan tercatat nomor 4 serta rumah besar di Kampung Tano Bato dan tidak ada menyebutkan objek sengketa tanah seluas 2.400 M² dengan batas-batas sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya. Sedangkan sawah, kebun dan tanah perumahan tidak tersebut berada di Kampung Tano Bato.
4. Bahwa demikian pula dalil gugatan Para Penggugat tidak ada
menyebutkan ukuran panjang dan lebar rumah dan atau tanah
tempat berdirinya rumah tersebut, baik dari sebelah Timur, Barat,
Utara maupun Selatan sedangkan Para Penggugat dapat
menyebutkan detail ukuran rumah dan dapur yang berada di atas
tanah terperkara. Namun tanpa dasar mendalilkan mempunyai
tanah seluas 2.400 M², sehingga membuat kabur dan tidak jelas
ukuran, letak dan batas objek sengketa.
5. Bahwa demikian juga terdapat kerancuan terhadap objek yang
menjadi gugatan dalam perkara aquo, apakah berbentuk
sebidang tanah sebagaimana dalil gugatan pada alinea kedua halaman 3 atau kah rumah sebagaimana dalil gugatan pada
alinea terakhir halaman 3 atau kah berbentuk kebun
sebagaimana dalil gugatan pada sambungan alinea terakhir halaman 4 sehingga semakin membuat kabur dan tidak jelas
objek sengketa perkara aquo.
6. Bahwa dengan demikian tidak jelas dan kabur ukuran, letak dan
batas-batas objek sengketa dalam gugatan aquo dengan yang
dimaksud dalam Surat Pembagian Harta Pusaka tanggal 11 April
1969 dan jika mengacu kepada Surat Pembagian Harta Pusaka
tanggal 11 April 1969 tidak ada tanah objek sengketa
sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya
karena yang dimaksud ahli waris dan harta pusaka dalam Surat
Pembagian Harta Pusaka tanggal 11 April 1969 adalah ahli waris
dan harta pusaka dari alm. H. Syarif Usman Dalimunthe yang
berada di Kampung Tano Bato hanya berupa rumah besar,
sehingga berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas sangat beralasan hukum Majelis Hakim dalam perkara aquo
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 24 dari 44 halaman Perkara Nomor : 394/PDT/2017/PT-Mdn
menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO).
E. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak 1. Bahwa pada halaman 5 alinea 1 dalil gugatan Para Penggugat
menyebutkan “ ... tanah terperkara yang dikuasai oleh Tergugat IV
(Derliana Siagian) adalah berasal dari Pelepasan Penguasaan Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dari Tergugat V (Akhir Siagian), dimana Tergugat V (Akhir Siagian) tidak mempunyai
hak untuk memindahkan/mengalihkan tanah terperkara kepada
Tergugat IV... dst ”. 2. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat di atas, terbukti
gugatan Para Penggugat kurang pihak dengan belum masuknya Akhir Siagian sebagai salah satu Tergugat dalam perkara
aquo. Sehingga sangat beralasan hukum Majelis Hakim dalam perkara aquo menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO).
DALAM POKOK PERKARA
1. Bahwa Tergugat II, III, V s.d XIII tetap kepada dalil-dalil eksepsi
tersebut di atas dan merupakan satu kesatuan sebagai bantahan
dengan dalil dalam pokok perkara sehingga tidak diulang kembali
dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat II, III, V s.d XIII menolak seluruh dalil-dalil gugatan
Para Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara sah
dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat sebagai pemegang
hak atas tanah objek sengketa sebagaimana dalil gugatan Para
Penggugat karena tidak ada bukti otentik dan atau putusan
Pengadilan yang menunjukkan Para Penggugat sebagai ahli waris
dari alm. Tagor Dalimunthe, apalagi adanya harta peninggalan alm.
Tagor Dalimunthe yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya.
4. Bahwa Para Penggugat tidak menyebutkan dasar surat atau akta
otentik yang menunjukkan Para Penggugat sebagai ahli waris dari
alm. Tagor Dalimunthe dan tidak juga menyebutkan dasar dan alas
hak Para Penggugat atas harta warisan alm. Tagor Dalimunthe Jo.
harta warisan alm. H. Syarif Usman Dalimunthe sebagaimana yang
didalilkan Para Penggugat tersebut di atas.
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 25 dari 44 halaman Perkara Nomor : 394/PDT/2017/PT-Mdn
5. Bahwa Para Penggugat juga tidak ada menyebutkan dasar hubungan hukum antara alm. Tagor Dalimunthe dengan alm. H. Syarif Usman Dalimunthe yang menunjukkan bahwa alm. Tagor
Dalimunthe adalah anak kandung dari alm. H. Syarif Usman
Dalimunthe dan berhak atas harta warisan dari alm. H. Syarif Usman
Dalimunthe yang ada hanyalah surat yang menunjukkan hubungan
hukum alm. Tagor Dalimunthe terhadap harta pusaka alm. H. Syarif
Usman Dalimunthe, sehingga tidak cukup alasan hukum Para
Penggugat menyatakan sebagai ahli waris dan memiliki hak atas
harta warisan dari alm. Tagor Dalimunthe.
6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat menguasai tanah
objek sengketa secara terus menerus sebab faktanya seluruh alamat
tempat tinggal Para Penggugat dalam gugatannya tidak berada pada
alamat letak tanah objek sengketa yang didalilkan Para Penggugat
dalam gugatannya pada alinea terakhir halaman 3 dan 4, seluas 2.400
M² terletak di Jl. Dr. Payungan Dalimunthe, Kelurahan Tano Bato,
Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan dan
Tergugat II, III, V s.d XIII adalah pihak yang telah menguasai tanah
terperkara selama ini secara terus menerus dan telah
memenuhi/membayar kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
kepada negara.
7. Bahwa tidak benar dalil-dalil gugatan Para Penggugat dengan
fakta kondisi objek sengketa di lapangan yakni sebagai berikut :
- Bahwa didalam Surat Pembagian Harta Pusaka tanggal 11 April
1969 hanya tersebut Rumah Besar yang terletak di Kampung Tano
Bato, namun tidak tersebut seluas 2.400 M² dan tidak ada
tersebut sebidang tanah atau kebun sebagaimana dalil gugatan
pada alinea kedua halaman 3 atau sebagaimana dalil gugatan
pada sambungan alinea terakhir halaman 4 sehingga objek
gugatan dalam perkara aquo menjadi kabur dan tidak jelas.
- Bahwa oleh karena Surat Pembagian Harta Pusaka tanggal 11
April 1969 yang menjadi dasar munculnya objek sengketa perkara
aquo tidak ada menyebutkan tanah seluas 2.400 M² (sebagaimana dalil gugatan alinea terakhir halaman 3) sebagai
harta peninggalan alm. H. Syarif Usman Dalimunthe dan tidak ada
satu pun dalil-dalil Para Penggugat yang menunjukkan dasar
hukum munculnya tanah seluas 2.400 tersebut. Apa lagi batas
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 26 dari 44 halaman Perkara Nomor : 394/PDT/2017/PT-Mdn
sebelah Utara (Masjid Al-Istiqomah) yang diduga menjadi objek
sengketa perkara aquo bukanlah batas dalam bentuk garis lurus melainkan berkelok-kelok, oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim menjadikan hal ini sebagai beban pembuktian bagi Para Penggugat untuk membuktikannya di depan persidangan perkara aquo.
- Bahwa tidak benar diatas tanah objek sengketa berdiri dapur
ukuran 4 x 5 M. Faktanya tidak terdapat dapur di atas objek
sengketa dan hal ini bertentangan dengan dalil gugatan Para
Penggugat pada alinea terakhir halaman 3 menyebutkan : “.....
sebuah bangunan rumah dengan ukuran rumah 7 x 9 M dan dapur
ukuran 4 x 5 M ... dst.”
Faktanya yang ada hanya sebuah rumah yang sudah rusak,
bangunan tua, tidak terurus dengan dinding yang telah bolong dan
atap seng yang telah berterbangan sehingga sudah tidak layak
disebut rumah.
- Bahwa di atas objek sengketa juga terdapat dan telah berdiri bangunan dalam bentuk Jalan menuju Pemandian Pria, Mushalla/Surau, Pemandian Wanita dan Gudang STM Kelurahan Tanobato, sehingga hal ini mempengaruhi luas dari
objek sengketa, apakah tanah tempat berdirinya bangunan tersebut
telah termasuk menjadi bagian seluas 2.400 M². Sehingga kuat
dugaan Jalan menuju Pemandian Pria, Mushalla/Surau, Pemandian Wanita dan Gudang STM Kelurahan Tanobato
tersebut telah diserahkan/dihibahkan oleh Para Penggugat dan
atau orang tua Para Penggugat kepada Pengurus/Nadzir Masjid Al-
Istiqomah yang berada disebelah Utara tanah objek sengketa
dalam perkara aquo.
8. Bahwa Para Tergugat II, III, V s.d XIII menolak seluruh dalil gugatan
Para Penggugat pada halaman 4 alinea 1 dan 2 gugatannya yang
seolah-olah Para Penggugat baru mengetahui pada tahun 2016 Para
Tergugat menguasai tanah objek sengketa dengan mendirikan
bangunan di atasnya dengan dalil bantahan sebagai berikut: 8.1. Bahwa Para Penggugat telah mengetahui tanah objek sengketa
telah dibeli dan atau telah dikuasai oleh Para Tergugat sudah
sejak lama dan turun temurun. Diantaranya terlihat pada
putusan perkara perdata No: 10/Pdt.G/1995/PN.PSP tanggal
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 27 dari 44 halaman Perkara Nomor : 394/PDT/2017/PT-Mdn
5 Juli 1995 di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, dimana
tanah Tergugat I yang telah membeli tanah tersebut dari alm.
Tagor Dalimunthe (ayah kandung Para Penggugat) pada tahun
1990 digugat oleh Ibu Kandung Para Penggugat (ic. Danggor
Siregar sebagai Penggugat) yang pada saat itu telah bercerai
dari alm. Tagor Dalimunthe, dengan menggugat Tergugat I
sebagai Tergugat I dalam perkara tersebut sedangkan Para
Penggugat sebagai pihak Turut Tergugat dan pada tahun 2015
mengajukan gugatan dalam perkara perdata dengan register
No. 11/Pdt.G/2015/PN.Psp. di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang telah diputus pada tanggal 07 Desember 2015 dan telah berkekuatan hukum tetap karena Para Pihak tidak ada mengajukan upaya hukum banding.
8.2. Bahwa tanah objek sengketa dalam perkara tersebut adalah
sama dengan tanah objek sengketa yang digugat Para
Penggugat sekarang ini dalam perkara aquo baik ukuran
maupun luas, sedangkan batas-batasnya berbeda dan
mengajukan Surat Pembagian Harta Pusaka tanggal 11 April
1969 sebagai alat bukti dalam perkara tersebut.
8.3. Bahwa dalam perkara tersebut di atas, Para Penggugat diwakili
oleh Abraham Dalimunthe (Penggugat IV dalam perkara aquo),
sehingga pada tahun 1995 tersebut Para Penggugat telah
mengetahui tanah objek sengketa telah dibeli dan atau telah
dikuasai oleh Para Tergugat sudah sejak lama dan turun
temurun.
8.4. Bahwa atas perkara perdata yang diajukan oleh Ibu Kandung
Para Penggugat tersebut, oleh Pengadilan Negeri
Padangsidimpuan dinyatakan tidak dapat diterima (NO) karena tidak jelas letak dan batas-batas tanah objek sengeta dalam perkara tersebut dengan tanah yang telah dijual kepada Tergugat I, dan selanjutnya Ibu Kandung Para Penggugat
mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan dan kasasi ke
Mahkamah Agung RI, namun gugatannya tetap dinyatakan tidak dapat diterima (NO).
8.5. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri
Padangsidimpuan pada halaman (16) dan (17) dalam perkara
terdahulu diatas (perkara perdata No: 10/Pdt.G/1995/PN.Psp)
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 28 dari 44 halaman Perkara Nomor : 394/PDT/2017/PT-Mdn
sehingga gugatannya dinyatakan NO yakni :
“Menimbang menurut gugatan Penggugat yang menguraikan tentang luas objek sengketa adalah 40 M x 60 M yang berarti seluas 2.400 M², Tergugat I melalui surat Bukti T I-5 (Akta Jual Beli No. 640.187/APR/PSP/1990) ternyata telah dibeli sebanyak 2 (dua) bidang yaitu seluas 40,8 M x 32 M dan 40 M x 9 M yang luas keseluruhannya adalah 1.673,6 M² ”. “Menimbang bahwa selanjutnya pada gugatan Penggugat tidak ada ditemukan atau tidak ada dijelaskan secara rinci tentang objek yang disengketakan, sehingga apabila dihubungkan dengan persidangan saat pemeriksaan objek sengketa ke lokasi tanah perkara khususnya terhadap objek gugatan pada point (II) maka tidak dapat dipastikan tentang letak, luas dari objek yang sebenarnya digugat oleh Penggugat sebagai milik Penggugat dan apabila dipedomani tentang luas yang dijelaskan oleh Penggugat dalam surat Penggugat, maka telah melewati atau telah meliputi jalan raya sehingga gugatan Penggugat/Surat gugatan dari Penggugat tidak dapat dipedomani karena belum memenuhi syarat dari suatu gugatan dan haruslah dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.”
8.6. Bahwa dengan demikian berdasarkan alasan-alasan hukum
tersebut di atas dan telah adanya Putusan Pengadilan Negeri
Padangsidimpuan dalam perkara perdata No:
10/Pdt.G/1995/PN.PSP tanggal 5 Juli 1995 jo. Putusan
Pengadilan Tinggi Medan No: 431/PDT/1995/PT.MDN
tanggal 24 April 1996 jo. Putusan Mahkamah Agung RI
No : 499.K/PDT/1997 tanggal 29 September 1999 yang telah
berkekuatan hukum tetap, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (NO).
9. Bahwa benar Tergugat II sebagai pemilik tanah seluas 165 M² berikut
bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jl. Dr. Payungan
Dalimunthe Kelurahan Tano Bato Kecamatan Padangsimpuan Utara
Kota Padangsidimpuan, namun Tergugat II dan III menolak dalil
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 29 dari 44 halaman Perkara Nomor : 394/PDT/2017/PT-Mdn
gugatan Para Penggugat pada halaman 4 alinea 5 yang
menyebutkan transaksi jual beli antara Tergugat II dengan Tergugat III
tidak sah karena alas hak untuk menjual tanah tersebut dari Tergugat
III tidak jelas dasar kepemilikannya, dengan dalil bantahan sebagai berikut :
9.1. Bahwa benar Tergugat II membeli tanah dari Tergugat III seluas
± 165 M² berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi yang
diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Tano Bato
yakni Darwin Dalimunthe, S.Sos tanggal 25 Mei 2012 (Turut
Tergugat I).
9.2. Bahwa Tergugat III membeli tanah dari Sdr. Forman Aritonang
berdasarkan Akta Jual Beli No: 594.4/252/Psp.Utara/2004
tanggal 10 Agustus 2004 yang dibuat dan ditandatangani
dihadapan Camat Padangsidimpuan Utara selaku Pejabat
Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara dengan tanah pekarangan Alm. Tagor Dalimunthe
- Timur dengan Jalan Tano Bato/Jl. Jl. Dr. Payungan Dalimunthe
- Selatan dengan tanah Akhir Siagian
- Barat dengan tanah Burhanuddin
9.3. Bahwa Sdr. Forman Aritonang membeli dari Sdr. Amri Sam
berdasarkan Akta Jual Beli No. 640/342/Psp.Utara/1996 tanggal
28 Agustus 1996 yang dibuat dan ditandatangani Camat
Padangsidimpuan Utara selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah
dan Tergugat II telah membayar kewajibannya berupa Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT PBB).
9.4. Bahwa berdasarkan rentetan kepemilikan tanah yang hingga
sekarang masih dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat II tersebut
telah jelas dan nyata alas hak kepemilikan dan jual beli tanah
milik Tergugat II tersebut namun tidak pernah tersebut nama
alm. Tagor Dalimunthe atau alm. H. Syarif Usman Dalimunthe
dan atau Para Penggugat selaku pemilik atau yang menguasai
tanah yang dimiliki oleh Tergugat II. Oleh karenanya sangat beralasan hukum Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (NO).
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 30 dari 44 halaman Perkara Nomor : 394/PDT/2017/PT-Mdn
10. Bahwa Tergugat V dan VI menolak dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 5 alinea 3 yang menyebutkan Tergugat VI tidak
mempunyai hak untuk memindahkan/mengalihkan tanah terperkara
kepada Tergugat V dengan dalil bahwa Tergugat V membeli tanah
dari Tergugat VI berdasarkan Surat Pelepasan Penguasaan Atas
Tanah dengan Ganti Rugi No: 594.4/197/Psp.Utara/2010 tanggal 3
Juni 2010 yang ditandatangani oleh Camat Kecamatan
Padangsidimpuan Utara yakni Drs. A.R. Marjoni (Turut Tergugat II),
seluas 45,60 M² dan membayar kewajibannya berupa Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT PBB) dengan batas-batas
sebagai berikut:
- Utara dengan tanah Tergugat II
- Selatan dengan tanah Pangulu Siregar
- Timur dengan tanah Derliana Siagian
- Barat dengan tanah Burhanuddin Harahap.
11. Bahwa Tergugat VI telah memperoleh tanah tersebut dengan
menguasainya secara terus menerus dan bukan berasal dari tanah
yang dikuasai oleh alm. Tagor Dalimunthe atau alm. H.Syarif Usman
Dalimunthe dan atau Para Penggugat. Kemudian Tergugat VI
mengalihkan tanah tersebut kepada Tergugat V yang kemudian
menguasai dan mendirikan bangunan rumah di atas tanah tersebut
secara terus menerus.
12. Bahwa Tergugat VII dan VIII menolak dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 5 alinea 5/terakhir yang menyebutkan
Tergugat VIII tidak mempunyai hak untuk
memindahkan/mengalihkan dan menghibahkan tanah kepada
Tergugat VII dengan dalil bantahan bahwa Tergugat VIII telah menghibahkan tanahnya kepada saudara kandungnya yang bernama Jinson Siregar (ic. Tergugat VII) berdasarkan Akta Hibah
No: 594.4/08/Psp.Utara/2008 tanggal 8 Januari 2008 ditandatangani
dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Padangsidimpuan
Utara Drs. Khairul Alamsyah (Turut Tergugat II) berikut 1 (satu) pintu
rumah semi permanen dihadapan pejabat pembuat akta tanah
dengan luas 126 M² dan membayar kewajibannya berupa Pajak
Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 31 dari 44 halaman Perkara Nomor : 394/PDT/2017/PT-Mdn
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT PBB) dengan batas-
batas sebagai berikut:
- Utara dengan tanah Burhanuddin Harahap
- Selatan dengan tanah Salasa Siregar
- Timur dengan tanah Pangulu Siregar/Hadiaman Nainggolan
- Barat dengan tanah Burhanuddin Harahap.
13. Bahwa Tergugat VIII telah memperoleh tanah tersebut dengan
menguasainya secara terus menerus dan bukan berasal dari tanah
yang dikuasai oleh alm. Tagor Dalimunthe atau alm. H.Syarif Usman
Dalimunthe dan atau Para Penggugat dan kemudian
menghibahkannya kepada Tergugat VII yang juga telah menguasai
dan mendirikan bangunan rumah di atas tanah tersebut secara terus
menerus serta telah membayar kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada negara.
14. Bahwa Tergugat IX dan X menolak dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 6 alinea 1 dan 2 dengan dalil bantahan sebagai
berikut:
14.1. Bahwa Tergugat IX membeli tanah dari Tergugat X
berdasarkan Akta Jual Beli No: 594.4/326/Psp.Utara/2007
tanggal 29 Oktober 2007 seluas 46,71 M², dihadapan Pejabat
Pembuat Akta Tanah Camat Padangsidimpuan Utara dan telah membayar kewajibannya berupa Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT PBB) dengan batas-
batas sebagai berikut :
- Utara dengan gang/jalan setapak
- Selatan dengan tanah Kadioman Nainggolan
- Timur dengan tanah Pangulu Siregar
- Barat dengan tanah Jinson Siregar.
14.2. Bahwa Tergugat IX juga memiliki tanah seluas 61 M²
sebagaimana tersebut didalam Sertifikat Hak Milik No. 270
tanggal 30 Desember 2004 atas nama Tergugat IX yang
diterbitkan Turut Tergugat III dengan batas sebagai berikut:
- Utara dengan gang/jalan setapak
- Selatan dengan tanah Kadioman Nainggolan
- Timur dengan Jl. Tano Bato/Jl. Dr. Payungan Dalimunthe
- Barat dengan tanah Pangulu Siregar.
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 32 dari 44 halaman Perkara Nomor : 394/PDT/2017/PT-Mdn
14.3. Bahwa Tergugat X telah memperoleh tanah tersebut dari orang
tuanya (alm. Pontas Dalimunthe/abang dari alm. Tagor
Dalimunthe) namun bukanlah tanah warisan dari orang tuanya,
hanya saja tanah tersebut telah lama dikuasai oleh orang tua
Tergugat X secara terus menerus termasuk pernah mendirikan
bangunan gudang. Namun tanah tersebut bukan berasal dari
tanah yang dikuasai oleh alm. Tagor Dalimunthe atau alm. H.
Syarif Usman Dalimunthe dan atau Para Penggugat, kemudian
Tergugat X menjualnya kepada Tergugat IX. Tergugat IX juga
telah menguasai dan mendirikan bangunan rumah di atas
tanah tersebut secara terus menerus, demikian pula terhadap
tanah seluas 61 M² telah dikuasai secara terus menerus oleh
Tergugat IX.
15. Bahwa Tergugat XI dan XII menolak dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 6 alinea 3 dan 4 yang menyebutkan
orang tua Tergugat XI dan XII tidak mempunyai hak untuk
memindahkan, mengalihkan dan menghibahkan tanah terperkara
kepada Tergugat XI dan XII karena tanah terperkara merupakan
tanah Para Penggugat yang merupakan peninggalan dari orang tua
Para Penggugat karena Tergugat XI dan XII dengan itikad baik telah
menguasai tanah seluas 120 M² yang merupakan peninggalan dari
nenek dan orang tua Tergugat XI dan XII yakni Jamutais Nainggolan
dengan Sayob Harahap (suami-istri) sejak tahun 1962 yang
sebelumnya adalah lumbung padi milik Zarasoki Harahap, setelah
meninggal maka dihibahkan kepada Tergugat XI dan XII (Anna
Herawati Nainggolan dan Rosdiana Nainggolan) dengan telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan, dengan batas-batas
sebagai berikut :
- Utara dengan tanah Pangulu Siregar
- Timur dengan tanah Jalan Tano Bato/Jl. Dr. Payungan Dalimunthe
- Selatan dengan tanah Roslina Dalimunthe
- Barat dengan tanah Jinson Siregar.
16. Bahwa Tergugat XIII menolak dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 6 alinea 5 dan halaman 7 alinea 1 yang menyebutkan
orang tua Tergugat XIII tidak mempunyai hak terhadap tanah
terperkara dan tanah terperkara merupakan tanah Para Penggugat
yang merupakan peninggalan dari orang tua Para Penggugat karena
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 33 dari 44 halaman Perkara Nomor : 394/PDT/2017/PT-Mdn
Tergugat XIII dengan itikad baik telah menguasai tanah seluas 131
M² yang merupakan peninggalan dari orang tua Tergugat XIII yakni
alm. Syamsuddin Dalimunthe. Tergugat XIII telah menguasai tanah
tersebut turun-temurun secara terus menerus lebih dari 20 (dua
puluh) tahun dengan telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan,
dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara dengan tanah alm. Kadioman Nainggolan
- Timur dengan tanah Jalan Tano Bato/Jl.Dr. Payungan Dalimunthe
- Selatan dengan tanah Aman Sentosa Harahap
- Barat dengan tanah Burhanuddin.
17. Bahwa alm. Syamsuddin Dalimunthe merupakan Dalihan Natolu
(Kahanggi) dari alm. H. Syarif Usman Dalimunthe (Kakek dari Para
Penggugat) dengan gelar Baginda Hamonangan yang turut menyaksikan dan menandatangani pembagian harta peninggalan dari alm. H. Syarif Usman Dalimunthe (Surat Pembagian Harta Pusaka tanggal 11 April 1969), sehingga membuktikan tanah yang dikuasai oleh Tergugat XIII bukan termasuk tanah harta peninggalan dari alm. H. Syarif Usman Dalimunthe (Kakek dari Para Penggugat) dan juga tidak termasuk dari bahagian harta orang tua Para Penggugat alm. Tagor Dalimunthe sebagaimana tersebut dalam Surat Pembagian
Harta Pusaka tanggal 11 April 1969 dan akan dibuktikan pada tahap
pembuktian tertulis nantinya dihadapan Majelis Hakim. 18. Bahwa Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah: “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat
secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh
tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya,
maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak
dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu
5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan
keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala
Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan
gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan
sertifikat tersebut.”
19. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka
tidak benar dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 34 dari 44 halaman Perkara Nomor : 394/PDT/2017/PT-Mdn
Tergugat II, III, V s.d XIII telah melakukan perbuatan melawan
hukum yang telah menguasai objek sengketa sebagaimana dalil
gugatan Para Penggugat karena Tergugat II, III, V s.d XIII telah
menguasai tanah secara phisik dengan cara membeli dan atau
mengganti rugi dengan pihak yang menguasai sebelumnya yang
diketahui serta ditandatangani oleh Turut Tergugat I, II dan atau III
dan pihak keluarga secara turun temurun telah menguasainya
dengan membayar kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku.
20. Bahwa selanjutnya Tergugat II, III, V s.d XIII menolak seluruh dalil
gugatan Para Penggugat halaman 3 s.d 8 karena tidak terbukti Tergugat II, III, V s.d XIII melakukan perbuatan melawan hukum
sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya,
sehingga sangat beralasan hukum Majelis Hakim dalam perkara aquo menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat II, III, V s.d XIII.
II. DALAM REKONPENSI
1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang didalilkan Para Penggugat II, III, V s.d
XIII dr/Para Tergugat II, III, V s.d XIII dk dalam pokok perkara juga
merupakan dalil-dalil gugatan rekonpensi Para Penggugat II, III, V s.d
XIII dr/Para Tergugat II, III, V s.d XIII dk dalam rekonpensi ini.
2. Bahwa Penggugat II, III, V s.d XIII dr/Tergugat II, III, V s.d XIII dk telah
menguasai tanahnya selama lebih dari 20 tahun berturut-turut dan
telah mendirikan bangunan rumah diatasnya berdasarkan perolehan
turun temurun, hibah, jual beli, perolehan hak atas tanah dengan cara
ganti rugi yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I s.d III dr/Turut
Tergugat I s.d III dk bahkan telah ada yang didaftarkan menurut
ketentuan Pasal 19 jo. 20 UU No. 5 tahun 1960 tentang UUPA jo.
Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah sehingga oleh Turut Tergugat III dr/Turut Tergugat
III dk diberikan hak milik berupa Sertifikat Hak Milik sebagai tanda
bukti hak yang berlaku, terkuat dan terpenuh serta dijamin oleh
Pemerintah kepastian hukumnya bahwa para pemegang hak atas
tanah tersebut sebagai pihak yang berhak atas tanah yang
dikuasainya dan membayar kewajibannya kepada Negara/Pemerintah
RI berupa Pajak Bumi dan Bangunan.
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 35 dari 44 halaman Perkara Nomor : 394/PDT/2017/PT-Mdn
3. Bahwa oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan
Penggugat II, III, V s.d XIII dr/Tergugat II, III, V s.d XIII dk adalah
sebagai penjual dan atau pembeli yang beritikad baik, pemberi dan atau penerima hibah yang beritikad baik dan atau yang menguasai, mengusahai tanah dengan itikad baik secara terus menerus dan telah mendirikan bangunan rumah diatasnya sehingga
beralasan hukum diberikan perlindungan hukum dan menyatakan
Penggugat II, V, VII, IX, XI, XII dan XIII dr/Tergugat II, V, VII, IX, XI, XII
dan XIII dk sebagai pemilik tanah yang sah berikut bangunan
rumah diatasnya.
4. Bahwa oleh karena Penggugat II, III, V s.d XIII dr/Tergugat II, III, V s.d
XIII dk memiliki alas hak dan atau surat-surat yang menguatkan
keterangan bahwa Penggugat II, III, V s.d XIII dr/Tergugat II, III, V s.d
XIII dk adalah pihak yang berhak atas tanah yang dikuasainya yang
dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku
dibidang pertanahan, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim
menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat-surat yang dimiliki II,
III, V s.d XIII dr/Tergugat II, III, V s.d XIII dk yakni :
Tergugat II dan III : - Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 25
Mei 2012 yang diketahui dan ditanda
tangani Lurah Kelurahan Tano Bato.
- Akta Jual Beli No: 594.4/252/Psp.
Utara/2004 tanggal 10 Agustus 2004
yang dibuat dan ditandatangani
dihadapan Camat Padangsidimpuan
Utara.
- Akta Jual Beli No. 640/342/
Psp.Utara/1996 tanggal 28 Agustus
1996 yang dibuat dan ditandatangani
Camat Padangsidimpuan Utara.
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
PBB.
- Surat Pernyataan / Pengakuan
Penguasaan Tanah.
Tergugat V dan VI : - Surat Pelepasan Penguasaan Atas
Tanah dengan Ganti Rugi No : 594.4/
197/Psp. Utara / 2010 tanggal 3 Juni
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 36 dari 44 halaman Perkara Nomor : 394/PDT/2017/PT-Mdn
2010 yang dibuat dan ditandatangani
dihadapan Camat Padangsidimpuan
Utara.
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
PBB.
- Surat Pernyataan / Pengakuan
Penguasaan Tanah.
Tergugat VII dan VIII :- Akta Hibah No: 594.4/08/Psp.Utara/2008
tanggal 8 Januari 2008 yang dibuat dan
ditandatangani dihadapan Camat
Padangsidimpuan Utara.
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
PBB.
- SuratPernyataan / Pengakuan
Penguasaan Tanah.
Tergugat IX dan X :- Akta Jual Beli No: 594.4/326/ Psp.Utara/
2007 tanggal 29 Oktober 2007 yang
dibuat dan ditandatangani dihadapan
Camat Padangsidimpuan Utara.
- Sertifikat Hak Milik No. 270 tanggal 30
Desember 2004 atas nama Tergugat
IX.
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
PBB.
- Surat Pernyataan / Pengakuan
Penguasaan Tanah.
Tergugat XI dan XII : - Surat Pernyataan tertanggal 02 Juni
2015.
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
PBB.
Tergugat XIII : - Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
PBB.
- Surat Pernyataan / Pengakuan
Penguasaan Tanah.
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, patut kiranya
Majelis Hakim mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat II, III, V s.d
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 37 dari 44 halaman Perkara Nomor : 394/PDT/2017/PT-Mdn
XIII dr/Tergugat II, III, V s.d XIII dk dengan amar putusan sebagai
berikut :
MENGADILI I. DALAM KONPENSI
Dalam Eksepsi 1. Menerima eksepsi Para Tergugat II, III, V s.d XIII dk/Para
Penggugat II, III, V s.d XIII dr untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat dk/Para Tergugat dr tidak
dapat diterima (NO). Dalam Pokok Perkara 1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos biaya yang
timbul dalam perkara aquo.
II. DALAM REKONPENSI 1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat II, III, V s.d XIII
dr/Tergugat II, III, V s.d XIII dk.
2. Menyatakan Penggugat II, III, V s.d XIII dr/Tergugat II, III, V s.d
XIII dk sebagai pihak yang menguasai tanah dengan itikad baik
dan mendapatkan perlindungan hukum.
3. Menyatakan Penggugat II, V, VII, IX, XI, XII dan XIII dr/Tergugat II,
V, VII, IX, XI, XII dan XIII dk sebagai pemilik tanah yang sah
berikut bangunan rumah diatasnya yakni :
Penggugat II dr/Tergugat II dk sebagai pemilik tanah yang sah
seluas ± 165 M² berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi
yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Tano
Bato yakni Darwin Dalimunthe, S.Sos tanggal 25 Mei 2012
(Turut Tergugat I) ;
Penggugat V dr/Tergugat V dk sebagai pemilik tanah yang sah
seluas 45,60 M² berdasarkan Surat Pelepasan Penguasaan
Atas Tanah dengan Ganti Rugi No: 594.4/197/Psp.Utara/2010
tanggal 3 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Camat
Kecamatan Padangsidimpuan Utara yakni Drs. A.R. Marjoni
(Turut Tergugat II) ;
Penggugat VII dr/Tergugat VII dk sebagai pemilik tanah yang
sah seluas 126 M² berdasarkan Akta Hibah No:
594.4/08/Psp.Utara/2008 tanggal 8 Januari 2008
ditandatangani dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 38 dari 44 halaman Perkara Nomor : 394/PDT/2017/PT-Mdn
Padangsidimpuan Utara Drs. Khairul Alamsyah (Turut Tergugat
II) ;
Penggugat IX dr/Tergugat IX dk sebagai pemilik tanah yang
sah seluas 46,71 M² berdasarkan Akta Jual Beli No:
594.4/326/Psp.Utara/2007 tanggal 29 Oktober 2007 yang
dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat
Padangsidimpuan Utara dan tanah seluas 61 M² sebagaimana
tersebut didalam SHM No. 270 tanggal 30 Desember 2004 atas
nama Tergugat IX;
Penggugat XI dan XII dr/Tergugat XI dan XII dk sebagai pemilik
tanah yang sah seluas 120 M² yang merupakan peninggalan
dari nenek dan orang tua Tergugat XI dan XII yakni Jamutais
Nainggolan dengan Sayob Harahap (suami-istri) sejak tahun
1962 ;
Penggugat XIII dr/Tergugat XIII dk sebagai pemilik tanah yang
sah seluas 131 M² yang merupakan peninggalan dari orang tua
Tergugat XIII yakni alm. Syamsuddin Dalimunthe.
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat-surat tanah yang
dimiliki Penggugat II, III, V s.d XIII dr/Tergugat II, III, V s.d XIII dk
yakni :
Tergugat II dan III :
- Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 25 Mei 2012 yang
diketahui dan ditandatangani Lurah Kelurahan Tano Bato.
- Akta Jual Beli No: 594.4/252/Psp.Utara/2004 tanggal 10
Agustus 2004 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan
Camat Padangsidimpuan Utara.
- Akta Jual Beli No. 640/342/Psp.Utara/1996 tanggal 28
Agustus 1996 yang dibuat dan ditandatangani Camat
Padangsidimpuan Utara.
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB.
- Surat Pernyataan/Pengakuan Penguasaan Tanah.
Tergugat V dan VI :
- Surat Pelepasan Penguasaan Atas Tanah dengan Ganti
Rugi No: 594.4/197/Psp.Utara/2010 tanggal 3 Juni 2010
yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Camat
Padangsidimpuan Utara.
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB.
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 39 dari 44 halaman Perkara Nomor : 394/PDT/2017/PT-Mdn
- Surat Pernyataan/Pengakuan Penguasaan Tanah.
Tergugat VII dan VIII :
- Akta Hibah No: 594.4/08/Psp.Utara/2008 tanggal 8 Januari
2008 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Camat
Padangsidimpuan Utara.
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB.
- Surat Pernyataan/Pengakuan Penguasaan Tanah.
Tergugat IX dan X :
- Akta Jual Beli No: 594.4/326/Psp.Utara/2007 tanggal 29
Oktober 2007 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan
Camat Padangsidimpuan Utara.
- Sertifikat Hak Milik No. 270 tanggal 30 Desember 2004 atas
nama Tergugat IX.
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB.
- Surat Pernyataan/Pengakuan Penguasaan Tanah.
Tergugat XI dan XII :
- Surat Pernyataan tertanggal 02 Juni 2015.
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB.
Tergugat XIII :
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB.
- Surat Pernyataan/Pengakuan Penguasaan Tanah.
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono).
Menimbang, bahwa terhadap gugatan dan jawaban tersebut
Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan telah menjatuhkan putusan Nomor
9/Pdt.G/2016/PN.Psp tanggal 3 April 2017 yang amarnya sebagai berikut :
Dalam Konvensi Dalam Eksepsi
Menyatakan Eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V,
Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X,
Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Turut Tergugat I, Turut
Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak dapat diterima;
Dalam Pokok Perkara
Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
Dalam Rekonvensi
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 40 dari 44 halaman Perkara Nomor : 394/PDT/2017/PT-Mdn
Menyatakan gugatan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V s/d Tergugat
XIII dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat
diterima;
Dalam Konvensi dan Rekonvensi
Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam
Rekonvensi dan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat
dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam Konvensi dan
Rekonvensi sebesar Rp. 3.891.000,- (tiga juta delapan ratus sembilan
puluh satu ribu rupiah);
Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan tersebut diatas Kuasa
Penggugat telah menyatakan banding berdasarkan Akte Pernyataan
Permohonan Banding Nomor 08/PDT.BAND/2017/PN.Psp tanggal 14 April
2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan,
pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan
kepada Kuasa Terbanding IV, Turut Terbanding I, II, Turut Terbanding III ,
Terbanding I, Kuasa Hukum para Terbanding II, III, V s/d VIII masing-masing
tertanggal 17, 18 dan 26 April 2017;
Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori
Bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang
Sidimpuan tertanggal 6 Juni 2017, Memori Banding tersebut telah
diberitahukan/disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri
Padang Sidimpuan kepada Terbanding-I tanggal 08 Juni 2017 dan Kuasa
Hukum Terbanding IV, Turut Terbanding-I dan Turut Terbanding-II, Turut
Terbanding-III serta Kuasa Hukum Terbanding-II, III, V s/d VIII masing-
masing tertanggal 8 Juni 2017 dan 31 Juli 2017;
Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat-IV/Terbanding-IV dan
Kuasa Hukum Tergugat II, III, V s/d VIII /Para Terbanding II, III, V s/d VIII
juga telah mengajukan Kontra Memori Banding mereka yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan masing-masing pada
tanggal 17 Juli 2017 dan 03 Agustus 2017, dan Kontra Memori Banding
tersebut telah diberitahukan/disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan
Negeri Padangsidimpuan kepada Kuasa Hukum para Penggugat /
Pembanding masing-masing tertanggal 19 Juli 2017 dan tanggal 3 dan 4
Agustus 2017;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 41 dari 44 halaman Perkara Nomor : 394/PDT/2017/PT-Mdn
Menimbang, bahwa para pihak atau Kuasa Hukum para Pembanding
dan Kuasa Hukum para Terbanding masing-masing telah diberitahukan
untuk memeriksa berkas perkara oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri
Padangsidimpuan berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas
Perkara masing-masing Nomor : 09/Pdt.G/2016/PN-Psp, masing-masing
tertanggal 16 Juni 2017 dan tanggal 08 Agustus 2017 yang isinya
menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah
tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah
diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara
tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Penggugat /
Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara
serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang,
sehingga permohonan banding tersebut secara Formal dapat diterima ;
Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan
seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri
Padangsidimpuan Nomor : 09/Pdt.G/2016/ PN-Psp tertanggal 03 April 2017
dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat
Memori Banding yang di ajukan oleh Kuasa Hukum Para
Penggugat/Pembanding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri
Padangsidimpuan dan Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh
Kuasa Hukum Terbanding-IV semula Tergugat-IV dan Kontra Memori
Banding dari Kuasa Hukum Para Tergugat II, III, V s/d VIII/Para Terbanding
II, III, V s/d VIII , Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan dan putusan
Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar sesuai hukum formal
maupun materil oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri
dalam mengadili perkara aquo pada tingkat banding; kecuali sekedar
mengenai biaya perkara dalam Konvensi dan Rekonvensi pada amar
putusan haruslah diubah dengan alasan sebagai berikut :
- Bahwa dalam pertimbangan bagian Konvensi dinyatakan
biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan
kepada Para Penggugat;
- Bahwa namun dalam amar putusan pada bagian Dalam
Konvensi dan Rekonvensi dinyatakan menghukum Para
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 42 dari 44 halaman Perkara Nomor : 394/PDT/2017/PT-Mdn
Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi
dan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam
Konvensi untuk membayar biaya perkara;
- Bahwa dengan demikian ada kontradiksi mengenai
penghukuman biaya perkara antara pertimbangan dan amar
putusan;
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum
tersebut , maka putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 03
April 2017 Nomor : 09/Pdt.G/2016/PN-Psp. tidak dapat dipertahankan dan
harus diubah sekedar mengenai penghukuman biaya perkara Dalam
Konvensi dan Rekonvensi, sebagaimana amar tersebut dibawah ini;
Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Penggugat/Pembanding
tetap dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat peradilan;
Memperhatikan, Pasal-pasal dalam Rbg, Undang-undang Nomor 5
Tahun 1960 Tentang Agraria, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik
Indonesia, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan
Umum serta peraturan lain yang bersangkutan;
M E N G A D I L I
- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding
semula Para Penggugat ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 03
April 2017 Nomor : 09/Pdt.G/2016/PN-Psp, yang dimohonkan banding
tersebut sekedar mengenai penghukuman biaya perkara Dalam
Konvensi dan Rekonvensi sehingga berbunyi sebagai berikut:
Dalam Konvensi dan Rekonvensi :
- Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi / Para Tergugat dalam
Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam Konvensi dan
Rekonvensi sebesar Rp.3.891.000.-(tiga juta delapan ratus sembilan
puluh satu ribu rupiah);
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 43 dari 44 halaman Perkara Nomor : 394/PDT/2017/PT-Mdn
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 03
April 2017 Nomor : 09/Pdt.G/2016/PN-Psp, yang dimohonkan banding
tersebut untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding
sebesar Rp.150.000,00 (Seratus limapuluh ribu Rupiah) .-
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Senin tanggal 12 Februari
2018, oleh Kami ARIFIN RUSLI HUTAGAOL Hakim Pengadilan Tinggi
Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, AHMAD SUKANDAR, SH,. MH. dan
SUMARTONO, SH.MHum, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan
mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding
berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal
16 Nopember 2017 Nomor : 394/PDT/2017/PT-MDN, Putusan
tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Selasa tanggal 27 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dan didampingi
oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh :
Hj. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH.MH. Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang
berperkara atau Kuasa Hukumnya.
Hakim- Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,
ttd. ttd. AHMAD SUKANDAR, SH,. MH. ARIFIN RUSLI HUTAGAOL
ttd. SUMARTONO, SH.MHum
Panitera Pengganti,
ttd.
Hj. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH.MH.