PENGADILAN TINGGI MEDAN filePanjaitan, SH., dan T. P. Panjaitan, SH., Advokat/ Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Keadilan dan Kebenaran, beralamat di jalan Mandala By Pass

Putusan nomor : 118/PDT/2014/PT.MDN Halaman 1 dari 23 Halaman

P U T U S A N Nomor : 118/PDT/ 2014/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara

perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara gugatan antara :

1. Ir. WILFRED PANJAITAN, umur 48 tahun, pekerjaan wiraswasta,

alamat jalan Bangka VIII/ 36, RT 07/ RW 012, Jakarta

Selatan;

2. BUSISA PANJAITAN, umur 72, pekerjaan pensiunan POLRI, alamat

jalan Silaen, Desa Huta Namore;

3. ALBERT PANJAITAN, umur 64 tahun, pekerjaan petani, alamat jalan

Silaen, Desa Huta Namora;

4. BAKTIAR PANJAITAN, umur 37 tahun, pekerjaan petani, alamat

jalan Desa Natolu Tali;

5. HENDRI H. PANJAITAN, umur 44 tahun, pekerjaan petani, alamat

jalan Sibide;

6. HITLER PANJAITAN, umur 60 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat

di Medan;

7. TURMAN PANJAITAN, umur 20 tahun, pekerjaan petani, alamat

jalan Lumban Silondut, Desa Sitorang;

8. Ir. PANDAPOTAN PANJAITAN, umur 65 tahun, pekerjaan

wiraswasta, alamat jalan Turi nomor : 166 Medan;

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para

penggugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada F. M. Sianipar, SH., H.

Panjaitan, SH., dan T. P. Panjaitan, SH., Advokat/ Pengacara pada Kantor

Lembaga Bantuan Hukum Keadilan dan Kebenaran, beralamat di jalan

Mandala By Pass nomor : 72 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 31 Juli 2012, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Balige pada tanggal 6 Agustus 2012;

Lawan :

1. Drs. DJUNDJUNGAN PANJAITAN, umur 72 tahun, pekerjaan

wiraswasta, alamat jalan Cendana nomor : 18 RT 002 RW

001, kelurahan Gondangdia, kecamatan Menteng, Jakarta

Pusat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula

Tergugat I;

2. PULO PANJAITAN, umur 55 tahun, pekerjaan bertani, alamat jalan

Lumban Tor, Desa Sitolu Tali, Kecamatan Silaen,

kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai

Terbanding II semula Tergugat II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Baginda Bosar Panjaitan,

S.H., dan Exsaudi R. Simanulang, SH., Advokat/ Pengacara - Cunsultan

Hukum dari Law Office Baginda Bosar Panjaitan, S.H., beralamat di jalan

Prof. Dr. Latuconsina Raya nomor : 17 C Jakarta Barat, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2012, dan telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 13 September 2012;

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara nomor : 118/PDT/2014/PT.MDN dan

surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 6

Agustus 2012 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Balige pada tanggal 6 Agustus 2012 dalam Register Nomor :

23/Pdt.G/2012/PN.Blg, dan telah diperbaiki dipersidangan tanggal 27

September 2012 telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat-penggugat adalah sebagai keturunan Raja Sijorat Siopat

Ina yang pada dasarnya berasal dari Lumban Tor Desa Sitolu Tali Kec. Silaen

Kab. Toba Samosir.

2. Bahwa Sipungka Huta atas Huta Lumban Tor adalah Raja Sijorat I yang

kemudian diteruskan keturunannya yaitu Penggugat-penggugat yaitu kakek

(opung) dari Penggugat-penggugat dan kemudian pindah dari Lumban Tor

yang pindah ke beberapa kampung (huta) Sitorang yaitu Lumban Silondut,

Huta Namora, Lumban Silambi, dan di tempat lainnya.

3. Bahwa luas tanah yang dikuasai atau dimiliki oleh Raja Sijorat I, dengan luas

3726 m dengan batas-batas antara lain :

Sebelah utara dengan tanah milik SALMAN ARUAN

Sebelah selatan berbatas dengan jalan Desa Sitolu Tali

Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik DI. PANJAITAN

Sebelah barat dengan tanah milik BULOTAN PANJAITAN

4. Bahwa tergugat-tergugat sebagai keturunan dari PATOEGARAN

PANJAITAN adalah tidak termasuk dari keturunan Raja Sijorat I dan

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


bukanlah termasuk Sipungka Huta atas Lumban Tor, hanya kedudukan

PATOEGARAN PANJAITAN di Lumban Tor adalah sebagai penumpang

saja yang sekali-kali dapat disuruh pindah oleh keturunan Raja Sijorat I

apabila tanah yang ditempati oleh Tergugat-tergugat atau keturunan

PATOEGARAN PANJAITAN lainnya, akan diperlukan oleh ahli waris atau

keturunan Raja Sijorat I Panjaitan.

5. Bahwa diatas tanah perkara masih terdapat tambak Raja Sijorat I dan rumah

peninggalan Raja Sijorat I dan rumah yang didirikan oleh Raja Sijorat I

masih berdiri diatas tanah terperkara sampai sekarang.

6. Bahwa kampung Lumban Tor sebagai pemilik adalah Penggugat-penggugat

atau seluruh keturunan Raja Sijorat I dan Tergugat-tergugat atau keturunan

PATOEGARAN PANJAITAN tidak ada mempunyai hak atas kampung

Lumban Tor karena secara jelas dan fakta dan silsilah dari Penggugat-

penggugat dari keturunan Raja Sijorat I cukup jelas dan Tergugat-tergugat

maupun keturunan dari PATOEGARAN PANJAITAN tidak termasuk dari

keturunan Raja Sijorat I, otomatis hak dari Tergugat-tergugat maupun

keturunan dari PATOEGARAN PANJAITAN lain tidak ada mempunyai hak

sama sekali, walaupun rumah Tergugat II ataupun pihak lain yang ada

diatas tanah terperkara adalah sebagai penompang saja.

7. Bahwa Tergugat II bertempat tinggal di Huta Lumban Tor adalah karena

diwariskan kepada Tergugat II sampai sekarang akan tetapi Tergugat I

selalu mengakui bahwa Huta Lumban Tor adalah milik dari PATOEGARAN

PANJAITAN dan keterangan Tergugat I tersebut yang mengatakan tanah

terperkara adalah milik dari keturunan PATOEGARAN PANJAITAN

adalah bohong belaka.

8. Bahwa Tergugat II ada membangun atau mendirikan kandang babi di

belakang rumah bangunan rumah Raja Sijorat I dan kandang babi tersebut

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


adalah tidak disukai oleh keturunan Raja Sijorat I Panjaitan karena Raja

Sjiorat I ataupun keturunannya termasuk Penggugat-penggugat tidak

berkenan terhadap kandang babi yang dimaksud di tempat itu, karena

kepercayaan Raja Sijorat I Panjaitan memantangkan daging babi.

9. Bahwa walaupun beberapa kali Penggugat-penggugat sudah melarang

Tergugat II supaya membongkar kandang babi milik Tergugat II tersebut

akan tetapi Tergugat II tidak mengindahkannya sehingga kandang babi

Tergugat II tersebut tetap dibiarkan dibelakang rumah peninggalan Raja

Sijorat Panjaitan yang tersebut.

10. Bahwa Tergugat II tidak menghormati kepercayaan Raja Sijorat I Panjaitan

sedangkan Tergugat II mengetahui tentang kepercayaan Raja Sijorat I

Panjaitan tersebut maka Tergugat II menentang kepercayaan Raja Sijorat I

Panjaitan sehingga perbuatan dari Tergugat II adalah melawan hukum.

11. Bahwa seluruh keturunan Raja Sijorat I Panjaitan merasa keberatan atas

pengakuan dari Tergugat-tergugat sebagai keturunan dari PATOEGARAN

PANJAITAN yang mengaku bahwa Huta Lumban Tor adalah milik

kepunyaan dari Tergugat-tergugat maupun seluruh keturunan dari

PATOEGARAN PANJAITAN adalah isapan jempol belaka tanpa dasar

hukum;

12. Bahwa akibat pengakuan dari Tergugat I dan Tergugat II maupun

keturunan PATOEGARAN PANJAITAN yang mengatakan bahwa Huta

Lumban Tor adalah hak miliknya, sehingga PENGGUGAT maupun

keturunan Raja Sijorat I Panjaitan merasa dihina dan dicemohkan serta

menginjak-injak harga diri keturunan Raja Sijorat I Panjaitan.

13. Bahwa wajarlah kalau Tergugat I dan Tergugat II maupun keturunan Raja

PATOEGARAN PANJAITAN untuk membayar ganti kerugian immaterial

kepada Penggugat-penggugat sebesar 1 Milyar (rupiah).

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


14. Bahwa untuk jaminan gugatan Penggugat atas ganti-rugi yang dimohonkan

agar terhadap harta Tergugat-tergugat diletakkan sita jaminan (Conservatoir

Beslag).

15. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan kepada fakta-fakta dan bukti-

bukti yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat-tergugat maka

sangat adalah beralasan terhadap putusan dalam perkara ini dapat

dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, atau kasasi

(uitvoerbar bijvoorraad).

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan keterangan-keterangan tersebut

diatas dengan ini Penggugat-penggugat memohon kepada Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan

memutuskan sebagai berikut :

A. PRIMAIR

1. Menerima gugatan Penggugat-penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag)

dimohonkan dalam perkara ini;

3. Menyatakan demi hukum atas sebidang tanah yang terletak di

Lumban Tor Desa Sitolu Tali Kec. Silaen, Kab. Toba Samosir seluas

lebih kurang 3726 m (tiga ribu tujuh ratus enam meter) adalah milik

dari Penggugat-penggugat dan keturunan Raja Sijorat I Panjaitan

sebagai Sipuka Huta yang dikenal Lumban Tor dengan batas-batas

Sebelah utara dengan tanah milik SALMAN ARUAN Sebelah Selatan

berbatas dengan Jalan Desa Sitolu Tali Sebelah timur berbatas dengan

tanah milik DI. PANJAITAN Sebelah barat berbatas dengan tanah

milik BULOTAN PANJAITAN;

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II maupun

keturunan dari PATOEGARAN PANJAITAN untuk mengosongkan

dan membongkar bangunan rumah dari atas tanah terperkara dan

menyerahkan tanah seluas lebih kurang 3726 m2 yang dikuasai oleh

Tergugat-tergugat maupun keturunan dari PATOEGARAN

PANJAITAN kepada Penggugat dalam keadaan kosong;

5. Menghukum Tergugat-tergugat untuk membayar ganti-rugi

immaterial kepada Penggugat-penggugat sebesar 1 Milyar (rupiah);

6. Menyatakan putusan ini dalam menjalakan terlebih dahulu

(uitvoerbar bij voorraad).

7. Menghukum Tergugat-tergugat untuk membayar ongkos-ongkos

perkara yang timbul dalam perkara ini;

B. SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon

putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat

telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-

dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang

tegas diakui Tergugat I dan Tergugat II.

I. DALAM EKSEPSI :

1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (absolute competency),

Pengadilan Negeri Balige tidak berwenang untuk mengadili perkara

aquo;

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Bahwa Pengadilan Negeri Balige tidak berwenang untuk mengadili

perkara aquo, karena perkara yang diajukan oleh para Penggugat adalah

masalah penguasaan tanah yang terletak di Lumban Tor, Desa Natolu Tali,

Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir seluas kurang lebih 3726 m2

(tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam meter persegi) yang dikuasai oleh

Tergugat I dan Tergugat II. Sementara tanah tersebut sudah diterbitkan

sertifikatnya atas nama Drs. Djungdjungan Panjaitan (ic. Tergugat I) oleh

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir yaitu sebidang tanah

yang terletak di Desa Natolutali, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba

Samosir, seluas kurang lebih 3.726 m² (tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam

meter persegi), Sertifikat Hak Milik nomor: 9, tanggal 12 Desember 2005,

Surat Ukur Nomor 14/Natolutali/2005, atas nama Drs. DJUNDJUNGAN

PANDJAITAN, setempat dikenal dengan nama Kampung Lumban Tor

dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik D.I. Panjaitan;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa Natolutali;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bulotan Panjaitan

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Salmon Aruan.

Sehingga apabila para Penggugat berkeberatan atas terbitnya Sertifikat Hak

Milik tanah terperkara yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional

Kabupaten Samosir atas nama Drs. Djungdjungan Panjaitan (ic. Tergugat

I), seharusnya para Penggugat mengajukan gugatan pembatalannya ke

Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan. Karena Sertifikat Hak Milik

nomor: 9, tanggal 12 Desember 2005 yang diterbitkan oleh Badan

Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir merupakan produk

Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-

UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA dan bukan ke

Pengadilan Negeri Balige. Berdasarkan hak tersebut di atas, kewenangan

memeriksa dan mengadili perkara aqou adalah merupakan kewenangan

absolut Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan dan bukan kewenangan

Pengadilan Negeri Balige untuk memeriksa dan mengadilinya. Oleh karena

itu Gugatan Para Penggugat demi hukum harus ditolak atau setidak-

tidaknya tidak dapat diterima.

2. SURAT KUASA TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL

SEBAGAIMANA YANG DIGARISKAN DALAM PASAL 123 AYAT

(1) HIR DAN SEMA NO. 01 TAHUN 1972 TANGGAL 23 JANUARI

1971 JO. SEMA NO 6 TAHUN 1994 TANGGAL 14 OKTORBER 1994,

SEHINGGA MENGAKIBATKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK

DAPAT DITERIMA.

Bahwa syarat sahnya surat kuasa khusus (bijzondere schriftelijke

machtiging) untuk berperkara di pengadilan diatur dengan tegas dalam pasal

123 ayat (1) HIR dan SEMA no. 01 tahun 1972 tanggal 23 januari 1971 jo.

SEMA no 6 tahun 1994 tanggal 14 oktorber 1994, diamana Surat Kuasa

tersebut harus dengan tegas dan menyebutkan :

Menyebutkan secara spesifik kehendak untuk berperkara di

pengadilan tertentu sesuai dengan kompetensi relatif.

Menyebutkan dengan jelas identitas para pihak yang berperkara.

Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek

yang diperkarakan, serta

Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa.

Berdasarkan uraian diatas, karena surat kuasa khusus yang diberikan para

Penggugat kepada penerima kuasa (kuasa hukum) untuk menandatangani

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


gugatan aquo mengandung cacat hukum, maka demi hukum gugatan aquo

harus dinyatakan tidak dapat diterima. (Yurisprudensi MA putusan MA

No. 1712 K/Pdt/1984).

3. Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel);

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (obscure libels)

karena antara posita (fundamen petendy) dan petitum gugatan tidak saling

mendukung, sebab dasar sebuah gugatan dalam berperkara perdata hanya

didasarkan atas dua alasan yaitu wanprestasi atau perbuatan melawan

hukum. Dasar dalil-dalil Para Penggugat dalam positanya adalah masalah

riwayat para Penggugat sebagai keturunan RAJA SIJORAT SIOPAT INA,

namun dalam petitum gugatannya Para Penggugat justeru meminta kepada

Pengadilan Negeri Balige agar menghukum dan memerintahkan Tergugat I

dan Tergugat II maupun keturunan PATOEGARAM PANJAITAN untuk

mengosongkan dan membongkar bangunan diatas tanah terperkara dan

menjadi milik Penggugat-Penggugat dan KETURUNAN RAJA SIJORAT I

PANJAITAN, tanpa membuktikan apakah Tergugat I dan Tergugat II atau

keturunan PATOEGARAM PANJAITAN telah melakukan perbuatan

melawan hukum atau wanprestasi terhadap paraPenggugat atau RAJA

SIJORAT SIOPAT INA atau KETURUNAN RAJA SIJORAT I PANJAITAN;

Sehingga gugatan Para Penggugat susah untuk dipahami oleh karena itu

demi hukum gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya

tidak dapat diterima karena sangat kabur;

II. DALAM POKOK PERKARA:

Adapun dasar dan alasan Penggugat mengajukan Gugatan ini adalah

sebagai berikut :

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


1. Bahwa dalil Para Penggugat poin 1 gugatannya yang pada pokoknya

menyatakan para Penggugat adalah keturunan Raja Sijorat Siopat Ina

adalah hak dari para Pengugat, Tergugat I dan Tergugat II mensoomir Para

Penggugat untuk membuktikannya nanti pada saat pembuktian perkara

aqou.

2. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 2, 3, 4 dan 6 gugatannya yang pada

pokoknya menyatakan bahwa sipukka huta (yang pertama membuka

perkampungan) Huta (Kampung) Lumban Tor adalah Raja Sijorat I adalah

tidak benar, yang benar adalah bahwa yang membuka perkampungan

Lumban Tor adalah Raja Maleleng Nauli Panjaitan yang merupakan

keturunan dari Raja Sijorat V Pandjaitan dan telah diakui pada jaman

pemerintahan Hinda Belanda dan kemudian diwariskan kepada anaknya

PATOEGARAN PANDJAITAN, sebagaimana telah diakui dalam akta

tanggal 25 September 1894 dan juga berdasarkan Beschikking (vonnis)/

surat putusan keputusan pemerintah Hindia Belanda tanggal 11 Oktober

1918 No. 14, putusan perkara antara Op. Toemiar Pandjaitan dan Nai

Pindan br. Aroean melawan PATOEGARAN PANDJAITAN memutuskan

bahwa Kampung Lumban Tor adalah kepunyaan Alm. Tuan

PATOEGARAN PANDJAITAN. Selanjutnya Kampung Lumban Tor

kemudian diwariskan Tuan PATOEGARAM PANDJAITAN kepada

anaknya yaitu Raja Johannes Panjaitan dan selanjutnya berdasarkan Surat

Kuasa tanggal 25 Pebruari 2003, para keturunan Tuan Patoegram

Pandjaitan yaitu cucut dan cicit kandungnya yakni Dra. Ostina Emanuel

Pandjaitan, DR. Frederik Pandjaitan, Djongguk Panjaitan, Ukku Saul

Pandjaitan dan Pulo Pandjaitan, telah memberikan kuasa kepada Drs.

DJUNDJUNGAN PANDJAITAN (i.c. Tergugat I) untuk memohon kepada

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Toba Samosir agar tanah

milik Alm. Tuan Patoegaran Pandjaitan dibuatkan sertifikat

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


kepemilikannya atas nama Tergugat I. kemudian berdasarkan pemeriksaan

yang seksama dan bukti-bukti yang ada, Badan Pertanahan Nasional

Kabupaten Samosir pada tahun 2005 telah menetapkan bahwa Drs.

DJUNDJUNGAN PANDJAITAN (i.c. Tergugat I) adalah selaku pemilik

atas sebidang tanah yang terletak di Desa Natolutali, Kecamatan Silaen,

Kabupaten Toba Samosir, seluas kurang lebih 3.726 m² (tiga ribu tujuh

ratus dua puluh enam meter persegi), Sertifikat Hak Milik nomor: 9,

tanggal 12 Desember 2005, Surat Ukur Nomor 14/Natolutali/2005, atas

nama Drs. DJUNDJUNGAN PANDJAITAN, setempat dikenal dengan

nama Kampung Lumban Tor dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik D.I. Panjaitan;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa Natolutali;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bulotan Panjaitan

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Salmon Aruan.

Oleh karena itu dalil para Penggugat pada poin 2, 3, 4 dan 6 gugatannya

demi hukum harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

3. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 5 gugatannya yang pada pokoknya

menyatakan terdapat Tambak (kuburan) Raja Sijorat I dan rumah

peninggalan Raja Sijorat I pada tanah terperkara, menurut hemat

Tergugat I dan Tergugat II, dalil Para Penggugat tersebut sangat diragukan

kebenarannya. Untuk itu Tergugat I dan Tergugat II mensoomir Para

Penggugat untuk membuktikannya nanti pada saat pembuktian perkara

aquo.

4. Bahwa dalil para Penggugat pada poin 7 gugatannya yang pada pokoknya

menyatakan “bahwa Tergugat II bertempat tinggal di Huta Lumban Tor

adalah karena diwariskan kepada Tergugat II sampai sekarang akan

tetapi Tergugat I selalu mengakui huta Lumban Tor adalah milik

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


PATOEGARAN PANJAITAN dst……………….” . Dalil Para Penggugat

tersebut sangat sulit untuk dipahami oleh Tergugat I dan Tergugat II apa

maksudnya. Oleh karena itu demi hukum dalil para Penggugat pada poin 7

gugatannya tersebut harus dikesampingkan atau ditolak atau setidak-

tidaknya tidak dapat diterima.

5. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 8, 9 dan 10 gugatannya yang pada

pokoknya menyatakan bahwa ”Tergugat II ada membangun atau mendirikan

kandang babi dibelakang rumah Raja Sijorat I dan kandang babi tersebut tidak

disukai oleh keturunan Raja Sijorat I karena kepercayaan Raja Sijorat I Panjaitan

memantangkan (mengharamkan) daging babi, sehingga perbuatan Tergugat II

adalah melawan hukum”. Dalil Para Penggugat tersebut demi hukum harus

ditolak, karena sangat terkesan mengada-ada, karena tidak ada hubungan

antara memelihara babi dan kepercayaan yang dianut. Sebab hingga saat

ini tidak ada satu aturanpun yang berlaku di Indonesia dilanggar oleh

Tergugat II dalam mendirikan kandang babi milik Tergugat II. Disamping

itu, Tergugat II hingga saat ini tidak pernah merugikan Para Penggugat

sehubungan dengan adanya kandang babi tersebut. Oleh karena itu dalil

para Penggugat pada poin 8, 9 dan 10 gugatannya demi hukum harus

ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

6. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 11 dan 12 gugatannya yang pada

pokoknya menyatakan “bahwa seluruh Keturunan Raja Sijorat I Panjaitan

merasa keberatan atas pengakuan keturunan PATOEGARAM PANJAITAN yang

mengaku Huta Lumban Tor adalah milik dan kepunyaan keturunan

PATOEGARAN PANJAITANadalah isapan jempol belaka tanpa dasar

hukum sehingga PENGGUGAT maupun keturunan Raja Sijorat I

Panjaitan merasa dihina dan dicemohkan serta menginjak-injak harga diri

keturunan Raja Sijorat I Panjaitan”. Dalil Para Penggugat tersebut

haruslah ditolak, karena sesuai dengan jawaban Tergugat I dan Tergugat II

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


pada poin 2 Jawaban Para Tergugat di atas, telah ditegaskan dengan jelas

riwayat dan dasar hukum Tergugat I dan Tergugat II selaku pemilik Huta

Lumban Tor dan tidak ada satupun pernyataan dari Tergugat I dan

Tergugat II yang menghina atau mencemohkan keturunan Raja Sijorat I

Panjaitan. Oleh karena itu dalil para Penggugat pada poin 11 dan 12

gugatannya demi hukum harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat

diterima.

7. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 13 gugatannya yang pada

pokoknya menyatakan “ bahwa wajarlah kalau Tergugat I dan Tergugat II

maupun keturunan PATOEGARAN PANJAITAN untuk membayar ganti rugi

immaterial kepada pengugat-penggugat sebesar 1 Milyar (rupiah)”. Dalil Para

Penggugat tersebut haruslah ditolak, karena perbuatan hukum Tergugat I

dan Tergugat II yang bersifat melawan hukum yang menyebabkan

kerugian kerugian immaterial kepada Para Penggugat. Oleh karena itu

dalil para Penggugat pada poin 13 gugatannya demi hukum harus ditolak

atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.


pokoknya menyatakan “ bahwa untuk jamin gugatan penggugat atas ganti

rugi yang dimohonkan agar terhadap harta Tergugat-tergugat diletakkan sita

jaminan (conservatoir beslag)”. Dalil Para Penggugat tersebut haruslah

ditolak, karena tidak ada satupun perbuatan hukum Tergugat I dan

Tergugat II terhadap Para Penggugat yang bersifat melawan hukum yang

menyebabkan kerugian pada Para Penggugat. Oleh karena itu dalil para

Penggugat pada poin 14 gugatannya demi hukum harus ditolak atau

setidak-tidaknya tidak dapat diterima.


pokoknya menyatakan “bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan kepada fakta-

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


fakta dan bukti-bukti yang tidak dapat dibantah kebenarannya, maka sangat

beralasan terhadap putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu

……dst..”. Dalil Para Penggugat tersebut haruslah ditolak, karena jelas dan

tegas, tidak ada fakta dan bukti apapun yang diajukan oleh Para Penggugat

untuk mendukung dalil-dalilnya. Oleh karena itu dalil para Penggugat

pada poin 14 gugatannya demi hukum harus ditolak atau setidak-tidaknya

tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini Para Tergugat

memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa

dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Balige tidak berwenang untuk

mengadili perkara aquo karena bukan merupakan kewenangannya

berdasarkan KOMPETENSI ABSOLUT (absolute competency); atau

- Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat karena surat kuasa tidak

memenuhi syarat formil sebagaimana yang digariskan dalam pasal 123

ayat (1) hir dan sema no. 01 tahun 1972 tanggal 23 januari 1971 jo. sema

no 6 tahun 1994 tanggal 14 oktorber 1994, sehingga mengakibatkan

gugatan penggugat tidak dapat diterima; atau

- Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima,

karena gugatan kabur (obscure libels);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Tergugat I dan Tergugar II untuk seluruhnya;

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon

putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri

Balige telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Februari 2014 Nomor :

23/Pdt.G/2012/PN.Blg yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet

Onvenkelijk Verklaard);

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya – biaya yang timbul

dalam perkara ini, yang hingga hari ini ditaksir sebesar Rp1.246.000;

(Satu juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding nomor :

02/Bdg/Pdt/2014/PN.Blg, tanggal 17 Februari 2014 yang dibuat oleh H. T.

Boyke H. P. Husny, SH., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Balige yang

menerangkan bahwa Kuasa Penggugat telah menyatakan banding terhadap

putusan Pengadilan Negeri Balige nomor : 23/Pdt.G/2012/PN.Blg tanggal 11

Februari 2014 dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para

Tergugat pada tanggal 5 Maret 2014;

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 8 April 2014

telah memberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dan

pada tanggal 5 April 2014 kepada Para Terbanding semula Para Tergugat

untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14

(empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula

Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena

itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat tidak

mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi

keberatan dari Para Pembanding semula Para Penggugat, namun Pengadilan

tingkat banding sesuai dengan fungsinya sebagai Pengadilan ulangan akan

memutuskan berdasarkan seluruh fakta-fakta yang terdapat dalam berkas

perkara dan surat-surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan

mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang

tersebut dalam berkas perkara nomor : 118/PDT/2014/PT.MDN dan turunan

resmi putusan Pengadilan Negeri Balige nomor : 23/Pdt.G/2012/PN.Blg

tanggal 11 Februari 2014, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa setelah mencermati putusan Pengadilan Tingkat

pertama dalam mempertimbangkan eksepsi maka Pengadilan Tingkat Banding

sependapat dengan uraian pertimbangan tersebut karena telah tepat dan benar,

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


sehingga segala pertimbangannya diambil alih dan dijadikan pertimbangan

putusan dalam tingkat banding ini;


Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya Pengadilan Tingkat

Pertama menyatakan pada pokoknya pemeriksaan setempat ditanah obyek

perkara yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 tanpa

ada hasil,karena kuasa Para Penggugat tidak dapat menunjukkan batas-batas

tanah obyek perkara dan meminta agar Kuasa Para Tergugat yang

menunjukkan batas-batas tanah obyek perkara, kemudian Kuasa Para Tergugat

mengatakan Kuasa Penggugatlah yang pertama sekali harus menunjukan batas-

batas tanah perkara, selanjutnya dipertimbangkan pula berdasarkan hasil

pemeriksaan setempat tersebut juga diperoleh fakta yuridis terdapat ketidak

jelasan mengenai batas-batas tanah obyek perkara, oleh karena batas-batas

tanah yang menjadi obyek perkara tidak jelas, maka gugatan Para penggugat

menjadi kabur dan dikualifikasikan sebagai Obsccur Libellum sehingga perkara

aquo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut

menurut Pengadilan Tingkat Banding kurang tepat karena dalam

mengkonklusi fakta maka fakta yuridis tersebut haruslah dirangkaikan dengan

fakta-fakta yuridis lainnya yang diperoleh dari proses jawab jinawab dan

pembuktian dari kedua belah pihak di persidangan secara konprehensif;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawab jinawab kedua belah

pihak dapat disimpulkan gugatan Para Penggugat telah disangkal oleh Para

Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBG Para Penggugat terlebih

dahulu harus membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut diatas;

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, Jawaban, Replik

dan duplik Para Pihak Pengadilan Tingkat Banding berpendapat masalah yang

harus terlebih dahulu di pertimbangkan adalah apakah benar tanah perkara

seluas 3.726 M2 yang terletak di Lumban Tor, Desa Natolu Tali, Kecamatan

Silaen, Kabupaten Toba Samosir adalah tanah seluruh keturunan Raja Sijorat I;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para

Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P1

sampai dengan P-31 dan 4 (empat) orang saksi yaitu saksi Lubuk

Simangonsong, saksi Tumpal Panjaitan, saksi Osman Ferdinan Panjaitan, dan

saksi Sahat Hotman Panjaitan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil

sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T1 sampai

dengan T19, dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Djongguk Panjaitan dan saksi

Raja Musa Panjaitan;

Menimbang, bahwa apabila dicermati bukti-bukti yang diajukan oleh

Para Pembanding semula Para Penggugat yaitu bukti P-1, P-3,P-7,P-11A,P-

11B,P-17,P-20A,P-21,P-22,P-23,P-24,P-25,P-26,P-27,P-28,P-29,P-30dan P-31 tidak

ada satu buktipun yang dapat membuktikan obyek sengketa berupa tanah

seluas 3.726 M2 yang terletak di Lumban Tor,Desa Natolu Tali, Kecamatan

Silaen, Kabupaten Toba Samosir adalah tanah seluruh keturunan Raja Sijorat I,

sedangkan bukti P-4,P-5,P-6,P-8,P-9,P-9A,P-9B,P-10,P-11,P-11C,P-11D,P-12,P-

13,P-14,P-15,P-16,P-18,P-19 dan P-20 karena tidak dapat diperlihatkan aslinya

dipersidangan tidak mempunyai nilai pembuktian demikian juga saksi-saksi

yang diajukan dipersidangan tidak secara jelas mengetahui perihal tanah yang

disengketakan, dengan demikian fakta yuridis ketidakjelasan atau kaburnya

tanah obyek sengketa yang disebabkan Para Penggugat dalam pemeriksaan

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


setempat tidak bisa menunjukkan obyek tanah sengketa haruslah diartikan

memperkuat pendapat Pengadilan Tingkat Banding bahwa Para Penggugat

tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebaliknya Para Tergugat berdasarkan bukti T-1

sampai dengan T-19 dan keterangan saksi Djongguk Panjaitan dan saksi Raja

Musa Panjaitan telah dapat membuktikan dalil sangkalannya tanah obyek

sengketa adalah menjadi hak Para Tergugat sehingga penguasaan tanah

sengketa oleh Para Tergugat bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum pokok gugatan Para

Penggugat point 3 yang mohon agar dinyatakan demi hukum atas sebidang

tanah yang terletak di Lumban Tor Desa Sitolu Tali, Kecamatan Silaen,

Kabupaten Toba Samosir seluas lebih kurang 3.726 M (Tiga ribu tujuh ratus dua

puluh enam meter) adalah milik dari Penggugat-Penggugat dan Keturunan Raja

Sijorat I Panjaitan sebagai Sipuka Huta yang dikenal Lumban Tor dengan batas-

batas sebelah utara dengan tanah milik Salman Aruan, sebelah selatan berbatas

dengan jalan Desa Sitolu Tali, sebelah Timur berbatas dengan tanah milik DI

Panjaitan, sebelah barat berbatas dengan tanah milik bulotan Panjaitan adalah

tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan telah ditolaknya petitum pokok gugatan

Para Penggugat tersebut maka petitum lainnya yang asessoir dengan petitum

pokok tersebut yaitu petitum gugatan point 4 yang mohon untuk menghukum

dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II maupun keturunan Patoegaran

Panjaitan untuk mengosongkan dan membongkar bangunan rumah atas tanah

terperkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan petitum point 5 yang

mohon menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar ganti rugi immaterial

kepada Penggugat-Penggugat serta petitum point 6 yang mohon dinyatakan

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu adalah juga tidak beralasan

sehingga harus ditolak pula;

Menimbang, bahwa demikian juga petitum point 2 yang mohon

dinyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) oleh karena

dalam perkara ini tidak pernah dilakukan sita jaminan dan pokok gugatan Para

Penggugat telah ditolak maka petitum ini juga tidak beralasan hukum sehingga

harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan

tersebut diatas maka gugatan Para Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding

tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim

Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 23/Pdt.G/2012/PN

Blg tanggal 11 Februari 2014 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan,

selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan

sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama

dibatalkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat berada dipihak

yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam

kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Peradilan Umum, RBGdan peraturan perundang-undangan lain yang

bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para

Penggugat tersebut;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige nomor :

23/Pdt.G/2012/PN.Blg tanggal 11 Februari 2014, yang dimohonkan

banding;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;


- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar

biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding

ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2014, oleh kami,

RIDWAN S. DAMANIK, S.H., sebagai Hakim Ketua, EDHI SUDARMUHONO,

S.H., dan HERU PRAMONO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim

Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Medan nomor : 118/PDT/2014/PT.MDN, tanggal 22 Mei 2014, putusan tersebut

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23

Juli 2014, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota,

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN


serta AGUS IBNU SUTARNO, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri

oleh kedua belah pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA,

ttd.- ttd.-

1. EDHI SUDARMUHONO, S.H. RIDWAN S. DAMANIK, S.H.

ttd.-

2. HERU PRAMONO, S.H.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.-

AGUS IBNU SUTARNO, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai ……………… Rp 6.000,- 2. Redaksi…….............. Rp 5.000,- 3. Pemberkasan ……… Rp 139.000,- Jumlah …………….... Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

PENGADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Documents

PENGADILAN TINGGI MEDAN filePanjaitan, SH., dan T. P. Panjaitan, SH., Advokat/ Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Keadilan dan Kebenaran, beralamat di jalan Mandala By Pass