PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

P U T U S A N Nomor : 334/PDT/2016/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara antara :

GEREJA HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP) Cq GEREJA

HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP)

RESSORT HKBP SAMPURAN NAULI DISTRIK XXIV

TANAH JAWA, beralamat di Jalan Mandoge KM 12

Nagori Buntu Bayu Kecamatan Hatonduhan

Kabupaten Simalungun, yang diwakili oleh Pdt. W.T.P

Simarmata, M.A, Jabatan Ephorus HKBP, beralamat di

Pearaja Kelurahan Hutatoruan V Kecamatan Tarutung

Kabupaten Tapanuli Utara Propinsi Sumatera Utara,

yang bertindak untuk dan atas nama Ephorus HURIA

KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP), berdasarkan

Surat Ketetapan Pemerintah Agung tanggal 11 Juni

1931 Nomor 48, dimuat dalam Staatblad tahun 1932

Nomor 360, Pengakuan Ulang Pemerintah Republik

Indonesia tertanggal 2 April 1968, Nomor

Dd/BAK/d/135/68, dan terakhir Pengakuan Ulang

Pemerintah Republik Indonesia tertanggal 6 Pebruari

1988 Nomor 33, dalam hal ini memberikan Kuasa

kepada Luhut Sitinjak, S.H., Advokat yang berkantor di

Jalan Ade Irma Suryani No.87 Pematangsiantar,

selaku Kuasa Hukum HKBP dan Pdt. Marsangkap

Simangunsong, M.Div., selaku Pendeta Sampuran

Nauli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

50/L14/I/2016 tertanggal 22 Januari 2016), selanjutnya

disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

L a w a n

I. Alm. Gr. W. Tampubolon atau dikenal Alm. Gr. Walter Tampubolon

melalui keturunanannya:

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 2 -

1. Flora Br. Tampubolon;

2. Binsar Tampubolon;

3. Dine Br. Tampubolon;

4. Tigor Tampubolon;

5. Eduard Tampubolon;

6. Robert Tampubolon;

7. Rudol Tampubolon;

8. Asnad Br. Tampubolon;

9. Mangatas Tampubolon;

10. Netti Br. Tampubolon;

Yang diwakili oleh keturunan yang Penggugat kenal menerima ganti

kerugian dan menguasai tanah milik HKBP Sampuran Nauli adalah :

Binsar Tampubolon, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur ± 75 tahun, Agama

Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, semula sebagai

Tergugat I;

II. Reni Simanjuntak, Jenis Kelamin Perempuan, Umur ± 69 tahun, Agama

Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, semula sebagai Tergugat II;

Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini masing-masing memberikan

Kuasa kepada Besar Banjarnahor, S.H., Advokad atau Penasihat Hukum

dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Siantar-Simalungun (LBH S-S),

yang beralamat di Jalan Sangnawaluh No.38 A Pematangsiantar,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Mei 2016, selanjutnya

disebut sebagai Para Terbanding semula Tergugat I dan II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan

dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 21

Maret 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Simalungun pada tanggal 21 Maret 2016 dalam Register Nomor

14/Pdt.G/2016/PN Sim, telah mengajukan Gugatannya sebagai berikut:

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 3 -

1. Bahwa Penggugat memiliki tapak tanah seluas ± 1 Ha (± 10.000 M2)

sebagai lokasi Tapak Tanah Gereja HKBP Sampuran Nauli Ressort HKBP

Sampuran Nauli yang berkedudukan di Jalan Mandoge Km 12 dahulu Buntu

Turunan sekarang Nagori Buntu Bayu (Pemekaran Buntu Turunan)

Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun yang didapat dari

penyerahan Keluarga Tuan Pandeman Sinaga melalui keturunannya yaitu

Roti Sinaga, Tuan Sumaruhdin Sinaga, Sarani Sinaga kepada Alm. Manase

Sinurat sekarang Gereja HKBP Sampuran Nauli Ressort HKBP Sampuran

Nauli dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Dahulu berbatas dengan tanah Perkampungan;

Sebelah Selatan : Dahulu berbatas dengan Pasar Umum;

Sebelah Barat : Dahulu berbatas dengan Karma Sinaga

sekarang diketahui dikuasai Tumpak

Rajagukguk;

Sebelah Utara : Dahulu berbatas dengan Karma Sinaga/Johalim

Sinaga/Parit;

2. Bahwa Penggugat telah menyepakati untuk meminjamkan Tapak Tanah

Gereja kepada Jemaat Gereja HKBP Sampuran Nauli Ressort HKBP

Sampuran Nauli dengan ketentuan bagi yang berkeinginan untuk memakai

menjadi Pertapakan Perumahan Khusus Jemaat dengan luas ± 10 Meter x

25 Meter dengan ketentuan Jemaat Memberikan Pinjaman 15 (lima belas)

kaleng beras;

3. Bahwa Tergugat I (Alm. Gr. Walter Tampubolon) adalah salah satu Pihak

yang telah menerima syarat dan beban dari perjanjian antara Pengurus

Gereja, Pengetua Gereja dan Jemaat HKBP Sampuran Nauli untuk

mendukung penambahan modal pembangunan Gereja;

4. Bahwa Tergugat II adalah isteri Binsar Tampubolon Tergugat I yang telah

menerima penyerahan pengembalian peminjaman pemakaian tanah

sebesar 15 kaleng beras dari Penggugat dan dikuasai kembali oleh

Tergugat-Tergugat tanpa izin dan persetujuan Penggugat;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam pengusahaan atau

pemakaian tanah dituangkan dalam suatu Surat Perjanjian yang intinya

menyebutkan “Jemaat“ Gereja HKBP Sampuran Nauli Ressort HKBP

Sampuran Nauli yang telah berjanji Menerima Pertapakan Tanah dengan

memberikan pinjaman harus menuruti Peraturan yang digariskan oleh

musyawarah tanggal 12 Mei 1968 tersebut yaitu:

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 4 -

1. Harus Anggota Gereja HKBP Sampuran Nauli Ressort HKBP Sampuran

Nauli;

2. Harus menuruti Peraturan HKBP dan tidak boleh mengerjakan pekerjaan

yang mengganggu beribadat di dalam gereja;

3. Kalau kena Ban (dipabali) atau pindah sekte atau pindah ke tempat lain,

tanah tapak perumahan tersebut di atas, kembali kepada HKBP dan

berasnya akan dibayar HKBP Sampuran Nauli;

6. Bahwa setelah dipelajari dan dipahamkan maksud dari isi Perjanjian,

Tergugat menyepakati akan tunduk pada Perjanjian dan selanjutnya

Tergugat memberikan kontribusi 15 (lima belas) kaleng beras/Kapling

kepada Gereja HKBP Sampuran Nauli dan diberikan pinjaman pemakaian

/pengusahaan tanah sesuai dengan posisi tempat yang dilakukan dengan

cara undi dan Tergugat-Tergugat telah mendapatkan tapak tanah dan

diusahai sejak tahun 1968;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

yang berbunyi : ”Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai

Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya“;

8. Bahwa Gereja HKBP Sampuran Nauli Ressort HKBP Sampuran Nauli

sebagai Pihak yang memberikan Hak Pemakaian Pengusahaan Tanah dan

Tergugat-Tergugat (meminjamkan 15 kaleng beras) adalah pihak yang

menerima Perjanjian atas beban atau syarat-syarat yang telah ditentukan

hasil musyawarah seluruh Jemaat ke dalam Surat Perjanjian ;

9. Bahwa pada BAB KEDUA TENTANG PERIKATAN-PERIKATAN YANG

DILAHIRKAN DARI KONTRAK ATAU PERJANJIAN pada Pasal 1314 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia alinea ketiga menyatakan:

”Suatu Perjanjian atas beban adalah suatu Perjanjian yang mewajibkan

masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak

berbuat sesuatu”;

10. Bahwa syarat-syarat yang telah ditetapkan melalui musyawarah Pengetua

dan Jemaat Gereja HKBP Sampuran Nauli Ressort HKBP Sampuran Nauli

adalah:

a. Penerima harus anggota Gereja HKBP Sampuran Nauli Ressort HKBP

Sampuran Nauli;

b. Penerima tanah harus menuruti peraturan HKBP dan tidak boleh

mengerjakan pekerjaan yang mengganggu beribadat di dalam gereja;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 5 -

c. Penerima tanah kalau kena Ban (dipabali) atau pindah sekte atau pindah

ke tempat lain, tanah tapak perumahan tersebut di atas, kembali kepada

HKBP dan berasnya akan dibayar HKBP Sampuran Nauli;

11. Bahwa Tergugat-Tergugat telah dengan sengaja melakukan hal-hal yang

tidak sesuai dengan isi dan maksud diadakannya Perjanjian sehingga telah

nyata melanggar isi Perjanjian, dengan mengabaikan apa yang telah

dituangkan dalam Perjanjian, adapun hal yang nyata Tergugat-Tergugat

telah melanggar isi Perjanjian adalah:

a. Tergugat-Tergugat mengganggu jalannya peribadatan;

b. Tergugat-Tergugat kena Ban (Bahasa Indonesia : penghukuman gereja);

c. Tergugat-Tergugat telah menerima pembayaran kembali beras 15 kaleng

yang telah dipinjamkan kepada Penggugat;

12. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2014 melalui Tergugat II dan diketahui

Tergugat I telah menerima pengembalian pemakaian tanah Gereja HKBP

Sampuran Nauli Ressort HKBP Sampuran Nauli dituangkan pada Surat

Perjanjian “Gereja HKBP Sampuran Nauli Ressort HKBP Sampuran Nauli

mengembalikan sebanyak 15 kaleng beras yang telah diterima oleh

Tergugat II”;

13. Bahwa adapun tanah yang telah diserahkan kembali oleh Tergugat-

Tergugat kepada Penggugat (Gereja HKBP Sampuran Nauli Ressort HKBP

Sampuran Nauli) adalah tanah seluas ± 10 x 25 M2 dan sekarang dikuasai

kembali oleh Tergugat-Tergugat dengan batas-batas adalah:

- Sebelah Timur : Gr. W. Tampubolon;

- Sebelah Selatan : St. Wiliater (L. Saragih), sekarang Esti

Manurung;

- Sebelah Utara : Tanah Gereja;

- Sebelah Barat : Binsar Tampubolon/sekarang Mariam Boru

Siahaan;

14. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 31 menyebutkan:

(1)Hak dan Kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan

suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama

dalam masyarakat;

(2)Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum;

15. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1963

No.3 yang menyatakan Pasal 108 dan 110 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata menyatakan wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 6 -

hukum dianggap tidak berlaku lagi, dengan demikian istri menjadi cakap

bertindak hukum dalam Perjanjian tanpa bantuan suaminya;

16. Bahwa setelah Tergugat II menerima pengembalian biaya yang telah

disepakati sesuai dengan Penerimaan Tapak Tanah sebesar 15 kaleng

beras dari Penggugat/Gereja HKBP Sampuran Nauli Ressort HKBP

Sampuran Nauli pada tanggal 20 Oktober 2014 Pihak Gereja telah

membuat peletakan batu pertama untuk pembangunan Rumah Guru Huria

HKBP Sampuran Nauli;

17. Bahwa TERNYATA TERGUGAT-TERGUGAT setelah menyerahkan tapak

tanah (sebagaimana point 13) tidak menerima dengan sukarela untuk

Meninggalkan Dengan Kosong Tapak Tanah Milik Gereja bahkan Tergugat-

Tergugat telah melakukan Penguasaan kembali Tanah Tanpa Hak Yang

Sah Milik Gereja HKBP Sampuran Nauli Ressort HKBP Sampuran Nauli

dengan cara MELAKUKAN PERLAWANAN DAN MELAKUKAN

PEMBANGUNAN pada tanah yang telah diterima pengembalian pinjam

beras 15 kaleng beras dari Penggugat, seakan Tergugat tidak mengakui

kepemilikan tanah Gereja HKBP Sampuran Nauli Ressort HKBP Sampuran

Nauli;

18. Bahwa perbuatan Tergugat-Tergugat yang telah melakukan Penguasaan

Kembali Tanah Tanpa Hak Yang Sah dan tanpa persetujuan Penggugat

adalah perbuatan yang tidak berdasar dan bertentangan dengan hukum

sehingga patut penguasaan Tergugat-Tergugat dinyatakan tidak sah secara

hukum;

19. Bahwa untuk menjamin kepemilikan tanah Penggugat maka kiranya Yang

Mulia Majelis Hakim dapat berkenan memerintahkan pengosongan atas

penguasaan tanah tanpa hak dari Tergugat-Tergugat atas tanah milik

Penggugat terlebih dahulu sampai ada putusan hukum yang tetap

(incracht);

20. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga telah kena Ban

(pabali)/penghukuman dari Penggugat sejak tanggal 22 Februari 2015

termasuk pada kwalifikasi unsur-unsur Perjanjian dengan melanggar syarat

yang telah ditentukan oleh Penggugat dan Tergugat;

21. Bahwa berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Indonesia: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian

kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan

kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 7 -

22. Bahwa perbuatan Tergugat-Tergugat patut untuk dicegah seandainya

Tergugat-Tergugat akan, sedang atau telah melakukan transaksi jual beli

secara diam-diam tanpa Persetujuan Hak dari Pemilik tanah yaitu Gereja

HKBP Sampuran Nauli Ressort HKBP Sampuran Nauli/Penggugat yang

akan membawa kerugian sehingga Perbuatan Tergugat-Tergugat patut

dinyatakan tidak sah;

23. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat-Tergugat yang telah menguasai

secara sepihak tanah milik Gereja HKBP Sampuran Nauli Ressort HKBP

Sampuran Nauli adalah patut kepada Tergugat-Tergugat untuk dikenakan

memberikan ganti kerugian yang patut sejak dikuasai dan di tempati

Tergugat-Tergugat pada bulan Oktober 2014 s/d Maret 2016 sekarang yang

patut dibebankan padanya sesuai harga di bawah pasaran bila disewakan

sebesar Rp.1.000.000/perbulan x 17 bulan = 17.000.000,- (tujuh belas juta

rupiah);

24. Bahwa Pasal 1366 KUH Perdata Indonesia berbunyi “Setiap orang

bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena

perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian

atau kurang hati-hatinya”;

25. Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut di atas Penggugat telah

banyak mengalami tekanan batin yang luar biasa karena gereja sebagai

pemilik yang sah tidak dapat menguasai hak miliknya dengan nyaman dan

tenteram dan menjadi bahan pengunjingan dan akibatnya merasa sangat

dipermalukan, oleh karena itu Penggugat mengalami kerugian immaterial

yang apabila diukur dengan nilai uang sebesar Rp.300.000.000.- (tiga ratus

juta rupiah), yang harus dibayar oleh Tergugat secara tunai dan sekaligus

yang dibebankan terhadap seluruh harta boedel Tergugat-Tergugat;

26. Bahwa Penggugat berprasangka oleh karena Tergugat akan leluasa

mengalihkan, memindahtangankan, mengalihkan, merombak, mengaburkan

status tanah objek sengketa kepada orang atau pihak lain dan menjaga

kerugian bagi pihak ke III, maka Penggugat memohon melalui Yang Mulia

Majelis Hakim untuk diletakkan sita terlebih dahulu guna pengamanan tanah

objek sengketa milik Penggugat/Gereja HKBP Sampuran Nauli;

27. Bahwa oleh karena Penggugat sudah cukup banyak menderita kerugian

baik materil maupun immateriil, sebagai akibat dari perbuatan Tergugat-

Tergugat serta adanya keraguan Penggugat dari iktikad buruk Tergugat-

Tergugat untuk sungguh-sungguh memenuhi kewajiban hukumnya kepada

Penggugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat-Tergugat dihukum

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 8 -

untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000.- (lima ratus

ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan/kelalaian melaksanakan

putusan Pengadilan ini, terhitung sejak Putusan dalam perkara ini

berkekuatan hukum (Inkhrach Van Gewiijsde) sampai dengan Tergugat-

Tergugat memenuhi seluruh kewajibannya kepada Penggugat menurut

Putusan dalam perkara ini;

28. Bahwa mengingat Gugatan Penggugat ini didukung oleh bukti-bukti yang

kuat dan sempurna, maka sudah sepatutnya Penggugat mohon agar

terhadap Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu

(Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum Verset, Banding

maupun Kasasi dari Tergugat-Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan, dalil-dalil dan hal-hal yang dikemukakan

oleh Penggugat tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua

Pengadilan Negeri Simalungun untuk menetapkan Majelis Hakim, menentukan

waktu persidangan yang memeriksa perkara ini dan memanggil para pihak serta

berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah segala surat-surat yang dimajukan oleh Penggugat;

3. Menyatakan sah secara hukum bahwa Sita Jaminan yang akan atau telah

diletakkan adalah sah dan berharga;

4. Menyatakan sah surat kesaksian yang diperbuat keturunan Alm. Tuan

Pandeman Sinaga yaitu Roti Sinaga, Tuan Sumaruhdin Sinaga, Sarani

Sinaga atas penyerahan tanah kepada Alm. Manase Sinurat sebagai tempat

peribadatan sekarang Gereja HKBP Sampuran Nauli Ressort HKBP

Sampuran Nauli tanggal 10 Maret 1990 yang terletak di Jalan Mandoge KM

12, dahulu Kampung Buntu Turunan sekarang Buntu Bayu dengan luas ±

10.000 m2 (± 1 hektare) dengan batas-batas:

Sebelah Timur : Dahulu berbatas dengan Tanah Perkampungan;

Sebelah Selatan : Dahulu berbatas dengan Pasar Umum;

Sebelah Barat : Dahulu berbatas dengan Karma

Sinaga sekarang diketahui dikuasai Tumpak

Rajagukguk;

Sebelah Utara : Dahulu berbatas dengan Karma Sinaga/Johalim

Sinaga/Parit;

5. Menyatakan tapak tanah seluas ± 10.000 m2 (± 1 hektare) yang terletak di

Jalan Mandoge KM 12 dahulu Buntu Turunan sekarang Nagori Buntu Bayu

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 9 -

Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun dengan batas-batas

sebagai berikut:

Sebelah Timur : Dahulu berbatas dengan Tanah Perkampungan;

Sebelah Selatan : Dahulu berbatas dengan Pasar Umum;

Sebelah Barat : Dahulu berbatas dengan Karma Sinaga

sekarang diketahui dikuasai Tumpak

Rajagukguk;

Sebelah Utara : Dahulu berbatas dengan Karma Sinaga/Johalim

Sinaga/Parit;

Adalah sah milik Penggugat (Gereja HKBP Sampuran Nauli Ressort HKBP

Sampuran Nauli);

6. Menyatakan Perjanjian dengan syarat dan atas beban antara Penggugat

(Gereja HKBP Sampuran Nauli Ressort HKBP Sampuran Nauli) dengan

Tergugat-Tergugat yang telah berjanji Menerima Pertapakan Tanah dengan

memberikan ganti kerugian 15 kaleng beras harus menuruti Peraturan yang

digariskan oleh musyawarah tanggal 12 Mei 1968 tersebut yaitu:

1. Harus anggota Gereja HKBP Sampuran Nauli Ressort HKBP Sampuran

Nauli;

2. Harus menuruti Peraturan HKBP dan tidak boleh mengerjakan pekerjaan

yang mengganggu beribadat di dalam Gereja;

3. Kalau kena Ban (dipabali) atau pindah sekte atau pindah ke tempat lain,

tanah tapak perumahan tersebut di atas, kembali kepada HKBP dan

berasnya akan dibayar HKBP Sampurannauli;

Adalah sah dan berkekuatan mengikat;

7. Menyatakan sah Surat Penyerahan tanah milik HKBP Sampuran Nauli

tertanggal 20 Oktober 2014 tentang Pengembalian Pinjam Tanah 15 kaleng

beras yang telah diperbuat Penggugat/Gereja HKBP Sampuran Nauli dan

diterima Tergugat-Tergugat adalah sah menurut hukum dan mengikat para

pihak;

8. Menyatakan Perbuatan Tergugat-Tergugat yang menguasai tanah milik

Gereja HKBP Sampuran Nauli/Penggugat Tanpa Hak Yang Sah Dan

Persetujuan dari Penggugat (Gereja HKBP Sampuran Nauli) adalah

Perbuatan yang Melanggar Hukum;

9. Memerintahkan Tergugat-Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah

Penggugat (Gereja HKBP Sampuran Nauli Ressort HKBP Sampuran Nauli)

sepanjang tanah seluas ± 10 x 25 m2 yang dikuasai Tergugat-Tergugat

dengan batas-batas:

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 10 -

- Sebelah Timur : Gr. W. Tampubolon;

- Sebelah Selatan : St. Wiliater (L. Saragih) sekarang Esti

Manurung;

- Sebelah Utara : Tanah Gereja;

- Sebelah Barat : Binsar Tampubolon/sekarang Mariam Boru

Siahaan;

Agar diserahkan dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun

kepada Penggugat;

10. Menyatakan setiap orang atau badan-badan hukum yang mendapatkan hak

atas tanah, peralihan hak, pemindahtanganan dan atau yang serupa

dengan itu tanpa persetujuan sehingga mengaburkan hak-hak kepemilikan

Penggugat sepanjang tanah pertapakan Gereja adalah tidak sah dan cacat

hukum;

11. Menghukum Tergugat-Tergugat membayar ganti rugi materil dan immaterial

yaitu:

A. Perbuatan Tergugat patut untuk dikenakan memberikan ganti kerugian

yang patut sejak ditempati yang patut dibebankan padanya sesuai

harga di bawah pasaran bila disewakan sebesar Rp.1.000.000/perbulan

x 17 bulan = Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah); Dan

B. Immateril dengan nilai uang sebesar Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta

rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat-Tergugat secara tunai dan

sekaligus;

Total yang harus dibayar Rp.317.000.000,- (tiga ratus tujuh belas juta

rupiah) secara tunai dan sekaligus;

12. Menyatakan seluruh barang bergerak dan barang tidak bergerak, berwujud

ataupun tidak berwujud milik dari Tergugat-Tergugat merupakan hak yang

melekat menjadi tanggungan guna pemenuhan pengabulan Gugatan

Penggugat dapat diletakkan sita dan dilakukan penjualannya melalui Badan

Lelang Negara yang berkenaan untuk diambilkan sesuai dengan besaran

nilai yang dikabulkan dengan hak istimewa walaupun barang tersebut ada

pada pihak ketiga dan lain orang;

13. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom)

sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari

keterlambatan/kelalaian melaksanakan Putusan Pengadilan, terhitung sejak

putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum (Inkhrach Van Gewiijsde)

sampai dengan para Tergugat memenuhi seluruh kewajibannya kepada

Penggugat menurut Putusan dalam perkara ini;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 11 -

14. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih

dahulu walaupun ada upaya hukum Verset, Banding maupun Kasasi

(Uitvoerbaar Bij Voorraad);

15. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk tunduk dan mematuhi Putusan

perkara ini;

16. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya yang timbul selama

dalam proses perkara ini;

II. SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-

adilnya menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku (ex aequo et

bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Para

Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis pada tanggal 02 Juni

2016 yang isinya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Bahwa pada prinsipnya PARA TERGUGAT menolak semua dalil-dalil yang

dikemukakan oleh PENGGUGAT Sebagaimana yang terdapat dalam surat

gugatan tertanggal 21 Maret 2016, kecuali yang secara tegas dan diakui

kebenarannya oleh PARA TERGUGAT sepanjang tidak merugikan PARA

TERGUGAT;

GUGATAN EROR IN PERSONA

- Status Hukum Para Tergugat yaitu Binsar Tampubolon, yang dalam

Gugatan Penggugat sebagai Tergugat I, dinyatakan mewakili dari

Keturunan Alm. Gr. W. Tampubolon namun Tergugat I sampai saat ini tidak

pernah menerima Surat Kuasa dari seluruh keturunan Alm. Gr. W.

Tampubolon untuk mewakili keturunan Alm. Gr. W. Tampubolon dalam

perkara ini;

Bahwa oleh karena sampai saat ini Tergugat I tidak pernah menerima Surat

Kuasa dari seluruh keturunan Alm. Gr. W. Tampubolon untuk mewakili dari

keturunan Alm. Gr. W. Tampubolon dalam perkara ini, maka sudah

selayaknya pula bahwa Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau

setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

- Bahwa Binsar Tampubolon/Tergugat I tidak pernah menerima ganti

kerugian dari Penggugat (HKBP SAMPURAN NAULI) sebab sengketa a quo

dalam perkara ini hasil peninggalan yang dibeli oleh Alm. W. Gr.

Tampubolon orangtua Tergugat I pada tanggal 1 Oktober 1972 sampai saat

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 12 -

ini belum ada dibagi-bagi dan dapat dikatakan Tergugat I tidaklah Pewaris

Tunggal;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menerima ganti kerugian dari

Penggugat seperti yang tercantum dalam Gugatan Penggugat maka dengan

demikian Gugatan Penggugat patutlah dinyatakan ditolak atau setidak-

tidaknya tidak dapat diterima;

GUGATAN OBSCURER LIBELLI

- Bahwa Gugatan PENGGUGAT telah kabur/tidak jelas atau Obscuurer libelli,

hal ini dikarenakan obyek sengketa sebagaimana yang dipersoalkan oleh

PARA PENGGUGAT dalam Surat Gugatannya ternyata tidak

ditulis/dicantumkan alas hak atas objek sengketa berupa Surat Tanahnya;

Padahal yang diperlukan dalam pembuktian sengketa atas tanah yang

harus diajukan adalah bukti formil;

- Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT semakin kabur dengan tidak mampu

menyebutkan secara jelas dalam Surat Gugatannya atas obyek sengketa

serta letaknya secara riil serta tidak dapat dijelaskan keberadaannya secara

pasti yang menunjukkan PARA PENGGUGAT sendiri kebingungan atas

objek sengketa yang dimaksudkannya;

Bahwa dengan berdasarkan segala fakta sebagaimana telah diuraikan

tersebut di atas, maka sehubungan dengan eksepsi kami tersebut, kami

mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

untuk memberikan putusan menolak Gugatan PENGGUGAT untuk

seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak

dapat diterima (Niet OntvankelijkVerklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya PARA TERGUGAT menolak semua dalil-dalil yang

dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT sebagaimana yang terdapat dalam

surat gugatannya tertanggal 21 Maret 2016, kecuali yang secara tegas dan

diakui kebenarannya oleh PARA TERGUGAT sepanjang tidak merugikan

kepentingan PARA TERGUGAT;

2. Bahwa dalil-dalil yang telah kami sampaikan dalam Eksepsi mohon kiranya

dijadikan pertimbangan pula dalam pokok perkara ini;

3. Bahwa pada Point 2 dari Gugatan Penggugat “Penggugat telah

menyepakati untuk MEMINJAMKAN Tapak Tanah Gereja kepada Jemaat

Gereja HKBP Sampuran Nauli…..,dst (Halaman 3 Gugatan Penggugat)”.

Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian tertanggal 1 Oktober 1972

Penggugat telah memberikan Tanah Tapak Perumahan dari pekarangan

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 13 -

HKBP Sampuran Nauli kepada Para Tergugat menurut undian. Tanah

Tapak Perumahan itu letaknya di tanah bekas pekarangan HKBP Sampuran

Nauli yang luasnya 10 x 25 M, dan Tergugat telah memberikan sebanyak 15

kaleng beras kepada Pengugat sebagai ganti kerugian dan uang beras itu

dipakai untuk meneruskan pembangunan Gereja HKBP Sampuran Nauli.

Maka dengan demikian Gugatan Penggugat patutlah dinyatakan ditolak

atau setidak- tidaknya tidak dapat diterima;

4. Bahwa pada Point 3 Gugatan Penggugat “Bahwa Tergugat I (Alm. Gr.

Walter Tampubolon) adalah salah satu pihak yang telah menerima syarat

dan beban dari Perjanjian antara Pengurus Gereja dan Pengetua

Gereja…,dst” (Halaman 3 Gugatan Para Penggugat). Bahwa Penggugat

ternyata telah keliru yang menyatakan bahwa Tergugat I adalah salah satu

yang telah menerima syarat dan beban dari Perjanjian dari Pengurus Gereja

dan Pengetua Gereja HKBP Sampuran Nauli atas Pembelian Tapak Tanah

Perumahan bekas pekarangan HKBP Sampuran Nauli yang lama dan telah

dibuat dalam Surat Perjanjian. Bahwa Tergugat I adalah salah satu ahliwaris

dari Alm. orangtua Tergugat I yang telah membeli Tapak Tanah Perumahan

bekas pekarangan HKBP Sampurnauli tertanggal 1 Oktober 1972. Bahwa

oleh karena Gugatan Penggugat tidak berdasar, maka patut dan wajar bila

Gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak

dapat diterima;

5. Bahwa pada Point 4 dari Gugatan Penggugat “Bahwa Tergugat II adalah

istri Binsar Tampubolon Tergugat I yang telah menerima penyerahan

pengembalian peminjaman pemakaian tanah dst……… (Halaman 3 dari

Gugatan Penggugat). Bahwa Tergugat I sama sekali tidak mengetahui serta

tidak diberitahu oleh Para Penggugat untuk menandatangani surat

penyerahan tanah yang dahulunya telah dibeli oleh almarhum orangtua

Tergugat I untuk menandatangani sebuah surat penyerahan tanah. Dan

itupun diketahui Tergugat I setelah istri Tergugat I yaitu Tergugat II

memberitahu kepada Tergugat I, bahwa Tergugat II dipaksa untuk

menandatangani surat penyerahan tanah. Sehingga Tergugat II keberatan

atas tindakan yang dilakukan oleh Para Penggugat yang memaksa

Tergugat II untuk menandatangani surat penyerahan tanah tersebut. Bahwa

oleh karena penandatanganan surat tersebut yang didasari atas pemaksaan

kehendak untuk menandatangani surat penyerahan tanah sebagaimana

yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, maka

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 14 -

penandatanganan surat tersebut adalah cacat hukum, serta lagi pula

Tergugat II bukanlah ahli waris;

Bahwa lagipula tanggal 22 Febuari 2015 uang yang pernah diterima oleh

Tergugat II sejumlah Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)

sebagai kompensasi atas penandatanganan surat yang dimaksud oleh Para

Penggugat, justru telah dikembalikan kepada Pihak Pengetua, Pengurus

Gereja HKBP Sampuran Nauli dan telah diterima langsung oleh Ramses

Sihombing yang salah satu Pengurus, Pengetua Gereja HKBP Sampuran

Nauli, serta uang tersebut sudah pernah di ting-tinghon (Pengertian Bahasa

Indonesia, diwartakan dalam Gereja);

Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat tidak berdasar menurut

hukum, maka patut dinyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak atau

setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

6. Bahwa pada Point 5 Gugatan Penggugat “Bahwa Perjanjian yang

menyebutkan “Jemaat/Gereja HKBP Sampuran Nauli yang telah berjanji

menerima Pertapakan Tanah.....,dst” (Halaman 3 Gugatan Penggugat).

Bahwa dalam Surat Perjanjian atas Pembelian Tapak Tanah Perumahan

bekas pekarangan HKBP Sampuran Nauli sebagaimana yang dimaksudkan

oleh Para Penggugat dalam Gugatannya pada Point 5 ini, patut dihormati

dan dihargai. Akan tetapi yang harus dipahami dan ditegaskan kembali

bahwa dalam Surat Perjanjian tersebut telah disebutkan bahwa Tapak

Tanah Perumahan bekas pekarangan HKBP Sampuran Nauli tersebut

didasarkan atas hasil kesepakatan Jual-Beli serta dibuat ke dalam Surat

Perjanjian atas Jual beli Tapak Tanah Perumahan bekas pekarangan HKBP

Sampuran Nauli, yang memuat syarat-syarat sebagaimana yang ditetapkan

sebelumnya;

7. Bahwa pada Point 6 Gugatan Para Penggugat “Bahwa setelah dipelajari

dan dipahamkan maksud isi dari perjanjian Tergugat-Tergugat akan tunduk

pada Perjanjian dan selanjutnya Tergugat-Tergugat memberikan kontribusi

15 (lima belas) kaleng beras kepada Gereja HKBP Sampuran Nauli…,dst”

(Halaman 4 Gugatan Para Penggugat). Bahwa dalam Surat Perjanjian

tersebut nyata-nyata telah disebutkan bahwa Tapak Tanah Perumahan

bekas pekarangan HKBP Sampuran Nauli telah dituangkan dan disepakati

dalam Surat Perjanjian yang isi dalam Surat Perjanjian tersebut adalah Jual-

Beli, serta kemudian harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan

bagi Anggota-Anggota HKBP Sampuran Nauli yang telah membeli Tapak

Tanah Perumahan bekas pekarangan HKBP Sampuran Nauli. Bahwa lagi

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 15 -

pula walaupun sampai saat ini Para Tergugat hingga digugat di Pengadilan

Negeri Simalungun yang merupakan salah satu ahli waris dari orangtua

Tergugat I, masih terdaftar sebagai Anggota Jemaat HKBP Sampuran

Nauli, serta aktif dalam kegiatan peribadahan setiap hari Minggu maupun

ikut berperan aktif dalam setiap acara-acara kegiatan Gereja HKBP

Sampuran Nauli tersebut;

8. Bahwa pada Point 7 Gugatan Penggugat “Bahwa berdasarkan Pasal 1338

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian

yang dibuat secara sah berlaku bagi mereka yang membuatnya” (Halaman

4 Gugatan Penggugat). Bahwa dalam hal Pasal 1338 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata sebagaimana yang disebutkan oleh Para Penggugat dalam

menafsirkan bahwa azas yang termaktub pada Pasal 1338 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata tersebut tidak dipaparkan secara cermat, jelas dan

lengkap dalam penjelasannya berdasarkan ilmu hukum. Sehingga Para

Tergugat meragukan akan pemahaman Penggugat akan perihal dalam

menafsirkan subtansi isi Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

tersebut;

9. Bahwa pada Point 8 Gugatan Penggugat “Bahwa Gereja HKBP Sampuran

Nauli Resort HKBP Sampuran Nauli sebagai pihak yang memberikan Hak

Pemakaian Penguasaan Tanah….,dst (Halaman 4 Gugatan Penggugat).

Bahwa dalam Surat Perjanjian tertanggal 1 Oktober 1972 telah disebutkan

Penggugat memberikan Tanah Tapak Perumahan kepada Tergugat dari

pekarangan HKBP menurut undian. Di dalam musyawarah tersebut dijual

seluas ¼ Ha dari pekarangan huria HKBP Sampuran Nauli dan Tergugat

memberikan sebanyak 15 (lima belas) kaleng beras sebagai ganti kerugian

dan uang beras tersebut dipakai untuk meneruskan pembangunan Gereja

HKBP Sampurnauli;

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak berdasar, maka sudah

selayaknya Gugatan dari Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau

setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

10. Bahwa pada Point 9 Gugatan Penggugat “Bahwa pada Bab kedua tentang

perikatan-perikatan yang dilahirkan dari Kontrak atau Perjanjian pada Pasal

1314 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan…,dst”

(Halaman 4 Gugatan Penggugat). Bahwa Perjanjian Jual-Beli antara

Pengurus Gereja dan Pengetua Gereja HKBP Sampuran Nauli sebagai

Pihak I dengan Almarhum orangtua Tergugat I yang bernama Walter T.P.

Tampubolon sebagai Pihak II dan telah ditandatangani pada tanggal 1

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 16 -

Oktober 1972 adalah Perjanjian Jual Beli sebagaimana yang ditentukan

pada Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan

“Suatu perjanjian dimana pihak penjual mengikatkan dirinya untuk

menyerahkan hak miliknya atas barang jual-beli kepada pihak pembeli yang

berkewajiban untuk membayar harga pembelian”;

Bahwa oleh karena pembelian Tapak Tanah Perumahan bekas pekarangan

HKBP Sampuran Nauli oleh Almarhum orangtua Tergugat I didasarkan

untuk menambah modal dalam melanjutkan pembangunan Gereja HKBP

Sampuran Nauli, maka Perjanjian Jual-Beli antara Pihak Pengurus Gereja

dan Pengetua Gereja HKBP Sampuran Nauli sebagai Pihak I dengan

Almarhum orangtua Tergugat I sebagai Pihak II yang telah membeli suatu

barang/benda yang merupakan Tapak Tanah Perumahan bekas

pekarangan HKBP Sampuran Nuli itu tertanggal 1 Oktober 1972 adalah sah

dan mengikat;

11. Bahwa pada Point 10 Gugatan Penggugat “Bahwa syarat-syarat yang telah

ditetapkan melalui musywarah Pengetua dan Jemaat Gereja HKBP

Sampuran Nauli…,dst” (Halaman 4 Gugatan Penggugat). Bahwa Gugatan

Penggugat dalam Gugatannya pada Point 10 ini patut dihormati dan

dihargai oleh Para Tergugat;

12. Bahwa pada Point 11 Gugatan Penggugat “Bahwa Tergugat-Tergugat telah

dengan sengaja melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan isi dan

maksud diadakannya perjanjian sehingga telah nyata melanggar isi

perjanjian…,dst” (Halaman 5 Gugatan Penggugat). Bahwa Para Penggugat

ternyata telah keliru sebagaimana yang dimaksud dalam Gugatannya pada

Point 11 ini, dan perlu ditegaskan bahwa sampai saat ini Para Tergugat

tidak ada pernah melakukan sebagaimana yang diuraikan oleh Para

Penggugat dalam Gugatannya pada Point 11 huruf a, b dan c. Bahwa lagi

pula walaupun Para Tergugat sebagai salah satu ahli waris dari almarhum

orangtua Tergugat I yang telah membeli Tapak Tanah Perumahan bekas

pekarangan HKBP Sampuran Nauli sampai saat ini sedang digugat oleh

Penggugat di Pengadilan Negeri Simalungun tidak pernah kena Ban oleh

Gereja HKBP Sampuran Nauli yang lama, serta tidak pernah

melanggar/menciderai syarat-syarat yang telah disepakati oleh almarhum

orangtua Tergugat I dengan Para Pengetua Gereja, Pengurus Gereja HKBP

Sampuran Nauli yang lama. Dan bahkan justru Para Tergugatlah

mempertahankan untuk menjaga nama baik almarhum orangtua Tergugat I

sebab almarhum orangtua Tergugat I dahulunya juga pernah menjabat

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 17 -

sebagai voorganger (Pegertian Bahasa Indoneisa Pengurus Gereja,

Pengetua Gereja) HKBP Sampuran Nauli yang lama. Bahwa oleh kerena

Gugatan Para Penggugat tidak berdasar, maka patut dan wajar bila

Gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak

dapat diterima;

13. Bahwa pada Point 12 Gugatan Penggugat “Bahwa adapun tanah yang telah

diserahkan kembali kepada Penggugat (Gereja HKBP Sampuran Nauli) oleh

Tergugat II…,dst” (Halaman 5 Gugatan Para Penggugat). Bahwa oleh

karena Tergugat II didesak serta diintimidasi yang dilakukan oleh Para

Penggugat, maka Tergugat II dengan terpaksa mau menandatangani surat

tersebut, tertanggal 20 Oktober 2014, yang sebelumnya sudah

dipersiapkan atau dikonsep oleh Para Penggugat. Bahwa oleh karena

dengan keadaan terpaksa Tergugat II harus menandatangani surat tersebut

maka ketika Tergugat II selesai menandatangani surat tersebut, Tergugat II

langsung memberitahukan kepada Tergugat I bahwa Tergugat II didesak

serta diintimidasi oleh Para Penggugat untuk menandatangani surat

penyerahan tanah tersebut. Sehingga Para Tergugat tidak pernah ada untuk

diserahi kembali Tapak Tanah Perumahan pembelian Almarhum orangtua

Tergugat I kepada Penggugat;

14. Bahwa pada Point 13 Gugatan Penggugat “Bahwa pada tanggal 20 Oktober

2014 Tergugat II telah menerima pengembalian pemakaian tanah Gereja

HKBP Sampuran Nauli Ressort HKBP Sampuran Nauli…,dst” (Halaman 5

Gugatan Penggugat). Bahwa Tergugat I sama sekali tidak mengetahui serta

tidak diberitahu oleh Para Penggugat untuk menandatangani surat

penyerahan tanah yang dahulunya telah dibeli oleh almarhum orangtua

Tergugat I untuk menandatangani sebuah surat penyerahan tanah. Dan

itupun diketahui Tergugat I setelah istri Tergugat I yaitu Tergugat II

memberitahu kepada Tergugat I, bahwa Tergugat II dipaksa untuk

menandatangani surat penyerahan tanah. Sehingga Tergugat II keberatan

atas tindakan yang dilakukan oleh Para Penggugat yang memaksa

Tergugat II untuk menandatangani surat penyerahan tanah tersebut. Bahwa

oleh karena penandatanganan surat tersebut yang didasari atas pemaksaan

kehendak untuk menandatangani surat penyerahan tanah sebagaimana

yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya, maka

penandatanganan surat tersebut adalah cacat hukum, serta lagi pula

Tergugat II bukanlah ahli waris;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 18 -

Bahwa lagi pula tanggal 22 Febuari 2015 uang yang pernah diterima oleh

Tergugat II sejumlah Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)

sebagi kompensasi atas penandatanganan surat yang dimaksud oleh Para

Penggugat, justru telah dikembalikan kepada Pihak Pengetua, Pengurus

Gereja HKBP Sampuran Nauli dan telah diterima langsung oleh Ramses

Sihombing yang salah satu Pengurus, Pengetua Gereja HKBP Sampuran

Nauli, serta uang tersebut sudah pernah di ting-tinghon (Pengertian Bahasa

Indonesia, diwartakan dalam Gereja);

Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat tidak berdasar menurut

hukum, maka patut dinyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak atau

setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

15. Bahwa pada Point 14 Gugatan Penggugat “Bahwa berdasarkan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada

Pasal 31…,dst” (Halaman 5 Gugatan Penggugat). Bahwa dalam hal Pasal

31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang

Perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Para Penggugat dalam

menafsirkan bahwa azas yang termaktub pada Pasal 31 Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut tidak

dipaparkan secara cermat, jelas dan lengkap dalam penjelasannya berdasar

ilmu hukum. Sehingga Para Tergugat meragukan pemahaman Penggugat

akan perihal dalam menafsirkan substansi isi Pasal 31 Undang-Undang

Republik Indoensia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut;

16. Bahwa pada Point 15 Gugatan Penggugat “Bahwa Surat Edaran Mahkamah

Agung Republik Indonesia tahun 1963 No.3 yang menyatakan Pasal 108

dan 110 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan wewenang

seorang istri…,dst” (Halaman 5 Gugatan Penggugat). Bahwa setelah

mencermati dan dipahamkan oleh Para Tergugat ternyata isi dari Surat

Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 1963 No.3 yang

menyatakan Pasal 108 dan Pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata itu menyangkut tentang perbuatan hukum dalam keluarga saja,

tetapi bukan untuk melakukan perbuatan hukum terkait warisan yang belum

dibagi-bagi. Tentunya sudah berbeda penafsiran sebagaimana dipahami

oleh Para Penggugat untuk menafsirkan Surat Edaran Mahkamah Agung

yang sesungguhnya terkait tentang Pasal 108 dan Pasal 110 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata tersebut;

17. Bahwa pada Point 16 Gugatan Penggugat “Bahwa setelah Tergugat II

menerima pengembalian biaya yang telah sepekati dengan penerimaan

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 19 -

Tapak Tanah sebesar 15 kaleng beras dari Penggugat/Gereja HKBP…,dst”

(Halaman 6 Gugatan Penggugat). Bahwa dalam hal ini perlu disampaikan

Para Tergugat dengan tegas, bahwa oleh dikarenakan Tergugat II dalam

keadaan terdesak serta diintimidasi yang dilakukan oleh Para Penggugat

terhadap Tergugat II, harus menandatangani surat penyerahan tanah yang

sudah dibuat atau dikonsep oleh Para Penggugat untuk ditandatangani

Tergugat II. Maka, Tergugat II dengan terpaksa mau menandatangani surat

tersebut, dan disamping itu juga bahwa Para Penggugat telah

mempersiapkan bahan material batu, pasir dan semen untuk digunakan

dalam peletakan batu pertama dalam membangun perumahan Guru Huria

HKBP Sampuran Nauli. Mengingat bahwa kesempatan itu langsung

dimanfaatkan oleh Para Penggugat, kemudian Para Penggugat

melaksanakan peletakan batu pertama guna pembangunan rumah Guru

Huria HKBP Sampuran Nauli tersebut;

18. Bahwa pada Point 17 Gugatan Penggugat “Bahwa perbuatan Tergugat-

Tergugat yang telah melakukan penguasaan kembali tanah tanpa hak yang

sah dan persetujuan Gereja HKBP Sampuran Nauli….,dst” (Halaman 6

Gugatan Para Penggugat). Bahwa Para Tergugat mempertahankan Tapak

Tanah Perumahan bekas pekarangan HKBP Sampuran Nauli berdasarkan

Surat Perjanjian atas Jual-Beli antara Pengurus Gereja, Pengetua Gereja

HKBP Sampuran Nauli dengan Almarhum orangtua Tergugat I yang

bernama Walter T.P. Tampubolon yang sampai saat ini yaitu Tapak Tanah

Perumahan bekas pekarangan HKBP Sampuran Nauli belum ada dibagi-

bagi kepada Saudara/ Saudari Tergugat I. Bahwa oleh karena Gugatan

Para Penggugat tidak berdasar maka sudah selayaknya Gugatan Para

Penggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima;

19. Bahwa pada Point 18 Gugatan Penggugat “Bahwa perbuatan Tergugat-

Tergugat yang telah melakukan penguasaan kembali tanah tapak tanpa hak

yang sah….,dst (Halaman 6 dari Gugatan Penggugat). Bahwa oleh karena

Gugatan Penggugat tidak berdasar serta keliru untuk menempatkan Para

Tergugat digugat di Pengadilan Negeri Simalungun, maka patut dan wajar

apabila Gugatan Para Penggugat dinyatakan untuk ditolak atau setidak-

tidaknya tidak dapat diterima;

20. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga telah kena Ban

(Pabali)/penghukuman dari Penggugat sejak tanggal 22 Februari

2015.........,dst (Halaman 6 dari Gugatan Penggugat). Bahwa sesuai Surat

Perjanjian tertanggal 1 Oktober 1972, bahwa salah satu persyaratan Ban

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 20 -

(Pabali) diberikan kepada Alm. W. Tampubolon bukanlah kepada

Ahliwaris/Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat tidak berdasar maka sudah

selayaknya Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau tidak dapat

diterima;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut sudilah kiranya Pengadilan Negeri

Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menolak

Gugatan Penggugat seraya memutus ini dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat dalam

konvensi;

2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya

Gugatan tidak dapat diterima;

3. Menghukum Penggugat dalam konvensi untuk membayar seluruh biaya

perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (ex

aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan

Negeri Simalungun telah menjatuhkan putusan nomor : 14/Pdt.G/2016/PN.Sim

tanggal 16 Agustus 2016, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

- Menyatakan sah surat kesaksian yang diperbuat keturunan Alm. Tuan

Pandeman Sinaga yaitu Roti Sinaga, Tuan Sumaruhdin Sinaga, Sarani

Sinaga atas penyerahan tanah kepada Alm. Manase Sinurat sebagai tempat

peribadatan sekarang Gereja HKBP Sampuran Nauli Ressort HKBP

Sampuran Nauli tanggal 10 Maret 1990 yang terletak di Jalan Mandoge KM

12, dahulu Kampung Buntu Turunan sekarang Buntu Bayu dengan luas ±

10.000 m2 (± 1 hektare) dengan batas-batas:

Sebelah Timur : Dahulu berbatas dengan Tanah

Perkampungan;

Sebelah Selatan : Dahulu berbatas dengan Pasar Umum;

Sebelah Barat : Dahulu berbatas dengan Karma Sinaga

sekarang diketahui dikuasai Tumpak

Rajagukguk;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 21 -

Sebelah Utara : Dahulu berbatas dengan Karma Sinaga/

Johalim Sinaga/Parit;

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini sejumlah

Rp.3.778.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa Kuasa

Hukum Pembanding semula Penggugat, pada tanggal 30 Agustus 2016, telah

mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri

Simalungun nomor : 14/Pdt.G/2016/PN.Sim tanggal 16 Agustus 2016,

permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para

Terbanding semula Tergugat I dan II pada tanggal 13 September 2016;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum

Pembanding semula Penggugat tertanggal 18 Agustus 2016, yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 10 Oktober 2016,

dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa

Hukum Para Terbanding semula Tergugat I dan II pada tanggal 18 Oktober

2016, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

I. TENTANG POKOK PERMASALAHAN

1. Bahwa pokok permasalahan yang menjadi sengketa adalah tentang

menguasai kembali tanah tanpa hak yang sah yang telah diberikan ganti

kerugiannyasesuai dengan kesepakatan semula.

2. Bahwa adapun tanah yang telah diserahkan kembali oleh Terbanding

kepada Pembanding (Gereja HKBP Sampuran Nauli Ressort HKBP

Sampuran Nauli) adalah seluas 10 Mtr X 25 Mtr dengan batas-batas

adalah :

- Sebelah Timur : Gr.W.Tampubolon

- Sebelah Selatan : St.Wiliater (L. Saragih) Sekarang Esti Manurung

- Sebelah Utara : Tanah Gereja

- Sebelah Barat : Binsar Tampubolon /Sekarang Mariam Boru

Siahaan

Masih didalam tanah hak Gereja HKBP Sampuran Nauli yang telah

dikabulkan sah kurang lebih 10.000 M2 sesuai dengan bunyi putusan

Pengadilan Tingkat Pertama.

3. Bahwa Terbanding II adalah Isteri yang telah menerima ganti kerugian

dari Pembanding dengan Bukti Pembayaran pada BP-I, dan Bukti Foto

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 22 -

BP-2, BP-3, namun tidak menjadi pokok pertimbangan yang bersesuaian

dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1963

No.3 ;

4. Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan putusan Pengadilan

Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan Surat Edaran

Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1963 No.3 yang

menyatakan Pasal 108 dan 110 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

menyatakan wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum

dianggap tidak berlaku lagi.dengan demikian istri menjadi cakap

bertindak hukum dalam perjanjian tanpa bantuan suaminya ;

5. Bahwa Pembanding tidak pernah memberikan tanah kepada Terbanding

untuk di hak-i dan untuk di jadikan warisan Terbanding, sebagai

Pemegang hak yang sah Pembanding melihat secara nyata penguasaan

oleh Terbanding I, Terbanding II, atas tanah yang telah diberikan kembali

OLEH TERBANDING KEPADA PEMBANDINGdan telah diletakkan batu

Pertama untuk pembangunannya tetapi Terbanding MENGUASAI

KEMBALI dengan cara membangun dengan paksa tanah yang telah

diserahkan kembali oleh Terbanding ;

6. Bahwa Pembanding telah memberikan pembayaran secara tunai atas

tanah yang telah disepakati dalam hal Penguasaan tanah milik gereja

dan secara langsung dan menerima syarat dan beban dari perjanjian

yang dibuat Pembanding ;

7. Bahwa Terbanding tidak dengan sukarela meninggalkan tanah milik

Gereja HKBP Sampuran Nauli dan menguasai kembali tanah yang telah

disepakati untuk diserahkan kepada Pemilik Semula Gereja HKBP

Sampuran Nauli ;

Keberatan Keberatan Yang Pembanding sampaikan adalah :

1. Bahwa Yang Mulia Hakim Tingkat Pertama Belum maksimal dalam

memberikan pertimbangan hukum tentang Bukti Penggugat 1 s/d

Bukti Penggugat 11 ;

2. Bahwa Keterangan saksi-saksi sangat bersesuaian dan berhubungan

dengan fakta persidangan dengan Terbanding telah menerima

pengembalian uang jasa tanah namun dikuasai kembali oleh

Terbanding sebagaimana bukti BP 1,BP 2,BP 3 ;

3. Fakta paada sidang lapangan belum menadi pertimbangan pokok

pada putusan hakim tingkat Pertama :

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 23 -

Bahwa yang menguasai secara fisik adalah Terbanding dan

Pembanding tidak pernah menyerahkan tanah untuk dimiliki untuk

diwariskan tetapi pada hakikatnya adalah:

”suatu perjanjian atas beban adalah SUATU PERJANJIAN YANG

MEWAJIBKAN MASING-MASING PIHAK MEMBERIKAN

SESUATU,BERBUAT SESUATU ATAU TIDAK BERBUAT

SESUATU”;

Bahwa pada sidang lapangan Berdasarkan pasal 153 HIR disebutkan

“...Jika dipandang perlu atau berguna,maka ketua dapat mengangkat

seorang atau dua orang komisaris dari Majelis dengan dibantu oleh

panitera untuk mengadakan peninjauan dan pemeriksaan

setempat,yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim.

Sidang Komisi dilakukan setelah pembuktian hanya 2 orang

saksi dari Penggugat untuk lebih memastikan letak tanah sengketa

dengan batas-batasnya, yang turun kelokasi tanah dan bangunan

terperkara dilaksanakan dengan dihadiri Pihak Penggugat dan Pihak

Tergugat I,II,Pemerintah Setempat Sekretaris Desa,Saksi dan Batas-

batas tanah,didahului dengan pembukaan dari Yang Mulia Majelis

Hakim dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan batas-batas tanah dan

pemeriksaan bangunan dengan catatan batas-batas sebagai berikut :

Tanah seluas ± 10 x 25 M2 dan sekarang dikuasai kembali

oleh Tergugat-tergugat/Terbanding dengan batas-batas adalah :

- Sebelah Timur : Gr.W.Tampubolon

- Sebelah Selatan : St.Wiliater (L. Saragih) Sekarang Esti

Manurung

- Sebelah Utara : Tanah Gereja

- Sebelah Barat : Binsar Tampubolon /Sekarang Mariam Boru

Siahaan

Atas penunjukkan batas-batas yang dilakukan Pembanding

tertuang pendapat :

1. Dilakukan pengukuran secara langsung dilapangan dari patok

ukuran dasar luasan tanah gereja ;

2. Tergugat I,II tidak keberatan dengan batas-batas yang ditunjuk

dan menyatakan sama letak batas-batas tanah disebutkan

Penggugat;

3. Kondisi rumah ditempati Tergugat I,Tergugat II, /Terbanding dan

tidak ada lain orang

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 24 -

Tentang Kondisi Rumah adalah permanent, ada dinding batu,

kondisi baru dibangun.

Adapun didapati kondisi dilapangan kapling-kapling dari

tanah gereja telah dibangun oleh yang mengusahai tanah gereja

dimaksud. Atas kondisi temuan dilapangan Terbanding/

Pembanding tidak mengajukan keberatannya karena menurutnya

masih didalam batas-batas tanah Milik Gereja HKBP Sampuran

nauli.

Dengan kondisi dan keadaan yang telah ditemukan

dilapangan maka Penggugat dapat memberikan kesimpulan batas-

batas tanah yang dimaksudkan dalam gugatan dengan luasannya

telah sesuai dengan bukti Penggugat BP-1,BP-6,BP-7 ;

Oleh karena posita dan petitum gugatan telah bersesuaian

dengan pakta dilapangan maka Penggugat telah dapat

membuktikan dalil-dalil gugatannya dan kiranya Yang Mulia Majelis

Hakim Tinggi berkenan untuk mengabulkan seluruh gugatan

Penggugat/Pembanding.

II. TENTANG PUTUSAN DECLATOIRE

Bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim

pada tingkat Pertama pada halaman 38 s/d 56 belum memberikan rasa keadilan

dengan menyatakan sah keseluruhan tanah milik Gereja Tanpa Memberikan

Sanksidan atau Penghukuman kepada setiap orang yang telah menguasai

tanpa hak tanah yang ada didalam luasan putusan hukum yaitu ± 1

Hektare.SEBAGAIMANA PUTUSAN YANG HANYA SEBATAS MEMBERIKAN

PENETAPAN TANPA MENGHUKUM TERBANDING YANG TELAH

MENGUASAI TANAH TANPA HAK MILIK PEMBANDING.

Ketika putusan ini diperhadapkan dengan perbuatan dan perlakuan

Terbanding yang telah menguasai tanpa hak tanah milik gereja maka

Pembanding tidak dapat menuntaskan kepemilikan dari Pembanding dan

putusan yang diberikan dengan No. 14/Pdt.G/2016/PN-SIM pada persidangan

yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Agustus 2016. Untuk itu

Pembanding Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang

memeriksa dang mengadili Perkara ini berkenan untuk MENGABULKAN

SELURUH GUGATAN PENGGUGAT/PEMBANDING ATAU SETIDAKNYA

merubah putusan Dengan Memberikan Penghukuman Kepada Terbanding

I,Terbanding II , UNTUK MENYERAHKAN TANAH MILIK PEMBANDING

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 25 -

DALAM KEADAAN BAIK DAN KOSONG YANG TELAH DIKUASAINYA

KEMBALI SELUAS 10 X 25 tersebut diatas pada point 2 Pokok Permasalahan.

III. TENTANG PUTUSAN PENGHUKUMAN (KEPASTIANHUKUM)

Bahwa putusan hukum yang telah diterima Pembanding tidak

memberikan kepastian hukum bagi Pembanding sehingga putusan demikian

harus diperbaiki dan disempurnakan karena telah membawa dampak dan akibat

“TIDAK AKAN MENYELESAIKAN PERSOALAN HUKUM YANG TELAH

DIAJUKAN KEPERSIDANGAN”...pada Pengadilan Tingkat Pertama.

Kepastian Hukum bagi Pembanding sebagai pemilik hak masih sebagian

saja........sehingga Penguasaan yang dilakukan Terbanding I, Terbanding II

sama sekali tidak memberikan Kepastian Hukum bagi Pembanding sedangkan

menurut azas kepastian hukum, putusan hukum haruslah memberikan

kepastian hukum sehingga Pembanding sangat mengapresiasi putusan yang

telah dijjatuhkan pada tingkat pertama tetapi lebih menjamin hak dan kepastian

hukum kepada Yang Mulia Majelis Tinggi untuk memberikan KESEMPURNAAN

pada putusan dengan No. 14/Pdt.G/2016/PN-SIM agar MEMBERIKAN

KEPASTIAN HAK BAGI PEMBADING dan putusan hukum dapat Dijalankan.

Bila tanah tanah yang telah diserahkan kembali oleh Terbanding kepada

Pembanding (Gereja HKBP Sampuran Nauli Ressort HKBP Sampuran Nauli)

seluas 10 Mtr X 25 Mtr TETAPI DIKUASAI KEMBALI DENGAN MENDIRIKAN

BANGUNAN dengan batas-batas adalah :

- Sebelah Timur : Gr.W.Tampubolon

- Sebelah Selatan : St.Wiliater (L. Saragih) Sekarang Esti Manurung

- Sebelah Utara : Tanah Gereja

- Sebelah Barat : Binsar Tampubolon /Sekarang Mariam Boru

Siahaan

Masih didalam tanah hak Gereja HKBP Sampuran Nauli yang telah

dikabulkan sah kurang lebih 10.000 M2 sesuai dengan bunyi putusan

Pengadilan Tingkat Pertama.

AKAN MEMBERIKAN DAMPAK BURUK BAGI MASYARAKAT TERLEBIH

PEMBANDING, BAGI PEMBANDING HAL INI TELAH MEMBERIKAN

KERUGIAN YANG TIDAK BERNILAI LAGI MULAI DARI SEJAK

PENGUASAAN, PERLAKUAN TERBANDING YANG TIDAK PATUH PADA

PERATURAN,MENGUASAI TANPA PERTIMBANGAN DAN MENDIRIKAN

BANGUNAN DIATAS TANAH MILIK PENGGUGAT SESUKA KEINGINAN

TERBANDING.

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 26 -

Bahwa Pembanding memohon agar seluruh point Petitum pada Gugatan

Pembanding dapat dikabulkan agar Putusan Tingkat Pertama BERKEPASTIAN

HUKUM DAN DAPAT DIJALANKAN KEPADA TERBANDING.

Maka berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas, Pembanding mohon

dengan Hormat Sudilah Kiranya Yang Mulia Hakim Tinggi di Medan berkenan

memutuskan :

MENGADILI SENDIRI:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;

- Mengabulkan Seluruh Gugatan Penggugat ;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Pengadilan

Negeri Simalungun, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding

semula Penggugat pada tanggal 13 Oktober 2016 dan kepada Kuasa Hukum

Para Terbanding semula Tergugat I dan II pada tanggal 05 Oktober 2016, yang

menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah

tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah

diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut

sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum

Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan

menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh

undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal

dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama

memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut,

Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa semua yang dikemukakan

dalam memori banding tersebut pada dasarnya tidak mengungkapkan hal-hal

yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat

Pertama, melainkan hanya merupakan pengulangan tentang apa yang sudah

dipertimbangkan dalam persidangan tingkat pertama, karena itu tidak

dipertimbangkan secara khusus dalam putusan Majelis Hakim Tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan

meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara beserta turunan

resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor : 14/Pdt.G/2016/PN.Sim

tanggal 16 Agustus 2016, dan memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 27 -

semula Penggugat serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini

maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan

Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut

hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar

pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam

memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan

tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor :

14/Pdt.G/2016/PN.Sim tanggal 16 Agustus 2016 dapat dipertahankan dan

dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terbanding semula Tergugat tetap dipihak

yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar semua biaya dalam

kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan KUHPerdata dan R.B.g, serta peraturan-peraturan

hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula

Penggugat tersebut;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor :

14/Pdt.G/2016/PN.Sim tanggal 16 Agustus 2016, yang dimohonkan banding

tersebut;

- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara

dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan

sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 oleh kami : BANTU

GINTING, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim

Ketua Majelis, LINTON SIRAIT, SH.MH. dan ABDUL FATTAH, SH.MH. masing-

masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan

mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 334/PDT/2016/PT-MDN

tanggal 10 Nopember 2016, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017, oleh Hakim Ketua Majelis

dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota MUSA PENGARAPEN PURBA, SH.

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

- 28 -

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh

kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

ttd ttd

1. LINTON SIRAIT, SH.MH. BANTU GINTING, SH.

ttd

2. ABDUL FATTAH, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

MUSA PENGARAPEN PURBA, SH.

Perincian Biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-

2. Redaksi Rp. 5.000,-

3. Pemberkasan Rp 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-