Upload
doanthuan
View
224
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PENGANGGARAN PEMERINTAH DAN
PEMERINTAH DAERAH
DI INDONESIA
DASAR HUKUM
• PEMERINTAH PUSAT (APBN)
UU 17 2003
• PEMERINTAH DAERAH (APBD)
UU 17 2003, UU 32 & 33 2004, PP 58
2005, PERMENDAGRI 13 2006,
PERMENDAGRI 59 2007, PERDA
SIKLUS ANGGARAN
PEMERINTAH INDONESIA
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA
(APBN)
PENGERTIAN
• Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan negara yang disetujui oleh
Dewan Perwakilan Rakyat
• APBN, perubahan APBN, dan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN
setiap tahun ditetapkan dengan undang-
undang.
PENGERTIAN
• APBN mempunyai fungsi otorisasi,
perencanaan, pengawasan, alokasi,
distribusi, dan stabilisasi.
• Semua penerimaan yang menjadi hak dan
pengeluaran yang menjadi kewajiban
negara dalam tahun anggaran yang
bersangkutan harus dimasukkan dalam
APBN
FUNGSI APBN
Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa APBN menjadi dasar untukmelaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yangbersangkutan.
Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa APBN menjadi pedomanbagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yangbersangkutan.
Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa APBN menjadi pedomanuntuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuaidengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Fungsi alokasi mengandung arti bahwa APBN harus diarahkan untukmenciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran danpemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitasperekonomian.
Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan APBN harusmemperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa APBN menjadi alat untukmemelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamentalperekonomian negara.
TAHAP/SIKLUS APBN(Sugijanto, Gunardi, dan Loho, 1995)
• Penyusunan dan pengajuan rancangan anggaran (RUU APBN) oleh pemerintah kepada DPR
• Pembahasan dan persetujuan DPR atas RUU APBN dan penetapan UU APBN
• Pelaksanaan anggaran, akuntansi dan pelaporan keuangan oleh Pemerintah
• Pemeriksaan pelaksanaan anggaran dan akuntansi oleh aparat pengawasan fungsional
• Pembahasan dan persetujuan DPR atas perhitungan anggaran negara (PAN) dan penetapan UU PAN
KEKUASAAN ATAS PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA (APBN)
• Presiden
• Menteri Keuangan
• Menteri/Pimpinan Lembaga
Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari
tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
PRESIDEN• Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang
kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian
dari kekuasaan pemerintahan
• dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola
fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan
negara yang dipisahkan
• dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian
negara/lembaga yang dipimpinnya
• diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala
pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah
dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan
kekayaan daerah yang dipisahkan
Menteri Keuangan bertugas:• Menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi
makro
• Menyusun rancangan APBN dan rancangan Perubahan APBN
• Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran
• Melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan
• Melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang
• Melaksanakan fungsi bendahara umum negara
• Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN
• Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan undang-undang.
Menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kementerian
negara/lembaga bertugas:
• Menyusun rancangan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
• Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
• Melaksanakan anggaran kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya;
• Melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkannya ke Kas Negara;
• Mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya;
• Mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya;
• Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya;
• Melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan undang-undang.
Dana yang berasal dari Anggaran K/L(APBN) yang dilaksanakan olehGubernur sebagai wakil PemerintahPusat.
Mencakup semua penerimaan danpengeluaran dalam rangka pelaksanaanDekonsentrasi.
Tidak termasuk dana yang dialokasikanuntuk instansi vertikal pusat di Daerah.
Dialokasikan untuk kegiatan Non Fisik. Dilaksanakan oleh Satuan KerjaPerangkat Daerah.
DANA DEKONSENTRASI
Dana yang berasal dari Anggaran K/L(APBN) yang dilaksanakan oleh Daerah.
Mencakup semua penerimaan danpengeluaran dalam rangka pelaksanaanTugas Pembantuan.
Ditugaskan pelaksanaannya kepadaGubernur/Bupati/Walikota;
Dialokasikan untuk kegiatan Fisik;
Dilaksanakan oleh Satuan KerjaPerangkat Daerah
DANA TUGAS PEMBANTUAN
Sebagian Urusan
Sumber Pendanaan
KERANGKA PENDANAAN URUSAN PEMERINTAHAN
DALAM KERANGKA KEBIJAKAN FISKAL-NASIONAL
APBD
APBN
Pemerintah
Pusat
Pemerintah
Daerah
Penerimaan
Pembiayaan
Tugas
Pembantuan
dari Pusat ke
Daerah dan Desa
DAK
BHP dan BP
DAU
Dana Darurat
Dan Hibah
SILPA tahun lalu
Dana Cadangan
Penjualan Kekayaan
Daerah yang
Dipisahkan
Pinjaman Daerah
Kewenangan Pemda :
• Urusan Wajib (SPM)
- Propinsi (16 jenis urusan)
- Kab/Kota (16 jenis urusan)
• Urusan Pilihan
Kewenangan Pemerintah:
• 6 urusan
• di luar 6 Urusan
Lain-lain
Pendapatan
Dana
Perimbangan
PAD
Dekonsentrasi
Desentralisasi
Kementerian/
Lembaga
SKPD
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Pusat dan Daerah
Penyusunan dan Penetapan APBN
APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara
yang ditetapkan tiap tahun dengan Undang-Undang
APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran
belanja, dan pembiayaan
Pendapatan Negara terdiri atas penerimaan pajak,
penerimaan bukan pajak, dan hibah
Belanja negara dipergunakan untuk keperluan
penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan
pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah
pusat dan daerah
Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan
jenis belanja
APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun
pendapatan negara.
Penyusunan RAPBN berpedoman pada rencana kerja
Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan
bernegara.
Rencana kerja dan anggaran disusun berdasarkan
prestasi kerja yang akan dicapai (anggaran
berdasarkan prestasi kerja)
Penyusunan dan Penetapan APBN
Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan
sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit
tersebut dalam Undang-undang tentang APBN.
Defisit anggaran yang dimaksud dibatasi maksimal 3%
(tiga persen) dari Produk Domestik Bruto. Jumlah
pinjaman dibatasi maksimal 60% (enam puluh persen)
dari Produk Domestik Bruto.
Dalam hal anggaran surplus, Pemerintah dapat
mengajukan rencana penggunaan surplus anggaran
kepada DPR.
Penggunaan surplus anggaran perlu dipertimbangkan
prinsip pertanggungjawaban antargenerasi sehingga
penggunaannya diutamakan untuk pengurangan utang,
pembentukan dana cadangan, dan peningkatan jaminan
sosial.
Pemerintah Pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan
fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran
berikutnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-
lambatnya bulan Mei tahun berjalan.
Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat
membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok
kebijakan fiskal yang diajukan oleh Pemerintah Pusat
dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN tahun
anggaran berikutnya.
Berdasarkan kerangka ekonnomi makro dan pokok-pokok
kebijakan fiskal, Pemerintah Pusat bersama Dewan
Perwakilan Rakyat membahas kebijakan umum dan
prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap
kementerian negara/lembaga dalam penyusunan usulan
anggaran.
Pemerintah Pusat mengajukan Rancangan Undang-
undang tentang APBN, disertai nota keuangan dan
dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPR pada
bulan Agustus tahun sebelumnya.
Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang APBN
dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur
susunan dan kedudukan DPR.
DPR dapat mengajukan usul yang mengakibatkan
perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam
Rancangan Undang-undang tentang APBN.
Pengambilan keputusan oleh DPR mengenai Rancangan
Undang-undang tentang APBN dilakukan selambat-
lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang
bersangkutan dilaksanakan.
APBN yang disetujui DPR terinci sampai dengan unit
organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.
Apabila DPR tidak menyetujui Rancangan Undang-undang
tentang APBN, Pemerintah Pusat dapat melakukan
pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun
anggaran sebelumnya.
STUKTUR APBN
• ORGANISASI
Disesuaikan susunan Kementrian/Lembaga
• FUNGSI
Disusun menurut fungsi
• JENIS
Disusun menurut jenis
STUKTUR APBN (FUNGSI)
• Pelayanan Umum
• Pertahanan
• Ketertiban &
Keamanan
• Ekonomi
• Lingkungan Hidup
• Perumahan dan
Fasilitas Umum
• Kesehatan
• Pariwisata
• Budaya
• Agama
• Pendidikan
• Perlindungan Sosial
STUKTUR APBN (JENIS)
• PENDAPATAN
Penerimaan Pajak, Non Pajak, Hibah
• BELANJA
Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja
Modal, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, dan Belanja Lain-lain
• PEMBIAYAAN
RPJPNASIONAL
RPJMNASIONAL
RKP RAPBNAPBN
RPJPDAERAH
RPJMDAERAH
RKPD RAPBD APBD
RENSTRASKPD
RENJA
SKPDRKA –SKPD
PENJABARANAPBD
RENSTRAKL
RENJAKL
RKA - KL RINCIANAPBN
Pedoman dijabarkan
Pedoman
Pedoman
Pedoman dijabarkan
diacu
Pedoman
PedomanPedoman
Pedoman
Pem
erin
tah
Pusat
Pem
erin
tah
Daera
h
RENCANA
KERJA ANGGARAN
diacu diperhatikan Diserasikan melalui MUSRENBANGDA
Pedoman
Pedoman
KUA
Pedoman
Pelaksanaan APBN
Setelah APBN ditetapkan dengan undang-undang,
pelaksanaannya dituangkan dengan Keputusan
Presiden.
Pemerintah Pusat menyusun Laporan Realisasi Semester
Pertama APBN dan prognosis untuk 6 (enam) bulan
berikutnya.
Laporan tersebut disampaikan kepada DPR selambat-
lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran
bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPR dan
Pemerintah Pusat.
Perubahan APBN
Penyesuaian APBN dengan perkembangan dan/atau perubahan
keadaan dibahas bersama DPR dengan Pemerintah Pusat dalam
rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBN tahun
anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi:
perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan
asumsi yang digunakan dalam APBN.
perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal.
keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan
antarjenis belanja.
keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun
sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran
yang berjalan.
Dalam keadaan darurat Pemerintah dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang
selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBN
dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
Pemerintah mengajukan rancangan undang-undang
tentang Perubahan APBN tahun anggaran yang
bersangkutan untuk mendapat persetujuan DPR
sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
Pertanggungjawaban Keuangan Negara
Pertanggungjawaban keuangan negara sebagai
upaya konkrit mewujudkan transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan negara
Pertanggungjawaban disampaikan secara tepat
waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi
pemerintah yang telah diterima secara umum.
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBN
Presiden menyampaikan rancangan undang-undang
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN
kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-
lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran
berakhir.
Laporan Keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi
Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas,
dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri
dengan laporan keuangan perusahaan negara dan
badan lainnya.
Bentuk dan Isi Laporan Pertanggungjawaban
Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar
akuntansi pemerintahan.
Standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu komite
standar yang independen dan ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat
pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan