Pengantar Hukum Indonesia

Pengantar Hukum IndonesiaPengantar Hukum Indonesia

Materi Hukum AcaraMateri Hukum Acara

Hukum Acara Hukum Acara Hukum Acara atau Hukum Formil, Hukum Acara atau Hukum Formil,

yaitu kaedah hukum yang mengatur yaitu kaedah hukum yang mengatur bagaimana cara mengajukan sesuatu bagaimana cara mengajukan sesuatu perkara ke muka suatu badan perkara ke muka suatu badan peradilan dan bagaimana Hakim peradilan dan bagaimana Hakim memberi putusan. memberi putusan.

Hukum Acara atau Hukum Formil Hukum Acara atau Hukum Formil yang berasal dari bahasa Belanda yang berasal dari bahasa Belanda yaitu yaitu FormeelrechtFormeelrecht atau juga atau juga Adjective LawAdjective Law dalam bahasa Inggris. dalam bahasa Inggris.

Hukum AcaraHukum Acara

Ada Ada berbagai sistem hukum acarberbagai sistem hukum acara di a di IndonesiaIndonesia, , antara lainantara lain::

1. 1. Hukum Acara Pidana.Hukum Acara Pidana.

2. 2. Hukum Acara Perdata.Hukum Acara Perdata.

3. 3. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Hukum Acara Peradilan Tata Usaha

Negara.Negara.

4.4.Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

Hukum Acara PidanaHukum Acara Pidana Hukum Acara PidanaHukum Acara Pidana adalah keseluruhan adalah keseluruhan

aturan hukum aturan hukum yang yang mengatur tentang cara mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materil, menyelenggarakan hukum pidana materil, sehingga memperoleh keputusan Hakim sehingga memperoleh keputusan Hakim dan cara bagaimana keputusan itu harus dan cara bagaimana keputusan itu harus dilaksanakan.dilaksanakan.

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad menyatakan bahwa menyatakan bahwa Hukum Acara PidanaHukum Acara Pidana sebagai realisasi hukum pidana adalah sebagai realisasi hukum pidana adalah hukum yang menyangkut cara pelaksanaan hukum yang menyangkut cara pelaksanaan penguasa nienindak warga yang didakwa penguasa nienindak warga yang didakwa bertanggung jawab atas suatu delik bertanggung jawab atas suatu delik (peristiwa pidana).(peristiwa pidana).

Landasan Hukum Acara PidanaLandasan Hukum Acara Pidana Sumber Hukum Acara Pidana :Sumber Hukum Acara Pidana :

– Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

– Undang-undang No. 3 tahun 1971 tentang Undang-undang No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

– Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP,). Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP,). Dengan berlakunya KUHAP ini, maka Dengan berlakunya KUHAP ini, maka Herzien Herzien Indonesisch ReglementIndonesisch Reglement (HIR), dalam bahasa Indonesia (HIR), dalam bahasa Indonesia Reglemen Indonesia diperbaharui (RID) Reglemen Indonesia diperbaharui (RID) bagian pidanabagian pidana dinyatakan tidak berlaku lagi.dinyatakan tidak berlaku lagi.

– Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.Mahkamah Agung.

– Undang-undang No. 2 tahunUndang-undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan 1986 tentang Peradilan Umum.Umum.

Hukum Acara PidanaHukum Acara Pidana

Fungsi Hukum Acara PidanaFungsi Hukum Acara Pidana– Mencari dan menemukan kebenaran.Mencari dan menemukan kebenaran.– Pemberian keputusan oleh Hakim.Pemberian keputusan oleh Hakim.– Pelaksanaan keputusan oleh Hakim.Pelaksanaan keputusan oleh Hakim.

Asas-Asas Hukum Acara PidanaAsas-Asas Hukum Acara Pidana

1. 1. Yang berhubungan dengan peranan.Yang berhubungan dengan peranan. Prakarsa proses dilakukan oleh Polisi/Jaksa. Jaksa mengajukan tuntutan ke Prakarsa proses dilakukan oleh Polisi/Jaksa. Jaksa mengajukan tuntutan ke

Pengadilan serta melaksanakan penetapan Hakim.Pengadilan serta melaksanakan penetapan Hakim. Asas-asas oportunitas yaitu dimungkinkannya perkara yang sedang Asas-asas oportunitas yaitu dimungkinkannya perkara yang sedang

dalam proses penuntutan dideponir atau dipeti-eskan oleh dalam proses penuntutan dideponir atau dipeti-eskan oleh Jaksa/Pengadilan demi kepentingan umum.Jaksa/Pengadilan demi kepentingan umum.

Kedua pihak wajib didengar keterangan-keterangannya oleh Hakim.Kedua pihak wajib didengar keterangan-keterangannya oleh Hakim. Acara pemeriksaan dalam sidang pengadilan dilakukan dengan Acara pemeriksaan dalam sidang pengadilan dilakukan dengan

perdebatan lisan atau langsung.perdebatan lisan atau langsung. Keputusan Hakim wajib dilandasi dengan alasan-alasan yang rasional Keputusan Hakim wajib dilandasi dengan alasan-alasan yang rasional

obyektif, setelah mendengar kedua pihak termasuk saksi a chargeobyektif, setelah mendengar kedua pihak termasuk saksi a charge(yang meringankan) dan saksi a de charge (yang memberatkan).(yang meringankan) dan saksi a de charge (yang memberatkan).

Dalam rangka menemukan kebenaran materiil (Dalam rangka menemukan kebenaran materiil (materieel waarheidmaterieel waarheid), ), Hakim dalam menjalankan tugasnya bersifat aktif (Hakim dalam menjalankan tugasnya bersifat aktif (leidende rolleidende rol), artinya ), artinya Hakim bertindak memimpin (proses) peradilan.Hakim bertindak memimpin (proses) peradilan.

Akusator artinya pada asas akusator ini para pihak diakui sebagai subyek Akusator artinya pada asas akusator ini para pihak diakui sebagai subyek dan kedudukannya sederajat, pemeriksaan tidaklah bersifat rahasia dan kedudukannya sederajat, pemeriksaan tidaklah bersifat rahasia (terbuka untuk umum). Tersangka sudah dapat didampingi oleh (terbuka untuk umum). Tersangka sudah dapat didampingi oleh Penasehat Hukum.Penasehat Hukum.

Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Praduga tak bersalah (Praduga tak bersalah (Presumption of innocencePresumption of innocence). Setiap orang yang ). Setiap orang yang

disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di muka sidang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di muka sidang pengadilan dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang pengadilan dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Semua orang diperlakukan sama di depan hakim.Semua orang diperlakukan sama di depan hakim.

Asas-Asas Hukum Acara PidanaAsas-Asas Hukum Acara Pidana2. 2. Yang berhubungan dengan keadaan peradilan.Yang berhubungan dengan keadaan peradilan.

Sidang pengadilan dilakukan terbuka untuk umum. Sidang pengadilan dilakukan terbuka untuk umum. Terhadap asas ini ada pengecualian yaitu bahwa Terhadap asas ini ada pengecualian yaitu bahwa sidang perkara susila dan pelaku kejahatan adalah sidang perkara susila dan pelaku kejahatan adalah anak-anak dibawah umur dilakukan secara anak-anak dibawah umur dilakukan secara tertutup. Keputusan Hakim harus selalu dinyatakan tertutup. Keputusan Hakim harus selalu dinyatakan dengan pintu terbuka.dengan pintu terbuka.

Peradilan bertahap.Peradilan bertahap.– Tingkat pertama pada Pengadilan Negeri.Tingkat pertama pada Pengadilan Negeri.– Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi.Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi.– Tingkat Kasasi pada MahkamTingkat Kasasi pada Mahkamaah Agung.h Agung.

3. 3. Sidang Pengadilan diselenggarakan oleh suatu Majelis Sidang Pengadilan diselenggarakan oleh suatu Majelis Hakim ( Ketua + 2 orang atau 3 orang anggota)Hakim ( Ketua + 2 orang atau 3 orang anggota);;

4.4.Dilakukan oleh Hakim karena jabatannya yang tetap.Dilakukan oleh Hakim karena jabatannya yang tetap.

Subyek Hukum Acara PidanaSubyek Hukum Acara Pidana.. 1.1. Tersangka/terdakwa ialah orang yang diduga Tersangka/terdakwa ialah orang yang diduga

melakukan tindak pidana.melakukan tindak pidana.2.2. Polisi ialah petugas yang melakukan Polisi ialah petugas yang melakukan

penyidikan.penyidikan.3.3. Jaksa ialah petugas yang melakukan Jaksa ialah petugas yang melakukan

penuntutan. penuntutan. 4.4. Hakim ialah petugas yang bertugas mengadili.Hakim ialah petugas yang bertugas mengadili.5.5. Panitera ialah petugas yang melakukan Panitera ialah petugas yang melakukan

pencatatan pada sidang pengadilan.pencatatan pada sidang pengadilan.6.6. Penasehat Hukum/Pengacara ialah yang Penasehat Hukum/Pengacara ialah yang

memberikan nasehat atau yang mendampingi memberikan nasehat atau yang mendampingi tersangka di sidang pengadilan.tersangka di sidang pengadilan.

7.7. Saksi--saksi.Saksi--saksi.8.8. Pegawai Lembaga Pemasyarakatan yang Pegawai Lembaga Pemasyarakatan yang

melaksanan putusan Hakimmelaksanan putusan Hakim

Pelaksanaan peranan Acara Pidana dalam Pelaksanaan peranan Acara Pidana dalam perkara pidanaperkara pidana

Bila diduga atau diketahui terjadi peristiwa pidana maka, Bila diduga atau diketahui terjadi peristiwa pidana maka, dilakukan dilakukan penyidikanpenyidikan oleh Polisioleh Polisi atau atau PPNSPPNS tertentu yang tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidikan ini diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidikan ini dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang berguna untuk menemukan siapa yang merupakan tersangka berguna untuk menemukan siapa yang merupakan tersangka yang melakukan tindak pidana.yang melakukan tindak pidana.

Setelah si tersangka dan barang bukti ditemukan maka perkara ini Setelah si tersangka dan barang bukti ditemukan maka perkara ini dilimpahkan kepada Jaksa (Penuntut Umum)dilimpahkan kepada Jaksa (Penuntut Umum) yang akan yang akan melakukan penuntutan di Pengadilan Negeri supaya diperiksa dan melakukan penuntutan di Pengadilan Negeri supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan.diputus oleh Hakim di sidang pengadilan.

Pemeriksaan di sidang pengadilanPemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan dilakukan oleh Hakim oleh Hakim yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadilimengadili (menerima,memeriksa dan memutus perkara pidana). (menerima,memeriksa dan memutus perkara pidana).

Hakim mengadili berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak Hakim mengadili berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihakmemihak. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut Hakim . Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut Hakim menetapkan keputusan. Putusan adalah pernyataan Hakim yang menetapkan keputusan. Putusan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang Pengadilan Terbuka yang dapat berupa diucapkan dalam sidang Pengadilan Terbuka yang dapat berupa pemidanaan (penjatuhan hukuman) atau bebas (bila apa pemidanaan (penjatuhan hukuman) atau bebas (bila apa yang didakwakan dalam pengadilan tidak terbukti secara yang didakwakan dalam pengadilan tidak terbukti secara sah) atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum sah) atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum (perbuatan yang terbukti tetapi perbuatan tersebut bukan (perbuatan yang terbukti tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan delik).merupakan delik).

Setelah Hakim menjatuhkan putusan yang telah mempunyai Setelah Hakim menjatuhkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka kekuatan hukum tetap, maka Jaksa menjalankan isi putusan Jaksa menjalankan isi putusan tersebut.tersebut.

Upaya HukumUpaya Hukum Bila putusan Hakim sudah dijatuhkan dan para pihak Bila putusan Hakim sudah dijatuhkan dan para pihak

(Jaksa atau terdakwa) tidak puas, bagi mereka (Jaksa atau terdakwa) tidak puas, bagi mereka diberikan upaya hukum berupa :diberikan upaya hukum berupa :

1. Upaya Hukum 1. Upaya Hukum Biasa yaitu :Biasa yaitu :Melalui pemeriksaan tingkat banding diajukan ke Melalui pemeriksaan tingkat banding diajukan ke Pengadilan Tinggi oleh terdakwa/kuasanya atau oleh Pengadilan Tinggi oleh terdakwa/kuasanya atau oleh Jaksa melalui pemeriksaan untuk kasasi yang Jaksa melalui pemeriksaan untuk kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung.diajukan ke Mahkamah Agung.Permintaan kasasi terhadap putusan bebas Permintaan kasasi terhadap putusan bebas tidak dapat dilakukan.tidak dapat dilakukan.

2. Upaya Hukum 2. Upaya Hukum Luar Biasa yaitu :Luar Biasa yaitu :Demi kepentingan hukum.terhadap semua putusan Demi kepentingan hukum.terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan satu kali pemeriksaan kasasi oleh dapat diajukan satu kali pemeriksaan kasasi oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung. Kasasi di sini Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung. Kasasi di sini bertujuan untuk mencapai kesatuan penafsiran bertujuan untuk mencapai kesatuan penafsiran hukum oleh pengadilan. hukum oleh pengadilan.

Pra-PeradilanPra-Peradilan

Satu macam pemeriksaan yang tidakSatu macam pemeriksaan yang tidak dikenal dalamdikenal dalamHIR/RID tetapi diuraikan dalam UU No. HIR/RID tetapi diuraikan dalam UU No. 8/19818/1981tentang KUHAP yaitu Pra Peradilan.tentang KUHAP yaitu Pra Peradilan.Pemeriksaan dalam Pra Peradilan ialah perkara :Pemeriksaan dalam Pra Peradilan ialah perkara : Mengenai sengketa tentang sah atau tidaknya Mengenai sengketa tentang sah atau tidaknya

penangkapan, penahanan, penghentian penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.penyidikan atau penghentian penuntutan.

Mengenai ganti kerugian dan atau rehabilitasi Mengenai ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.penuntutan.

Pra-PeradilanPra-Peradilan

Sidang pengadilan dilakukan oleh cukup Sidang pengadilan dilakukan oleh cukup Hakim tunggal yang dibantu seorang Hakim tunggal yang dibantu seorang Panitera. Permohonan Pra Peradilan ini Panitera. Permohonan Pra Peradilan ini diajukan oleh tersangka, keluarga diajukan oleh tersangka, keluarga tersangka atau kuasanya kepada Ketua tersangka atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri. Acara pemeriksaan Pra Pengadilan Negeri. Acara pemeriksaan Pra Peradilan ini harus cepat dan singkat, oleh Peradilan ini harus cepat dan singkat, oleh karena dalam waktu sepuluh hari setelah karena dalam waktu sepuluh hari setelah diterimanya penuntutan, Hakim harus diterimanya penuntutan, Hakim harus menjatuhkan putusannya.menjatuhkan putusannya.

HUKUM ACARA PERDATAHUKUM ACARA PERDATA

Hukum Acara Perdata adalah peraturan-peraturan hukum Hukum Acara Perdata adalah peraturan-peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara mengajukan perkara-yang menentukan bagaimana cara mengajukan perkara-perkara perdata ke muka pengadilan (termasuk juga Hukum perkara perdata ke muka pengadilan (termasuk juga Hukum Dagang) dan cara-cara melaksanakan putusan-putusan Dagang) dan cara-cara melaksanakan putusan-putusan hakim. Dapat juga dikatakan peraturan-peraturan hukum hakim. Dapat juga dikatakan peraturan-peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara memelihara danyang mengatur bagaimana cara memelihara dan mempertahankan Hukum Perdata Materiil.mempertahankan Hukum Perdata Materiil.

Menurut Wirjono Prodjodikoro Hukum Acara Perdata adalah Menurut Wirjono Prodjodikoro Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaiman orang rangkaian peraturan yang memuat cara bagaiman orang harus bertindakan terhadap dan di muka pengadilan serta harus bertindakan terhadap dan di muka pengadilan serta cara bagaimana Pengadilan harus bertindak satu lama lain cara bagaimana Pengadilan harus bertindak satu lama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.perdata.

Izaac S. Leihitu menyatakan bahwa :Izaac S. Leihitu menyatakan bahwa : Hukum Acara Perdata Hukum Acara Perdata adalah peraturan-peraturan yang mengatur tentang cara adalah peraturan-peraturan yang mengatur tentang cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam hukum perdata materiil melalui Pengadilan.dalam hukum perdata materiil melalui Pengadilan.

Sejarah perkembangan peradilan di Indonesia.Sejarah perkembangan peradilan di Indonesia. Peradilan di Indonesia telah mengalami tiga zaman :Peradilan di Indonesia telah mengalami tiga zaman :

1. 1. Zaman Pemerintahan Hindia Belanda (1848-1042).Zaman Pemerintahan Hindia Belanda (1848-1042).2. 2. Zaman Pendudukan Jepang (1942 - 1945).Zaman Pendudukan Jepang (1942 - 1945).3. 3. Zaman Kemerdekaan Republik Indonesia (1945 - sekarang).Zaman Kemerdekaan Republik Indonesia (1945 - sekarang).

Menurut Inlandsch Reglement tahun 1848 peradilan di Indonesia untuk bangsa Menurut Inlandsch Reglement tahun 1848 peradilan di Indonesia untuk bangsa Indonesia, dalam perkara perdata ditentukan sebagai berikut :Indonesia, dalam perkara perdata ditentukan sebagai berikut :

– District-gerecht ;District-gerecht ;– Regentschap-gerecht ;Regentschap-gerecht ;– Landraad ;Landraad ;– Raad van Justitie, (RvJ) ;Raad van Justitie, (RvJ) ;– Hooggerechtshof (HGH).Hooggerechtshof (HGH).

Pada Zaman Pendudukan Jepang semua badan peradilan dari Pemerintah Hindia Belanda Pada Zaman Pendudukan Jepang semua badan peradilan dari Pemerintah Hindia Belanda dihapuskan, kemudian diubah namanya yaitu :dihapuskan, kemudian diubah namanya yaitu :– Landraad menjadi Tihoo-Hooin, (Pengadilan Negeri).Landraad menjadi Tihoo-Hooin, (Pengadilan Negeri).– Landgerecht menjadi Keizai-Hooin (Pengadilan Kepolisian).Landgerecht menjadi Keizai-Hooin (Pengadilan Kepolisian).– Regentschap-gerecht menjadi Ken-Hooin (Pengadilan Kabupaten).Regentschap-gerecht menjadi Ken-Hooin (Pengadilan Kabupaten).– District-gerecht menjadi Gun-Hooin (Pengadilan Kewedanaan).District-gerecht menjadi Gun-Hooin (Pengadilan Kewedanaan).– Raad van Justitie menjadi Koo-Too-Hooin (Pengadilan Tinggi),Raad van Justitie menjadi Koo-Too-Hooin (Pengadilan Tinggi),– HooggerechtshofHooggerechtshof menjadi Saikoo-Hocin (Mahkamah Agung).menjadi Saikoo-Hocin (Mahkamah Agung).

Pada zaman Kemerdekaan Republik Indonesia susunan peradilan di Indonesia adalah Pada zaman Kemerdekaan Republik Indonesia susunan peradilan di Indonesia adalah sebagai berikut :sebagai berikut :– Pengadilan Negeri.Pengadilan Negeri.– Pengadilan Tinggi.Pengadilan Tinggi.– Mahkamah Agung.Mahkamah Agung.

Landasan Hukum Acara PerdataLandasan Hukum Acara PerdataPada masa penjajahan Belanda untuk hukum acara perdata berlakuPada masa penjajahan Belanda untuk hukum acara perdata berlakuReglement op deReglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) untuk golongan untuk golonganEropa dan Eropa dan Herzeine Indonesisch Reglement (HIRHerzeine Indonesisch Reglement (HIR) atau) atau ReglemenReglemenIndonesia yang Dibaharui (RID) untuk golongan Bumi Putra di PulauIndonesia yang Dibaharui (RID) untuk golongan Bumi Putra di PulauJawa dan Madura,Jawa dan Madura, sedangkan untuk luar Jawa dan Madura berlakusedangkan untuk luar Jawa dan Madura berlakuRechtsreglement Buitengewesten (RBg).Rechtsreglement Buitengewesten (RBg).

Badan peradilan pada masa ini ialah :Badan peradilan pada masa ini ialah :1. 1. Raad van Justitie dan Residentie GerechtRaad van Justitie dan Residentie Gerecht untuk golongan Eropa ; untuk golongan Eropa ;2.2. Landraad Landraad untuk golongan Bumi Putra.untuk golongan Bumi Putra.

Pada masa penjajahan Jepang badan-badan peradilan di atasPada masa penjajahan Jepang badan-badan peradilan di atasdihapuskan, kemudian Landraad diubahdihapuskan, kemudian Landraad diubah menjadi Pengadilan Negeri.menjadi Pengadilan Negeri.Melalui UU no. 20 tahun 1947 dibentuk Pengadilan Tinggi. MahkamahMelalui UU no. 20 tahun 1947 dibentuk Pengadilan Tinggi. MahkamahAgungAgung dibentuk dengan UU No. 1 tahun 1950 untuk perkara kasasi.dibentuk dengan UU No. 1 tahun 1950 untuk perkara kasasi.Dengan adanya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakanDengan adanya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakanbahwa kita kembali ke UUD 1945,bahwa kita kembali ke UUD 1945, maka melalui pasal II Aturanmaka melalui pasal II Aturan Peralihannya dan pasal-pasal peralihan sebelumnya, tetap digunakanPeralihannya dan pasal-pasal peralihan sebelumnya, tetap digunakanHIRHIR (RID) dan RBg sebagai Kitab Undang-undang Hukum Acara.(RID) dan RBg sebagai Kitab Undang-undang Hukum Acara.

Sumber Hukum Acara PerdataSumber Hukum Acara Perdata Sumber hukum yang lain selain yang telah disebutkan di atas Sumber hukum yang lain selain yang telah disebutkan di atas

ialah :ialah :1.1. Undang-undang Darurat no. 1 tahun 1951 tentang kesatuan Undang-undang Darurat no. 1 tahun 1951 tentang kesatuan

susunan kekuasaan Acara Pengadilan Sipil yang menunjuk susunan kekuasaan Acara Pengadilan Sipil yang menunjuk RID sebagai pedoman.RID sebagai pedoman.

2.2. Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman jo. Undang-undang no. 35 tahun 1999.kekuasaan kehakiman jo. Undang-undang no. 35 tahun 1999.

3.3. Undang-undang no. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Undang-undang no. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. UU No. 4 Tahun 2004 jo. UU No. 5 Tahun 2004.jo. UU No. 4 Tahun 2004 jo. UU No. 5 Tahun 2004.

4.4. Undang-undang no. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.Undang-undang no. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.5.5. Selain undang-undang, yurisprudensi dan doktrin juga dapat Selain undang-undang, yurisprudensi dan doktrin juga dapat

merupakan sumber hukum acara perdata.merupakan sumber hukum acara perdata.

Peradilan agama juga merupakan peradilan perkara perdata Peradilan agama juga merupakan peradilan perkara perdata khusus perceraian, tetapi hanya mengadili orang-orang yang khusus perceraian, tetapi hanya mengadili orang-orang yang beragama Islam saja, dan perkara-perkaranya mengenai beragama Islam saja, dan perkara-perkaranya mengenai agama Islam bukan diperuntukkan agama lain.agama Islam bukan diperuntukkan agama lain.Untuk Agama Untuk Agama lain adalah kompetensi Pengadilan Negerilain adalah kompetensi Pengadilan Negeri

Asas-asas dalam Hukum Acara PerdataAsas-asas dalam Hukum Acara Perdata1.1. Yang berhubungan dengan peranan :Yang berhubungan dengan peranan :

Prakarsa proses dilakukan oleh para pihak yang bersengketa.Prakarsa proses dilakukan oleh para pihak yang bersengketa. Hakim bersifat menunggu artinya inisiatif untuk mengajukan Hakim bersifat menunggu artinya inisiatif untuk mengajukan

tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan.berkepentingan.

Hakim wajib mengusahakan perdamaian.Hakim wajib mengusahakan perdamaian. Perkara yang sudah berjalan dapat sewaktu-waktu ditarik atas Perkara yang sudah berjalan dapat sewaktu-waktu ditarik atas

persetujuan kedua belah pihak yang bersengketa.persetujuan kedua belah pihak yang bersengketa. Acara pemeriksaan dalam sidang pengadilan mengutamakan Acara pemeriksaan dalam sidang pengadilan mengutamakan

tulisan-tulisan.tulisan-tulisan. Putusan hakim wajib dilandasi dengan alasan-alasan yang Putusan hakim wajib dilandasi dengan alasan-alasan yang

rasional obyektif. Alasan tersebut sebagai rasional obyektif. Alasan tersebut sebagai pertanggungjawaban Hakim atas putusannya terhadap pertanggungjawaban Hakim atas putusannya terhadap masyarakat.masyarakat.

Putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup Putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan merupakan alasan untuk pemeriksaan kasasi dipertimbangkan merupakan alasan untuk pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung.di Mahkamah Agung.

Yurisprudensi dan doktrin seringkali dijadikan landasan oleh Yurisprudensi dan doktrin seringkali dijadikan landasan oleh Hakim untuk memperkuat putusan yang telah ditetapkannya.Hakim untuk memperkuat putusan yang telah ditetapkannya.

Asas-asas dalam Hukum Acara PerdataAsas-asas dalam Hukum Acara Perdata2. 2. Yang berhubungan dengan keadaan peradilanYang berhubungan dengan keadaan peradilan Sidang-sidang Pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum, Sidang-sidang Pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum,

artinya setiap orang diizinkan menghadiri pemeriksaan di artinya setiap orang diizinkan menghadiri pemeriksaan di persidangan. Tujuannya adalah memberi perlindungan hak-hak asasi persidangan. Tujuannya adalah memberi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan dan menjamin obyektifitas peradilan.manusia dalam bidang peradilan dan menjamin obyektifitas peradilan.

Asas terbuka ini dapat disimpangi dalam perkara susila dan ketertiban Asas terbuka ini dapat disimpangi dalam perkara susila dan ketertiban umum, tetapi putusan harus dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, tetapi putusan harus dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.umum.Kedua belah pihak yang berperkara didengar pendapatnya dan diakui Kedua belah pihak yang berperkara didengar pendapatnya dan diakui sebagai subyek hukum yang kedudukannya sederajat.sebagai subyek hukum yang kedudukannya sederajat.

Peradilan dilaksanakan bertahap:Peradilan dilaksanakan bertahap: Tingkat pertama pada Pengadilan Negeri.Tingkat pertama pada Pengadilan Negeri. Tingkat banding pada Pengadilan Tinggi.Tingkat banding pada Pengadilan Tinggi. Bagi mereka yang tidak puas dengan Bagi mereka yang tidak puas dengan

putusan yang dijatuhkan dapat mengajukan untuk mengulang kembali perkara putusan yang dijatuhkan dapat mengajukan untuk mengulang kembali perkara mereka ke Pengadilan Tinggi.mereka ke Pengadilan Tinggi.

Tingkat KasasiTingkat Kasasi

Pada tingkat kasasi Mahkamah Agung tidak mengulang lagi perkara Pada tingkat kasasi Mahkamah Agung tidak mengulang lagi perkara yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi atau pada tingkat yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi atau pada tingkat banding, akan tetapi yang diteliti disini ialah apakah putusan Hakim banding, akan tetapi yang diteliti disini ialah apakah putusan Hakim terdahulu telah melanggar atau melakukan penyimpangan atas terdahulu telah melanggar atau melakukan penyimpangan atas undang-undang.undang-undang.

Sidang-sidang pengadilan pada umumnya diselenggarakan oleh suatu Sidang-sidang pengadilan pada umumnya diselenggarakan oleh suatu Majelis Hakim.Majelis Hakim.

Norma-norma dalam Hukum Acara PerdataNorma-norma dalam Hukum Acara Perdata 1. 1. Subyek hukum dalam Hukum Acara Subyek hukum dalam Hukum Acara

Perdata :Perdata : Para pihak yang bersengketa yaitu :Para pihak yang bersengketa yaitu :

- - Penggugat, pihak yang mengajukan Penggugat, pihak yang mengajukan gugatan ke Pengadilan.gugatan ke Pengadilan.- - Tergugat, pihak yang digugat dalam Tergugat, pihak yang digugat dalam perkara perdata.perkara perdata.

Hakim yang mengadili.Hakim yang mengadili. Panitera yang mencatat jalannya sidang Panitera yang mencatat jalannya sidang

Pengadilan.Pengadilan. Penasehat hukum/Pengacara.Penasehat hukum/Pengacara. Juru sita.Juru sita.

Norma-norma dalam Hukum Acara PerdataNorma-norma dalam Hukum Acara Perdata 2. 2. Kompetensi/kewenangan mengadili ada 2 (dua)Kompetensi/kewenangan mengadili ada 2 (dua)

macam :macam : Absolute Competentie/Kompetensi Mutlak.Absolute Competentie/Kompetensi Mutlak.

Kewenangan mutlak ini menjawab pertanyaan Kewenangan mutlak ini menjawab pertanyaan badan peradilan macam apa yang berwenang badan peradilan macam apa yang berwenang untuk mengadili sengketa ini? Jadi kompetensi untuk mengadili sengketa ini? Jadi kompetensi mutlak ini menyangkut pembagian kekuasaan mutlak ini menyangkut pembagian kekuasaan anatar badan peradilan, dilihat dari macamnya anatar badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan. Misalnya ,pembpengadilan. Misalnya ,pembeerian kekuasaan rian kekuasaan mengadili kepada Pengadilan Negeri dan tidak mengadili kepada Pengadilan Negeri dan tidak kepada macam pkepada macam peengadilan lain.ngadilan lain.

Relatieve Competentie/Kompetensi Relatif.Relatieve Competentie/Kompetensi Relatif.Kompetensi relatif ini adalah kewenangan untuk Kompetensi relatif ini adalah kewenangan untuk mengadili diantara badan peradilan yang sejenis. mengadili diantara badan peradilan yang sejenis. Misalnya pembagian kekuasaan mengadili Misalnya pembagian kekuasaan mengadili diantara berbagai diantara berbagai wilayah wilayah Pengadilan Negeri.Pengadilan Negeri.

Norma-norma dalam Hukum Acara PerdataNorma-norma dalam Hukum Acara Perdata

3. 3. Perkara perdata yang diajukan ke pengadilan Perkara perdata yang diajukan ke pengadilan dapat berupa :dapat berupa :A. A. Perkara gugatan (Perkara gugatan (jurisdictio contentiosajurisdictio contentiosa).).Di Sini terdapat sanggah-menyanggah, jadi Di Sini terdapat sanggah-menyanggah, jadi berhubungan dengan perselisihan. Jenis berhubungan dengan perselisihan. Jenis putusannya ialah Keputusan/vonnis.putusannya ialah Keputusan/vonnis.

B. B. Perkara Permohonan (Perkara Permohonan (jurisdictio voluntariajurisdictio voluntaria).).Di sini Hakim tidak melakukan peradilan, ia Di sini Hakim tidak melakukan peradilan, ia tidak membuat putusan melainkan beschikking, tidak membuat putusan melainkan beschikking, menetapkan secara resmi apa yang sudah ada. menetapkan secara resmi apa yang sudah ada. Misalnya penetapan ahli waris.Misalnya penetapan ahli waris.


4. 4. Sifat isi putusan pengadilan dapat berupaSifat isi putusan pengadilan dapat berupa ::– Putusan yang bersifat deklarator yaitu putusan Putusan yang bersifat deklarator yaitu putusan

yang menjelaskan sesuatu. Contoh putusan yang menjelaskan sesuatu. Contoh putusan yang berisikan penunjukkan sebagai ahli waris.yang berisikan penunjukkan sebagai ahli waris.

– Putusan yang bersifat konstitutif yaitu Putusan yang bersifat konstitutif yaitu menciptakan atau menghapus suatu status menciptakan atau menghapus suatu status hukum tertentu. Contoh bubarnya perkawinan, hukum tertentu. Contoh bubarnya perkawinan, istri menjadi janda.istri menjadi janda.

– Putusan yang bersifat kondemnator yaitu Putusan yang bersifat kondemnator yaitu putusan yang memberi hukuman. Contoh : putusan yang memberi hukuman. Contoh : menyerahkan barang, membayar biaya menyerahkan barang, membayar biaya perkara.perkara.


5. 5. Untuk berperkara di Pengadilan pada Untuk berperkara di Pengadilan pada asasnya dikenakan biaya yang asasnya dikenakan biaya yang meliputi :meliputi :

– Biaya pemanggilan para pihak.Biaya pemanggilan para pihak.– Biaya pemberitahuan kepada para pihakBiaya pemberitahuan kepada para pihak– Biaya materai.Biaya materai.– Biaya Pengacara (bila memakai Biaya Pengacara (bila memakai

Pengacara merupakan biaya di luar biaya Pengacara merupakan biaya di luar biaya berperkara di Pengadilan).berperkara di Pengadilan).

HUKUM HUKUM PERADILAN TATA USAHA NEGARAPERADILAN TATA USAHA NEGARA Indonesia sejak tahun 1986 telah memiliki Peradilan Tata Indonesia sejak tahun 1986 telah memiliki Peradilan Tata

Usaha Negara berdasarkan UU No.5 Tahun 1986 yang telah Usaha Negara berdasarkan UU No.5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan UU No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan dirubah dengan UU No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai peradilan Administrasi yang Tata Usaha Negara, sebagai peradilan Administrasi yang berdiri sendiri lepas dan peradilan umum. Peradilan ini berdiri sendiri lepas dan peradilan umum. Peradilan ini khusus untuk mengadili perkara adminstrasi ( khusus untuk mengadili perkara adminstrasi ( dual system dual system of courtof court).).

Perubahan UUD 1945 kaitannya dengan Peradilan Tata Perubahan UUD 1945 kaitannya dengan Peradilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam 24 ayat (2) perubahan Usaha Negara yang diatur dalam 24 ayat (2) perubahan ketiga yang berbunyi : ketiga yang berbunyi : “Kekuasaan kehakiman dilakukan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan bukan peradilan yang oleh sebuah Mahkamah Agung dan bukan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan mlingkungan peradilan agama, lingkungan miiliter, liter, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh Mahkamah Konstitusi”.Mahkamah Konstitusi”.

HUKUM HUKUM PERADILAN TATA USAHA NEGARAPERADILAN TATA USAHA NEGARA Peradilan Administrasi negara adalah suatu peradilan Peradilan Administrasi negara adalah suatu peradilan

yang menyelesaikan perselisihan/sengketa yang terjadi yang menyelesaikan perselisihan/sengketa yang terjadi antara pihak-pihak yang satu pihak adalah aparat antara pihak-pihak yang satu pihak adalah aparat pemerintah dan warga masyarakat di pihak, atau antara pemerintah dan warga masyarakat di pihak, atau antara sesama aparat pemerintah mengenai sesama aparat pemerintah mengenai perbuatan/tindakan dalam rangka melaksanakan perbuatan/tindakan dalam rangka melaksanakan tugasnya di mana para pihak (terhadap siapa, tugasnya di mana para pihak (terhadap siapa, perbuatan-perbuatan itu ditujukan) tidak menerimanya perbuatan-perbuatan itu ditujukan) tidak menerimanya dengan alasan tindakan itu tidak sah atau dengan dengan alasan tindakan itu tidak sah atau dengan alasan lain.alasan lain.

Perselisihan/sengketa tersebut timbul karena masalah Perselisihan/sengketa tersebut timbul karena masalah kompetisi atau yuridiksi dan perbedaan interpretasi kompetisi atau yuridiksi dan perbedaan interpretasi dalam melaksanakan suatu ketentuan perundang-dalam melaksanakan suatu ketentuan perundang-undangan. Perselisihan/sengketa yang terjadi antara undangan. Perselisihan/sengketa yang terjadi antara sesama aparat pemerintah disebut sengketa/intern. sesama aparat pemerintah disebut sengketa/intern. Sedangkan sengketa ekstern adalah Sedangkan sengketa ekstern adalah sengketa/perselisihan yang terjadi antara aparat sengketa/perselisihan yang terjadi antara aparat pemerintah dan warga masyarakat.pemerintah dan warga masyarakat.

Penyelesaian sengketa administrasiPenyelesaian sengketa administrasi

Penyelesaian sengketa administrasi dengan Penyelesaian sengketa administrasi dengan cara pengaduan cara pengaduan (administratieve beroep) (administratieve beroep) maksudnya ialah penyelesaian sengketa yang maksudnya ialah penyelesaian sengketa yang dilakukandilakukan dalam lingkungan administrasi dalam lingkungan administrasi sendiri.sendiri.

Pengaduan ditujukan kepada atasan atau Pengaduan ditujukan kepada atasan atau kepada atasan atau kepada instasi yang lebih kepada atasan atau kepada instasi yang lebih tinggi.tinggi.

Misalnya : warga A merasa dirugikan dengan Misalnya : warga A merasa dirugikan dengan terbitnya keputusan dari pejabat B Warga A terbitnya keputusan dari pejabat B Warga A dapat mengadukan halnya kepada atasan dapat mengadukan halnya kepada atasan pejabat B. Berdasar pengaduan warga A maka pejabat B. Berdasar pengaduan warga A maka atasan pejabat B dapat membatalkan, bisa juga atasan pejabat B dapat membatalkan, bisa juga memperkuatmemperkuat

Penyelesaian sengketa administrasiPenyelesaian sengketa administrasi

Penyelesaian sengketa administrasiPenyelesaian sengketa administrasimelalui Badan Pengadilan Semu (Quasi).melalui Badan Pengadilan Semu (Quasi).- - Dikatakan semu karena Badan (Dewan) Dikatakan semu karena Badan (Dewan) tersebut masih termasuk dalam lingkungan tersebut masih termasuk dalam lingkungan administrasi sendiri tetapi tata caranva sama administrasi sendiri tetapi tata caranva sama dengan suatu badan peradilan.dengan suatu badan peradilan.- - Kegiatan peradilan dilakukan oleh Badan, Kegiatan peradilan dilakukan oleh Badan, Dewan, Komisi atau Panitia.Dewan, Komisi atau Panitia.- - Cara kerjanya hampirr sama dengan peradilan Cara kerjanya hampirr sama dengan peradilan umum, tetapi keputusannya rnasih dapat umum, tetapi keputusannya rnasih dapat dibatalkan oleh Menteri yang bersangkutan.dibatalkan oleh Menteri yang bersangkutan.- - Contoh: Panitia Penyelesaian perselisihan Contoh: Panitia Penyelesaian perselisihan Perburuhan (P4P) dan Panitia Penyelesaian Perburuhan (P4P) dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D)-Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D)-Departemen Tenaga Kerja.Departemen Tenaga Kerja.

Penyelesaian sengketa administrasiPenyelesaian sengketa administrasi Penyelesaian melalui BadanPenyelesaian melalui Badan PengadilanPengadilan AdministrasiAdministrasi

Penyelesaian sengketa/perselisihan melalui Badan Peradilan Penyelesaian sengketa/perselisihan melalui Badan Peradilan Administrasi yang sebenarnya, artinya bahwa Badan Administrasi yang sebenarnya, artinya bahwa Badan Peradilan ini memenuhi syarat-syarat sebagai yang terdapat Peradilan ini memenuhi syarat-syarat sebagai yang terdapat dalam Pengadilan biasa, yakni bahwa anggota badan dalam Pengadilan biasa, yakni bahwa anggota badan peradilan ini benar-benar berkedudukan sebagai hakim. peradilan ini benar-benar berkedudukan sebagai hakim. Putusan badan Peradilan ini tidak dapat dibatalkan atau Putusan badan Peradilan ini tidak dapat dibatalkan atau dipengaruhi oleh Menteri ataupun oleh yang lainnya.dipengaruhi oleh Menteri ataupun oleh yang lainnya.

Hakim adalah pejabat negara yang mempunyai 3 (tiga) Hakim adalah pejabat negara yang mempunyai 3 (tiga) wewenang, yakni :wewenang, yakni :

– menilai fakta-fakta berdasarkan sarana-sarana bukti menilai fakta-fakta berdasarkan sarana-sarana bukti sebagaimana ditentukan oleh undang-undang ;sebagaimana ditentukan oleh undang-undang ;

– melakukan interpretasi yuridis terhadap undang -undang melakukan interpretasi yuridis terhadap undang -undang (interpretasi yang mempunyai kekuatan undang -undang) ;(interpretasi yang mempunyai kekuatan undang -undang) ;

– menjatuhkan putusan (Vonnis) yang pada waktunya mempunyai menjatuhkan putusan (Vonnis) yang pada waktunya mempunyai kekuatan hukum mutlak kekuatan hukum mutlak (kracht van gewijsde).(kracht van gewijsde).

Contoh :Contoh : Majelis Pertimbangan Pajak :Majelis Pertimbangan Pajak :– Ordonansi 27 Januari 1927.Ordonansi 27 Januari 1927.– Keppres No.84/M 1980.Keppres No.84/M 1980.

Badan Penyelesaian Sengketa PajakBadan Penyelesaian Sengketa Pajak, , Contoh : Undang-Contoh : Undang-undang Nomor 37 Tahun 1997.undang Nomor 37 Tahun 1997.

Penyelesaian Sengketa adminitrasiPenyelesaian Sengketa adminitrasi


melalui Pengadilan Umum. Sengketa yangmelalui Pengadilan Umum. Sengketa yang

diputus oleh Badan Pengadian Umum diputus oleh Badan Pengadian Umum

termasuk ganti rugi berdasarkan Pasal 1termasuk ganti rugi berdasarkan Pasal 13365 65

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu

mengenai Perbuatan Melawan Hukum mengenai Perbuatan Melawan Hukum

Pejabat Pemerintah/Penguasa Pejabat Pemerintah/Penguasa

(onre(onrechtchtmatige overheidsdaad)matige overheidsdaad)..


Penyelesaian melalui Badan Penyelesaian melalui Badan Pengadilan Tata Usaha Negara Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-undang berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang terdiri Nomor 5 Tahun 1986 yang terdiri atas Pengadilan Tata Usaha, atas Pengadilan Tata Usaha, lalu lalu dilanjutkan upaya dilanjutkan upaya banding ke banding ke PengadilanPengadilan Tinggi Tinggi Tata Usaha Tata Usaha Negara dan Kasasi ke Mahkamah Negara dan Kasasi ke Mahkamah Agung.Agung.


Penyelesaian Sengketa oleh suatu Badan Penyelesaian Sengketa oleh suatu Badan Arbitrase, misalnya Badan Administrasi Arbitrase, misalnya Badan Administrasi Nasional Indonesia (BANI), atau oleh Nasional Indonesia (BANI), atau oleh badan atau panitia arbitrase lain.badan atau panitia arbitrase lain.

Oleh suatu “Badan Teknis” atau Panitia Oleh suatu “Badan Teknis” atau Panitia Teknis atau Panitita Ad hoc atau “Panitia Teknis atau Panitita Ad hoc atau “Panitia Khusus” yang dibentuk: olehKhusus” yang dibentuk: oleh Departemen atau Instansi lain.Departemen atau Instansi lain.

Cara Pelaksanaan Peradilan Administrasi Di IndonesiaCara Pelaksanaan Peradilan Administrasi Di Indonesia

Berdasarkan Hukum Positif yang ada, pelaksanaan Berdasarkan Hukum Positif yang ada, pelaksanaan Peradilan Administrasi dilakukan oleh :Peradilan Administrasi dilakukan oleh :A.A.Hakim Perdata :Hakim Perdata :

– Pajak tidak langsung.Pajak tidak langsung.– Bea Balik Nama.Bea Balik Nama.– Perbuatan melawan hukum oleh Penguasa (1365 Perbuatan melawan hukum oleh Penguasa (1365

KUHPerdata)KUHPerdata)B.B.Badan Majelis :Badan Majelis :

– M.P.P. Ordonansi 27 Januari 1927 jo. Keppres No.84/1980M.P.P. Ordonansi 27 Januari 1927 jo. Keppres No.84/1980– Panitia : Panitia Urusan Tanah UU No.20 Th. 1961.Inpres Panitia : Panitia Urusan Tanah UU No.20 Th. 1961.Inpres

No.9 Th.1973. No.9 Th.1973. C. C. MenteriMenteri, , ContohContohnya: nya: Menteri Dalam NegeriMenteri Dalam Negerimemutus perselisihan antar Pemda Tingkat I dan Daerah memutus perselisihan antar Pemda Tingkat I dan Daerah Tingkat II.Tingkat II.D. D. Kepala Daerah :Kepala Daerah : Gubernur/kepaGubernur/kepalla Daerah mengenai a Daerah mengenai perselperseliisisihhan antar Pemerintah Daerah Tingkat II yang an antar Pemerintah Daerah Tingkat II yang terletak dalam Daerah Tingkat I yang sama. (Pasal 66 terletak dalam Daerah Tingkat I yang sama. (Pasal 66 ayat (2) UU No. 5/74)ayat (2) UU No. 5/74)

Putusan Peradilan Administrasi Negara dapat berupa :Putusan Peradilan Administrasi Negara dapat berupa :

– Pembatalan terhadap keputusan pejabat Pembatalan terhadap keputusan pejabat administrasi negara yang melanggar administrasi negara yang melanggar ketentuan perundang-undangan.ketentuan perundang-undangan.

– Koreksi terhadap keputusan pejabat Koreksi terhadap keputusan pejabat yang keliru.yang keliru.

– Membetulkan interpretasi yang salah.Membetulkan interpretasi yang salah.– Perintah mengindahkan tata tertib.Perintah mengindahkan tata tertib.– Perintah pembayaran ganti rugiPerintah pembayaran ganti rugi

Tuntutan Ganti RugiTuntutan Ganti Rugi

Perbuatan Administrasi Negara yang menimbulkan Perbuatan Administrasi Negara yang menimbulkan kerugian bagi yang terkena keputusan sebagai pangkal kerugian bagi yang terkena keputusan sebagai pangkal sengketa dari dalam fungsinya melakukan servis publik. sengketa dari dalam fungsinya melakukan servis publik. Administ-rasi dapat dituntut ganti rugi.Administ-rasi dapat dituntut ganti rugi. Sebaliknya Sebaliknya Administrasi dapat menuntut pihak yang terkena, Administrasi dapat menuntut pihak yang terkena, apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan yang termuat dalam Surat Keputusan.ketentuan yang termuat dalam Surat Keputusan.

Perbuatan Administrasi Negara yang menimbulkan Perbuatan Administrasi Negara yang menimbulkan kerugian bagi yang terkena keputusan Adminitrasi kerugian bagi yang terkena keputusan Adminitrasi Negara sehingga pihak yang dirugikan dapat menuntut Negara sehingga pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi, misaganti rugi, misallnya :nya :

Perbuataan AdministraPerbuataan Administrasisi Negara yang melawan hukum Negara yang melawan hukum (onrechtmatige overheidsaad).(onrechtmatige overheidsaad).

Perbuatan Administrasi Negara yang menyalahgunakan Perbuatan Administrasi Negara yang menyalahgunakan wewenang wewenang (detounement de pouv(detounement de pouvooir).ir).

Perbuatan Administrasi Negara yang menyalah gunakan Perbuatan Administrasi Negara yang menyalah gunakan sewenang-wenangsewenang-wenang

CIRI-CIRI KARAKTERISTIK HUKUM ACARA DI PTUNCIRI-CIRI KARAKTERISTIK HUKUM ACARA DI PTUN

Ciri utama yang membedakan Hukum AcaraCiri utama yang membedakan Hukum AcaraPeradilan Tata Usaha Negara di Indonesia denganPeradilan Tata Usaha Negara di Indonesia denganHukum Acara Perdata atau Hukum Acara PidanaHukum Acara Perdata atau Hukum Acara Pidanaadalah Hukum Acaranya secara bersama-sama diaturadalah Hukum Acaranya secara bersama-sama diaturdengan hukum materielnya yaitu dalam Undangdengan hukum materielnya yaitu dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986.Undang Nomor 5 Tahun 1986.Selain ciri utama tersebut diatas, ada beberapa ciriSelain ciri utama tersebut diatas, ada beberapa cirikhusus yang menjadi karakteristik hukum acarakhusus yang menjadi karakteristik hukum acaraPeradilan Tata Usaha Negara yaitu antara lain sebagaiPeradilan Tata Usaha Negara yaitu antara lain sebagaiberikut:berikut:

1.Peranan hakim yang aktif karena ia dibebani tugas 1.Peranan hakim yang aktif karena ia dibebani tugas untuk mencari kebenaran materiel. Keaktifan hakim untuk mencari kebenaran materiel. Keaktifan hakim dapat kita temukan antara lain dalam ketentuan Pasal dapat kita temukan antara lain dalam ketentuan Pasal 63 ayat (2) butir a, b, Pasal 80 ayat (1), Pasal 85, Pasal 63 ayat (2) butir a, b, Pasal 80 ayat (1), Pasal 85, Pasal 95 ayat (1), Pasal 103 ayat (1).95 ayat (1), Pasal 103 ayat (1).


2. Kompensasi ketidak seimbangan antara 2. Kompensasi ketidak seimbangan antara kedudukan Penggugat dan Tergugat kedudukan Penggugat dan Tergugat (Jabatan Tata Usaha Negara). Kompensasi (Jabatan Tata Usaha Negara). Kompensasi perlu diberikan karena kedudukan perlu diberikan karena kedudukan Penggugat (orang atau Badan Hukum Penggugat (orang atau Badan Hukum Perdata) diasumsikan dalam posisi yang Perdata) diasumsikan dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan Tergugat selaku lebih lemah dibandingkan Tergugat selaku pemegang kekuasaan Publik. Apalagi pada pemegang kekuasaan Publik. Apalagi pada saat pembuktian, biasanya alat bukti yang saat pembuktian, biasanya alat bukti yang diperlukan dalam proses persidangan tidak diperlukan dalam proses persidangan tidak dimiliki oleh Penggugat (yang pada dimiliki oleh Penggugat (yang pada umumnya rakyat biasa), melainkan dimiliki umumnya rakyat biasa), melainkan dimiliki oleh Tergugat.oleh Tergugat.


3. Sistem pembuktian yang mengarah 3. Sistem pembuktian yang mengarah kepada pembuktian bebas (kepada pembuktian bebas (vrijbewijsvrijbewijs) ) yang terbatas (Indroharto, 1996:189). yang terbatas (Indroharto, 1996:189). Menurut Pasal 107 UU PTUN; hakim Menurut Pasal 107 UU PTUN; hakim menentukan apa yang harus menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian, tetapi beserta penilaian pembuktian, tetapi Pasal 100 UU PTUN; menentukan Pasal 100 UU PTUN; menentukan secara limitatif mengenai alat-alat secara limitatif mengenai alat-alat bukti yang boleh digunakan.bukti yang boleh digunakan.


4. Gugatan di Pengadilan tidak mutlak 4. Gugatan di Pengadilan tidak mutlak bersifat menunda Pelaksanaan bersifat menunda Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (vide Pasal 67 UU PTUN).digugat (vide Pasal 67 UU PTUN).Hal ini sehubungan dengan dianutnya Hal ini sehubungan dengan dianutnya azas azas Presumptio justae CausaPresumptio justae Causa dalam dalam Hukum Administrasi Negara, yang Hukum Administrasi Negara, yang maksudnya adalah bahwa suatu maksudnya adalah bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus Keputusan Tata Usaha Negara harus selalu dianggap benar dan dapat selalu dianggap benar dan dapat dilaksanakan, sepanjang hakim belum dilaksanakan, sepanjang hakim belum membuktikan sebaliknya.membuktikan sebaliknya.


5.Putusan Hakim tidak boleh bersifat 5.Putusan Hakim tidak boleh bersifat Ultra PetitaUltra Petita (melebihi tuntutan (melebihi tuntutan Penggugat) tetapi dimungkinkan Penggugat) tetapi dimungkinkan adanya adanya reformatio in peiusreformatio in peius (membawa Penggugat dalam (membawa Penggugat dalam keadaan yang lebih buruk) sepanjang keadaan yang lebih buruk) sepanjang diatur dalam perundang-undangandiatur dalam perundang-undangan


6.6. Terhadap Putusan Hakim Tata Terhadap Putusan Hakim Tata Usaha Negara berlaku asas Usaha Negara berlaku asas erga erga omnesomnes, artinya bahwa putusan itu , artinya bahwa putusan itu tidak hanya berlaku bagi para pihak tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga yang bersengketa, tetapi juga berlaku bagi pihak-pihak lain yang berlaku bagi pihak-pihak lain yang terkait.terkait.


7.7. Dalam proses pemeriksaan Dalam proses pemeriksaan dipersidangan berlaku asas dipersidangan berlaku asas audi et audi et alteram partem alteram partem yaitu para pihak yaitu para pihak yang terlibat dalam sengketa harus yang terlibat dalam sengketa harus didengar penjelasannya sebelum didengar penjelasannya sebelum Hakim membuat putusan (L, Neville Hakim membuat putusan (L, Neville Brown dan John S. Bell, 1993:217), Brown dan John S. Bell, 1993:217), asas ini merujuk pada hak asasi asas ini merujuk pada hak asasi yang bersumber dari Hukum Tuhan yang bersumber dari Hukum Tuhan (H.W.R. Wade, 1988:500).(H.W.R. Wade, 1988:500).


8.8. Dalam mengajukan gugatan harus Dalam mengajukan gugatan harus ada kepentingan (ada kepentingan (Point d’interet, Point d’interet, Point d’actionPoint d’action) atau bila tidak ada ) atau bila tidak ada kepentingan maka tidak boleh kepentingan maka tidak boleh mengajukan gugatan (mengajukan gugatan (No interest, No interest, No actionNo action).).


9. 9. Kebenaran yang dicapai adalah Kebenaran yang dicapai adalah kebenaran materil dengan tujuan kebenaran materil dengan tujuan menyelaraskan, menyerasikan, menyelaraskan, menyerasikan, menyeimbangkan kepentingan menyeimbangkan kepentingan perseorangan dengan kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum.umum.

Beberapa hal yg membedakan HAPER dan Beberapa hal yg membedakan HAPER dan HAPTUNHAPTUN

1.1. Objek GugatanObjek Gugatan2.2. Subjek GugatanSubjek Gugatan3.3. Tenggang waktu pengajuan gugatanTenggang waktu pengajuan gugatan4.4. Tahapan proses berperkaraTahapan proses berperkara5.5. TuntutanTuntutan6.6. Putusan Verstek (vide pasal 72)Putusan Verstek (vide pasal 72)7.7. RekonpensiRekonpensi8.8. Peranan Pengadilan Tinggi (vide Pasal 48 jo Peranan Pengadilan Tinggi (vide Pasal 48 jo

Pasal 5 ayat 3)Pasal 5 ayat 3)9.9. Juru SitaJuru Sita10.10. Eksekusi (vide Pasal 116)Eksekusi (vide Pasal 116)

Penyelesaian Sengketa Tata Usaha NegaraPenyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

Penyelesaian Sengketa Tata UsahaPenyelesaian Sengketa Tata UsahaNegara dikenal dua macam prosesNegara dikenal dua macam prosespenyelesaian yaitu:penyelesaian yaitu:a.a. Secara Administratif;Secara Administratif;b.b. Secara Gugatan.Secara Gugatan.a. Penyelesaian Secara Adminstratif :a. Penyelesaian Secara Adminstratif :Upaya adminstrasi adalah suatu prosedur yangUpaya adminstrasi adalah suatu prosedur yangdapat ditempuh dalam menyelesaikan masalahdapat ditempuh dalam menyelesaikan masalahsengketa Tata Usaha Negara oleh seseorangatau sengketa Tata Usaha Negara oleh seseorangatau Badan Hukum Perdata apabila ia tidak puas terhadap Badan Hukum Perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dalam lingkungan adminstrasi atau pemerintah sendiri.lingkungan adminstrasi atau pemerintah sendiri.

Penyelesaian Sengketa Tata Usaha NegaraPenyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

b. Penyelesaian secara gugatan :b. Penyelesaian secara gugatan : Apabila di dalam ketentuan perundang-Apabila di dalam ketentuan perundang-

undangan yang berlaku tidak ada kewajiban undangan yang berlaku tidak ada kewajiban untuk penyelesaian sengketa Tata Usaha untuk penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara tersebut melalui Upaya Administrasi, Negara tersebut melalui Upaya Administrasi, maka seseorang atau Badan Hukum Perdata maka seseorang atau Badan Hukum Perdata tersebut dapat mengajukan gugatan ke tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.Pengadilan Tata Usaha Negara.

Yang dimaksud dengan Gugatan adalah Yang dimaksud dengan Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan (Pasal 1 angka 5 UUD No. 5 tahun putusan (Pasal 1 angka 5 UUD No. 5 tahun 1986).1986).

Hukum Acara Pengujian UU terhadap UUD 1945 oleh Hukum Acara Pengujian UU terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi Republik IndonesiaMahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutuskan adalah memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945. kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan diatur dalam Pasal 24 ayat sistem ketatanegaraan diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dan perubahannya merupakan bagian (1) UUD 1945 dan perubahannya merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman tetapi bukan bagian dari dari kekuasaan kehakiman tetapi bukan bagian dari Mahkamah Agung (yang diatur dalam Pasal 24 ayat Mahkamah Agung (yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945.(2) UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi berkedudukan setara dengan Mahkamah Konstitusi berkedudukan setara dengan Mahkamah Agung, keduanya merupakan Mahkamah Agung, keduanya merupakan penyelenggara tertinggi dari kekuasaan kehakiman.penyelenggara tertinggi dari kekuasaan kehakiman.

Kewenangan Mahkamah KonstitusiKewenangan Mahkamah KonstitusiMahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai EmpatEmpat kewenangan dan satu kewajiban,sebagaimanakewenangan dan satu kewajiban,sebagaimanadimaktub dalam Pasal 24 C ayat (1) dan ayat (2)dimaktub dalam Pasal 24 C ayat (1) dan ayat (2)UUD 1945.UUD 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkatmengadili pada tingkat pertama dan terakhir yangpertama dan terakhir yangputusannya bersifat final untuk :putusannya bersifat final untuk :

Menguji undang-undang terhadap UUD 1945Menguji undang-undang terhadap UUD 1945 Memutuskan sengketa kewenangan lembaga Memutuskan sengketa kewenangan lembaga

negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.1945.

Memutuskan pembubaran partai politik, danMemutuskan pembubaran partai politik, dan Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan

umum.umum.

Kewajiban Mahkamah KonstitusiKewajiban Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga :dan/atau wakil presiden diduga :

Telah melakukan pelanggaran hukum berupa :Telah melakukan pelanggaran hukum berupa :– Pengkhianatan terhadap negaraPengkhianatan terhadap negara;;– KorupsiKorupsi;;– PenyuapanPenyuapan;;– TindaTindakk pidana berat lainnya. pidana berat lainnya.

Atau perbuatan tercela, dan/atau.Atau perbuatan tercela, dan/atau. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden Tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden

dan/atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dan/atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945dalam UUD 1945

Obyek Hukum Acara Mahkamah KonstitusiObyek Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

– Semua perkara konstitusi di Mahkamah Semua perkara konstitusi di Mahkamah Konstitusi disebut perkara Konstitusi disebut perkara “permohonan “permohonan bukan gugatan”,bukan gugatan”, karena perkara konstitusi di karena perkara konstitusi di Mahkamah Konstitusi tidak bersifat Mahkamah Konstitusi tidak bersifat “Adversarial” atau “Contentious”“Adversarial” atau “Contentious” dengan pihak- dengan pihak-pihak yang saling bertabrakan kepentingan satu pihak yang saling bertabrakan kepentingan satu sama lain seperti dalam perkara sama lain seperti dalam perkara PPerdata erdata ataupun Tata Usaha Negara.ataupun Tata Usaha Negara.

– Kepentingan yang sedang digugat dalam Kepentingan yang sedang digugat dalam pengujian adalah kepentingan yang luas dan pengujian adalah kepentingan yang luas dan menyangkut kepentingan semua orang dalam menyangkut kepentingan semua orang dalam kehidupan bersama.kehidupan bersama.

– Undang-undang yang digugat adalah undang-Undang-undang yang digugat adalah undang-undang yang mengikat umum terhadap undang yang mengikat umum terhadap segenap warga negara.segenap warga negara.

– Perkara yang diajukan tidak dalam bentuk Perkara yang diajukan tidak dalam bentuk gugatan melainkan permohonan.gugatan melainkan permohonan.

Subyek Hukum Acara Mahkamah KonstitusiSubyek Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

a. a. Subyek hukum yang mengajukan Subyek hukum yang mengajukan disebut “Pemohon”disebut “Pemohon”

b.b. Pemohon adalah subyek hukum Pemohon adalah subyek hukum yang memenuhi syarat menurut yang memenuhi syarat menurut undang-undang untuk mengajukan undang-undang untuk mengajukan permohonan perkara kepada permohonan perkara kepada Mahkamah Konstitusi (Pasal 51 Mahkamah Konstitusi (Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.tentang Mahkamah Konstitusi.

Subyek Hukum Acara Mahkamah KonstitusiSubyek Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Pemohon adalah pihak yang menganggap hakPemohon adalah pihak yang menganggap hakdan/atau kewenangan konstitusinya dirugikan oleh berlakunyadan/atau kewenangan konstitusinya dirugikan oleh berlakunyaundang-undang.undang-undang.1.1. Perorangan warga negara Indonesia termasuk kelompok Perorangan warga negara Indonesia termasuk kelompok

orang Warga Negara Indonesia yang mempunyai orang Warga Negara Indonesia yang mempunyai kepentingan sama, asal nama-nama memenuhi syarat-kepentingan sama, asal nama-nama memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang Mahkamah syarat yang ditentukan undang-undang Mahkamah Konstitusi.Konstitusi.

2.2. Kesatuan masyarakat Hukum Adat Pasal 18 B ayat (2) UUD Kesatuan masyarakat Hukum Adat Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 Pasal 51 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2003 tentang 1945 Pasal 51 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sepanjang masih hidup dan sesuai Mahkamah Konstitusi, sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.Republik Indonesia.

3.3. Badan HukumBadan HukumBadan Hukum publik maupun Badan Hukum Perdata Badan Hukum publik maupun Badan Hukum Perdata ((RechtspersoonRechtspersoon))

4.4. Lembaga NegaraLembaga NegaraTermasuk lembaga Pemerintahan Departemen, non Termasuk lembaga Pemerintahan Departemen, non Departemen.Departemen.

Tahapan Proses BerperkaraTahapan Proses Berperkara

1.1. Mengajukan Permohonan yg ditulis dalam bahasa Mengajukan Permohonan yg ditulis dalam bahasa Indonesia, ditandatangani pemohon dan dibuat 12 Indonesia, ditandatangani pemohon dan dibuat 12 rangkap.rangkap.

2.2. Melakukan Pendaftaran ke panitera Mahkamah Melakukan Pendaftaran ke panitera Mahkamah Konstitusi.Konstitusi.

3.3. Penjadwalan sidang yaitu 14 hari setelah pendaftaran.Penjadwalan sidang yaitu 14 hari setelah pendaftaran.4.4. Pemeriksaan pendahuluan yg dilakukan dalam Majelis Pemeriksaan pendahuluan yg dilakukan dalam Majelis

Hakim secara panel sebanyak minimal 3 orang hakim, Hakim secara panel sebanyak minimal 3 orang hakim, untuk melihat kelengkapan administratif perkara.untuk melihat kelengkapan administratif perkara.

5.5. Pemeriksaan persidangan secara pleno, minimal Pemeriksaan persidangan secara pleno, minimal dilakukan oleh 7 orang hakim dan maksimal 9 orang dilakukan oleh 7 orang hakim dan maksimal 9 orang hakim Mahkamah Konstitusi.hakim Mahkamah Konstitusi.

6.6. Putusan, diberikan sesuai tenggang waktu bentuk Putusan, diberikan sesuai tenggang waktu bentuk perkara. Yaitu antara 14 hari s/d 90 hari setelah perkara. Yaitu antara 14 hari s/d 90 hari setelah pendaftaran, tergantung perkaranya.pendaftaran, tergantung perkaranya.

PenutupPenutup

Terima Kasih Terima Kasih

Ada pertanyaan ??Ada pertanyaan ??

Documents

Pengantar Hukum Indonesia